,

Kadisdik H Asep Kusuma Berharap Semua Pihak Paham dan Mengerti, Semua Ada Mekanisme dan Proses

NEWS, Pemerintah|oleh

BANDUNG – YUTELNEWS com|| Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Bandung, H. Asep Kusumah menepis isu yang beredar berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan / Pembebasan Lahan SMPN 6 Pangalengan.

Menurut Asep Kusumah proses terus berlanjut dan saat ini masih dalam persiapan proses pembayaran pembebasan lahanya kepada pemilik, Ujar Asep Kusumah di Area Hotel Sutan Raja Soreang Kabupaten Bandung, Pada Senin 03 November 2025.

Usai mengikuti Dialog Interaktif Guru Honorer Madrasah se-Kabupaten Bandung dengan Wakil Ketua DPR RI Dr. H. Cucun Ahmad Syamsurijal, M.AP. beserta Kementerian Agama Republik Indonesia di Hotel Sutan Raja Soreang. Menegaskan dalam waktu dekat pembayaran akan segera dilaksanakan, namun untuk pelunasan akan dilakukan pada tahun 2026 mendatang.

Lebih lanjut Asep Kusuma menjelaskan terkait rumor yang beredar lewat media bahwa program pembangunan SMPN 6 Pangalengan yang berlokasi di Desa Tribakti Kecamatan Pangalengan mengalami penundaan pembebasan lahan karena ada efisiensi anggaran APBD. Ia menuturkan berita itu tidak benar dan tidak bersumber.

“Harusnya media tanya dulu ke saya, duduk perkaranya seperti apa?” Kata kadisdik.

Ia menuturkan untuk pembebasan lahan anggaranya sudah disiapkan. Pembayaran Down Paymnet (DP) akan dibayarkan tahun 2025 dan pelunasanya akan dibayarkan tahun 2026, tutur Asep Kusuma.

Sebelumnya diberitakan ada penundaan rencana pembelian lahan karena efisiensi anggaran yang sempat membuat kecewa warga Pangalengan.**

 

Yans

Wakil Ketua DPR RI H Cucun Apresiasi Komitmen Kang DS Sejahterakan Guru Ngaji di Kabupaten Bandung

NEWS, Pemerintah|oleh

BANDUNG – YUTELNEWS com|| Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengapresiasi kebijakan Bupati Bandung Dadang Supriatna yang mengalokasikan anggaran khusus dari APBD untuk meningkatkan kesejahteraan para guru ngaji di Kabupaten Bandung.

Menurut Kang Haji Cucun, sapaan akrabnya, Kabupaten Bandung merupakan satu-satunya daerah yang mampu mengalokasikan anggaran sebesar Rp 109 miliar per tahun untuk insentif sekitar 17 ribu guru ngaji se-Kabupaten Bandung.

“Selama kepemimpinan Bupati Bandung Kang DS, anggaran untuk kesejahteraan guru ngaji dikucurkan secara nyata sebesar Rp 109 miliar per tahun. Ini yang membuat kami di DPR RI merasa bangga,” ungkap Cucun.

Hal tersebut disampaikan Cucun dalam kegiatan Reses I Anggota DPR RI Tahun Sidang 2025/2026 dengan tema “Dialog Interaktif Bersama Guru Honorer Madrasah se-Kabupaten Bandung yang dibuka langsung Bupati Bandung Dadang Supriatna di Sutan Raja Hotel, Pada Senin (03/11/2025).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menegaskan jarang sekali ada kepala daerah yang memiliki keberpihakan nyata kepada para guru ngaji yang selama ini ikut berkontribusi nyata dalam mencerdaskan dan membangun karakter anak-anak bangsa.

Terlebih, kata dia, selain menggelontorkan insentif setiap bulannya, Pemkab Bandung juga memberikan perlindungan bagi para guru ngaji berupa pemberian BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan.

Kebijakan tersebut, menurut Kang Haji Cucun, merupakan bukti nyata berbagai program kesejahteraan bagi guru ngaji yang terus dijalankan secara konsisten oleh Bupati Bandung.

“Di laptop saya, kalau dibuka semua datanya, terlihat jelas berbagai program Pak Bupati dalam meningkatkan kesejahteraan para guru ngaji. Kalau Bupatinya bukan PKB, belum tentu memperhatikan para guru ngaji,” tambah Cucun sambil tersenyum.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Dadang Supriatna atau yang akrab disapa Kang DS juga meminta dukungan dari Kementerian Agama dan DPR RI agar upaya peningkatan kesejahteraan guru ngaji dapat terus dimaksimalkan.

“Tanpa guru ngaji, belum tentu anak-anak kita bisa belajar ilmu agama, sementara para orang tuanya sibuk bekerja,” tutur Kang DS.

Ia menjelaskan, berbagai langkah telah dilakukan untuk mendukung para guru ngaji, diantaranya pemberian insentif dan jaminan kesehatan. Kang DS juga berharap agar pemerintah pusat dapat memberikan perhatian yang seimbang antara kesejahteraan guru ngaji dan guru formal lainnya.

Menanggapi hal tersebut, Kang Haji Cucun menyatakan sepakat dengan usulan Bupati Bandung dan akan mendorong pemerintah pusat untuk memberikan perhatian lebih besar kepada para guru ngaji.(**)

 

Yans.

, ,

Warga Berharap, Pemkab Segera Lakukan Normalisasi dan Pengerukan Saluran Air, di Wilayah Dayeuhkolot Dan Bojong Soang.

