NEWS

YUTELNEWS.com | Jepara – Pemerintah Desa Banyuputih, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara, Minggu siang (25/5/2025) mengadakan kegiatan Festival Karnaval atau Kirab Budaya dalam rangkaian Sedekah Bumi tahun 2025.

Joko Prakoso, Petinggi Desa Banyuputih membuka langsung dengan pengibaran bendera merah putih saat pelaksanaan Festival Karnaval, start dari perbatasan blok utara dan finish di lapangan Desa Banyuputih dan malam harinya pukul 20.00 WIB – selesai digelar pertunjukan hiburan dangdut blackstars music dengan artis-artis ternama di Jepara.

Senin (26/5/2025) dilanjutkan pembagian berkat bagi warga desa yang sudah punya KK untuk menerima paket berkat di rumahnya masing-masing, berkat tersebut sudah dibacakan do’a Kyai Se Desa Banyuputih di pendopo Balai Desa lalu malam harinya digelar pengajian akbar bersama Ustadzah Ning Umi Laila dan Rebana Modern Zafira.

Menurut Petinggi Desa Banyuputih, Joko Prakoso kegiatan karnaval festival atau kirab budaya ini diikuti oleh perwakilan warga dari 20 (dua puluh) RT dan 5 (lima) RW yang ada di Desa Banyuputih.

“Terimakasih kepada semua warga Desa Banyuputih dan semua pihak yang sudah ikut mendukung dan mensukseskan kegiatan Sedekah Bumi Desa Banyuputih,” kata Joko Prakoso.

Kegiatan ini dihadiri dan diikuti oleh Joko Prakoso, perangkat desa, LKD (Lembaga Kemasyarakatan Desa), personil Polsek Kalinyamatan, Koramil, Puskesmas Kalinyamatan, Toga, Tomas dan disaksikan warga masyarakat sekitarnya.

Festival Karnaval Sedekah Bumi Desa Banyuputih 2025 nampak diramaikan pertunjukan seni dan budaya serta adat tradisi seperti gunungan hasil bumi dari 5 (lima) RW serta kreasi seni dan budaya seperti pemeran Ratu Kalinyamat, tari-tarian, fashion, drum band, kesenian tradisional Reog Ponorogo, Jatilan, dan Singo Barong.

Saat di lapangan Desa Banyuputih, di panggung utama para peserta mempertontonkan kesenian warisan budaya leluhur sebagai kekayaan bangsa serta nampak penonton sangat antusias melihat dan memberikan aplus kepada peserta.

YUTELNEWS.com | Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Dra Hj Tia Fitriani menghadiri pelantikan ketua DPD Nasdem Kabupaten Bandung Tiara Putri Tiara Putri Julizar yang berlangsung di Hotel Sutan Raja Soreang Kabupaten Bandung, Minggu 25/05/2025.

Dalam kehadirannya legislator Nasdem Provinsi Jawa Barat mengapresiasi dan menyambut baik atas dilantiknya kakak Tiara yang mana sebagai kader terbaik partai Nasdem dari gen Z.

Dalam kesempatannya juga Hj.Tia akan terus berkomitmen tumbuh bersama untuk membangun bersama baik DPW Jabar dan DPD Kabupaten Bandung. Tidak ada yang tidak mungkin, karena seperti saat ini kami, ibaratnya seperti ini yang mana ada bunga pasti kumbang akan datang.

Karena Partai Nasdem memang tetap sama semangatnya, seperti yang disampaikan oleh ketua Umum pak Surya Paloh. Kami tetap akan mengutamakan kepentingan masyarakat di daerah,” ungkap Hj Tia kepada awak media.

Kami bisa betul-betul terjaga, dan akan terus memperjuangkan aspirasinya masyarakat karena bagi partai Nasional, ketika terpilih menjadi anggota legislatif di semua tingkatan, tentunya kami ini dihibahkan oleh partai untuk mendahulukan untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah masing -masing,”ujarnya.

Saya mengucapkan selamat dan sukses kepada kakak hj Tiara dan seluruh pengurus DPD partai Nasdem kabupaten Bandung atas pelantikannya, dan insya Allah ada kerja-kerja politik yang akan kita kerjakan bersama,” tukasnya Tia.

Yans

YUTELNEWS.com | Bandung – Hj Tiara Putri zulijar telah resmi di Lantik menjabat menjadi Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Bandung untuk periode 2025-2029. DPD Partai Nasdem Kabupaten Bandung yang tadinya diketua H.Agus Yasmin (AY) saat ini beralih kepemimpinan, di Sutan Raja,pada Minggu 25/05/2025.

Ketua DPW Nasdem Jabar melantik secara resmi kader terbaik Partai Nasdem Kab.Bandung yang merupakan politikus muda Tiara Putri Julizar.

