NEWS

Pekanbaru — yutelnews.com ||
Gelaran Brimob Run 2025 berlangsung meriah pada Minggu pagi dengan mengusung tema “Brimob Presisi untuk Lestari”. 

Kegiatan ini diikuti oleh 1.300 peserta lari 8K dan 400 peserta jalan santai, menjadikannya salah satu event olahraga terbesar yang digelar dalam rangka HUT ke-80 Korps Brimob Polri di Provinsi Riau.

Acara ini merupakan rangkaian peringatan HUT ke-80 Brimob Polri yang diisi dengan lomba lari 8 kilometer, jalan santai, serta kampanye pelestarian lingkungan.

Kegiatan dihadiri dan dibuka oleh Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan, Wakapold Ria Brigje Po Joss Kusum, didampingi Dansat Brimob Polda Riau Kombes Pol I Ketut Gede Adi Wibawa, para PJU Polda Riau, jajaran Satbrimob Polda Riau, komunitas olahraga, pelaku usaha, masyarakat umum, hingga perwakilan civitas akademika.

Kegiatan yang diselenggarakan pada Minggu pagi (22/11/2025) dalam momentum peringatan HUT ke-80 Brimob Polri tahun 2025 ini dipusatkan di Mapolda Riau.

Selain memperingati HUT Brimob, kegiatan ini juga bertujuan menumbuhkan nilai kebersamaan dan mengampanyekan pentingnya menjaga lingkungan serta keadilan bagi satwa dan ekosistem di Riau.

Ribuan peserta dilepas secara serentak oleh Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan tepat pukul 06.00 Wib dan mengikuti rute yang disiapkan panitia. 

Sejumlah peserta terbaik mendapat penghargaan, termasuk pemenang yang menampilkan kostum tematik bertema “Rumah Gajah”, simbol satwa yang harus dilindungi habitatnya.

Dalam sambutannya, Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan menegaskan bahwa kegiatan lari bersama ini bukan sekadar olahraga, tetapi memiliki filosofi tinggi tentang kebersamaan dalam membangun bangsa, provinsi, dan lingkungan.

“Lari bersama dalam kelompok berisi delapan orang ini memiliki nilai kebersamaan yang kuat, sama seperti semangat kita dalam membangun Pekanbaru dan menjaga lingkungan,” ujarnya.
Kapolda juga menyoroti pentingnya memulihkan habitat satwa di kawasan konservasi termasuk gajah, harimau, dan tapir yang selama ini kehilangan ruang hidup akibat aktivitas manusia.

“Gajah-gajah dan satwa lainnya tidak bisa membuat petisi atau menyampaikan aspirasi. Karena itu, kitalah yang harus memperjuangkan rumah mereka. Masyarakat yang menempati kawasan Taman Nasional harus kita ajak dengan cara-cara baik untuk mengembalikan ruang hidup satwa,” tegasnya.

Mengutamakan komunikasi dan budi baik dalam menyelesaikan persoalan lingkungan. Menghadirkan keadilan tidak hanya untuk manusia, tetapi untuk alam dan ekosistem. Mendorong perdamaian melalui pelestarian lingkungan yang berkelanjutan. 

Kapolda juga mengapresiasi seluruh panitia, jajaran Brimob, komunitas, dan tamu undangan yang turut menyukseskan Brimob Run 2025.
“Terima kasih kepada seluruh panitia dan peserta. Semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapat keberkahan dan perlindungan dari Allah SWT,” tutup Irjen Herry.

Dalam kegiatan tersebut Sat Brimob Polda Riau menyediakan hadiah menarik, mulai dari tiket umroh gratis hingga sepeda motor serta hadiah menarik lain nya.|| AS

Pelalawan – Yutelnews.com ||
Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 14-283-690 yang terletak di Desa Dundangan, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, di sisi Jalan Lintas Timur, menjadi sorotan publik. Pasalnya, selama empat bulan terakhir, SPBU tersebut diduga kuat tidak pernah lagi melayani pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar Bersubsidi untuk kendaraan umum, truk pengangkut sembako, maupun kendaraan warga setempat dan yang melintas.