NEWS, Pemerintah|oleh

Bandung -YUTELNEWS com|| Seperti kita ketahui bersama bahwa kawasan Dayeuhkolot dan Bojongsoang menjadi Langganan genangan air saat musim penghujan tiba.

Salah seorang tokoh kecamatan Dayeuhkolot Tri Rahmanto, menuturkan sudah saatnya Pemerintah Kabupaten Bandung melakukan Normalisasi dan pengerukan saluran air disekitar Dayeuhkolot dan Bojongsoang.

” Kami sangat mengapresiasi tindakan dan langkah Bupati Bandung saat melakukan peninjauan ke Lokasi Banjir Dayeuhkolot dan Bojongsoang, yang mengintruksikan segera dilakukan Normalisasi saluran Air, “.

Disamping itu selokan selokan yang di aliri air jangan luput dari perhatian pula, pasalnya bayak solokan yang tidak berfungsi dengan baik akhirnya terjadi luapan air.

” Hal ini patut dilakukan guna mengurangi resiko dan genangan air di sekitar Dayeuhkolot dan Bojongsoang, ” Ujar Tri Rahmanto Pada Senin Pagi 03 November 2025.

Selain itu pula, sudah saatnya kepedulian para pengusaha / pabrik (Pentahelix) yang ada di sekitar Dayeuhkolot dan Bojongsoang disentuh agar mereka peduli terhadap musibah yang terjadi, Tutur Tri Rahmanto.

Kita tidak tahu kapan bencana itu akan datang, baik itu Banjir, Gempa Bumi, atau pergeseran Tanah, sangatlah elok bila kita semua lebih waspada dan tidak selalu bergerak bila bencana tersebut datang.

Tokoh masyarakat ini berharap Pemerintah Daerah melalui stakeholder yang ada dapat segera melakukan langkah langkah Prefentive untuk mengurangi segala dampak yang ditimbulkan akibat Banjir dan lainnya.

Hal senada disampaikan Cecep penduduk Kecamatan Bojongsoang yang menyampaikan sangat perlu dilakukan Normalisasi saluran air dibojongsoang.

” Baik yang ada dikomplek perumahan maupun perkampungan warga, ” Ucapnya.

Dirinya berharap pihak Pemerintah Kabupaten Bandung dapat segera melakukan langkah langkah untuk mengantisipasi terjadinya genangan air yang lebih besar lagi,” Pungkasnya.

 

Yans

Pemerintah Kota Gunungsitoli, Kadis Kominfo Bertindak Sebagai Inspektur Upacara.

NEWS|oleh

Gunungsitoli – Yutelnews.com || Pelaksanaan upacara rutin di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli berlangsung khidmat dan tertib pada hari ini. Upacara yang digelar di halaman kantor Pemerintah Kota Gunungsitoli ini diikuti oleh para ASN, tenaga honorer, serta perwakilan OPD lingkup Pemerintah Kota Gunungsitoli, Senin (3/11/25).

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Gunungsitoli Dasma Estaraya Telaumbanua, S.H, M.H, CGCAE bertindak sebagai pembina upacara dalam amanatnya menyampaikan capaian Pemerintah Kota Gunungsitoli pada evaluasi nasional Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2024 yang memperoleh nilai 2,23 dengan kategori “Cukup”. Beliau menekankan bahwa capaian ini menjadi dasar untuk terus melakukan pembenahan dan penguatan tata kelola pemerintahan berbasis digital.

“Nilai tersebut menunjukkan masih banyak hal yang perlu kita tingkatkan bersama. Kekuatan kita saat ini ada pada layanan publik digital, namun kita perlu memperkuat perencanaan strategis, manajemen data dan keamanan informasi, serta pengembangan layanan publik yang langsung menyentuh masyarakat,” ujarnya.

“Lanjut Beliau juga mengapresiasi beberapa perangkat daerah yang telah menghadirkan inovasi digital seperti Aplikasi SRIKANDI, SMART KP, SMART SHS, dan SMART WAS yang dinilai akan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan indeks SPBE di tahun mendatang.

“Ucap Kepala Dinas Kominfo menegaskan pentingnya dukungan seluruh perangkat daerah dalam penguatan Satu Data Indonesia (SDI) dan penyusunan data statistik sektoral tahun 2025, termasuk kelengkapan penginputan data beserta metadata. Ia juga mengajak ASN untuk aktif mendukung publikasi resmi Pemerintah Kota Gunungsitoli melalui media sosial guna memperkuat citra positif pemerintah daerah.

Pada laporannya, beliau turut menyampaikan bahwa dari total 1.596 ASN target perekaman, masih tersisa 30 yang belum menyelesaikan proses, dan mengimbau kepala perangkat daerah untuk memastikan penyelesaiannya dalam waktu dekat.

(Kharisman Gea)

Seorang Nelayan Ditemukan Tewas di Perairan Kelanga, Diduga Tenggelam

NEWS|oleh

Korban sempat hilang saat menyelam mencari gurita, ditemukan dalam keadaan meninggal dunia

NATUNA – YUTELNEWS.com
Awak media YutelNews.com menerima informasi melalui grup WhatsApp pada Minggu malam (2/11/2025) sekitar pukul 20.25 WIB, terkait kabar penemuan sesosok mayat di sekitar laut Pelabuhan Kelanga, Kecamatan Bunguran Timur Laut, daerah Ranai, Kabupaten Natuna.

