NEWS

Yutelnews.com /Batam-  Setidaknya sebanyak 5 orang Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Tiongkok yang melakukan pekerjaan di Sei binti disorot dan perlu dipertanyakan dokumen yang di miliki mereka yang berlokasi di jalan Sei Binti pelabuhan Sagulung Kecamatan Sagulung Kota Batam.(23/1/2026).

Dari pantauan awak media bahwasanya perusahaan tersebut tidak melengkapi papan plang baik PT apa yang melakukan pembangunan kontruksi tersebut atau PT apakan yang sedang beroperasi disana pasal hanya bangun yang sedang di kerjakan oleh tenaga kerja asing dan sebanyak 3 orang tenaga kerja lokal.

Torus Salah seorang masyarakat yang mempunyai usaha warung dekat lokasi saat di temui mengatakan memang yang mengerjakan TKA.

” Kalau dukumen mereka kurang tau juga pak tapi PT ini memang dikerjakan oleh tenaga kerja Asing Asal Tiongkok yang bahasa Indonesia gak bisa mereka untuk mengerjakan pembangunan perusahaan yang sedang berjalan tu, soal Bos mereka dari Tiongkok sana dan barangnya pun kayaknya di bawah dari sana semua,” bebernya.

Ia menambahkan Memang agak tertutup PT tersebut.

“Soal plangnya tak ada, perlu pemerintah melakukan pengecekan terhadap tenaga kerja dan izin bangun ini soal kalau pekerja dari masyarakat sini bisa dikatakan tidak ada dan kalau memang itu di bangun oleh orang Tiongkok tentu harus jelas izin karena penanam modal asing . Kalau dari google kita lihat PT itu adalah PT derap bersama abadi dan PT Cakrawala metal jaya tapi plang perusahaan tak ada terpasang,”ujarnya.

” Kalau gedung yang satu lagi yang sudah di bangunan itu PT Esun Internasional yang sewa, dia ada itu penterjemah bahasanya orangnya masih muda coba bapak cari tau dia kalau nama kami kurang tau,”katanya.

Marsel penterjemah bahasa saat di hubungi membenarkan adanya tenaga kerja Tiongkok.

” Iya bang dokumennya lengkap semua,” jawabnya.

Saat di tanya visa apa yang di kantongi, Beliau menjawab nanti pengacara PT akan menghubungi awak media.

Tapi saat minta nomor pengacara PT Marsel engan membalas sampai berita ini di naikan pihak belum ada penyelesaian terkait dokumen resmi yang di gunakan para tenaga kerja Tiongkok tersebut.

Hingga berita ini diterbitkan, tim media masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak perusahaan, Imigrasi dan pihak terkait. /Red

YUTELNEWS.com/ Aktivitas kegiatan pemotongan bukit (cut and fill) di Batu Besar, Kec. Nongsa, Kota Batam, Kepulauan Riau yang semakin dibiarkan. Kegiatan cut and fill diduga dilakukan oleh PT Rajawali yang semakin nekat menghancurkan bukit yang berdekatan dengan lokasi markas besar Polda Kepri, Minggu (25/1/2026).

Yang paling disayangkan, mobil yang melewati jalan utama Polda Kepri namun kegiatan terus berjalan seperti sudah kebal hukum. Cut and fill yang dilakukan pada malam hari sangat meresahkan warga, apa lagi terganggu pengguna jalan dan bisa membahayakan nyawa pengendara yang lain.

Apa lagi situasi malam debu yang tidak terhindar bagi pengendara bisa mengakibatkan kecelakaan bagi masyarakat yang lain, jalan utama yang digunakan situasi ramai di malam hari.

Kegiatan cut and fill jauh dari jalan raya melewati bukit dan perumahan, terpantau juga dari hasil visual pembantaian lokasi dilakukan pada malam hari dan terlihat jelas berdampingan dengan perumahan warga sekitar.

Ketua Umum Fast Respon Nusantara (FRN) Counter Polri, R. Mas Mh Agus Rugiarto, SH atau lebih dikenal dengan sebutan Agus Flores menjelaskan, kegiatan cut and fill harus ditegaskan jangan adanya pembiaran, apa lagi lokasi dekat dengan Polda Kepri.

