You Tell News

Yutelnews.com  | konflik agraria di padang halaban, kabupaten labuhanbatu utara (labura), sumatera utara, kembali memanas. sekretariat kelompok tani padang halaban dan Sekitarnya (ktph-s) dilaporkan digusur dan diratakan dengan tanah, di tengah konflik lahan yang hingga kini belum menemukan penyelesaian adil dan transparan.

Peristiwa tersebut memicu reaksi keras dari warga dan mahasiswa yang melakukan aksi solidaritas.

Namun, alih-alih membuka ruang dialog, aparat kepolisian justru diduga melakukan tindakan represif terhadap warga dan mahasiswa, sebagaimana terekam dalam sejumlah video yang beredar luas di media sosial.

Konflik agraria padang halaban selama ini dikaitkan dengan klaim penguasaan lahan oleh pt sinar mas agro resources and technology tbk (pt smart tbk) Di sisi lain, petani setempat telah puluhan tahun menggarap lahan tersebut sebagai sumber penghidupan, namun tidak pernah memperoleh kepastian hukum atas tanah yang mereka kelola.

Dpp gemak (gerakan masyarakat anti korupsi) menilai penggusuran ini sebagai bentuk kegagalan negara dalam menjalankan mandat reforma agraria serta perlindungan terhadap hak-hak rakyat.

“Penggusuran sekretariat petani di tengah konflik yang belum selesai menunjukkan keberpihakan yang timpang,petani kehilangan ruang hidup, sementara korporasi justru mendapat pengamanan,” tegas perwakilan dpp gemak dalam keterangan tertulisnya,

menurut gemak, pendekatan keamanan dalam konflik agraria hanya akan memperdalam ketidakadilan dan memperbesar potensi pelanggaran hak asasi manusia.

Negara seharusnya hadir sebagai penengah yang adil, bukan menjadi alat represi terhadap rakyat yang mempertahankan tanahnya,dpp gemak juga mendesak:

penghentian segala bentuk kekerasan dan tindakan represif terhadap petani dan mahasiswa

Klarifikasi terbuka dari pt smart tbk terkait dasar klaim dan sikap perusahaan atas konflik Padang Halaban.

Penyelesaian konflik agraria secara adil, transparan, dan berorientasi pada reforma agraria sejati.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari pt smart tbk maupun pihak kepolisian terkait peristiwa penggusuran dan dugaan kekerasan tersebut.

Kasus padang halaban kembali menjadi pengingat bahwa konflik agraria di sumatera utara masih menjadi persoalan serius, dan tanpa keberanian politik serta keberpihakan pada rakyat, kekerasan atas nama pembangunan akan terus berulang.

(Red.rizal hsb)

YUTELNEWS.com | SMK NEGERI 6 BATAM Kota Batam, Kepulauan Riau yang berada di kampung panau, Nongsa Diduga kuat berpotensi adanya Pungutan liar (Pungli) dan Penyalahgunaan Wewenang dalam jabatan. Diduga Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) TA 2023-2024 Dikorupsikan.

Hal ini diketahui oleh tim media ini saat YK menyampaikan keterangannya di akun Facebook miliknya.

Menurutnya Pungli Berkedok sumbangan sukarela, hal ini mencuat pada saat gelar rapat komite di lapangan sekolah pada Sabtu (24/01/2026).

Dikatakan dalam rapat tersebut Komite memperkenalkan Kepala sekolah baru sambil menginformasikan adanya kendala dan kekurangan operasional di sekolah mulai dari kekurangan tenaga pengajar, rencana pembangunan pagar alat teknik kejuruan.

Masih di lokasi, dalam rapat/pertemuan tersebut diadakan voting, banyak orangtua murid yang tidak setuju dan mempertanyakan dasar hukum dari pungutan tersebut.

Terpisah, Anehnya disetiap kelas, disodorkan surat pernyataan kesediaan untuk pembayaran pungutan tersebut.