Guna memastikan kebenaran informasi agar tidak menimbulkan simpang siur di tengah masyarakat, awak media YutelNews.com kemudian melakukan konfirmasi kepada pihak kepolisian, dalam hal ini Polsek Bunguran Timur, untuk memperoleh keterangan resmi.

Dari hasil konfirmasi tersebut, pihak Polsek Bunguran Timur membenarkan adanya peristiwa penemuan mayat seorang nelayan bernama Toni (36), warga Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur. Data dan kronologis kejadian juga telah dikirimkan oleh pihak Polsek kepada awak media melalui pesan aplikasi WhatsApp sebagai bahan publikasi resmi.

Berdasarkan keterangan pihak kepolisian, peristiwa tersebut terjadi pada Minggu, 2 November 2025, sekitar pukul 14.30 WIB hingga 16.30 WIB di kawasan laut sekitar satu mil dari Pelabuhan Kelanga, Kecamatan Bunguran Timur Laut, daerah Ranai, Kabupaten Natuna. Korban pertama kali ditemukan oleh sesama nelayan setelah dilaporkan hilang saat menyelam mencari gurita di perairan tersebut.

Menurut keterangan saksi Rudian Syahputra (26), pada pagi hari sekitar pukul 08.00 WIB ia berangkat melaut bersama korban menggunakan satu unit pompong berkapasitas 1 GT dari Pelabuhan Kelanga. Setelah tiba di lokasi sekitar satu mil dari Pelabuhan Kelanga, keduanya menyelam secara terpisah untuk mencari gurita.

Hingga sekitar pukul 09.30 WIB, cuaca di perairan tersebut mulai memburuk dan angin bertiup kencang. Korban tidak kunjung kembali ke pompong, sehingga saksi memutuskan beristirahat sambil menunggu. Setelah menunggu cukup lama, saksi menghubungi rekan-rekannya untuk meminta bantuan pencarian.

Sekitar pukul 13.30 WIB, nelayan lain bernama Ahmad Junaidi (36) menemukan pelampung pancing gurita milik korban, dan tak lama kemudian menemukan korban dalam keadaan meninggal dunia dalam posisi telungkup di permukaan laut.

Hasil pemeriksaan medis yang dilakukan oleh dr. Harold Jefferson Matthew Charlex menyebutkan, terdapat bekas benturan di bagian wajah (jidat) korban serta ditemukan buih di mulut, yang mengindikasikan korban meninggal dunia akibat tenggelam. Namun, penyebab pasti belum dapat dipastikan tanpa dilakukan autopsi lebih lanjut.

Pihak keluarga korban menolak dilakukan autopsi karena telah menerima hasil visum luar yang disampaikan oleh dokter pemeriksa.

Dari keterangan kepolisian, tim gabungan yang mendatangi lokasi terdiri dari Kapolsek Bunguran Timur AKP Nellay Boy, KBO Sat Reskrim Polres Natuna Ipda Jemmy Hatmoko, S.H, Panit Opsnal 1 Reskrim Polsek Bunguran Timur Ipda Hawari Bate’e, S.H., M.H, serta personel dari Polsek Bunguran Timur, Sat Reskrim Polres Natuna, Sat Intelkam, dan Sat Polair Polres Natuna.

Sebagai upaya konfirmasi lanjutan, awak media YutelNews.com kembali menghubungi Kapolsek Bunguran Timur AKP Nellay Boy pada Minggu malam (2/11/2025) sekitar pukul 21.35 WIB melalui pesan WhatsApp untuk meminta keterangan resmi terkait kejadian tersebut.

Hingga berita ini diterbitkan, konfirmasi yang disampaikan awak media masih menunggu tanggapan lanjutan dari pihak kepolisian setempat.

Redaksi: Darmansyah – Kabiro Natuna YutelNews.com

Silaturahmi bersama Pawala, Amsakar: Batam Rumah Kita Bersama

DAERAH, NEWS, PEMERINTAHAN|oleh

YUTELNEWS.com | Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, bersama Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, dan Anggota DPR RI, Ahmad Labib, bersilaturahmi dengan pengurus Paguyuban Warga Lamongan (Pawala) Batam di Golden Prawn, Bengkong, Sabtu (1/11/2025) malam.

Wali Kota Amsakar mengapresiasi terselenggaranya kegiatan yang mempererat tali silaturahmi antarwarga Batam asal Lamongan tersebut. Ia juga mengulas secara historis perjalanan pembangunan Batam hingga menjadi salah satu kota dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di Indonesia saat ini.

“Di Batam ini ada dua entitas, yakni BP Batam dan Pemerintah Kota Batam. Keduanya memiliki peran penting dalam membangun dan mengembangkan Batam hingga seperti sekarang,” ujar Amsakar.

Amsakar menuturkan, cikal bakal Batam dimulai sejak tahun 1971, ketika Batu Ampar ditetapkan sebagai kawasan industri interim partikuler. Melalui Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973, pengembangannya diperluas hingga terbentuk Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam.

“Saat itu, Batam hanya dihuni sekitar 6.000 penduduk yang tinggal di kawasan Tanjung seperti Tanjung Sengkuang, Tanjung Riau, dan Tanjung Uma. Namun berkat hadirnya Otorita Batam, industrialisasi berkembang pesat dan mendorong lonjakan jumlah penduduk,” jelasnya.

