Berita

SulSel — YUTELNEWS.com —Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Percepatan Investasi Untuk Pertumbuhan Ekonomi Tinggi di Sulawesi Selatan” di Hyatt Place Makassar, Senin (11/11/2024).

Ada 3 narasumber dalam FGD ini, Prof Aminuddin Ilmar, Prof Marzuki DEA dan Dr R. Hendrian. Adapun moderator, Asisten Perdata dan Tata Usaha Kejati Sulsel, Feri Tas.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Agus Salim mengatakan investasi merupakan salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Hanya saja, sejumlah masalah menjadi penghambat investasi di Indonesia, khususnya di Sulsel.

“Kalau mau pertumbuhan ekonomi 8 persen, percepatan investasi harus dilakukan. Kita bisa membentuk satgas (Satuan Tugas) Percepatan Investasi di wilayah Sulsel sebagai one stop solution percepatan investasi daerah,” kata Agus Salim.

Satgas Percepatan Investasi di tingkat pemerintah pusat diketahui telah terbentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2021. Diketuai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Wakil Ketua I Wakil Jaksa Agung dan Wakil Ketua II Wakil Kepala Kepolisian RI.

Agus Salim menyebut pembentukan Satgas Percepatan Investasi di Sulsel bisa menjadi percontohan bagi provinsi lainnya. Satgas ini bisa menjadi solusi dari segala macam hambatan dan persoalan dari masalah investasi di Sulsel.

“Ini akan menabrak semua  masalah investasi. Di kejaksaan ada dua bidang, bidang Datun (Perdata dan Tata Usaha Negara) dan Intelijen. Di Datun bisa memberikan pendampingan hukum dan di Intelijen untuk pendampingan AGHT (Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan),” sebut Agus Salim.

Salah satu masalah investasi yang paling disorot, kata Agus Salim adalah penyediaan lahan. Untuk itu, dalam FGD dilakukan penandatanganan kerjasama (MoU) antara Kejati Sulsel, Pemprov Sulsel dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sulsel tentang Satuan Tugas Percepatan Investasi Provinsi Sulawesi Selatan.

“Kenapa menggandeng BPN? Karena satu evaluasi adalah tumpang tindih lahan yang jadi masalah. Sering kita dengar ada namanya surat keterangan tanah, setelah saya evaluasi sebaiknya dihapus saja kewenangan kepala desa itu,” jelas Agus Salim.

Agus Salim mengungkapkan, salah satu poin arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Rakornas beberapa waktu lalu adalah percepatan investasi. Terutama untuk mendukung ketahanan pangan dan swasembada pangan.Terlebih Sulsel yang jadi penyangga pangan dari Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur.

Penjabat Gubernur Sulsel, Prof Zudan Arif Fakrulloh menyambut baik gagasan dari Kejati Sulsel, Agus Salim. Menurutnya, percepatan investasi akan mendorong Indonesia jadi negara maju  dan keluar dari kategori negara berpenghasilan menengah.

Pembangunan di Indonesia, kata Prof Zudan tak boleh hanya tergantung pada APBN dan APBN.  “Kita harus mengundang investor. Saya berterima kasih sekali atas apa yang digagas Pak Kajati Sulsel. Ini akan menghadirkan policy (kebijakan) yang penting bagi Indonesia bukan hanya Sulsel,” kata Prof Zudan yang memberikan sambutan secara virtual.

Prof Zudan menyebut percepatan investasi bisa dilakukan dengan dukungan semua pihak, Terutama menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan di daerah yang bisa menjadi jaminan bagi investor.

Sektor usaha investasi juga tidak boleh hanya bertumpuk pada sektor tambang. Di Sulsel, menurutnya harus mengembangkan sektor andalan, pertanian dan perkebunan.

“Ini sesuai arahan Bapak Presiden. Ada 3 investasi yang harus dipercepat pertama kemandirian pangan. Kedua kemandirian air dan ketiga sektor energi,” tutup Prof Zudan.

(Abu Algifari)

Kota Langsa — YUTELNEWS.com — Penjabat (Pj) Walikota Langsa Dr. Syaridin menjadi pemimpin upacara dalam memperingati Hari Pahlawan Nasional ke-65, Senin (11/11/2024).

Pemerintah Kota Langsa menggelar Upacara Bendera memperingati Hari Pahlawan Nasional dengan mengangkat tema “Teladani Pahlawanmu, Cintai Negerimu”, di Halaman Pendopo Walikota Langsa.

