NEWS

Gunungsitoli – YUTELNEWS.com
Pemerintah Kota Gunungsitoli memberikan perhatian serius terhadap maraknya permasalahan lalu lintas ternak babi di wilayah Kota Gunungsitoli. Pada awal Oktober 2025, tercatat dua kejadian menonjol, yaitu pemasukan ternak babi tanpa dokumen resmi melalui Pelabuhan Kota Gunungsitoli dan penemuan bangkai ternak babi yang dibuang sembarangan di Desa Lasara Sowu, Kecamatan Gunungsitoli Utara.

Kasus pertama terjadi pada Rabu, 1 Oktober 2025, ketika Tim Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Diskeptan) bersama Petugas Karantina berupaya memeriksa dokumen dua unit truk pengangkut babi. Namun, sopir truk tidak mengindahkan arahan petugas dan bahkan nyaris menabrak petugas sebelum melarikan diri ke Desa Sisarahili Gamo. Pemeriksaan di lokasi pembongkaran juga mendapat penolakan dari pemilik ternak yang bahkan melontarkan ancaman kepada petugas.

Beberapa hari kemudian, Selasa, 6 Oktober 2025, masyarakat melaporkan adanya bangkai babi yang dibuang di bawah jembatan Desa Lasara Sowu. Tim Terpadu segera turun ke lokasi, mengambil sampel, dan melibatkan Balai Veteriner Medan untuk pemeriksaan laboratorium. Selanjutnya, pada Kamis dini hari, 8 Oktober 2025, sebanyak ±25 ekor bangkai babi berhasil dievakuasi dan dikubur secara massal melibatkan Pemko Gunungsitoli, aparat kepolisian, perangkat desa, serta masyarakat.

Menjawab permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Gunungsitoli menegaskan bahwa langkah pengawasan lalu lintas ternak babi telah lebih dulu diatur melalui kebijakan pusat dan daerah. Dasarnya adalah Surat Edaran Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 8492/SE/PK.320/F/08/2025 tanggal 19 Agustus 2025 tentang Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan Terhadap Peningkatan Kasus African Swine Fever (ASF) di Wilayah Asia Pasifik. Sebagai tindak lanjut, Wali Kota Gunungsitoli telah menerbitkan Surat Nomor 500.7.2.5/5518/Diskeptan/2025 tanggal 3 September 2025 tentang Penutupan Sementara Pemasukan Hewan Pembawa Masuk (HPM) yaitu Ternak Babi. Surat tersebut dimaksudkan untuk mengantisipasi dan mengamankan Kota Gunungsitoli dari ancaman penyakit ASF yang hingga kini masih menjadi wabah di kawasan Asia Pasifik.

Selain itu, Pemerintah Kota Gunungsitoli juga telah menyurati Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Sibolga, PT. ASDP Cabang Sibolga, serta PT. Wira Jaya Lines (WJL) agar mendukung langkah kebijakan dengan tidak mengangkut truk pengangkut ternak babi yang tidak memiliki Sertifikat Kesehatan Hewan yang diterbitkan oleh Badan Karantina Indonesia melalui Satuan Pelayanan Karantina Pelabuhan Laut Sibolga.

Pemko Gunungsitoli mengimbau masyarakat dan pelaku usaha agar tidak memasukkan ternak tanpa dokumen dan tidak membuang bangkai sembarangan. Wali Kota juga menugaskan Diskeptan untuk mensosialisasikan sanksi atas ternak ilegal. Pemko berkomitmen memperketat pengawasan dan bekerja sama dengan aparat terkait demi menjaga kesehatan hewan, masyarakat, dan lingkungan.

