HUKUM

YUTELNEWS.com, Natuna | Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Natuna, Erliansyah, SH., MH., bersama Ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) dari 13 kecamatan, secara tegas mendesak Polda Metro Jaya untuk mengusut tuntas dugaan kekerasan yang dialami oleh Sekretaris Jenderal Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila, Arip Rahman.

Insiden kekerasan ini diduga terjadi ketika sekelompok orang tak dikenal mengambil alih kantor Kamar Dagang dan Industri (Kadin) di Kuningan, Jakarta, setelah berlangsungnya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Erliansyah mengecam tindakan tersebut sebagai bentuk premanisme yang merusak tatanan hukum di Indonesia.

19 September 2024 unkap Erliansyah,”
Sebagai bentuk dukungan, Pemuda Pancasila Kabupaten Natuna memberikan sokongan penuh kepada Arip Rahman dalam langkah hukumnya yang telah melaporkan kejadian ini kepada Polda Metro Jaya. Erliansyah berharap penyelidikan segera dilakukan agar situasi ini tidak memicu gejolak di kalangan kader Pemuda Pancasila di seluruh wilayah.

Menjelang pelaksanaan Pilkada Pilgub,2024 Erliansyah mengingatkan pentingnya menjaga keamanan dan saling menjaga satu sama lain demi kemerdekaan bangsa Indonesia yang kita cintai. “Kita harus bersatu untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi semua,” ujarnya.

(Darmansyah)

YUTELNEWS.com | Gowa – Tim Penyidik Kejari Gowa telah melakukan penggeledahan pada Kantor Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Sulawesi Selatan terkait penyidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan pembangunan Instalansi Pengelolaan Air (IPA) KAP 30L/D dan jaringan perpiaan Spam (Sistem Penyediaan Air Minum) IKK Barombong DI Kabupaten Gowa Tahum Anggaran 2021, Dalam Keterangan Persnya Achmad Arafat Arief Bulu, SH. M.H, rabu (18/9) menjelaskan bahwa

Tim Penyidik pada Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Gowa telah melakukan Tindakan Penyidikan berupa Penggeledahan berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Kepala Kejaksaan Negeri Gowa Nomor : Print- 410 /P.4.13/Fd.1/09/2024 tanggal 06 September 2023 dimana penggeledahan dilakukan pada Kantor Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Sulawesi Selatan Jln. Penjernihan Raya Kelurahan Karampuang, Kecepatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. “Lanjut.

Penggeledahan di Kantor Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Sulawesi Selatan tersebut berlangsung mulai pukul 10.30 WITA dan tim telah mengamankan berupa dokumen ataupun barang bukti lainnya terkait kasus dimaksud yaitu 43 item dokumen terkait dengan pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air (Ipa) Kap 30 L/D Dan Jaringan Perpipaan Spam (Sistem Penyediaan Air Minum) Ikk Barombong Di Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2021.

Kemudian terhadap dokumen-dokumen maupun barang bukti tersebut akan dilakukan penelitian dan selanjutnya diajukan penyitaan sebagai alat bukti surat dan barang bukti yang akan digunakan untuk pembuktian dugaan tindak pidana korupsi pada Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air (Ipa) Kap 30 L/D Dan Jaringan Perpipaan Spam (Sistem Penyediaan Air Minum) Ikk Barombong Di Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2021 Yang Terindikasi Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Tahun 2021 S.D Tahun 2022, jelasnya.

Disamping itu Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Gowa  menegaskan agar seluruh saksi saksi maupun pihak lainnya untuk tidak merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan. Tim penyidik Kejari Gowa tidak ragu menindak tegas para pelaku sesuai pasal 21 UU No. 31 tahun 1999 Jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Gowa menghimbau juga kepada pihak pihak terkait lainnya untuk tidak mempercayai oknum-oknum yang mengatas namakan Kejaksaan ataupun mencoba mengurus atau menawarkan penanganan Tindak Pidana Korupsi ini, Pungkasnya.

(Abu Algifari)

Garut, Yutelnews.com | Seorang pria bernama (AP) warga Kampung Pangkalan, Kecamatan Leuwigoong, Kabupaten Garut tega menganiaya istrinya hingga mengalami luka parah di seluruh tubuhnya, selasa (17/09/2024).

