HUKUM

YUTELNEWS.com | BANDA ACEH – Terhitung sejak 18-25 April 2024, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Banda Aceh menggagalkan peredaran rokok ilegal sebanyak 31.164 batang. Rokok ilegal senilai Rp.67.670.900 ini dimusnahkan untuk mencegah peredarannya di masyarakat.

Kepala KPPBC TMP C Banda Aceh, Dede Mulyana, mengatakan, dari jumlah temuan tersebut 19.000 batang rokok ilegal tersebut diamankan saat hendak keluar dari Aceh di Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM).

Ia menjelaskan operasi pengungkapan rokok ilegal ini dilakukan berdasarkan informasi dari Angkasa Pura dan Bea Cukai. Petugas kemudian melakukan penyelidikan dan menemukan paket berisi rokok ilegal yang akan dikirim ke luar Aceh.

“Rokok ini dikirim melalui ekspedisi langsung ke Bandara dan ditujukan ke Kabupaten Bandung, Depok, dan Maros,” kata Dede di Kantor KPPB C Banda Aceh, Senin 29 April 2024.

Dede mengungkapkan saat pemeriksaan barang petugas KPPBC Banda Aceh menemukan barang yang tidak dilekati pita cukai yang akan dikirim melalui pesawat.

Kata dia, para distributor ini melakukan pengiriman sebanyak dua kali yakni tujuan Bandung pada 18 April sebanyak 9.600 batang rokok, kemudian pada 19 April tujuan Depok dan Maros sebanyak 9400 batang rokok ilegal.

Selain penggagalan edaran rokok ilegal di Bandara SIM, pihaknya juga menemukan 12.164 batang rokok ilegal hasil operasi pasar KPPBC Banda Aceh pada tanggal 24-25 April 2024.

Dede menambahkan, pihaknya akan terus mendalami kasus ini untuk melacak distributor rokok ilegal tersebut. Ia juga meminta masyarakat untuk memberikan informasi jika mengetahui adanya peredaran rokok ilegal di Aceh.

“Kami tidak bisa memastikan apakah ada distributor di Aceh, namun kami akan terus mendalami kasus ini,” ujar Dede.

Operasi pengungkapan rokok ilegal ini merupakan bagian dari upaya Bea Cukai Banda Aceh untuk menekan peredaran rokok ilegal di wilayah Aceh. Bea Cukai Banda Aceh juga bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti Angkasa Pura, Satpol PP, dan instansi lainnya, untuk melakukan operasi pasar dan razia rokok ilegal.

“Kami berharap dengan kerja sama dari semua pihak, peredaran rokok ilegal di Aceh dapat ditekan dan dihilangkan,” tutup Dede.

(Kaperwil Aceh – Said Yan Rizal)

YUTELNEWS.com | Suhu politik menjelang pilkada 2024, khususnya di Kabupaten Sukabumi eskalasinya kian meningkat.

Namun dibalik kondisi tersebut, ternyata tidak lepas pro dan kontra antara para pendukung. Termasuk banyak pengrusakan dan penghilangan baliho para bakal calon.

Salah satunya diakui Calon Bupati Sukabumi H.Asep Japar yang saat ini memiliki nama paling populer sebagai kandidat terkuat.

Menurutnya, banyaknya pengaduan para pendukung di berbagai daerah di Kabupaten Sukabumi yang melakukan perusakan dan penghilangan atribut sosialiasi dirinya.

“Akhir-akhir ini banyak pengaduan dari berbagai daerah terkait pengrusakan dan penghilangan atribut kampanye seperti spanduk yang dirobek dan dirusak” ungkap Asep Japar saat memenuhi undangan deklarasi keluarga besar Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) PAC Kabandungan, di gedung BLK Kabandungan.

Pihaknya meminta agar para pendukung tidak terpancing dan tetap konsen pada sosialisasi pada pemenangan. Ia meminta untuk menyerahkan semuanya kepada Allah SWT dengan kesabaran.

“Jangan-jangan terpancing, politik memang kejam. Tidak boleh kita melakukan kampanye dengan cara jahat. Jika ada orang lain menyerang kita, mari kita serahkan kepada Allah SWT dengan kesabaran. Saya memohon agar para pendukung tetap santun, sepakat ya” tambah Asep.