Dari data informasi publik, Diketahui Kepala Sekolah (Kasek) dijabat oleh Abdul Mukti dengan Jumlah Guru & Tenaga Pendidikan 109, Rasio Guru dan Murid 1 : 22

Nomor Pokok Sekolah Nasional 11003158

Status Sekolah Negeri

Jumlah Murid sebanyak 2433

Data Dana BOS TA 2023

• Tahap 1 Rp 1.677.570.000
• Jumlah Siswa Penerima 1686
• Tanggal Pencairan 22 Februari 2023
• penerimaan Peserta Didik baru Rp 2.561.700
• pengembangan perpustakaan Rp 8.944.000
• kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler
• Rp 76.137.200
• kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran
• Rp 10.531.800
• administrasi kegiatan sekolah Rp 450.945.860
• pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan Rp 2.250.000
• langganan daya dan jasa Rp 169.840.470
• pemeliharaan sarana dan prasarana Sekolah
• Rp 85.918.800
• penyelenggaraan kegiatan kesehatan, gizi, dan kebersihan Rp 70.348.000
• penyelenggaraan bursa kerja khusus, praktik kerja industri atau praktik kerja lapangan di dalam negeri, pemantauan kebekerjaan, pemagangan guru, dan lembaga sertifikasi profesi pihak pertama Rp 184.212.500
• Total Dana Rp 1.061.690.330

Tahap 2 Rp 1.677.570.000

• Jumlah Siswa Penerima 1686
• Tanggal Pencairan 24 Juli 2023
• pengembangan perpustakaan Rp 268.922.435
• kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler
• Rp 451.614.275
• kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran
• Rp 74.400.000
• administrasi kegiatan sekolah Rp 721.757.850
• pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan Rp 34.748.000
• langganan daya dan jasa Rp 180.290.110
• pemeliharaan sarana dan prasarana Sekolah
• Rp 415.802.000
• penyelenggaraan kegiatan kesehatan, gizi, dan kebersihan Rp 34.305.000
• penyelenggaraan bursa kerja khusus, praktik kerja industri atau praktik kerja lapangan di dalam negeri, pemantauan kebekerjaan, pemagangan guru, dan lembaga sertifikasi profesi pihak pertama
• Rp 32.610.000
• pembayaran honor Rp 79.000.000
• Total Dana Rp 2.293.449.670

DANA BOS TA 2024

Tahap 1 Rp 1.954.180.000

Jumlah Siswa Penerima 1964

Tanggal Pencairan 17 Januari 2024

Tahap 2 Rp 1.954.180.000

Jumlah Siswa Penerima 1964

Tanggal Pencairan 09 Agustus 2024

Dana BOS TA 2025

Tahap 1 Rp 2.221.835.000

Jumlah Siswa Penerima 2233

Tanggal Pencairan 22 Januari 2025

Tahap 2 Rp 2.221.835.000

Jumlah Siswa Penerima 2233

Tanggal Pencairan 27 Agustus 2025

Dari data yang diperoleh diduga pihak sekolah melakukan Penyelewengan dana BOS tersebut. Diduga tidak sesuai dan sejumlah tanpa fisik yang direalisasikan.

Diminta pihak BPKP, BPK, Inspektorat, Disdik Kepri untuk segera mengaudit Dana BOS tersebut.

Hingga berita ini diterbitkan, tim media masih melakukan peninjauan dan konfirmasi kepada pihak sekolah dan juga pihak berwenang. (*)

Bersambung

YUTELNEWS.com / Polresta Barelang menggelar kegiatan pertemuan antara Kapolresta Barelang dengan Ketua RT dan Ketua RW serta perwakilan masyarakat wilayah Tanjung Sengkuang dan Batu Ampar sebagai bentuk respons dan kepedulian Polri terhadap permasalahan penyediaan air bersih yang tengah dialami masyarakat. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Kapolresta Barelang dan berjalan dengan aman serta kondusif, Kamis, (29/01/2026).

Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolresta Barelang Kombes Pol Anggoro Wicaksono, S.H., S.I.K., M.H., serta dihadiri oleh Kasat Intelkam Polresta Barelang Kompol Yudiarta Rustam, A.Md., S.S., M.M., Kasat Reskrim Polresta Barelang Kompol M. Debby Tri Andrestian, S.I.K., M.H., Kanit III Sat Intelkam Polresta Barelang Ipda David Sembiring, Ketua RW, Ketua RT, tokoh masyarakat, serta warga dari beberapa RW di wilayah Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam.