(EMEN)

Gunungsitoli, Yutelnews.com ||
Bertempat di Pendopo Bupati Nias dilaksanakan Penyambutan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Bapak DR. HARLI SIREGAR, SH.,M.HUM) & Ibu Ketua IAD Wilayah Sumut (Ny. Tiurmaida Harli Siregar) bersama rombongan oleh FORKADA di wilayah Kepulauan Nias,Selasa 07/10/2025

Arahan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Bapak DR. HARLI SIREGAR, SH.,M.HUM) menyampaikan bahwa kehadiran saya di Kepulauan Nias ini bukan semata-mata menjalankan tugas kedinasan saja melainkan untuk lebih dekat dengan masyarakat dengan mendengar aspirasi dari masyarakat. Pentingnya tanah di Kepulauan Nias ini untuk terus dikembangkan dan diberdayakan dengan baik, karena Kepulauan Nias memiliki daya tarik yang sangat luar biasa. Melalui wadah FORKADA dapat menjadi tempat bekerjasama saling menopang, saling menguatkan dalam kehidupan Pemerintahan agar terus bersinergi dan berkolaborasi. Kejaksaan Negeri Sumatera Utara memiliki peran strategis dalam mendukung asta cita Presiden Republik Indonesia salah satu fokus terpenting adalah terwujudnya ketahanan pangan, energy, ekonomi hijau dan ekonomi biru. Untuk itu Kejaksaan siap mendukung penuh melalui pengawasan peran pembangunan strategis, pendampingan hukum dan tata kelola pemerintahan, tugas kami bukan hanya menindak tetapi mencegah dan kami berkomitmen untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.

Kejaksaan akan terus melaksanakan pemberantasan korupsi dengan berbagai langkah demi memulihkan kerugian negara, pentingnya juga penerapan yang humanis dan adil yang dapat diterima oleh setiap elemen masyarakat demi penegakan hukum yang bermartabat bukan penegakan hukum yang menakutkan. Untuk itu kami akan terus bekerja dan setelah ini kami akan ke Kabupaten Nias Utara akan ada panen bersama, kunjungan kerja ini sebagai momentum untuk mempererat koordinasi, sinergi, serta membangun komunikasi yang lebih intensif antar kejaksaan dengan segenap pemangku kepentingan di Kepulauan ini dan mari kita jadikan ini menjadi tolak untuk membangun tata kelola untuk pemerintahan yang baik serta penegakan hukum yang berkeadilan.

Turut hadir Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten/Kota Se-Kepulauan Nias, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Se-Kepulauan Nias, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota se-Kepulauan Nias, Kapolres Nias, Mewakili Dandim Brimob, Mewakili Danlanal Nias, mewakili Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli beserta jajaran, Kajari Gunungsitoli beserta Ibu, Kepala OPD Kabupaten/Kota se-Kepulauan Nias, Instansi Vertikal BUMN dan BUMD, Tokoh Agama, Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Agama beserta Undangan Lainnya.

(Kharisman Gea)

Pekanbaru – yutelnews.com ||
Aksi berani jajaran Polres Kuansing menertibkan praktik Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Pulau Bayur, Kecamatan Cerenti, pada Selasa (07/10/2025) sekitar pukul 14.00 WIB, berakhir ricuh mencekam. Rombongan yang dipimpin langsung oleh Kapolres AKBP Raden Ricky Pratidiningrat dan didampingi awak media, justru menjadi sasaran serangan brutal dan anarkis dari sekelompok preman PETI.

Dalam insiden yang menunjukkan betapa bahayanya liputan di ‘sarang’ tambang ilegal, seorang wartawan lokal Kuansing, Ayub Kelana, menjadi korban pengeroyokan keji. Ayub, yang bertugas mendokumentasikan penertiban, harus dilarikan ke puskesmas karena wajahnya babak belur dihantam bogem mentah.

Ayub Kelana kepada Awak media menuturkan momen mengerikan ketika dirinya diserang. Meskipun berada dalam rombongan kepolisian yang seharusnya menjamin keamanan, ia justru diincar.
“Saat penertiban PETI itu, saya lagi liputan yang dipimpin Pak Kapolres Kuansing. Tiba-tiba ada salah satu oknum preman yang saya kenal, memprovokasi dan menghasut oknum preman lainnya untuk menyerang saya,” tutur Ayub.

