Berita

DESA BATUNUNGGAL, YUTELNEWS.COM —Pada hari  jum’at dengan kegiatan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ( BLT DD ) tahun 2024, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Langsung penyaluran beras bulog,diputuskan melalui Musyawarah Desa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, Jum,at. (13/12/2024).

Pemerintah Desa Batununggal melakukan kegiatan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Bulan Desember Tahun 2024 dan sekaligus pembagian beras bulog.

Kegiatan ini dilaksakan di Aula Kantor Desa Batununggal yang dimulai pukul 09’00 WIB sampai pukul 11’00 Wib. BLT DD bulan Desember Tahun 2024 telah disalurkan oleh Pemerintah Desa batununggal kepada 34 KPM (Keluarga Penerima Manfaat), menerima bantuan masing -masing Rp300.000 dan penyaluran beras bulog  634 KPM.

Proses penyaluran BLT DD dan penyaluran Beras bulog berlangsung dengan tertib dan kegiatan berjalan dengan lancar, diharapkan kepada warga masyarakat penerima manfaat agar memaksimalkan penggunaan bantuan tersebut, untuk kebutuhan pokok seperti membeli bahan makanan sembako dan sebagainya sesuai kebutuhan, menjadi instrumen vital dalam pembangunan ekonomi lokal di berbagai pelosok desa.

Melalui BLT-DD pemerintah mengalokasikan dana untuk membantu warga desa dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Kegiatan penyaluran BLT-DD ini bertujuan untuk mendukung masyarakat kurang mampu secara finansial.

Program ini telah menjadi salah satu langkah konkrit pemerintah dalam mengurangi dampak pandemi dan meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat. Dengan lokasi di Kantor Desa batununggal, diharapkan proses penyaluran BLT-DD dapat berjalan lancar dan efisien.

Para penerima BLT diharapkan datang tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat Desa Batununggal akan merasakan manfaat langsung dari program ini, sehingga dapat memperbaiki kondisi keuangan keluarga mereka dan meningkatkan daya beli di tingkat lokal.

Semoga kegiatan penyaluran BLT-DD di Kantor Desa Batununggal pada tanggal 13 Desember 2024 berjalan sukses dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Kades Batununggal Mulyadi mengatakan, Calon penerima BLT Dana Desa dan Bantuan beras 10 kg adalah keluarga miskin baik yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang tidak terdata (Exclusion Error).

Mengalami kehilangan mata pencaharian mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun / kronis difabel tidak mendapatkan bantuan sosial program keluarga harapan; Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia, atau penyandang disabilitas. Semoga dengan adanya BLT DD ini dapat membatu mencukupi kebutuhan masyarakat menjadi meningkat.

(Reporter : Mirna)

NIAS SELATAN, YUTELNEWS.COM —Laporan Dumas korban Pengrusakan Tanaman Dan Pengancaman An. Talizinema Giawa Alias Ama Awi Penduduk Desa Caritas Sogawunasi Kecamatan Lolomatua Kabupaten Nias Selatan diduga tidak direspon oleh Penyidik Polsek Lolowau, Jumat (13/12/2024).

Korban menuturkan kepada beberapa awak media saat press rillis, saya telah melaporkan terkait permasalahan yang saya hadapi pada 2 Desember 2024 sekitar jam 10’00 Wib saat waktu kejadian secara tiba-tiba para pelaku yang berjumlah kurang lebih sekitar 20 orang menenteng parang dan kapak sambil berteriak dan mengancam lalu merusak tanaman saya seperti pohon pinang, kelapa, mangga, dan pohon pisang serta tanaman lainnya.

Lanjutnya atas kejadian tersebut saya melapor di Polsek Lolowau pada hari yang sama saat kejadian, Kapolsek Lolowa’u B. Napitupulu mengatakan kepada saya “kebetulan anggota lagi sibuk untuk pengamanan Pilkada dan jika anda melaporkan terkait pengrusakan tanaman tersebut harus ada alas hak kepemilikan lahan” dengan nada penolakan laporan saya.

Tambah korban, bagaimana ada sertifikat atau alas hak tanah sementara itu harta warisan orang tua kepada saya dan selama 7 tahun saya menanam tanaman didalamnya tidak pernah ada oknum yang melarang dan mengklaim bahwa tanah tersebut telah diperjual belikan kepada siapa pun sepengetahuan saya.