Dalam penyampaiannya, Kapolresta Barelang menjelaskan bahwa pertemuan ini dilaksanakan dengan tujuan utama membahas dan mencari solusi atas permasalahan penyediaan air bersih yang terjadi di wilayah Tanjung Sengkuang. Polresta Barelang telah melakukan koordinasi dengan pihak Air Batam Hilir (ABH) dan PT Moya sebagai instansi terkait guna menindaklanjuti permasalahan tersebut, sebagai wujud komitmen Polri dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Lebih lanjut, Kapolresta Barelang menegaskan bahwa Polresta Barelang akan terus memfasilitasi serta mengawal setiap upaya penyelesaian permasalahan yang masih timbul, khususnya terkait distribusi air bersih, agar penanganannya dapat berjalan secara berkelanjutan dan tepat sasaran. Pada kesempatan tersebut, Kapolresta juga mengimbau masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) agar tetap aman dan kondusif serta tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang dapat memanfaatkan permasalahan air bersih untuk kepentingan pribadi yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan.

Sementara itu, Ketua RW 02 Tanjung Sengkuang, Ustad Modiliwang, menyampaikan bahwa masyarakat telah memiliki kesepahaman dan sikap bersama untuk menjaga kamtibmas di Kota Batam. Ia juga menyampaikan bahwa permasalahan penyediaan air bersih sangat dirasakan langsung oleh warga dan berdampak pada aktivitas sehari-hari. Dalam pertemuan tersebut, masyarakat mengusulkan agar pendistribusian air bersih dapat dilakukan pada kisaran waktu pukul 05.00 WIB hingga pukul 12.00 WIB guna menunjang aktivitas harian warga.

Selain itu, disampaikan pula harapan masyarakat terkait peristiwa aksi unjuk rasa yang terjadi sebelumnya, di mana warga Tanjung Sengkuang berharap dapat bersilaturahmi dan bertemu langsung dengan Wakil Wali Kota Batam untuk menyampaikan permohonan maaf atas kejadian tersebut. Menindaklanjuti hal itu, Kapolresta Barelang secara langsung memfasilitasi komunikasi dengan Wali Kota Batam melalui video call WhatsApp di Ruang Kapolresta Barelang sehingga warga dapat berkomunikasi langsung dengan Wali Kota Batam.

Tokoh masyarakat RW 12, Sdr. Abdul Latif, dalam penyampaiannya menekankan harapan agar selama bulan Ramadan pasokan air bersih dapat mengalir dengan lancar dan berkesinambungan untuk menunjang pelaksanaan ibadah dan aktivitas masyarakat. Ia juga menjelaskan bahwa selama masa peralihan pengelolaan air bersih dari PT Adhya Titra Batam (ATB) ke Air Batam Hilir (ABH), masyarakat mengalami kesulitan memperoleh air bersih yang berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi warga. Selain itu, keterbatasan distribusi air bersih dengan debit kecil selama kurang lebih satu tahun terakhir di RW 01 disebabkan oleh ukuran pipa distribusi yang relatif kecil.

Sebagai tindak lanjut, Polresta Barelang melalui Kasat Intelkam telah berkoordinasi dan menghubungi pihak Air Batam Hilir (ABH) dan PT Moya terkait permasalahan debit air yang kecil di RW 01, dan permasalahan tersebut telah ditangani oleh pihak PT Moya. Masyarakat juga menyampaikan harapan agar kondisi pasokan air bersih yang saat ini telah berjalan dapat dipertahankan serta ditingkatkan kualitas dan kestabilannya. Kegiatan pertemuan tersebut berakhir sekira pukul 11.00 WIB dalam keadaan aman, tertib, dan kondusif. (*)

*Humas Polresta Barelang*

=======================
Website : https://polrestabarelangbatam.id/
e-mail : humasrestabarelang@gmail.com
Call Centre : 110 Polresta Barelang
Twitter : @resta_barelang1
FB : Polresta Barelang Batam
IG : @humaspolrestabarelang

Lotu — Yutelnews.com
Kepulauan Nias || Pemerintah Kabupaten Nias Utara mengadakan temu Pers Tentang Pencapaian Anggaran yang sudah di Laksanakan Setiap OPD juga dengan berbagai media on line di Nias Utara di Aula Tafaeri Nias Utara, Rabu (28/01/2026).

