NEWS

JANJI BUPATI TERKUBUR DI TANAH KUNING? Pengerasan Jalan Desa Tanjung Mulia Labusel Amburadul, Baru Sebulan Hancur

YUTELNEWS.com / Program pengerasan jalan di Dusun Sei Solat, Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Kampung Rakyat, Labuhanbatu Selatan, menjadi sorotan tajam dan dinilai merusak citra pembangunan daerah, Belum genap satu bulan selesai dikerjakan, jalan yang dibiayai oleh Dana Alokasi Umum dibawah Dinas Pekerjaan Umum (PU) ini dilaporkan sudah mengalami kerusakan parah. Kamis (02/10/2025)

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar terkait komitmen Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam merealisasikan slogan “KITA BANGUN KITA RAWAT KITA JAGA” yang selama ini digaungkan oleh Bupati.

Kualitas pengerasan jalan yang buruk ini menguatkan dugaan adanya penyimpangan material dalam pelaksanaan proyek. Menurut kesaksian warga setempat, pekerjaan tersebut terindikasi tidak sesuai spesifikasi teknis.

“Belum genap satu bulan jalan sudah hancur. Dugaan kami, material batu yang seharusnya digunakan hanya sekitar 12 dump truck, sisanya lebih banyak tanah timbun atau tanah kuning,” jelas Arifin Rambe, salah satu perwakilan masyarakat.

Ketidaksesuaian ini tidak hanya menyebabkan jalan cepat rusak, tetapi juga berpotensi besar merugikan keuangan negara, mengingat proyek ini masih berada dalam masa pengerjaan 90 hari kalender.

Guna menindaklanjuti dugaan pekerjaan yang bobrok ini, masyarakat telah mengambil langkah hukum dan pengawasan.

“Kami sudah melaporkan pengerasan jalan ini ke Mapolres Labuhanbatu Selatan dan ditembuskan ke Inspektorat Labuhanbatu Selatan,” tambah Arifin Rambe.

Pelaporan ini merupakan desakan langsung kepada Bupati dan jajaran Pemkab Labusel agar segera memberikan perhatian khusus dan bertanggung jawab atas kualitas pembangunan, Masyarakat berharap ada penyelidikan dan audit teknis yang transparan untuk membuktikan dugaan kecurangan tersebut, sekaligus menuntut perbaikan segera.

“Kami berharap Bapak Bupati menunjukkan komitmen penuh sesuai dengan janji yang beliau sampaikan. Pembangunan ini harus segera diselidiki dan diperbaiki karena ini menyangkut pelayanan publik,” tegas Arifin.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Dinas PU Labuhanbatu Selatan maupun Bupati terkait laporan yang sudah masuk ke institusi penegak hukum dan pengawasan tersebut.

Anshori Pohan

YUTELNEWS.com | Aliansi Driver Online Batam (ADOB) kembali turun ke jalan. Setelah tuntutan aksi 17 September 2025 tak digubris, organisasi yang mewadahi ribuan pengemudi transportasi online ini memastikan akan menggelar Aksi Jilid II pada Kamis, 2 Oktober 2025.

Kali ini, perlawanan tidak lagi terbatas di Batam. Ratusan driver akan menyeberang menuju Kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Riau di Dompak, Tanjungpinang, membawa sembilan tuntutan yang dinilai krusial.

Ketua Umum ADOB, Djafri Rajab, menegaskan bahwa aksi ini lahir dari kekecewaan mendalam atas mandeknya penegakan hukum terhadap aplikator transportasi online.

“Kami minta semua komunitas konsolidasi besar-besaran. Aksi Jilid II kali ini membawa 9 tuntutan, dari tarif yang dilanggar, akun ilegal, hingga praktik curang di bandara. Pemerintah bukannya berpihak ke driver, malah terlihat pro aplikator yang jelas-jelas melanggar produk hukum,” ujar Djafri kepada Media ini, Selasa (23/9).

Menurut Djafri, situasi yang berlangsung lebih dari satu tahun terakhir menunjukkan lemahnya pemerintah daerah dalam mengeksekusi aturan yang sudah sah secara hukum.

“Inilah potret pemerintahan di Kepri dan Batam, kedodoran, penuh basa-basi, berbelit-belit. Satu tahun pelanggaran tarif dibiarkan tanpa eksekusi. Pemerintah ompong, tidak punya taring,” tegasnya.

