NEWS

YUTELNEWS.com |  Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan baik di Pusat maupun di daerah dengan bersih, baik, cepat dan tuntas, maka dengan semangat tersebut kami dari LSM PERKARA Kepulauan NIAS memiliki prinsip yang kuat dan terus tumbuh subur ditengah-tengah masyarakat Kepulauan Nias dalam menanggapi berbagai pengaduan dan laporan permasalahan terhadap pelayanan publik selama ini.

Sehubungan dengan harapan tersebut diatas, kami sangat menyayangkan bahwa realitas yang terjadi di lapangan sungguh jauh berbeda dengan yang kita harapkan, khususnya pada penyelenggaraan program sertifikat tanah gratis dengan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang telah diatur dalam instruksi presiden (Inpres) No. 2 Tahun 2018, yang dilaksanakan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia pada umumnya dan khususnya di wilayah kepulauan Nias dan Kota Gunungsitoli dimana Kantor ATR/BPN Badan Pertanahan Negara Nias sebagai satmincal teknis dalam penyelenggaraan program dimaksud dengan bekerjasama pada pemerintahan Desa setempat, diduga tidak berkerja secara professional dan akuntabel dengan melalui tahapan-tahapan yang ditetapkan oleh peraturan perundangan undangan.

Berdasarkan hal tersebut diatas kami dari LSM PERKARA Kepulauan Nias sebagai penerima kuasa dengan pemberi kuasa An. Kerisman Harefa dan Sudiryanus Harefa dengan dibuktikan SURAT KUASA Nomor : 146/DPC LSM PERKARA/XI/2023, mensomasi :

Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/PBN) Nias;

Pj. Kepala Desa Hilimbaruzo, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli.

Atas dugaan mempersulit atau menghalang-halangi serta pungli kepada masyarakat desa Hilimbaruzo An. KERISMAN HAREFA dan SUDIRYANUS HAREFA untuk mendapatkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Tanahnya yang telah terbit melalui program PTSL Tahun 2023.

Adapun sebagai Kronologis duduk permasalahan berdasarkan keterangan dari Sdr. KERISMAN HAREFA dan Sdr. SUDIRYANUS HAREFA yaitu :

a. Bahwa pada Tahun 2022 adanya informasi penyelenggaraan program sertifikat tanah gratis dengan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dari Desa Hilimbaruzo, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, yang dilaksanakan BPN Nias yang berada di Kota Gunungsitoli. Tahapan pengurusan Sertifikat Tanah gratis yang dilaksanakan di desa Hilimbaruzo, diinformasikan kepada masyarakat melalui pemerintahan desa diminta biaya sebesar Rp.250.000/ sertifikat.

Setelah kami melunasi maka pihak BPN Nias mengukur Tanah kami sebanyak 4 bidang dan semua yang dimintakan persyaratan sudah kami penuhi dan tidak ada sanggahan dari manapun sehingga Kurang lebih 1 Tahun telah terlaksananya Pengurusan Sertifikat pada 06 November 2023 barulah keluar Sertifikat Tanah di Desa Hilimbaruzo.

b. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2023 dengan No.140/ 202/ HB/ X/ 2023. Bersifat Penting.

Pemerintahan Desa Hilimbaruzo melayangkan surat undangan kepada saudara Sudiryanus Harefa dan saudara Kerisman Harefa dengan bunyi surat tersebut menindaklanjuti Surat Pernyataan atas keberatan Warisan Orangtua yang telah disampaikan dikantor desa Hilimbaruzo oleh Sarohati Harefa. Salah satu ahli waris dari Almarhum Buala Harefa.

Surat yang dimaksud tertanggal 16 Oktober 2023. Maka dengan ini diundang saudara Sudiryanus Harefa dan saudara Kerisman Harefa untuk meminta tanggapan Klarifikasi saudara Sudiryanus Harefa dan saudara Kerisman Harefa atas Surat Pernyataan surat keberatan Sarohati Harefa. Dan kami pun menghadiri surat undangan tersebut, dalam pokok masalah sanggahan dan kami sampaikan kepada kepemerintahan desa tidak ada sanggahan dari pihak manapun, maupun dari saudara saya. Surat tersebut dibuat-buat saja Pemerintahan Desa Hilimbaruzo. Saya Sudiryanus Harefa menjelaskan saudara saya Sarohati Harefa datang ke Nias, untuk menjual bagian warisan khusus atas namanya kepada orang lain.

c. Bahwa kami pun mendengar Penjualan Tanah tersebut kepada orang lain. Kami telah menyampaikan kepada saudara saya Sarohati Harefa, bahwa tanah tersebut saya yang akan membelinya karena tanah tersebut harta warisan keluarga kita, tetapi Sarohati menolaknya tidak mau menjualnya kepada keturunan Ahli Waris keluarga kami namun memaksakan kehendaknya untuk menjual kepada orang lain sehingga kami pun tidak mengijinkan tanah tersebut dijual kepada orang lain, sehingga duduk permasalahanya adalah terletak pada penjualan tanah hasil dari pembagian warisan orang tua kami kepada saudara kami Sarohati Harefa bukan pernyataan keberatan atau sanggahan atas Sertifikat Hak Milik Tanah yang telah terbit melalui program PTSL atas nama kami berdua sehingga kami juga heran kepada Pemerintah Desa Hilimbaruzo terutama Sekdes atas nama Ya’aman Harefa menyampaikan adanya keberatan yang terjadi itu adalah terkait Penjualan Tanah, bukan sanggahan dan adapun bunyi surat Pemerintah Desa Hilimbaruzo akan meneruskan kepada Badan Pengurusan Sertifikat (BPN) Kepulauan Nias untuk mempertimbangkan Pengurusan Sertifikat yang sudah diusulkan sebelumnya melalui PTSL, seakan akan kami dibodoh-bodohi dan dipersulit oleh Pemerintah Desa dalam mendapatkan sertifikat kami.

d. Bahwa pada hari Selasa tgl 06 November 2023 kami pun mendatangi Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kepulauan Nias untuk menanyakan Sertifikat atas nama kami berdua yaitu An. Sudiryanus Harefa dan Kerisman Harefa. Salah satu pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kepulauan Nias, Atas nama Beni Zebua membenarkan bahwa telah terbit Sertifikat Hak Milik Tanah atas nama kami berdua tetapi kami tidak bisa mengeluarkannya, karena masalahnya menurut Beni Zebua untuk mengambil sertifikat tersebut harus menyampaikan surat kuasa dari Kepala Desa, baru bisa kami mengeluarkan nya.