“Ucap ‎Bupati Nias Utara Amizaro Waruwu menyampaikan dan menjelaskan bahwa capaian pemerintah daerah termasuk menanggapi berbagai isu – isu yang berkembang di publik, termasuk didalamnya tentang penetapan APBD Nias Utara delapan Bulan dan yang empat bulan Lagi Tahun 2026 tetap kita perjuangkan ke Pemerintah Pusat.

“Lanjut Bupati Nias Utara Amizaro Waruwu sering di sapa Bung Mister Long mengatakan pembangunan Pasar Lahewa, Pembangunan TPA di Botombawo Kecamatan Sitoli Ori dan Pembangunan Rumah sakit Tafaeri 87% pelaksanaan kegiatan “Tetap Kita Lanjutkan.

“Ujar Bupati Nias Utara Makanan Bergizi Gratis (MBG) sebagian sudah terlaksana baik Tingkat Paud/TK/SPS, SD, SMP berjumlah 18.944 orang dan jumlah kseluruhan penerima manfaat 28.553 Orang masih Proses Dapur MBG Nya.

Pada ruang diskusi di pandu oleh Sekda Kabupaten Nias Utara Bazatulo Zebua dari penjelasan Bapak Bupati Nias Utara Mari kita berikan tanggapan kepada Pemerintah Daerah, Kharisman Gea dari Media Yutelnews.com menyampaikan bahwa kami Apresiasi Temu Pers dari Pemerintah Kabupaten Nias Utara pencapaian Anggaran dari setiap OPD telah terlaksana dan di nikmati masyarakat seperti pembangunan Jalan, Jembatan dan juga hal-hal lain, namun kami juga menyadari setiap Dana Desa terus di tingkatkan Pengawasan baik APIP , BPD dan Masyarakat yang selama ini jadi Komsumsi Publik.

“Bupati mengatakan ‎terkait dengan isu peminjaman dana dari Bank Sumut kurang lebih 75 Miliar yang menjadi simpang siur di masyarakat. Ia menyatakan bahwa hal itu sudah sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku dan sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait.

‎”Saya menyampaikan bahwa terkait peminjaman dana dari Bank Sumut dengan nilai 75 Miliar tersebut sudah sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku dan kami telah menerima persetujuan dari pihak terkait, termasuk didalamnya telah disetujui oleh pihak Kementrian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), ” Tegas Amizaro Waruwu kami bisa Pertanggung jawabkan.

Kami dari Pemerintah Nias Utara memohon dukungan untuk mempublikasikan Capaian ini secara baik kepada masyarakat kita untuk memajukan daerah Kabupaten Nias Utara.

Turut hadir Sekda Kabupaten Nias Utara, Kepala OPD, Media/Pers dan Undangan lainnya.

YUTELNEWS.com /Batam, 28 Januari 2026 – PT PLN Batam kembali menunjukkan komitmen kemanusiaannya dengan menyalurkan Bantuan Kemanusiaan Tahap 2 bagi masyarakat terdampak banjir di wilayah Sumatera, khususnya di Kabupaten Aceh Tamiang, yang dilaksanakan pada 20 hingga 23 Januari 2026. Bantuan ini merupakan kelanjutan dari aksi tanggap darurat PLN Batam, setelah sebelumnya PLN Batam menyalurkan bantuan secara mandiri serta berkolaborasi bersama Pemerintah Kota Batam.

Pada tahap kedua ini, bantuan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di sejumlah desa terdampak banjir. Bantuan disalurkan secara langsung ke lokasi-lokasi terdampak sebagai bentuk kepedulian dan kehadiran PLN Batam di tengah masyarakat yang sedang mengalami musibah.

Bantuan PLN Batam Tahap 2 mencakup berbagai kebutuhan penting, antara lain sembako, perlengkapan sandang dan kebersihan, peralatan memasak, perlengkapan sekolah, hingga penyediaan sarana air bersih berupa tandon air dan sumur bor.

