HUKUM

YUTELNEWS.com / Heboh, Diduga CV Serasi Utara & Tani Kelapa Jaya Menyalahgunakan BBM Bersubsidi/ non-subsidi di SPBU di Lahewa. Diduga lemahnya Pengawasan oleh pihak berwenang. (Kamis, 19/2/2026).

Hal ini terpantau oleh tim media ini pada malam hari, tampak sebuah mobil pickup mengangkut BBM dengan menggunakan Drum. Ada beebrapa Drum pengangkutan dilakukan dengan nomor Plat BM 8918 BH.

Dalam surat tersebut dituliskan pembelian pada tanggal 11 februari 2026 tapi ternyata tidak sesuai dengan pembelian di SPBU tersebut, diduga adanya konspirasi antara Pihak SPBU dengan Pembeli.

Adapun rincian Pembelian BBM tersebut ;

Jenis BBM Dexlite dengan jumlah 2.400 liter, nomor SPBU : 14.238.347, penanggung jawab pembelian atas nama CV Tani Kelapa Jaya dengan penanggung jawab Bpk. T.Jailani.

Adapun dalam surat tersebut pengisi serman nazara, Pengawas Ali Idham Tanjung.

Dari hasil investigasi tim media bahwa Pelaku Pembeli diduga melakukan Manipulasi data, Penyalahgunaan BBM dan adanya Dugaan Penimbunan atau jual-beli BBM secara ilegal.

Informasi pagi ini (Jumat, 20/2/2026) SPBU tersebut tutup. Kemungkinan kehabisan BBM akibat pengangkutan /Pembelian yang melewati batas sehingga konsumen lainnya tidak mendapatkan.

Diminta kepada Pertamina dan APH untuk segera melakukan tindakan tegas terhadap pihak SPBU maupun Pelaku Pembeli.

Hingga berita ini diterbitkan, tim media akan melakukan konfirmasi dan pengawalan hingga adanya transparan yang jelas. /Tim

YUTELNEWS.com /Praktik dugaan penipuan dengan modus ambil over kredit mobil kembali mencuat di Batam. Sejumlah debitur mengaku menjadi korban setelah unit kendaraan yang diambil dengan janji penyelesaian tunggakan justru hilang dan diduga dijual ke luar daerah.

Dikutip Dari penelusuran Republikbersuara.com, Rabu (18/2/2026), para korban menyebut pelaku berjumlah empat orang. Dua di antaranya diketahui bernama Aldi, pria kelahiran Pekanbaru 2 Agustus 2002, beralamat di Kampung Bagan RT 003 RW 009 Kelurahan Tanjung Piayu, serta Mardiansyah P, pria kelahiran Sei Kepayang Kanan 26 Maret 1988, beralamat di Jalan Murai LK VII Kelurahan Gambir Baru, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, pelaku awalnya mendekati debitur yang tengah mengalami tunggakan cicilan leasing. Kepada korban, pelaku menawarkan solusi dengan skema over kredit serta menjanjikan penyelesaian kewajiban pembayaran ke pihak leasing.

“Modusnya ambil oper mobil di Batam, ujung-ujungnya untuk menghilangkan unitnya. Mereka kasih angin surga ke debitur, seolah-olah semua tunggakan akan dibereskan,” ungkap Ade Irma Ningsih, warga Piayu, kepada Republikbersuara.com.

Irma menambahkan, korban dijanjikan seluruh tunggakan akan diselesaikan dan cicilan dilanjutkan oleh pihak yang mengambil alih kendaraan. Namun kenyataannya berbeda. Setelah unit mobil diserahkan, dalam waktu sekitar dua pekan kendaraan tersebut tidak lagi diketahui keberadaannya.

“Padahal pada saat ambil mobilnya, dua minggu kemudian mobil itu hilang. Mereka langsung jual ke Medan,” lanjutnya.

Akibat kejadian ini, Irma menyebut debitur tetap harus menanggung kewajiban pembayaran ke perusahaan leasing karena secara administrasi kredit masih atas nama mereka. Sementara kendaraan yang menjadi objek pembiayaan sudah tidak berada di tangan.