“Seharusnya ada Jalur Holing, jika Mereka Berizin Operasional, termasuk Kawasan Hutan itu tidak boleh digunakan untuk Pertambangan,” ucapnya.

“Polda Kepri harus tegas, untuk melakukan Penegakan Hukum apa lagi sudah ada intruksi dari presiden. Cut and fill yang semakin bebas di Kota Batam harus di tegaskan dan jangan ada pembiaran,” tagasnya. /Tim

YUTELNEWS.com | Viral, sebuah rekaman Video yang di upload di Sosial Media (Sosmed) melalui akun Moderator Zendrato (MZ) dan juga di beberapa Media Online. Mengatakan bahwa Bupati Nias Utara segera Ditangkap karena ada indikasi Korupsi. Sehingga Unggahan video tersebut telah ramai menjadi sorotan tajam publik.

Unggahan Rekaman Video tersebut didapatkan oleh tim media ini pada Jumat 23/1/2026. Video tersebut sudah ditonton ribuan Netizen dan menjadi bahan polemik di tengah-tengah masyarakat Nias Utara.

Tim media pun telah mendatangi DPRD Nias Utara untuk meminta tanggapan Ketua DPRD Ya’aman Telaumbanua, S.E., M.M namun sia-sia, karena Ketua DPRD Nias Utara beralasan sedang ada pertemuan/rapat. Tidak hanya itu, tim media ini juga melakukan konfirmasi lewat WhatsApp namun tidak direspon.

Adapun isi rekaman Video MZ di akun miliknya sebagai berikut :

“Kepada Bapak Prabowo Subianto, Presiden Indonesia, KPK, Kenapa tidak ditangkap Bupati Nias Utara? Coba Bayangkan MOU antara Bank Sumut dengan Bupati Nias Utara sebesar 75 miliar, yang dicairkan hanya 68 miliar

Yang dicairkan hanya 68 miliar, kemana yang 7 miliar..?  Dari pencairan Proyek tersebut dikabarkan mangkrak,” ujarnya.

Ia meminta kepada Presiden Prabowo untuk memerintahkan KPK agar menangkap Bupati Nias Utara.

“Tolong pak datang ke Nias Utara,”katanya.

Ia berharap Bupati Nias Utara Bapak Amizaro Waruwu, S.Pd segera ditangkap karena menurutnya ada indikasi KORUPSI. Ia juga menambahkan bahwa laporan dugaan korupsi tersebut sudah masuk dan agar ditindaklajuti.

Dikutip dari media rmol.id menuliskan bahwa dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor: 001/272/KPD-JPG/2023, Nomor Rekening/AC: 272.05810000025, dan Nomor IMK: 001/Dkr-KKK/IMK/L/2022.

Dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa pinjaman Pemerintah Kabupaten Nias Utara dari Bank Sumut diperuntukkan untuk pembiayaan infrastruktur.

Namun demikian, Yohanes menyebutkan bahwa pihak yang tercantum dalam Surat Perjanjian Kredit hanya memuat nama dan paraf Bupati Nias Utara Amizaro Waruwu serta Pimpinan Cabang Pembantu Bank Sumut KCP Lotu, Venansius Evident Sihura. Tidak terdapat tanda tangan atau persetujuan dari unsur pimpinan daerah maupun perangkat daerah lainnya.

“Tidak adanya paraf Wakil Bupati Nias Utara, Yusman Zega, Sekda Nias Utara, Bazatulö Zebua dan Kepala Bappeda Nias Utara dalam Surat Perjanjian Kredit antara Pemerintah Kabupaten Nias Utara dan Bank Sumut. Dengan kata lain Amizaro Waruwu bertindak sendiri tanpa melibatkan Wakil Bupati, Sekda, Kepala Bappeda dan SKPD terkait,” ungkap Yohanes di Jakarta, seperti dikutip pada Minggu, 28 Desember 2025.

Lebih lanjut, dalam Surat Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Nias Utara dengan Bank Sumut, dokumen tersebut hanya diketahui oleh Bupati Nias Utara Amizaro Waruwu dan Direktur Bisnis dan Syariah Bank Sumut Irwan, dengan Nomor: 900/1659/BPKPAD/2022 dan Nomor: 058/Dkr-KKK/MOU/2022.

