NEWS

YUTELNEWS.com | Satgas Pamtas Statis RI-PNG Yonif 111/KB yang Bertugas Pengamanan wilayah Perbatasan Republik Indonesia – Papua Nugini (RI-PNG) dibawah Kolakops Korem 174/Anim Ti Waninggap melaksanakan Komsos dengan Tokoh Pemerintah Muspida,Muspika dan Tokoh Masyarakat dalam rangka antisipasi perkembangan situasi di Wilayah Pedalaman Distrik Binaan Satgas, Kamis 23/11/2023.

Dansatgas Letnan Kolonel Inf.Agus Satrio Wibowo S.I.P, mengatakan saat ini kita sudah akan memasuki akhir bulan nopember dan masuk bulan Desember dimana dalam bulan tersebut terdapat beberapa kegiatan besar yaitu Natal dan Tahun Baru serta didalamnya terdapat hari ulang tahun KST/OPM tepatnya ditanggal 1 Desember, terkait meningkatnya Eskalasi gangguan kelompok tersebut diwilayah pegunungan akhir akhir ini, saya telah perintahkan seluruh jajaran yang ada di Pos Satgas Perbatasan Kab. Boven Digoel untuk antisipasi dan terus perkuat pengamanan dengan merangkul pemerintah dan masyarakat untuk sama sama menolak pengibaran bendera bintang kejora dan menjaga stabilitas keamanan menjelang Natal dan Tahun Baru di Wilayah Papua Selatan, “Ujar Dansatgas.

Para Dankipur dan Danpos jajaran Satgas Yonif 111/KB yang tersebar telah menghimbau masyarakat melalui Binter Kitorang Basudara untuk membantu pelihara perdamaian dan kemanan yang selama ini sudah terjaga dengan baik,serta jangan mudah terhasut dan termakan profokasi dari pihak yang sengaja ingin mengakibatkan perpecaha, dan tidak usah takut melaporkan ke Pos Apabila ada ancaman atau intimidasi dari pihak manapun kepada masyarakat,

Tokoh Pemerintah, Muspida, Muspika dan Masyarakat menyambut baik kehadiran Satgas Yonif 111/KB di Wilayah Boven Digoel Papua Selatan, melalui kegiatan Komsos dan Silaturrahmi dapat memperkuat hubungan Satgas dengan Masyarakat untuk Papua Damai Aman dan Sejahtera.

(Kaperwil Aceh – Said Yan Rizal)

YUTELNEWS.com |Menanggapi dengan penertipan APS yang tidak sesuai aturan menurut Bawaslu, awak media sempat bertanya kepada Caleg NasDem No Urut 3 Hj. Rusmini Spd.i beliau mengapresiasi ketegasan Bawaslu dan jajaran dalam penertipan APS tersebut.

“Memang kita lupa membuka salah satu Baliho yang dipasang dekat Jln. Lintas Sumbar – Riau tersebut, dan Alhamdulillah baliho dan spanduk yang lainnya sudah kita tertipkan semua secara mandiri sesuai instruksi Bawaslu,” jelas Hj. Rusmini. Spd.i.

Dikesempatan berbeda awak media juga bertanya ke salah satu warga Nagari Koto Tuo yang merupakan Basis inti dari Caleg NasDem No Urut 3 Hj. Rusmini. Spd.i.

Sebut nama tersebut inisial “IN”, kami selaku anak Nagori siap mngantarkan Hj. Rusmini. Spd.i ke Bukik Limau tahun 2024 ini, beliau orang baik dengan jiwa sosial yang tinggi, tambah uda IN dengan semngatnya.

(MDS)

YUTELNEWS.com | Keberadaan Dinas PU Pengairan Banyuwangi merupakan salah satu kedinasan yang cukup eklusif di Banyuwangi, karena itu wajar jika yang menjadi kepala dinasnya dari dulu Definitif kepercayaan Bupati Banyuwangi, karena itu bisa jadi sebagai kepercayaan Bupati, kinerja Kadis PU Pengairan Dr. Ir. H. Guntur Priambodo, MM, menjadi terkesan paling santai tanpa didorong upaya – upaya yang bisa dirujuk sebagai prestasi di bidangnya.

Padahal, dia merupakan tokoh yang cukup ulet memperjuangkan haknya untuk bisa menjadi Sekda Banyuwangi, namun sayang repot kinerja selama menjadi Kadis PU Pengairan akan menjadi penghalang untuk niatnya menjadi Sekda, kecuali lewat jalur khusus KKN.

