NEWS

Lotu, Yutelnews.com Kepulauan Nias || Bupati Nias Utara Amizaro Waruwu, S.Pd., M.IP melaksanakan pelantikan Serta pengambilan sumpah janji Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) ratama lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Utara sebanyak 12 (dua belas) orang, tempat di Aula Tafaeri Kabupaten Nias Utara, Hari Jumat 30/01/2026.

Ketua DPRD Kabupaten Nias Utara Yaaman Telaumbanua, SE., MM menyampaikan selamat kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang baru dilantik dan mendapatkan mandat menjadi pimpinan di Organisasi Perangkat Daerah masing-masing di Pemerintah Kabupaten Nias Utara. Pelantikan sebagai Kepala Perangkat Daerah merupakan mandat dan amanah oleh karena itu kami berharap agar kinerja dan sinergitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan semakin solid, profesional dan nyata ditengah-tengah masyarakat.

“Lanjut Ketua DPRD Kabupaten Nias Utara bahwa Pimpinan Perangkat Daerah harus memiliki keterampilan konseptual yang mutlak serta keterampilan teknis sehingga dapat mengarahkan dan memanajemen unit kerjanya masing-masing.

“Arahan Wakil Bupati Nias Utara Yusman Zega, A.Pi., M.SI yang hadir secara virtual menyampaikan selamat kepada Pimpinan Perangkat Daerah yang telah dilantik dan ini merupakan salah satu momen bersejarah dalam pelaksaanan pelantikan pejabat Esolon II di Pemerintah Kabupaten Nias Utara. Pelaksanaan pelantikan pada hari ini bukan hanya seremonial tetapi merupakan bagian dalam rangka memperkuat struktur organisasi pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Nias Utara.

“Ujar lagi Wakil Bupati Nias Utara menyampaikan bahwa pelantikan hari ini merupakan amanah dan kepercayaan dari pimpinan daerah oleh karena itu kami berharap agar Kepala Perangkat Daerah yang telah dilantik dapat menerima kepercayan ini degan baik serta dapat beradaptasi di tempat kerja yg baru dan dapat melaksanakan tugas-tugas dengan kreatif, cepat, dan efisien serta menciptakan inovasi baru karena pimpinan Perangkat Daerah berfungsi sebagai motor penggerak dan teladan serta memiliki kecerdasan dan integritas yang tinggi.

Akhir arahannya Wakil Bupati Nias Utara kembali menyampaikan Selamat kepada Pimpinan Perangkat Daerah yang dilantik Semoga Tuhan menyertai Bapak-bapak dalam menjalankan tugas yang telah dipercayakan.

Berikut Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Kab. Nias Utara yang dilantik yakni:

1. CARDAN SYARIF NAZARA, SH., M.H Jabatan Lama Kepala Bagian Pemerintahan Setda Nias Utara Jabatan Baru Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

2. PERINGATAN HULU, S.Pd., M.Pd Jabatan Lama Kepala Bagian Persidangan dan Risalah Setwan Nias Utara Jabatan Baru Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Nias Utara.

3. MEITERIMA HULU, S.Pd., M.M Jabatan Lama Kepala Bagian Umum Setda Nias Utara Jabatan Baru Kepala Dinas Pendidikan.

4. YURMAN WARUWU, S.Kep., Ns., M.Kep., M.Si Jabatan Lama Sekretaris Dinas Kesehatan Jabatan Baru Kepala Dinas Kesehatan.

5. HADIRAN ZEGA, S.Pd Jabatan Lama Sekretaris Inspektorat Jabatan Baru Kepala Satuan Pamong Praja.

6. SIHASAN HULU, S.Pd., M.M Jabatan Lama Camat Tugala Oyo Jabatan Baru Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

7. SALOMON OMASIO GEA, S.O., M.A.P. Jabatan Lama Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jabatan Baru Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

8. SUKEMI HAREFA, S.E., M.I.P jabatan lama Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jabatan Baru Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

9. YASOZISOKHI ZAI, S.Pd., M.M jabatan lama Sekretaris Dinas Perhubungan Jabatan Baru Kepala Dinas Perhubungan.

10. YA’ARO NAZARA, SE, MM jabatan lama Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Nias Utara Jabatan Baru Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

11. HASAMBUA HAREFA, S.Pd., M.M Jabatan Lama Sekretaris Dinas Pendidikan Jabatan Baru Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

12. YAMOTANI BAEHA Jabatan Lama Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan.

(K.GEA)

YUTELNEWS.com – KUANTANSINGINGI,– Dukungan terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai institusi negara yang berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia terus menguat dari berbagai elemen masyarakat. Kali ini, dukungan tegas datang dari Forum Pembaruan Kebangsaan (FPK) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO Cabang Kuantan Singingi. Jum’at (30/1/2026).