Media ini pun telah melakukan konfirmasi/klarifikasi kepada Bupati Nias Utara Amizaro Waruwu sesuai UU pers nomor 40 tahun 1999 dan UU Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008 namun belum diberikan tanggapan resmi. /Red

YUTELNEWS.com | APBD Nias Utara Dinilai Merosot hanya cukup hingga Agustus 2026, sebuah fakta yang patut disoroti dan menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah dan masyarakat. Bagaimana bisa anggaran yang seharusnya menjadi pondasi pembangunan daerah hanya bertahan selama 8 bulan? Ini adalah pertanyaan yang harus dijawab oleh pemerintah daerah.

APBD yang hanya cukup hingga Agustus 2026 menunjukkan bahwa ada masalah serius dalam pengelolaan keuangan daerah. Apakah karena kurangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau karena pengeluaran yang tidak terkendali? Pemerintah daerah harus segera melakukan evaluasi dan mencari solusi untuk mengatasi masalah ini.

Salah satu dampak dari APBD yang terbatas adalah terhambatnya pembangunan infrastruktur dan program-program sosial yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Jalan rusak, fasilitas kesehatan yang tidak memadai, dan pendidikan yang kurang berkualitas adalah beberapa contoh masalah yang mungkin tidak dapat diatasi karena keterbatasan anggaran.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Nias Utara telah mengajukan perencanaan belanja sesuai dengan anggaran yang tersedia. APBD yang direncanakan sampai Agustus 2026, Hingga saat ini tidak ada aturan yang dilanggar, berhubung karena Perda masih rancangan, dan Nias Utara telah menyampaikan kondisi berdasarkan keadaan anggaran yang tersedia.

Apakah perencanaan itu akan disetujui atau tidak, masih belum tahu. Faktanya, perencanaan anggaran sudah ada hasil evaluasi provinsi, juga sedang dibahas melalui penyelarasan di DPRD. Itu artinya seluruh tahapan sudah terlaksana dan sedang dilaksanakan dalam rangka Penetapan Perda untuk segera diberlakukan.

Pemerintah daerah mengikuti alur tahapan yang sedang berlangsung sebelum ditetapkannya PERDA APBD. Pemerintah daerah juga melakukan penyesuaian anggaran dan mencari sumber pendapatan tambahan untuk memenuhi kebutuhan hingga akhir tahun 2026. Ini bisa dilakukan dengan meningkatkan PAD, mengurangi pengeluaran yang tidak perlu.

Namun, perlu diingat bahwa APBD yang terbatas juga bisa menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk melakukan reformasi dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan. Pemerintah daerah harus menggunakan anggaran yang ada dengan bijak dan efektif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Masyarakat juga harus terlibat dalam pengawasan dan evaluasi APBD untuk memastikan bahwa anggaran digunakan dengan transparan dan akuntabel. Kita berharap, kerjasama antara Pemerintah dan Masyarakat sangat dibutuhkan untuk membangun Nias Utara yang lebih baik. (*)

Sumber RRI.co.id

YUTELNEWSINDO.com | Sebuah Foto yang menarik perhatian dan viral di sosial media melalui akun “ini berita”. Dalam tulisan tersebut sangat tersentuh dan meminta keadilan kepada Kapolri, Petinggi Hukum, Bahkan terhadap orang² baik di luar sana.

Masih belum diketahui ini kejadian dimana dan motifnya. Namun dari isi tulisan tersebut antara Penjambret dan Suami Penyelamat Keluarga.

Isi tulisan tersebut sebagai berikut:

𝗧𝗢𝗟𝗢𝗡𝗚 𝗩𝗜𝗥𝗔𝗟𝗞𝗔𝗡: 𝗦𝗨𝗔𝗠𝗜 𝗦𝗔𝗬𝗔 𝗕𝗨𝗞𝗔𝗡 𝗞𝗥𝗜𝗠𝗜𝗡𝗔𝗟, 𝗗𝗜𝗔 𝗛𝗔𝗡𝗬𝗔 𝗠𝗘𝗟𝗜𝗡𝗗𝗨𝗡𝗚𝗜 𝗦𝗔𝗬𝗔! 😭

​Kepada seluruh masyarakat Indonesia, para petinggi hukum, Bapak Kapolri, dan orang-orang baik di luar sana…

​Nama saya Arsita Minaya. Hari ini saya memberanikan diri menulis ini dengan air mata yang tidak kunjung berhenti. Saya memohon bantuan Anda semua untuk menyelamatkan suami saya, Hogi Minaya, yang kini terancam dipenjara 6 tahun hanya karena dia mencoba menyelamatkan nyawa saya.