Praktik ini diduga dilakukan secara terencana dengan memanfaatkan kondisi keuangan debitur yang sedang terdesak. Korban diimbau untuk tidak mudah percaya pada tawaran oper kredit tanpa prosedur resmi dan persetujuan tertulis dari pihak leasing.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari aparat penegak hukum terkait dugaan jaringan penjualan kendaraan tersebut ke luar daerah.

Hingga berita ini diterbitkan, tim media masih melakukan konfirmasi kepada debitur dan Finance. /Tim

Sumber republikbersuara.com

Yutelnews.com, Makassar — Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan melalui Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) sekaligus Jaksa Eksekutor Bidang Pidana Umum, bersama Tim Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar dan didukung penuh oleh Tim Intelijen Kejati Sulsel, resmi melaksanakan eksekusi penahanan terhadap terpidana kasus kosmetik berbahaya, Mira Hayati. Eksekusi ini dilaksanakan pada Rabu (18/2/2026) setelah pihak kejaksaan menerima salinan putusan lengkap dari Pengadilan Negeri Makassar.

Proses penjemputan terhadap terpidana yang dikenal publik sebagai pemilik brand MH Cosmetic tersebut dilakukan di kediaman pribadinya di kawasan Tamalanrea, Kota Makassar. Pelaksanaan eksekusi berjalan dengan lancar, terukur, dan transparan dengan disaksikan langsung oleh aparat lingkungan setempat, yakni Ketua RT 1 RW 7, Kelurahan Kapasa Raya.

Langkah eksekusi ini merupakan tindak lanjut atas Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 12016 K/PID.SUS/2025 tertanggal 19 Desember 2025 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Dengan terbitnya putusan tersebut, Jaksa Eksekutor wajib segera melaksanakan eksekusi terhadap terpidana

Berdasarkan amar putusan Mahkamah Agung, terpidana Mira Hayati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, terkait peredaran produk skincare ilegal yang mengandung bahan berbahaya merkuri. Atas perbuatannya, terpidana dijatuhi vonis pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan.

Pada tingkat pertama, PN Makassar memvonis Mira Hayati 10 bulan penjara. Jaksa kemudian mengajukan banding, dan PT Makassar memperberat hukuman menjadi 4 tahun penjara.

Sebelum dijebloskan ke penjara, terpidana terlebih dahulu diamankan dan menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). Setelah dinyatakan sehat, terpidana langsung dibawa menuju Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1A Makassar untuk mulai menjalani masa hukumannya.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Selatan, Didik Farkhan Alisyahdi menegaskan bahwa tidak ada ruang kompromi dalam penegakan hukum terhadap kasus yang membahayakan kesehatan masyarakat ini.

“Saya telah memberikan instruksi yang sangat jelas dan tegas kepada jajaran Aspidum Kejati Sulsel dan Kejari Makassar untuk segera melakukan eksekusi. Tidak ada perlakuan istimewa bagi siapa pun. Hukum harus ditegakkan secara profesional,” tegas Kajati Sulsel.

Kajati Sulsel juga menambahkan bahwa pelaksanaan eksekusi ini sekaligus menjadi peringatan keras (warning) bagi seluruh pelaku usaha kosmetik ilegal, khususnya di wilayah Sulawesi Selatan.

“Melalui eksekusi ini, kami ingin mengirimkan pesan yang sangat jelas. Jangan main-main dengan hukum, dan jangan korbankan kesehatan masyarakat demi keuntungan pribadi. Kami akan kejar dan kami tindak tegas,” jelasnya.(Abu algifari)

YUTELNEWS.com /Diminta Polda Kepri turun ke Gelanggang Permainan alias Gelper Game Zone Superstar 21 Nagoya karena diduga berisi permainan bermesin dan bertukar koin dengan hadiah bisa diuangkan serta pemain beresiko kalah bahkan jam operasional buka hingga dini.

Dari pantauan tim media Lokasi Game Zone Super Star 21 persis berada di jantung kota Nagoya Batam yang mana gedung tersebut bukan diperuntukkan jasa permainan dan tempat berkumpulnya orang Karena lahan perkir lokasi tersebut tak layak.

Setelah tiarap beberapa lama, kini lokasi jekpot berkedok Gelper kembali dibuka kembali. Salah satu lokasi jekpot diduga berbau judi yang dibuka secara terang terangan adalah permainan jekpot yang berlokasi di Superstar 21 Nagoya Batam.