Lebih lanjut, Amsakar menjelaskan bahwa kini Otorita atau BP Batam memiliki lima core business, yaitu industri, perdagangan, pariwisata, alih kapal, dan basis logistik. Lima sektor ini menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Batam yang kini berpenduduk lebih dari 1,3 juta jiwa, tersebar di 12 kecamatan dan 64 kelurahan.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota juga mengajak warga Lamongan untuk menumbuhkan rasa memiliki terhadap Batam.

“Jangan memaknai diri sebagai orang Lamongan yang merantau di Batam, tetapi maknailah diri sebagai orang Batam yang berasal dari Lamongan. Kalau kita menganggap Batam sebagai rumah bersama, maka kitalah yang akan menjaga dan merawatnya,” pesannya.

Sementara itu, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Pemerintah Kota Batam atas sambutan yang hangat kepada warganya.

“Terima kasih karena warga Lamongan diterima dengan baik di Kota Batam ini. Suasana malam ini, dengan hidangan soto Lamongan dan pecel lele, membuat kami serasa di rumah sendiri,” ujarnya penuh kehangatan.

Senada, Anggota Komisi VI DPR RI Dapil X Jawa Timur Ahmad Labib turut mengapresiasi sinergi antara warga Lamongan dan Pemerintah Kota Batam. Ia juga mendorong Paguyuban Warga Lamongan (Pawala) agar terus menjaga kekompakan dan nama baik daerah asal.

Acara gala dinner tersebut menjadi simbol eratnya jalinan persaudaraan antarperantau Lamongan di Batam, sekaligus bukti kuatnya semangat kebersamaan dalam membangun kota yang maju, harmonis, dan penuh persaudaraan.

Silahturahmi dan Syukuran XXV Masa Bakti DPRD Kota Batam

NEWS|oleh

YUTELNEWS.COM | Suasana penuh keakraban dan rasa syukur mewarnai acara Silaturahmi dan Syukuran XXV Masa Bakti DPRD Kota Batam di lobi Kantor DPRD Kota Batam, Jumat (31/10/2025).

Kegiatan ini menjadi momentum refleksi atas perjalanan panjang lembaga legislatif Kota Batam dalam mengemban amanah rakyat selama 25 tahun.

Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, hadir langsung pada kesempatan tersebut. Turut hadir Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra; Pj Sekda Kota Batam, Firmansyah; jajaran Forkopimda; serta seluruh anggota DPRD Kota Batam dan tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Amsakar menyampaikan ucapan selamat sekaligus apresiasi kepada DPRD Kota Batam atas dedikasi dan kiprahnya dalam mendukung pembangunan daerah.

“Atas nama Pemerintah Kota Batam dan BP Batam, saya mengucapkan selamat milad yang ke-25. Semoga DPRD Kota Batam ke depan makin eksis, kritis, dan konstruktif dalam menyeimbangkan ide serta gagasan demi terwujudnya Batam yang maju dan hebat,” ujar Amsakar.

Amsakar menilai, dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, DPRD Kota Batam menunjukkan keharmonisan dan kekompakan luar biasa.

“Saya mengatakan bahwa periode sekarang inilah DPRD Kota Batam paling guyub, sejuk, dan harmonis. Dan itu semua mengantarkan perjalanan Kota Batam dari waktu ke waktu menjadi semakin baik,” tambahnya.

Ia juga menegaskan pentingnya menjaga sinergi dan kolaborasi antara eksekutif, legislatif, serta seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan cita-cita besar Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang inovatif, berkelanjutan, dan berbudaya, sekaligus menjadi pusat investasi dan pariwisata terdepan di Indonesia.

“Cita-cita itu mustahil dapat terwujud jika sinergi, kolaborasi, dan harmoni tidak kita pelihara bersama. Saya percaya DPRD Kota Batam akan semakin hebat ke depannya,” pungkasnya. (*)

Warga Batam Sukses Gelar Senam Sehat 2025 di Dataran Engku Putri

NEWS, OLAHRAGA, PEMERINTAHAN|oleh

YUTELNEWS.com | Pemerintah Kota Batam sukses menggelar kegiatan Senam Sehat Kota Batam Tahun 2025 di Dataran Engku Putri, Batam Centre, Jumat (31/10/2025). Kegiatan yang dimulai pukul 15.00 WIB ini diikuti ribuan peserta dari berbagai kalangan, mulai dari ASN, pelajar, komunitas olahraga, hingga masyarakat umum.

Acara dibuka secara resmi oleh Wali Kota Batam, Dr. Amsakar Achmad, S.Sos., M.Si., yang dalam sambutannya menekankan pentingnya menjaga kesehatan jasmani sebagai bagian dari gaya hidup masyarakat perkotaan yang produktif.

“Kesehatan adalah investasi terbaik. Melalui kegiatan seperti senam sehat ini, kita tidak hanya memperkuat fisik, tetapi juga mempererat kebersamaan antarwarga Batam,” ujar Wali Kota Batam.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Batam, Zulkarnain HN., S.S.T, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi agenda rutin yang terus dikembangkan sebagai sarana edukasi kesehatan dan pembentukan budaya hidup aktif di tengah masyarakat.

“Senam sehat ini bukan sekadar kegiatan seremonial, tapi bagian dari kampanye agar masyarakat Batam gemar berolahraga. Kami ingin olahraga menjadi gaya hidup, bukan sekadar kegiatan tahunan,” ujar Zulkarnain.