Penyerangan tersebut menunjukkan betapa beraninya para pelaku kriminal yang diduga kuat membekingi aktivitas ilegal ini. Mereka tak gentar menyerang wartawan yang menjalankan tugas mulia pers.

Aksi brutal sekelompok preman di Desa Pulau Bayur ini tidak hanya melukai jurnalis, tetapi juga menargetkan lambang negara. Menurut Ayub, para pelaku merusak mobil dinas Kapolres Kuansing serta sejumlah mobil operasional Polres lainnya LSM PKA-PPD RIAU

Kerusakan pada kendaraan dinas kepolisian ini menjadi bukti nyata tingkat anarkisme dan perlawanan keras dari sindikat tambang ilegal terhadap upaya penegakan hukum. Ini adalah tantangan terbuka terhadap otoritas negara di wilayah tersebut.
“Kita berharap aparat kepolisian untuk mengusut tuntas cara-cara premanisme ini. Ini sudah anarkis dan tidak boleh dibiarkan. Nanti saya juga akan membuat laporan resmi di kepolisian,” tegas Ayub, menyuarakan tuntutan agar kebebasan pers dan martabat penegak hukum dihormati.

Insiden ini menjadi lonceng peringatan keras akan besarnya kekuatan dan keberanian para pelaku PETI di Kuansing, serta mempertanyakan seberapa aman wartawan dan aparat dalam menjalankan tugas di zona merah tambang ilegal. 07/10/2025.

Taufik Hidayat, Ketua divisi investigasi dan observasi LSM PEMANTAU KINERJA APARATUR PEMERITAH PUSAT DAN DAERAH (LSM PKA-PPD RIAU) minta kepada bapak Kapolri Lisryo Sigit Prabowo agar benar-benar dan seriusnya untuk menghentikan kegiatan ilegal di riua.

Ketua LSM PKA – PPD Riau Taufik Hidayat mengatakan.

“Kasihan ucapan kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo Di publik Karena di provinsi Riau ini masih berjalan nya ilegal salah satunya yg terjadi di kabupaten Kuansing provinsi Riau, Mobil Kapolres saja di hancurkan dan mobil dinas polri di hancurkan”. Ucap Taufik.

Kemudian Taufik menambahkan, Seperti lebih kuat nya Mafia ilegal dari pada penegak hukum di Riau ini , alangkah sedih nya kita melihat mobil Kapolres dan mobil dinas polri di rusak oleh pemain ilegal.Ucap Taufik Prihatin.

“Kami berharap hentikan semuanya atas nama kegiatan ilegal di Riau , dan kami yakin kapolri jenderal pol Listyo Sigit Prabowo orang yg komite dalam menyampaikan kepublik , bawa ilegal dan ilegal logging perjudian mesin harus hentikan, teryata ucapan Kapolri Listyo Sigit Prabowo belum dilakukan dengan maksimal masih bayak nya ilegal dan ilegal logging perjudian di Riau ini kapolri Jendral pol Listyo Sigit Prabowo ” Ucap Taufik Tegas.|| AS

YUTELNEWS.com | Kuantan Singingi – Suasana mencekam mewarnai jalannya penertiban aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, Selasa (7/10/2025) sekitar pukul 13.30 WIB.

Sedikitnya enam unit mobil mengalami kerusakan dan satu unit sepeda motor dibakar oleh sekelompok warga yang diduga kuat dipengaruhi para pelaku PETI.

Dalam insiden tersebut, mobil dinas Kapolres Kuantan Singingi AKBP Raden Ricky Pratidiningrat, S.I.K., M.H., ikut menjadi sasaran amukan massa. Selain itu, mobil Kabag Ops Kompol Teguh Wiyono, mobil Sat Lantas Polres Kuansing, satu bus Polres Kuansing, dan satu unit sepeda motor turut dibakar oleh kelompok yang menolak penertiban.