Terpantau media ini banyak sekali pemain “kelas bawah” dan kelas menengah yang “mengadu nasib melawan mesin” al jekpot, tembak ikan, amusement buah-buah dan buaya cicak juga piala serta mesin lama kontemporer pasukan angka berkuda.

Kendati lokasi gelper Game Zone Superstar 21 ini kerap menjadi sorotan berbagai pihak karena diduga kuat dijadikan arena perjudian. Namun aparat Kepolisian setempat terkesan tutup mata, hingga saat ini belum terlihat upaya aparat penegak hukum untuk menutup perjudian yang dibuka secara terang terangan ini.

Padahal Kapolri Jendra Polisi Listyo Sigit Prabowo telah mengintruksikan kepada seluruh jajaran Kepolisian dari mulai tingkat Polda, Polres/Polresta hingga Polsek untuk menindak berbagai bentuk perjudian di Indonesia. Namun instruksi tersebut kesannya diabaikan.

Bahkan tak hanya itu, judi juga dilarang di Negara Republik Indonesia ini karena merupakan tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3040). Peraturan Pemerintah ini yang merupakan pelaksanaan Pasal 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Hingga berita ini diterbitkan, tim media masih melakukan konfirmasi kepada Dinas terkait dan APH. /Tim

YUTELNEWS.com/ Batam – Diduga Aktivitas pencucian pasir ilegal terjadi di Hutan Lindung Nongsa, Batam. Kegiatan ini berpotensi mencemari area hutan mangrove dan pesisir Nongsa, serta berdampak buruk pada lingkungan dan mata pencaharian warga.

Hasil investigasi menunjukkan limbah pasir dari kegiatan ini mencemari area hutan mangrove yang berbatasan langsung dengan lokasi pencucian.

Aktivitas pencucian pasir ini, menurut warga, telah berlangsung lebih dari satu tahun. Meskipun warga dan nelayan telah berupaya menutup kegiatan tersebut secara paksa, aktivitas ini kembali berjalan beberapa bulan kemudian. Warga menduga adanya oknum yang membekingi kegiatan ilegal ini.

Sumber media ini mengungkapkan kekhawatirannya terkait dampak pencucian pasir ilegal ini. Ia mengaku dampaknya sangat besar. Sungai mengalami pendangkalan, hutan bakau terancam mati, dan hasil tangkapan nelayan menurun drastis.

Ia juga menambahkan air sungai dan laut di sekitar Nongsa telah berubah warna menjadi kecoklatan dan putih akibat sedimentasi. Kerusakan lingkungan ini tidak hanya merugikan nelayan, tetapi juga berdampak pada sektor pariwisata.

Dugaan sementara bahwa kegiatan pencucian pasir ini melanggar berbagai peraturan, termasuk UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Warga dan nelayan berharap aparat dan dinas terkait segera menghentikan kegiatan ini dan melakukan restorasi sungai yang terdampak sedimentasi. Mereka juga meminta agar para pelaku pencemaran lingkungan ini ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku.

Hingga berita ini diterbitkan, tim media masih melakukan konfirmasi kepada pihak berwenang. Tim

Fb

https://www.facebook.com/share/r/1D734AD82d/

Youtube

https://youtube.com/shorts/Am0MfLc0jBw?si=teJI972YTn3zUYFO

Tiktok

https://vt.tiktok.com/ZSm2w1vr5/

YUTELNEWS.com / Kepala Sekolah (Kasek) SMP Negeri 31 Batam yang berlokasi di Anggrek Sari, Batam Kota, diduga menghina profesi wartawan saat sejumlah jurnalis mendatangi sekolah tersebut untuk melakukan klarifikasi terkait dugaan pungutan liar (pungli).

Peristiwa tersebut terjadi pada Rabu, 4 Februari 2026, ketika beberapa wartawan menjalankan tugas jurnalistik untuk meminta konfirmasi langsung kepada pihak sekolah. Dalam pertemuan tersebut, salah satu wartawan memperkenalkan diri sebagai perwakilan media. Namun, Kepala Sekolah berinisial EF justru melontarkan pernyataan yang dinilai merendahkan profesi wartawan dengan mengatakan, “Ya, saya tahu wartawan, saya tahu isi perutnya wartawan.”

