Gerakan Serentak,Pemkab Bandung ‘Sikat’ Reklame Ilegal, Satgas Geruduk Soreang dan Katapang!

DAERAH, NEWS|oleh

Bandung – YUTELNEWS com|| Pemerintah Kabupaten Bandung secara kontinue terus menunjukkan ketegasannya terhadap para pelaku usaha yang memasang papan reklame tanpa izin.

Melalui Satgas Kepatuhan Pajak dan Retribusi serta Pengawasan dan Pengendalian Perizinan, penertiban reklame ilegal kembali digelar, pada Kamis (16/10/2025).

Kegiatan hari kedua ini menyasar dua kecamatan, yakni Soreang dan Katapang, dengan total lima titik strategis yang menjadi fokus penertiban.

Tim gabungan yang terdiri dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), Satpol PP, Dishub, unsur TNI-Polri, serta Kejaksaan Negeri Bale Bandung, bergerak sejak pagi menyusuri ruas-ruas jalan utama.

Sejumlah lokasi yang menjadi sasaran di antaranya Jl. Raya Soreang–Banjaran depan belokan arah Polresta Bandung, Jl. Raya Gading Tutuka (Sekarwangi), Jl. Ciluncat depan Kantor Kecamatan Cangkuang, bundaran Tugu Strawberry Soreang–Kopo, dan bundaran Warung Lobak.

Langkah tegas ini merupakan kelanjutan dari operasi sebelumnya yang telah dilakukan di beberapa titik strategis, termasuk kawasan Stadion Si Jalak Harupat, Exit Tol Soroja, dan Perempatan Gading Soreang.

Kepala Bidang Penegakan Satpol PP Kabupaten Bandung, Muhammad Rizki, SH, M.Si, mengatakan penertiban tersebut merupakan bagian dari operasi pengawasan terhadap reklame yang belum mengantongi Perizinan Bangunan Gedung (PBG).

“Hari ini kami fokus di Kecamatan Soreang dan Katapang. Ini merupakan kegiatan kedua, dan akan terus dilakukan hingga Desember mendatang. Kami terus memperbarui data untuk memastikan semua titik pelanggaran teridentifikasi,” ujar Rizki di sela kegiatan.

Menurut Rizki, reklame yang tidak berizin bukan hanya melanggar aturan, tetapi juga berpotensi membahayakan masyarakat karena tidak melalui uji kelayakan konstruksi.

“Banyak reklame liar dibangun tanpa perhitungan kekuatan struktur. Kalau roboh saat angin kencang, risikonya besar. Kalau sudah berizin, otomatis ada pengawasan teknis, termasuk standar keamanan,” jelasnya.

Dalam operasi kali ini, Satgas juga memasang spanduk peringatan dan segel resmi pada papan reklame yang terindikasi melanggar. Pemasangan itu dilakukan sebagai langkah awal sebelum dilakukan tindakan pembongkaran.

“Kita berikan kesempatan kepada para pengusaha untuk segera menyesuaikan dan mengurus perizinan sesuai ketentuan. Tapi kalau tetap bandel, kami akan tindak tegas sesuai aturan,” tegas Rizki.

Pemkab Bandung menegaskan bahwa era pemasangan reklame tanpa izin telah berakhir.

Pemerintah berharap seluruh pelaku usaha dapat lebih tertib dan kooperatif dalam mengurus izin, karena selain berdampak pada estetika kota, reklame berizin juga berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Langkah ini menjadi bukti nyata bahwa Pemkab Bandung serius menata ruang publik agar lebih tertib, aman, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.***

 

Yans.

Terbanyak Akseptor KB, DALDUKPPA Kabupaten Bandung Raih 2 Penghargaan BKKBN Jabar

NEWS, PEMERINTAHAN|oleh

YUTELNEWS.com | Bandung- Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DALDUKPPA) Kabupaten Bandung menerima dua penghargaan dari Kepala Kantor Perwakilan BKKBN Jawa Barat atas prestasinya di bidang pengendalian kependudukan.

Kedua apresiasi yang diraih yaitu menjadi Terbaik I – Kategori Pelayanan KBPP Pasca Persalinan, dengan target 1.501 s.d. 4.300 akseptor dan sebagai Terbaik II – Kategori Total Pelayanan Peserta Baru (PB) dengan target 7.001 s.d. 22.000 akseptor.

Penyerahan penghargaan Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dalam rangka memperingati World Contra caption Day (WCD) atau Hari Kontrasepsi Sedunia Tahun 2025, di sela kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Quick Wins dan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2025 Program Bangga Kencana dan Sub Bidang KB, yang digelar Kantor Perwakilan BKKBN Jabar, di Grand Sunshine Soreang Kabupaten Bandung, Selasa 14 Oktober 2025.

Kepala DALDUKPPA Kabupaten Bandung Muhamad Hairun mengatakan capaian ini merupakan wujud nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Bandung dalam memperkuat pelayanan program Bangga Kencana, khususnya dalam mendukung peningkatan kualitas keluarga dan kesejahteraan masyarakat.

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperluas jangkauan pelayanan KB yang merata dan berkualitas, serta memastikan masyarakat memperoleh edukasi dan akses yang mudah terhadap program Bangga Kencana,” ucap Hairun seusai menerima penghargaan.