Asep Japar mengakui sebagai manusia tentu sakit melihat kondisi perusakan atributnya akhir-akhir ini. Namun kuatnya komitmen membangun Sukabumi tanpa konflik karena itu ia terima dengan ikhlas dan sabar.

” Tak ada yang merintangi sebuah doa dan ikhtiar. Karena itu, saya menyerahkan kepada Allah SWT saja. Kalau ada orang yang dzolim biarkan saja, jangan dibalas. Saya minta semua agar tetap kondusif” pinta Asep Japar atau kerap dipanggil Kang Asep.

Reporter : Mirna

YUTELNEWS.com | Pengacara Saferiyusu Hulu, S.H, M.H Melaksanakan Proses Hukum terhadap Kliennya. Sejumlah Oknum yang tidak dikenal datangi Lokasi untuk menghentikan pengosongan ruko. Belum diketahui maksud dan tujuan para oknum tersebut.

Kegiatan ini berlangsung di ruko kliennya berinisial B  selaku pemilik 1 (satu) unit Rumah di Graha Legenda Blok D, RT 04 RW 03 Baloi Permai pada senin (01/07) sekira pukul 08.00 WIB, pagi hari.

Diketahui, objek itu diduga sedang dikuasai oleh oknum yang tidak dikenal (OTK) yang mengaku – ngaku sebagai istri ke 4 dari suami B.

Advokat Saferiyusu mengatakan bahwa kepada penyewa telah diberikan kesempatan untuk segera memindahkan barang-barang dan mengosongkan karena masa sewanya telah berakhir.

“Saya sebagai kuasa hukum pemilik ruko, berhubung semalam masa kontrak sewa bapak/ibu telah selesai, saya sekarang menyuruh saudara untuk keluar dari tempat ini untuk memenuhi pasal 167 ayat 1 KUHP. Karena yang berhak adalah pemilik ruko (B), kami sebagai kuasa hukum diberi kuasa untuk menempati tempat ini sejak tanggal 12 Juni 2024. Sejak itu saya sudah kasih waktu sebagai peringatan untuk saudara hingga tanggal 30 untuk mengosongkan tempat ini. Karena yang punya ruko ialah Bu (B) yang lain tidak punya hak,” ungkap Safer kepada Penyewa Ruko dalam konferensi pers.

Masih di lokasi, DS Ginting yang mengaku sebagai kuasa hukum dari istri ke 4 almarhum belum menunjukkan surat kuasa maupun legalitas ruko tersebut yang dimilikinya.

Safer Hulu meminta kepada penyewa ruko untuk segera meninggalkan ruko tersebut pada hari ini, Senin (1/06/2024).

Hingga berita ini ditayangkan, tim media masih membutuhkan konfirmasi dan klarifikasi kepada pihak pihak terkait. /Red

Bersambung,…

MEDAN//Yutelnews.com,

Satuan Reserse Kiriminal (Sat Reskrim) Polrestabes Medan menangkap komplotan pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen surat tanda nomor kendaraan (STNK).

Kapolrestabes Medan, Kombes Pol. Dr. Teddy Jhon Sahala Marbun, SH., M.Hum didampingi Kasat Reskrim Polrestabes Medan, Kompol. Jama Kita Purba, Kamis (27/06/2024) mengatakan pengungkapan kasus itu terjadi pada, Selasa (25/06/2024), sekitar pukul 19.30 WIB. Saat itu Personel Sat Reskrim Polrestabes Medan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya ada kegiatan pembuatan pencetakan dokumen palsu atas kenderaan baik sepeda motor maupun STNK maupun BPKB di Jalan Penampungan Gang Restu Dusun 19 Desa Mulyorejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang.

“Anggota kita langsung melakukan penyelidikan ke alamat tersebut, lalu penggerebekan ke satu rumah. Petugaspun mengamankan seorang pria berinisial H alias J (36 tahun). Saat digeledah ditemukan STNK, BPKB kendaraan dan barang bukti lainnya. Selanjutnya pelaku berikut barang bukti digelandang ke Mapolrestabes Medan guna proses selanjutnya,” ujar Teddy.