Biar tidak bias kesekitarnya, sebagai contoh adalah terkait Surat yang ia buat untuk menjawab Permintaan Hendro Sutijo, Nomor: 503/1963/429.105/2022 tanggal 09 September 2022 Prihal: Rekomendasi Pemasangan Box Culvert dan pembangunan plengsengan.

Pada poin 6 dalam isi surat tersebut, jelas batas yang diizinkan adalah 2 meter diukur dari bibir saluran, namun kenyataannya yang terjadi dilapangkan malah kurang dari 1,5 meter , dimana dengan persoalan tersebut ia selaku kepala dinas tidak bisa bersikap tegas.

Padahal, kita tahu persoalan penyumbatan dan penyempitan aliran menjadi penyebab utama terjadinya banjir di Baby, seperti banjir bandang dikalibaru beberapa waktu lalu yang mengakibatkan puluhan rumah hanyut dan puluhan tanggul dan jembatan jebol.

Akibat banjir bandang tersebut, Pemda Banyuwangi diketahui juga terpaksa mengeluarkan anggaran belanja tidak terduga sebesar Rp. 191.557..000,00 dan 20.000.000.000,00.

Pernyataan tersebut disampaikan Kordinator Aliansi NGO Banyuwangi Beradab MH Imam Ghozali kepada beberapa awak media, pada 23 November 2023.

“Karena itu, kami berharap Bupati Banyuwangi untuk merotasi – mutasi Kadis PU Pengairan Banyuwangi, ” ujarnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, meskipun tidak dipungkiri sebagai Kepala Dinas pengairan Dr. Ir. H. Guntur Priambodo, MM, punya prestasi yang cukup menonjol yakni dibidang olahraga Bersepeda.

“Prestasi dan hobinya dalam olahraga Bersepeda menjadi modal kuat untuk memacu prestasi bidang olahraga yang kini terlihat letih dan lesu, dimana dalam olahraga diperlukan hoby dan keahlian khusus seperti halnya keahlian menyuruh dan mengendalikan orang untuk Demo,serta memberikan kompensasi bagi pendemo”. cetus Kordinator Aliansi NGO Banyuwangi Beradab.

Ia menambahkan, apalagi seperti kita ketahui hingga saat ini masih banyak Jabatan Kepala Dinas yang masih PLT dan sebagai pejabat negara, kelamaan dalam posisi PLT menurut kami kurang keren, sama kayak jadi PJ Bupati, meskipun posisi PLT biasa jadi nyaman karena merasa aman dibawah kendali terus menerus.

“Cuman jika Prestasi sebagai kepala dinas itu, dialihkan atau dianalogikan seumpama dalam peristiwa menyuruh, mengendalikan dan memberikan kompensasi untuk orang berdemo, selanjutnya menjadi lebih rumit, sebab ia yang semestinya menjadi pengendali akhirnya dikendalikannya atas bawah, dan itu menjadi candu terhalangnya kreativitas sosok kepala dinas,” pungkasnya.

(Tim 786/DS)

YUTELNEWS.com | Terkait pemberitaan tentang truk bermuatan kayu yang sempat diberitakan yang redaksi Yutelnews.com tayangkan diantaranya yang berjudul “Lapor Pak Kapolda Tangkap Pemilik Kayu Ulin Tanpa Dokuman Dari Kalteng di Duga Milik AL Perjual Belikan” tayang pada Selasa, (21/11/2023).

Diketahui dari penjelasan yang didapat beberapa sumber media ini dilapangan saat mengkomfirmasi langsung kebenaran kayu tersebut kepada kapada pemilik menyampaikan bahwa kayu tersebut akan digunakan untuk keperluan sendiri, bukan untuk diperjual belikan.

“Iya Bg, kayu itu baru datang ke pinoh mau diantar langsung ke KKLK Desa Tanjung Sari, untuk digunakan sendiri, bukan dijual,” terangnya. Selasa, (22/11/23) malam.

Sementara Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Melawi Muhammad Abdurrahman, turut mengomentari terkait penggunaan kayu lokal, menurutnya pengunaan bahan baku kayu khususnya kayu ulin atau belian sudah menjadi kearifan lokal.

Karena kayu ulin tersebut digunakan sebagai pondasi dasar bangunan rumah, mengingat georafis wilayah melawi rawa dan lahan gambut, maka penggunaan bahan kayu sudah menjadi keperluan umum masyarakat dalam membangun rumah bahkan pembangunan proyek pemerintahan.