Hairun berharap sinergi antara pemerintah daerah, tenaga lapangan, serta masyarakat dapat terus terjalin agar target pembangunan Keluarga Berkualitas (KB) di Kabupaten Bandung dapat tercapai secara optimal.

Yans

Sikap Kadieli Gea Terhadap Akun Palsu di Facebook

Berita, DAERAH, NASIONAL, NEWS|oleh

NIAS UTARA, YUTELNEWS.COM —Kadieli Gea mengungkapkan pendapatnya tentang adanya akun palsu di Facebook yang menyerang dirinya dengan fitnah,” ungkapnya.

Ia menyatakan bahwa tindakan ini tidak dapat diterima dan merupakan pelanggaran hukum serius pada, Kamis (16/10/2025).

Gea meminta pihak kepolisian untuk menyelidiki kasus ini dan mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi palsu,” pinta Gea.

Ia juga menghimbau agar masyarakat dapat membedakan akun asli dan konfirmasi ke pengguna akun tersebut.

Gea mendesak penyebar akun palsu untuk segera menghentikan aksinya dan meminta maaf,” ujarnya.

Selanjutnya Ia berencana menempuh langkah hukum agar masalah ini dapat menjadi pelajaran bagi semua dalam penggunaan media sosial yang bertanggung jawab,” ucapnya.

(Kharisma Gea)

H Tarya Witarsa DPRD Komisi C DPRD Sambut Baik Paguyuban Magot: Soroti Inovasi Pengolahan Sampah, dan Dorong Pemerintah Maksimalkan Potensi Ekonomi Sirkular

DAERAH, NEWS|oleh

BANDUNG –YUTELNEWS com|| Jajaran Komisi C DPRD Kabupaten Bandung menerima audiensi Paguyuban Magot Kabupaten Bandung di Gedung DPRD Kabupaten Bandung, Soreang, pada Selasa (14/10/2025). Kehadiran para pegiat pengolahan sampah inovatif ini menjadi momentum penting bagi DPRD untuk meninjau langsung langkah-langkah kreatif dalam menangani isu sampah organik di wilayah Kabupaten Bandung, sekaligus mendorong penerapan ekonomi sirkular.

Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Bandung, H. Tarya Witarsa, menyambut baik inisiatif Paguyuban Magot yang memanfaatkan media magot untuk mengolah sampah organik menjadi pakan ternak dan pupuk organik. “Kehadiran mereka merupakan bentuk nyata pengolahan sampah yang berpotensi menjadi ekonomi sirkular. Upaya ini bisa menjadi solusi strategis dalam penanganan sampah yang selama ini masih menjadi isu penting di Kabupaten Bandung,” ujar H Tarya.

Dalam pertemuan tersebut, hadir juga Kabid Sampah dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung. Komisi C mendorong Dinas lingkungan hidup untuk lebih serius mendukung pengolahan sampah, khususnya melalui kolaborasi dengan Paguyuban Magot. ” Menurut Tarya, keterlibatan komunitas kreatif seperti ini sangat membantu pemerintah daerah dalam membangun sistem pengolahan sampah yang ramah lingkungan sekaligus memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat.***

Yans

Kang DS: Implementasi Visi Misi Dikolaborasikan Asta Cita Pemerintahan Prabowo-Gibran

NASIONAL, NEWS|oleh

Jakarta – YUTELNEWS com|| Bupati Bandung Dr HM Dadang Supriatna tampil menjadi narasumber pada Leadership Forum:
Pilar Nusantara Penopang Asta Cita: “Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran dari Perspektif
Daerah”.

Leadership Forum ini digelar CNN Indonesia di Studio 2 CNN Indonesia (Gedung Trans TV Lt.Ground Jalan Kapten Tendean, Jakarta Selatan, Selasa (14/10/2025).

Bupati Bandung Dadang Supriatna bersama Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin, dan Wakil Wali Kota Bandung Erwin menjadi narasumber pada bahasan Menerjemahkan Asta Cita: Kepemimpinan Lokal dan Inovasi Daerah.

Di hadapan Menteri Dalam Negeri RI M. Tito Karnavian dan sejumlah pejabat dari Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi DKI Jakarta dan pejabat pemerintahan lainnya, Bupati Bandung Dadang Supriatna menyampaikan paparannya mendukung Asta Cita Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Bupati Dadang Supriatna mengungkapkan visi misi dan rencana aksi pada pemerintahannya di Kabupaten Bandung. Karena Pemilunya lebih awal, dan Pilkada dilaksanakan pada bulan November 2024, artinya para kepala daerah harus mengadopsi visi misi presiden terpilih.

“Sehingga kami dalam menentukan visi misi, ini seluruhnya masuk pada visi misi Pak Presiden. Sehingga dalam implementasinya kami tidak mengalami kesulitan. Hampir 40 persen dari misi kami ada lima itu yang sesuai dengan delapan Asta Cita itu sesuai semuanya,” ujarnya.

Meski demikian, Bupati Bandung mengucapkan syukur alhamdulillah walaupun kondisi saat ini ada transisi sistem yang dilakukan oleh pemerintah pusat, tetapi pemerintah daerah berusaha semaksimal mungkin sehingga roda pemerintahan tidak stag.