Dari hasil pemeriksaan dan interogasi lanjut Kapolrestsbes, peran H alias J yakni membuat dan mencetak STNK, BPKB, KTP, SIM palsu serta memasarkan/menjualnya secara online. Diakui pelaku jika dia tidak bekerja sendiri, dia memiliki komplotan.

“Petugas kemudian melakukan pengembangan ke satu rumah di Jalan Blok Dating Dusun 3, Tanjung Gusta dan mengamankan 3 pria berinisial PAP (28 tahun) dan PS (28 tahun) selaku pemilik rumah dan BK (18 tahu ) warga Jalan Cempaka Dusun 5, Deli Tua. Dari lokasi juga ditemukan STNK, BPKB, SIM dan akta cerai palsu dan mesin pembuatan berkas palsu. Pelaku berikut barang bukti digelandang ke Mako guna pemeriksaan lebih lanjut,” jelasnya sembari menambahkan petugas kembali melakukan pengembangan dan mengamankan KS (49 tahun) sebagai konsumen STNK dan BPKB palsu yang dibuat oleh BK.

Ditambahkan Teddy, hasil pemeriksaan dan interogasi, ketiga pelaku memiliki perannya masing-masing, ada sebagai operator, mencari konsumen untuk membuat dokumen palsu seperti STNK dan BPKB dan sebagai pengantar ke tangan konsumen apabila telah selesai dibuat surat palsunya.

“Motifnya pelaku melakukan pemalsuan ini untuk mendapatkan keuntungan secara materi guna memenuhi kehidupan sehari-hari. Pelaku mengaku sudah 1 Tahun menjalankan aksi pemalsuan data dokumen. Untuk STNK sepedamotor dibandrol dengan harga Rp 500 ribu dan STNK mobil Rp 1 juta,” pungkasnya.

(Rizal hsb)

YUTELNEWS.com | Setelah Viralnya di Media online terkait dugaan Pungutan Liar (Pungli) di SDN 007 Batam Kota, Kepulauan Riau, timbul pertanyaan dana Program Indonesia Pintar (PIP) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagaimana penggunaannya. Dugaan pungli jual LKS dan Seragam sekolah telah dilaporkan ke Dinas Pendidikan dengan tembusan Kejari Batam, DPRD dan ketingkat Kementerian.

Sebelumnya juga Uang Kas anak sekolah tersebut akan dipakai untuk kepentingan oknum-oknum guru. Namun setelah Team Light Independent Bersatu (Team Libas) DPW Kepri meminta klarifikasi kepada pihak sekolah maka uang kas tersebut telah dikembalikan kepada setiap murid sekolah.

Dari pemberitaan sebelumnya diketahui di sekolah tersebut diduga telah menjual buku LKS seperti Bidang studi bahasa inggris dan bidang studi lainnya dan juga beberapa seragam sekolah seperti baju Olahraga, Batik, dan seragam Melayu.

Sehingga Team Libas DPW Kepri bersama dengan beberapa wartawan telah melaporkan ke Dinas Pendidikan. Laporan tersebut telah diterima oleh Bu Erfina bagian Sekretaris.

“Kepala dinasnya sedang rapat, laporannya telah kami terima dan akan kami teruskan ke pimpinan untuk diproses,” ujar Bu Ervina, Selasa (25/06/2025).

Joni Ketua DPW Kepri Team Libas membenarkan penyerahan laporan tersebut.

“Betul, kita serahkan laporan tersebut ke dinas pendidikan melalui Bu Erfina bagian Sekretaris. Kita berharap ada tindak lanjut dari dinas pendidikan. Jika diproses maka kita pertanyakan prosesnya seperti apa. Dan jika pungli itu terbukti benar lalu bagaimana tindakan pihak Dinas pendidikan, apakah dibiarkan begitu saja atau ada proses hukumnya,” ungkapnya.

Dari Keterangan Joni bahwa Laporan tersebut akan diserahkan kepada Kejari Batam, Kapolda, dan Kementerian Pendidikan untuk segera dituntaskan.