Ketua DPW Nasdem Jabar Mamat Rahmat dalam sambutanya menyampaikan, mengucapkan selamat atas mandat kepercayaan dan amanah yang diberikan oleh ketua umum H.Surya Palloh kepada kakak Tiara Putri Julizar bersama jajaran pengurus DPD Nasdem Kabupaten Bandung.

Amanah ini merupakan amanah yang cukup besar dan berat, mudah-mudahan kepengurusan yang baru ini kedepannya bisa bekerja sama, membangun bersama-sama, bagaimana memberikan gagasan pemikiran untuk Kabupaten Bandung menjadi lebih baik dan menjadi lebih maju ke depan,” ungkapnya.

Selain itu, Mamat sebagai ketua DPW Jabar, juga menegaskan bahwa ini adalah menjadi tantangan yang luar biasa untuk Kita sebagai partai Nasdem dalam rangka membangun partai Nasdem di kabupaten lebih baik setelah melaksanakan Pilkada Kabupaten Bandung, karena kita menjadi bagian dari Pemerintah kabupaten Bandung kita harus siap bersama-sama sukseskan apa yang dicita-citakan oleh Bupati Kabupaten Bandung, Imbuhnya.

Saya ucapkan terimakasih pada kang Agus Yasmin ketua kemarin, di kepemimpinanya kemarin yang sudah memiliki 6 kursi DPRD Kabupaten Bandung.

ini menjadi bagian dari proses politik dari tahun 2014 menjadi ke 20024 ini menjadi sejarah luar biasa dan mudah-mudahan dengan badan yang kecil umur yang kecil bisa menjadi nilai yang besar menjadi 10 kursi bisa kita peroleh nanti di kabupaten Bandung.

“Tentu ini tidaklah mudah, ini adalah regenerasi kepemimpinan senior sebelumnya kaderisasi, sekarang estafet kepemimpinan yang muda gen Z (milenium), itulah kadarisasi di Partai Nasdem dan akan terus berjenjang bagaimana membangun Partai ini lebih baik kedepan,” tegasnya.

Saya berharap, bukan saja keinginan, tetapi kita akan buktikan bahwa kakak Tiara bersama jajaran pengurus DPD bisa membangun Kabupaten Bandung yang lebih baik kedepan.

Tiara Putri Julizar Ketua DPD Nasdem Kab.Bandung mengatakan, bahwa Hari ini adalah merupakan tolak ukur perjuangan kita di Kabupaten Bandung untuk membangun dan mengembangkan semangat perubahan dan gerakan restorasi Indonesia, Katanya.

“Kami hadir bukan hanya dalam momentum ini SD aja, tetapi kami hadir untuk membangun masyarakat yang lebih baik lagi terkhusus di kabupaten Bandung, tegasnya.

Partai Nasdem membuka peluang dalam kaderisasi dan ini salah satu bukti keberadaan saya menjadi ketua dimana partai Nasdem membuka peluang yang luas bagi anak muda, katanya.

” Saya ucapkan selamat kepada rekan-rekan pengurus semua yang baru di Lantik, mungkin kedepannya banyak tantangan yang kita hadapi tetapi percayalah bahwa amanah ini adalah amanahnya kami hadir kita hadir di Kabupaten Bandung untuk yang lebih baik,” harap Tiara

Dalam kesempatannya Tiara menegaskan, ” Mungkin badan saya kecil, usia juga kecil, tapi saya yakin dengan amanah yang besar ini kita bisa membangun Kabupaten Bandung lebih baik dan saya pastikan akan lebih besar lagi, tegas Tiara.

Saya harapkan kita semangat selalu dengan aktivitas gerakan restorasi untuk kemajuan Partai Nasdem dimanapun,”pungkasnya.

Yans

YUTELNEWS.com | Bandung,- Tokoh Bobotoh Asep Cucu sapaan akrab kang Acu menyampaikan ucapan selamat kepada Persib Bandung dan bobotoh atas keberhasilan tim kebanggaan Jawa Barat tersebut memastikan gelar juara Liga 1 2024/2025.

Gelar juara Persib Bandung ini diraih berkat hasil 3-2 antara Persib Pesis Solo di Stadion GBLA, pada Senin (23/05/2025)

Meski sempat menunda pesta gelar juara Liga 1 setelah dikalahkan Malut United di Stadion Gelora Kie Raha pada Jumat lalu, Maung Bandung akhirnya memastikan gelar juara .

Hasil imbang Persib vs Persis Solo, yang diwarnai gol dramatis yang mengakhiri persaingan ketat di puncak klasemen Liga 1.