Situasi ini menimbulkan banyak pertanyaan dan keluhan dari masyarakat serta para sopir. Pada Jumat, 21 November 2025, para pengguna jalan yang ditemui mengungkapkan kebingungan mereka.

“Sudah empat bulan ini selalu dibilang Solar Subsidi tidak tersedia atau tidak pernah melayani. Ada apa sebenarnya?” ujar seorang warga.

Timbul Dugaan Sanksi dan Kecurangan Kondisi tersebut memunculkan spekulasi di kalangan masyarakat:
Sanksi dari Pertamina: Apakah SPBU 14-283-690 sedang dikenai sanksi (skorsing) oleh Pertamina, sehingga pasokan Solar Subsidi dihentikan?

Kecurangan Internal: Atau, apakah ada indikasi kenakalan dari pihak SPBU yang menyebabkan Solar Subsidi selalu “tidak tersedia” dan tidak melayani kendaraan yang berhak?

Masyarakat dan para sopir mendesak pihak terkait untuk memberikan kejelasan. Mereka berharap, jika memang ada sanksi, skorsing tersebut tidak berlangsung terlalu lama karena BBM jenis solar adalah kebutuhan vital untuk operasional kendaraan, terutama bagi para sopir yang menggantungkan hidupnya dari pekerjaan tersebut.

Saat dikonfirmasi terkait masalah ini melalui pesan WhatsApp, Saudara Kaban selaku Manajer SPBU 14-283-690 memberikan jawaban singkat.
“Kuota habis Pak. Runing Teks Juga Belum Selesai,” Kirim nomer rekening buat beli rokok pak” jawabnya.

Namun, jawaban ini tidak menepis dugaan dan pertanyaan publik mengenai ketidaktersediaan solar selama kurun waktu empat bulan.

Masyarakat dan sopir secara kolektif mendesak agar Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan Pertamina segera mengambil tindakan serius.
Mereka menuntut dilakukannya Inspeksi Mendadak (Sidak).

Pengecekan dan audit terhadap rekaman CCTV SPBU 14-283-690 juga diminta untuk memastikan penyebab pasti mengapa penjualan BBM Solar Bersubsidi terhenti dalam waktu yang lama.

“Pihak Pertamina harus mengutamakan kepentingan masyarakat banyak dan para sopir yang mencari nafkah. Jika memang solar tidak tersedia, segera pasok agar transportasi berjalan lancar, apalagi menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru di mana kebutuhan BBM akan meningkat,” tegas salah seorang perwakilan sopir.
Kejelasan dari Pertamina dan BPH Migas sangat dinantikan untuk mengakhiri kegelisahan publik terkait dugaan penghentian penjualan Solar Bersubsidi di SPBU 14-283-690 ini.|| TIM

YUTELNEWS.com | BANYUWANGI –Diduga terjadinya  ketika aturan negara diperlakukan seperti selembar kertas yang bisa dilipat-lipat sesuka hati? Ketika masa jabatan kedaluwarsa tidak dianggap sebagai final, dan jabatan kepala sekolah diperlakukan seperti properti pribadi yang bisa disimpan, diperpanjang, dan dibagi-bagi tanpa seleksi?

Itulah gambaran buram yang ditangkap Sekber Ormas, LSM, dan OKP Banyuwangi. Temuan mereka tidak lagi sebatas penyimpangan administratif, melainkan pola rekayasa jabatan yang terstruktur, masif, dan berlangsung dalam senyap.

*13 PLT Kedaluwarsa dan 7 Kasek “Tak Mau Turun”: Data yang Menguak Wajah Asli Kekacauan*

Sekber menemukan 13 nama PLT kepala sekolah yang kembali diangkat meski masa periodisasinya sudah habis total. Mereka adalah PLT yang seharusnya telah selesai pada 10 Oktober 2025, namun tetap didudukkan kembali tanpa proses seleksi apa pun.