“Bahan baku untuk pembangunan rumah bahkan proyek pemerintah rata-rata di Melawi menggunakan bahan kayu. Terkait penggunaan kayu lokal kita minta juga Eksekutif, Legeslatif dapat duduk bersama APH membuat semacam Perda penggunaan Kayu Lokal,” harapnya.

Rafinus Kanoh, Ketua LAKI Kab Melawi sekali lagi menekan kan,agar ada upaya Pemda melahirkan PERDA terkait penggunaan kayu lokal tersebut jadi tidak ada lagi terkesan ilegal”,ucapnya.

Hal senada disampaikan Ketua PC. Kin-Projamin Kabupaten Melawi Sikapi Atas Pemberitaan Terkait Aktivitas Kayu di Kabupaten Melawi.

Ketua Kin – Projamin Kabupaten Melawi Jumain mengatakan terkait pemberitaan di beberapa media tentang peredaran kayu di Kabupaten Melawi sejatinya diduga ada sedikit miskomunikasi antara penulis dan penerbit berita.

Menurut penelusuran dilapangan pada dasarnya kayu tersebut sama sekali tidak di perjual belikan atau di perdagangkan. Menurut keterangan yang bersangkutan itu kayu murni di datangkan untuk keperluan masyarakat membangun rumah tempat tinggal.

“Perlu kita ketahui bahwa mayoritas bangunan rumah maupun gedung baik pribadi maupun bangunan pemerintah di kabupaten Melawi 100 persen bahan utamanya masih menggunakan kayu,” ucap Jumain kepada media ini.

Jumain, berharap kepada Aparat Penegak Hukum (APH) bisa memaklumi situasi dan kondisi Topografi sosial yang ada di kalangan masyarakat khususnya kabupaten Melawi. Kayu merupakan bahan baku yang fleksibel, serbaguna, dan salah satu bahan baku konstruksi yang berkelanjutan.

(Musa)

YUTELNEWS.com | Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) periode 2023-2026 yang diketuai Masrul Gusti secara resmi dilantik di Gedung Misran Rais, Bagansiapiapi, Senin (20/11/2023) malam. Pelantikan dan pengukuhan dilakukan Plt Ketua PWI Provinsi Riau Raja Isyam Azwar.

Dalam sambutannya, Masrul Gusti menyampaikan terimakasih atas amanah yang diberikan kepada dirinya sebagai ketua PWI Kabupaten Rohil periode 2023-2026.

“Saya mengajak semua rekan-rekan PWI Rohil agar bersama-sama saling bahu membahu, bergandeng tangan menjalankan organisasi PWI yang kita cintai ini,” katanya.

Masrul menyebut komitmen, konsekuen dan konsisten yang didukung oleh komunikasi yang efektif merupakan kata kunci untuk kesuksesan bersama. PWI merupakan organisasi profesi wartawan yang senantiasa mengedepankan aspek kehormatan dan etika di atas segala-galanya agar organisasi berjalan sesuai pada koridornya.

Masrul Gusti juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada pengurus PWI Riau dan PWI pusat yang telah hadir. Apresiasi dan ucapan terimakasih juga disampaikan kepada Pemda Rohil beserta seluruh jajaran yang telah banyak membantu PWI Kabupaten Rohil.

“Semoga PWI hadir sebagai mitra pemerintah daerah dalam hal penyajian berita dan informasi khususnya di Kabupaten Rohil,” terangnya.

Ia juga meminta tunjuk ajar, saran maupun masukan dari Bupati Rohil, Forkopimda, PWI Riau serta para senior agar dapat menjalankan organisasi PWI lebih baik kedepannya.

Plt Ketua PWI Riau Raja Isyam Azwar dalam sambutannya mengingatkan seluruh jajaran PWI Rohil agar bersama menjaga kekompakan dan menjaga marwah.

“PWI ini merupakan persatuan wartawan. Maka, dahulukan persatuannya, jika ada perbedaan, jadikan itu untuk memperkuat persatuan,” pesannya.

PWI terangnya, merupakan organisasi profesi yang di dalamnya berkumpul para wartawan. PWI bukan perkumpulan pemilik media maupun perusahaan pers.

“Wartawan PWI diwajibkan profesional dan berintegritas. PWI mendorong agar terus meningkatkan kualitas dan integritas para wartawan yang bergabung di dalamnya. Kita berharap dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan uji kompetensi bagi wartawan di daerah,” katanya.