​Kejadian itu masih membekas di ingatan saya. Saat kami sedang mengantar pesanan, saya dijambret oleh dua orang yang membawa pisau cutter. Tali tas saya diputus paksa. Saat itu, saya hanya bisa berteriak ketakutan.

​Suami saya, yang melihat istrinya dalam bahaya, secara refleks mencoba menghentikan pelaku. Dia tidak punya niat membunuh, dia hanya ingin mengambil kembali barang yang dirampas. Namun, pelaku yang panik memacu motornya dengan sangat kencang, menabrak tembok, dan meninggal dunia.

​Sekarang, dunia kami hancur.
Pelaku jambretnya bebas dari hukum karena meninggal, tapi suami saya—korban yang membela saya—justru dijadikan TERSANGKA. Kakinya dipasangi gelang GPS seolah-olah dia penjahat besar yang mau melarikan diri. Padahal kami hanya pedagang jajanan pasar yang jujur.

​Logika mana yang dipakai?
Apakah seorang suami harus diam saja saat istrinya ditodong pisau di depan matanya?. Apakah membela diri dan keluarga sekarang dianggap sebagai kejahatan di negeri ini?.

​SAYA MEMOHON DENGAN SANGAT:
Bantu saya VIRALKAN tulisan ini. Saya butuh perhatian dari Bapak Presiden, Bapak Kapolri, Bapak Mahfud MD, Bang Hotman Paris, dan siapa pun yang punya kekuatan untuk menegakkan keadilan yang sesungguhnya

​Jangan biarkan suami saya membusuk di penjara karena melakukan tugasnya sebagai pelindung keluarga. Saya hanya ingin keadilan, bukan hukum yang berat sebelah.

​Tolong share postingan ini… satu share dari Anda sangat berarti untuk kebebasan suami saya.

​#KeadilanUntukHogi #SaveHogiMinaya #BelaIstriBukanKriminal #HukumTumpulKeBawah #Viral #Sleman #KeadilanUntukRakyatKecil

👇

Sumber ini berita

https://www.facebook.com/share/1Xk92pRGb1/

YUTELNEWS.com — Pekanbaru Dalam rangka mendukung program pembinaan kepribadian serta menjaga kesehatan jasmani dan rohani, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Pekanbaru melaksanakan kegiatan senam bersama warga binaan yang bertempat di lapangan olahraga Lapas Kelas IIA Pekanbaru, Sabtu (24/01).

Kegiatan senam ini diikuti oleh warga binaan dengan pengawasan dan pendampingan petugas Pemasyarakatan. Sejak pagi hari, seluruh peserta telah berkumpul dengan tertib dan antusias untuk mengikuti rangkaian kegiatan olahraga bersama.

Senam dimulai dengan gerakan pemanasan untuk menghindari cedera otot, dilanjutkan dengan senam inti yang dipandu oleh instruktur, serta diakhiri dengan gerakan pendinginan. Selama kegiatan berlangsung, suasana tampak penuh semangat, kebersamaan, dan keceriaan, mencerminkan energi positif di lingkungan pemasyarakatan.

Pelaksanaan senam bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kebugaran tubuh, menjaga daya tahan fisik, serta membantu menjaga kesehatan mental warga binaan. Aktivitas olahraga rutin juga menjadi sarana untuk mengurangi tingkat stres, membangun kedisiplinan, serta menumbuhkan kebiasaan hidup sehat selama menjalani masa pembinaan.

Selain manfaat kesehatan, kegiatan ini juga memperkuat nilai kebersamaan, sportivitas, dan solidaritas antarwarga binaan, sekaligus mempererat hubungan yang harmonis antara petugas dan warga binaan dalam suasana yang aman dan kondusif.