Ucapan tersebut dinilai menunjukkan sikap arogan serta tidak beretika, dan dianggap sebagai bentuk penghinaan serta perendahan terhadap profesi wartawan. Pernyataan tersebut juga dinilai menyerang kehormatan dan martabat insan pers, sekaligus tidak menghargai fungsi dan peran media sebagai pilar demokrasi yang dilindungi undang-undang.

Secara makna, ungkapan “tahu isi perut wartawan” dapat ditafsirkan sebagai metafora yang menyiratkan bahwa yang bersangkutan merasa memahami kelemahan, rahasia, atau proses kerja wartawan, serta menggeneralisasi bahwa wartawan hanya mencari sensasi. Pandangan tersebut dinilai keliru dan berpotensi mencemarkan nama baik profesi jurnalistik secara kolektif.

Atas dugaan penghinaan tersebut, Kepala Sekolah yang bersangkutan berpotensi dikenakan sanksi berlapis, baik pidana maupun administratif, antara lain:

1. Sanksi Pidana Berdasarkan UU Pers

Apabila penghinaan dilakukan terhadap wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik (peliputan atau klarifikasi berita), pelaku dapat dijerat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

2. Sanksi Pidana Umum (KUHP)

Jika pernyataan tersebut merupakan hinaan lisan atau tulisan yang menyerang kehormatan seseorang atau profesi, maka dapat dikenakan pasal penghinaan dalam KUHP, antara lain:

Pasal 315 KUHP (Penghinaan Ringan)

Penghinaan yang dilakukan di depan umum secara lisan dapat diancam pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau denda.

Pasal 436 KUHP Nasional (KUHP Baru)

Berlaku sejak 2 Januari 2026, penghinaan ringan yang dilakukan secara langsung, baik lisan maupun tulisan, kepada orang yang dihina atau di muka umum, dapat dipidana penjara paling lama 6 bulan.

Atas dugaan penghinaan profesi dan pencemaran nama baik tersebut, pihak wartawan serta asosiasi media setempat berharap instansi terkait segera mengambil langkah tegas terhadap oknum Kepala Sekolah yang bersangkutan. Penindakan ini dinilai penting agar kejadian serupa tidak terulang dan tidak ada lagi oknum pendidik yang merendahkan profesi jurnalistik yang secara hukum dilindungi oleh undang-undang. /Tim

YUTELNEWS.com – Makassar || Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) menggelar Bimbingan Teknis (Bintek) bertajuk “Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP” pada Rabu, 4 Februari 2026. Acara strategis ini dihadiri oleh jajaran petinggi hukum nasional, termasuk para Aspidum dan Kajari dari seluruh wilayah Sulawesi.

Wakil Menteri Hukum RI, Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum., hadir memberikan keynote speech sekaligus membuka kegiatan. Dalam arahannya, Prof. Eddy menekankan bahwa meskipun kodifikasi hukum baru ini masih akan terus disempurnakan melalui praktik, kualitasnya jauh melampaui aturan kolonial sebelumnya.

“Kuhap yang baru ini jauh dari kesempurnaan dan akan ada perubahan sembari berjalan, namun saya jamin 100 persen jauh lebih baik dibanding KUHAP yang lama. Aturan ini sangat mengedepankan perlindungan terhadap HAM, dirinci sekali hak tersangka, hak anak, hingga hak disabilitas untuk mencegah kesewenang-wenangan aparat,” ujar Prof. Eddy Hiariej.

Beliau menambahkan bahwa prinsip utama dalam aturan baru ini adalah sistem peradilan pidana terpadu yang tegas membagi kewenangan mulai dari penyidikan di Polri, penuntutan di Kejaksaan, hingga pembelaan oleh advokat.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Prof. Dr. Asep Nana Mulyana, memaparkan materi mengenai rencana strategis Kejaksaan RI dalam menyongsong era baru ini. Ia menegaskan posisi Jaksa sebagai pengendali perkara (Dominus Litis).

“Jaksa bertindak sebagai Navigator Utama yang memastikan setiap tahap proses peradilan, dari pra-penuntutan hingga eksekusi, berjalan tertib dan menjamin hak-hak tersangka serta korban. Kita harus mengantisipasi problematika praktis pasca berlakunya aturan ini melalui pemahaman yang seragam,” tegas Prof. Asep Nana Mulyana.