(Kabiro Panca Sitepu)

TUTELNEWS.com | Menjelang akhir tahun 2023, Bea Cukai Batam berhasil mengumpulkan penerimaan negara sebesar Rp462,69 Miliar atau 90,87% dari target Rp509,19 Miliar. Batam (22/11/2023).

Hal ini menimbulkan optimisme target akan dicapai dalam menutup akhir tahun 2023. Selain itu juga, Bea Cukai Batam meraih indeks yang memuaskan berdasarkan survey dari pengguna jasa, yakni sebesar 4,45 dari target 5.

“Realisasi penerimaan Bea Cukai Batam hingga Oktober 2023 sudah mencapai Rp462,69 miliar dari target Rp509,19 miliar. Dengan tersisa dua bulan lagi kami optimis akan mencapai target 100%. Selain penerimaan dari bea masuk, bea keluar dan cukai, Bea Cukai Batam juga berhasil mengumpulkan penerimaan perpajakan sebesar Rp2,98 triliun,” ungkap Rizal selaku Kepala Kantor Bea Cukai Batam.

Ia menambahkan, penerimaan yang dikumpulkan tersebut secara rinci bersumber dari penerimaan bea masuk sebesar Rp297,52 miliar, bea keluar sebesar Rp146,08 miliar dan cukai sebesar Rp19,09 miliar. Optimisme dalam

mencapai target di akhir tahun ini didukung oleh devisa impor yang sedang tumbuh positif. Selain itu dari penerimaan cukai berpotensi akan terus bertambah karena terdapat 4.953 lembar pita cukai yang akan direalisasikan hingga akhir tahun 2023.

Dilanjutkan Rizal, selain dari sisi penerimaan, Bea Cukai Batam juga menunjukan kinerja yang luar biasa berdasarkan hasil dari survey pengguna jasa yang dilakukan pada bulan Agustus lalu. Hasil yang diterima yaitu sebesar 4,45. Survey ini menilai beberapa hal yang dijadikan sebagai indikator penilaian, antara lain terkait Sistem dan Prosedur Pelayanan, Pegawai dan Petugas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Kantor serta Kejelasan Layanan Informasi yang diberikan.

“Keberhasilan atas capaian penerimaan Bea Cukai Batam tentu menjadi keberhasilan bersama. Tak hanya menjadi bukti kinerja baik dari setiap pegawai yang telah bekerja keras di tahun 2023, tentunya hal ini juga menjadi hasil dari sinergi dengan seluruh aparat penegak hukum, perusahaan-perusahaan, dan masyarakat yang senantiasa mengawasi jalannya aturan,” tutup Rizal.

Sumber sikatnews.id

(Red)

YUTELNEWS.com | Kepala Staf Komando Daerah Militer Iskandar Muda (Kasdam IM) Brigjen TNI Hadi Basuki, S.Sos, M.M, M.Tr.(Han), menerima Audiensi dari Gerakan Pramuka Kwartir Daerah Aceh yang berlangsung di Ruang Kerja Kasdam IM, Makodam IM pada Rabu (22/11/23).

Tiba di Makodam IM, kedatangan Ketua Harian Kwarda Aceh Ir. H. Djufri Effendi, M.S.i, beserta Rombongan disambut hangat oleh Kasdam IM. Dalam pertemuan ini, tujuan dari Audiensi tersebut merupakan bentuk silaturahmi dan menyampaikan undangan serta dukungan dalam rangka Musyawarah Nasional (MUNAS) Ke-XI Gerakan Pramuka Tahun 2023 di Banda Aceh yang direncanakan berlangsung selama lima hari mulai tanggal 1 s/d 5 Desember 2023 bertempat di Gedung Balé Meuseuraya Aceh, Kota Banda Aceh.

Ketua Harian Kwarda Aceh menyampaikan penghargaan dan apresiasi dalam kesempatan ini untuk menjalin kerjasama yang erat dengan Kodam IM dan berharap kegiatan Musyawarah Nasional Ke-XI Gerakan Pramuka ini dapat berjalan dengan aman, lancar dan sukses. Ujarnya.

Hadir mendampingi Kasdam IM, Asintel Kasdam IM, Kabekangdam IM, Pabandya Komsos Sterdam IM dan Pabandya Wanwil Sterdam IM.

(Kaperwil Aceh – Said Yan Rizal)

YUTELNEWS.com | Ratusan alat peraga kampanye (APK), yang berupa spanduk dan baliho calon legislatif (caleg), serta calon presiden (capres) di Kabupaten Bandung Barat, di turunkan petugas Bawaslu bersama Satpol PP.