Menurut keterangan dari pihak korban, bahwa awalnya terjadi cekcok antara suami dan istri pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 08.00 WIB di Kampung Pangkalan, Desa Margahayu, Kecamatan Leuwigoong, Kabupaten Garut.

Istri AP yang bernama Aprilia menanyakan keberadaan motor yang sering Aprilia pakai untuk berangkat kerja, tetapi suami malah memukul ke bagian pipi istri sebelah kiri menggunakan kepalan tangan dan menjambak rambut, kemudian menendang ke bagian punggung lalu mendorong sampai terjatuh.

“Kan itu motor Aprilia (istri) dan dia mau bekerja, tetapi sama si AP (suami) di simpan di temannya, saat itu Aprilia mau bekerja dan menanyakan motor dan menyuruh diambil motor tersebut, tapi malah marah marah, pertama nampar pipi, kedua nendang punggung 2 kali terus rambut di jambret tas di ancurin,” jelas pihak keluarga Aprilia.

Akibat dari kejadian kekerasan suami terhadap istri tersebut, istri mengalami luka lebam dan memar dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Dr. Slamet untuk dilakukan pengobatan.

Selanjutnya pihak keluarga korban melaporkan dugaan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga UU Nomar 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ke Polres Garut.

Surat Tanda Penerimaan Laporan nomor LP/B/365 / LX 2024I/SPKT POLRES GARUT POLDA JAWA BARAT tertanggal 17 September 2024.

Pihak keluarga korban meminta pihak Penegak Hukum agar menindak pelaku dengan seadil-adilnya, agar kejadian tersebut tidak terulang lagi.

“Tindak kekerasaan dalam rumah tangga tersebut terjadi bukan hanya sekali, tapi sudah berulang kali di lakukan Aji Pangestu terhadap istrinya,” terang pihak kelurga korban menutup.

(Exsel Mochamad Wiki, SH)

YUTELNEWS.com ] Pelalawan-Riau,- Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) semakin marak diwilayah hukum Polda Riau dan sangat meresahkan, pihak kepolisian terkesan tutup mata, Polres Pelalawan diduga terima setoran.

Ditemukan satu unit colt diesel bermuatan minyak illegal asal jambi sedang terparkir di KM 87 dekat Rumah Makan Siantar Jaya, kecamatan Pangkalan Kuras, Pelalawan, mobil Coltdiesel berwarna Kuning No. Polisi BM 8296 FX terlihat tanki mengalami kebocoran sehingga minyak mentah berceceran dijalan lintas.

Mobil bermuatan minyak ilegal dari Palembang Jambi, ditemukan dalam posisi sedang berhenti disebuah rumah makan di Jl Lintas Timur Desa Kemang, Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau, Rabu 11/9/2024 sedang berusaha melakukan penyalian menggunakan puluhan jerigen dan dipindahkan ke mobil Coltdiesel No. Polisi BH 8097 NV yang tengah parkir dilokasi yang sama.

Warga yang melintas melihat minyak dari bak mobil tersebut menetes deras keluar dari bak mobil karena bocor, lalu memberi informasi kepada wartawan saat itu.

“Bg, disana ada mobil coltdiesel bermuatan minyak BBM, bak nya bocor dan minyak menetes tumpah disepanjang jalan, tadi kami lihat, kebetulan kami dari Sorek dan mobil itu didepan kami, sepanjang jalan minyak nya tumpah dijalan, coba dilihat disana sedang terparkir saat ini,” ucap warga.

Mendapat informasi tersebut, media langsung meluncur kelokasi untuk meliput. Benar saja, mobil coltdiesel bermuatan minyak illegal tersebut memang sedang terparkir dipinggir jalan Lintas Timur karena bak mobilnya bocor.

Saat diwawancarai wartawan, supir mobil Coltdiesel tersebut, mengakui minyak diangkut dari Propinsi Jambi dibawa ke pemilik gudang penampungan di Ujung Tanjung Propinsi Riau, Diakuinya bahwa minyak tersebut milik Yudha Pratama Silalahi yang berdomisili di daerah Jambi.

“minyak ini dari Jambi pak, pemiliknya Yudha Pratama Silalahi yang dijambi untuk diantarkan ke gudang yang ada di Ujung Tanjung,” jelas supir yang mengaku bermarga Ambarita tersebut kepada awak media.