Saya memohon kepada Bapak Kapolres Nias Selatan agar segera melakukan penyelidikan dan diproses secara hukum para pelaku sesuai perbuatannya.

Pada saat kejadian tersebut maka pihak oknum yang merusak tanaman a.n Ama Felis Laia beserta rekannya membawa sejam serta melakukan pengancaman kepada pihak korban.

Saat awak media beserta tim Lembaga melakukan koordinasi kepada Kapolsek Lolowa’u berharap agar secepatnya dapat di proses secara hukum sesuai UU yang berlaku sesuai hukum di negara kita,…

Kami dari Tim Lembaga sangat menyayangkan pihak oknum penyidik Polsek Lolowau tidak merespon setelah dilakukan pelaporan secara hukum namun anehnya tidak ada suatu gerangan atau proses secara hukum kepada oknum yang melakukan kerusakan tanaman oknum A.n A. Awi Giawa, tegas Agustinus Zebua Ketua
DPD Sumut Lembaga Pengawas Aset Negara KGS-AI.

Saat Di Konfirmasi oleh awak media yutelnews.com Kapolsek Lolowa’u Bungkam Sehingga berita ini di terbitkan dan selanjutnya awak media tetap kembali berusaha konfirmasi kepada Kapolsek Lolowa’u.

(Deni Zega)

JEPARA, YUTELNEWS.COM —W. Fadhel Adam Ketua Dewan Pengurus Wilayah Pengusaha dan Profesional Nahdliyin (DPW P2N) Jateng, Kamis (11/12/2024), pukul 20’00 Wib – selesai bertempat di GOR GTW, Rt03 Rw07, Dukuh Jeruk Gulung Desa Ngabul, Kecamatan Tahunan melantik kepengurusan Pengurus Cabang P2N (PC P2N) Jepara masa khidmat 2024/2029.

Berdasarkan SK dari Dewan Pengurus Wilayah P2N (DPW P2N) Jateng memutuskan kepengurusan Pengurus Cabang P2N Jepara masa khidmat 2024/2029 yaitu: Ketua Taufiq Wahyudi, Wakil Ketua Fuad Hasyim, Sekretaris Sholehan, Wakil Sekretaris Lutfi, Eko Prastiyo, Bendahara Ahmad Syafik, dan Wakil Bendahara M. Habli Mubarok.

Dewan Penasehat Kyai Khasan Basori, Rusmanto, dan H. Muhaimin, Dewan Pembina Edi Purnama, Wisnu Heru Nugroho, Sukambali, dan Akhmad Junaidi serta kepengurusan P2N Jepara dilengkapi bidang-bidang sesuai kebutuhan organisasi.

Pelantikan ini diikuti oleh pengurus PC P2N Jepara dan dihadiri oleh Kapolsek Tahunan, Danramil 11/Tahunan, Sutarjo Sekjen PW P2N Jateng sekaligus, adalah Ketua DPP Serikat Pekerja Nasional (SPN), perwakilan PCNU Jepara, GP Ansor Jepara, Banser NU serta tamu undangan dari Tomas dan Toga.

W. Fadhel Adam dalam sambutannya mengucapkan, selamat bertugas kepada para jajaran pengurus PC P2N Jepara yang pada malam ini dilantik. “Pengurus PC P2N Jepara adalah pahlawan dalam perjuangan untuk menjalankan program P2N di Jepara dan siap membantu perekonomian nandhiyin.

P2N sebagai organisasi pengusaha dan profesional kaum Nahdliyin Nahdlatul Ulama (NU) organisasi Islam terbesar di Dunia. Selama ini kaum nandhiyin dijadikan pasar namun kedepannya P2N akan membuat pasar sendiri di Jepara, karena Jepara memiliki produk-produk yang bisa jual ke pasar nandhiyin seperti kopi, kain tenun, dan lainnya,” ucapnya.

Selanjutnya Sutarjo menyampaikan, bahwa P2N akan merekrut pengusaha dan profesional untuk meningkatkan kegiatan perekonomian rakyat. “Tugas P2N Kota/Kabupaten seluruh Indonesia di wilayahnya untuk merekrut pengusaha sesuai bidangnya dan mendata potensi daerahnya.