Dispora Batam juga berkolaborasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Batam dalam publikasi serta penyebaran informasi kegiatan agar dapat menjangkau masyarakat luas.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam, Rudi Panjaitan, S.STP, M.Si, menegaskan bahwa kegiatan seperti ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam membangun kesadaran publik melalui komunikasi digital yang positif.

“Diskominfo mendukung penuh kegiatan yang mendorong partisipasi masyarakat dan membangun citra Batam sebagai kota yang sehat, aktif, dan terhubung. Melalui kanal digital resmi pemerintah, semangat positif dari kegiatan seperti ini bisa terus bergema ke seluruh lapisan masyarakat,” ujar Rudi Panjaitan.

Acara senam sehat ini turut dimeriahkan dengan hiburan rakyat, pembagian doorprize, serta kampanye Batam Sehat dan Bugar 2025. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung meriah dan tertib, mencerminkan kekompakan masyarakat Batam dalam mendukung program kesehatan pemerintah daerah.

Dengan terselenggaranya Senam Sehat Kota Batam Tahun 2025, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya olahraga rutin semakin meningkat, sejalan dengan visi Pemerintah Kota Batam untuk mewujudkan kota yang modern, sehat, dan produktif.

(Diskominfo Batam)

Skandal Dana Desa Guncang Labusel, Kejaksaan Didesak Usut Tuntas Dugaan Monopoli Proyek Lampu Tenaga Surya dan Pengadaan Buku yang Mencurigakan!

NEWS|oleh

​LABUHANBATU SELATAN – YUTELNEWS.com
Aroma tak sedap menyelimuti pengelolaan Dana Desa di seluruh wilayah Labuhanbatu Selatan, Kejaksaan dan instansi terkait diminta segera turun tangan untuk melakukan audit total dan pemeriksaan mendalam terhadap dugaan praktik monopoli dan mark-up harga dalam pengadaan barang di Desa tahun anggaran 2025 tahap 1 di seluruh desa, khususnya proyek Lampu Tenaga Surya dan pengadaan buku.

​Dugaan kuat mengarah pada adanya permainan terstruktur di balik pengadaan ini, Kejanggalan paling mencolok adalah kesamaan item dan pagu anggaran yang hampir seragam di seluruh desa, sebuah fenomena yang secara logis mustahil terjadi jika perencanaan betul-betul berasal dari Musyawarah Desa (Musdes) yang otentik.

​”Logika Musdes mana yang bisa menghasilkan pengajuan proyek dan anggaran yang sama persis di puluhan desa dengan kebutuhan yang berbeda-beda? Ini jelas bukan aspirasi rakyat, tapi cetakan kepentingan pihak tertentu. Ini pembajakan terhadap Musdes!” Ucap ketua Team Libas Anshori Pohan. Minggu (02/11/2025).

​Pelanggaran Aturan Pengadaan Desa
​Pola pengadaan yang dipaksakan dan seragam ini diduga kuat melanggar sejumlah peraturan perundang-undangan yang mewajibkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam penggunaan Dana Desa.

Yaitu ​Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Terutama Pasal 72 yang mengatur sumber pendapatan desa, dan Pasal 73-77 yang menegaskan akuntabilitas dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.
​Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 jo. PP Nomor 11 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa, Mengatur Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa.
​Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PerLKPP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, Pengadaan di Desa wajib berprinsip Akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan), Transparan (terbuka), dan mengutamakan Partisipasi masyarakat.

​Perencanaan Pengadaan wajib dilakukan pada saat penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan ditetapkan melalui Musdes. Jika pengadaan dipaksakan tanpa usulan Musdes, ini merupakan pelanggaran prosedural serius.

​Masyarakat juga menyoroti dugaan mark-up harga yang tidak masuk akal dalam dua proyek tersebut, Lampu Tenaga Surya Rata-rata setiap desa menganggarkan Rp14,5 Juta per unit, untuk sekitar rata-rata 4 unit Lampu Tenaga Surya di setiap Desa. Angka ini dinilai terlalu mahal dan jauh di atas harga pasar wajar untuk spesifikasi standar.

​Pengadaan Buku Rata-rata setiap desa menganggarkan Rp10 Juta untuk pengadaan buku yang diduga kuat tidak pernah diusulkan apalagi dibutuhkan di Musdes. Pengadaan ini dicurigai hanya menjadi “alat” untuk menguras anggaran tanpa manfaat nyata bagi masyarakat.

​Masyarakat Labuhanbatu Selatan menyampaikan seruan dan harapan yang mendesak kepada Kejaksaan, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi dan instansi terkait segera bertindak.

​”Kami mendesak Kejaksaan dan APH untuk tidak menutup mata! Usut tuntas kasus ini hingga ke akar-akarnya, jangan hanya berhenti di level desa. Periksa rantai pengadaan, siapa vendor tunggal di baliknya, dan siapa oknum di tingkat kabupaten yang diduga memaksakan proyek ‘seragam’ ini.”

​”Dana Desa adalah hak rakyat yang harus digunakan untuk kesejahteraan, bukan ladang kepentingan segelintir pihak. Tegakkan keadilan, kembalikan uang rakyat, dan jadikan kasus Labusel ini sebagai pelajaran keras bagi daerah lain agar tidak coba-coba menyelewengkan amanah pembangunan!”

​Masyarakat menanti aksi cepat dan tegas dari APH agar transparansi dan akuntabilitas Dana Desa dapat dipulihkan dan tepat sasaran.