“Kita akan tembuskan ke Kejari Batam hingga kementerian terkait temuan kita tersebut. Kita minta di audit kembali dana BOS, Dana PIP dengan transparan oleh dinas yang berwenang. Kita juga menunggu juga proses tindak lanjut Dinas Pendidikan, ” ujarnya.

Hingga berita ini diturunkan, awak media masih berupaya melakukan konfirmasi dan update berita selanjutnya.

(Tim Red)

YUTELNEWS.com | Langsa – Unit Opsnal Resmob Satreskrim Polres Langsa menangkap dua pemuda yang tengah asyik bermain judi online di depan bengkel simpang empat kedai Rambe, Gampong Geudubang Aceh, Kecamatan Langsa Baroh, Jumat (21/06/2024).

Tersangka yang diamankan R (24), seorang sopir yang berdomisili di Gampong Geudubang Aceh, Kecamatan Langsa Baroh. J (40), seorang wiraswasta asal Gampong Suka Rakyat, Kecamatan Langsa Lama.

Barang Bukti yang berhasil di amankan 2 unit handphone merk VIVO, 2 akun judi online dengan ID: WDBOS, Saldo dalam akun sebesar Rp.77.000,-

Kapolres Langsa, AKBP Andy Rahmansyah, melalui Kasat Reskrim Iptu Rahmad, Minggu (23/6) mengungkapkan bahwa penangkapan bermula dari laporan masyarakat tentang aktivitas mencurigakan di lokasi tersebut. “Kami mendapat informasi bahwa ada pemuda yang sering bermain judi online di depan bengkel.

Tim segera bergerak ke lokasi dan menemukan kedua tersangka tengah bermain judi online menggunakan handphone,” ujar Iptu Rahmad.

Setelah dilakukan pemeriksaan, kedua tersangka dan barang bukti langsung diamankan di Polres Langsa untuk proses lebih lanjut.

Kedua tersangka dijerat dengan Pasal 18 dan/atau Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. “Kami akan menindak tegas setiap pelanggaran hukum, termasuk perjudian online, sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegas Iptu Rahmad.

Penangkapan ini disambut baik oleh warga sekitar yang sudah lama resah dengan aktivitas perjudian di daerah mereka. “Kami berterima kasih kepada polisi yang cepat bertindak. Semoga ini bisa memberikan efek jera kepada pelaku lainnya,” kata salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.

Dengan tindakan tegas dari Polres Langsa, diharapkan kegiatan perjudian online dapat diminimalisir dan keamanan di wilayah tersebut semakin terjaga.

(Kaperwil Aceh – Said Yan Rizal)

YUTELNEWS.com | Batam – Heboh, Diduga adanya Pembiaraan Gelanggang Permainan (Gelper) Game Boy Zone  di Kota Batam, yang Berada di Fanindo , Tj. Uncang, Kec. Batu Aji, Kepulauan Riau diduga pihak Penegak Hukum dan Dinas Terkait Lemah dalam mengawasi dan memberantas perjudian berkedok Gelper.

Dari pantauan awak media Kebebasan Gelper itu pun belum bisa memastikan apakah sudah memiliki izin apa belum, izin usaha seperti Badan Penanaman Modal (BPM).

Seandainya sudah mengantongi izin namun siapa yang mengeluarkannya?, modus mengantongi izin gelanggang permain (Gelper) bila dikeluarkan oleh BPM Kota setempat, para pelaku bisnis Gelper itu sengaja mempekerjakan sejumlah orang untuk melakukan penukaran uang bila pemain sudah menang.

Modus penukaran, Seperti Rokok, handphone hingga kupon berhadiah, merupakan kamuflase para pelaku untuk mengecoh agar terhindar dari jeratan hukum pasal 303 KUHP. Itulah yang terjadi di lokasi tersebut.

Dari hasil investigasi, sekitar pukul 16.00 WIB, sejumlah mesin perjudian tersebut bermacam-macam jenisnya.

Para pelaku bisnis berbau judi itu diduga seperti kebal hukum. Tapi, namun disayangkan, Aparat Penegak Hukum (APH) sudah tau hal itu, sudah tahu modus itu. Tetapi dibiarkan juga berkeliaran di tengah- tengah masyarakat Kota Batam.