Penurunan APK yang dilakukan pada 20-21 November 2023 itu karena belum masuk masa kampanye,sehingga pemasang dianggap melakukan curi start dalam kampanye pada tahapan Pemilu 2024.

Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Bandung barat, Siska Ayu Anggraeni, mengatakan, penurunan APK itu di fokuskan pada baliho dan spanduk berupa ajakan dengan ciri ajakan mencoblos gambar, nomor urut, dan simbol paku.

“Jadi kita tertibkan karena saat ini belum masuk masa kampanye, sehingga ini jelas melanggar, tapi kita fokus dulu di ruang-ruang publik dan jalanan,” Kata Siska Ayu.

Penurunan spanduk dan baliho ini, kata dia, di lakukan secara berkala berdasarkan daerah pemilihan (dapil) yang di mulai dari Cisarua, Parongpong, dan Lembang.

Kemudian pada hari kedua dilakukan di wilayah Cipatat, Padalarang, dan Ngamprah, dan untuk daerah Cipeundeuy dan Cikalongwetan akan dilaksanakan pada Rabu (22/11/2023).

Sedangkan di Batujajar, Cililin, Cipongkor, Sindangkerta, Gunung Halu, dan Rongga akan dilaksanakan pada 23-27 November 2023.

“Kalau untuk kali ini kita fokuskan dulu di jalan-jalan provinsi dan kabupaten. Nanti untuk jalan-jalan desa oleh panwas dan aparat kecamatan,”Lanjut Siska.

Selain menurunkan, pihaknya bersama Satpol PP telah melayangkan surat imbauan kepada parpol serta caleg untuk menaati ketentuan pemasangan APK, perda ketertiban umum di Bandung Barat, dan tahapan kampanye.

“Misalnya soal larangan memasang di pohon, jembatan, tiang listrik, sarana ibadah, dan pusat pendidikan,” Kata Siska.

Siska mengatakan, himbauan itu telah dilayangkan sejak 6 Oktober 2023 lalu, bahkan pasca-penetapan daftar calon tetap (DCT) pun sudah dikoordinasikan agar mereka tetap mentaati ketentuan dalam memasang alat peraga sosialisasi (APS) tersebut.

“Mereka juga wajib menurunkan sendiri ketika nantinya tahapan kampanye sudah berakhir,” Pungkasnya.

(D.YOYO)

YUTELNEWS.com | Sebanyak Ribuan pegawai kontrak di lingkungan Pemerintah Kota Langsa akan menerima Perpanjangan SK di Tahun 2024 mendatang.

Pj Wali Kota Langsa Syaridin S.Pd, M.Pd melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Langsa, Dewi Nursanti SH, M.H, memastikan tetap mempertahankan dan memperpanjangkan SK tenaga non PNS tersebut sampai tahun 2024 .

“Tenaga kontrak di lingkungan Pemko Langsa selama ini telah memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Publik.

Perpanjangan SK tenaga Kontrak pada Tahun 2024 akan dilanjutkan,jika mereka tidak melakukan Kesalahan yang Fatal.

“Mengingat kontribusi yang diberikan para pegawai kontrak, maka kita perpanjang hingga Desember 2024 sambil menunggu keputusan pemerintah Daerah.

“Kami berharap para tenaga Kontrak Pemko Langsa tetap dapat menunjukkan kinerja yang baik pada unit kerja pada instansi masing-masing,” ujarnya.

Kepastian ini disampaikan langsung oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Langsa, Dewi Nursanti, S.H, M.H, yang dikonfirmasi Awak media diruang kerjanya, Selasa (21/11/2023 ) sore.

Lanjutnya lagi, tenaga kontrak masih sangat dibutuhkan oleh Pemko Langsa,.

Meski begitu, evaluasi terhadap pegawai kontrak akan tetap dilakukan, Sebelum diperpanjang SK Kontrak Pada Tahun 2024.

“Evaluasi ini dilakukan Pada Dinas kantor dimana Tenaga Kontrak tersebut Masing-masing bekerja diwilayah Pemerintah Kota Langsa,” ujar Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Langsa, Dewi Nursanti S.H, M.H.

(Kaperwil Aceh – Said Yan Rizal)

YUTELNEWS.com | Meski sudah diperingati oleh Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Limapuluh Kota untuk menurunkan alat peraga sosialisasi atau APS ke setiap partai politik yang mengusung para calonnya, Namun ada beberapa baliho yang masih terpampang.