Ketua Forum Pembaruan Kebangsaan (FPK), Suryawan, S.Sos, menyampaikan dukungan penuh dan komitmen kebangsaan terhadap Polri sebagai institusi yang memiliki mandat konstitusional dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum. Menurutnya, penempatan Polri di bawah Presiden RI merupakan bentuk penguatan sistem presidensial sekaligus menjamin netralitas dan profesionalitas Polri dalam menjalankan tugasnya.

“Polri adalah alat negara yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden sebagaimana amanat konstitusi. Kami dari FPK menilai hal ini penting untuk menjaga stabilitas nasional, persatuan, dan keutuhan bangsa,” ujar Suryawan.

Senada dengan itu, Ketua Umum HMI MPO Cabang Kuantan Singingi, Hamce Gussay Jefri, menegaskan bahwa dalam sistem pemerintahan presidensial, Presiden merupakan pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi yang bertanggung jawab penuh atas jalannya pemerintahan, termasuk sektor keamanan dan ketertiban nasional.

Ia menjelaskan bahwa dukungan HMI MPO didasarkan pada kajian akademis yang menilai penempatan Polri di bawah Presiden akan menciptakan efektivitas komando, mempercepat pengambilan keputusan strategis, serta meningkatkan efisiensi dalam menjaga stabilitas negara.

“HMI MPO Cabang Kuantan Singingi berpandangan bahwa Polri di bawah Presiden adalah pilihan yang tepat dan konstitusional. Hal ini penting demi memastikan keamanan nasional berjalan sejalan dengan arah kebijakan negara,” tegas Hamce.

Menanggapi dukungan tersebut, Kapolres Kuantan Singingi AKBP Hidayat Perdana, S.H., S.I.K., M.H., melalui Kasat Intelkam Polres Kuantan Singingi AKP Syurfanaidi, S.H., menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kepercayaan serta dukungan yang diberikan oleh elemen masyarakat dan mahasiswa.

AKP Syurfanaidi menyampaikan bahwa Polri akan terus berkomitmen menjalankan tugas secara profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara, sesuai dengan amanat Undang-Undang dan kebijakan Presiden Republik Indonesia.

“Dukungan dari tokoh masyarakat dan kalangan mahasiswa menjadi energi positif bagi Polri untuk terus meningkatkan kinerja, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta menegakkan hukum secara adil dan humanis,” ujar AKP Syurfanaidi.

Ia juga menegaskan bahwa Polres Kuantan Singingi siap mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat serta menjaga situasi kamtibmas yang kondusif di wilayah hukum Polres Kuantan Singingi.

Dengan adanya dukungan dari FPK dan HMI MPO ini, diharapkan sinergi antara Polri, pemerintah, dan seluruh elemen masyarakat semakin kuat dalam menjaga stabilitas, persatuan, dan ketahanan nasional.

Sumber: Humas polres kuatan Singingi
(Desi Kabiro)

YUTELNEWS.com /Sore itu, Kamis (29/1/2026), laut Dangas yang biasanya tenang berubah muram. Sebuah kapal Landing Craft Tank (LCT) bernama Mutiara Galrib Samudera kandas di perairan sekitar Pulau Dangas, Kelurahan Tanjung Pinggir, Kecamatan Sekupang, Batam. Namun bukan sekadar kapal yang terjebak pasir, melainkan ancaman lingkungan yang ikut terdampar bersama ratusan kantong limbah hitam berbahaya.

Kapal tersebut diketahui mengangkut sekitar 200 jumbo bag limbah sludge oil, material sisa pembersihan tangki kapal tanker yang masuk kategori limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Dalam insiden itu, sebagian muatan dilaporkan jatuh ke laut, lalu terbawa arus hingga mencemari perairan dan pesisir Pantai Dangas hingga Pantai Tangga Seribu, kawasan Patam Lestari.