Bertindak sebagai Komandan Upacara Roli Bagus Sentana, Upacara Bendera berlangsung khidmat dan turut diikuti oleh Pj Sekda, Sub DenPom IM/1-2 Langsa, Kapolres Langsa, Kasdim 0104 Aceh Timur, Ketua Pengadilan Negeri, Perwakilan Kejaksaan, Rektor, Ketua MAA, MPD, MPU, Baitul Mal, Asisten, Pimpinan OPD, Instansi Vertikal, Veteran, Gerakan Pramuka, dan para tamu undangan lainnya.

Pj Walikota Langsa Dr. Syaridin dalam amanatnya menyampaikan sambutan Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf mengatakan, kita patut bersyukur karena di Bumi Nusantara ini banyak dilahirkan sosok para pahlawan, mujahid pemberani dengan segala pengorbanannya berhasil membentuk NKRI.

“Mereka adalah para patriot bangsa yang telah mengorbankan jiwa dan raganya. untuk mencapai Indonesia merdeka, dan kini mewariskannya kepada kita semua untuk diteruskan demi mencapai cita-cita Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur,” ucapnya.

Dijelaskan, tema peringatan hari Pahlawan Tahun 2024 adalah, “Teladani Pahlawanmu, Cintai Negerimu”.Tema ini mengandung makna yang dalam.”Teladani Pahlawanmu”, berarti bahwa semua olah pikiran dan perbuatan harus senantiasa diilhami oleh semangat kepahlawanan.

Adapun “Cintai Negerimu” mengandung makna bahwa apapun bentuk pengabdian kita harus memberikan sumbangsih yang berarti bagi kemajuan bangsa Indonesia. Terlebih dalam situasi global yang sukar diprediksi ini maka mencintai negeri adalah juga dengan memperkuat jalinan kesetiakawanan sosial, memperkuat persatuan dan solidaritas sosial, menghidupkan kembali nilai sosial persaudaraan sesama anak bangsa.

“Proses perjuangan membangun bangsa senantiasa berbeda bentuknya dari tahun ke tahun, hal ini terkait dengan perubahan lingkungan strategis bangsa Indonesia. Pada setiap masa akan berbeda tantangannya, peluangnya, kekuatannya dan keterbatasannya,” jelasnya.

Ketika dahulu implementasi kepahlawanan adalah dengan semangat mendobrak, menjebol dan meruntuhkan bangunan struktur kolonialisme penjajah, maka saat ini implementasinya adalah meruntuhkan kultur dan struktur kemiskinan dan kebodohan yang menjadi akar masalah sosial di Indonesia.

Oleh karenanya semangat kepahlawanan harus menjalar pada semangat membangun menciptakan kemakmuran masyarakat, mewujudkan perlindungan sosial sepanjang hayat, mewujudkan kesejahteraan sosial yang inklusif untuk rakyat dimanapun berada, terang Menteri Sosial dalam amanatnya.

“Kemajuan sebuah bangsa bukan saja diukur dari kemampuannya mengejar pertumbuhan ekonomi, namun kemajuan sebuah bangsa juga diukur dari kemampuannya mengelola permasalahan sosial,” paparnya.

Meski tugas para pahlawan terdahulu telah selesai dan berhasil mewujudkan NKRI, maka berikutnya kita berharap muncul sosok pahlawan yang memberikan pencerahan, memberikan harapan dan melakukan tindakan terhormat membawa bangsa Indonesia mencapai kemajuan di berbagai bidang kehidupan, itu semua dapat dilakukan oleh siapapun.

“Pada setiap momen Peringatan Hari Pahlawan ini yang diperingati disetiap tahunnya diharapkan muncul semangat baru, muncul sosok warga negara Indonesia yang berhasil mengeluarkan inovasi baru untuk mengimplementasikan nilai kepahlawanan sesuai dengan tantangannya saat ini,” tutup Dr. Syaridin mengakhiri sambutan Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf.

(Said Yan Rizal)

Pelalawan-Riau —YUTELNEWS.COM — Nasarudin, S.H., M.H lahir di Sorek 12 Juli 1982. Putra dari pasangan pak Sumah dan ibu Zainun. Di usianya yang sangat muda 32 tahun, ia sudah dilantik menjadi ketua DPRD Kabupaten pelalawan.

Nasarudin adalah sosok politisi muda yang dikenal dekat dengan masyarakat baik tua maupun muda. Sejak 12 tahun lalu politisi Golkar ini memang fenomenal dan memiliki pengalaman kepemimpinan tingkat nasional yang patut menjadi kebanggaan masyarakat Pelalawan.