Dengan raihan 64 poin, Persib tak mungkin disusul yang kini mengumpulkan 54 poin. Nilai maksimal Persebaya hanya 63 poin, itu pun jika menang di laga sisa.

“Selamat kepada Persib Bandung dan seluruh bobotoh atas gelar juara ini. Ini adalah gelar juara yang kita tunggu -tunggu. Prestasi ini tentu membanggakan bagi kita semua warga Jawa Barat khususnya masyarakat Kabupaten Bandung,” kata kang Acu dalam keterangan resminya, Senin (23/5/2025) petang.

Sebagai seorang bobotoh sejati, orang nomor satu di dayeuhkolot yang akrab disapa Kang Acu itu mengaku sangat bangga dan bahagia atas gelar juara yang diraih tim asuhan Bojan Hodak tersebut.

Kang Acu mengucapkan selamat atas gelar juara Liga 1 2025 ini sekaligus menjadi gelar back-to-back bagi Persib setelah mempertahankan gelar juara yang diraih pada musim lalu.

“Semoga gelar juara ini dapat menjadi motivasi bagi Persib untuk terus berprestasi dan mengharumkan nama Indonesia di kancah sepak bola internasional. Insya Allah tahun depan juara lagi,” ungkap Kang Acu.

Dengan keberhasilan ini, Persib berhak menambah satu bintang lagi di logo mereka, menjadi empat bintang yang melambangkan prestasi gemilang di sepanjang sejarah klub.

Tiga bintang sebelumnya diraih setelah menjuarai Liga Indonesia 1994/1995, Liga Super Indonesia 2014, dan Liga 1 2023/2024. Prestasi ini semakin lengkap dengan sejumlah gelar juara di era perserikatan, seperti Kejurnas PSSI 1937, 1959-1961, dan Kompetisi Divisi Utama Perserikatan 1986, 1989-1990, dan 1993-1994.

Yans.

Medan // yutelnews.com
Dinas perumahan dan kawasan pemukiman (PKP) provinsi sumatera utara di duga melakukan tindakan praktek nepotisme.

Tindakan yang salah aturan ini di duga di lakukan kepala dinas PKP hasmirizal lubis, kepala dinas PKP ini menempatan beberapa saudaranya untuk menjadi tenaga ahli atau konsultan pada intansi tersebut.

Tenaga ahli ini di gaji setiap bulanya hingga mencapai Rp 15 juta lebih kurang, saat ini kata sumber yang tidak mau di sebut namanya ada 15 orang yang menjadi tenaga ahli di perdayakan yang menghabiskan anggaran perbulannya Rp 150 juta dinas PKP mengluarkanya.

Nepotisme dilarang karena memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap keadilan, efisiensi, dan integritas dalam berbagai institusi, baik pemerintah maupun swasta. Berikut beberapa alasan utama kenapa nepotisme dilarang:
1.Mengabaikan Kompetensi: Nepotisme membuat seseorang dipilih bukan berdasarkan kemampuan atau kualifikasi, tapi karena hubungan keluarga atau kedekatan pribadi. Ini bisa menurunkan kualitas kerja dan hasil organisasi.
2.Menghambat Kesempatan yang Adil: Memberi keistimewaan kepada kerabat atau teman dekat berarti mengabaikan pelamar lain yang mungkin lebih layak, sehingga merusak prinsip keadilan dan meritokrasi.
3.Menurunkan Moral dan Motivasi: Pegawai lain bisa merasa tidak dihargai atau tidak memiliki kesempatan yang adil untuk berkembang, yang akhirnya menurunkan semangat kerja dan produktivitas.
4.Mendorong Korupsi: Nepotisme sering berjalan seiring dengan penyalahgunaan kekuasaan dan praktik korupsi, karena orang-orang yang diangkat cenderung loyal pada pemberi kerja, bukan pada aturan atau prinsip profesional.
5.Merusak Citra Lembaga: Organisasi atau institusi yang dikenal melakukan nepotisme akan kehilangan kepercayaan publik dan kredibilitasnya di mata masyarakat.
Dengan demikian, nepotisme dilarang untuk menjaga keadilan, integritas, dan profesionalisme dalam sistem kerja dan pemerintahan.

Nepotisme diatur dalam:
Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).

Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

(Redaksi Rizal hsb)

Yutelnews.com//

Pelalawan – Bupati Pelalawan H. Zukri melakukan kegiatan gotong royong bedah rumah di Kelurahan Sei Kijang, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Sabtu (24/5/2025). Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Pemerintah Daerah bersama BAZNAS Kabupaten Pelalawan dan masyarakat terhadap warga kurang mampu.