Bau Menyengat, Pantai Menghitam

Warga pesisir menjadi saksi pertama dampaknya. Limbah berwarna hitam pekat terlihat mengotori garis pantai, sementara bau menyengat tercium di sejumlah titik. Kekhawatiran pun merebak—bukan hanya soal estetika laut, tetapi juga ancaman kesehatan dan ekosistem pesisir.

“Limbah hitamnya berceceran sampai ke Pantai Tangga Seribu dan Dangas,” ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya.

Limbah tersebut diduga berasal dari aktivitas pemindahan sludge oil dari kapal tanker di perairan Batu Ampar, kemudian dibongkar di Pelabuhan Bintang 99, sebelum rencananya dibawa menuju kawasan Kabil, pusat pengelolaan limbah industri B3 di Batam.

Detik-detik Kapal Dikandaskan

Kapten kapal, Jimmy Farini, menjelaskan bahwa insiden bermula saat kapal berlayar menuju Jetty Pelabuhan Bintang 99 Persada, sekitar pukul 17.00 WIB. Gelombang laut setinggi 1–1,5 meter dengan angin utara sekitar 10 knot menghantam lambung kapal.

“Kapal perlahan miring ke kiri. Air masuk ke dalam tangki melalui mainhole akibat ombak tinggi,” jelasnya.

Kondisi semakin kritis ketika air laut naik ke dek dan menyebabkan pergeseran muatan ke sisi kiri, memperparah kemiringan kapal. Demi keselamatan, nakhoda mengambil keputusan darurat: mengandaskan kapal di perairan Pulau Dangas.

Sekitar pukul 18.15 WIB, kapal berhasil dikandaskan. Seluruh awak kapal berjumlah enam orang selamat, dibantu perahu nelayan setempat.

Limbah B3 dan Sorotan Kemaritiman

Menurut keterangan kapten, pengangkutan limbah sludge oil ini merupakan trip kedua. Trip pertama sebelumnya mengangkut 159 jumbo bag dengan total berat sekitar 80 ton menuju PT Mega Green Technology di Kawasan Pengelolaan Limbah Industri (KPLI) B3 Kabil. Total keseluruhan limbah yang diangkut mencapai 359 jumbo bag.

Pihak kapal mengklaim seluruh pengangkutan disertai dokumen resmi lengkap, mulai dari izin tank cleaning, izin muat dan bongkar limbah B3, hingga rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup.

Meski demikian, insiden tercecernya limbah ke laut tetap menimbulkan pertanyaan serius: sejauh mana pengawasan pengangkutan limbah B3 di perairan Batam benar-benar aman?

Penanganan Darurat, Penyelidikan Menyusul

Kabid Gakkum KSOP Khusus Batam, Kapten Yusirwan, menyatakan pihaknya saat ini masih fokus pada upaya penanggulangan.

“Belum tahu penyebab pastinya, saat ini kita fokus penanggulangan,” ujarnya singkat.

Petugas KSOP telah memasang Oil Boom di sekitar lokasi kapal untuk mencegah sebaran limbah meluas ke pesisir dan perairan sekitarnya. Namun hingga kini, belum ada pernyataan resmi menyeluruh dari otoritas terkait mengenai dampak lingkungan dan langkah lanjutan.

Alarm Bagi Laut Batam

Kasus ini kembali menjadi alarm keras bagi dunia kemaritiman dan pengelolaan lingkungan di Batam. Di tengah statusnya sebagai kawasan industri dan pelayaran internasional, laut Batam terus menanggung risiko pencemaran dari aktivitas pengangkutan limbah.

Di Dangas, laut bukan sekadar jalur kapal—ia adalah sumber hidup nelayan, ruang bermain anak-anak pesisir, dan benteng terakhir ekosistem pantai. Ketika limbah hitam mencemarinya, yang terancam bukan hanya air, tetapi masa depan pesisir itu sendiri. (Red)

YUTELNEWS.com – Dikabarkan Kabid Dikdas telah melakukan sidak di sekolah SMPN 1 Afulu namun diduga diselesaikan di atas meja saja. Dinilai hasil sidak tidak ada hanya sebagai seremonial saja. Ha ini telah dikonfirmasi kepada Kabid Dikdas namun terkesan Bungkam, Ada Apa?.

