Gubernur Sumatera Utara dan BNNP Sumut Sepakat Perkuat Kolaborasi Pemberantasan Narkoba
Medan – Upaya penanggulangan peredaran gelap narkotika di Sumatera Utara (Sumut) menjadi prioritas utama. Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, secara tegas mengajak Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumut untuk meningkatkan sinergi dan melakukan intervensi yang lebih terfokus. Komitmen ini diperkuat dengan pernyataan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut yang siap memberikan dukungan penuh dari sisi anggaran demi penanganan narkoba yang serius dan tuntas.
Ajakan kolaborasi ini disampaikan langsung oleh Bobby Nasution saat menerima kunjungan audiensi dari Kepala BNNP Sumut, Brigjen Pol Tatar Nugroho, beserta jajarannya di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30 Medan, pada Selasa (2/6/2026). Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan strategi dalam memerangi ancaman narkoba yang semakin mengkhawatirkan.
“Pada pertemuan ini, saya ingin adanya kolaborasi kuat dalam penuntasan narkoba. Saya minta kita lakukan intervensi secara terpusat, khususnya difokuskan pada beberapa daerah yang menjadi titik masuk utama dan pusat peredaran narkoba,” ujar Bobby Nasution, menekankan perlunya pendekatan yang lebih strategis dan terarah.
Kekhawatiran Terhadap Generasi Muda dan Langkah Konkret Pemprov Sumut
Bobby Nasution mengungkapkan keprihatinannya yang mendalam terhadap masa depan generasi muda di Sumatera Utara. Ia menyoroti betapa mudahnya akses terhadap narkoba saat ini, yang semakin terjangkau harganya dan secara mengkhawatirkan telah menyasar kalangan usia muda. Fenomena ini memerlukan respons yang cepat dan efektif dari berbagai pihak.
Untuk mengantisipasi dan menekan dampak negatif tersebut, Pemprov Sumut berencana untuk mengambil langkah-langkah konkret. Salah satu fokus utamanya adalah memperbanyak kegiatan kemasyarakatan yang bersifat positif di daerah-daerah yang dinilai rawan terhadap peredaran narkoba. Selain itu, program-program edukasi akan diperkuat secara signifikan. Dorongan akan diberikan agar setiap kegiatan pemerintahan maupun kemasyarakatan secara konsisten menyisipkan pesan-pesan mengenai bahaya narkoba.
Meskipun demikian, Bobby mengakui bahwa masih terdapat kendala yang perlu diatasi di tingkat provinsi, terutama terkait dengan keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus dalam menangani peredaran narkoba secara masif dan komprehensif. Ketersediaan tenaga ahli yang terlatih menjadi salah satu kunci keberhasilan program pemberantasan narkoba.
Dukungan Anggaran dan Program Konkret dari BNNP Sumut
Menanggapi isu keterbatasan anggaran yang dihadapi oleh BNNP Sumut, Bobby Nasution menegaskan kembali komitmen kuat Pemprov Sumut untuk memberikan bantuan. Ia meminta BNNP Sumut untuk menyajikan program-program konkret yang membutuhkan dukungan, baik dari segi operasional maupun sumber daya.
“Kita minta program konkret dari BNNP. Mengenai anggaran, Pemprov Sumut akan berupaya membantu. Kita harus serius agar Sumut benar-benar terbebas dari narkoba,” tegasnya, menunjukkan keseriusan pemerintah provinsi dalam mendukung upaya pemberantasan narkoba. Kolaborasi ini diharapkan dapat menghasilkan strategi yang efektif dan terukur.
Sumatera Utara Peringkat Pertama Pengguna Narkoba Nasional: Tantangan dan Upaya
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BNNP Sumut, Brigjen Pol Tatar Nugroho, memaparkan data yang cukup mengkhawatirkan. Ia mengungkapkan bahwa Sumatera Utara saat ini masih menduduki peringkat pertama secara nasional dalam hal jumlah pengguna narkoba.
“Dari sekitar 15 juta total penduduk Sumut, terdapat 10 persen yang menjadi pengguna narkoba. Tingkat penyebarannya pun belakangan ini sudah merambah hingga ke desa-desa,” ungkap Tatar, menggambarkan skala masalah yang dihadapi. Data ini menjadi gambaran betapa mendesaknya upaya penanggulangan.
Ia menjelaskan lebih lanjut bahwa tingginya angka penyalahgunaan narkoba di Sumatera Utara dipengaruhi oleh beberapa faktor krusial. Salah satunya adalah kondisi geografis Sumatera Utara yang strategis, menjadikannya jalur utama masuknya peredaran narkoba dari berbagai arah. Wilayah Sumut yang diapit oleh sejumlah titik rawan di bagian selatan juga menjadi pintu masuk potensial bagi aktivitas penyelundupan.
Menurut Tatar, pada tahun 2025, tren penyalahgunaan narkoba didominasi oleh kelompok usia produktif, yaitu antara 15 hingga 45 tahun. Namun, indikasi terbaru menunjukkan bahwa tren ini kini mulai merambah ke kalangan anak-anak usia sekolah, sebuah perkembangan yang sangat mengkhawatirkan.
Meskipun menghadapi keterbatasan anggaran yang signifikan, BNNP Sumut tetap berupaya keras untuk menekan peredaran narkoba. Fokus utama saat ini adalah pengawasan di pintu-pintu masuk utama wilayah Sumatera Utara dan wilayah pedesaan yang rentan. Upaya ini, menurut Tatar, mulai menunjukkan hasil positif dengan adanya penurunan angka peredaran di beberapa wilayah yang menjadi target operasi.
“Kami sangat mengapresiasi sambutan Bapak Gubernur. Kami berharap momentum audiensi ini dapat memperkuat kolaborasi nyata dengan Pemprov Sumut guna menyelamatkan generasi bangsa,” ujar Tatar Nugroho, menutup paparannya dengan harapan akan sinergi yang lebih kuat dan berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah provinsi dan BNNP Sumut menjadi kunci utama dalam mewujudkan Sumatera Utara yang bersih dari narkoba.