Bukan hanya itu — ada 7 Kasek definitif yang masa jabatannya sudah melewati batas, tetapi tetap bertahan di takhta yang seharusnya kosong.

Ini bukan kelalaian. Ini adalah keputusan yang disengaja.

Dan ketika pola penyimpangan terjadi serempak di banyak sekolah, maka pertanyaannya bukan lagi “apakah ada pelanggaran”, tetapi:

**Siapa yang diuntungkan oleh pembiaran ini?

Siapa yang mempertahankan struktur ini?
Dan untuk tujuan apa jabatan yang seharusnya rotatif itu dikunci mati?**

*Regulasi Tidak Dianggap, Negara Seakan Bisa Dikelabui*

Temuan ini menunjukkan satu hal: regulasi diperlakukan semaunya oleh oknum di lingkungan Dinas Pendidikan.

Padahal aturannya jelas:

Permendikdasmen 7/2025

→ Masa jabatan paling lama 2 periode × 4 tahun
→ Setelah habis, harus seleksi baru, bukan akal-akalan PLT

UU ASN 2014 & PP 11/2017

→ PLT maksimal 6 bulan
→ PLT hanya untuk kondisi mendesak
→ Tidak boleh untuk memperpanjang jabatan yang sudah habis masa tugasnya

Namun, apa yang terjadi?
PLT dijadikan kendaraan untuk mempertahankan kursi.
Seleksi diabaikan.
Meritokrasi dicampakkan.
Aturan dicederai secara terang-terangan.

Kalau ini bukan sabotase terhadap sistem, lalu apa namanya?

*Sekber: Ada “Kartel Jabatan” di Balik Skandal PLT*

Dalam pernyataannya, Sekber menyebut dugaan adanya kartel jabatan yang bekerja di balik layar.

Kartel itu bukan dalam konteks ekonomi, melainkan pengelompokan kekuasaan yang menahan distribusi jabatan kepala sekolah demi kepentingan segelintir orang.

Indikasinya kuat:

Penunjukan PLT dilakukan serampangan.

Masa jabatan kedaluwarsa dibiarkan menggantung.

Jabatan tidak diisi melalui seleksi.

Nama-nama tertentu dipertahankan terus menerus.

Semuanya mengarah pada kesimpulan editorial:

Ada struktur kekuasaan yang ingin tetap berkuasa dengan cara memanipulasi jabatan.

Dan ini bukan sekadar melanggar aturan — ini merusak akar sistem pendidikan.

*Bukan Maladministrasi Biasa: Ini Penyimpangan Struktural*

Dalam perspektif kontrol birokrasi, penyimpangan semacam ini tidak bisa dianggap “kekeliruan teknis”.
Ini adalah:

▪ Pembajakan mekanisme seleksi

▪ Penghilangan kesempatan guru lain yang kompeten

▪ Pengabaian total asas legalitas

▪ Perusakan etika manajemen ASN

▪ Pengingkaran meritokrasi

Dengan kata lain:

Sistem bukan hanya salah kelola. Sistem sedang disandera.

Dan yang menjadi korban?
Guru profesional yang seharusnya mendapat kesempatan.
Siswa yang berhak mendapat pemimpin sekolah berkualitas.
Masyarakat pendidikan yang dipaksa menerima struktur tidak sah.

*Editorial: Jika Tidak Ditindak, Ini Akan Menjadi Preseden Berbahaya*

Jika pembiaran ini diteruskan, Banyuwangi akan menciptakan preseden paling buruk dalam tata kelola pendidikan daerah:

Jabatan bisa diakali

Masa jabatan bisa diperpanjang diam-diam

Seleksi menjadi formalitas

PLT dipakai sebagai kedok

Kekuasaan internal bisa mengatur struktur sesuka hati

Ini bukan lagi masalah internal Dinas Pendidikan.
Ini ancaman terhadap sistem pemerintahan daerah.