“Saya jelaskan Kembali atas sertifkat Hak Milik Tanah atas nama berdua tidak ada sanggahan atau permasalahan dari kami Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kepulauan Nias, makanya saya juga heran Sekdes Hilimbaruzo menyampaikan tahan saja dulu sertifikatnya tersebut” ucap Pak Beni, (bukti copy Rekaman suara).

Pada hari senin tanggal 13 November 2023, kami Kembali lagi mendatangi kantor BPN Kantor Pertanahan Nasional kembali terkait sertifikat tanah kami kenapa tidak dikeluarkan dan Pak Beni Zebua menjawab kami tidak bisa mengeluarkan harus ada persetujuan dari desa kata Pak Beni Zebua petugas BPN dan saya sampaikan Pak Beni, Apakah disurat sertifikat kami ada masalah atau tidak? Tidak ada kata pak beni zebua, dan pak beni zebua mengatakan kembali ada surat yang sudah saya pulangkan dalam minggu ini. Dan saya katakan kepada pak beni zebua surat apa yang dipulangkan atas berkas sertifikat kami.

Ada pak, kata pak beni zebua terkesan menyembunyikan sertifikat tersebut. Apakah surat yang diberikan Sekdes Hilimbaruzo atas nama yaaman harefa yang berbunyi surat pernyataan persetujuan warisan apakah ini suratnya, dan saya menunjukan suratnya kepada pak beni, coba bapak liat dulu surat dari desa tersebut, setelah dilihat pak beni surat yang saya berikan, bukan begini bentuknya pak, surat dari BPN, saya tegaskan bukan surat dari BPN jawab Pak Beni Zebua, dan mengatakan surat berkas sertifikat bapak sudah pulangkan di desa Hilimbaruzo beberapa minggu yang lalu.

f. Dan saya mengatakan kepada pak beni zebua, pengurusan surat sertifikat tanah tersebut sudah 1 tahun, kenapa baru diberikan kepada kami sekarang setelah penertiban sertifikat selesai. Kalau ada yang menyanggah, sudah diberikan waktu sanggahan 14 hari sampai 30 hari dari pertama pengurusan sertifikat.

Kenapa baru sekarang ada? Apakah ada yang menyanggah dengan sekdes Hiimbaruzo katanya ada masalah.

Saya menanyakan masalah apa pak beni zebua, pak beni pun tidak bisa menjelaskan pun ada masalah apa dan pak beni zebua petugas BPN menyampaikan lebih baik kita mengundang kepala desa dan sekdes Hilimbaruzo dating ke BPN untuk membahas permasalahan yang disampaikan sekdes Hilimbaruzo kepada BPN dan dari pihak BPN Nias, kami tidak menahan-nahan sertifikat tanah orang bapak dan sertifikatnya ada disini di kantor BPN, kalau masalah selesai kita keluarkan.

Dalam hal ini pihak Pertanahan Badan Nasional Kepulauan Nias kami duga sengaja menahan sertifikat kami dikarenakan adanya kerja sama dengan pemerintahan desa hilimbaruzo dan saya jelaskan kembali pengurusan sertifikat tersebut bukan gratis pak pengurusannya kami telah membayar 1 sertifikat Rp. 250.000 4 sertifikat Rp. 1.000.000 juta. Saya harapkan janganlah menahan sertifikat kami dan membodoh-bodohi kami.

Upaya yang sudah dilakukan :

Telah berusaha meminta penjelasan secara lisan Kantor Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/PBN) Nias, pada tanggal 10 November 2023 dan pada 13 November 2023.

Telah berusaha meminta penjelasan secara lisan kepada Pemerintahan Desa Hilimbaruzo, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli pada tanggal 10 November 2023 dan pada 13 November 2023.

Berusaha meminta penjelasan kepada Pemerintahan Desa Hilimbaruzo untuk tidak mempersulit kami mendapatkan sertifikat hak milik tanah kami tetapi tidak ditanggapi.

Harapan kami atas somasi ini :

Bahwa sertifikat yang telah diterbitkan oleh Kantor Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/PBN) Nias yaitu Sertifikat An KERISMAN HAREFA berjumlah 1 (satu) Sertifikat dan An. SUDIRYANUS HAREFA berjumlah 3 (tiga) sertifikat, agar diserahkan kepada yang bersangkutan, karena sudah memenuhi tahapan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam instruksi presiden (Inpres) No. 2 Tahun 2018.

(Deni Zega)

YUTELNEWS.com | Di momentum Peringatan Hari Guru Nasional tahun 2023, Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad menyampaikan rasa syukurnya kepada para guru yang sudah mendidik dirinya dan seluruh masyarakat, sehingga Indonesia menjadi negara maju.

“Saya saat ini menjadi Wakil Wali Kota Batam, ini semua berkat didikan para guru. Saya ucapkan beribu terima kasih atas segala didikannya,” ucap Amsakar kepada media ini, Jumat (25/11/2023).

Amsakar dalam kesempatan ini juga meminta guru menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Hal itu dinilai penting demi masa depan Kota Batam.

“Di tangan para guru meciptakan SDM mumpuni sebagai penerus pembangunan Batam,” kata Amsakar.

Ia berpesan agar para guru juga menyiapkan diri menyongsong bonus demografi 2030-2035 mendatang. Ia meminta para siswa benar-benar diarahakan ke hal positif dan produktif.

