You Tell News

YUTELNEWS.com | Ratusan alat peraga kampanye (APK), yang berupa spanduk dan baliho calon legislatif (caleg), serta calon presiden (capres) di Kabupaten Bandung Barat, di turunkan petugas Bawaslu bersama Satpol PP.

Penurunan APK yang dilakukan pada 20-21 November 2023 itu karena belum masuk masa kampanye,sehingga pemasang dianggap melakukan curi start dalam kampanye pada tahapan Pemilu 2024.

Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Bandung barat, Siska Ayu Anggraeni, mengatakan, penurunan APK itu di fokuskan pada baliho dan spanduk berupa ajakan dengan ciri ajakan mencoblos gambar, nomor urut, dan simbol paku.

“Jadi kita tertibkan karena saat ini belum masuk masa kampanye, sehingga ini jelas melanggar, tapi kita fokus dulu di ruang-ruang publik dan jalanan,” Kata Siska Ayu.

Penurunan spanduk dan baliho ini, kata dia, di lakukan secara berkala berdasarkan daerah pemilihan (dapil) yang di mulai dari Cisarua, Parongpong, dan Lembang.

Kemudian pada hari kedua dilakukan di wilayah Cipatat, Padalarang, dan Ngamprah, dan untuk daerah Cipeundeuy dan Cikalongwetan akan dilaksanakan pada Rabu (22/11/2023).

Sedangkan di Batujajar, Cililin, Cipongkor, Sindangkerta, Gunung Halu, dan Rongga akan dilaksanakan pada 23-27 November 2023.

“Kalau untuk kali ini kita fokuskan dulu di jalan-jalan provinsi dan kabupaten. Nanti untuk jalan-jalan desa oleh panwas dan aparat kecamatan,”Lanjut Siska.

Selain menurunkan, pihaknya bersama Satpol PP telah melayangkan surat imbauan kepada parpol serta caleg untuk menaati ketentuan pemasangan APK, perda ketertiban umum di Bandung Barat, dan tahapan kampanye.

“Misalnya soal larangan memasang di pohon, jembatan, tiang listrik, sarana ibadah, dan pusat pendidikan,” Kata Siska.

Siska mengatakan, himbauan itu telah dilayangkan sejak 6 Oktober 2023 lalu, bahkan pasca-penetapan daftar calon tetap (DCT) pun sudah dikoordinasikan agar mereka tetap mentaati ketentuan dalam memasang alat peraga sosialisasi (APS) tersebut.

“Mereka juga wajib menurunkan sendiri ketika nantinya tahapan kampanye sudah berakhir,” Pungkasnya.

(D.YOYO)

YUTELNEWS.com | Sebanyak Ribuan pegawai kontrak di lingkungan Pemerintah Kota Langsa akan menerima Perpanjangan SK di Tahun 2024 mendatang.

Pj Wali Kota Langsa Syaridin S.Pd, M.Pd melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Langsa, Dewi Nursanti SH, M.H, memastikan tetap mempertahankan dan memperpanjangkan SK tenaga non PNS tersebut sampai tahun 2024 .

“Tenaga kontrak di lingkungan Pemko Langsa selama ini telah memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Publik.

Perpanjangan SK tenaga Kontrak pada Tahun 2024 akan dilanjutkan,jika mereka tidak melakukan Kesalahan yang Fatal.

“Mengingat kontribusi yang diberikan para pegawai kontrak, maka kita perpanjang hingga Desember 2024 sambil menunggu keputusan pemerintah Daerah.

“Kami berharap para tenaga Kontrak Pemko Langsa tetap dapat menunjukkan kinerja yang baik pada unit kerja pada instansi masing-masing,” ujarnya.

Kepastian ini disampaikan langsung oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Langsa, Dewi Nursanti, S.H, M.H, yang dikonfirmasi Awak media diruang kerjanya, Selasa (21/11/2023 ) sore.

Lanjutnya lagi, tenaga kontrak masih sangat dibutuhkan oleh Pemko Langsa,.