*Desakan Publik: Audit Total, Bongkar Jaringan, Sanksi Tanpa Kompromi*

Sekber mendesak tiga langkah besar:

1. Audit Menyeluruh

Tidak hanya audit administrasi, tetapi audit pola, jaringan, dan aktor yang bermain.

2. Kosongkan Semua Jabatan Kedaluwarsa

Bukan ditambal PLT, tetapi dikosongkan dan dibuka seleksi terbuka.

3. Sanksi Tegas untuk Pejabat yang Terlibat

Jika terbukti ada rekayasa jabatan, maka sanksi disiplin ASN bukan lagi pilihan — itu kewajiban hukum.

*Pernyataan Dinas yang Justru Mengonfirmasi Kekacauan*

Ditanya soal pengangkatan, seorang kabid pendidikan hanya menjawab pendek:

> “Memang benar belum ada pengangkatan.”

Jawaban ini bukan klarifikasi, melainkan pengakuan tak langsung bahwa Dinas Pendidikan membiarkan kekosongan jabatan dan mengisinya dengan PLT ilegal.

Artinya:

Aturan dilanggar secara sadar, bukan karena tidak tahu.

 

(Red)

YUTELNEWS.com | Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Barat kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap kebersihan dan perawatan aset daerah melalui kegiatan Jumat Bersih (Jumsih) yang digelar di area Gedung DPRD lama, Jalan Tagog Raya, Desa Kertamulya, Kecamatan Padalarang, Jumat (21/11/2025). Seluruh staf dan jajaran sekretariat terlibat aktif dalam kegiatan tersebut.

Kegiatan Jumsih dilakukan sebagai upaya menciptakan lingkungan kerja yang bersih, nyaman, serta layak digunakan. Para pegawai membersihkan seluruh area gedung, mulai dari halaman, ruang kerja, hingga penataan fasilitas pendukung yang digunakan sehari-hari.

Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat DPRD KBB, Dudih Heryana, S.H., M.Si., menyampaikan bahwa pelaksanaan Jumsih merupakan bentuk tanggung jawab moral terhadap aset pemerintah.

“Kami mengapresiasi rekan-rekan media yang sebelumnya sudah memberikan perhatian terhadap kondisi Gedung DPRD lama. Memang kami akui, kendala sumber daya membuat pemeliharaan belum optimal. Meski sudah berkantor di gedung baru, gedung lama tetap menjadi tanggung jawab kami,” ujarnya.

Dudih menegaskan kembali bahwa Gedung DPRD lama merupakan bagian dari aset daerah yang harus dipelihara bersama. “Gedung ini bukan sekadar bangunan. Ini aset pemerintah yang perlu dijaga. Rasa memiliki itu penting. Selama statusnya belum diserahkan ke bagian aset, kami di DPRD tetap bertanggung jawab atas kondisi dan kebersihannya,” tambahnya.

Ia juga menyebutkan bahwa pimpinan telah memberikan arahan agar setiap hari Jumat sebagian personel ditugaskan untuk melakukan pemeliharaan rutin.

“Dengan perpindahan gedung dan bertambahnya kebutuhan, kami perlu SDM lebih besar dalam perawatan. Namun, kami terus mengoptimalkan personel yang ada dan membuka ruang kolaborasi dengan pihak lain,” katanya.

Melalui kegiatan Jumsih yang dilaksanakan secara berkala, Sekretariat DPRD KBB berharap budaya peduli kebersihan dapat tumbuh di lingkungan internal, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Kegiatan diakhiri dengan pengecekan menyeluruh oleh jajaran struktural untuk memastikan standar kebersihan gedung terpenuhi sebagai bagian dari komitmen menjaga aset daerah secara berkelanjutan.