Bantuan tersebut disalurkan ke Desa Babo, Kecamatan Bandar Pusaka; Desa Bandar Khalifah, Kecamatan Tamiang Hulu; Gampong Bundar dan Desa Menanggini, Kecamatan Karang Baru; serta Desa Landuh, Kecamatan Rantau, dengan menyesuaikan kebutuhan masing-masing wilayah terdampak.

Sekretaris Perusahaan PT PLN Batam, Samsul Bahri, menyampaikan bahwa penyaluran Bantuan Kemanusiaan Tahap 2 ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan perusahaan untuk hadir secara nyata di tengah masyarakat yang terdampak bencana.

“PLN Batam memandang bantuan kemanusiaan ini sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan sekaligus panggilan moral untuk membantu sesama. Bantuan Tahap 2 ini kami salurkan langsung ke desa-desa terdampak agar dapat menjawab kebutuhan riil masyarakat di lapangan. Kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban warga dan mendukung proses pemulihan pascabencana,” ujar Samsul.

Ia menambahkan bahwa PLN Batam memastikan seluruh proses penyaluran bantuan dilakukan secara terkoordinasi, tepat sasaran, serta mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

“Kami berupaya agar setiap bantuan yang disalurkan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Ini merupakan komitmen PLN Batam untuk terus berkontribusi, tidak hanya melalui layanan kelistrikan, tetapi juga melalui aksi sosial dan kemanusiaan,” pungkasnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Ketua Serikat Pekerja PLN Batam, Tony Yuliansyah, menegaskan bahwa keterlibatan insan PLN Batam dalam aksi kemanusiaan ini merupakan wujud solidaritas dan empati kepada sesama.

“Kami turut menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas musibah banjir yang menimpa saudara-saudara kita di Sumatera. Semoga ada hikmah di balik cobaan ini, dan bantuan yang kami salurkan dapat sedikit meringankan beban masyarakat serta membantu proses pemulihan,” kata Tony.

Mewakili masyarakat penerima bantuan, Datok Penghulu Desa Bandar Khalifah, Kecamatan Tamiang Hulu, Reli Rianto, menyampaikan apresiasi atas kepedulian PLN Batam yang datang langsung dari Batam untuk membantu warganya.

“Ribuan terima kasih kami sampaikan kepada PLN Batam yang sudah datang jauh-jauh dari Batam untuk membantu masyarakat kami. Bantuan ini sangat berarti bagi warga yang terdampak banjir dan menjadi penguat semangat kami untuk bangkit kembali,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Datok Kampung Babo, Kecamatan Bandar Pusaka, Khairil Ramadhan, yang mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih atas perhatian yang diberikan PLN Batam kepada masyarakat di desanya.

“Alhamdulillah, masih ada yang peduli dengan kondisi kami. Kami sangat berterima kasih kepada PLN Batam yang telah hadir langsung ke sini untuk mengantarkan bantuan. Ini bukan hanya soal bantuan barang, tetapi juga perhatian dan kepedulian yang sangat kami rasakan,” tutur Khairil.

Melalui penyaluran Bantuan Kemanusiaan Tahap 2 ini, PLN Batam menegaskan bahwa nilai kepedulian, gotong royong, dan solidaritas sosial menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari peran perusahaan. PLN Batam berharap bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat serta membantu percepatan pemulihan pascabencana.

PLN Batam akan terus berkomitmen untuk hadir dan berkontribusi bagi masyarakat, tidak hanya dalam penyediaan layanan kelistrikan, tetapi juga melalui aksi-aksi sosial dan kemanusiaan bagi masyarakat yang membutuhkan. (Red)

YUTELNEWS.com /, – Ribuan massa yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Ono Niha Bersatu menggelar aksi damai di Tugu Meriam dan Markas Polres Nias, Rabu siang (28/1/2026). Peserta datang dari berbagai wilayah di lima kabupaten/kota se-Kepulauan Nias sebagai simbol persatuan masyarakat dalam merespons dugaan penghinaan terhadap martabat Ono Niha yang belakangan viral di media sosial.