Meski begitu, evaluasi terhadap pegawai kontrak akan tetap dilakukan, Sebelum diperpanjang SK Kontrak Pada Tahun 2024.

“Evaluasi ini dilakukan Pada Dinas kantor dimana Tenaga Kontrak tersebut Masing-masing bekerja diwilayah Pemerintah Kota Langsa,” ujar Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Langsa, Dewi Nursanti S.H, M.H.

(Kaperwil Aceh – Said Yan Rizal)

YUTELNEWS.com | Meski sudah diperingati oleh Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Limapuluh Kota untuk menurunkan alat peraga sosialisasi atau APS ke setiap partai politik yang mengusung para calonnya, Namun ada beberapa baliho yang masih terpampang.

Sehingga, Bawaslu yang dipimpin oleh Ismet Aljannata harus turun untuk melakukan Pembersihan atau menurunkan Alat Peraga Sosialisasi (APS) Caleg DPRD Kabupaten, Provinsi serta DPR-RI. Penertiban dimulai disepanjang jalan Raya Negara Sumbar – Riau dan di yang dipasang di pohon- pohon Selasa, 21 November 2023.

Selain dari Bawaslu, juga mengikut sertakan tim gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP dan Dinas Perhubungan. Penertiban berawal dari Batas Kota Payakumbuh dan Kabupaten Limapuluh Kota di Simpang Warna-warni Tanjung Anau. Di lokasi itu Tim membongkar APS Caleg DPRD Kota Payakumbuh serta APS Caleg DPR-RI. APS Caleg DPR-RI yang dibongkar Tim yang dipimpin Komisioner BAWASLU, Ismet Aljannata itu karena dipaku di pohon.

Setelah penertiban di Kawasan Batas Kota, sejumlah anggota Tim berjalan kaki menuju Jembatan arah ke Kantor KPU, disepanjang jalan itu juga banyak dibongkar APS yang mengandung unsur Alat Peraga Kampanye (APK), diantaranya memuat tanda paku, ajakan memiliki dan lainnya. Tim juga menertibkan APS milik Caleg DPRD Kabupaten Limapuluh Kota yang dipasang di warung-warung.

”Iya, sebagai besar APS yang melanggar aturan ada yang telah dibuka/dibongkar ataupun ditutupi secara mandiri oleh CALEG, namun masih ada yang tertinggal, inilah yang kita tertibkan hari ini secara serentak,” sebut Ismet Aljannata disela-sela penertiban.

Ismet juga menyebutkan, pembersihan APS yang melanggar aturan tersebut akan diupayakan selesai secepatnya, namun jika tidak akan dilanjutkan hari berikutnya.

Sementara dari pantauan di lapangan terlihat banyak Alat Peraga Sosialisasi (APS) yang melanggar aturan milik Calon Anggota Legislatif (CALEG) yang ditempel dengan lakban ataupun kertas untuk menghindari penertiban atau pembongkaran yang dilakukan petugas/tim gabungan.

(MDS)

YUTELNEWS.com | Survei adalah instrumen pengetahuan dan teknologi penyerap aspirasi masyarakat yang sudah sejak lama dipraktikkan dalam negara demokratis, termasuk di Indonesia. Survei juga telah menghubungkan aspirasi publik yang tersumbat dengan para pengambil kebijakan negara, yang selama ini seringkali berjarak. Oleh karenanya survei adalah bentuk kebebasan berekspresi, berpendapat dan kebebasan akademik.

Hal ini dikatakan Ketua Badan Pengurus SETARA Institute, Ismail Hasani. Menurutnya, jika hasil survei menjadi kontroversi, maka bukan hasil survei yang dikritik. Kritik hanya pantas ditujukan pada metodologi survei termasuk soal etika. Baik etika pengambilan data, etika menjauhkan diri dari konflik kepentingan, termasuk etika publikasi, yang seringkali berhubungan erat dan menjadi bagian yang paling berbenturan dengan posisi lembaga survei.