Dien Yoyo

YUTELNEWS.com | Padam lampu dikeluhkan oleh beberapa warga Lubuk Baja. Belum diketahui penyebab dari padamnya lampu tersebut. Kamis (20/11/25).

“Payah lampu ini, rusak elektronik kita dibuat, tidak bisa jualan, bagaimana PLN ini, tidak ada hujan badai, petir tiba tiba padam,” ujar salah satu warga yang duduk di salah satu kedai.

“Kita wajib bayar terus tapi lampu kok padam, mana komitmen PLN?, ini sebentar nyala, sebentar mati” Tambahnya.

Selain itu, di beberapa titik, kabel PLN amburadul.

Diminta kepada Petugas PLN agar listrik dinyalakan karena bisa berdampak bagi konsumen. /Red

Yutelnews.com, Sulsel – Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) kembali menunjukkan komitmennya dalam upaya penegakan hukum melalui program Tangkap Buronan (Tabur). Tim Intelijen Kejati Sulsel menyelesaikan pengamanan seorang terpidana kasus tindak pidana narkotika yang telah masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) selama 16 bulan.

Buronan yang diamankan adalah Hasnani Binti Hartono alias Nani (38 Tahun), terpidana Kejaksaan Negeri (Kejari) Parepare.

Terpidana Hasnani berhasil diamankan oleh Tim Tabur Kejati Sulsel pada Selasa, 18 November 2025, sekitar pukul 19.18 WITA, bertempat di Jalan Manunggal Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redep, Berau, Kalimantan Timur. Tim Tabur sebelumnya telah melakukan pengintaian selama 2 hari 2 malam untuk memastikan keberadaan terpidana.

Penangkapan ini dilaksanakan untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 4507 K/Pid.Sus/2024 tanggal 31 Juli 2024, yang menjatuhkan vonis pidana penjara kepada Hasnani selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsider 2 (dua) bulan penjara. Terpidana terbukti melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kronologi Singkat Perkara

Perkara yang melibatkan terpidana Hasnani terjadi pada hari Jumat, 11 Agustus 2023, di Jalan Sultan Hasanuddin, Kota Parepare. Saat itu, anggota Polres Parepare melakukan penyelidikan dan menemukan tersangka Hasnani di lokasi. Terdakwa secara sukarela menyerahkan 1 (satu) saset plastik berisi narkotika Golongan I jenis sabu (metamfetamina) yang disimpan di dalam kantong baju daster yang dikenakannya. Terdakwa mengakui sabu tersebut miliknya, yang dibeli dari Aan (DPO), dan terbukti tidak memiliki izin resmi dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika tersebut.

Setelah diamankan, terpidana Hasnani pada hari ini Rabu, 19 November 2025, diterbangkan dari Berau ke Makassar menggunakan Pesawat Sriwijaya Air SJ 552. Setibanya di Makassar, terpidana langsung diserahterimakan kepada Jaksa Eksekutor dari Kejaksaan Negeri Parepare untuk segera dilakukan eksekusi ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas 1A Parepare.

Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Ferizal, menyampaikan apresiasi Kajati Sulsel Dr. Didik Farkhan Alisyahdi, terhadap kinerja jajaran yang telah bergerak cepat dan berhasil menyelesaikan pengamanan buronan tersebut.

“Bapak Kajati Sulsel meminta jajaran untuk selalu memonitor dan segera mengamankan buronan yang masih berkeliaran untuk mengeksekusi demi kepastian hukum. Kami juga menghimbau kepada seluruh buronan yang telah ditetapkan DPO oleh Kejaksaan untuk segera menyerahkan diri dan mempertanggungjawabkan perbuatannya karena ‘tidak ada tempat yang aman bagi para buronan’,” tegas Ferizal saat siaran pers di Bandara Sultan Hasanuddin, Rabu malam (19/11/2025).( HF AbuAlgifari)