“Anak-anak atau siswa kita harus dibekali dari sekarang. Saya harapkan betul peran dari guru di Batam ini,” katanya.

Tema Hari Guru Nasional 2023

Sesuai Surat Edaran Kemendikbudristek, peringatan Hari Guru Nasional tahun ini mengusung tema “Bergerak Bersama Rayakan Merdeka Belajar”.

Sementara itu logo Hari Guru Nasional tahun 2023 menggambarkan ikatan dalam bentuk hati antara seorang guru, murid, dan orang tua.

Logo ini dimaksudkan agar terjadinya kolaborasi yang harmonis dan dinamis antara guru, peserta didik, dan orang tua dalam memajukan pendidikan.

Sejarah Singkat Hari Guru Nasional Melansir dari laman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Hari Guru Nasional bertepatan dengan berdirinya Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) pada tanggal 25 November 1945.

Sebelum berubah menjadi nama PGRI, pada tahun 1912, organisasi ini masih bernama Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB). PGHB didirikan sebagai wadah bagi semua kepala sekolah, guru desa, guru bantu, hingga perangkat sekolah lainnya.

Pada tahun1932, PGHB mengubah namanya menjadi Persatuan Guru Indonesia (PGI). Pada saat itu, Belanda sebagai negara penjajah, tidak menerima unsur nama “Indonesia” dalam PGI karena dianggap sebagai sebuah ancaman untuk mereka.

Pada jaman penjajahan Jepang, PGI dilarang untuk melakukan aktivitas. Namun pasca proklamasi kemerdekaan, PGI menggelar Kongres Guru Indonesia yang pertama di Surakarta, Jawa Tengah pada tanggal 24 – 25 November 1945.

Kongres tersebut menghasilkan keputusan untuk menghapuskan perbedaan suku, ras, agama, politik, dan lainnya agar bergabung menjadi Indonesia seutuhnya dalam wadah PGRI.

PGRI secara sah kemudian diakui melalui Keputusan Presiden No. 8 Tahun 1994 bersamaan dengan ditetapkannya Hari Guru Nasional.

(Red)

YUTELNEWS.com |  Fenomena maraknya jurnalis merangkap tugas atau jabatan di sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) ataupun ormas mendapat sorotan tajam dari Dewan Pers.

Menyikapi hal ini, Dewan Pers pun meminta kepada seluruh wartawan yang terlibat dalam kegiatan baik sebagai anggota ataupun pengurus pada LSM atau ormas tertentu agar mengundurkan diri dari aktivitasnya tersebut.

Pasalnya, gejala wartawan merangkap tugas dan jabatan di LSM dan ormas ini menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat.

Masyarakat merasa tidak nyaman dan terusik oleh berbagai aktivitas aktivis LSM atau ormas berkedok jurnalis ini.

Sebab, sebagian besar wartawan merangkap pengurus LSM dan ormas ini dalam kerja jurnalistiknya selalu mencampuradukkan kepentingan jurnalistik dengan agenda-agenda organisasi mereka.

Hal inilah yang membuat independensi pers ternodai dan tercederai oleh oknum-oknum yang membenarkan praktik-praktik melawan hukum dengan berlindung pada jubah pers.

Menindak kejadian ini, Dewan Pers mengeluarkan imbauan Nomor: 02/S-DP/XI/2023 Tentang Perangkapan Profesi Wartawan dan Keanggotaan LSM yang diterbitkan di Jakarta (20/11/2023) dengan ditandatangani Ketua Dewan Pers, Dr. Ninik Rahayu, SH, MS.

Dalam seruan itu, Dewan Pers, menyebut hak menjadi aktivis LSM dan ormas adalah sesuatu yang dijamin oleh konstitusi.

Akan tetapi, untuk menjaga keprofesionalan tugas-tugas jurnalistik, maka seorang wartawan seyogyanya bisa membedakan dan memisahkan kepentingan kedua jenis profesi tersebut.

“Lebih baik lagi apabila wartawan tersebut mengundurkan diri dari keanggotaan/aktivitas LSM atau organisasi kemasyarakatan tertentu demi menjaga kemurnian pers profesional,” seru Dewan Pers sebagaimana dikutip dari Seruan Dewan Pers Nomor: 02/S-DP/XI/2023.

Dewan Pers pun dalam Seruannya mengingatkan mengenai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang di dalamnya mengatur mengenai wartawan.

Berikut ini hal-hal mengenai wartawan di dalam Undang-Undang tersebut:

1. Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyatakan “Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik”.

2. Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyatakan “Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia”.

3. Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik berbunyi “Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk”.

Penafsiran: Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers”.

4. Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik berbunyi: “Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik”. Cara–cara profesional antara lain menunjukan identitas diri kepada narasumber

(Yans)

YUTELNEWS.com | Kadis PU Pengairan Dr. Ir. H. Guntur Priambodo, MM, memberikan jawaban atas kritik dari Aliansi NGO Banyuwangi Beradab, lewat beberapa artikel berita diantaranya berjudul ” Kadis PU Banyuwangi Diajukan Rotasi Jabatan dan Bupati Ipuk Diminta Rotasi Kadis PU Pengairan Banyuwangi,”.

Kepala dinas yang akrab dipanggil Guntur dan punya ciri khas khusus dengan bergonta-ganti nomor tersebut melalui nomor barunya, .758, menyampaikan pesan singkat kalau dirinya memang pengen pindah.

“Aku mulo pingin pindah,” tulis Guntur Priambodo mengutip pesannya ke Kordinator Aliansi NGO Banyuwangi Beradab.(24/11/23).

Akan tetapi sayangnya, saat ditanya balik pengen pindah kemana, Guntur belum memberikan jawaban.

“Pengen pindah kemana bosku..?,”. timpal Kordinator Aliansi NGO Banyuwangi Beradab kepada Kadis PU Pengairan Banyuwangi.

Sementara itu, Kordinator Aliansi NGO Banyuwangi Beradab MH Imam Ghozali dalam waktu yang sama juga menyentil pernyataan Guntur Priambodo selaku Kadis PU Pengairan Banyuwangi.