Masyarakat setempat juga meminta pihak kepolisian untuk tangkap pemiliknya dan usut penyeludupan BBM ilegal ini.

“mafia BBM illegal ini sudah sangat meresahkan, sudah sekian lama mobil pengangkut minyak illegal asal jambi bebas melintas disini namun pihak kepolisian tidak bertindak. Kita harap Polres pelalawan untuk segera tangkap pemiliknya,” ujar warga.

Pengangkutan minyak yang ditemukan tidak memiliki dokumen yang lengkap, awak media langsung konfirmasi kepada pihak kepolisian Polres Pelalawan. Namun sangat disayangkan, pihak Polres Pelalawan tidak merespon, Kapolres dihubungi berkali-kali tidak diangkat dan juga Kasat Reskrim maupun Kasat Intel dan beberapa penyidik Polres Pelalawan bahkan chatting whatsApp tidak dijawab, sehingga menimbulkan kesan tidak baik dan diduga pihak kepolisian sengaja membiarkan sebab, diduga pihak Polres Pelalawan terima setoran dari para mafia minyak illegal tersebut.

Karena kecewa atas konfirmasi yang tidak dijawab oleh pihak Polres, salah satu dari awak media pun mendatangi Mapolres Pelalawan guna membuat laporan polisi. Junius ketika sampai diruang Reskrim Polres Pelalawan harus menunggu cukup lama karena alasan penyidik yang sedang pergantian piket dari siang ke malam hari.

Selang waktu menunggu kedatangan penyidik piket yang bertugas malam untuk membuat laporan polisi, dari lokasi diinfomasikani bahwa ketua DPC GRIB (Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu) Kabupaten Pelalawan IP beserta anggotanya datang kelokasi mengendarai mobil Grib Jaya bersama dengan seorang yang mengaku oknum TNI bersama Masril meminta agar mobil itu dibiarkan pergi sambil menawarkan uang sebesar 6.000.000 (enam juta rupiah) kepada wartawan.

Tidak hanya itu, Irfan juga mencoba menyuap Team Libas DPD Pelalawan yang saat itu ikut bersama awak media, IP meminta agar mobil minyak illegal tersebut bisa berangkat. Karena Team Libas menolak sejumlah uang yang ditawarkan, sehingga sempat terjadi cekcok dilokasi.

Ketua DPD Team Libas Pelalawan Adam, dengan tegas menolak uang suap tersebut, kepada awak media Adam mengatakan adanya penawaran uang suap senilai tiga juta (3.000.000) rupiah untuk Team Libas.

“Dilokasi kami ditawarkan uang bahkan sempat disodorkan oleh salah seorang rekan awak media usai berunding dengan IP dan M. Namun, uang tersebut saya tolak,” beber Adam selaku ketua DPD Team Libas Kabupaten Pelalawan.

Ditempat terpisah, ketua umum organisasi Dpp Team Libas Elwin Ndruru, sangat menyayangkan kinerja pihak kepolisian khususnya polres pelalawan yang terkesan mengabaikan dan tidak merespon pengaduan masyarakat

“Berdasarkan informasi yang saya terima dari Team saya dilapangan bahwa barang itu di 86 kan oleh oknum mantan aparat (TNI) dan juga hadir oknum ormas grip Jaya kabupaten Pelalawan sehingga barang illegal tersebut dilepaskan. Saya selaku ketua umum Dpp organisasi Light Independent Bersatu-Indonesia (TEAM LIBAS) menyenangkan kinerja Polres Pelalawan dimana yang seharusnya menjadi tugas dan wewenang pihak kepolisian untuk memberantas kejahatan tindak pidana,” cetusnya.

Lanjut Elwin, penyelewengan BBM atau penimbunan merupakan perbuatan tindak pidana melawan hukum sebagaimana yang di atur di dalam Undang undang, No.1 Tahun 1953 Tentang Penetapan UU Darurat Tentang Penimbunan dan UU NO.22 Tahun 2001 pasal 55 Tentang Minyak Migas. Sanksi pidana jelas disebutkan Pasal 5 UU No.1953, penjara 6 tahun. Sementara Pasal 53 UU NO.22 tahun 2001 tentang Migas menyebut kan, “Setiap Orang Yang Kedapatan Melakukan Penyimpanan Minyak Tanpa Izin Usaha jelas, Penyimpanan di kenakan pidana 3 tahun Penjara dan denda Maksimal 30 Meliar.” Lanjutnya.