Melalui kegiatan senam yang dilaksanakan secara rutin, Lapas Kelas IIA Pekanbaru berkomitmen untuk terus menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang sehat, produktif, dan humanis, sejalan dengan semangat Pemasyarakatan PASTI Bermanfaat.
(Desi Kabiro)

 YUTELNEWS.com /Terkait adanya aduan masyarakat yang tidak mau di sebut kan namanya menyampaikan kepada awak media sebelum nya , warga desa fadorositeluhili menyampaikan selama PJ kepala desa periode ini menjabat kurangnya pembangunan nya secara fisik ada dugaan anggaran dana desa di korupsi.

Dengan adanya Dugaan Manipulasi Dalam Penyaluran anggaran Dana Desa tahun Anggaran 2022/2025 yang diduga di korupsi oleh PJ kepala Desa fadorositeluhili, Kecamatan lahewa, nias Utara.

Dari Informasi data yang dapat bahwa, Anggaran Tahun 2022-2025 untuk desa fadorositeluhili Sangat Fantastik.

Anggaran yang cukup banyak namun wujudnya seperti siluman habis di telan bumi, terkait atas laporan warga awak media coba surati kepada kepala desa desa fadorositeluhili awak media melayangkan Surat Komfirmasi

“inspektorat di nias Utara, jangan main-main, kalau ada oknum kades yang bermain dengan dana desa langsung sikat” ujar inspektorat.

Wartawan terus menggali informasi dan akan meminta tanggapan inspektorat nias Utara terkait adanya dugaan korupsi yang merugikan negara.

Awak media mencoba menghubungi kepala desa fadorositeluhili lewat via telepon dan via WhatsApp namun masih belum bisa memberikan penjelasan secara mendetail.

Adapun Data yang diterima oleh redaksi ini

DD TA 2022 Rp. 931.673.000

Tahap 1 Rp 631.869.200 Diterima: 23 November 2022

Tahap 2

Rp 199.869.200 Diterima: 29 Agustus 2022

Tahap 3 Rp 99.934.600n Diterima: 7 Desember 2022

TA 2023 Rp. 937.839.000

Tahap 1 Rp 515.351.700 Diterima: 30 Oktober 2023

Tahap 2 Rp 281.351.700 Diterima: 23 Agustus 2023

Tahap 3 Rp 141.135.600 Diterima: 6 Desember 2023

TA 2024 Rp. 932.987.000

Tahap 1 Rp 492.835.200 Diterima: 30 April 2024

Tahap 2 Rp 440.151.800 Diterima: 22 Oktober 2024

NILAI ANGGARAN TA 2025 RP. 997.769.000

Tahap I Rp 519.473.044

Diterima: 15 Mei 2025

Tahap 2 Rp 240.730.888

Diterima: 3 November 2025

Hingga berita ini diterbitkan, tim media akan melakukan konfirmasi lanjutkan kepada Inspektorat, BPK, BPKP, DISDIK. /TIM

YUTELNEWS.com — KUANTANSINGINGI,– Sebagai wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, Polres Kuantan Singingi terus mengintensifkan kegiatan preventif melalui Patroli Pamapta guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas). Kegiatan ini dilaksanakan pada Jumat, (23/1/2026).

Patroli Pamapta merupakan implementasi tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yang mencakup kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli, serta pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kegiatan Patroli Pamapta Polres Kuansing dilaksanakan sekira pukul 10.00 WIB di wilayah hukum Polres Kuantan Singingi. Patroli dipimpin oleh Pamapta III Polres Kuansing, IPDA Sapitri Asrinaldi, S.E., dengan melibatkan personel gabungan dari SPKT, Sat Reskrim, dan Sie Propam Polres Kuansing.

Sebelum pelaksanaan patroli, pimpinan patroli memberikan arahan kepada seluruh personel agar melaksanakan tugas secara profesional, humanis, serta mengutamakan keselamatan dalam bertugas. Patroli difokuskan pada pusat-pusat aktivitas masyarakat, kawasan perkantoran, serta wilayah yang dinilai rawan terjadinya gangguan kamtibmas, kecelakaan lalu lintas, dan tindak pidana kejahatan jalanan seperti pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian kendaraan bermotor.