“Kalau prestasinya sebagai Kadis Pengairan PU Pengairan tidak ada, saat banjir pasti alasannya nanti akibat penyumbatan Bongol, tapi untuk urusan olahraga Bersepeda kayaknya dia juaranya di Banyuwangi,”. Cetus Kordinator Aliansi NGO Banyuwangi Beradab.

“Pokoknya kita siap monitor, dan kita juga monitor peran dia diluar kedinasan, jadi jangan khawatir kami sangat memaklumi dan memahami ketidak nyamanannya,”. Pungkasnya.

(Tim 786/DS)

YUTELNEWS.com || Bupati Bandung, Dr HM Dadang Supriatna melaksanakan takziyah sekaligus menghadiri prosesi pemakaman Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Bandung, Dr KH Asep Jamaludin M.Ag, di rumah duka di Pondok Pesantren Al Husaeni, Ciparay, Jum’at (24/11/2023) pagi.

Selain Bupati, hadir pula Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bandung Emma Dety Dadang Supriatna, Kapolresta Bandung, Dandim 0624 Kabupaten Bandung, Sekretaris Daerah, para Kepala OPD di lingkungan Pemkab Bandung, para camat, pimpinan Ormas Islam, keluarga besar Nahdlatul Ulama, dan ribuan masyarakat luas.

Bupati Dadang Supriatna sempat memberikan sambutan usai jenazah almarhum disolatkan di Masjid Komplek Pondok Pesantren Alhusaeni. Bupati menyampaikan ungkapan duka cita kepada pihak keluarga, maupun kepada keluarga besar Nahdlatul Ulama Kabupaten Bandung.

“Saat ini kita semua kehilangan salah satu tokoh ulama besar Kabupaten Bandung. Saya sebagai pribadi, sebagai murid beliau, sebagai Bupati Bandung merasa sangat bersedih dan begitu kehilangan beliau. Selamat jalan guruku, selamat jalan guru kita semua,” ujar Bupati sambil terbata-bata menahan kesedihan.

Kesedihan mendalam yang dirasakan olehnya maupun masyarakat Kabupaten Bandung atas kehilangan sosok besar KH Asep Jamaludin, kata Bupati, terlihat dari tumpah ruahnya ribuan masyarakat dan pelayat dari berbagai daerah yang ingin mengantarkan KH Asep Jamaludin ke tempat peristirahatan terakhirnya.

Orang nomor satu di Kabupaten Bandung itu bercerita, dirinya memiliki hubungan istimewa sebagai guru dan murid. Bupati yang pernah menjadi santri ini juga mengaku memiliki kenangan khusus dengan almarhum KH Asep Jamaludin.

Ia mengenang, suatu waktu di medio 2019, dirinya diundang ke Kantor PCNU Kabupaten Bandung oleh KH Asep Jamaludin ketika hendak mencalonkan diri sebagai Bupati Bandung. Di tengah obrolan, KH Asep Jamaludin melontarkan sebuah pertanyaan kepada Dadang Supriatna.

“Saya ingat betul, ketika itu saya ditanya sama beliau. Pertanyaannya sederhana, tapi memberikan motivasi dan inspirasi luar biasa. Kang DS, cita-cita nyalonkeun Bupati teh hoyong naon? Ku simkuring diwaler, abdi nyalonkeun Bupati teh hoyong ngamuliakeun ulama,” tutur Kang DS, sapaan akrab Bupati.

Begitu mendengar jawaban Kang DS, spontan Ketua PCNU Kabupaten Bandung itu langsung merangkul dan mendoakan Dadang Supriatna agar mimpinya yang ingin menjadi Bupati Bandung terwujud. Momen itu, kata Bupati, juga disaksikan langsung oleh Pengurus NU Kabupaten Bandung yang ketika itu hadir.

“Dan alhamdulillah, dengan dorongan do’a dari para sesepuh NU, dukungan dan segalanya, sejak itu saya merasa segalanya menjadi lebih dimudahkan. Ini sejarah dan kenangan yang tidak akan saya lupakan,” kenang Kang DS sambil berkaca-kaca.

Ketua DPC PKB Kabupaten Bandung itu juga masih mengingat pesan gurunya yakni KH Asep Jamaludin yang masih terngiang di telinganya yakni pesan untuk memuliakan para ulama, guru ngaji dan ustadz se-Kabupaten Bandung.

“Terakhir saya kesini waktu Jum’at keliling, waktu itu anjeunna ngemutan ka simkuring. Teu seueur saur, anjeunna nitip ka simkuring, titip para ulama. Insya Allah saya akan jalankan amanat beliau,” ungkap Bupati Dadang Supriatna.

Sebagai pribadi maupun atas nama Pemkab Kabupaten Bandung, ia mengajak masyarakat Kabupaten Bandung untuk mendoakan dan mencontoh keteladanan KH Asep Jamaludin yang mencurahkan hidupnya untuk memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Bandung.

“Kemarin saya baru saja tiba di Yogyakarta. Begitu mendapat kabar beliau wafat, saya langsung kembali ke Bandung. Kita semua kehilangan beliau. Insya Allah segala amal kebaikan beliau akan terus mengalir sebagai amal jariyah. Semoga beliau ditempatkan di Surganya Allah SWT,” tutur Bupati Bandung.

(Yans/Susi)

YUTELNEWS.com | Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Jepara dari Partai Berkarya dinilai lambat.

Lambatnya proses PAW disampaikan oleh Safaatun calon pengganti anggota DPRD Jepara melalui mekanisme PAW Partai Berkarya dari Dapil I (Kecamatan Jepara, Tahunan, Kedung dan Karimunjawa).

Menurut Safaatun, Kamis (23/11/2023) sore di BRImo Cafe, mengatakan kepada wartawan saat konferensi pers bahwa sudah lebih dari 2 (dua) bulan usulan PAW dilayangkan Partai Berkarya ke DPRD Kabupaten Jepara, namun sampai saat ini surat itu belum diproses lebih lanjut.