Bedah rumah kali ini dilakukan di rumah milik Ibu Ana, warga Kelurahan Sei Kijang. Program ini didukung pendanaan dari BAZNAS sebesar Rp 25 juta per unit rumah dan dilaksanakan secara gotong royong, melibatkan masyarakat sekitar, perangkat kelurahan dan kecamatan, personel Damkar, Satpol PP, Tagana, Lembaga Laskar Melayu Bersatu, serta didampingi secara teknis oleh dinas terkait.

Dalam sambutannya, Bupati Zukri menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan hanya untuk membangun rumah fisik, tetapi juga membangun rasa kepedulian dan kebersamaan di tengah masyarakat.

“Hari ini kita gotong royong bedah rumah di Kelurahan Sei Kijang, tepatnya di rumah Buk Ana yang dananya dari BAZNAS. Saya mengajak kepada camat, lurah, dan masyarakat untuk ikut serta bergotong royong. Nanti pemerintah akan siapkan semua bahan bangunannya, agar kita semakin menjaga silaturahmi. Ayo kita tingkatkan kepedulian kita kepada tetangga dan lingkungan. Kita gotong royong dan nanti juga dibantu oleh TNI dan Polri untuk mempersiapkan rumah yang layak bagi masyarakat.” tegas Bupati Zukri.

Bupati juga menginstruksikan kepada seluruh dinas dan perangkat daerah untuk aktif dalam program ini. Kepala Puskesmas diminta untuk berpartisipasi dengan menyediakan layanan cek kesehatan gratis bagi masyarakat selama kegiatan berlangsung.

Bupati berharap pola gotong royong ini dapat menjadi budaya yang hidup kembali di tengah masyarakat.

“Kalau ramai-ramai mengerjakannya, tentu akan semakin ringan. Ada yang membata, ada yang menyemen, kerja bisa cepat selesai. Inilah semangat gotong royong yang ingin kita hidupkan kembali.” ujarnya.

“Program ini merupakan percontohan kolaborasi antara Pemda, BAZNAS, dan masyarakat. Jika terbukti berhasil, akan dilanjutkan dan diterapkan di berbagai wilayah lain di Kabupaten Pelalawan untuk membantu masyarakat miskin mendapatkan tempat tinggal yang layak.” Tutup Bupati.

Bupati Pelalawan juga berbincang dengan Direktur Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman Brigjenpol Budi Satria Wiguna, SIK.,MH terkait program bedah rumah dengan sistem gotong royong ini. Turut mendampingi Bupati dalam kegiatan ini, Wakil Bupati Pelalawan Husni Tamrin, Pj. Sekda Pelalawan T. Zulfan, Asisten I Zulkifli, perwakilan Kapolres Pelalawan, sejumlah kepala OPD, Camat Bandar Sei Kijang, serta para lurah dan kepala desa di wilayah tersebut.

(AS)

Yutelnews.com//

Pekanbaru – dalam rangka memberi pembinaan intensif pada generasi muda dikalangan pelajar, Polsek Binawidya Sabtu (24/05/2025) pagi menjelang siang Laksanakan Kegiatan Penyuluhan dan Sosialisasi kepada santri MTs Darul hikmah Pekanbaru

Bertempat di Mesjid Jami’ Dar El Hikmah Pekanbaru , Jl.Manyar sakti kel Sp baru kec Binawidya Pekanbaru Kapolsek Binawidya Kompol Ihut Manjalo Tua SH,MH memimpin kegiatan diwakili IPTU Kamra Junaedy / kanit BINMAS bersama bhabinkamtibmas Kel Sp baru Aipda Febri Rossalim SH Hadir memberi materi sosialisasi dan penyuluhan bertajuk Bahaya Narkoba, Kenakalan Remaja, dan stop Bullying . Apa yang disampaikan Bhabinkamtibmas Sp baru Aipda Febri sebagai pemateri, ratusan santriawan dan santriwati kelas 7 dan 8 pelajar MTs Darul hikmah Pekanbaru dengan antusias mendengar setiap paparan dan arahan yang disampaikan Aipda Febri dalam memberikan edukasi dan binbingan serta motivasi mengarahkan santri untuk berperilaku positif dan baik dalam pergaulan dilingkungan sehari hari.

Dalam paparannya Aipda Febri memberikan penjelasan mendalam tentang dampak buruk narkoba dan perilaku kenakalan remaja. Dalam materinya, Febry menjelaskan berbagai jenis narkoba yang sering disalahgunakan oleh kalangan remaja serta bahaya kesehatan fisik dan mental yang ditimbulkan. Ia juga mengingatkan agar para siswa waspada terhadap pergaulan yang bisa menjerumuskan mereka pada tindakan negatif.