Dalam pelaksanaannya, personel patroli menyusuri sejumlah titik strategis, di antaranya lingkungan SPPG Yayasan Kemala Bhayangkari Polres Kuansing serta kawasan perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Patroli dilaksanakan menggunakan satu unit kendaraan patroli Pamapta Polres Kuansing.

Kapolres Kuantan Singingi, AKBP Hidayat Perdana, S.H., S.I.K., M.H., menyampaikan bahwa kegiatan Patroli Pamapta merupakan langkah preventif yang secara konsisten dilakukan guna menciptakan rasa aman dan nyaman di tengah masyarakat. Menurutnya, kehadiran personel Polri di lapangan menjadi bentuk komitmen Polres Kuansing dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Patroli Pamapta ini kami laksanakan sebagai upaya pencegahan terhadap potensi gangguan kamtibmas. Kehadiran anggota di lapangan diharapkan mampu memberikan rasa aman serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri,” ujar Kapolres.

Kapolres juga menegaskan bahwa Polres Kuansing akan terus meningkatkan intensitas patroli, khususnya di lokasi-lokasi yang memiliki potensi kerawanan, serta mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan.

“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif dan tidak ragu melaporkan kepada pihak kepolisian apabila menemukan adanya potensi gangguan keamanan,” tambahnya.

Selama kegiatan berlangsung, situasi di wilayah hukum Polres Kuantan Singingi terpantau aman dan kondusif. Melalui patroli yang humanis dan berkelanjutan ini, Polres Kuansing berharap dapat terus mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan harmonis bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sumber: Humas Polres Kuantan Singingi
(Desi Kabiro)

Yutelnews.com — KUANTANSINGINGI – Komitmen Polres Kuantan Singingi dalam memberantas peredaran gelap narkotika kembali dibuktikan. Tim Elang Kuantan Satuan Reserse Narkoba Polres Kuansing berhasil mengungkap kasus peredaran narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,84 gram dan mengamankan seorang pengedar di Desa Gunung Kesiangan, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi, Kamis (22/1/2026).

Pengungkapan ini bermula dari laporan masyarakat yang resah dengan maraknya transaksi narkotika di wilayah tersebut. Menindaklanjuti informasi itu, Tim Elang Kuantan Satresnarkoba Polres Kuansing yang dipimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba AKP Hasan Basri, S.H., M.H., melakukan penyelidikan intensif hingga akhirnya menemukan sebuah pondok yang kerap dijadikan lokasi transaksi sabu.

Untuk memastikan kebenaran informasi, petugas melakukan undercover buy atau pembelian terselubung. Upaya tersebut membuahkan hasil. Sekira pukul 13.45 WIB, petugas berhasil mengamankan seorang pria berinisial TW (28) yang berada di dalam pondok yang telah disepakati sebagai lokasi transaksi narkoba.

Saat hendak diamankan, tersangka sempat mencoba membuang satu paket diduga narkotika jenis sabu. Namun, upaya tersebut gagal setelah petugas menemukan paket sabu tersebut di sekitar lokasi. Dari hasil penggeledahan lanjutan, petugas kembali menemukan paket sabu lainnya, pipet kaca pyrex berisi sabu, timbangan digital, alat hisap (bong), serta sejumlah plastik klip bening yang biasa digunakan untuk mengemas narkotika.

Petugas juga menemukan pondok lain yang berjarak sekitar 10 meter dari lokasi penangkapan. Tersangka mengakui bahwa pondok tersebut kerap digunakan olehnya bersama rekannya berinisial Y (DPO) untuk mengonsumsi sabu sekaligus menunggu pembeli.

Dari hasil interogasi, tersangka TW (28) mengaku berperan sebagai pengedar, yang bertugas mengantarkan narkotika jenis sabu kepada pembeli atas perintah Y. Atas perannya tersebut, tersangka dijanjikan upah sebesar Rp200.000 per hari.

Selain itu, berdasarkan hasil tes urine, tersangka dinyatakan positif mengandung Amphetamine, yang menguatkan dugaan keterlibatannya dalam penyalahgunaan narkotika.

Kapolres Kuantan Singingi AKBP Hidayat Perdana, S.H., S.I.K., M.H., melalui Kasat Resnarkoba AKP Hasan Basri, S.H., M.H., menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberi ruang sedikit pun bagi peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Kuansing.