“Karena tujuan pemerintah yang utama itu ada tiga hal yang harus kita persiapkan. Pertama adalah bagaimana untuk bisa memberikan kesejahteraan untuk masyarakat. Kedua, meningkatkan pelayanan, yang ketiga membuat aman dan tentram. Ini tentu tugas pokok utama pemerintah,” tuturnya.

Dadang Supriatna mengatakan, dalam implementasi melaksanakan visi misi Presiden, ia tidak mengalami kesulitan karena semua alat negara sudah berada di tiap-tiap daerah.

“Tinggal kolaborasi dengan TNI-Polri, sudah selesai,” katanya.

Untuk menuju Asta Cita, disebutkan, ada program yang sifatnya penugasan langsung dari Presiden, yang notabene pemerintah daerah tidak bisa menolak karena program prioritas yang harus disukseskan.

“Sehingga tugas pemerintah daerah dalam hal ini, diminta ataupun tidak diminta sudah menjadi kewajiban. Karena selaku pembina langsung adalah Pak Mendagri, sehingga apa yang dilakukan Pak Presiden maka pemerintah daerah harus bisa mendukung dan mensuport bahkan mensukseskannya,” tuturnya.

Kang DS, sapaan akrab Dadang Supriatna mengungkapkan bahwa ia tidak mengalami kesulitan karena selalu komunikasi dan konsolidasi, sehingga program-program yang diberikan Presiden tidak ada hambatan di lapangan.

“Kami pemerintah daerah harus bisa menjalankan tugas pokok selaku kepala daerah. Salah satunya mensukseskan program pemerintah pusat,” ungkapnya.

Lebih lanjut Kang DS menjelaskan bahwa Kabupaten Bandung adalah daerah terluas dan terpadat penduduknya kedua di Jawa Barat. Penduduk 3,8 juta jiwa, luas wilayah 174 ribu hektare, dengan sumber daya alam yang sangat luar biasa.

Ia menjelaskan, Kabupaten Bandung mempunyai lahan pertanian dan juga mempunyai sumber daya manusia di antaranya 77 ribu petani. Selain itu ada beberapa destinasi wisata, sehingga sumber daya alam ini bisa memberikan kontribusi.

“Kita lihat perbandingan dan perkembangan pada tahun 2021, pengunjung ke Kabupaten Bandung baik domestik maupun internasional itu sekitar 2 juta pengunjung. Kemarin Desember 2024 mencapai 7 juta pengunjung. Artinya, keindahan di Kabupaten Bandung sangat prospek dan sangat diminati baik domestik maupun internasional,” ujarnya.

Bupati Bedas mengatakan, program Presiden betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat, walaupun secara faktual merasa kebingungan adanya pengurangan tentang TKD (Transfer ke Daerah). Tetapi kalau TKD ini dikonversikan, contoh Kabupaten Bandung saat ini tahun 2026 akan mengalami pengurangan sekitar Rp1 triliun. Dari Rp3,6 triliun, jadi Rp2,6 triliun, secara sekilas memang bingung.

“Tetapi kalau dikonversikan dengan program Pak Presiden, contohnya program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Saya hitung dari 361 titik dapur MBG, itu sekitar 1,253 juta jiwa penerima manfaat dikonversikan dengan uang mencapai Rp5,4 triliun,” jelasnya.

Kang DS mengungkapkan bahwa pemerintah daerah ada yang melaksanakan sesuai dengan visi misi lokal. “Visi kami adalah mewujudkan Kabupaten Bandung yang lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera (BEDAS), maju berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

Kang DS mengungkapkan ada tiga program prioritas yang sifatnya penting, dan sangat dinantikan manfaatnya oleh masyarakat. Di antaranya, program MBG (Makan Bergizi Gratis) dan setelah dihitung Kabupaten Bandung potensi penerima manfaatnya 1,253 juta jiwa atau dihitung per dapurnya 3.000 sampai 3.500 jiwa.

“Ada 361 titik dapur. Dan ada daerah tertinggal, dalam artian daerah terjauh, perbatasan Kabupaten Bandung dengan Kabupaten Cianjur misalnya. Kabupaten Bandung dengan Kabupaten Garut, Kabupaten Bandung dengan Bandung Barat, Kabupaten Bandung dengan Sumedang,” jelasnya.

Kemudian dikolaborasikan dengan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sehingga dua program ini tidak bisa dipisahkan.

Ia mengatakan dampak program MBG mengurangi angka pengangguran. Pertama, menambah pengusaha baru, selaras dengan program Pemkab Bandung setiap tahunnya akan menciptakan 10.000 wirausaha muda dan lapangan kerja.

“Setelah dihitung angka pengangguran di Kabupaten Bandung yang saat ini 6,32 persen, artinya hampir 123.000 jiwa masyarakat Kabupaten Bandung sampai saat ini belum mempunyai pekerjaan,” ujarnya.

Namun realitasnya, lanjut Kang DS, dengan masuknya program MBG di Kabupaten Bandung justru terbantu. Salah satu contoh setiap dapur itu membutuhkan 47 tenaga relawan dan dikali 361 titip dapur MBG, sehingga sekitar 18.000 orang masyarakat Kabupaten Bandung sudah bisa bekerja.