Kita akan bekerjasama dengan Kementerian Perlindungan PMI untuk menyiapkan dan mensukseskan program makan siang gratis dan mengelola LPK dan PJTKI, agar pekerja di luar negeri terhindar dari praktek dan kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tenaga migran,” ujarnya.

Taufiq Wahyudi Ketua P2N Jepara menyampaikan bahwa P2N akan menjalankan program dari aspek ekonomi, infrastruktur, UMKM, dan lain-lain. “PC P2N Jepara sudah membentuk kepengurusan yang berkompeten untuk terlaksananya program sesuai dengan bentuk bidang yang telah direncanakan,” ucap Taufiq Wahyudi.

“Alhamdulillah semoga kita semua dimudahkan urusan oleh Allah SWT sehingga Jepara menjadi maju dan berkembang di segala aspek serta pengurusnya bekerja amanah membawa manfaat bagi semuanya,” ulasnya.

Dikesempatan yang sama, Sholehan Sekretaris P2N Jepara menambahkan P2N Jepara siap bekerja sama dengan ibu Fatayat dan Muslimah dan Dawis PPK di Desa Ngabul, yang sudah meramaikan pasar sore di rest area Ngetuk Garden Desa Ngabul. “Dan kita siapkan lahan 1 hektar untuk menjalankan dan mensukseskan program ketahanan pangan Presiden Prabowo Subianto,” tambahnya.

(Singgih Astrowijoyo)

SUKABUMI, YUTELNEWS.COM —Unit Pengawas Lapangan Ppk 2.1 Jawa Barat, Satuan kerja pelaksana jalan Nasional Wilayah II  Provinsi Jawa Barat terus melaksanakan perbaikan jalan yang rusak dengan  penambalan lobang di Ruas jalan nasional siliwangi (Cibadak), kamis (12/12/2024).

Pengawas lapangan ppk 2,1 Jawa Barat warso mengatakan, kepada Awak media bila ada jalan-jalan rusak pasti kita perbaiki dan dengan patching (penambalan)  jalan berlubang ini. Alhamdulillah cuacanya pagi ini sangat mendukung panas dan Alhamdulillah target kita hari ini mulai dari pom bensin lodaya sampai pertigaan cibadak.

Pengawas lapangan Jawa Barat warso juga mengatakan, dengan adanya penambalan jalan berlobang ini diharapkan dapat meningkatkan keamanan pengguna jalan dan  mengurangi Angka laka lantas, khususnya pengendara Roda dua ( pemotor) dan harapan kedepannya mudah-mudahan jalan di wilayah sukabumi sampai cibadak Cigombong, aman dan berkeselamatan buat seluruh pengguna jalan dan warso pun minta maaf kepada pengguna jalan dengan kondisi lalu lintas padat dan kami juga minta bantuan kepada Satuan Lalulintas Polres Sukabumi untuk mengatur lalu lintasnya,” pungkasnya.

(Reporter : mirna)

NATUNA, YUTELNEWS.com —Sedanau 11 Desember 2024, Sebuah peristiwa penting terjadi di Kecamatan Bunguran Barat, Natuna, pada Rabu 11 Desember 2024, di mana nelayan setempat menyerahkan dokumen kapal KM Lucas Cendana Jaya kepada Direktur KKP, Drs. Halid K. Jusuf,MPA. Penyerahan ini merupakan hasil dari mediasi yang melibatkan nelayan dan masyarakat setempat yang digelar di Gedung Serbaguna Kecamatan Bunguran Barat.

Kapal KM Lucas Cendana Jaya sebelumnya diamankan pada 1 Desember 2024 oleh nelayan Sedanau karena diduga melanggar zona tangkap di perairan Natuna. Kapal-kapal yang kerap melanggar wilayah tangkap ini menimbulkan keresahan di kalangan nelayan tradisional lokal. Sebagai bentuk protes dan untuk mencegah konflik lebih lanjut, nelayan setempat mengamankan kapal beserta dokumennya, yang selanjutnya diserahkan kepada pihak berwenang.

Menurut perwakilan nelayan, langkah ini diambil sebagai bukti untuk memproses kapal tersebut sesuai dengan sanksi administratif yang berlaku. “Kami ingin memastikan bahwa aturan di perairan Natuna dihormati, dan kapal yang melanggar aturan dapat diproses sesuai ketentuan yang ada,” ujar salah satu perwakilan nelayan.