Awalnya informasi tersebut disampaikan oleh Guru SMPN 1 Afulu Moderator Zendrato (MZ) melalui akun media sosialnya (Facebook).

“Bulan Januari 2026, Kabid Dikdas telah sidak di SMPN 1 Afulu, bagaimana hasil sidak anda?,” ujar MZ diakun FB nya.

Ia mengatakan bahwa hasil sidak tersebut diselesaikan di atas meja.

“Bahkan saya dengar dapat amplop dari kepala sekolah SMPN 1 Afulu,” bebernya.

MZ mempertanyakan kepada Kabid Dikdas apakah sudah melihat perpustakaan? Karena menurutnya terkait pembelian buku setiap tahun, “Bagaimana/apa hasil yang anda temukan?,” tanyanya.

Selain itu ia juga menanyakan apakah Dikdas sudah meninjau ruangan Kantor Guru. Ia mengatakan bahwa salah satu anggaran dana BOS yang digunakan untuk Rehab atap nya tidak sesuai, tidak rapi, karena yang masang Kepala sekolahnya sendiri.

MZ menyampaikan bahwa Kabid Dikdas datang ke Sekolah SMPN 1 Afulu tanpa mengaudit SPJ yang sudah dilaporkan oleh pihak sekolah. Ia menduga kedatangan tersebut dinilai hanya seremonial saja. Ia menduga ada yang melindungi di sekolah tersebut sehingga berjalan mulus.

Hal ini, tim media telah melakukan konfirmasi kepada Kabid Dikdas Nias Utara di nomor +62 852-6158-940x namun sampai saat ini tidak direspon.

Data Sementara Dana BOS yang dimiliki oleh Redaksi ini sebagai berikut :

DANA BOS 2022

Dana BOS TA 2022

Tahap 1 Rp 165.636.000

Jumlah Siswa Penerima 428

DANA BOS 2022

Tanggal Pencairan17 Maret 2022

Tahap 2 Rp 204.153.000

Jumlah Siswa Penerima 428

Tanggal Pencairan 03 Juni 2022

Tahap 3 ,Rp 165.636.000

Jumlah Siswa Penerima 428

Tanggal Pencairan 11 Oktober 2022

TOTAL Rp. 535.425.000

DANA BOS 2023

Tahap 1 Rp 298.635.000

Jumlah Siswa Penerima 463

Tanggal Pencairan 21 Maret 2023

Tahap 2 Rp 298.635.000

Jumlah Siswa Penerima 463

Tanggal Pencairan 19 September 2023

DANA BOS TA 2024

Tahap 1 Rp 248.970.000

Jumlah Siswa Penerima 386

Tanggal Pencairan 19 Januari 2024

Tahap 2 Rp 248.970.000

Jumlah Siswa Penerima 386

Tanggal Pencairan 09 Agustus 2024

Dana BOS TA 2025

Nilai Anggaran Rp 231.555.000

Jumlah Siswa Penerima 359

Tanggal Pencairan 23 Januari 2025

pengembangan perpustakaan Rp 27.750.000

kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler Rp 1.814.000

kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran Rp 1.953.000

administrasi kegiatan sekolah Rp 25.045.000

pemeliharaan sarana dan prasarana Sekolah Rp 59.505.000

pembayaran honor Rp 22.866.000

Total Dana Rp 138.933.000

Tahap 2, nilai anggaran Rp 231.555.000

Jumlah Siswa Penerima 359, Tanggal Pencairan 28 Agustus 2025

Hingga berita ini diterbitkan, tim media akan  melakukan konfirmasi dan bersurat kepada BPKP, Inspektorat dan Disdik. Tim Red

Bersambung….

YUTELNEWS.com | Sukabumi – Perumda Air Minum Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi melakukan pekerjaan pembangunan saluran jaringan air bersih di ruas Jalan Cibadak, Jumat (30/1/2026). Pekerjaan ini dilakukan sebagai upaya peningkatan pelayanan sekaligus penataan utilitas di kawasan yang dikenal memiliki aktivitas masyarakat cukup tinggi.