Untuk itu, kata dia, pemerintah harus hadir bagaimana masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan. “Nah kita berikan edukasi dan modal. Kita ada program pinjaman bergulir tanpa bunga dan tanpa jaminan. Kenapa ini dihadirkan, karena bank emok masih ada di lapangan. Pinjol masih merajalela, ini harus hadir pemerintah,” ujarnya.

Menghadapi Indonesia Emas 2045, kata Kang DS, tidak lepas dari lima hal. Pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang profesional dan paham digitalisasi. Maka pemerintah harus hadir bagaimana untuk meningkatkan sumber daya manusia.

Ketiga, riset and development. Kajian dan inovasi ini penting, sehingga belanja isu ini penting. Solusinya seperti apa, sehingga riset and development ini salah satu acuan untuk bisa melakukan suatu program yang disesuaikan dengan visi misi daerah.

“Tentunya setiap daerah memiliki visi misi yang berbeda,” katanya.

Keempat, institusi yang kuat. Tentu, mental ini penting. Integritas penting, karena suatu program tidak akan sukses kalau karakter dan mental tidak mumpuni.

“Sehingga organisasi yang kuat perlu ditingkatkan, harus ada kekompakan, kerja sama yang baik dan kolaborasi,” ujarnya.

Kelima, pengelolaan keuangan yang baik. Program sebagus apapun, kalau pengelolaan keuangan tidak baik, pasti pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) tidak WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

“Saya mengajak kepada seluruh komponen masyarakat mari kita manfaatkan program yang konkrit untuk kemajuan bangsa dan negara yang kita cintai,” tutupnya.**

 

Yans

Rutan Kelas Iia Batam Gelar Razia Bersama Aparat Penegak Hukum, Dukung Pemberantasan Handphone Dan Narkoba

NEWS|oleh

Yutelnews com / Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIA Batam Kantor Wilayah Ditjenpas Kepulauan Riau melaksanakan razia gabungan bersama aparat penegak hukum sebagai wujud nyata komitmen dalam mendukung gerakan Zero Halinar Handphone dan Narkoba di lingkungan Pemasyarakatan.

Kegiatan razia dilaksanakan pada Jumat malam (10/10) dengan dipimpin langsung oleh Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan (Ka.KPR), melibatkan jajaran Polri dan petugas internal Rutan Batam. Pemeriksaan menyasar seluruh blok hunian warga binaan guna memastikan situasi keamanan dan ketertiban tetap dalam kondisi aman, tertib, dan terkendali.

Dalam pelaksanaan razia, petugas melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kamar hunian, barang bawaan pribadi, serta area-area rawan penyimpanan barang terlarang. Hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ditemukan narkoba maupun handphone, namun sejumlah barang yang tidak sesuai dengan ketentuan berhasil diamankan untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku.

Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk sinergi nyata antara Rutan Batam dan aparat penegak hukum dalam mewujudkan lingkungan Pemasyarakatan yang bersih dari praktik-praktik penyimpangan.

“Razia ini bukan sekadar rutinitas, tetapi bagian dari upaya berkelanjutan untuk menjaga marwah Pemasyarakatan agar tetap bersih, aman, dan bebas dari narkoba maupun peredaran handphone ilegal. Kami terus memperkuat kolaborasi lintas instansi untuk memastikan Rutan Batam tetap dalam koridor yang sehat dan profesional,” ungkapnya.

Kegiatan razia berjalan dengan tertib, humanis, dan penuh kehati-hatian tanpa mengganggu kenyamanan warga binaan. Melalui langkah ini, Rutan Batam menegaskan komitmennya dalam mendukung penuh Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang berfokus pada 13 area prioritas, salah satunya pemberantasan peredaran narkoba dan penipuan di Lapas/Rutan, serta menindaklanjuti arahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan terkait upaya berkelanjutan dalam pemberantasan handphone dan narkoba di seluruh UPT Pemasyarakatan. /Red

Aktivis Desak Pengusutan Dugaan Suap di Polres Dairi

Berita, DAERAH, NASIONAL, NEWS|oleh

MEDAN, YUTELNEWS.COM —Aktivis mahasiswa dari Kabupaten Dairi mendesak Kapolda Sumatera Utara untuk menyelidiki dugaan suap terkait penangkapan 11 pelaku judi dadu di Polres Dairi pada, Selasa (14/10/2024).

Penangkapan terjadi pada malam 3 Oktober 2025, di Dusun Kuta Bunga, Dairi. Setelah ditangkap, para terduga pelaku diduga dibebaskan pada 4 Oktober 2025 tanpa proses hukum yang jelas. Ada kecurigaan bahwa uang telah ditransaksikan terkait pembebasan tersebut.

Ridos Berutu dari mahasiswa menyatakan bahwa tindakan ini merugikan reputasi kepolisian dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum,” ucapnya

Aktivis meminta Kapolda untuk memeriksa Kapolres Dairi dan menangani kasus ini secara transparan. Ada rencana aksi unjuk rasa di depan Mapolda Sumut untuk mendesak penyelidikan lebih lanjut.