Pemerintah daerah dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah merespons permohonan nelayan ini. Dalam mediasi tersebut, Direktur KKP Drs. Halid K. Jusuf, M.P.A., berjanji untuk memastikan proses hukum berjalan lancar. “Kami akan memproses dokumen kapal ini sesuai dengan prosedur yang berlaku, sementara kapal KM Lucas Cendana Jaya tetap diamankan di Sedanau hingga penyidikan selesai,” ungkapnya.

Acara penyerahan dokumen kapal KM Lucas dari perwakilan nelayan, ini dihadiri oleh sejumlah pihak terkait, termasuk Dan Posal Sedanau, jajaran kepolisian, Koramil /03 Sedanau,dan di serahkan langsung kepada Direktur KKP, di dampingi PSDKP Provinsi Kepri, yang turut hadir bersama.

Dalam wawancara awak media Yutelnews kebetulan mengenali Dan Posal Sedanau, Lettu Laut(P) Darmawan Muhamad,” beliau menekankan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban selama proses ini. “Kami berkomitmen untuk menjaga situasi tetap aman dan damai, serta mencegah potensi konflik yang bisa terjadi,” jelasnya.

Proses ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam penegakan aturan perikanan yang lebih tegas di perairan Natuna, serta memberi rasa keadilan bagi nelayan tradisional yang menggantungkan hidupnya pada hasil laut yang berkelanjutan.

(Darmansyah)

SUKABUMI, YUTELNEWS.COM — Kaba- Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Sukabumi ,menggelar rapat koordinasi digelar di jl. Salabintana di Hotel Sukabumi Indah, kamis (12/12/2024).

“Evaluasi kinerja tahun 2024, Ditahun depan Sumah Sehat Baznas bisa berdiri supaya secepatnya bisa dimanfaatkan kaum dhuafa di kabupaten sukabumi yang memerlukan akses kesehatan gratis,” ungkapnya Muhamad kamaludin Kabid Baznas.

Kabid baznas Kamaludin “Harapan kami insaallah di tahun 2025 ada gerakan infaq khusus untuk pembangunan Rumah Sehat BAZNAS dan kita berharap dalam waktu cepat RSB (Rumah Sehat Baznas) ini bisa gunakan untuk masyarakat kaum dhuafa berkeinginan untuk memiliki akses kesehatan gratis,” pungkasnya.

Progam Baznas Kabupaten Sukabumi, membangun Rumah Sehat diharapkan menjadi solusi yang selama ini menjadi masalah bagi masyarakat khususnya kaum dhuafa mendapatkan fasilitas kesehatan secara gratis.

Hadir dalam kegiatan Rapat kerja baznas Tahun, Ketua Baznas Kabupaten Sukabumi beserta staf, kejaksaan negeri kabupaten Sukabumi, kapolres kabupaten Sukabumi, dan semua UPZ kabupaten Sukabumi, UPZ kecamatan, upz dinas, UPZ Ormas, dan UPZ kelembagaan keagamaan.

(Reporter : Mirna)

MAKASSAR, YUTELNEWS.COM —Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Tahun 2024 di Hotel Claro Makassar, Rabu (11/12/2024). Rakerda Tahun 2024 ini mengangkat tema “Meletakkan Pondasi Transformasi Penegakan Hukum Modern Menuju Indonesia Emas 2045”.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Agus Salim hadir langsung membuka kegiatan Rakerda. Turut hadir Wakajati Sulsel, Teuku Rahman, seluruh asisten, kajari, koordinator, dan kacabjari se-Sulsel.

“Acara ini menjadi momentum yang baik untuk proses evaluasi dalam pelaksanaan kinerja kita tahun 2024″. Saya mengingatkan, kepada Saudara untuk tidak merekayasa pertanggungjawaban karena itu adalah suatu penyalahgunaan anggaran (tindak pidana korupsi), penting bagi kita menjaga integritas dan sikap profesional. Kejaksaan harus menjadi institusi yang terpercaya dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai penegak hukum,” kata Agus Salim.

Kajati Sulsel Agus Salim meminta seluruh jajarannya untuk mempedomani Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Visi, Misi Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Strategis (Renstra) Kejaksaan RI Tahun 2020/2024, Rencana Kerja Kejaksaan RI, Pelaksanaan Tugas-Tugas Direktif, Indeksasi, Rencana Aksi Nasional (RAN), dan dokumen terkait arah pembangunan/Prioritas Nasional dalam penyusunan program kerja.