Dalam sesi teknis, Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., menguraikan tentang mekanisme Plea Bargaining dan Saksi Mahkota yang menjadi terobosan untuk efisiensi peradilan.

“Mekanisme pengakuan bersalah adalah ruang bagi terdakwa untuk kooperatif dengan imbalan keringanan hukuman. Namun, Hakim tetap harus menguji secara ketat apakah pengakuan tersebut dilakukan secara sukarela, tanpa tekanan, dan tanpa penyiksaan,” jelas Dr. Prim Haryadi.

Sementara itu, Guru Besar FH UI, Prof. Harkristuti Harkrisnowo, menyoroti pentingnya perubahan paradigma dari retributif (pembalasan) menuju keadilan restoratif dan rehabilitatif.

“Tantangan terbesar kita bukan hanya pasal, tapi perubahan mindset. Pidana penjara tidak lagi menjadi primadona. APH harus mulai terbiasa dengan alternatif pidana seperti kerja sosial atau pemaafan pengadilan (judicial pardon) jika itu dirasa lebih adil bagi masyarakat,” tukas Prof. Harkristuti Harkrisnowo.

Kajati Sulsel, Dr. Didik Farkhan Alisyahdi, selaku tuan rumah menyampaikan bahwa Bintek ini merupakan langkah krusial bagi para Jaksa di wilayah Sulawesi untuk menyamakan persepsi hukum agar tidak terjadi disparitas penuntutan di masa transisi.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Wakajati Sulsel, Prihatin, Kakanwil Kemenkumham Sulsel, Andi Basmal, serta jajaran Hakim Tinggi PT Makassar.

(Abu Algifari)

YUTELNEWS.com – Gowa || Bidang Pemulihan Aset Dan Pengelolaan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Gowa Telah  melaksanakan beberapa Pengembalian Barang Bukti yaitu : Pengembalian Barang Bukti perkara berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Reno 14 F Warna Hijau, amar barang bukti dikembalikan kepada saksi korban Muh. Takdir Ramsi dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 391/Pid.B/2025/PN Sgm Pada perkara Pasal 362 KUHP dengan Jaksa Penuntut Umum Dian Febrina, S.H. dengan 

Pengembalian Barang Bukti perkara berupa 50 lembar Uang Pecahan Rp100.000 dan 6 lembar kwitansi di Polres Gowa , amar barang bukti dikembalikan kepada saksi korban Sulaiman yang dikuasakan kepada Akhzanul Qaail Sulaiman dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 278/Pid.B/2025/PN Sgm Pada Perkara Pasal 378 KUHP dengan Jaksa Penuntut Umum Yusriana Akib, S.H., М.Н, Selasa (03/02/2026) 

Dalam Siaran Pers melalui Rilis Kepala Seksi Intelejen Kejari Gowa Andi Ardiaman,  SH. MH bahwa Pengembalian barang bukti tersebut dilaksanakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht) serta sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan dalam pemulihan hak-hak korban tindak pidana.

Melalui kegiatan ini, Kejaksaan Negeri Gowa menegaskan komitmennya dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan, transparan, dan akuntabel, khususnya dalam pengelolaan serta pengembalian barang bukti kepada pihak yang berhak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan pengembalian barang bukti ini juga merupakan bagian dari optimalisasi peran Bidang Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Gowa dalam memastikan seluruh barang bukti yang telah berkekuatan hukum tetap dikelola secara tertib, aman, dan profesional, sehingga dapat memberikan kepastian hukum serta manfaat nyata bagi masyarakat dalam memberikan kemudahan dalam pengembalian barang bukti khususnya para pihak yang dirugikan akibat tindak pidana.(abu algifari)

YUTELNEWS.com / Diduga adanya Praktik Kencing Solar dekat Kawasan executive industrial Part 2 di Kabil, Kota Batam, Kepulauan Riau seolah luput dari penglihatan Aparat Penegak Hukum dan Pertamina.

Hal ini terpantau saat tim media melakukan investigasi di lokasi. Tampak Mobil warna putih dan truk-truk yang diduga pengirim dan penampung solar ilegal.

Masih belum diketahui siapa Pelaku Penampung (Pengepul) dan Pengirim solar tersebut.

Namun Praktik ini termasuk tindak pidana kecurangan distribusi BBM bersubsidi yang merugikan negara dan pihak industri, yang sering diungkap oleh aparat dan DPR.