Kasus ini menjadi ujian bagi integritas Kapolda Sumatera Utara dalam menegakkan hukum tanpa kompromi.

(Redaksi Rizal Hsb)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kab, Banyuwangi Lakukan Pembohongan Publik dalam SK Bupati   

NEWS|oleh

YUTELNEWS.com | BANYUWANGI – Dalam tayangan JDIH Kabupaten Banyuwangi   melakukan pembohongan publik terhadap realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota (Pemkot) banyuwangi. Selasa 14/10/2025.

Presentase realisasi APBD kabupaten banyuwangi Tahun Anggaran 2025, Pemkot banyuwangi. Lampiran Keputusan Bupati Banyuwangi. Nomor 188/6/KEP/429.0012025. Tentang Penetapan Paket Strategis   Nilai Terbesar  Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
Pembohongan publik tersebut diketahui setelah dilakukan penelusuran, ternyata Pemkot Banyuwangi memanipulasi dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pendapatan Asli Daerah (PAD)  2025  Sebesar 1.477.416.000 tentang  Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. larangan Desa Lemahbang Dewo Kecamatan Rogojampi.

Setelah melihat data dan fakta diperoleh media ini, langsung  konfirmasi lewat aplikasi wa shap ke  Subbagian Perencanaan dari PU Pengairan Sandi dikonfirmasi tidak ada anggaran yang nilainya 1.477.416.000. Pungkasnya.

Begitu juga Kepala dinas BPKAD H.Cahyanto saat di konfirmasi lewat wa shap di batalkan kontrak kontruksinya info dari teman dinasnya. Imbuhnya.

 

( Red )

Hj. Dewi Asmara Dorong Masyarakat Sukabumi Sadar HAM Melalui Implementasi P5HAM

NEWS, PEMERINTAHAN|oleh

YUTELNEWS.com | Sukabumi- Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Komisi XIII, Hj. Dewi Asmara, S.H., M.H., menegaskan pentingnya membangun kesadaran masyarakat terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal itu disampaikan dalam kegiatan bertajuk “Mewujudkan Masyarakat Sadar Hak Asasi Manusia Melalui Implementasi P5HAM” yang digelar di Daarul Matin, Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Selasa (14/10/2025).

Dalam sambutannya, Hj. Dewi Asmara menyampaikan bahwa implementasi P5HAM (Penghormatan, Perlindungan, Pemajuan, Penegakan, dan Pemenuhan HAM) harus dimulai dari kesadaran individu hingga ke tingkat masyarakat.

“Kesadaran akan hak asasi manusia bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Ketika masyarakat memahami hak dan kewajiban dalam konteks HAM, maka kehidupan sosial akan menjadi lebih adil dan harmonis,” ujar Hj. Dewi di hadapan peserta.

Kegiatan yang dihadiri tokoh masyarakat, pemuda, serta perwakilan ormas tersebut berlangsung hangat dan interaktif. Para peserta antusias mengikuti sesi dialog terbuka yang membahas berbagai isu kemanusiaan, mulai dari perlindungan perempuan dan anak hingga kesetaraan hak di bidang sosial dan ekonomi.

Selain materi utama, acara juga diselingi dengan pembagian bantuan sosial dan door prize, termasuk sepeda dan paket sembako, sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat yang aktif berpartisipasi.

Salah satu peserta, Ustadz Mulyadi dari Kecamatan Cibadak, menyampaikan apresiasinya terhadap kegiatan tersebut.

“Bu Dewi bukan hanya bicara soal teori HAM, tapi juga menunjukkan kepedulian nyata kepada masyarakat. Ini sangat menginspirasi,” katanya.

Dengan kegiatan ini, Hj. Dewi Asmara berharap nilai-nilai HAM tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Sukabumi, demi mewujudkan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban.

Mirna ( Kabiro Sukabumi )

Aksi Pengrusakan Lahan di Wilayah Kebun Kali Gedang Kecamatan Sempol Kab, Bondowoso

NEWS|oleh

YUTELNEWS.com | BONDOWOSO – Aksi pengrusakan lahan dan penebangan liar tanaman kopi kembali terjadi di wilayah kebun Kali Gedang, Kecamatan Sempol, Kabupaten Bondowoso.

Kejadian ini bukan yang pertama. Dalam tiga tahun terakhir, kawasan produktif milik PTPN I Regional 5 itu telah tiga kali menjadi sasaran penebangan oleh orang tak dikenal (OTK).

Manajer Java Coffee Estate (JCE) PTPN I Regional 5, Samuel Christian Nababan, menegaskan bahwa peristiwa kali ini menimbulkan kerugian besar bagi perusahaan maupun masyarakat sekitar.

“Atas kejadian penebangan liar oleh OTK di Kali Gedang, PTPN mengalami kerugian sekitar Rp400 juta. Ini bukan angka kecil dan bukan hanya tentang kerugian perusahaan, tetapi juga berkurangnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat,” ujarnya, Senin (14/10/2025)

Samuel mengungkapkan, aksi serupa telah berulang kali terjadi. Menurut catatan internal perusahaan, kasus pertama berlangsung pada tahun 2022, kemudian dua kali pada tahun 2025, yakni pada Maret dan baru-baru ini.

