NEWS

Yutelnews.com – Kota Bekasi.
Aksi “sahur on the road” (SOTR) di kawasan Jatimakmur, Pondok Gede, berubah dari sekadar kegiatan sahur menjadi gangguan nyata bagi publik. Penutupan jalan yang dilakukan sekelompok remaja di RT 09 RW 09 memicu respons cepat aparat.

Polsek Pondok Gede langsung bergerak, mengamankan para pelaku, lalu menggelar pembinaan terbuka sebelum akhirnya memulangkan mereka dengan syarat tegas.

Bertempat di Aula Kantor Kelurahan Jatimakmur, Kamis (19/3/2026) pukul 13.30 WIB, proses pemulangan dipimpin Wakapolsek Pondok Gede AKP S. Kusnandar, S.H., didampingi Kanit Binmas IPTU Pardi P, Bhabinkamtibmas AIPDA Sabto Aji, serta dihadiri Lurah Jatimakmur Zaenal Arifin Setiawan, S.Ag., dan Babinsa Serda Arif Budiyanto.

Para remaja tidak hanya dipulangkan begitu saja.

Di hadapan orang tua, mereka dipaksa “berhadapan” dengan konsekuensi moral: menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengulangi aksi yang sama. Langkah ini menjadi penegasan bahwa ruang publik bukan arena uji coba keberanian yang membahayakan orang lain.

Wakapolsek AKP Kusnandar dalam arahannya menyoroti perubahan pola kenakalan remaja yang kini semakin berani mengambil alih ruang jalan. “Ini bukan lagi kenakalan biasa. Menutup jalan adalah pelanggaran serius yang bisa berdampak luas. Jangan sampai Ramadan justru jadi panggung pelanggaran,” tegasnya.

Sementara itu, Kapolsek Pondok Gede KOMPOL Bambang memberikan komentar lebih tajam. Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mentolerir aksi yang mengganggu ketertiban umum, apalagi dengan dalih tradisi.

“Jangan berlindung di balik istilah SOTR. Kalau sudah menutup jalan dan meresahkan masyarakat, itu bukan tradisi—itu pelanggaran.

Kami masih beri ruang pembinaan hari ini, tapi jika terulang, kami tidak segan ambil langkah hukum,” tegas KOMPOL Bambang.

Ia juga mengingatkan peran orang tua agar tidak lepas tangan terhadap aktivitas anak-anaknya di malam hari.

Menurutnya, pembinaan tidak akan efektif tanpa pengawasan dari keluarga.

Langkah yang diambil Polsek Pondok Gede ini menjadi sinyal keras bahwa pendekatan humanis tetap memiliki batas.

Ramadan bukan hanya soal toleransi, tetapi juga disiplin sosial. Ketika ruang publik terganggu, aparat dipastikan hadir—bukan sekadar mengingatkan, tapi juga menindak.



Wowo

Medan | Yutelnews.com /Di tengah dorongan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, pengadaan mobil dinas di lingkungan DPRD Kota Medan kembali muncul dalam daftar belanja daerah.

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), Sekretariat DPRD Medan menganggarkan sekitar Rp3,1 miliar untuk pengadaan empat unit mobil dinas pada tahun anggaran 2026.

Pola Berulang, Bukan Sekali Jalan

Penelusuran Yutelnews menemukan bahwa pengadaan ini bukan yang pertama. Pada tahun sebelumnya (2025), anggaran serupa bahkan mencapai Rp4,7 miliar untuk jumlah unit yang sama.

Fakta ini memunculkan pertanyaan serius: apakah pengadaan tersebut benar-benar berbasis kebutuhan nyata, atau sekadar rutinitas anggaran yang terus berulang?

Legal, tapi Layak Dipertanyakan

Secara administratif, pengadaan tersebut tercatat resmi dan tidak melanggar aturan. Namun, sejumlah pengamat kebijakan publik menilai bahwa legalitas tidak otomatis mencerminkan prioritas.

Belanja daerah seharusnya mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Pengadaan berulang dalam waktu berdekatan dinilai patut diuji dari sisi urgensi dan relevansinya.

Kontras dengan Kondisi Rakyat

Di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, tekanan daya beli masyarakat, serta tingginya kebutuhan dasar, kebijakan ini dinilai kontras.

Di satu sisi, pemerintah mendorong efisiensi dan masyarakat diminta beradaptasi dengan kondisi ekonomi. Di sisi lain, belanja fasilitas pejabat tetap berjalan.

Sorotan pada Prioritas Anggaran

Pengamat menilai, pola seperti ini berpotensi menunjukkan ketidaksinkronan antara kebijakan pusat dan praktik di daerah. Jika tidak dikendalikan, kondisi ini dapat:

Menurunkan kepercayaan publik

Memicu persepsi pemborosan anggaran

Memperlebar kesenjangan antara kebijakan dan realitas

Desakan Transparansi dan Evaluasi

Sejumlah elemen masyarakat sipil mulai mendorong:

Audit terbuka terhadap pengadaan

Penjelasan rinci terkait urgensi

Evaluasi menyeluruh terhadap belanja non-prioritas

Pengadaan mobil dinas di DPRD Medan kini bukan sekadar isu administratif, tetapi telah berkembang menjadi isu publik yang menyentuh aspek keadilan anggaran, sensitivitas kebijakan, dan akuntabilitas pemerintah daerah.

Jika tidak dijelaskan secara transparan, yang dipertaruhkan bukan hanya anggaran miliaran rupiah—melainkan kepercayaan masyarakat itu sendiri.

Redaksi: Rizal Hasibuan