Ormas Berkedok Premanisme di Garut! Debt collector GBR Merampas Motor, dan Meminta Uang Tebusan Kepada Pemilik Motor Masyarakat Meminta Aparat Tindak Tegas

NEWS|oleh

GARUT — YUTELNEWS.com
Kamis 30-Oktober-2025 Sekelompok debt collector (DC) yang mengatasnamakan Ormas GBR (Gerakan Bersatu Rakyat) kembali membuat gaduh di Kabupaten Garut. Bukannya menegakkan aturan, kelompok ini justru berlagak seperti aparat penegak hukum, menghentikan pengendara di jalan umum dan merampas kendaraan dengan cara yang arogan dan intimidatif.

Peristiwa terbaru terjadi di lampu merah Maktal, Garut. Sebanyak delapan orang DC menghadang seorang pengendara motor Honda Vario biru bernopol Z 4328 DR, milik seorang debitur berinisial AW yang beralamat Desa Maroko, yang diketahui memiliki tunggakan di Adira Finance Cabang Garut, beralamat di Jl. Cikuray No. 38.
Namun bukannya menyelesaikan secara prosedural, para DC ini malah mengambil motor di tengah jalan dan bahkan meminta uang sebesar Rp1.500.000 sebagai “tebusan” agar kendaraan tidak dibawa kabur.

“Mereka bertindak seperti aparat saja, berbicara kasar, nada tinggi, memaksa, dan bahkan menakuti korban di tengah jalan. Wajah korban sedih, kecewa, dan tak berdaya,” ungkap narasumber yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Langgar Hukum Fidusia
Padahal, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, penarikan kendaraan bermotor tidak boleh dilakukan di jalan atau dengan kekerasan.
Penarikan hanya sah bila dilakukan dengan surat resmi, disertai putusan pengadilan, dan oleh pihak yang berwenang.

Namun, fakta di lapangan justru menunjukkan komplotan berkedok ormas ini mengambil alih peran hukum secara sepihak.
Lebih parahnya lagi, diduga hasil rampasan kendaraan tidak diserahkan ke kantor pembiayaan, melainkan disembunyikan dan dimanfaatkan secara pribadi.

Desakan untuk Aparat dan OJK
Masyarakat Garut kini bertanya-tanya, “Apakah aparat penegak hukum (APH) akan diam?”
Fenomena DC liar berkedok ormas ini semakin merajalela dan mencoreng nama lembaga pembiayaan resmi seperti Adira Finance.

Pihak berinisial P, D, dan O disebut-sebut turut berada di balik kegiatan penarikan liar tersebut.
Publik mendesak Polres Garut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Pemkab Garut untuk segera menindak tegas aksi premanisme berkedok penarikan fidusia ini sebelum makin banyak korban yang kehilangan kendaraan dan harga dirinya di jalanan.

Pengaduan Ketua AJISU Mengenai Dapur MBG yang Tidak Sesuai

Berita, DAERAH, NASIONAL, NEWS|oleh

SUKABUMI, YUTELNEWS.COM —Ketua Aliansi Jurnalis Sukabumi (AJISU), Jaya Taruna, menyoroti masalah lokasi dapur MBG yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengoperasian dapur tersebut diduga melanggar prosedur dan dapat merugikan penerima manfaat pada, Minggu (02/11/2025).

Lokasi MBG seharusnya di Kecamatan Parungkuda, namun saat ini beroperasi di Kecamatan Nagrak.

Pelanggaran Jaya Taruna mengungkapkan kekhawatiran bahwa dapur tersebut tidak memenuhi semua prosedur dan peraturan yang telah ditetapkan,” ungkapnya.

Tindakan Diperlukan Harapannya, harus ada tim monitoring dari pihak berwenang untuk memverifikasi lokasi dapur dan mengambil tindakan jika ditemukan pelanggaran.

Keterlibatan ASN Jaya menekankan bahwa pemilik dapur yang diduga ASN jelas melanggar prosedur, berpotensi menciptakan konflik dan sorotan publik yang negatif,” ucapnya.

Jaya Taruna mendesak pihak BGN untuk bertindak dengan tegas dan profesional agar masalah ini diselesaikan dan reputasi program tidak rusak. Diharapkan dapur yang tidak sesuai dapat dibenahi agar tetap mengikuti SOP yang berlaku,” kata Jaya Taruna.

(Tim Red)

(Mirna)

Wakil Ketua DPR RI Dorong Penguatan Komitmen Nasional dalam Program Pangan dan Gizi

NASIONAL, NEWS|oleh

YUTELNEWS.com | Kab. Bandung Barat- Rapat Koordinasi Satuan Pelaksana Program Pangan dan Gizi (SPPG) Kabupaten Bandung Barat yang digelar pada Sabtu malam menjadi momentum penting dalam memperkuat komitmen nasional mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat, bergizi, dan sejahtera. Sabtu, (1/11/2025).

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, H. Cucun Ahmad Syamsurijal, S.Ag, menegaskan bahwa seluruh pelaksana SPPG harus bekerja dengan penuh dedikasi dan menjunjung tinggi integritas, karena program ini merupakan amanat konstitusi, bukan sekadar proyek pemerintah.

“Sahabat-sahabat, di tangan kalianlah keberhasilan program ini ditentukan. Negara sudah hadir, membuka peluang kerja, menghadirkan dapur bergizi di berbagai daerah. Jangan sia-siakan amanah ini,” tegas Cucun di hadapan peserta rapat.