Betapa tidak, selain sebagai Wakil Bupati Pelalawan dan ketua KNPI provinsi Riau, ia adalah Ketua Umum Jaringan Nasional For Gibran yang memiliki kepengurusan di hampir semua provinsi di Indonesia. Ini bukan kali pertama kepemimpinannya di tingkat nasional, sebelumnya saat menjadi mahasiswa ia juga Ketua Mahasiswa Pelalawan se-Indonesia, Ketua Harian Asosiasi DPRD se-Indonesia dan saat ini juga masih sebagai Wakil Sekjen Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI). Sekali lagi inilah yang membuat ia menjadi sosok kebanggaan masyarakat Pelalawan.

Nasarudin bukan dilahirkan dari keluarga mampu, kiranya itu juga yang kemudian membentuk sifat yang pantang menyerah dan meyakini dengan kuat bahwa dengan menjadi politisi ia akan mampu mengangkat derajat Pelalawan. Suami prima Merdekawati ini menempuh pendidikan SDN 005 Rawangsari dan SMPN 1 Pangkalan Lesung kemudian memberanikan diri merantau ke Pekanbaru bersekolah di SMU 5. Tidak sampai di situ ia kemudian memberanikan diri merantau ke Yogyakarta untuk berjuang menjadi sarjana seperti kebanyakan orang-orang.

Dukungan finansial yang terbatas dari keluarga membuat dia hidup sederhana tinggal di Pondok Pesantren Muhammadiyah At-Taqwa dan sempat menjadi penjual koran demi meraih gelap sarjana. Latar belakang ekonomi keluarganya tidak menjadikan ia minder. Kiranya kapasitas kepemimpinannya sudah terlihat sejak ia di Sekolah Menengah Atas. Nasarudin adalah politisi intelektual yang lahir dari rahim HMI, sebuah organisasi mahasiswa Islam terbesar di Indonesia.

Ayah dua putri yang saat ini menempuh jenjang pendidikan Dokter Ilmu Hukum ini bertekad maju sebagai calon Bupati Pelalawan karena menurutnya Pelalawan butuh percepatan dan pemerataan pembangunan agar Pelalawan lebih baik kedepannya. Itulah alasannya mengapa ia lebih memilih menjadi calon bupati di Pelalawan ini. Gagasan-gagasan cemerlangnya ia tuangkan dalam visi Pelalawan Sejahtera setelah sebelumnya ialah yang menelurkan visi Pelalawan Maju setahun sebelum deklarasinya maju sebagai Wakil Bupati Pelalawan periode lalu.

Kiprahnya sebagai ketua umum salah satu organ pemenangan Prabowo Gibran menghantarkan ia memiliki kedekatan dengan sebagian besar menteri era Prabowo saat ini yang membuat Nasarudin optimis akan melakukan percepatan pembangunan dan mengangkat derajat masyarakat Kabupaten Pelalawan.

(Junius Zalukhu)
(Sumber: Tim Pemenangan Nazarudin, SH.MH)

Cibadak — YUTELNEWS.COM —Pemerintah Desa Batununggal, bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Batununggal kembali menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) untuk periode bulan November 2024.jum’at (8/11/2024).

Kepala Desa Batununggal Mulyadi dalam sambutanya menyampaikan agar dana BLT yang di terima dapat di manfaatkan sebaik mungkin untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari hari.

BLT-DD adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai sebesar Rp300.000 /bulan yang bersumber dari dana desa bulan November 2024 kepada keluarga penerima manfaat dan untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

BLT-DD ini diputuskan melalui musyawarah desa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan BLT-DD ini dialokasikan maksimal 25% (persen) dari total pagu dana.

(Reporter : Mirna)

Payakumbuh – YUTELNEWS.COM —Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Payakumbuh, Hurisna Jamhur, menyatakan kesiapan DPRD untuk membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 yang baru saja disampaikan oleh Pemko Payakumbuh.

Rancangan APBD ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Hurisna menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan DPRD dalam mewujudkan program-program yang telah direncanakan.

“DPRD siap untuk memberikan masukan terhadap Rancangan APBD ini agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kami berharap Rancangan ini dapat segera disahkan sehingga program-program pembangunan yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik,” kata Wakil Ketua DPRD Hurisna Jamhur di Gedung DPRD Payakumbuh, Senin (21/10/2024).