Sehingga, Bawaslu yang dipimpin oleh Ismet Aljannata harus turun untuk melakukan Pembersihan atau menurunkan Alat Peraga Sosialisasi (APS) Caleg DPRD Kabupaten, Provinsi serta DPR-RI. Penertiban dimulai disepanjang jalan Raya Negara Sumbar – Riau dan di yang dipasang di pohon- pohon Selasa, 21 November 2023.

Selain dari Bawaslu, juga mengikut sertakan tim gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP dan Dinas Perhubungan. Penertiban berawal dari Batas Kota Payakumbuh dan Kabupaten Limapuluh Kota di Simpang Warna-warni Tanjung Anau. Di lokasi itu Tim membongkar APS Caleg DPRD Kota Payakumbuh serta APS Caleg DPR-RI. APS Caleg DPR-RI yang dibongkar Tim yang dipimpin Komisioner BAWASLU, Ismet Aljannata itu karena dipaku di pohon.

Setelah penertiban di Kawasan Batas Kota, sejumlah anggota Tim berjalan kaki menuju Jembatan arah ke Kantor KPU, disepanjang jalan itu juga banyak dibongkar APS yang mengandung unsur Alat Peraga Kampanye (APK), diantaranya memuat tanda paku, ajakan memiliki dan lainnya. Tim juga menertibkan APS milik Caleg DPRD Kabupaten Limapuluh Kota yang dipasang di warung-warung.

”Iya, sebagai besar APS yang melanggar aturan ada yang telah dibuka/dibongkar ataupun ditutupi secara mandiri oleh CALEG, namun masih ada yang tertinggal, inilah yang kita tertibkan hari ini secara serentak,” sebut Ismet Aljannata disela-sela penertiban.

Ismet juga menyebutkan, pembersihan APS yang melanggar aturan tersebut akan diupayakan selesai secepatnya, namun jika tidak akan dilanjutkan hari berikutnya.

Sementara dari pantauan di lapangan terlihat banyak Alat Peraga Sosialisasi (APS) yang melanggar aturan milik Calon Anggota Legislatif (CALEG) yang ditempel dengan lakban ataupun kertas untuk menghindari penertiban atau pembongkaran yang dilakukan petugas/tim gabungan.

(MDS)

YUTELNEWS.com | Survei adalah instrumen pengetahuan dan teknologi penyerap aspirasi masyarakat yang sudah sejak lama dipraktikkan dalam negara demokratis, termasuk di Indonesia. Survei juga telah menghubungkan aspirasi publik yang tersumbat dengan para pengambil kebijakan negara, yang selama ini seringkali berjarak. Oleh karenanya survei adalah bentuk kebebasan berekspresi, berpendapat dan kebebasan akademik.

Hal ini dikatakan Ketua Badan Pengurus SETARA Institute, Ismail Hasani. Menurutnya, jika hasil survei menjadi kontroversi, maka bukan hasil survei yang dikritik. Kritik hanya pantas ditujukan pada metodologi survei termasuk soal etika. Baik etika pengambilan data, etika menjauhkan diri dari konflik kepentingan, termasuk etika publikasi, yang seringkali berhubungan erat dan menjadi bagian yang paling berbenturan dengan posisi lembaga survei.

“Hari-hari ini publik disuguhi hasil survei tentang elektabilitas capres dan cawapres yang semakin tidak masuk akal. Kita tidak pernah mengetahui posisi lembaga survei, apakah juga merangkap sebagai konsultan politik, juru kampanye yang berlindung di balik kebebasan akademik survei, atau agitator yang ditugasi untuk menggiring opini tentang hal-hal yang dikehendaki oleh pihak yang menugasi,” kata Ismail dalam keterangan tertulisnya, Senin 20 November 2023.

Dalam situasi yang demikian, lanjutnya, maka sangat disayangkan materi-materi yang seharusnya tidak dipromosikan karena bertentangan dengan Konstitusi RI, seperti survei jabatan tiga periode di tahun lalu, survei afirmasi atas politik dinasti yang merusak demokrasi, survei afirmasi putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 dan Putusan MKMK, dan lainnya.

“Di tengah keterbatasan pengetahuan publik atas term-term tersebut, pengambilan sampel secara acak, hanya akan menghasilkan afirmasi atas berbagai kehendak-kehendak inkonstitusional, niretika dan merusak demokrasi,” ujar Dosen Hukum Tata Negara UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu.

Kata dia, agitasi agenda satu putaran oleh kandidat Pilpres tentu sahih sebagai bagian dari injeksi energi bagi tim kampanye dan pendukung. Menurutnya, akan menjadi persoalan serius ketika agitasi itu didukung dengan survei dan publikasi survei, yang sebenarnya adalah mangkampanyekan pasangan capres dan cawapres tertentu.