“Hari-hari ini publik disuguhi hasil survei tentang elektabilitas capres dan cawapres yang semakin tidak masuk akal. Kita tidak pernah mengetahui posisi lembaga survei, apakah juga merangkap sebagai konsultan politik, juru kampanye yang berlindung di balik kebebasan akademik survei, atau agitator yang ditugasi untuk menggiring opini tentang hal-hal yang dikehendaki oleh pihak yang menugasi,” kata Ismail dalam keterangan tertulisnya, Senin 20 November 2023.

Dalam situasi yang demikian, lanjutnya, maka sangat disayangkan materi-materi yang seharusnya tidak dipromosikan karena bertentangan dengan Konstitusi RI, seperti survei jabatan tiga periode di tahun lalu, survei afirmasi atas politik dinasti yang merusak demokrasi, survei afirmasi putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 dan Putusan MKMK, dan lainnya.

“Di tengah keterbatasan pengetahuan publik atas term-term tersebut, pengambilan sampel secara acak, hanya akan menghasilkan afirmasi atas berbagai kehendak-kehendak inkonstitusional, niretika dan merusak demokrasi,” ujar Dosen Hukum Tata Negara UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu.

Kata dia, agitasi agenda satu putaran oleh kandidat Pilpres tentu sahih sebagai bagian dari injeksi energi bagi tim kampanye dan pendukung. Menurutnya, akan menjadi persoalan serius ketika agitasi itu didukung dengan survei dan publikasi survei, yang sebenarnya adalah mangkampanyekan pasangan capres dan cawapres tertentu.

Ismail menambahkan, ada dua tujuan tidak etis yang hendak dicapai dari agenda ini, yaitu (1) berharap bandwagon effect, agar pemilih mengikuti langkah mayoritas publik yang sudah menentukan pilihan dan (2) menyediakan justifikasi akademik-populis, atas kemungkinan tindakan tidak jujur dan segala cara memenangi kontestasi, yang bisa saja dilakukan oleh pihak-pihak tertentu pada semua kandidat.

Sejalan dengan sajian aneka survei, lanjutnya, kampanye pemilu damai dan teduh terus disuarakan tetapi dengan nada suara yang menakutkan.

“Ajakan damai menjadi isu demokrasi dan keadilan pemilu, karena mengkritik kandidat dianggap bikin gaduh, mendorong netralitas berpotensi berhadapan dengan hukum, mengoreksi dan menjadikan isu pelanggaran konstitusi dan politik dinasti dianggap bikin gaduh dan menebar hoax. Lalu situasi damai dan teduh itu ditujukan untuk apa?” ujar Ismail.

Berbagai keprihatinan ini, kata dia, menjadi kegelisahan publik dan terus akan mewarnai Pilpres dan Pemilu 2024. Keprihatinan ini, lanjutnya, kini bertransformasi menjadi ketakutan dan teror demokrasi yang mengancam kebebasan sipil.

Transformasi destruktif ini, menurutnya, akan semakin kencang karena posisi benturan kepentingan penguasa dengan kandidat tertentu, sehingga akan sulit menjadi wasit yang netral, sulit menjadi tuan rumah pertandingan yang ramah, meski berulang kali menjamu makan bersama.

Setara Institute, kata Ismail, sebagai salah satu lembaga yang juga sering melakukan survei, mengetuk hati para kolega untuk mengembalikan posisi survei sebagaimana tujuan asalnya. Bukan hanya standar etik yang dipedomani tetapi juga ada nilai kebajikan yang dipromosikan.

“Demi keadilan pemilu, Setara Institute juga mendorong netralitas genuine yang didukung oleh sistem, standar operasi, dan penyikapan atas dugaan pelanggaran alat-alat negara secara transparan dan berkeadilan. Langkah ini akan efektif hanya jika dimulai dari Presiden Jokowi,” jelasnya.

(Kaperwil Aceh – Said Yan Rizal)

YUTELNEWS.com | Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir Elfa Rinda SPd, dukung dan mendorong peran KNPI sebagai penggerak pembangunan di Bumi Negeri Seribu Kubah. Karena keberadaanya sangat dibutuhkan.