Elwin pun menjelaskan, Jerat hukum bagi pelaku penimbunan BBM berdasarkan Pasal 40 angka 4 UU No. 6 Tahun 2023 yang mengubah Pasal 23 UU No. 22 Tahun 2001

Selanjutnya, Membantu melakukan (medeplichters), disebutkan di dalam Pasal 56 KUHP. Yang dianggap sebagai yang “membantu melakukan” adalah: 1. yang membantu waktu kejahatan dilakukan; 2. yang sengaja memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

“Setiap orang yang melakukan penyimpanan BBM secara ilegal (tanpa Izin Usaha Penyimpanan) dapat dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp 30 miliar. Sedangkan, setiap orang yang melakukan pengangkutan BBM secara ilegal (tanpa Izin Usaha Pengangkutan) dapat dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 40 miliar.”

Bahwa, Setiap orang yang melakukan pengangkutan tanpa Izin Usaha Pengangkutan dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf b UU Migas. Perbuatan tersebut dapat diartikan sebagai penyalahgunaan pengangkutan BBM yang diatur dalam Pasal 55 UU Migas: “Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah). Dalam ketentuan ini, yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan merugikan negara seperti antara lain yakni; kegiatan pengoplosan BBM, penyimpangan alokasi BBM, Pengangkutan dan Penjualan BBM,” terang ketua umum Team Libas. (Tim)

Madura -Yutelnews.com |  Di Blega terjadi pembacokan Usai kondangan di depan rumah Ibu Saniyeh 50th, pada Jumat malam sekitar jam 19:30 wib. yang berlokasi di Dusun Dakmongan Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan. (6/9/2024).

Menurut saksi mata, korban ditemukan dalam kondisi tergeletak dipinggir jalan dekat motornya. Namun Setelah warga melihat lebih dekat ternyata ada simbahan darah yang diduga kuat, korban bukan terjatuh dari sepeda motor melainkan terkena sabetan senjata tajam.

Warga berinisial H merupakan saksi mata menjelaskan, “Saya hendak pulang dari kondangan dari kejauhan saya sempat mendengar bunyi seperti sepeda motor terjatuh. Pas saya liat korban sudah bersimbah darah seperti kena sabetan senjata tajam”. Ucapnya.

Korba berinisial M berusia 45thn langsung dilarikan ke Puskesmas Blega oleh warga untuk mendapatkan pertolongan, mengalami luka di bagian paha dan perut, karena korban mengalami luka serius, lalu di rujuk ke RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan.

Tak berselang lama dari kejadian, pihak kepolisian anggota Polsek Blega mengamankan Terduga pelaku A 47 tahun.

“Untuk sementara Motif masih didalami, dan kasus ini diserahkan ke Polres Bangkalan” Ujat Kapolsek Blega iptu syamsuri”, (siaji)

YUTELNEWS.com] Pelalawan-Riau,- Satu persatu kejahatan para mafia minyak illegal terungkap. Satu unit mobil bermuatan minyak ilegal asal Jambi tujuan Dumai yang melintas dijalan lintas timur berhasil dicegah oleh masyarakat kini dikandangkan di Polsek Pangkalan Kuras, Polres Pelalawan provinsi Riau.

Keterangan yang dihimpun media, Rabu, 04/09/2024 sekira pukul 02.00.  truck pengangkut BBM illegal melintas jalan lintas timur menuju Dumai berhasil ditahan lalu diamankan oleh Polsek Pangkalan Kuras.

Berdasarkan keterangan (narasumber, red) menyebutkan kepada media ini bahwa satu unit mobil pengangkut BBM ilegal dan sopir (DS) diduga milik Nuri Silalahi (mafia minyak) ditahan di Polsek Pangkalan Kuras.

“Bukan rahasia lagi, belakangan ini terlihat setiap hari ada puluhan mobil pengangkut BBM illegal melintas di jalintim, mobil tersebut membawa BBM ilegal dari Jambi dan Palembang menuju gudang penyelundupan yang ada kota Dumai, kita berharap pihak kepolisian khususnya Polda Riau supaya menunjukkan keseriusan dalam memberantas mafia BBM illegal yang telah merugikan negara,” harapnya.