Terlihat dari pandangan orangpun, gayanya main cantik Asalkan kondisi tidak ricuh, maka para pelaku ini terus mendapat restu menjalankan 303.

Di lokasi yang berjaga (satpam) Jackpot tersebut sedang berjaga-jaga untuk mengamankan lokasi perjudian.

“Silahkan Hubungi di P bang, biasanya dia yang bagi-bagi tapi gak tau tanggal berapa,”ujar salah satu satpam yang berpakaian seragam bebas.

Hal ini, Kami dari team media sedang berupaya lakukan Konfirmasi pada Polsek setempat, Polresta Polres Barelang dan Hingga ke Kapolda Kepri nantinya dan juga pada Dinas terkait guna memastikan perizinan usaha tersebut.

Part I

(Yut)

YUTELNEWS.com | Indonesian Journalist Watch (IJW) surati Dewan Pers agar berhentikan sementara organisasi PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) dari keanggotaan Dewan Pers sebelum masalah PWI Gate yang telah merusak nama organisasi PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) dan Jurnalis dituntaskan.

Dalam surat IJW Nomor :0015/IJW/Dewan Pers-PWI/V/2024, tertanggal 15 Juni 2024 tersebut ditanda tangani Ketua Umum IJW, HM. Jusuf Rizal,SH juga ditembuskan ke Presiden RI, Jokowi, Wapres RI, KH.Ma’ruf Amin, Menkominfo, Budi Arie, Mendagri, Tito Karnavian serta Kepolri, Listyo Sigit Prabowo.

Kemudian Surat juga dikirim ke Ketua Komisi I DPR RI, Muetya Hafid, Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat, Sasongko Tedjo, Dewan Peasehat PWI Pusat, Ilham Bintang, Ketua PWI Propinsi seluruh Indonesia, Para Gubernur, Bupati, Walikota se Indonesia, serta para Kapolda, Kapolres dan Kapolresta seluruh Indonesia.

Kepada media di Jakarta, Ketua Umum IJW, HM. Jusuf Rizal,SH membenarkan jika IJW telah mengirimkan surat ke Dewan Pers terkait masalah kasus PWI Gate yang tidak kunjung selesai itu. Ini telah merusak nama dan citra, tidak hanya organisasi PWI, tapi juga insan pers di seluruh Indonesia.

Sebagaimana diketahui kasus PWI Gate merupakan kasus korupsi dan atau penggelapan dana Sponsorship UKW (Uji Kompetensi Wartawan) dari BUMN senilai Rp. 1,7 milyar (sebelumnya disebut Rp.2,9 M—red) dari total Rp.6 milyar. PWI Gate pertama kali dilansir Ketua Dewan Kehormatan (DK) PWI Pusat, Sasongko Tedjo.

Ada empat orang pengurus harian PWI Pusat yang terlibat yaitu Ketum PWI, Hendri Ch.Bangun, Wartawan Kompas, Sekjen, Sayid Iskandarsyah, media mimbar, Wabendum, M.Ihsan dari Warta Ekonomi dan Direktur UKM, Syarif Hidayatullah Indopos.co.id, Group Jawa Pos. DK PWI Pusat, 16 April 2024 telah berikan sangsi keras kepada Hendri Bangun dan rekomendasi pemecatan sebagai pengurus harian PWI Pusat kepada tiga pengurus.

“Sudah seharusnya memang Dewan Pers turun tangan sebagaimana peran dan fungsinya di Pasal 15 UU Pers Nomor 40 Tahun 1999. Apalagi PWI adalah konstituennya. Dewan Pers harus memiliki tanggang jawab terhadap runtuhnya etika dan moralitas wartawan binaannya,” tegas Jusuf Rizal, pria berdarah Madura-Batak anggota PWI era Masdun Pranoto itu.

Disebutkan Kasus penggelapan dana oleh pengurus harian PWI Pusat telah merusak nama baik jurnalis secara umum serta nama besar organisasi PWI yang dibangun selama ini. Gara-gara ulah empat oknum jurnalis Pengurus Harian PWI Pusat binaan Dewan Pers itu, membuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi wartawan juga ikut rusak.