Dalam pernyataan sikapnya, massa menuntut Polres Nias menindaklanjuti secara hukum dugaan penghinaan tersebut melalui proses penyelidikan dan penyidikan yang profesional. Mereka menegaskan bahwa kehormatan kolektif masyarakat Nias tidak boleh direndahkan tanpa konsekuensi hukum.

Selain hukum positif, massa juga meminta agar penyelesaian perkara mempertimbangkan mekanisme hukum adat Nias yang masih hidup di tengah masyarakat. Mereka menilai pendekatan kultural penting sebagai bagian dari pemulihan martabat secara sosial, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasional.

Massa juga menegaskan bahwa aksi yang mereka lakukan merupakan hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Mereka menyebut aksi telah dilaksanakan melalui mekanisme pemberitahuan kepada kepolisian sesuai regulasi, sehingga berhak memperoleh perlindungan hukum selama berlangsung secara damai.

Dalam tuntutan lainnya, peserta aksi meminta Pemerintah Kota Gunungsitoli memberikan penjelasan resmi terkait status hukum dan pengelolaan kawasan Tugu Meriam. Kejelasan tersebut dinilai penting untuk mencegah klaim sepihak atas ruang publik yang berpotensi memicu gesekan sosial.

Aksi besar ini juga disebut sebagai buntut kekecewaan atas peristiwa penghadangan dan pembubaran aksi damai Aliansi Massa Pergerakan Rakyat Nias (AMPERA) di lokasi yang sama pada 22 Januari 2026. Saat itu, sekelompok orang yang mengaku warga Kampung Baru, Kelurahan Ilir, menghadang dan memaksa massa membubarkan diri.

Padahal, menurut pernyataan massa, Polres Nias sebelumnya telah menerima surat pemberitahuan aksi dan menerbitkan STTP, namun dinilai tidak melakukan tindakan saat terjadi gangguan terhadap penyampaian pendapat di muka umum tersebut. Dalam aksi Rabu siang, koordinator lapangan berulang kali mengingatkan peserta agar tetap tertib dan tidak terprovokasi, seraya menegaskan bahwa perjuangan mereka berada dalam koridor hukum dan persatuan masyarakat Nias. (*)

YUTELNEWS.com | Dihebohkan Misteri Durian musang king 2 ton asal Malaysia dan juga 1 unit mobil pic up pengangkut yang ditangkap oleh Karantina Hewan, tumbuhan Batam pada tanggal 08/2026 sekira pukul 11.00 malam di kawasan pelabuhan bengkong.

Kabarnya telah dimusnahkan oleh karantina hewan, ikan, tumbuh²an, Batam Center, Namun Fakta/Bukti pemusnahan belum jelas .

Informasi tersebut didapatkan melalui akun Facebook (FB) milik YK yang ditonton oleh ribuan Netizen.

Pertanyaannya

Kapan dan dimana durian dimusnahkan? dan dimana kendaraan tersebut?

Siapa yang menyaksikan pemusnahan tersebut

Apakah ada berita acara atau publikasi?

Hal ini telah dilakukan konfirmasi melalui WhatsApp +62 813-7111-877x namun belum ditanggapi secara resmi. Balai Karantina diminta agar lebih transparan dalam mengungkap kasus tersebut sesuai UU Keterbukaan Informasi Publik.

Hingga berita ini diterbitkan, tim media masih melakukan konfirmasi kepada Karantina Batam dan pihak terkait /red

YUTELNEWS.com / Pengakuan seorang Siswa SMP negeri 31 Batam yang berlokasi di Angrek sari Batam Kota Kepulauan Riau mengaku Wali kelasnya meminta uang Rp 20rb untuk foto Ijazah, hal ini disampaikan berapa hari yang lalu sebelum melakukan foto bersama pada hari Senin tanggal 26 Januari 2026.

Setelah salah seorang orang tua menanyakan langsung ke Wali kelas SMP negeri 31 melalu via Whatsap membenarkan hal itu bahwa seluruh siswa/siswi kelas IX diminta bayar sebesar Rp 20rb/siswa untuk keperluan foto ijazah dan Siswa yang belum sempat ikut berfoto karena alasan gak masuk, rambut panjang , berwarna disarankan untuk berfoto sendiri di studio foto tanpa memfasilitasi.