Petugas yang tengah berjaga di sekitar lokasi segera mengamankan diri ke Mapolsek Cerenti untuk menghindari korban jiwa. Beruntung, mobil dinas Bupati Kuantan Singingi Dr. H. Suhardiman Amby, A.K., M.M., yang turut berada di lokasi berhasil diselamatkan dari amukan warga.

Sebelum kejadian, rombongan Bupati, Kapolres, dan tim gabungan telah memarkir kendaraan mereka di Pasar Cerenti sebelum menyusuri Sungai Kuantan menuju Desa Pulau Bayur untuk melakukan penertiban serta pemusnahan puluhan rakit PETI. Saat perusakan terjadi, rombongan sedang berada di sungai memimpin langsung proses pemusnahan alat tambang ilegal tersebut.

Kapolres Kuantan Singingi AKBP R. Ricky Pratidiningrat, S.I.K., M.H., menjelaskan bahwa kegiatan penertiban dilakukan karena aktivitas PETI di wilayah Kecamatan Cerenti, khususnya di Desa Pulau Bayur, masih terus berlangsung dan telah meresahkan masyarakat serta merusak lingkungan.

“Penertiban ini kami lakukan karena aktivitas PETI masih marak di sepanjang aliran Sungai Kuantan, meskipun sudah sering diingatkan. Banyak warga yang justru mendukung kegiatan penertiban ini karena dampaknya sudah sangat merusak lingkungan,” ujar AKBP R. Ricky Pratidiningrat.

Namun, Kapolres menambahkan, terdapat sebagian pihak yang memprovokasi masyarakat untuk menolak penertiban dan menimbulkan kericuhan.

“Para pemilik PETI ini mencoba menghasut warga agar menentang petugas. Akibatnya terjadi aksi anarkis yang merusak kendaraan milik petugas dan pemerintah,” jelasnya.

AKBP R. Ricky menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mundur dalam menindak aktivitas penambangan emas ilegal di wilayah hukum Polres Kuantan Singingi. Menurutnya, kegiatan tersebut selain melanggar hukum juga berdampak buruk terhadap ekosistem dan kualitas air sungai.

“Kami tetap berkomitmen untuk menertibkan seluruh aktivitas PETI di Kuansing. Penegakan hukum akan terus dilakukan meski mendapat perlawanan. Ini juga bentuk komitmen Polri untuk menjaga kelestarian lingkungan dan keselamatan masyarakat,” tegas Kapolres.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh dari Bupati Kuantan Singingi Dr. H. Suhardiman Amby, yang turut hadir langsung di lapangan membantu proses penertiban.

“Bupati Kuansing bahkan turun langsung ke lapangan untuk membantu membongkar rakit-rakit PETI sebelum dimusnahkan. Hal ini menunjukkan sinergitas yang kuat antara Pemda dan Polri dalam memberantas penambangan ilegal,” ujar AKBP R. Ricky.

Kapolres memastikan bahwa tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Setelah kejadian, situasi berangsur kondusif berkat kesigapan aparat gabungan dalam melakukan pengamanan di sekitar lokasi.

“Alhamdulillah tidak ada korban jiwa, dan saat ini situasi sudah berangsur kondusif. Kami tetap siaga untuk mencegah kejadian serupa,” pungkas AKBP R. Ricky Pratidiningrat.

Sumber: Humas Polres Kuatan Singingi.

AS

YUTELNEWS.com | Pekanbaru – ketua perkumpulan wartawan fast respon nusantara ( FRN ) counter polri DPW Riau, Adam Silaen sangat mengapresiasi ketujuh ( 7 ) personil Polda Riau yang terpilih untuk melaksanakan tugas misi perdamaian PBB di Afrika tengah , Selasa 07 Oktober 2025.