“Penyalahgunaan narkoba dan kenakalan remaja memiliki dampak yang sangat merugikan, baik bagi individu maupun masyarakat. Kami berharap dengan adanya sosialisasi ini, adik-adik bisa lebih sadar akan bahaya yang mengintai dan memilih jalan hidup yang lebih positif,” ujar Febri Rossalim SH

Tidak ketinggalan, isu kenakalan remaja dan aksi bullying menjadi fokus utama dalam sosialisasi ini. Para siswa diajak untuk saling menghormati, menjauhi perilaku negatif, dan menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman.

Acara ditutup dengan sesi tanya jawab, di mana para siswa antusias untuk bertanya seputar cara menghindari narkoba dan langkah-langkah untuk menjaga diri dari pengaruh buruk pergaulan.

Kapolresta Pekanbaru KOMBES Pol Jeki Rahmad Mustika S.I.K melalui Kapolsek Binawidya KOMPOL Ihut Manjalo Tua SH,MH menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah bagian dari upaya Polri untuk mendekatkan diri kepada masyarakat, khususnya generasi muda, guna menciptakan masa depan yang lebih baik tanpa narkoba, kenakalan remaja, dan aksi bullying.

Lebih lanjut disampaikan Kapolsek Kompol Ihut Sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada para siswa tentang pentingnya menjaga diri dari bahaya narkoba dan perilaku kenakalan. Kapolsek berharap pesan pesan yang disampaikan dapat menjadi landasan para siswa siswi dalam menjalani kehidupan mereka baik dilingkungan sekolah maupun luar sekolah,ujarnya

Kepala Madrasah Mts darul hikmah Ustad Minanurrohman Lc SS menyampaikan ucapan Trimakasih kegiatan P5p2RA ( Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Profil Pelajar Rahmatan Lil Alamin ) bisa berjalan dan Polsek Binawidya mendukung menjadi Narasumber pemateri kegiatan sosialisasi dan penyuluhan tentang narkoba, kenakalan remaja, dan stop bullying kepada para santrinya.Semoga langkah ini mampu membawa perubahan positif bagi masa depan santriawan dan santriwati peserta didik kami dan juga dilingkungan sekitar anak didik kami selalu berperilaku positif beretika dan santun di masyarakat,” tandasnya.

(AS)

YUTELNEWS.com | Jakarta – R. Haidar Alwi, pendiri Haidar Alwi Care dan Haidar Alwi Institute, menyatakan bahwa Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang Perlindungan Negara terhadap Jaksa merupakan pernyataan serius negara dalam membangun sistem hukum yang berkeadilan, aman, dan tidak mudah diintervensi oleh kekuatan non-hukum. Menurutnya, Perpres ini bukan sekadar instrumen administratif, melainkan bagian dari fondasi struktural arsitektur nasional anti-korupsi.

Lebih lanjut, Haidar Alwi menekankan bahwa keberanian seorang jaksa tidak boleh berdiri dalam ruang kosong, melainkan harus ditopang oleh perlindungan sistemik dan kerja sama yang berkelanjutan dengan aparat hukum lainnya. Di sinilah, kata dia, sinergi antara jaksa dan penyidik Polri menjadi poros utama keberlangsungan sistem hukum pidana. “Penegakan hukum adalah kerja dua arah. Tanpa Polri sebagai penyidik, jaksa akan kehilangan fondasi. Tanpa jaksa yang kuat dan aman, penyidikan kehilangan arah. Maka Perpres ini memberi ruang, bukan sekadar perlindungan fisik, tetapi juga jembatan sinergi yang makin kokoh antara keduanya,” jelas Haidar Alwi. (Jumat, 23 Mei 2025)

Perpres ini, dalam pandangan Haidar Alwi, menegaskan posisi negara yang tidak hanya ingin menjamin keamanan jaksa dalam menjalankan tugas, tetapi juga memperkuat pola komunikasi dan koordinasi antara jaksa dan Polri. Dengan jaminan perlindungan dari intimidasi dan teror, jaksa kini dapat menjalin sinergi secara terus-menerus, setiap saat, dengan penyidik Polri dalam membangun berkas perkara yang utuh dan tidak terputus.

Haidar Alwi secara khusus juga menyoroti kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Ia menyebut Jenderal Sigit sebagai sosok yang konsisten memperkuat profesionalisme, transparansi penyidikan, serta memperkuat hubungan fungsional dengan lembaga penuntutan umum.

“Jajaran Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Sigit sudah menunjukkan kemajuan dalam membuka diri terhadap kontrol dan evaluasi. Ini membuat jaksa lebih nyaman bekerja bersama mereka, tanpa ada kecurigaan sektoral,” tegas Haidar Alwi.