“Secara persyaratan saya sudah lengkapi semua baik ke KPU Jepara, Setwan DPRD Jepara dan Ketua DPRD Jepara,” ujar Safaatun Ketua DPD Partai Berkarya Kabupaten Jepara.

“Bahkan hari ini, Kamis (23/11/2023) kami melalui DPD Partai Berkarya Jepara menyerahkan surat permohonan audiensi tindak lanjut usulan PAW ke Badan Kehormatan atau BK DPRD Kabupaten Jepara,” cetusnya.

Menurut Safaatun, lambat dan berlarut-larutnya proses PAW anggota DPRD Jepara dari Partai Berkarya ini, semestinya tidak terjadi. “Karena sesuai Tatib atau Tata Tertib DPRD Kabupaten Jepara tentang Pemberhentian AntarWaktu, Penggantian AntarWaktu dan Pemberhentian bisa dilakukan dalam jangka waktu 7 dan 14 hari (secara singkat). Apalagi anggota DPRD Partai Berkarya sebelumnya sudah masuk DCT atau Daftar Calon Tetap di partai lainnya oleh KPU Jepara,” jelasnya.

Safaatun menilai seharusnya hal itu tidak memengaruhi proses permohonan PAW selama secara administrasi telah terpenuhi.

Partai Berkarya Kabupaten Jepara melayangkan usulan PAW anggota DPRD Jepara sesuai ketentuan berlaku dan telah memenuhi persyaratan.

“Kalau pindah ke partai lain dan resmi ditetapkan di DCT KPU Jepara, kan harus di-PAW. Semua administrasi kami sudah terpenuhi, tapi masih tertahan di Setwan berkasnya. Dan hal itu akan kami mintakan informasi kepada Ketua DPRD Jepara,” kata Safaatun.

Safaatun mengaku telah menghubungi pihak-pihak terkait sejak 15 September lalu, untuk bisa menjalankan mekanisme PAW anggota DPRD Kabupaten Jepara Partai Berkarya. “Lebih dari 2 bulan belum ada proses dan masih mandek di Dewan dan tidak ada kejelasan,” keluh Safaatun.

Jika permohonan proses PAW masih tertahan, maka pihaknya akan melakukan upaya lebih lanjut.

Kemudian Safaatun juga kecewa kenapa proses PAW anggota DPRD Kabupaten Jepara terhambat. “Ada apakah di balik perlambatan ini?, tanyanya. Bahkan sudah disomasi oleh DPP Partai Berkarya namun tetap tidak bergeming.

Melalui konferensi pers ini, Safaatun menuntut Ketua DPRD Jepara agar kooperatif dan memberikan keterangan yang jelas atas keterlambatan proses PAW anggota DPRD Kabupaten Jepara dari Partai Berkarya.

(Taufiqurrahman)

YUTELNEWS.com | Seorang anak remaja yang memiliki bakat yang terpendam memiliki kemampuan untuk totok urat dan pijit urat.

Memiliki bakat terpendam memang jarang yang dimiliki oleh setiap orang . Kamis 23/11/2023.

Sebut saja adit tri (27) tahun tinggal di jalaln Lumbu Tengah Timur , Kelurahan Bojong Rawa Lumbu , Kecamatan Rawa Lumbu, Kota bekasi .

“Saya tidak pernah menyangka dengan apa yang di anugrahi oleh Allah SWT, untuk bisa membantu orang lain,” cetus Adit.

“Awalnnya saya hanya iseng iseng mijit urat saraf , tetangga saya , yang menderita sakit di bagian perut atau lambung , setelah saya pegang reasi dari tetangga saya yang sudah kelihatan ada perubahan dan tak lama kemudian yang dirasakan perut atau lambung sudah agak membaik dan sudah tidak terasa sakit atau sesak napas lagi .

Saya sangat merasa bangga dan seneng bisa membantu orang lain , dan saya pun tidak pernah memaksa atau di targetkan pembayaran , saya hanya membantu bagi yang membutuhkannya ” Ujar adit tri wirawan .

(Tasum hidayat s)

YUTELNEWS.com | Pilkada serentak 2024 masih akan berlangsung kurang lebih setahun lagi. Namun Partai Golkar sudah menyiapkan kuda-kuda sedini mungkin.

Ketua Umum DPP Golkar, Airlangga Hartarto sudah mempersiapkan calon kepala daerah yang akan diusungnya pada Pilkada Serentak 2024 nanti. Total pada tahap pertama yang dipilih dan ditugaskan sebanyak 1.117 bakal calon kepala daerah. Ditandatangani oleh Ketua Umum DPP Golkar, Arilangga Hartarto dan Sekjend DPP Golkar, Lodewijk F. Paulus.

Lewat Surat Perintah nomor 287 yang diterbitkan 20 November 2023, Airlangga mencantumkan nama-nama kandidat kepala daerah yang akan diusung. Untuk Kabupaten Tapanuli Selatan, Airlangga Hartarto menunjuk hanya satu nama yaitu Rasyid Assaf Dongoran untuk mensosialisasikan diri sebagai Bakal Calon Bupati Tapanuli Selatan untuk Pilkada 2024.

Bagi Golkar ditunjukkan Rasyid Assaf Dongoran bukan sesuatu yang mengejutkan. Karena, Wakil Bupati Tapanuli Selatan periode 2021-2024 ini adalah kader Golkar sejak 20 tahun lalu.

“Alhamdulillah, saya ditetapkan sebagai Bakal Calon Bupati yang diusung partai Golkar. Sebenarnya perasaan campur aduk antara gembira dan beban berat. Karena sesungguhnya menjadi pemimpin itu tidaklah ringan konsekuensi dunia dan akhiratnya. Bagi saya menjadi Bupati bukan persoalan jabatan, tapi lebih kepada tanggungjawab mengelola kewenangan, uang negara, dan menjadi pemimpin yang bijaksana terhadap Wakil Bupati dan jajaran birokrasi lainnya,” kata Rasyid yang dihubungi wartawan, 23 November 2023.