Dimana ke tujuh ( 7 ) Personel Polda Riau lulus terpilih untuk melaksanakan Tugas Misi perdamaian PBB di Afrika Tengah dibawah pimpinan KASATGAS FPU 7 MINUSCA AKBP NORHAYAT, S.I.K yang saat ini menjabat sebagai Wadir Samapta Polda Riau,

Berikut daftar nama personil yang lulus Terpilih :

– AKBP NORHAYAT, S.I.K Wadir Samapta Polda Riau.

– IPTU ALFITRA YADI, S.H. PS. Kanit Subden 1 Den Gegana Sat Brimob Polda Riau.

– IPDA Martin Alvian Paur Subbagkerma Polres Kepulauan Meranti Polda Riau

– BRIPTU M. DEFARIESTA ANANDA S.H Banit Sat Reskrim Polresta Pekanbaru

– BRIPTU RUBENJOS SOROS SIPAYUNG, S.H. Ba Dit Reskrimum Polda Riau
– BRIPTU Ns.Absalom Nalenan, S. Kep BAMIN Bid Dokkes Polda Riau.

– BHARATU DEDEK GANDA PUTRA Ta unit 2 Subden 1 Wanteror Detasemen Gegana Sat Brimob Polda Riau

Keberangkatan ketujuh (7 ) personil Polda Riau yang terpilih untuk melaksanakan tugas misi perdamaian PBB di Afrika tengah di pimpin langsung Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, ini suatu prestasi yang sangat membanggakan kepolisian Polda Riau di bawah pimpinan Irjen pol Herry Heryawan , PW FRN DPW Riau sangat mengapresiasi.

AS

YUTELNEWS.com | Kab. Bandung Barat– Warga Kabupaten Bandung Barat (KBB) kembali menyuarakan keluhan terkait kondisi infrastruktur jalan. Jalur Padalarang–Pangheotan yang melintasi Desa Mekarjaya, Kecamatan Cikalongwetan, hingga Desa Sadangmekar, Kecamatan Cisarua, mengalami kerusakan parah dan membahayakan pengguna jalan, Sabtu (4/10/2025).

Hasil pantauan di lokasi menunjukkan kerusakan cukup serius. Jalan dipenuhi retakan, lubang menganga, dan permukaan bergelombang menyerupai sungai kering. Kondisi ini kian berbahaya saat musim hujan karena jalan menjadi licin, sehingga sering menyebabkan pengendara, terutama sepeda motor, tergelincir.

Kerusakan jalan sepanjang kurang lebih 800 meter tersebut tidak hanya menghambat mobilitas, tetapi juga mengganggu aktivitas ekonomi dan sosial warga. Jalur ini merupakan akses utama yang menghubungkan tiga desa, yakni Cipada, Mekarjaya, dan Sadangmekar, sehingga setiap hari dilewati warga untuk bekerja, bersekolah, berdagang, hingga mengangkut hasil pertanian.

“Setiap hari saya melewati jalan ini. Kalau kering, jalannya seperti sungai penuh batu. Kalau hujan, licinnya luar biasa. Banyak motor tergelincir. Kami sudah sering menyampaikan keluhan, tapi sampai sekarang belum ada perbaikan,” kata Dedi (38), warga pengguna jalan.

Kekhawatiran serupa juga dirasakan Yani (45), seorang ibu rumah tangga. “Anak-anak sekolah harus melewati jalan ini tiap hari. Kalau musim hujan, saya selalu waswas. Kami sangat berharap pemerintah segera memperhatikan keselamatan kami,” ujarnya.

Warga mendesak pemerintah daerah maupun dinas terkait untuk segera turun tangan memperbaiki kerusakan tersebut. Mereka menegaskan, perbaikan jalan tidak bisa lagi ditunda karena menyangkut keselamatan jiwa dan kelancaran aktivitas ribuan masyarakat di tiga desa.