Kapolsek Pangkalan Kuras AKP Sohermansyah, S.H dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp oleh rekan wartawan namun hingga berita ini ditayangkan Kapolsek Pangkalan Kuras belum membalas konfirmasi wartawan. (Team)

YUTELNEWS.com | Batam – Korban (pria) inisial WL (27 tahun) yang juga merupakan anggota pengacara Kumpulan Wartawan Online Elang Hitam Indonesia dan wakil pimpinan redaksi media Jurnal Berita Nusantara.com mengalami insiden pemukulan di Samping Planet Holiday Sungai Jodoh. Batu Ampar pada Minggu, (25/8) dini hari.

Pemukulan tersebut dilakukan oleh seorang pria berinisial HSA (31 tahun) setelah mobil korban dan motornya mengalami tabrakan di lokasi kejadian.

Korban menyampaikan bahwa pelaku saat ini telah ditahan di Polsek Batu Ampar. Ia menjelaskan pelaku ditahan setelah dia membuat laporan ke polisi.

“Pelaku sudah diamankan oleh Polsek Batu Ampar. Saya ucapkan terima kasih kepada jajaran Polsek atas gerak cepatnya untuk menangkap pelaku, tidak sampai dua hari setelah kejadian,” ujar Korban kepada media. Senin, (26/8).

Kata Korban melanjutkan, bahwa kejadian pemukulan tersebut berawal dari insiden tabrakan mobil miliknya dengan motor pelaku.

“Awalnya kami tabrakan, saat itu mobil saya dari arah lampu merah depan planet mau menuju Perum Jodoh Permai, tiba-tiba datang motor pelaku dari arah sebaliknya. Karena gelap, tabrakan pun tak bisa terhindari. Setelah itu, saya ajak ke polisi, pelaku hendak lari dan saya tahan. Lalu pelaku langsung memukuli saya,” terang korban.

Korban juga menambahkan bahwa karena pemukulan itu, korban mengalami babak belur dengan luka lebam di bagian mata dan bibir dan harus dirawat di Rumah Sakit satu hari

Sementara itu, Kapolsek Batu Ampar Kompol Dwihatmoko Wiroseno melalui Panit Reskrimnya Ipda Jimmy Aritonang membenarkan penangkapan pelaku tersebut.

“Iya benar sudah kita amankan pada Senin sore, (26/8) di seputaran BCS Kecamatan Lubuk Baja. Saat ini sedang menjalankan proses penyelidikan lebih lanjut,” jelas Ipda Jimmy kepada media. Selasa, (27/8).

YUTELNEWS.com |Tuban – Maraknya aktivitas penambangan bodong alias ilegal di wilayah hukum Polres Tuban seakan menjadi masalah tersendiri yang tidak pernah terselesaikan.

Bahkan sering kali pihak berwajib melakukan serangkaian operasi, namun konyol, tidak berselang lama tambang-tambang diduga ilegal tersebut beraktivitas kembali seperti biasa.

Padahal selain penambangan tersebut melanggar hukum lantaran diduga tanpa izin, pastinya akan berpotensi mengakibatkan bencana alam karena rusaknya struktur tanah atau ekosistem alam.

Mirisnya, menurut sumber yang dapat di pertanggung jawabkan saat memberikan keterangan pada tim awak media 25 Agustus 2024 Wib.sumber di lapangan mengatakan yang mana enggan disebutkan namanya, kegiatan ilegal tersebut disinyalir ada campur tangan oknum yang berpengaruh kuat di Pemerintah Daerah dan aparat penegak hukum di wilayah Tuban.

Salah satunya penambangan yang ada di Desa Simo, Kecamatan Soko. Yang mana menurut sumber di lapangan yang enggan disebutkan namanya, penambangan diduga Ilegal yang dikelola oleh JO tersebut diduga didalangi oleh oknum APH di Tuban berinisial RO.

Sehingga, penambangan tersebut meskipun sudah pernah disidak oleh anggota Polres setempat, hal itu seolah olah  hanya menutupi borok oknum yang terlibat saja.