Perlu diketahui “Kencing solar” artinya istilah slang / jargon yang merujuk pada praktik pencurian bahan bakar minyak (BBM) jenis solar, sering kali dari kendaraan besar atau fasilitas penyimpanan. Praktik ini merupakan tindakan ilegal di bawah hukum Indonesia.

Tindakan ini melanggar beberapa peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang mengatur kegiatan usaha hilir dan dapat mengenakan sanksi berat bagi pelanggar.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), karena tindakan tersebut termasuk dalam kategori pencurian atau penggelapan.

Diminta Pihak berwenang di Batam seperti Kepolisian Republik Indonesia (Polri) agar secara rutin melakukan penangkapan dan penindakan terhadap pelaku “kencing solar”.

Hingga berita ini diterbitkan, tim media akan terus memantau praktik Kencing solar tersebut dan berkoordinasi kepada pihak Aparat dan Pertamina untuk ditindaklanjuti. /Red

Video Lokasi

https://youtube.com/shorts/yQRH-yP5QK8?si=XImcfJt2KYx26c7y

YUTELNEWS.com / Kuantan Singingi – Respon cepat jajaran Polres Kuantan Singingi terhadap laporan masyarakat melalui layanan darurat 110 kembali membuahkan hasil. Satuan Reserse Narkoba Polres Kuantan Singingi berhasil mengungkap kasus peredaran narkotika jenis sabu dan mengamankan dua orang tersangka yang diduga sebagai pengedar di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi, Rabu (21/1/2026).

Kapolres Kuantan Singingi, AKBP Hidayat Perdana, S.H., S.I.K., M.H., melalui Kasat Reserse Narkoba AKP Hasan Basri, S.H., M.H., menjelaskan bahwa pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat yang masuk melalui layanan 110 terkait aktivitas peredaran narkotika di Desa Logas, Kecamatan Singingi.

“Menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut, Tim Elang Kuantan Satresnarkoba Polres Kuansing langsung melakukan penyelidikan. Pada Selasa, 20 Januari 2026 sekitar pukul 22.30 WIB, petugas berhasil mengamankan seorang tersangka berinisial DA (40) yang sebelumnya merupakan DPO Satresnarkoba Polres Kuansing,” ujar AKP Hasan Basri.

Saat hendak diamankan, tersangka DA sempat melarikan diri ke arah perkebunan kelapa sawit sejauh kurang lebih 300 meter. Namun, berkat kesigapan petugas, tersangka berhasil dikejar dan diamankan. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan satu unit handphone yang diduga digunakan untuk transaksi narkotika.

Berdasarkan hasil interogasi awal, tersangka DA mengakui telah menitipkan satu paket narkotika jenis sabu kepada rekannya. Tim kemudian melakukan pengembangan dan sekitar pukul 00.00 WIB berhasil mengamankan tersangka kedua berinisial AE (28) di wilayah Kecamatan Kuantan Tengah.

Dalam penangkapan tersebut, petugas menemukan satu paket narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam kotak rokok di tepi jalan. Selain itu, turut diamankan barang bukti berupa dua unit handphone, satu unit mobil Toyota Yaris warna putih tanpa nomor polisi, serta kotak rokok yang digunakan sebagai tempat penyimpanan sabu.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kedua tersangka diduga berperan sebagai penjual atau pengedar narkotika. Keduanya mengaku memperoleh sabu dari seseorang berinisial P, yang saat ini masih dalam proses penyelidikan. Sementara itu, hasil tes urine terhadap kedua tersangka menunjukkan positif mengandung amphetamine.

Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama 20 tahun serta denda paling sedikit Rp1 miliar.

Kapolres Kuantan Singingi melalui Kasat Resnarkoba mengimbau masyarakat untuk terus berperan aktif membantu kepolisian dengan melaporkan setiap bentuk penyalahgunaan dan peredaran narkotika melalui layanan 110 Polres Kuantan Singingi.

“Peran serta masyarakat sangat penting dalam upaya pemberantasan narkoba. Layanan 110 hadir untuk memberikan respon cepat demi menjaga keamanan serta menyelamatkan generasi muda di Kabupaten Kuantan Singingi,” pungkas AKP Hasan Basri.

Sumber: Humas Polres Kuantan Singingi

(Desi Kabiro)