“Kami sebagai orangtua merasa keberatan dengan kebijakan ini yang mana memungut biaya foto Ijazah kepada kami sekalipun nominalnya tidak seberapa tapi kami sebagai orangtua tidak mau ikut membenarkan atas tindakan sekolah yang seakan – seakan kami diajak untuk membenarkan tindakan ini yang berpotensi pungli,” ujar orangtua yang tidak disebutkan namanya dalam pemberitaan.

Sementara pemendikbud sudah mengeluarkan aturan UU nomor 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah yang melarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada peserta didik dan orang tua /wali.

Adapun sanksi bagi guru, Kepala sekolah atau oknum guru sekolah yang melakukan pungutan liar (pungli) meliputi sanksi pidana penjara hingga 9 tahun (pasal 368 KUHP) atau 6 tahun ( pasal 423 KUHP). Sanksi administratif berat bagi PNS / ANS meliputi penurunan pangkat, pemindahan,hingga pemecatan sesuai PP no.94 tahun 2021.

“Orang tua meminta kepada pihak Disdik kota Batam untuk melakukan pemeriksaan serta mengklarifikasin terkait pungutan ini dan kami tidak mendukung kebijakan ini karena tidak sesuai aturan yang berlaku dan merusak tatanan pendidikan, dan merupakan tindakan ilegal yang dapat dijerat hukum,” tambahnya.

Sampai berita ini diturunkan belum ada klarifikasi dari pihak terkait dan perlu juga dipertanyakan kemana Dana BOS yang seharusnya membiayai keperluan sekolah. /Tim

YUTELNEWS.com /Batam – Viral di Sosial Media (sosmed) di Facebook (FB) Milik Yusril Koto (YK) terkait adanya dugaan pembangunan Kafe di Marbela 2, Belian, Kec. Batam Kota. Perumahan tersebut dinilai tidak sesuai peruntukannya.

Informasi tersebut didapatkan oleh tim media ini dua jam setelah tayang berita ini (Rabu, 28/1/26). Video tersebut sudah ramai ditonton oleh warganet.

“Lihat Bu, Lihat Pak lagi Pengerjaan pematangan lahan ada excavator dan Greder,” ucapnya melalui akun Sosmednya.

Ia menerangkan bahwa lahan tersebut dijadikan Kafe. Beliau meminta agar Walikota Batam Bapak Amsakar Ahmad dan Wakil Walikota Bu Li Claudia untuk melakukan Sidak di lokasi.

“Warga resah, di samping kiri ada pondok pesantren dan di depan ada mesjid besar. Tolong ini agar menjadi atensi, warga resah,” tambahnya.

Di lokasi, YK melakukan wawancara kepada salah satu warga setempat. Warga mengakui bahwa adanya keresahan dalam pembangunan tersebut.

“Resahlah pak, awalnya kami membeli yang dijanjikan untuk Apartemen, karena merasa aman. Namun tiba tiba kami diberi kabar akan dijadikan Kafe 24 jam,” ucap warga.

Menurut warga setempat bahwa Humas Developer menyampaikan bahwa di pemukiman Marbella 2 tersebut akan dibangun Kafe dengan open 24 jam.

“Sementara kami sebagai customer di perumahan ini tidak ada usulan akan pembuatan Kafe, apartemen,” ucap pria bertopi kepada YK.

Pria itu mengatakan adanya isi lahan tidur itu diambil alih BP Batam dan disewakan.

Selain itu customer lain juga mengatakan bahwa awalnya dijanjikan akan dibuat kolam renang dan Auto Gate.

” Makanya saya tinggal disini untuk istrahat menghilangkan Penat dan tenang. Tapi seperti ini saya dengar info akan dibuat Kafe, jadi bagaimana saya bisa beristirahat dengan tenang,” ucap wanita berbaju merah yang merupakan penghuni setempat.

Warga Diminta kepada Walikota Batam agar segera ditindaklanjuti persoalan tersebut sehingga tidak memicu gejolak riuh ricuh dan gaduh di lokasih.

Hingga berita ini diterbitkan, tim media akan melakukan konfirmasi kepada pihak Developer, BP Batam dan Warga Perumahan Marbella 2. /Red