Sembilan Tuntutan Panas

ADOB merinci sembilan poin yang menjadi fokus Aksi Jilid II, di antaranya:

1. Mendesak perusahaan aplikator online (Gojek, Grab, Maxim, Shopee) segera menerapkan SK Gubernur Kepri Nomor 1080 & 1113 Tahun 2024 tentang tarif transportasi online.

2. Menuntut kepatuhan aplikator terhadap Kepmenhub KP 667/2022 dan KP 1001/2022.

3. Menuntut adanya pengawasan dan membentuk TIM PENGAWAS agar seluruh regulasi transportasi online dan kesepakatan benar-benar dijalankan.

4. Mendesak tindakan SANKSI atas dugaan pelanggaran Dirut PT Rifim Internasional Gemilang terkait akun bandara ilegal dan skandal tarif Maxim.

5. Penataan ulang transportasi online di bandara agar transparan dan adil, termasuk kepastian titik jemput R2 tanpa lock area.

6. Menghapus program Prioritas Berbayar (Stiker & ASK/KESP) pada akun pengemudi Maxim

7. Mendesak Gubernur kepulauan Riau/Wali Kota Batam Untuk Audit pajak reklame berjalan (stiker) seluruh perusahaan transportasi online di Batam.

8. Pecat Kepala Cabang Maxim Batam.

9. Copot Kadishub Provinsi Kepri, Junaidi, karena dianggap gagal menjalankan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Tuntutan terakhir inilah yang membuat Aksi Jilid II diperkirakan lebih panas dari aksi sebelumnya.

“Setahun lebih tarif terbengkalai, aturan dilanggar, tapi tidak ada sanksi hukum. Semua produk hukum mulai dari KP 667/2022, KP 1001/2022, SK 1080/2024, SK 1113/2024 diabaikan. Tapi aplikator tetap bebas jalan. Kami tidak bisa diam lagi,” tambah Djafri.

Pemerintah Bungkam

Upaya konfirmasi yang dilakukan media ini kepada Kadishub Kepri, Junaidi, pada Jumat (26/9) dan Rabu (1/10) hanya berakhir pada pesan WhatsApp yang dibaca tanpa jawaban. Begitu juga dengan Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, yang dikonfirmasi pada Rabu (24/9), tidak memberikan respon.

Sikap bungkam pejabat publik ini semakin memperkuat kekecewaan para driver online.

Dukungan dari Karimun

Selain ratusan anggota ADOB di Batam, Aksi Jilid II juga dipastikan akan diikuti oleh perwakilan driver online dari Kabupaten Karimun. Hal ini menegaskan bahwa keresahan terhadap aplikator dan lemahnya regulasi bukan hanya masalah Batam, melainkan problem struktural di seluruh Provinsi Kepulauan Riau./ Tim

Yutelnews.com//

BANDUNG – Bupati Bandung, dr HM Dadang Supriatna menerima kunjungan kerja Dirjen Prasarana Strategis Kementerian Sosial (Kemensos) RI dalam rangka peninjauan lokasi Sekolah Rakyat di Stadion Si Jalak Harupat, Rabu (1/10/2025).

Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan Wakil Ketua DPR RI, Cucun Syamsurijal ke lokasi yang sama sebelumnya untuk melihat kegiatan sekolah rakyat di Kabupaten Bandung.

“Setelah pertemuan itu, saya langsung audiensi dengan Menteri Sosial dan juga menyampaikan surat susulan kepada Kementerian PUPR terkait lokasi serta alat berat. Hasil diskusi tadi, kita sepakat sama-sama mengawal pembangunan sekolah rakyat di wilayah Ciwidey,” ujar Kang DS, sapaan akrab Bupati Bandung.

Dia menjelaskan, Pemkab Bandung telah menyiapkan lahan seluas 8 hektare di wilayah Ciwidey untuk pembangunan sekolah rakyat tersebut. Menurutnya, percepatan pembangunan penting dilakukan karena sekolah perintisnya saat ini telah berjalan dan telah menampung 150 siswa atau sekitar empat kelas.

“Kalau pembangunan tidak disiapkan tahun ini, maka pada tahun ajaran 2025/2026 jumlah siswa akan membludak. Karena itu saya minta Kadis PUTR dan satuan kerja terkait untuk segera mengawal percepatan pembangunan ini bersama dukungan Kementerian,” tegas Kang DS.

Sementara itu, Dirjen Prasarana Strategis Kementerian Sosial, Bisma Staniarto, menyampaikan bahwa kapasitas sekolah rakyat nantinya dapat menampung hingga 1.000 siswa.