Namun, Haidar Alwi juga mengingatkan bahwa penguatan Kejaksaan melalui Perpres ini tidak boleh ditafsirkan sebagai peluang dominasi tunggal dalam sistem hukum. Ia menyoroti kekhawatiran sebagian pihak tentang potensi menguatnya dominus litis, yakni kecenderungan jaksa menjadi pemegang kendali tunggal dalam penyidikan dan penuntutan. Jika perlindungan dan perluasan kewenangan tidak dibarengi dengan pengawasan dan keseimbangan, maka bisa muncul monopoli proses hukum yang merugikan keadilan itu sendiri.

“Perlindungan tidak boleh berubah menjadi kekebalan, dan penguatan jangan menjadi pemusatan. Penegakan hukum harus tetap berjalan dalam kerangka checks and balances. Kejaksaan dan Polri harus saling melengkapi, bukan saling menguasai,” tegasnya. Haidar Alwi juga mendorong agar pelaksanaan Perpres ini disertai evaluasi publik dan penguatan koordinasi teknis antar lembaga, bukan menjadi instrumen politik hukum satu arah.

Dalam realitas di lapangan, Haidar Alwi menilai bahwa jaksa tidak hanya menghadapi beban pembuktian di pengadilan, tapi juga tekanan dari pihak-pihak yang merasa terancam oleh proses hukum. Teror, ancaman terhadap keluarga, dan upaya-upaya intervensi halus menjadi bagian dari risiko jabatan jaksa. Perlindungan fisik dan psikologis menjadi kebutuhan mutlak, bukan sekadar tambahan.

“Dalam kasus korupsi besar atau perkara strategis lainnya, keberanian jaksa hanya mungkin muncul jika ada jaminan negara. Perpres 66/2025 adalah bentuk konkret negara tidak tinggal diam. Ini bukan hadiah bagi kejaksaan, tapi kewajiban konstitusional,” ujarnya.

Haidar Alwi menolak keras narasi yang menyebut pelibatan TNI dalam Perpres ini sebagai ancaman dwifungsi. Baginya, ini adalah bentuk adaptasi konstitusional terhadap kebutuhan proteksi kelembagaan. TNI, tegasnya, tidak akan masuk ke wilayah yuridis. Fungsi mereka terbatas sebagai pengaman institusi dan pengawal jika terjadi situasi darurat yang membahayakan keselamatan aparat penegak hukum.

“Penguatan perimeter Kejaksaan dengan dukungan TNI sama halnya seperti pengamanan objek vital negara. Jaksa bukan aparat biasa. Mereka adalah penjaga gerbang keadilan,” kata Haidar Alwi.

Selain perlindungan fisik, Haidar Alwi menyoroti dimensi intelijen yang tercakup dalam Perpres ini. Pembukaan kerja sama antara Kejaksaan, BIN, dan BAIS TNI dinilai sebagai langkah maju dalam meningkatkan sistem deteksi dini. Dalam era kejahatan siber, transaksi lintas negara, dan infiltrasi politik terhadap hukum, sistem peringatan dini sangat penting.

“Perlindungan bukan hanya soal pagar dan bodyguard. Ini soal kemampuan negara membaca pola ancaman. Intelijen harus tahu jika ada skema mengintimidasi jaksa, baik melalui buzzer, rekayasa opini, maupun serangan non-fisik. Dalam konteks ini, sinergi BIN-BAIS-Kejaksaan adalah terobosan strategis,” ujar Haidar Alwi.

Ia menegaskan bahwa kerja sama intelijen ini bukan bentuk represif negara terhadap kebebasan sipil, tapi penguatan sistem hukum agar berjalan tanpa gangguan bawah tanah yang tak kasat mata.

Kembali ke peran Polri, Haidar Alwi menyebut bahwa dengan perlindungan dari Perpres ini, jaksa akan lebih leluasa membangun pola kerja dinamis dengan penyidik. Tidak ada lagi jeda-jeda ketakutan yang membatasi komunikasi antara jaksa dan penyidik. Ia berharap ke depan, koordinasi jaksa dan Polri tidak hanya terjadi saat penyerahan berkas, tetapi sejak awal penyidikan, dalam semangat due process of law.

Ia juga menyebut bahwa Polri di bawah Kapolri Jenderal Listyo Sigit telah menunjukkan komitmen untuk membuka ruang koordinasi yang lebih luas dengan Kejaksaan. “Jangan bayangkan Perpres ini sebagai pagar. Bayangkan sebagai jembatan yang menghubungkan dua pilar hukum kita, Polri sebagai penyidik dan Kejaksaan sebagai penuntut umum. Ini peta jalan baru untuk memperkuat integrasi penegakan hukum,” ucap Haidar Alwi.

Menutup analisanya, Haidar Alwi menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengambil langkah strategis yang tepat dan berani. Perpres 66/2025 adalah tanda bahwa negara tidak sedang kompromi dengan kekuatan yang ingin membungkam hukum. Ini juga sinyal ke seluruh jajaran aparat bahwa keberanian mereka mendapat dukungan penuh dari negara.