“Dewan Pers harus memberikan sanksi pemberhentian sementara organisasi PWI dari Dewan Pers sampai kasus PWI Gate selesai,” tegas Jusuf Rizal.

Dikatakan faktor yang membuat Dewan Pers selama ini sudah seperti Tuhan, karena Dewan Pers, tidak ada yang mengawasi. Padahal sebagaimana UU Pers Nomor 40 tahun 1999 Pasal 17, masyarakat memiliki peran dalam mengawasi, mengkritisi dan memberikan masukan. Ini yang terjadi sekian puluh tahun.

“Kedepan kami IJW sebagaimana amanat UU Pers 40 Tahun 1999 Pasal 17 akan mengawasi, mengkritisi dan memberikan masukan yang konstruktif agar Dewan Pers tidak dijalankan sesukanya, seperti dalam kasus Sambo, dimana Dewan Pers saat itu jadi alat. IJW telah memiliki jaringan hampir di seluruh Propinsi dan akan menjadi mata dan telinga terhadap kinerja Dewan Pers maupun industri pers,” tegas Jusuf Rizal, Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat). {Red}

YUTELNEWS.com | MEDAN – 15 Anggota Polisi Polrestabes Medan kini menjadi buronan atau masuk ke dalam daftar pencarian orang (DPO) kasus dugaan pidana dan pelanggaran kode etik.

Kepala Sub Bidang Humas Polda Sumut AKBP Sonny W Siregar mengatakan, sebagian dari 15 polisi yang jadi DPO ternyata terlibat dugaan perampokan modus jual beli sepeda motor Cash On Delivery (COD) pada tahun 2022 lalu.

Diketahui, Oktober tahun 2022 lalu, tiga anggota Polrestabes Medan, yaitu Bripka Ari Galih Gumilang, Briptu Haris Kurnia Putra, dan Bripka Firman Bram Sidabutar ditangkap lebih dulu dan sudah diadili.

Sonny saat dikonfirmasi sebagian dari 15 personel masuk DPO tersebut masuk ke dalam komplotan yang sebelumnya sudah ditangkap.

“Mereka masuk ke dalam daftar pencarian orang karena terlibat perampokan termasuk komplotannya ini,”kata Sonny kepada wartawan, Selasa 18 Juni 2024.

Namun demikian, sejumlah personel lain juga sudah ditahan dan menjalani persidangan, salah satunya Aiptu Sutarso. Sonny menyebut mereka sudah dipecat dan sebagian sudah menjalani proses peradilan.

“Statusnya iya (sudah dipecat).” Ungkap Sonny

*Berikut adalah nama 15 polisi tersebut:*

-Bripka Sutrisno
-Bripka Ari Galih
-Aiptu Sutarso
-Bripka Riswandi
-Brigadir Afriyanto Maha
-Brigadir Sapril
-Brigadir Muhammad Ade Nugraha
-Brigadir Jefri Suzaldi
-Brigadir Eliot TM Silitonga
-Brigadir Muladi
-Brigadir Refandi
-Briptu Haris K Putra
-Bripda Erdi Kurniawan
-Bripda Hasanuddin Sitohang
-Brigadir Rudianto Ginting.

Sebelumnya Propam Polda Sumut memecat tiga anggota Polrestabes Medan dalam sidang Selasa 11 September 2024, ketiga oknum Polisi tersebut, yakni: Bripka Arih Galih Gumilang, Brigadir Satsamapta, Kesatuan Polrestabes Medan, Bripka Firman Bram C Sidabutar, Brigadir Satsamapta, Kesatuan Polrestabes Medan, dan Briptu Harus Kurnia Putra, Brigadir Satsamapta, Kesatuan Polrestabes Medan.

Ketiga oknum tersebut diduga melakukan tindak pidana percobaan Pemerasan dan percobaan Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 ayat (1) Jo Pasal 53 KUHPidana atau Pasal 363 ayat (1) ke 4 e Jo Pasal 53 KUHPidana.
Korban adalah ULI Arti Boru Tarigan dan Fasha Ferdilan Sembiring sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/3125/X/2022/SPKT/Polrestabes Medan/Polda Sumut tanggal 6 Oktober 2022 lalu.

Sumber: Trb

(Said Yan Rizal)