Rasyid mengatakan kewenangan sebagai Bupati itu harus bisa berdampak positif bagi kemajuan Tapanuli Selatan yang Mantap dalam artian ‘terasa dan terlihat’ oleh rakyat. Serta harus mampu menjadi pemimpin yang memberikan suasana bekerja ‘nyaman dan aman’ kepada jajaran birokrat serta seluruh mitra Pembangunan di Tapanuli Selatan.

“Saya harus mampu membuang ego dan merasa paling berkuasa di Tapanuli Selatan jika saya ditakdirkan Tuhan terpilih pada Pilkada nanti. Sesungguhnya tugas pemimpin adalah memimpin penyelenggaraan pemerintaah yang baik, benar, partisipatif, dan memiliki akuntabilitas kepada Masyarakat, negara dan Tuhan,” tambahnya.

Perjalanan karir Rasyid dimulai dari Kepala Tata Usaha Partai Golkar Tapanuli Tengah tahun 2003- 2004. Kemudian menerima beasiswa belajar di Jenjang S-2 Management Sumberdaya alam oleh Kementerian Pendidikan RI, sehingga Rasyid harus cuti berproses di Golkar.

Ia sempat lulus dan bekerja sebagai ASN pada tahun 2007. Selanjutnya berhenti sebagai ASN pada tahun 2014 dan kembali menjadi pengurus DPD Golkar Sumut di masa kepemimpinan Ngogesa Sitepu. Saat itu menjabat sebagai pengurus biro.

Pada tahun 2018, naik ke jabatan Wakil Sekretaris dan Wakil Ketua DPD Provinsi Sumut di masa kepemimpinan Ahmad Doli Kurnia Tanjung.

Pada masa Kepemimpinan Musa Rajeksah, Rasyid masih dipercaya masuk dalam jajaran pimpinan atau Wakil Ketua DPD Golkar Provinsi Sumut hingga kini. Selama menjadi pengurus, Rasyid juga telah mengikuti berbagai kegiatan kepartaian, satu di antaranya adalah Pendidikan Kepemimpinan Muda di Golkar Institute Angkatan I.

Konsistensi Rasyid Assaf Dongoran di Partai Golkar, kemampuan, dan kesabaran sebagai politisi ini, membuatnya dipertimbangkan oleh DPP Golkar sebagai Bakal Calon Bupati yang di usung partai berlambang beringin ini.

Rasyid Assaf Dongoran lahir dari buah perkawinan ayah berasal dari Desa Sihulambu dan Ibu berasal dari Desa Lobutayas dimana kedua desa ini berada di Kecamatan Aek Bilah, Kabupaten Tapanuli Selatan.

Ayahnya adalah pejabat di Kementerian Keuangan RI, Direktorat Jenderal Pajak yang pensiun pada tahun 2004. Sedangkan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga yang membesarkan empat anak.

Rasyid Dongoran berhasil meraih gelar Sarjana Sains dari Kampus Universitas Sumatera Utara pada tahun 2001. Kemudian meraih gelar Magister Ilmu Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam di kampus yang sama pada tahun 2010 berkat beasiswa dari Kementerian Pendidikan RI.

Setelah berhenti sebagai ASN dan sebelum menjadi Wakil Bupati, Rasyid menjalankan suaha sebagai konsultan penelitian yang dipakai oleh perusahaan nasional dan perusahaan asing.

Pada tahun 2007, ia menikahi Sri Rezeki Arbaningsih, lulusan S3 dan dokter spesialis paru-paru yang saat ini bertugas sebagai ASN pada Rumah Sakit milik Pemprov Sumut. Kini keduanya dikaruniai dua orang putra dan seorang putri.

Rasyid mengaku penunjukkan ini bukan tiba-tiba terjadi. Tetapi melalui proses dan pergolakan pemikiran yang cukup panjang.

“Perintah Penugasan saya sebagai bakal calon bupati yang ditetapkan oleh DPP Golkar, diawali oleh adanya permintaan dari tokoh agama dan tokoh adat di Tapanuli Selatan sejak 2022 lalu. Namun saya pada saat itu masih menahan diri untuk tidak membuat gerakan apapun. Sejak 2023 gelombang itu terus menerus meminta saya. Lalu saya berkeliling Tapsel bertemu dengan ,asyarakat baik terbuka maupun diam-diam. Kemudian berkonsultasi dengan keluarga besar. Akhirnya saya putuskan untuk mau menyuarakan permintaan masyarakat ini kepada senior-senior partai Golkar, termasuk awal tahun ini saya bicarakan dengan Ketua DPD Golkar Sumut, Musa Rajekshah di rumah dinas Wagub pada saat itu, waktu itu baru menyelesaikan ibadah umrah,” ujarnya.

Kemudian, Rasyid juga berkonsultasi dengan para senior pengurus DPP Golkar di Jakarta. Dari hasil konsultasi ini Rasyid akhirnya berkeyakinan penuh untuk maju sebagai calon pemimpin Tapanuli Selatan.

“Mohon doa dan dukungan masyarakat Tapsel agar proses ini berjalan dengan lancar. Terutama dari keluarga besar Partai Golkar Tapsel dan rekan-rekan dari partai politik lainnya. Insya Allah kita akan melakukan Pembangunan yang MANTAP, Terasa dan Terlihat,” pungkas Rasyid.

(Kabiro morasiregar)

YUTELNEWS.com | Pj.Walikota Langsa Syaridin S.Pd, M.Pd, Melepas Rombongan Kafilah Kota Langsa untuk mengikuti MTQ Ke-36 se-Aceh di Kab.Simeulue yang turut dihadiri oleh Sekda Kota Langsa, Unsur forkopimda, Pimpinan Bank Aceh Syariah Langsa, Para Asisten Dilingkungan Sekda Kota, Ketua MPU, Ketua MAA, Ketua MPD, Kepala OPD, Para Kabag Sekdakota, Camat Se-Kota Langsa, Para Kafilah, Panitia serta Pelatih, dan Tamu Undangan Lainnya, di Pendopo Langsa, Kamis (23/11/2023) malam.