Pantauan di lokasi, sejumlah pekerja terlihat melakukan penggalian dan pemasangan material saluran di sisi jalan.

Kegiatan tersebut berlangsung dengan pengamanan serta pengaturan lalu lintas sementara guna menjaga keselamatan pekerja dan pengguna jalan.

Meski sempat menimbulkan perlambatan arus lalu lintas, proses pekerjaan tetap berjalan tertib. Petugas di lapangan turut mengatur kendaraan agar aktivitas masyarakat tetap berjalan lancar.

Pengawas lapangan Perumda Air Minum Tirta Jaya Mandiri menyampaikan bahwa pembangunan saluran ini merupakan bagian dari program peningkatan dan penguatan jaringan distribusi air bersih, khususnya di wilayah Cibadak yang memiliki tingkat kebutuhan air cukup tinggi.

“Pekerjaan ini bertujuan untuk memperbaiki dan memperkuat jaringan distribusi agar pelayanan air bersih kepada pelanggan tetap optimal dan terhindar dari gangguan ke depannya,” ujarnya.

Ia menambahkan, pihak Perumda berupaya menyelesaikan pekerjaan secepat mungkin dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan serta meminimalisasi dampak terhadap aktivitas masyarakat.

“Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin dirasakan masyarakat. Pekerjaan akan kami percepat dengan tetap memperhatikan keselamatan pekerja dan pengguna jalan,” tambahnya.

Perumda Air Minum Tirta Jaya Mandiri mengimbau masyarakat serta para pengguna jalan untuk tetap berhati-hati dan mematuhi pengaturan lalu lintas sementara hingga seluruh pekerjaan dinyatakan selesai.

Reporter : Mirna (Kabiro Sukabumi)

Yutelnews.com / Polri menonaktifkan sementara Kapolresta Sleman berdasarkan rekomendasi hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) yang dilaksanakan oleh Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.

ADTT tersebut dilakukan pada 26 Januari 2026 terkait penanganan perkara pencurian dengan kekerasan (curas) dan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada 26 April 2025.

Dalam audit tersebut, ditemukan dugaan lemahnya pengawasan pimpinan sehingga proses penyidikan menimbulkan kegaduhan di masyarakat serta berdampak pada menurunnya citra Polri.

Hasil sementara ADTT telah digelarkan pada 30 Januari 2026. Dalam gelar tersebut, seluruh peserta sepakat merekomendasikan penonaktifan Kapolresta Sleman untuk sementara waktu hingga pemeriksaan lanjutan selesai dilaksanakan.

Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan bahwa langkah penonaktifan ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam menjaga profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas institusi.

“Penonaktifan sementara ini dilakukan semata-mata untuk menjamin objektivitas pemeriksaan lanjutan serta memastikan proses penegakan hukum berjalan secara profesional, transparan, dan berkeadilan,” ujar Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, Jum’at (30/1).

Sebagai tindak lanjut dari rekomendasi ADTT tersebut, Polda DIY merencanakan pelaksanaan serah terima jabatan (sertijab) yang akan dipimpin langsung oleh Kapolda DIY pada Jumat, 30 Januari 2026, pukul 10.00 WIB, bertempat di ruang rapat Kapolda DIY./red

BANDUNG – YUTELNEWS.com// Pemerintah Kabupaten Bandung terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam mendorong pengembangan koperasi dan ketahanan pangan daerah. Hal tersebut tampak dalam pertemuan silaturahmi dan koordinasi program antara Bupati Bandung, H Dadang Supriatna beserta Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, Ina Dewi Kania beserta jajaran dengan Perwakilan Kementerian Koperasi Republik Indonesia yang digelar di Kantor Kemenkop RI, pada Kamis (29/01/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Dadang menekankan pentingnya arah kebijakan pembiayaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) yang difokuskan pada sektor-sektor strategis, khususnya pengembangan usaha ayam petelur di Kabupaten Bandung.

Ia menyampaikan bahwa kebutuhan telur di Kabupaten Bandung diproyeksikan meningkat signifikan seiring pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini membutuhkan pasokan protein hewani dalam jumlah besar dan berkelanjutan, sehingga penguatan sektor peternakan menjadi sangat krusial.