“Setiap tahun akan direkrut siswa baru untuk masuk kelas 1, sedangkan untuk tenaga pengajar juga sudah dipersiapkan secara sistematis karena kami juga bekerja sama dengan Kemenpan-RB dan juga Kemendikdasmen,” jelasnya.

Dengan adanya sinergi antara Pemkab Bandung, Kemensos, KemenPU, dan kementerian terkait lainnya, ia berharap pembangunan sekolah rakyat di Ciwidey dapat segera terwujud sebagai sarana pendidikan yang inklusif dan merata bagi warga Kabupaten Bandung.

 

Yans.

Yutelnews.com//

Bandung – Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung Dindin Syahidin berharap, kehadiran Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Bandung nanti menjadi lembaga ekonomi kolektif yang mampu memberdayakan potensi masyarakat, memperpendek rantai distribusi, dan menekan angka kemiskinan di desa.

Terimakasih Bapak Bupati dalam percepatan berperasionalnya kdmp/kkmp, beberapa hal yang perlu disampaikan ;

1. Bahwa seluruh 280 kdmp/kkmp telah berdiri dengan akta badan hukum yang biayanya ditanggung oleh APBD atas perintah pak Bupati

2.Di kabupaten bandung ada 2 KDMP yaitu cieunyi wetan dan kdmp cangkuang wetan yang ikut dalam acara launching oleh bapa presiden RI, yg dihadiri oleh pa bupati di cilenyi wetan dengan menghadirkan seluruh camat, Kepala Desa dan ketua kdmp

3. Untuk percepatan operasional KDMP pak bupati telah mengundang seluruh kepala desa dan camat serta ketua kdmp secara khusus per dapil agar mereka segera melakukan langkah langlah untuk operasional KDMP

4. Pak bupati telah memerintahkan dinas koperasi dan ukm untuk merekrut pendamping bagi kdmp/kkmp

5. Telah dilakukan pelatihan 31 pendamping hasil rekturmen dari IKOPIN UNIVERSITY dan akan mulai bertugas tangga 1 oktober 2025.

6. Seluruh proses rekrutmen calon pendamping dikelola oleh IKOPIN dan kami hanya menerima hasil seleksi dari IKOPIN

7. Seluruh pengurus KDMP/KKPM sedang mengukuti pelatihan di IKOPIN
Demikian agar maklum, Jelas Kadiskop Kab. Bandung.

Sementara Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) Desa Pakutandang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, berhasil meraih penghargaan sebagai KDMP Terinovasi tingkat kabupaten.

“Prestasi ini menjadi bukti nyata kolaborasi dan kerja keras berbagai pihak, mulai dari pemerintah Desa hingga mitra strategis, “.

Kepala Desa Pakutandang, Suryaji S.Ip (Bejo), menyampaikan rasa syukurnya atas pencapaian tersebut.

“Alhamdulillah, KDMP Pakutandang kemarin mendapatkan penghargaan dari kabupaten sebagai KDMP terinovasi. Ini berdirinya berkat kerjasama baik antara ketua, jajaran anggota, serta dukungan pengawas. Semuanya berangkat dari niat tulus ingin memajukan koperasi tanpa melihat sisi finansial semata,”. Ujarnya. Saat ditemui di Kantor Desa Pakutandang. Pada Rabu (01/10/2025).

Menurut Suryaji, keberhasilan KDMP tidak lepas dari sinergi yang terbangun antara pengurus, pengawas, dan anggota. Bahkan, beberapa bank yang tergabung dalam Himbara telah menunjukkan ketertarikannya untuk mendukung keberlangsungan koperasi ini.

“Kami sudah punya chemistry yang baik. Insyaallah KDMP Pakutandang akan terus berkembang dengan sehat dan bermanfaat bagi masyarakat,”. Tambahnya.

Sementara itu, Ketua KDMP Pakutandang Feri Ferdian menegaskan bahwa penghargaan ini diraih berkat kerja keras seluruh jajaran sejak koperasi diluncurkan pada Juli lalu.

“Alasan kami mendapat penghargaan adalah karena KDMP Pakutandang dirintis dari nol, tidak menggabungkan koperasi lama, melainkan benar-benar dibangun dari bawah, kami juga menjalin kerjasama dengan BUMN seperti ID Food melalui PT Rajawali Nusindo, Bulog, dan Pertamina Patraniaga, meski masih menunggu regulasi lebih lanjut,”. Jelas Feri.