Ia memaparkan bahwa hingga kini program pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) dan SPPG telah berhasil membangun hampir 14.000 dapur bergizi aktif di seluruh Indonesia. Jika target 30.000 dapur tercapai, jutaan masyarakat akan merasakan manfaat langsung, mulai dari peningkatan gizi keluarga, kesejahteraan masyarakat, hingga penciptaan lapangan kerja baru.

“Di tengah naiknya angka pengangguran, program ini justru membuka pintu kerja baru. Ini bukan sekadar soal pangan dan gizi, tapi tentang kehadiran negara secara nyata di tengah rakyatnya,” ujarnya.

Cucun menegaskan bahwa program SPPG sejalan dengan amanat Pasal 28A hingga 28C UUD 1945 yang menegaskan hak setiap warga negara untuk hidup sehat dan sejahtera. Ia mengingatkan seluruh pelaksana agar bekerja dengan semangat tanggung jawab konstitusional.

“Kalian sedang menjalankan amanah konstitusi. Ini bukan bisnis, ini perjuangan kemanusiaan. Presiden Prabowo ingin APBN dirasakan langsung oleh rakyat, dan melalui SPPG, cita-cita itu mulai terwujud,” tuturnya.

Tata Kelola Transparan Jadi Kunci Keberhasilan

Kepala Badan Gizi Nasional, Dr. Ir. Dadan Hindayana, menambahkan bahwa keberhasilan program pangan dan gizi nasional sangat bergantung pada tata kelola yang transparan dan kolaboratif.

“Kunci keberhasilan SPPG adalah akuntabilitas dan sinergi. Semua kegiatan yang menggunakan APBN harus dipertanggungjawabkan dengan jujur, karena ini uang rakyat yang harus kembali menjadi manfaat bagi rakyat,” jelasnya.

Menurut Dadan, keberadaan dapur bergizi bukan sekadar agenda pangan, tetapi juga strategi pembangunan manusia Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.

“Setiap sendok makanan bergizi yang disiapkan di dapur SPPG adalah investasi bagi masa depan bangsa. Kita tidak hanya memberi makan, tapi membangun kualitas manusia Indonesia,” tambahnya.

Jaga Amanah, Hindari Penyimpangan

Sementara itu, Wakil Ketua BGN, Nanik S. Deyang, menekankan pentingnya menjaga kepercayaan publik dan memastikan setiap pelaksanaan program memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

“SPPG ini bukan sekadar struktur kerja, tapi garda terdepan negara. Kita harus pastikan setiap rupiah dari anggaran bergizi ini sampai ke masyarakat dengan manfaat yang nyata. Jaga amanah, jaga marwah lembaga, dan pastikan tidak ada celah penyimpangan,” tegasnya.

Nanik juga menyampaikan apresiasi kepada para petugas lapangan yang bekerja di wilayah terpencil dan menilai bahwa semangat pengabdian mereka menjadi fondasi penting keberhasilan program.

“Kita bekerja bukan untuk dilihat, tapi untuk dirasakan hasilnya. Masyarakat yang bergizi baik adalah pondasi bagi Indonesia yang kuat,” pungkasnya.

Dien Yoyo

Ketua Kadin Indonesia Anindia Bakrie Disorot Segera Selesaikan Konflik Kadin Daerah

DAERAH, NEWS|oleh

Purwakarta – YUTELNEWS com|| Ketua umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie disorot para ketua Kadin daerah di Jabar agar segera menyelesaikan konflik kepengurusan Kadin di sejumlah provinsi khususnya Jawa Barat.

Di Jawa Barat, konflik Kadin Jabar sudah berlangsung selama setahun lebih tanpa penyelesaian yang jelas. Oleh karena itu, sejumlah pengurus Kadin Jabar mendesak Anindya segera mengeluarkan SK dengan berpatokan pada anggran dasar dan rumahtangga Kadin.

Sementara itu Ketua Kadin Jabar hasil muprov VIII di Hotel Preanger, Bandung, H Nizar Sungkar mengaku dengan dukungan dari sekurangnya 18 ketua Kabupaten/Kota dan sejumlah ALB dia mendesak Anindya menetapkan dirinya sebagai Ketua definitif.

Hal itu disampaikan Nizar Sungkar dalam rapat konsolidasi Kadin Jabar yang dihadiri 18 Ketua Kabupaten/kota se Jawa Barat dan Sejumlah ALB hari Sabtu 1 November 2025 di.Purwakarta, Jabar.

Menurut Nizar Sungkar, melimpahnya dukungan untuk dirinya menunjukkan bahwa muprov Bandung sah secara aturan AD dan ART maupun peraturan organisasi. “Tingkat kepercayaa para kadinda dan ALB sangat besar sehingga saya bertekad untuk terus berjuang mengembalikan marwah Kadin Jabar,” katanya.