“Pengungkapan ini merupakan bentuk keseriusan kami dalam melindungi masyarakat dari bahaya narkoba. Kami akan terus melakukan penindakan tegas dan pengembangan terhadap jaringan yang terlibat, termasuk memburu pelaku lain yang saat ini masih buron,” tegas AKP Hasan Basri mewakili Kapolres Kuansing.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan/atau Pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Tersangka terancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, serta pidana denda paling sedikit Rp1 miliar dan paling banyak Rp10 miliar.

Saat ini, tersangka beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Mapolres Kuantan Singingi untuk menjalani proses hukum lebih lanjut, sementara Satresnarkoba Polres Kuansing terus melakukan pengembangan guna mengungkap jaringan narkotika lainnya di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi.

Sumber: Humas Polres Kuatan Singingi
(Desi Kabiro)

YUTELNEWS.com | Viral, Aksi ratusan warga Tanjung Sengkuang, Batu Ampar di depan Kantor BP Batam sejatinya bukanlah peristiwa politik, apalagi serangan personal. Ia adalah ekspresi kegentingan hak asasi paling mendasar: hak atas air minum perpipaan oleh penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) BP Batam.

Dikutip dari media Batamnow, menuliskan bahwa Hak ini dijamin negara lewat konstitusi, ditegaskan dalam undang-undang, dan melekat pada martabat manusia.

Namun yang diterima warga justru bukan kepastian pelayanan, melainkan ketegangan verbal, gestur menunjuk, dan kecurigaan terhadap orator.

Dalam demokrasi yang sehat, unjuk rasa adalah mekanisme koreksi. Ketika warga—yang telah memenuhi kewajiban membayar layanan—tapi kehilangan akses air minum berbulan-bulan, negara semestinya hadir sebagai penjamin, bukan sebagai pihak yang defensif.

Sayangnya, respons pimpinan BP Batam sepertinya justru menunjukkan pergeseran perspektif: dari kewajiban pelayanan publik menjadi pembelaan diri institusional.

Pernyataan Kepala BP Batam Amsakar Achmad yang menuding orator “menyerang personal”, serta pertanyaan Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra tentang “titipan dari mana”, seolah memperlihatkan reduksi substansi tuntutan warga menjadi soal motif dan aktor, bukan soal krisis air yang nyata dihadapi.

Ini problematik. Dalam etika administrasi publik, substansi penderitaan warga tidak boleh dikaburkan oleh asumsi politik terhadap penyampainya.

Lebih ironis lagi, penjelasan yang disampaikan BP Batam kembali berkutat pada planning: tender, tahapan, dan solusi sementara berupa truk tangki

Bagi warga yang “kehausan”, bahasa perencanaan adalah bahasa masa depan, sementara krisis air adalah realitas hari ini. Air minum tidak tunduk pada jadwal proyek; ia tunduk pada kebutuhan biologis manusia.

Sikap Deputi Pelayanan Umum BP Batam yang meminta massa meninggalkan lokasi, lalu pergi tanpa menuntaskan dialog, memperkuat kesan bahwa komunikasi publik berjalan satu arah.

Negara berbicara, warga diminta mendengar. Padahal, dalam pelayanan dasar, dialog bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari pemenuhan hak.

Masalah air minum sebagaimana tuntutan warga atas haknya, bukan harus dijawab dengan keras, tetapi BP Batam mesti menyadari bahwa pihak yang wajib bertanggung jawab atas buruknya pelayanan air minum perpipaan adalah institusi negara itu.

Ketika hak dasar warga direspons dengan emosi, kecurigaan, dan gestur kekuasaan, yang terancam bukan hanya kepercayaan publik, tetapi juga legitimasi moral penyelenggara negara.

Air minum adalah kebutuhan fundamental. Ia tidak bisa ditunda, tidak bisa diganti janji, dan tidak boleh dipersonalisasi.

Negara—dalam hal ini BP Batam—wajib menjawabnya dengan kerja nyata, empati, dan kepastian, bukan dengan menunjuk, menuding, lalu meninggalkan warga yang masih kehausan. (*)

Tiktok

https://vt.tiktok.com/ZSaB4U1BM/

Sumber Batamnow