Ismail menambahkan, ada dua tujuan tidak etis yang hendak dicapai dari agenda ini, yaitu (1) berharap bandwagon effect, agar pemilih mengikuti langkah mayoritas publik yang sudah menentukan pilihan dan (2) menyediakan justifikasi akademik-populis, atas kemungkinan tindakan tidak jujur dan segala cara memenangi kontestasi, yang bisa saja dilakukan oleh pihak-pihak tertentu pada semua kandidat.

Sejalan dengan sajian aneka survei, lanjutnya, kampanye pemilu damai dan teduh terus disuarakan tetapi dengan nada suara yang menakutkan.

“Ajakan damai menjadi isu demokrasi dan keadilan pemilu, karena mengkritik kandidat dianggap bikin gaduh, mendorong netralitas berpotensi berhadapan dengan hukum, mengoreksi dan menjadikan isu pelanggaran konstitusi dan politik dinasti dianggap bikin gaduh dan menebar hoax. Lalu situasi damai dan teduh itu ditujukan untuk apa?” ujar Ismail.

Berbagai keprihatinan ini, kata dia, menjadi kegelisahan publik dan terus akan mewarnai Pilpres dan Pemilu 2024. Keprihatinan ini, lanjutnya, kini bertransformasi menjadi ketakutan dan teror demokrasi yang mengancam kebebasan sipil.

Transformasi destruktif ini, menurutnya, akan semakin kencang karena posisi benturan kepentingan penguasa dengan kandidat tertentu, sehingga akan sulit menjadi wasit yang netral, sulit menjadi tuan rumah pertandingan yang ramah, meski berulang kali menjamu makan bersama.

Setara Institute, kata Ismail, sebagai salah satu lembaga yang juga sering melakukan survei, mengetuk hati para kolega untuk mengembalikan posisi survei sebagaimana tujuan asalnya. Bukan hanya standar etik yang dipedomani tetapi juga ada nilai kebajikan yang dipromosikan.

“Demi keadilan pemilu, Setara Institute juga mendorong netralitas genuine yang didukung oleh sistem, standar operasi, dan penyikapan atas dugaan pelanggaran alat-alat negara secara transparan dan berkeadilan. Langkah ini akan efektif hanya jika dimulai dari Presiden Jokowi,” jelasnya.

(Kaperwil Aceh – Said Yan Rizal)

YUTELNEWS.com | Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir Elfa Rinda SPd, dukung dan mendorong peran KNPI sebagai penggerak pembangunan di Bumi Negeri Seribu Kubah. Karena keberadaanya sangat dibutuhkan.

Elfa Rinda mengatakan, KNPI merupakan organisasi yang mewadahi pemuda yang harus menjadi motor penggerak, membangkitkan potensi pemuda di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.

“Tantangan generasi muda saat ini sangat berat dari ancaman narkoba, pergaulan bebas, hingga LGBT,” ucapnya Senin (20/11/2023).

Menurut Elfa Rinda, hal tersebut merupakan tanggung jawab bersama. Karena lanjutnya generasi muda merupakan estafet kepemimpinan ke depan.

“Peran KNPI sangat dibutuhkan untuk mewadahi para generasi muda untuk berkarya dan menjadi pendorong serta penggerak kemajuan Rokan Hilir kedepan,” harapnya.

(Infotorial DPRD Rohil/Kabiro Panca Sitepu)

YUTELNEWS.com | Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) periode 2023-2026 dibawah kepemimpinan Masrul Gusti secara resmi dilantik dan dikukuhkan. Pengukuhan digelar di Gedung Misran Rais, Bagansiapiapi, Senin (20/11/2023) malam.

Pengukuhan pengurus PWI Kabupaten Rohil itu secara langsung dilakukan Plt Ketua PWI Provinsi Riau Raja Isyam Azwar dan disaksikan Bupati Rohil yang diwakili Wakil Bupati H Sulaiman SS MH.

Turut hadir dalam pelantikan pengurus PWI Kabupaten Rohil itu diantaranya Sekda Rohil H Fauzi Efrizal, ketua DPRD Rohil Maston, Kapolres Rohil AKBP Andrian Pramudianto, Pasiter Kodim 0321 Rohil Kapten Sudarwanto, beberapa kepala OPD, Camat Bangko Aspri Mulya, pengurus PWI Pusat Zulmansyah, pengurus PWI Kabupaten/kota, beberapa OKP, Ormas serta berbagai unsur lainnya.