“Kami menganalisa bahwa perbuatan ini bukan spontan. Ada indikasi kuat bahwa penebangan ini disusun secara terstruktur dan sistematis oleh oknum tertentu yang mengatasnamakan kelompok perjuangan masyarakat,” katanya.

Atas kejadian tersebut, Pihak PTPN I Regional 5 telah resmi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bondowoso, dan berharap aparat penegak hukum dapat mengusutnya secara menyeluruh.

“Kami sangat berharap Polres Bondowoso bisa menuntaskan kasus ini. Karena kalau terus dibiarkan, bukan hanya perusahaan yang dirugikan, tapi masyarakat juga akan kehilangan potensi ekonomi dari sektor perkebunan kopi,” jelas Samuel.

Selain kerugian materi, perusahaan juga menyoroti dampak sosial yang lebih luas. Kebun kopi di kawasan Kali Gedang, selama ini menjadi tumpuan ekonomi bagi ratusan warga sekitar yang bergantung pada aktivitas panen, perawatan, dan pengolahan kopi.

Oleh karena itu, Samuel pun mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan isu lahan atau kepemilikan untuk kepentingan tertentu.

“Kami menghimbau agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh oknum tidak bertanggung jawab yang dapat merugikan masyarakat sendiri di kemudian hari,” tegasnya.

 

( Red )

 

Anggota DPRD Dadang Hemayana S.I.P ,Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Solusi Tepat Penguatan Ekonomi Desa.

NEWS, POLITIK|oleh

Bandung – YUTELNEWS com|| Dalam Rangka upaya mendorong percepatan program strategi nasional Bapak Presiden Prabowo Program koperasi Desa Merah Putih (KDKMP ) hari ini, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung,Fraksi PKB Dadang Hemayana S.IP.Mendampingi Bapak Bupati Bandung Dr.H.Dadang Supriatna,SIp.MSI.Dalam Rangka Roadshow kunjungan kerja dan Rapat Koordinasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di tiga kecamatan Yaitu Kecamatan Banjaran, Kecamatan Pamemumpeuk dan Arjasari di dampingi langsung Para (OPD) Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, Pada selasa (14/10/2025).

Kegiatan ini,dalam hal Silaturahim pemantapan untuk menerima dan menampung usulan dan kesiapan terbentuk nya Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Setiap Desa Masing -masing di tiga kecamatan Banjaran, Pameumpeuk Dan Kecamatan Arjasari

Dalam kesempatan nya Dadang Hemayana S.I.P, menyampaikan pentingnya penguatan ekonomi rakyat, terutama yang tinggal di desa .Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 Program Koperasi Desa Merah Putih (Kop des Merah Putih) di luncurkan sebagai strategi nasional untuk membangun ekonomi kerakyatan yang inklusif, berkelanjutan dan modern, berlandaskan semangat gotong-royong.

Koperasi merah putih (KMP) merupakan solusi tepat, Sebagai upaya penguatan ekonomi desa,Dalam mengelola ekonomi secara mandiri yang di distribusikan dan di pasarkan hasil kerja perseorangan atau kelompok yang di kelola oleh masyarakat desa, Sehingga akan terjadi peningkatan perputaran penguatan ekonomi Desa.

Alhamdulillah hari ini, kami selaku legislator DPRD Fraksi FKB bersama jajaran pemerintahan Desa, kecamatan dan pemerintahan daerah kabupaten Bandung, Bisa Mendampingi kunjungan Kerja Bapak Bupati Bandung, ini merupakan suatu komitmen kita bersama, Dalam mendukung dan keseriusannya percepatan koperasi merah putih berjalan secara maksimal, cepat dan tepat KMP Desa di Kabupaten Bandung.

Namun kami menyampaikan harapannya dengan adanya pertemuan dan kunjungan secara langsung, mudah-mudahan penggerak dan para pengurus Koperasi merah putih desa, merasa termotivasi dan semangat menjalankan nya, Sehingga bisa mendorong,mengajak warga masyarakatnya untuk bergabung di Koperasi merah putih Desa nya masing-,masing, agar program (KMP ) koperasi merah putih akan mudah dan cepat berjalan dengan baik.”pungkasnya.

 

Yans

Pelatihan Keamanan Pangan bagi Penjamah Pangan dan Relawan SPPG Kabupaten Sukabumi

NEWS|oleh

YUTELNEWS.com | Sukabumi– Dalam rangka meningkatkan pemahaman serta penerapan prinsip keamanan pangan di lingkungan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Sukabumi menyelenggarakan Pelatihan Keamanan Pangan bagi Penjamah Pangan dan Relawan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada Senin, (13/10/2025).

Kegiatan ini bertujuan memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada para penjamah pangan serta relawan agar mampu mengolah, menyimpan, dan menyajikan makanan dengan cara yang aman, higienis, dan bergizi bagi para penerima manfaat program SPPG.

Dalam pelatihan tersebut, Fitriawatie, S.Gz, selaku Ahli Gizi dan Pengawas Pangan Kabupaten Sukabumi, bertindak sebagai narasumber utama. Ia memaparkan berbagai materi penting, di antaranya tata cara penyimpanan bahan pangan yang benar, pengendalian kontaminasi silang, penerapan sanitasi alat dan dapur, serta teknik penanganan makanan agar tetap layak konsumsi.