“Perpres ini bukan hanya melindungi jaksa, tetapi menata ulang kultur hukum kita. Di mana ketegasan negara berpihak pada yang berani, bukan yang bersuara nyaring untuk membungkam,” pungkas Haidar Alwi.

(Singgih)

Bandung – Yutelnews.com || Dalam Program 100 Hari Kerja, Bupati Bandung H M.Dadang Supriatna,
Meresmikan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima PSU Perumahan, Penyerahan simbolis Bantuan Perbaikan PSU, serta perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu), Jumat (23/05/2025),
Di Perumahan PT B.Mitra Panca Persada di Desa Sangkanhurip.

Program 100 hari kerja ini bukan sekadar seremonial, tapi bentuk nyata komitmen kami dalam menghadirkan hunian layak dan lingkungan yang sehat,” ujar Bupati dalam sambutan nya.

Lima program prioritas telah di jalankan : Perbaikan 1.000 unit Rutilahu, Penataan 20 kawasan kumuh, Serah terima PSU dari 10 perumahan,Bantuan perbaikan PSU di 20 perumahan, Serta pengadaan tanah untuk lima lokasi strategis.

Bupati juga menekankan penting nya peran Disperkimtan dan kepala desa. “Setiap rumah yang sudah di serah terimakan harus di anggarkan pemeliharaan nya tiap tahun oleh Disperkimtan.
Kepala desa juga wajib menganggarkan pemeliharaan sarana prasarana perumahan di desa nya masing-masing,” tegasnya.

la mengungkapkan bahwa dari 460 perumahan yang belum di serahkan saat awal periode kepemimpinan nya, 120 telah di selesaikan pada periode pertama. “Di periode kedua baru 10, masih tersisa 350 lagi. Tiga tahun ke depan harus tuntas,” ujar Bupati.

Bupati Dadang Supriatna sapaan akrab Kang DS, juga menyinggung instruksi KPPRI. “Pengembang yang sudah menyelesaikan pembangunan wajib segera menyerahkan PSU kepada Pemerintah daerah.”ucapnya.

Menurutnya, penyerahan PSU akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mempercepat program strategis, termasuk perbaikan jalan sepanjang 1.500 kilometer. “Dari target itu, sudah 1.040 kilometer kami selesaikan. Sisanya akan kami rampungkan dalam tiga tahun.”

Bupati mengajak semua pihak untuk bersinergi. Kami ingin memastikan tidak ada warga yang tertinggal dari hak dasar nya, termasuk hak atas tempat tinggal yang layak.” tukasnya.


Yans.

YUTELNEWS.com | Banyuwangi – Dalam suasana akrab namun sarat makna, Rumah Kebangsaan Basecamp Karangrejo (RKBK) Banyuwangi kembali menjadi ruang pertemuan aspirasi publik. Pada Jumat 23 Mei 2025 siang hingga sore hari. RKBKy menggelar dialog publik bertajuk “Sinergi Penegakan Hukum dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Isu Pertambangan Galian C” bersama Kasatreskrim Polresta Banyuwangi, Kompol Komang Yogi Arya Wiguna, SIK.

Acara ini dimoderatori langsung oleh pendiri dan Ketua RKBK, Hakim Said, SH, serta dihadiri oleh Wakasatreskrim Iptu Didik Hariyono dan Kanit Pidsus Azmal Rahadian HasbiAlloh yang mendampingi Kasatreskrim, serta berbagai tokoh masyarakat Banyuwangi, mulai dari tokoh agama, seniman, budayawan, pengusaha, hingga praktisi hukum, praktisi perbankan dan penggiat sosial.

Dalam paparannya di awal acara, Kompol Komang menyampaikan peran strategis Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) dalam Tim Terpadu (Timdu) Kabupaten Banyuwangi, yang bertugas melakukan pengawasan dan penertiban terhadap pertambangan galian C ilegal. “Kami tidak bekerja sendiri. Satreskrim hadir dalam Timdu sebagai bagian dari sistem lintas sektor yang terintegrasi dengan OPD teknis. Tugas kami tidak hanya menindak, tapi juga mendorong pembinaan dan pendampingan legalisasi bagi pelaku usaha yang ingin patuh terhadap hukum,” ujarnya.

Kompol Komang juga menegaskan bahwa penindakan terhadap tambang ilegal bukan semata-mata demi penegakan hukum, tetapi juga untuk menjaga kelestarian lingkungan serta melindungi hak dan keselamatan masyarakat.
“Penambangan ilegal bukan hanya merugikan negara melalui hilangnya potensi PAD, tetapi juga berdampak sosial dan ekologis. Karena itu, kami mengedepankan penegakan hukum yang tegas, namun tetap manusiawi dan memberi ruang bagi perubahan ke arah legal,” tandasnya.