“Oleh karena itu, pembiayaan LPDB diarahkan untuk mendukung pengembangan peternakan ayam petelur sebagai komoditas prioritas, sekaligus memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut, bupati yang akrab disapa Kang DS ini menjelaskan bahwa pengembangan ayam petelur tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan gizi masyarakat melalui program MBG, tetapi juga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan peternak rakyat yang tergabung dalam koperasi. Skema ini sekaligus mendorong tumbuhnya ekonomi desa berbasis produksi pangan strategis.

Selain itu, kebijakan tersebut juga menjadi langkah antisipatif dalam menjaga stabilitas harga telur di masa mendatang. Dengan meningkatnya kapasitas produksi lokal, Kabupaten Bandung diharapkan mampu mengendalikan pasokan sehingga risiko inflasi akibat lonjakan harga telur dapat ditekan sejak dini.

Melalui sinergi antara KDKMP, LPDB, dan program MBG, Pemerintah Kabupaten Bandung optimistis koperasi desa dapat menjadi motor penggerak kemandirian ekonomi sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah secara berkelanjutan.



Yans.

Yutelnews.com  | konflik agraria di padang halaban, kabupaten labuhanbatu utara (labura), sumatera utara, kembali memanas. sekretariat kelompok tani padang halaban dan Sekitarnya (ktph-s) dilaporkan digusur dan diratakan dengan tanah, di tengah konflik lahan yang hingga kini belum menemukan penyelesaian adil dan transparan.

Peristiwa tersebut memicu reaksi keras dari warga dan mahasiswa yang melakukan aksi solidaritas.

Namun, alih-alih membuka ruang dialog, aparat kepolisian justru diduga melakukan tindakan represif terhadap warga dan mahasiswa, sebagaimana terekam dalam sejumlah video yang beredar luas di media sosial.

Konflik agraria padang halaban selama ini dikaitkan dengan klaim penguasaan lahan oleh pt sinar mas agro resources and technology tbk (pt smart tbk) Di sisi lain, petani setempat telah puluhan tahun menggarap lahan tersebut sebagai sumber penghidupan, namun tidak pernah memperoleh kepastian hukum atas tanah yang mereka kelola.

Dpp gemak (gerakan masyarakat anti korupsi) menilai penggusuran ini sebagai bentuk kegagalan negara dalam menjalankan mandat reforma agraria serta perlindungan terhadap hak-hak rakyat.

“Penggusuran sekretariat petani di tengah konflik yang belum selesai menunjukkan keberpihakan yang timpang,petani kehilangan ruang hidup, sementara korporasi justru mendapat pengamanan,” tegas perwakilan dpp gemak dalam keterangan tertulisnya,

menurut gemak, pendekatan keamanan dalam konflik agraria hanya akan memperdalam ketidakadilan dan memperbesar potensi pelanggaran hak asasi manusia.

Negara seharusnya hadir sebagai penengah yang adil, bukan menjadi alat represi terhadap rakyat yang mempertahankan tanahnya,dpp gemak juga mendesak:

penghentian segala bentuk kekerasan dan tindakan represif terhadap petani dan mahasiswa

Klarifikasi terbuka dari pt smart tbk terkait dasar klaim dan sikap perusahaan atas konflik Padang Halaban.

Penyelesaian konflik agraria secara adil, transparan, dan berorientasi pada reforma agraria sejati.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari pt smart tbk maupun pihak kepolisian terkait peristiwa penggusuran dan dugaan kekerasan tersebut.

Kasus padang halaban kembali menjadi pengingat bahwa konflik agraria di sumatera utara masih menjadi persoalan serius, dan tanpa keberanian politik serta keberpihakan pada rakyat, kekerasan atas nama pembangunan akan terus berulang.

(Red.rizal hsb)

YUTELNEWS.com | SMK NEGERI 6 BATAM Kota Batam, Kepulauan Riau yang berada di kampung panau, Nongsa Diduga kuat berpotensi adanya Pungutan liar (Pungli) dan Penyalahgunaan Wewenang dalam jabatan. Diduga Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) TA 2023-2024 Dikorupsikan.

Hal ini diketahui oleh tim media ini saat YK menyampaikan keterangannya di akun Facebook miliknya.