Pj Walikota yang diwakili oleh Sekda Kota Langsa dalam sambutanya mengatakan, Mari kita semua memberikan dukungan Penuh dan do’a kepada Kafilah Kota Langsa yang akan mengikuti Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) se-Aceh di Kabupaten Simeulue yang akan di laksanakan pada tanggal 26 November sampai 02 Desember 2023 mendatang, Semoga setiap langkah yang saudara ambil di atas panggung MTQ ini dapat dipandu oleh keberkahan dari Allah SWT.

Pada kesempatan yang baik ini Pj.Walikota Langsa Syaridin S.Pd. M.Pd juga mengingatkan kepada seluruh para kafilah Kota Langsa, saudara adalah duta-duta Kota Langsa, tentunya di pundak saudara ada tanggung jawab untuk  membawa nama baik Kota Langsa.

MTQ bukan hanya tentang kompetisi, tetapi juga merupakan sarana untuk meningkatkan pemahaman kita terhadap kandungan Al-Qur’an, yang merupakan petunjuk hidup bagi umat manusia.

Oleh karena itu, Pj.Walikota Langsa Syaridin S.Pd. M.Pd mengajak setiap anggota kafilah untuk tidak hanya mempersiapkan diri secara fisik, tetapi juga secara spiritual. Ketenangan batin, ketekunan, dan keikhlasan dalam berkompetisi adalah kunci kesuksesan sejati.

Pj.Walikota Langsa Syaridin S.Pd. M.Pd mengucapkan terima kasih kepada panitia, para pelatih, dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam persiapan kafilah kita. Semangat dan dedikasi saudara-saudara merupakan cerminan dari semangat besar kita untuk mencapai prestasi tertinggi.

Pj.Walikota Langsa Syaridin S.Pd, M.Pd berharap tahun ini kafilah Kota Langsa dapat menorehkan prestasi yang lebih baik, dari keikut sertaan kita pada MTQ Ke-35 di Kabupaten Bener Meriah yang lalu, mari kita do’akan bersama agar acara MTQ ini berjalan dengan lancar dan penuh berkah. Semoga kita semua dapat merasakan manfaat spiritual dan kafilah kita dapat meraih prestasi gemilang dan menjadi inspirasi bagi generasi selanjutnya serta mendapatkan keberkahan dari Allah SWT, sehingga tujuan dari dilaksanakannya kegiatan ini akan tercapai,” Tutup Syaridin.

Adapun jumlah keseluruhan kafilah Kota Langsa pada pelaksanaan MTQ Ke-36 se-Aceh di Kabupaten Simeulue yaitu 108 orang terdiri dari 49 peserta 25 putra dan 24 putri, 25 orang pelatih dan pendamping dan 34 orang panitia terdiri dari Official, Medis, serta Juru Kemudi.

(Kaperwil Aceh – Said Yan Rizal)

YUTELNEWS.com | Komandan Korem (Danrem) 011/Lilawangsa Kolonel Kav Kapti Hertantyawan mengatakan para ulama, tokoh pemuda dan forum masyarakat memiliki peran penting dalam merawat Aceh Damai dan mensukseskan pemilu damai berjalan lancar.

“Peran para Ulama, Tokoh masyarakat dan pemuda memiliki peran penting, dapat menyejukan hati masyarakat, apabila bersatu maka Damai Aceh dan Pemilu Damai, kata Danrem saat tatap muka dengan sejumlah ulama, forum tokoh masyarakat Aceh Timur dan Kota Langsa, di Aula Kodim 0104/Aceh Timur, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, Rabu (22/11/2023).

Menurut Danrem, berjalannya tahapan pelaksanaan pemilu dan situasi politik yang stabil menumbuhkan harapan publik. Demikian pula yang diharapkan seluruh masyarakat Indonesia, khususnya di Aceh dapat berjalan aman dan damai.

“Bukan rahasia umum, dinamika dan persaingan politik menjelang tahapan pemilu selalu diikuti kekuatiran suasana kebatinan masyarakat Indonesia. Pilihan boleh beda, namun hati dan pikiran harus damai, siapapun yang dipilih masyarakat, itulah yang terbaik untuk Negeri ini, ujar Danrem.

Danrem mengajak dan menghimbau kepada para ulama, tokoh pemuda dan masyarakat Aceh Timur dan Kota Langsa bersama-sama mendukung untuk merawat Damai Aceh dan mensukseskan pemilu damai di tahun 2024 mendatang,” harapannya.

Diketahui, Danrem Kapti Hertantyawan terus melakukan komunikasi sosial dan pembinaan teritorial dengan tujuan untuk menjaga dalam upaya memelihara keamanan dan  ketentraman masyarakat. Pertemuan dengan sejumlah tokoh Aceh Timur dan Kota Langsa digelar Kodim 0104/Aceh Timur.

Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Kasrem 011/LW Letkol Inf Eko Wahyu Sugianto, Dandim 0104/Atim Letkol Inf Tri Purwanto, Kapolres Aceh Timur AKBP Andy Rahmansyah, Kasi Intel Rem 011/LW Mayor Inf Abdul Hadi, Kasi Ops Rem 011/LW Mayor Inf Doni Prasetyo, serta tokoh masyarakat yang berhadir.

(Kaperwil Aceh – Said Yan Rizal)

YUTELNEWS.com | Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara melantik Dra. Farah Elfirajun, AG sebagai anggota DPRD Pengganti Antar Waktu (PAW) dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) masa jabatan 2019-2024 menggantikan Alm. Jumar yang meninggal dunia beberapa bulan lalu.