YUTELNEWS.com | Banyuwangi – Sekretariat Bersama (Sekber) Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Kepemudaan (OKP) memprotes pengangkatan kembali sejumlah Kepala Sekolah (Kasek) SMP yang telah habis masa jabatannya pada 10 Oktober 2025 lalu menjadi Pelaksana Tugas (PLT).
Sekber Ormas, LSM dan OKP menemukan
Daftar SMP yang Kaseknya Plt dari guru :
1. Sugeng Lukito (SMPN 1 Banyuwangi);
2. Tamami (SMPN 5 Banyuwangi);
3. Sulistyowati (SMPN 2 Kabat)
4. Puspitorini (SMPN 1 Rogojampi)
5. Pujianto (SMPN 2 Rogojampi)
6. Sri Utami (SMPN 3 Rogojampi)
7. Sumarji (SMPN 2 Tegaldlimo)
8. Sunarmi (SMPN 2 Cluring)
9. Heru Santoso (SMPN 1 Blimbingsari)
10. Purwo Setyoko (SMPN 2 Purwoharjo)
11. Suryanto (SMPN 2 Pesanggaran)
12. Arif Wiyono (SMPN 2 Genteng)
13. Sri Hartatik (SMPN 3 Muncar)
Ketiga belas nama guru tersebut telah habis masa periodisasi-nya sebagai Plt Kasek
Sekber Ormas, LSM dan OKP juga menemukan Kasek yang telah habis masa periodisasinya:
1. Titin (SMPN 1 Cluring);
2. Dewi Astutik (SMPN 2 Banyuwangi);
3. Hadi Bagiyono (SMPN 1 Giri)
4. Joko Purnomo ( SMPN 1 Songgon)
5. Joko Sugiarto (SMPN 1 Glenmore)
6. Agus Safi’i (SMPN 1 Tegaldlimo)
7. Sukisno (SMPN 1 Siliragung)

Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah menegaskan masa jabatan maksimal kepala sekolah adalah dua periode, masing-masing empat tahun. Setelah masa jabatan berakhir, jabatan tersebut seharusnya segera diisi melalui mekanisme seleksi baru, bukan diperpanjang atau diakali melalui status PLT.
Selain itu pengangkatan kembali para Kasek tersebut juga melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Dalam aturan tersebut jelas ditegaskan bahwa jabatan PLT bersifat sementara dan hanya dapat diberikan dalam keadaan mendesak dengan batas waktu maksimal enam bulan. Apabila masa jabatan kepala sekolah telah habis, atau yang bersangkutan pensiun bahkan meninggal dunia, maka jabatan itu wajib diisi oleh pejabat baru yang memenuhi syarat administratif dan kompetensi sesuai prinsip meritokrasi.
Fakta ini mencerminkan adanya kemungkinan monopoli jabatan oleh kelompok tertentu di internal Dinas Pendidikan Banyuwangi yang mencoba mempertahankan kendali struktural melalui cara-cara tidak sah. Dalam konteks tata kelola pemerintahan yang bersih, tindakan semacam ini termasuk kategori maladministrasi karena merusak prinsip legalitas, akuntabilitas, dan keadilan jabatan.
Selain merusak sistem meritokrasi dan regenerasi kepemimpinan, penunjukan PLT yang menyimpang juga membuka ruang bagi praktik kolusi dan nepotisme terselubung.
Karena itu, langkah korektik diperlukan. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bersama Inspektorat dan Ombudsman harus segera melakukan audit terhadap proses pengangkatan PLT di seluruh sekolah. Setiap jabatan kepala sekolah yang masa tugasnya telah berakhir harus segera digantikan melalui mekanisme seleksi terbuka dan transparan. Jika terbukti ada unsur pelanggaran, pejabat Dinas Pendidikan maupun pihak yang terlibat dalam rekayasa jabatan harus dikenakan sanksi tegas sesuai Undang-Undang ASN. Saat di konfirmasi seorang kabid pendidikan didik menyatakan memang benar belum ada pengangkatan. ” Pungkasnya.

 

( Red )