Medan – yutelnews.com ||
Dewan pimpinan pusat gerakan masyarakat anti Korupsi (dpp gemak) secara tegas mendesak polda sumatera utara dan mabes polri untuk segera mencopot Kapolres belawan terkait maraknya praktik perjudian jenis tembak ikan yang hingga kini masih bebas beroperasi.
Dpp gemak menyampaikan bahwa pihaknya telah berulang kali menghubungi dan menyampaikan laporan kepada polres belawan mengenai aktivitas perjudian yang meresahkan masyarakat. Namun, hingga saat ini tidak ada tanggapan maupun tindakan nyata dari pihak kepolisian.
“Ini bukan lagi soal lambatnya penanganan, ini sudah masuk kategori pembiaran. Ketika laporan tidak direspon dan praktik ilegal terus berjalan, publik berhak mempertanyakan ada apa di balik semua ini,” tegas pernyataan dpp gemak
Berdasarkan temuan di lapangan, aktivitas perjudian tersebut masih berlangsung di sejumlah titik di wilayah Belawan dan medan utara tanpa hambatan,kondisi ini dinilai mencederai wibawa hukum dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
Dpp gemak menilai bahwa kapolres belawan telah gagal menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum di wilayahnya. Oleh karena itu, pencopotan dinilai sebagai langkah yang tepat untuk memulihkan kepercayaan publik.
Sebagai bentuk keseriusan, dpp gemak menyatakan akan segera menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di polres belawan serta membawa tuntutan langsung ke polda sumatera utara dan mabes polri.
Adapun tuntutan utama dpp gemak adalah:
Mendesak polda sumut dan mabes polri segera mencopot kapolres belawan
Menuntut penindakan tegas dan penangkapan terhadap seluruh bandar judi
Meminta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja aparat di wilayah tersebut
“aksi ini adalah bentuk peringatan keras,jika aparat di daerah tidak mampu bertindak, maka kami akan membawa persoalan ini ke tingkat yang lebih tinggi hingga ada tindakan nyata,” lanjut pernyataan tersebut.
Dpp gemak menegaskan bahwa gerakan ini akan terus berlanjut sampai praktik perjudian benar-benar diberantas dan ada pertanggungjawaban dari pihak terkait.
“Hukum tidak boleh kalah oleh praktik ilegal, jika dibiarkan, maka ini menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia,” tutup dpp gemak.
(Red rizal hsb)