Elfa Rinda mengatakan, KNPI merupakan organisasi yang mewadahi pemuda yang harus menjadi motor penggerak, membangkitkan potensi pemuda di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.

“Tantangan generasi muda saat ini sangat berat dari ancaman narkoba, pergaulan bebas, hingga LGBT,” ucapnya Senin (20/11/2023).

Menurut Elfa Rinda, hal tersebut merupakan tanggung jawab bersama. Karena lanjutnya generasi muda merupakan estafet kepemimpinan ke depan.

“Peran KNPI sangat dibutuhkan untuk mewadahi para generasi muda untuk berkarya dan menjadi pendorong serta penggerak kemajuan Rokan Hilir kedepan,” harapnya.

(Infotorial DPRD Rohil/Kabiro Panca Sitepu)

YUTELNEWS.com | Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) periode 2023-2026 dibawah kepemimpinan Masrul Gusti secara resmi dilantik dan dikukuhkan. Pengukuhan digelar di Gedung Misran Rais, Bagansiapiapi, Senin (20/11/2023) malam.

Pengukuhan pengurus PWI Kabupaten Rohil itu secara langsung dilakukan Plt Ketua PWI Provinsi Riau Raja Isyam Azwar dan disaksikan Bupati Rohil yang diwakili Wakil Bupati H Sulaiman SS MH.

Turut hadir dalam pelantikan pengurus PWI Kabupaten Rohil itu diantaranya Sekda Rohil H Fauzi Efrizal, ketua DPRD Rohil Maston, Kapolres Rohil AKBP Andrian Pramudianto, Pasiter Kodim 0321 Rohil Kapten Sudarwanto, beberapa kepala OPD, Camat Bangko Aspri Mulya, pengurus PWI Pusat Zulmansyah, pengurus PWI Kabupaten/kota, beberapa OKP, Ormas serta berbagai unsur lainnya.

Dalam sambutannya, Ketua PWI Rohil yang baru dilantik Masrul Gusti menyampaikan ucapan terimakasih atas amanah yang diberikan kepada dirinya sebagai ketua PWI Kabupaten Rohil periode 2023-2026.

“Saya mengajak semua rekan-rekan PWI Rohil agar bersama-sama saling bahu membahu, bergandeng tangan menjalankan organisasi PWI yang kita cintai ini, ” katanya.

Masrul menyebutkan, komitmen, konsekuen dan konsisten yang di dukung oleh komunikasi yang efektif merupakan kata kunci untuk kesuksesan bersama. Dimana lanjutnya, PWI merupakan organisasi profesi Wartawan yang senantiasa mengedepankan aspek kehormatan, etika diatas segala-galanya agar organisasi berjalan sesuai pada rellnya.

Masrul Gusti juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada pengurus PWI Riau dan pusat yang telah hadir dan menyampaikan apresiasi dan ucapan terimakasih kepada Pemda Rohil beserta seluruh jajaran yang telah banyak membantu PWI Kabupaten Rohil.

“Semoga PWI hadir sebagai mitra pemerintah daerah dalam hal penyajian berita dan informasi khususnya di Kabupaten Rohil,” terangnya.

Dalam kesempatan itu, Ketua PWI juga meminta tunjuk ajar, saran maupun masukan dari Bupati Rohil, Forkopimda, PWI Riau serta para senior agar dapat menjalankan organisasi PWI lebih baik kedepannya.

Plt Ketua PWI Riau Raja Isyam Azwar dalam sambutannya mengingatkan seluruh jajaran PWI Rohil agar bersama menjaga kekompakam dan menjaga marwah. “PWI ini merupakan persatuan Wartawan. Maka, dahulukan persatuan nya, jika ada perbedaan, jadikan itu untuk memperkuat persatuan,” pesannya.

PWI terangnya, merupakan organisasi profesi yang di dalamnya berkumpul para wartawan, PWI bukan perkumpulan pemilik media maupun perusahaan Pers.