Pengambilan sumpah dipimpin oleh Ketua DPRD Jepara Haizul Ma’arif dalam Rapat Paripurna Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Pengganti Antar Waktu di Ruang Sidang Paripurna DPRD Jepara, Kamis, (23/11/2023). Turut hadir Pelaksana Tugas (Plt) Staf Ahli Bupati M. Tahsin mewakili Penjabat (Pj) Bupati Jepara, yang mewakili Komandan Kodim 0719/Jepara Pasi Log Kapten Inf Alex Efendi, dan Kepala Kejaksaan Negeri Jepara yang diwakili Kasi Intel Roni Indra.

Pengambilan sumpah jabatan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/140 tahun 2023 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Jepara.

Dalam sambutannya, M. Tahsin menyampaikan ucapan selamat dari Pj. Bupati Jepara atas dilantiknya Farah Elfirajun sebagai anggota DPRD Kabupaten Jepara.

“Dengan demikian mulai hari ini ibu Farah Elfirajun secara resmi menjadi anggota DPRD Kabupaten Jepara hingga akhir masa jabatan 2024 menggantikan Alm. bapak Jumar,” ucapnya.

Ia juga memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas segala kebaikan dan perjuangan Alm. Jumar sebagai anggota DPRD Jepara dalam memajukan dan menyejahterakan masyarakat Jepara. Tak lupa, Tahsin mengajak seluruh hadirin untuk mendoakan Alm. Jumar agar amal ibadah beliau diterima di sisi Allah SWT.

Dalam catatannya, pelantikan ini merupakan pelantikan PAW keenam selama masa jabatan DPRD Kabupaten Jepara masa bakti 2019-2024.

“Namun kami percaya, dalam waktu yang singkat ini Ibu Farah Elfirajun AG dapat segera beradaptasi dan menyesuaikan diri di lembaga yang terhormat ini. Selamat bertugas,” kata Tahsin.

Tahsin juga mengungkapkan rasa bahagia atas kembali lengkapnya jumlah kursi yang ada di DPRD Kabupaten Jepara. Dirinya berpesan dengan genapnya anggota DPRD Jepara dapat meningkatkan sinergitas antar lembaga khususnya eksekutif dan legislatif, peningkatan pelayanan masyarakat, dan membangun Jepara yang lebih baik.

Nantinya Dra. Farah Elfirajun AG akan menempati posisi sebagai anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dan anggota Komisi C DPRD Kabupaten Jepara.

Sumber: Diskominfo Jepara

(Taufiq)

YUTELNEWS.com | Satgas Pamtas Statis RI-PNG Yonif 111/KB yang Bertugas Pengamanan wilayah Perbatasan Republik Indonesia – Papua Nugini (RI-PNG) dibawah Kolakops Korem 174/Anim Ti Waninggap melaksanakan Komsos dengan Tokoh Pemerintah Muspida,Muspika dan Tokoh Masyarakat dalam rangka antisipasi perkembangan situasi di Wilayah Pedalaman Distrik Binaan Satgas, Kamis 23/11/2023.

Dansatgas Letnan Kolonel Inf.Agus Satrio Wibowo S.I.P, mengatakan saat ini kita sudah akan memasuki akhir bulan nopember dan masuk bulan Desember dimana dalam bulan tersebut terdapat beberapa kegiatan besar yaitu Natal dan Tahun Baru serta didalamnya terdapat hari ulang tahun KST/OPM tepatnya ditanggal 1 Desember, terkait meningkatnya Eskalasi gangguan kelompok tersebut diwilayah pegunungan akhir akhir ini, saya telah perintahkan seluruh jajaran yang ada di Pos Satgas Perbatasan Kab. Boven Digoel untuk antisipasi dan terus perkuat pengamanan dengan merangkul pemerintah dan masyarakat untuk sama sama menolak pengibaran bendera bintang kejora dan menjaga stabilitas keamanan menjelang Natal dan Tahun Baru di Wilayah Papua Selatan, “Ujar Dansatgas.

Para Dankipur dan Danpos jajaran Satgas Yonif 111/KB yang tersebar telah menghimbau masyarakat melalui Binter Kitorang Basudara untuk membantu pelihara perdamaian dan kemanan yang selama ini sudah terjaga dengan baik,serta jangan mudah terhasut dan termakan profokasi dari pihak yang sengaja ingin mengakibatkan perpecaha, dan tidak usah takut melaporkan ke Pos Apabila ada ancaman atau intimidasi dari pihak manapun kepada masyarakat,

Tokoh Pemerintah, Muspida, Muspika dan Masyarakat menyambut baik kehadiran Satgas Yonif 111/KB di Wilayah Boven Digoel Papua Selatan, melalui kegiatan Komsos dan Silaturrahmi dapat memperkuat hubungan Satgas dengan Masyarakat untuk Papua Damai Aman dan Sejahtera.

(Kaperwil Aceh – Said Yan Rizal)

YUTELNEWS.com |Menanggapi dengan penertipan APS yang tidak sesuai aturan menurut Bawaslu, awak media sempat bertanya kepada Caleg NasDem No Urut 3 Hj. Rusmini Spd.i beliau mengapresiasi ketegasan Bawaslu dan jajaran dalam penertipan APS tersebut.

“Memang kita lupa membuka salah satu Baliho yang dipasang dekat Jln. Lintas Sumbar – Riau tersebut, dan Alhamdulillah baliho dan spanduk yang lainnya sudah kita tertipkan semua secara mandiri sesuai instruksi Bawaslu,” jelas Hj. Rusmini. Spd.i.

Dikesempatan berbeda awak media juga bertanya ke salah satu warga Nagari Koto Tuo yang merupakan Basis inti dari Caleg NasDem No Urut 3 Hj. Rusmini. Spd.i.

Sebut nama tersebut inisial “IN”, kami selaku anak Nagori siap mngantarkan Hj. Rusmini. Spd.i ke Bukik Limau tahun 2024 ini, beliau orang baik dengan jiwa sosial yang tinggi, tambah uda IN dengan semngatnya.

(MDS)