“Penjamah pangan memiliki peran penting dalam memastikan makanan yang disajikan aman dan bergizi. Dengan memahami prinsip keamanan pangan, risiko penyakit akibat makanan dapat dicegah sejak dini,” ujar Fitriawatie.

Pelatihan ini mendapat antusiasme tinggi dari para peserta yang berasal dari berbagai wilayah di Kabupaten Sukabumi. Selain materi teori, kegiatan juga diisi dengan sesi praktik langsung mengenai penerapan standar kebersihan dalam proses pengolahan makanan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan para penjamah pangan dan relawan dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan pangan, sekaligus mendukung keberhasilan program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Sukabumi.

Mirna (Kabiro Sukabumi)

Pulau Nias Jadi Lokasi Pertama Pelaksanaan Program Agen Perubahan BAKTI Kemenkomdigi

NEWS|oleh

Gunungsitoli – YUTELNEWS.com
Pulau Nias dipilih sebagai lokasi pertama pelaksanaan program Agen Perubahan (Agent of Change) dan satu-satunya di Indonesia, khususnya di Provinsi Sumatera Utara. Pemilihan ini didasarkan pada besarnya potensi pengembangan sumber daya manusia, ekonomi kreatif, dan sektor pariwisata yang dapat ditunjang melalui transformasi digital.
‎
‎Kegiatan sosialisasi ini merupakan bagian dari program strategis Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) yang berkolaborasi dengan Rumah Perubahan, dengan tujuan membangun ekosistem pemanfaatan infrastruktur digital yang inklusif, kolaboratif, dan berkelanjutan.
‎
‎Sosialisasi Agen Perubahan dilaksanakan di Kota Gunungsitoli, bertempat di ruang Rapat II Kantor Wali Kota, atas kerja sama antara BAKTI Kemenkomdigi dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Gunungsitoli, serta turut melibatkan Dinas Kominfo Kabupaten Nias, Dinas Kominfo Kabupaten Nias Utara, dan berbagai pemangku kepentingan di wilayah Kepulauan Nias.
‎
‎Mengawali kegiatan, Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Gunungsitoli, Dasma Estaraya Telaumbanua, S.H., M.H., CGCAE, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BAKTI Kemenkomdigi atas pelaksanaan kegiatan ini di Kota Gunungsitoli. Dasma menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi bukti nyata bahwa pembangunan tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) sebagai penggerak utama pembangunan daerah.
‎
‎“Untuk mempercepat transformasi digital di Kepulauan Nias, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah,” ujarnya.
‎
‎Lebih lanjut, ia juga menyampaikan beberapa aspirasi penting dari Pemerintah Kota Gunungsitoli, di antaranya: Peningkatan pembangunan infrastruktur aksesibilitas jaringan di seluruh wilayah Kepulauan Nias; Perluasan jaringan 4G dan 5G oleh BAKTI Kemenkomdigi; Penguatan peran Dinas Kominfo sebagai ujung tombak digitalisasi di daerah; Fasilitasi forum sinergitas se-Kepulauan Nias untuk memperkuat kolaborasi antar daerah; Peningkatan literasi digital masyarakat; Pembinaan inovasi digital pada empat sektor prioritas; dan Pendirian Learning Center Digital di Kepulauan Nias sebagai wadah pengembangan kompetensi dan kreativitas berbasis teknologi.
‎
‎Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Nias Utara, Emanuel Zebua, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas terlaksananya kegiatan ini. Ia menilai, program ini merupakan langkah positif dalam mempercepat kemajuan di empat sektor prioritas yang menjadi fokus pembangunan nasional, yaitu Kesehatan, Pendidikan, Ekonomi, dan Pariwisata.
‎
‎“Dengan pembinaan dan pendampingan yang berkelanjutan, kami yakin para peserta yang tergabung dalam Agent of Change akan mampu menjadi pelopor perubahan dan membawa dampak nyata bagi masyarakat Kepulauan Nias,” ungkap Emanuel.
‎
‎Peserta kegiatan ini terdiri atas pelaku ekonomi, peternak, pelaku pariwisata, mahasiswa dan pelajar dari berbagai sekolah di Kota Gunungsitoli dan sekitarnya. Mereka diminta untuk menyampaikan ide serta rencana proyek inovatif yang relevan dengan empat sektor prioritas.
‎
‎Peserta juga diajak untuk merumuskan langkah strategis mulai dari ide awal hingga tahap eksekusi proyek yang dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Sejumlah ide kreatif dan gagasan menarik pun muncul dari para peserta, yang diharapkan dapat dikembangkan lebih lanjut dan menjadi contoh penerapan transformasi digital di daerah.