Red

Yutelnews.com//

Lotu, Nias Utara || Ketua Kelompok Tani Fahasara Dodo di Desa Meafu Berinisial EF Gea Desa Meafu di duga kuat menggelapkan hak-hak anggota kelompok terungkap pada rapat di Ruang Rapat Dinas perhubungan Kabupaten Nias Utara dengan Agenda Rapat : Penyelesaian Moda Tranportasi Darat Pedesaan pada Kelompok Tani Fahasara Dodo Desa Meafu, Pelapor anggotanya bernama : Satieli Gea, Demaaro Gea, Yasojisokhi Gea dan Setia Kurniati Lahagu, Jumat 03/10 2025, Waktu Jam 09.30-selesai.

“Ungkap Satieli Gea menyampaikan bahwa sejak terbentuknya Kelompok Tani Fahasara Dodo di Desa Meafu Tahun 2015 sampai sekarang, mulai ada rapat ada hasil pertama Rp.50.000, Kedua Rp.50.000, Ketiga 25.000 +Kain sampai sekarang belum ada pertemuan kami duga, Ketua Kelompok Tani Fahasara Dodo menghilangkan Hak Anggota sampai Tahun 2025, ada empat orang anggota yang sudah meninggal dunia, dua orang pindah Penduduk ke Deliserdang dan kami empat orang Pelapor, jadi total anggota kehilangan hak total sepuluh orang.

“Ketua Kopan Fahasara Dodo di Desa Meafu Berinisial EF. Gea menyatakan pada rapat tersebut diatas bahwa anggota berjumlah 20 Orang kami telah beberapa kali laksanakan rapat berdasarkan AD/ART terakhir Tahun 2017, sampai sekarang saya yang kelola sampai sekarang namun tidak tertutupi biaya kerusakan, “Ujarnya.

Ketua BPD Desa Meafu Mukaria Gea menyatakan bahwa Ketua Kopan Fahasara Dodo belum pernah mengundang BPD Desa Meafu dalam kegiatan rapat.

“Ucap Pj.Kades Meafu Syukur Setia Gea bahwa saya merasa kecewa atas pengaduan ini, Dishup Kab.Nias Utara menyesuaikan Juknis.

Ka.Plt.Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Utara Yasozisokhi Zai bahwa pelaporan Anggota Kelompok tani Fahasara Dodo perlu kami tanggapi dan juga pihak terlapor adalah menyalahi ketentuan AD/ART kelompok Tani Fahasara Dodo bisa kami adakan penarikan dari moda transportasi Darat Pedesaan sesuai dengan Perda Bupati Nias Utara nomor 33 tahun 2023.

Hasil rapat bahwa diberikan kesempatan untuk penyegaran Pengurus/Anggota Kelompok Tani Fahasara Dodo di Desa Meafu dengan jangka waktu sampai Tanggal 15/10/2025 dan apabila tidak diindahkan oleh Ketua dan anggota Fahasara Dodo Desa Meafu di lakukan penarikan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Utara.

Pelapor tidak setuju hasil keputusan Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Utara sebab hak sebagai anggota kelompok tani Fahasara Dodo di duga telah menggelapkan hak anggota, “Setuju pelapor kalau Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Utara menarik kembali moda transportasi Darat Pedesaan karena kami duga ketua Kelompok sengaja mengabaikan hak anggota, “Ujar mereka kepada Media.

(Kharisman Gea)

Yutelnews.com//

Lotu, Nias utara – pertemuan singkat

di ruang kerja Ketua DPRD Kabupaten Nias Utara menerima kunjungan silaturahmi pengurus DPD PDI Perjuangan Propinsi Sumatera Utara Penyabar Nakhe, Jumat 03/10/2025.

“Ucap Penyabar Nakhe menyampaikan bahwa Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Rapidin Simbolon akan melaksanakan Reses di Kabupaten Nias Utara tanggal 10/10/2025.
Ketua DPRD Nias Utara Yaaman Telaumbanua S.E., M.M menyambut baik atas kedatangan Anggota DPR RI Bapak RAPIDIN SIMBOLON.