Nizar mengatakan saat ini pihaknya sedang memperjuangkan SK hasil Muprov Preanger. “Semua hasil muprov Bandung dan rapat formatur sudah kami sampaikan ke Kadin Indonesia. Kita berharap verifikasi yang mereka lakukan fair mengacu pada AD-ART dan PO organisasi,” ujar Nizar.
‎
‎Ia menegaskan, kegiatan lain yang diklaim sebagai Muprov hanyalah pertemuan biasa tanpa dasar hukum yang kuat.
‎
‎”Kalau kumpul-kumpul orang pakai baju putih, itu bukan Muprov. Tidak ada dua Muprov di Jabar, hanya satu yang sah dan itu yang akan kami perjuangkan SK-nya,” ucapnya.
‎
‎Menurut Nizar, dari total 27 Kadin kabupaten/kota di Jawa Barat, sebanyak 18 daerah telah menyatakan dukungan terhadap hasil Muprov di Preanger.
‎
‎Dukungan itu, kata dia, didasarkan pada kesepakatan bersama bahwa yang berhak memilih adalah Kadin daerah yang SK-nya ditandatangani oleh Cucu Sutara dan Caretaker Agung Suryamal.
‎
‎”Kesepakatannya sudah jelas, peserta Muprov Jabar adalah mereka yang SK-nya ditandatangani Pak Cucu Sutara dan Pak Agung Suryamal. Dan itu yang hadir di Preanger,” ucapnya.
‎
‎Nizar juga mengaku sudah beberapa kali melakukan komunikasi langsung dengan Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Erwin Aksa, untuk mempercepat penerbitan SK. Namun hingga kini, keputusan final belum juga turun.
‎
‎”Waktu Pak Erwin Aksa datang ke Jabar, beliau minta waktu satu minggu untuk menyelesaikan ini. Tapi ini sudah sebulan, belum juga ada realisasi. Status quo boleh, tapi harus ada langkah cepat,” ucapnya.
‎
‎Ia berharap, Kadin Indonesia segera memberikan kejelasan agar tidak terjadi kekosongan kepemimpinan dan dualisme yang berlarut-larut di tubuh Kadin Jabar.
‎
‎”Saya tidak punya kekuatan tanpa dukungan Kadin kabupaten/kota. Mereka adalah daya saya. Pengusaha-pengusaha di Jabar sudah terlalu lama menunggu kepastian. Semoga hari ini jadi awal penyelesaian,” kata Nizar. ***

 

Yans

Seorang Gadis Umur 21 Tahun Asal Desa Fahandona Dilaporkan Hilang Oleh Keluarga,Telah Buat Laporan Kepolsek Idanogawo

NEWS|oleh

Nias – YUTELNEWS.com
Nias, 01 November 2025 — Seorang perempuan bernama Yalina Ndruru (21), warga Desa Fahandona, Kecamatan Ulugawo, Kabupaten Nias, dilaporkan hilang sejak Rabu, 22 Oktober 2025. Hingga kini, keberadaannya belum diketahui dan pihak keluarga masih terus berupaya melakukan pencarian.

Menurut informasi dari keluarga, Yalina meninggalkan rumah tanpa memberikan keterangan atau tujuan kepergiannya. Setelah beberapa hari tidak kembali dan tidak bisa dihubungi, keluarga pun memutuskan untuk melapor ke pihak berwenang.

Laporan kehilangan tersebut dibuat oleh Agustus Waruwu (34), paman korban, pada Kamis, 30 Oktober 2025, di Polsek Idanogawo.

“Kami sudah berusaha mencari ke rumah teman-temannya dan ke tempat-tempat yang biasa ia kunjungi, tapi belum ada hasil. Kami berharap siapa pun yang melihat atau mengetahui keberadaannya dapat segera menghubungi pihak keluarga di No. 0813-8844-6986 atau pihak kepolisian,” ujar Agustus Waruwu.

Pihak Polsek Idanogawo telah menerima laporan dan kini sedang melakukan upaya penyelidikan serta mengumpulkan informasi dari masyarakat sekitar.

“Kami meminta bantuan masyarakat untuk memberikan informasi apabila mengetahui keberadaan korban. Semua laporan akan kami tindaklanjuti,” ungkap salah satu petugas kepolisian.

Hingga berita ini diturunkan, keluarga besar Yalina Ndruru masih berharap agar ia segera ditemukan dalam keadaan selamat.

(EDM)

Wakil Ketua DPRD Nias Utara Bedali Lase S.Pdk , Pengawasan MBG di Tingkatkan.

NEWS|oleh

Lotu, Yutelnews.com, Pengawasan Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Wilayah Kabupaten Nias Utara Supaya semakin ditingkatkan Oleh petugas SPPI yang di Sampaikan Wakil Ketua DPRD Nias Utara Bedali Lase S.Pdk sekaligus Ketua DPC Partai HANURA Kabupaten Nias Utara saat awak Media Yutelnews.com mengkonfirmasi. Sabtu 01/11/2025

Hal ini menjadi perbaikan dan peningkatan mutu kualitas MBG ini di setiap Dapur pengelolah juga di perhatikan seperti Pemberian Susu di tempat makanan apakah belum Kadaluarsa atau kebersihan Lingkungan Dapur MBG, tentu sebelum terjadi sesuatu perlu ditingkatkan pengawasan oleh petugas SPPI di bidangnya masing-masing.

“Tegas, Wakil Ketua DPRD Nias Utara Bedali Lase S.Pdk Program ini Baik dari Pusat hanya saja pelaksana di Lapangan yang sering terjadi sesuatu hal.

“Lanjut dia sampaikan lagi Pihak-pihak terkait bekerja sesuai standar Operasional prosedur pelaksana yang berlaku dan jangan lalai dalam tugas untuk menjalankan Pemberian MBG ini kepada anak-anak kita di sekolah supaya Lahir Generasi emas Bangsa yang membangun NKRI di masa yang akan datang.

(Kharisman Gea)

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.