“Pada Rapat Kerja Daerah tahun ini, kita akan membahas berbagai permasalahan dan strategi kerja yang lebih efektif berdasarkan isu-isu strategis. Evaluasi kinerja serta penghitungan hasil-hasil yang telah dicapai juga akan menjadi fokus dalam rapat ini,” ungkap Agus Salim.

Agus Salim menyebut pelaksanaan Rakerda Tahun 2024 ini akan meletakkan fondasi yang kuat dalam upaya memberikan pelayanan hukum yang lebih baik kepada masyarakat serta memastikan Kejaksaan hadir di tengah-tengah masyarakat, demi mencapai keadilan yang sejati di tahun 2025.

Dalam kesempatan itu, Agus Salim juga menyampaikan kepada para peserta Rapat Kerja  bahwa kemarin hari selasa tanggal 10 Desember 2024 telah dilaksanakan Kegiatan Penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2025 oleh Presiden Republik Indonesia kemudian dilanjutkan kegiatan penyerahan DIPA Petikan secara daring kepada para KPA satuan kerja lingkup Kanwil Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan.

Saya perintahkan, agar Saudara menggunakan anggaran yang sudah ditetapkan tersebut untuk digunakan dengan sebaik-baiknya guna kepentingan institusi kejaksaan,” harap Agus Salim.

Ketua Panitia Rakerda Tahun 2024 yang juga Asisten Bidang Pembinaan Andi Sundari menambahkan, dalam Rakerda ini masing-masing asisten dan 9 kajari akan melakukan pemaparan capaian kinerja semester 1 dan perkiraan capaian semester 2 tahun anggaran 2024.

Selain itu akan dilakukan penyusunan proyeksi kebutuhan riil Tahun Anggaran 2026 pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri.

( Abu Algifari)

MEDAN, YUTELNEWS.COM —Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan nomor urut 2, Ridha Dharmajaya dan Abdul Rani, S.H., (TP Medan Berani) tidak terima hasil perolehan suara pilkada medan seperti di kondisikan, dengan menyerahkan Surat Permohonan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) secara langsung kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) di Jakarta, Senin (09/12/2024).

Informasi tersebut diperoleh wartawan dari Wakil Sekretaris Tim Pemenangan Medan Berani, Rion Arios, S.H., M.H., ketika dihubungi guna klarifikasi maksud kedatangan TP Medan Berani di KPU RI dan Bawaslu RI yang beredar di kalangan masyarakat Kota Medan.

Rion yang juga berprofesi sebagai Advokat itu menjelaskan, bahwa kedatangannya ke Bawaslu dan KPU pusat disebabkan surat Permohonan PSU Seluruh TPS Kota Medan tertanggal 28 November 2024 dan telah disampaikan secara resmi ke Bawaslu Kota Medan serta KPU Kota Medan hingga saat ini tidak mendapatkan respon atau balasan.

“Surat permohonan PSU seluruh TPS Kota Medan yang secara resmi diterima Bawaslu Kota Medan dan KPU Kota Medan hingga saat ini belum mendapatkan respon atau balasan surat, kecewa dengan birokrasi administrasi mereka,” terang Rion yang juga Kepala Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat (BBHAR) PDI Perjuangan Cabang Kota Medan itu.

Ditambahkannya, peluang agar dilaksanakan PSU seluruh TPS itu sudah diatur dalam peraturan dan perundang-undangan dengan disebabkan bencana alam dalam hal ini di Kota Medan berupa bencana banjir dan hujan yang terus menerus.

Sudah jelas dimaksudkan pada Pasal 49 dan Pasal 50 pada PKPU No. 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pilkada yang menyebutkan bahwa Pemungutan Suara ulang dan penghitungan suara ulang dapat terjadi karena bencana alam.

Bahkan Rion juga menyinggung adanya kesalahan KPU Kota Medan Bawaslu Kota Medan yang melaksanakan Pemungutan Suara Susulan (PSS) dan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) di hari, Minggu (01/12/2024) disaat umat Kristen beribadah dan rumah warga masih digenangi air dan berlumpur. Berdasarkan pasal 75 ayat 6 PKPU No. 17 Tahun 2024, PSS dan PSL dilakukan oleh Gubernur Sumut atas usulan KPU Kota Medan.

(Red.rizal hsb)