Ia juga menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan anggaran. “Kami mengajak masyarakat untuk aktif berpartisipasi memberikan masukan dan saran terkait Rancangan APBD ini. Pendapat dari masyarakat sangat berharga agar anggaran yang disusun benar-benar mencerminkan kebutuhan mereka,” tambah Hurisna.

Lebih lanjut, Hurisna mengingatkan bahwa penggunaan anggaran harus transparan dan akuntabel. “Kami akan mengawasi penggunaan anggaran ini dengan ketat untuk memastikan bahwa setiap rupiah digunakan untuk kepentingan masyarakat. Kami berharap pemerintah daerah dapat memberikan laporan berkala mengenai realisasi APBD agar DPRD dan masyarakat dapat memantau perkembangannya,” ungkapnya.

Dalam sidang paripurna yang berlangsung, Wali Kota Payakumbuh, yang diwakili Sekda Rida Ananda, menjelaskan bahwa prioritas pembangunan untuk tahun 2025 meliputi peningkatan sumber daya manusia, pengembangan infrastruktur, penguatan ekonomi daerah, serta tata kelola pemerintahan yang baik.

“Rancangan APBD ini merupakan langkah strategis untuk mendukung program-program yang akan memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Dengan fokus pada pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, kami berharap dapat menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera,” ungkap Rida.

Dalam Rancangan APBD tersebut, total pendapatan daerah diperkirakan mencapai Rp.628,74 milyar, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.147,64 milyar dan Pendapatan Transfer sebesar Rp.481,09 milyar.

Sementara itu, total belanja daerah dianggarkan sebesar Rp.694,19 milyar, dengan alokasi untuk belanja operasi mencapai Rp.637,34 milyar, belanja modal sebesar Rp.54,44 milyar dan belanja tidak terduga Rp.2,4 milyar.

Rincian belanja operasi meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta bantuan sosial, sementara belanja modal akan digunakan untuk pengadaan infrastruktur dan peralatan.

“Dengan APBD ini, kami berkomitmen untuk memaksimalkan setiap rupiah anggaran demi kesejahteraan masyarakat. Kami berharap dukungan dari DPRD untuk mengesahkan Rancangan APBD ini agar segera dapat direalisasikan,”ujar Rida.

Rancangan APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2025 ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kota Payakumbuh.

Rapat Paripurna itu juga dihadiri Wakil Ketua DPRD Erlindawati, Anggota DPRD lainnya, Pj. Wali Kota Payakumbuh yang diwakili Sekda Rida Ananda, Sekretaris DPRD Kota Payakumbuh, OPD se Kota Payakumbuh serta undangan lainnya.

(Mamad)

Payakumbuh – YUTELNEWS.COM — Tujuh Fraksi di DPRD Kota Payakumbuh menyampaikan pandangan umum atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh tahun anggaran 2025 di ruang sidang DPRD Kota Payakumbuh, Senin (28/10/2024).

Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Payakumbuh, Hurisna Jamhur, didampingi Erlindawati an dihadiri Anggota DPRD lainnya, Pj. Wali Kota Payakumbuh, Asisten, Kepala OPD serta tamu undangan lainnya.

Sejumlah fraksi menyampaikan pandangan umum, usulan, dan kritik terkait penyusunan anggaran yang mengacu pada prioritas pembangunan daerah tersebut.

Fraksi Golkar mendukung tema RAPBD 2025, “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan,” dan menekankan dukungan terhadap UMKM serta peningkatan infrastruktur kebudayaan. Golkar juga meminta perhatian pemerintah dalam mengatasi masalah sampah dan pengawasan jam operasional kafe.

Fraksi NasDem mengapresiasi kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 17,5% menjadi Rp147,6 miliar dan meminta penjelasan mengenai defisit anggaran yang mencapai Rp65,4 miliar. Selain itu, Fraksi NasDem juga menekankan pentingnya pengembangan SDM dan penanganan masalah sosial seperti narkoba.

Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya memberikan apresiasi terhadap Pemko Payakumbuh atas penyusunan RAPBD yang mengacu pada aturan nasional dan menyoroti lima fokus utama, yakni peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) berakhlak mulia, penguatan ekonomi berbasis inovasi, tata kelola pemerintahan yang akuntabel, pembangunan infrastruktur ramah lingkungan, serta penguatan kehidupan sosial berbasis nilai adat dan agama.

Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya juga mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp63 miliar untuk program penanggulangan kemiskinan ekstrem dan stunting, fasilitas kesehatan, serta dukungan bagi sektor pertanian dan UMKM.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengawali pandangan dengan tema “Maju Bersama Indonesia Raya” dan mencatat proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp628,74 miliar, serta total belanja sebesar Rp694,19 miliar. PKS menyampaikan berbagai rekomendasi terkait pengembangan SDM, solusi pengelolaan sampah, dan penanganan kemiskinan.