Dalam pengantar diskusi, Hakim Said menyampaikan bahwa RKBK berkomitmen menjadi jembatan antara rakyat dan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan publik melalui dialog yang sehat dan substantif. “Hari ini kita tidak sekadar mendengar keluhan. Kita hadir untuk merumuskan jalan keluar. Supaya pelaku legal mendapat keadilan, tambang ilegal ditertibkan, dan masyarakat dilibatkan dalam proses yang transparan,” ujarnya.

Hakim juga mengingatkan, bahwa penyelesaian masalah tambang harus dilihat secara holistik, tidak hanya dari aspek hukum, tetapi juga dari tata kelola, partisipasi masyarakat, dan komitmen politik.

Dalam sesi tanya jawab yang berlangsung hangat dan terbuka, Andi Purnama, konsultan pembangunan dan pengamat kebijakan publik, mengkritik kebijakan pemerintah daerah yang memberikan fasilitas umum maupun fasilitas lainnya kepada kawasan yang belum memiliki dasar legal pembangunan. Penanya kedua, H. Salam Bikwanto, perwakilan dari Perkumpulan Tambang Banyuwangi (Petawangi), mengeluhkan ketimpangan perlakuan antara tambang legal dan ilegal.

Sedangkan Agus Wahyu Nuryadi, pegiat sosial di bidang kesehatan, mempertanyakan perhatian pemerintah terhadap dampak kesehatan masyarakat akibat tambang ilegal. Sementara Aditya Ruli Delianto, S.H.,M.Kn., notaris dan praktisi hukum, menyoroti adanya penarikan retribusi atau pajak melalui NPWP Daerah terhadap aktivitas tambang ilegal, yang menurutnya dapat merusak prinsip dasar hukum dan keadilan fiskal. Terakhir, Junjung Subowo dan rekannya penggiat lokal, menambahkan bahwa jumlah tambang ilegal di Banyuwangi telah mencapai ratusan lokasi, dan mendesak agar pemerintah membuka jalur legalisasi yang cepat dan transparan.

Menanggapi berbagai pertanyaan tersebut, Kompol Komang menjawab secara menyeluruh namun normatif dan menekankan bahwa proses penanganan tambang ilegal membutuhkan kerja kolektif serta kesadaran lintas pihak. “Kami sangat mengapresiasi masukan dari semua pihak. Soal fasilitas publik di kawasan yang belum legal, itu menjadi perhatian bersama. Kami mendorong agar OPD teknis lebih ketat dalam verifikasi dan tidak asal memberi akses pembangunan sebelum keabsahan lahan jelas,” katanya.

Terkait tambang ilegal yang terus beroperasi, Kompol Komang menegaskan bahwa Satreskrim tidak tinggal diam. “Kami bertindak berdasarkan laporan dan data. Namun pendekatan kami tidak hanya represif, tapi juga memberi jalan keluar melalui pendampingan legalisasi. Tidak bisa semua disikat sekaligus. Perlu pendekatan yang sistematis dan tidak melukai tatanan sosial,” jelasnya.

Untuk dampak kesehatan, Komang menjanjikan dorongan dalam Timdu agar dinas terkait seperti Dinas Kesehatan dan DLH lebih aktif. “Kami akan terus mengingatkan agar aspek kemanusiaan dan lingkungan tidak ditinggalkan dalam penanganan tambang ilegal,” imbuhnya.

Dan soal penarikan retribusi terhadap tambang ilegal, Kompol Komang menyatakan bahwa pihaknya akan meminta klarifikasi dalam forum internal Timdu. “Kalau benar ada pemungutan terhadap usaha yang belum legal, maka perlu koreksi kebijakan. Jangan sampai menciptakan preseden buruk dan merusak tatanan hukum,” tegasnya.

Acara ditutup dengan doa oleh KH. Moh. Ikrom Hasan, tokoh ulama yang juga mantan Ketua DPC PPP dan anggota DPRD Banyuwangi selama tiga periode. Dalam doanya, Kiai Ikrom yang juga Ketua Paguyuban Joko Tole, warga Suku Madura Banyuwangi, berharap agar komunikasi antara rakyat dan pemerintah tetap hidup dan menjadi landasan utama dalam membangun Banyuwangi yang adil, aman, dan berkelanjutan. “Bukan sekadar saling dengar, tapi saling peduli, dan bersama memperbaiki. Semoga Banyuwangi jadi contoh daerah yang menyelesaikan masalah dengan kepala dingin dan hati bersih,” tutupnya.

(Tim Red)