Dalam sambutannya, Ketua PWI Rohil yang baru dilantik Masrul Gusti menyampaikan ucapan terimakasih atas amanah yang diberikan kepada dirinya sebagai ketua PWI Kabupaten Rohil periode 2023-2026.

“Saya mengajak semua rekan-rekan PWI Rohil agar bersama-sama saling bahu membahu, bergandeng tangan menjalankan organisasi PWI yang kita cintai ini, ” katanya.

Masrul menyebutkan, komitmen, konsekuen dan konsisten yang di dukung oleh komunikasi yang efektif merupakan kata kunci untuk kesuksesan bersama. Dimana lanjutnya, PWI merupakan organisasi profesi Wartawan yang senantiasa mengedepankan aspek kehormatan, etika diatas segala-galanya agar organisasi berjalan sesuai pada rellnya.

Masrul Gusti juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada pengurus PWI Riau dan pusat yang telah hadir dan menyampaikan apresiasi dan ucapan terimakasih kepada Pemda Rohil beserta seluruh jajaran yang telah banyak membantu PWI Kabupaten Rohil.

“Semoga PWI hadir sebagai mitra pemerintah daerah dalam hal penyajian berita dan informasi khususnya di Kabupaten Rohil,” terangnya.

Dalam kesempatan itu, Ketua PWI juga meminta tunjuk ajar, saran maupun masukan dari Bupati Rohil, Forkopimda, PWI Riau serta para senior agar dapat menjalankan organisasi PWI lebih baik kedepannya.

Plt Ketua PWI Riau Raja Isyam Azwar dalam sambutannya mengingatkan seluruh jajaran PWI Rohil agar bersama menjaga kekompakam dan menjaga marwah. “PWI ini merupakan persatuan Wartawan. Maka, dahulukan persatuan nya, jika ada perbedaan, jadikan itu untuk memperkuat persatuan,” pesannya.

PWI terangnya, merupakan organisasi profesi yang di dalamnya berkumpul para wartawan, PWI bukan perkumpulan pemilik media maupun perusahaan Pers.

“Wartawan PWI diwajibkan profesional dan berintegritas. PWI mendorong agar terus meningkatkan kualitas dan integritas para wartawan yang bergabung di dalamnya. Kita berharap dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan uji kompetensi bagi wartawan di daerah,” katanya.

Kepada ketua yang baru dilantik, Raja Isyam berpesan agar menjaga amanah yang telah diberikan dan menjalankan organisasi dengan sebaik-baiknya.

“Jaga integritas dan kompetensi dalam mengemban dan menjalankan tugas,” tegasnya.

Sementara itu Ketua bidang organisasi PWI Pusat Zulmansyah Sekedang dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat kepada pengurus PWI Kabupaten Rohil yang telah dilantik dan menyampaikan ucapan terimakasih kepada pengurus PWI sebelumnya yang telah mengabdikan diri.

“Selamat bertugas, tugas utama kedepan adalah turut andil dalam menciptakan Pemilu yang aman dan damai,” sebutnya.

Ditempat yang sama, Bupati Rohil yang diwakili Wabup H Sulaiman dalam sambutannya turut menyampaikan ucapan selamat atas dilantiknya pengurus PWI Kabupaten Rohil periode 2023-2026.

“Atas nama Pemerintah Daerah kami menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan pengurus PWI Kabupaten Rohil. Semoga kedepannya lebah jaya dan sukses,” ucapnya.

Wabup menerangkan, bahwa perkembangan Jurnalis di Indonesia begitu cepat. Dari media cetak ke media online. Sebagai wartawan katanya, tentunya harus terus mengejar dan berpacu dengan perkembangan yang terjadi.

“Terus tingkatkan kemampuan, pada dasarnya perlombaan dari masa ke masa semakin cepat. Maka perlu terus belajar,” pesannya.

Wabup juga mengaku peran media sangat besar dalam perkembangan suatu Daerah salah satunya Kabupaten Rohil. Berbagai kritik dan saran yang disampaikan media tentunya dapat bertujuan untuk pembangunan.

“Sekali lagi kami sampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh insan pers yang ada khususnya di Kabupaten Rohil yang telah menyebarkan informasi tentang Kabupaten Rohil sehingga dapat diketahui masyarakat luar. Mari bersama-sama kita membangun daerah yang kita cintai ini,” pungkasnya.

(Kabiro Panca Sitepu)