Fraksi Partai Demokrat menekankan disiplin dalam pengelolaan anggaran dan alokasi dana untuk pengelolaan persampahan, sedangkan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menyoroti pentingnya sinergi antara kebijakan daerah dan pusat, serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.

Sementara itu, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengingatkan agar belanja hibah harus proporsional dan memperhatikan aspirasi masyarakat. Mereka juga menekankan pentingnya perencanaan yang matang dalam penanganan masalah persampahan dan peningkatan SDM.

Dalam menanggapi berbagai masukan tersebut, Hurisna Jamhur menyatakan, “Kami mengapresiasi semua fraksi yang telah memberikan pandangan dan usulan konstruktif. Harapan kami, semua masukan ini dapat dipertimbangkan secara serius oleh Pemko dalam penyusunan RAPBD 2025. Kami ingin agar anggaran yang disusun benar-benar berdampak positif bagi masyarakat, mengatasi masalah yang ada, dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan,” katanya.

Dengan banyaknya usulan dan kritik yang disampaikan, rapat ini diharapkan dapat menghasilkan pembahasan yang konstruktif untuk RAPBD 2025.

“Selanjutnya DPRD Kota Payakumbuh akan mendengarkan jawaban Wali Kota Payakumbuh atas pandangan umum fraksi ini pada 30 Oktober mendatang,” pungkasnya.

(Mamad)

Payakumbuh – YUTELNEWS.COM — Dalam rapat paripurna yang digelar pada Rabu (30/10/2024), Wakil Ketua DPRD Kota Payakumbuh Hurisna Jamhur, yang memimpin sidang mendengarkan jawaban Pj. Wali Kota Payakumbuh atas pandangan umum fraksi-fraksi mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025.

DPRD Kota Payakumbuh menyambut positif komitmen pemerintah daerah dalam menyusun anggaran yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hurisna Jamhur menyatakan, “Kami mendengarkan dengan seksama jawaban Wali Kota terkait berbagai masukan yang disampaikan fraksi-fraksi. DPRD akan terus berkolaborasi dengan eksekutif untuk memastikan setiap program dapat terimplementasi dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur yang diusulkan, seperti jalan dan pengairan, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Hurisna menambahkan, “Kami sangat menghargai langkah efisiensi anggaran yang direncanakan. Ini menunjukkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk mengelola keuangan daerah secara bijak dan bertanggung jawab. Kami akan terus mengawasi pelaksanaannya agar tujuan ini tercapai,” ujarnya.

Sementara itu, Pj. Wali Kota Suprayitno dalam tanggapannya menyampaikan, “RAPBD 2025 disusun dengan fokus pada program prioritas daerah, seperti penanggulangan kemiskinan dan penurunan angka stunting,” katanya.

Ia menegaskan bahwa proses verifikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) akan terus dilakukan untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran.

Suprayitno juga menggarisbawahi bahwa hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) akan menjadi acuan utama dalam prioritas pembangunan infrastruktur.

“Usulan masyarakat difokuskan pada pembangunan jalan lingkungan, pengairan pertanian, revitalisasi pasar, dan penyelesaian masalah sampah,” jelasnya.

Terkait Pilkada serentak 2024, Suprayitno berharap partisipasi masyarakat dapat meningkat, dan menekankan bahwa pemerintah kota telah mempersiapkan langkah-langkah strategis untuk mendukung proses tersebut.

Dalam bidang pendidikan, Suprayitno menekankan pentingnya penerapan kurikulum berbasis budaya lokal “Budaya Alam Minangkabau” di sekolah-sekolah. Selain itu, Ia juga berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas Instalasi Gawat Darurat (IGD) di RSUD dr. Adnaan WD.

Dengan semangat kolaborasi antara DPRD dan pemerintah, Hurisna Jamhur menyatakan harapannya, “Kami berharap semua program yang telah disampaikan dapat direalisasikan dengan baik. Komitmen Wali Kota dalam mengatasi kemiskinan dan stunting sangat kami apresiasi. Dengan kerja sama yang solid, kami yakin dapat membawa perubahan positif bagi masyarakat,” tambahnya lagi.

Dengan sikap proaktif dan sinergi yang kuat, DPRD Kota Payakumbuh berkomitmen untuk mendukung pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program strategis dalam RAPBD 2025.

( Mamad)