Menurutnya Pungli Berkedok sumbangan sukarela, hal ini mencuat pada saat gelar rapat komite di lapangan sekolah pada Sabtu (24/01/2026).

Dikatakan dalam rapat tersebut Komite memperkenalkan Kepala sekolah baru sambil menginformasikan adanya kendala dan kekurangan operasional di sekolah mulai dari kekurangan tenaga pengajar, rencana pembangunan pagar alat teknik kejuruan.

Masih di lokasi, dalam rapat/pertemuan tersebut diadakan voting, banyak orangtua murid yang tidak setuju dan mempertanyakan dasar hukum dari pungutan tersebut.

Terpisah, Anehnya disetiap kelas, disodorkan surat pernyataan kesediaan untuk pembayaran pungutan tersebut.

Dari data informasi publik, Diketahui Kepala Sekolah (Kasek) dijabat oleh Abdul Mukti dengan Jumlah Guru & Tenaga Pendidikan 109, Rasio Guru dan Murid 1 : 22

Nomor Pokok Sekolah Nasional 11003158

Status Sekolah Negeri

Jumlah Murid sebanyak 2433

Data Dana BOS TA 2023

• Tahap 1 Rp 1.677.570.000
• Jumlah Siswa Penerima 1686
• Tanggal Pencairan 22 Februari 2023
• penerimaan Peserta Didik baru Rp 2.561.700
• pengembangan perpustakaan Rp 8.944.000
• kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler
• Rp 76.137.200
• kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran
• Rp 10.531.800
• administrasi kegiatan sekolah Rp 450.945.860
• pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan Rp 2.250.000
• langganan daya dan jasa Rp 169.840.470
• pemeliharaan sarana dan prasarana Sekolah
• Rp 85.918.800
• penyelenggaraan kegiatan kesehatan, gizi, dan kebersihan Rp 70.348.000
• penyelenggaraan bursa kerja khusus, praktik kerja industri atau praktik kerja lapangan di dalam negeri, pemantauan kebekerjaan, pemagangan guru, dan lembaga sertifikasi profesi pihak pertama Rp 184.212.500
• Total Dana Rp 1.061.690.330

Tahap 2 Rp 1.677.570.000

• Jumlah Siswa Penerima 1686
• Tanggal Pencairan 24 Juli 2023
• pengembangan perpustakaan Rp 268.922.435
• kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler
• Rp 451.614.275
• kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran
• Rp 74.400.000
• administrasi kegiatan sekolah Rp 721.757.850
• pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan Rp 34.748.000
• langganan daya dan jasa Rp 180.290.110
• pemeliharaan sarana dan prasarana Sekolah
• Rp 415.802.000
• penyelenggaraan kegiatan kesehatan, gizi, dan kebersihan Rp 34.305.000
• penyelenggaraan bursa kerja khusus, praktik kerja industri atau praktik kerja lapangan di dalam negeri, pemantauan kebekerjaan, pemagangan guru, dan lembaga sertifikasi profesi pihak pertama
• Rp 32.610.000
• pembayaran honor Rp 79.000.000
• Total Dana Rp 2.293.449.670

DANA BOS TA 2024

Tahap 1 Rp 1.954.180.000

Jumlah Siswa Penerima 1964

Tanggal Pencairan 17 Januari 2024

Tahap 2 Rp 1.954.180.000

Jumlah Siswa Penerima 1964

Tanggal Pencairan 09 Agustus 2024

Dana BOS TA 2025

Tahap 1 Rp 2.221.835.000

Jumlah Siswa Penerima 2233

Tanggal Pencairan 22 Januari 2025

Tahap 2 Rp 2.221.835.000

Jumlah Siswa Penerima 2233

Tanggal Pencairan 27 Agustus 2025

Dari data yang diperoleh diduga pihak sekolah melakukan Penyelewengan dana BOS tersebut. Diduga tidak sesuai dan sejumlah tanpa fisik yang direalisasikan.

Diminta pihak BPKP, BPK, Inspektorat, Disdik Kepri untuk segera mengaudit Dana BOS tersebut.

Hingga berita ini diterbitkan, tim media masih melakukan peninjauan dan konfirmasi kepada pihak sekolah dan juga pihak berwenang. (*)

Bersambung