Secara lembaga mengucapkan terimakasih telah memilih Nias Utara sebagai lokasi resesnya Pak Simbolon.

Kolaborasi Pusat dan Daerah menjadi sangat penting untuk mendapat informasi permasalahan utama yang terjadi di Kabupaten Nias Utara sehingga Nias Utara yang masih tergolong 3T mendapat solusi dan penyelesaiannya.

Pertemuan ini hadir Taefori Zalukhu (Fraksi PAN), Itamari Lase dan Fotani Zega (Fraksi PDI-Gerinda) serta Pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Nias Utara.

(Kharisman Gea)

YUTELNEWS.com | Medan – Puluhan massa yang tergabung dalam masyarakat garuda sumatera utara (margasu-su) kembali mendatangi kantor kejaksaan tinggi sumatera utara (kejatisu) untuk menyuarakan keresahan publik terkait dugaan praktik korupsi pada kegiatan bimbingan teknis (bimtek) dana desa di kabupaten pakpak bharat.

Koordinator aksi, ridos, menegaskan bahwa pihaknya menemukan indikasi kuat dana bimtek hanya dijadikan “proyek bancakan” oleh oknum pejabat dan pihak-pihak yang diduga sebagai mafia anggaran.

> “Ada dugaan kegiatan bimtek itu hanya sebatas judul, tetapi uangnya dinikmati bersama untuk korupsi,kami akan kawal kasus ini sampai tuntas, mulai dari silaturahmi hingga aksi lanjutan,” tegas ridos dalam orasinya, jumat (3/10/2025).

Marga-su meminta kejatisu turun langsung ke kabupaten pakpak bharat untuk memeriksa kepala dinas pmd beserta pihak-pihak yang disebut sebagai mafia dana desa, menurut mereka, lembaga penegak hukum tidak boleh tutup mata karena praktik semacam ini merugikan keuangan negara dan memiskinkan desa.

> “Kejatisu harus segera periksa kadis, ketua, serta penyelenggara bimtek yang kami duga sebagai sindikat mafia bimtek,mereka merampok uang negara dengan cara sistematis,” sambungnya.

Selain itu, mereka juga menaruh harapan besar kepada kepala kejaksaan tinggi sumut yang baru, dr. harli siregar, sh, m.hum, untuk membawa perubahan nyata dalam pemberantasan korupsi di sumut.

> “Harapan kami, kejati sumut di bawah kepemimpinan pak harli siregar mampu membongkar sindikat korupsi, baik skala kecil maupun besar, jangan biarkan mafia anggaran terus merajalela,” ujar ridos.

aksi ini disebut bukan yang terakhir. marga-su memastikan akan terus melakukan tekanan publik agar kasus dugaan penyalahgunaan dana bimtek desa di kabupaten pakpak bharat ditindaklanjuti secara serius oleh aparat penegak hukum.

(Redaksi.rizal hasibuan)

YUTELNEWS.com  – Polemik transportasi online di Bandara Internasional Hang Nadim Batam kembali mencuat. Aliansi Driver Online Batam (ADOB) menuding adanya praktik penyalahgunaan akun lisensi bandara atau yang mereka sebut “akun siluman”, yang diduga dikeluarkan oleh PT Rifim Internasional Gemilang selaku vendor resmi Maxim di kawasan bandara.

Dalam audiensi resmi yang digelar Rabu, 1 Oktober 2025 di Aire Coffeetainment Batam Kota, ADOB menyampaikan sejumlah tuntutan kepada manajemen Bandara Internasional Batam (BIB), termasuk penataan ulang sistem transportasi darat agar lebih transparan dan sesuai aturan.

Ketua Umum ADOB, Djafri Rajab, menegaskan bahwa tuntutan para driver tidak keluar dari koridor hukum. Menurutnya, akar masalah justru datang dari praktik vendor yang dinilai melanggar aturan.