‎Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Gunungsitoli menyampaikan apresiasi kepada BAKTI Kemenkomdigi atas kepedulian dan dukungannya terhadap peningkatan kapasitas masyarakat di wilayah Kepulauan Nias, serta diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam mewujudkan masyarakat digital yang cerdas, kreatif, dan berdaya saing, sekaligus memperkuat kolaborasi lintas sektor menuju pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

*EDM*

Kapolres Nias Selatan Pimpin Upacara Serah Terima Jabatan Dan Pelantikan di Jajaran Polres Nias Selatan 12 Oktober 2025

NEWS|oleh

Nias Selatan – YUTELNEWS.com
Upacara Serah Terima Jabatan dan Pelantikan di Jajaran Polres Nias Selatan berlangsung di Mako Polres Nias Selatan, Minggu (12/10/2025).

Acara tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Nias Selatan, AKBP Ferry Mulyana Sunarya, S.I.K, M.H yang bertindak sebagai Inspektur Upacara.

Upacara ini dihadiri oleh Wakapolres Nias Selatan Kompol Mahyu Danil Noor, S.Si, PJU, perwira, personel Polres Nias Selatan, serta Bhayangkari Cabang Nias Selatan yang turut hadir bersama.

Dalam upacara tersebut, dilakukan pengambilan sumpah jabatan dan penandatanganan Pakta Integritas oleh pejabat baru dan pejabat lama. Pejabat yang diserahterimakan antara lain, Ps Kabag OPS AKP Jimmy Charles Hutajulu, S.E. yang digantikan oleh AKP Bruno Harefa, Ps. Kapolsek Teluk Dalam Polres Nias Selatan IPTU Hamdani Ritonga, S.W.,S.H. yang digantikan oleh IPDA Modal Tarigan S.H.,M.H, Ps., Kasat Samapta Polres Nias Selatan AKP Bruno Harefa yang digantikan oleh IPTU Hamdani Ritonga, S.W.,S.H, Ps. Kasatresnarkoba Polres Nias Selatan IPTU Ady Susanto Parlindungangari S.H, yang digantikan oleh IPDA Didi Sutadi, dan Ps. Kasatpolairud Polres Nias Selatan IPTU Karib Zega, S.I.P.,M.H yang digantikan oleh IPDA Polman Irwan Silitonga, S.H

Kapolres Nias Selatan, AKBP Ferry Mulyana Sunarya, S.I.K., dalam arahannya mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada pejabat lama atas dedikasi mereka selama bertugas di Polres Nias Selatan. Ia berharap dengan jabatan baru, kinerja para pejabat dapat lebih ditingkatkan untuk kepentingan organisasi Polri.

Kepada pejabat baru, Kapolres juga mengucapkan selamat datang dan berharap mereka segera menyesuaikan diri dengan tugas baru yang diemban, agar pelaksanaan tugas dapat maksimal.

Kapolres juga mengucapkan selamat bertugas ditempat baru kepada IPTU Karib Zega, S.I.P.,M.H dan IPTU Ady Susanto Parlindungangari S.H yang akan Mengembang tugas ditempat lain. Dalam acara tersebut, Kapolres Nias Selatan menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi, kerja keras, dan kontribusi yang telah diberikan.

(EDM)

Kapolres Nias Pimpin Sertijab Para Kasat dan Kapolsek,AKP Sonifati Zalukhu Jabat Kasat Reskrim

NEWS|oleh

Gunungsitoli – YUTELNEWS.com
Kapolres Nias AKBP Agung S.D.C., S.Psi., M.Psi., Psi., M.K.P., memimpin Upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kasat Reskrim, Kasat Polairud dan Kapolsek Idanogawo di halaman Mako Polres Nias. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Pejabat Utama (PJU) Polres Nias dan seluruh personel, serta berlangsung dengan tertib dan khidmat. Senin (13/10/2025).

Dalam amanatnya, Kapolres Nias menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kelancaran pelaksanaan upacara. Ia menegaskan bahwa mutasi jabatan merupakan bagian dari manajemen sumber daya manusia Polri yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengabdian, memenuhi kebutuhan organisasi, dan memberikan dampak positif bagi institusi maupun personel.

“Sebagai mata rantai keberhasilan Polri dari Tingkat pusat hingga ke Wilayahan manapun kita ditugaskan, apapun jabatan yang kita emban, tugas Polri tetaplah sama sebagai penegak hukum, pelindung pengayom dan pelayan Masyarakat,” ujar Kapolres Nias.

Pada kesempatan tersebut, Kapolres Nias juga menyampaikan ucapan selamat kepada pejabat baru yaitu AKP Sonifati Zalukhu, S.H., sebagai Kasat Reskrim, IPTU Karib Zega, S.I.P., M.H., sebagai Kasat Polairud dan IPDA Dismen B. J. Harefa sebagai Kapolsek Idanogawo, Ia berharap pejabat baru dapat menjalankan peran manajerial, pembinaan sumber daya manusia, dan pelayanan kepolisian secara profesional.

Kepada pejabat lama Kompol Alfaret Lase, dan AKP Adlersen Lambas Parto, S.H., M.H., Kapolres menyampaikan apresiasi atas loyalitas, kerja sama, dan dedikasi yang telah diberikan selama bertugas di Polres Nias. “Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk-Nya dalam melanjutkan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara,” tutup Kapolres Nias.

Usai pelaksanaan upacara Sertijab, kegiatan dilanjutkan dengan sesi foto bersama dan acara syukuran.


(EDM)

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.