“Wartawan PWI diwajibkan profesional dan berintegritas. PWI mendorong agar terus meningkatkan kualitas dan integritas para wartawan yang bergabung di dalamnya. Kita berharap dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan uji kompetensi bagi wartawan di daerah,” katanya.

Kepada ketua yang baru dilantik, Raja Isyam berpesan agar menjaga amanah yang telah diberikan dan menjalankan organisasi dengan sebaik-baiknya.

“Jaga integritas dan kompetensi dalam mengemban dan menjalankan tugas,” tegasnya.

Sementara itu Ketua bidang organisasi PWI Pusat Zulmansyah Sekedang dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat kepada pengurus PWI Kabupaten Rohil yang telah dilantik dan menyampaikan ucapan terimakasih kepada pengurus PWI sebelumnya yang telah mengabdikan diri.

“Selamat bertugas, tugas utama kedepan adalah turut andil dalam menciptakan Pemilu yang aman dan damai,” sebutnya.

Ditempat yang sama, Bupati Rohil yang diwakili Wabup H Sulaiman dalam sambutannya turut menyampaikan ucapan selamat atas dilantiknya pengurus PWI Kabupaten Rohil periode 2023-2026.

“Atas nama Pemerintah Daerah kami menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan pengurus PWI Kabupaten Rohil. Semoga kedepannya lebah jaya dan sukses,” ucapnya.

Wabup menerangkan, bahwa perkembangan Jurnalis di Indonesia begitu cepat. Dari media cetak ke media online. Sebagai wartawan katanya, tentunya harus terus mengejar dan berpacu dengan perkembangan yang terjadi.

“Terus tingkatkan kemampuan, pada dasarnya perlombaan dari masa ke masa semakin cepat. Maka perlu terus belajar,” pesannya.

Wabup juga mengaku peran media sangat besar dalam perkembangan suatu Daerah salah satunya Kabupaten Rohil. Berbagai kritik dan saran yang disampaikan media tentunya dapat bertujuan untuk pembangunan.

“Sekali lagi kami sampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh insan pers yang ada khususnya di Kabupaten Rohil yang telah menyebarkan informasi tentang Kabupaten Rohil sehingga dapat diketahui masyarakat luar. Mari bersama-sama kita membangun daerah yang kita cintai ini,” pungkasnya.

(Kabiro Panca Sitepu)

YUTELNEWS.com | Bati Komsos Koramil 0825/01 Banyuwangi Serma Dani Rusmana melaksanakan upacara bendera sekaligus bertindak sebagai pembina upacara di SMK Gajah Mada Banyuwangi, Senin, 20/11/2023.

Dalam kesempatan tersebut Serma Dani Rusmana Bati Komsos Koramil 0825/01 Banyuwangi menjelaskan tujuan kami menjadi pembina upacara di sekolah-sekolah untuk menanamkan rasa cinta tanah air kepada siswa sejak dini.

Menurutnya, di era modernisasi sekarang ini perlunya penanaman cinta tanah air dari usia dini agar para siswa punya jiwa bela negara.

“Zaman serba modern seperti saat ini, ada kecenderungan para remaja terjerumus dalam hal negatif, seperti larut dalam bermain game online, (gadget) hingga lupa waktu belajar bahkan membantu orang tua,”tuturnya.

Penanaman karakter, bela negara, cinta tanah air dan kedisiplinan di usia remaja sangat berperan bahkan menjadi modal mereka dalam menghadapi tantangan globalisasi kedepannya.”Kegiatan kami dari Koramil 0825/01 Banyuwangi menjadi pembina upacara bendera setiap Senin rutin kita gelar di sekolah-sekolah, baik untuk SD, SMP maupun SMA sederajat,”imbuhnya.

Pada kegiatan upacara bendera di SMK Gajah Mada Banyuwangi selain dihadiri oleh para siswa/siswi juga dihadiri oleh kepala sekolah dan dewan guru.

(Slamet)