“Kami ini ADOB menuntut hal yang rasional, semua berdasarkan aturan. Tidak ada yang kami minta di luar undang-undang Republik Indonesia. Masalahnya, mitra transportasi bandara bisa ambil order di luar area bandara, padahal sudah ada lock area. Kalau begini siapa yang bertanggung jawab, apakah BIB, BP Batam, atau pihak aplikator?” ujar Djafri.

Dugaan Akun Ilegal

Djafri mengungkap bahwa dugaan keberadaan “akun siluman” bukan lagi sekadar isu. Ia menyebut Direktur Utama PT Rifim Internasional Gemilang sendiri telah mengakui adanya akun lisensi bandara yang digunakan di luar kawasan bandara.

“Ini bukan isu lagi, tapi sudah fakta. Dirut PT Rifim sendiri mengakui ada akun yang seharusnya hanya berlaku di bandara, namun justru digunakan di luar. Secara sistem bisa jemput di bandara, tapi secara verbal dilarang. Ini jelas-jelas ilegal,” tegasnya.

Lebih jauh, ADOB mendesak adanya audit menyeluruh terhadap vendor yang bekerja sama dengan BIB. Djafri menilai pengelolaan saat ini rawan kecurangan bahkan berpotensi pidana.

“Solusi paling tepat adalah audit vendor. Pastikan perusahaan yang bekerja sama dengan bandara benar-benar legal, punya karyawan bergaji UMK, lengkap dengan BPJS dan jaminan ketenagakerjaan. Jangan sampai BIB justru bermitra dengan perusahaan ‘odong-odong’ tanpa kantor jelas. Kalau tidak, dampaknya ke bandara juga,” serunya.

Respons Bandara Internasional Batam

Menanggapi tuntutan tersebut, Pjs Direktur Utama BIB, Annang Setia Budi, menyampaikan pihaknya akan menindaklanjuti dua hal penting: peluang transportasi roda dua di bandara dan audit terhadap vendor.

“Kami menangkap dua poin utama. Pertama soal peluang roda dua, yang akan kami diskusikan lebih lanjut sesuai regulasi PM 118. Kedua soal audit, sebenarnya itu bukan berarti kami menolak. Evaluasi kinerja vendor memang bagian dari tanggung jawab kami,” kata Annang.

Terkait dugaan “akun siluman”, Annang menekankan bahwa pihaknya belum bisa memastikan kebenaran isu tersebut sebelum melakukan pemetaan.

“Dalam kontrak dengan PT Rifim, kuota kendaraan sudah jelas. Namun ADOB melaporkan ada akun lebih dari yang terdaftar. Kami akan memanggil PT Rifim untuk klarifikasi. Sebagai korporasi, kami harus evaluasi secara runtut dan transparan, bukan asumsi,” jelasnya.

BIB juga berencana menyoroti SOP pergantian kendaraan yang dilakukan PT Rifim. Jika terbukti ada manipulasi data, pihak bandara siap memprosesnya sesuai kontrak.

“Kalau ada pergantian kendaraan yang tidak dilaporkan ke kami, itu bentuk pelanggaran kontrak. Kami akan cek di lapangan dan tindaklanjuti jika ada bukti,” tambah Annang.

ADOB Dukung, Bukan Menyerang

Meski keras dalam menyuarakan kritik, ADOB menegaskan bahwa langkah mereka bukan untuk mengusik pihak BIB. Djafri menyebut aliansinya justru ingin mendukung agar transportasi online di Bandara Hang Nadim bisa kembali kondusif.

“Kami tidak pernah mengganggu BIB. Justru kami ingin keberadaan transportasi online di bandara aman, nyaman, dan kondusif. Mari kita belajar dari pengalaman masa lalu agar ke depan lebih baik,” tutup Djafri. /Tim