Buktinya penambangan diduga Ilegal itu kembali beraktivitas dan kian merajalela dengan menggunakan excavator alat berat (bego) dan seakan kebal hukum.

“Bahkan gencarnya pemberitaan di media sosial baik cetak maupun online beberapa pekan kemarin seolah diabaikan begitu saja,” ungkap sumber.

Mirisnya, lanjut sumber, sesuai kabar yang didengar di lapangan, Polda Jatim pun sudah mendapat informasi soal penambangan diduga Ilegal tersebut.

Namun sampai saat ini tak kunjung juga ada tindakan tegas apapun. Lantas kemana lagi masyarakat harus melapor,?

“Jika pihak-pihak terkait seolah sudah melingkar bag menjadi pelindung para pelaku penambangan diduga ilegal,” cetusnya.

Sementara RO yang menurut informasi diduga aktor penambangan diduga ilegal tersebut saat dikonfirmasi wartawan justru nampak gusar dan seakan tak tau aturan.!

“Kalau cari sumber yang benar. Masyarakat siapa namanya dan mana alamatnya,” tandasnya.

Untuk diketahui, Ilegal Mining tersebut jelas-jelas banyak melanggar Peraturan Pemerintah, baik itu Perda Provinsi, Pergub Jatim, sampai INPRES dan (KUHP). Oleh karena itu, seharusnya tidak ada alasan bagi pengusaha tambang ilegal ini beraktivitas.

Diterangkan dalam undang-undang minerba, pasal 158 tentang pertambangan. Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa (IUP) ijin usaha pertambangan, (IPR) ijin pertambangan rakyat, (IUPK) ijin usaha pertambangan khusus.

Mengacu pada pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau (5), Pelaku dapat dipidana dengan hukuman penjara paling lama 10 tahun dan denda sebanyak – banyaknya Rp.10.000.000.000 (Sepuluh miliar rupiah).

IR/SA HP.+62 838-2715-5872

Red//98

Sumber IMO

YUTELNEWS.com l Pertambangan Tanpa Izin (PETI) Gunung Botak bukan persoalan baru diketahui dalam proses perbuatan melawan hukum atau terjadi pelanggaran pengrusakan lingkungan.

Namun persoalan ini sudah diketahui cukup lama baik oleh pemerintah dan pemerintah daerah maupun para pihak diketahui namun kegiatan pengelolaan gunung botak terkait dengan hasil emas sudah tersohor dilakukan oleh oknum penambang secara ilegal.

Contoh seperti salah satu penambang yang lazim diketahui berinisial EB yang sampai saat ini berdomisili di Desa Debowae Kecamatan Waelata Kabupaten Buru Provinsi Maluku.

Sebagaimana dikutip pada salah satu media online bahwa EB telah melakukan pengrusakan lingkungan dan pelanggaran ijin prinsip dan ijin lingkungan yang berlokasi di gunung kapur areal PETI gunung botak di desa Dava kecamatan waelata kabupaten buru.

Setelah EB dikatakan telah melakukan pengrusakan lingkungan yang juga tidak mengantongi ijin prinsip maupun ijin lingkungan seharusnya pihak penegak hukum dalam hal ini Polres Buru maupun Dinas lingkungan hidup sudah seharusnya mengambil sikap untuk melakukan investigasi terhadap oknum tersebut.

Namun tampaknya persoalan ini dibiarkan saja menurutnya,EB tampaknya kebal hukum karena sampai saat ini dirinya enjoy saja dan tidak di proses.

EB patut di jerat dengan pasal berlapis dalam hal ini pasal pengrusakan lingkungan dan pasal perbuatan melawan hukum.

UU nomor 32;tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

Pasal 69 poin (a) bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan /atau perusakan lingkungan hidup.

Pasal 109 bahwa Setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan tanpa memiliki ijin lingkungan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun paling banyak 3 tahun dan denda paling banyak 1 milyar dan paling banyak 3 milyar.

Pasal 98, Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampaunya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kreteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit 3 Milyar dan paling banyak 10 milyar

Maka dalam rangka penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, diminta agar penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian dan kejaksaan dapat melakukan penegakkan hukum terpadu biar ada efek jera terhadap EB.

 Kabiro buru (m.s.k)