Selain BUMN, KDMP Pakutandang juga bermitra dengan berbagai pihak swasta, mulai dari Indogrosir, Indofood, Wings, hingga perusahaan rokok sebagai sponsor. Dalam bidang layanan keuangan, koperasi ini sudah bekerja sama dengan Bank Himbara melalui agen BRILink, Agen46 BNI, dan Agen Mandiri untuk layanan pembayaran PPOB, listrik, PDAM, hingga transaksi tunai.

Kerja keras ini diapresiasi oleh PLT Sekretaris Camat Ciparay, Suryana, yang turut hadir pada kesempatan tersebut.

“Alhamdulillah, KDMP Pakutandang juara pertama tingkat Kabupaten Bandung. Harapan kami ke depan, prestasi ini bisa dipertahankan bahkan ditingkatkan. Semoga desa-desa lain bisa mengikuti jejak KDMP Pakutandang sebagai barometer kebangkitan koperasi di Kecamatan Ciparay,”. Ungkapnya.

Dengan berbagai inovasi dan kolaborasi strategis tersebut, KDMP Pakutandang kini diharapkan mampu menjadi contoh nyata bagaimana koperasi Desa dapat berkembang secara modern dan profesional, sekaligus memberi manfaat luas bagi masyarakat.(**)

Yans.

Bandung -YUTELNEWS.com|| Beberapa Kepala Desa di Kabupaten Bandung mengeluhkan tindakan oknum media lokal yang diduga melakukan pemerasan dengan modus pengiriman surat klarifikasi yang berujung pada tuntutan sejumlah uang.

Praktik ini membuat sejumlah kepala desa merasa tertekan dan khawatir, serta menimbulkan keresahan di kalangan pemerintah Desa.

Menurut laporan yang diterima, sejumlah Desa di wilayah Kabupaten Bandung menjadi sasaran dari oknum media yang mengirimkan surat klarifikasi terkait pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Anehnya surat tersebut meminta klarifikasi mengenai penggunaan dana desa dengan dalih menjaga transparansi dan akuntabilitas, namun pada kenyataannya surat ini dijadikan alat tekanan untuk menuntut sejumlah uang.

Salah satu kepala desa bahkan pernah dipanggil ke salah satu kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) untuk memberikan klarifikasi atas dugaan yang dilayangkan oleh media tersebut.

Selain itu, terdapat informasi bahwa seorang Sekretaris Desa memberikan sejumlah uang kepada oknum media sebagai bentuk pemenuhan tuntutan yang diberikan.

” Bila tidak dipenuhi permintaan oknum wartawan tersebut, pihaknya akan melaporkan temuan di Desa yang bersangkutan kepada pihak APH, “.

Surat klarifikasi yang dikirimkan oleh media tersebut juga menimbulkan kecurigaan. Kop surat tidak disertai dengan tanda tangan resmi dari kantor redaksi maupun stempel perusahaan, yang mengindikasikan kurangnya transparansi dan profesionalisme.

” Diduga ini dilakukan oleh seorang oknum wartawan abal abal “.

Berikut adalah isi surat klarifikasi yang menjadi bahan perhatian:

Lampiran: 1 Set
Perihal: Permohonan Klarifikasi

Kepada Yth.
Kepala Desa …
Kecamatan Kabupaten Bandung, Jawa Barat

Di Tempat

Dengan hormat,
Menindaklanjuti surat undangan kami sebelumnya dengan nomor surat: 020/UND/DX/2 tanggal 17 September 2025, kami mengundang Saudara untuk memberikan klarifikasi terkait temuan awal dari hasil APBDes Tahun 2024 di Desa Cimaung, Kecamatan Cimaung.

Kami menegaskan bahwa apabila Saudara tidak menanggapi undangan kedua ini, kami akan melanjutkan upaya pelaporan atau pengaduan kepada aparat penegak hukum.

Adapun maksud dan tujuan kegiatan ini adalah menjunjung tinggi asas keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan administrasi Pemerintahan desa, serta memastikan tidak adanya penyimpangan dalam pelaporan dan penggunaan dana desa.

Topik klarifikasi meliputi:

1. Realisasi belanja APBDes 2023
2. Mekanisme dan proses penyaluran dana bantuan pangan desa
3. Penjelasan terkait alokasi dana operasional desa
4. Serta hal-hal terkait administrasi dan pendapatan asli desa (PAD)
Kami berharap Saudara dapat memberikan klarifikasi secara tertulis maupun lisan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Kasus ini mengundang keprihatinan karena seharusnya media berperan sebagai kontrol sosial yang objektif dan berintegritas, bukan menjadi alat tekanan yang merugikan pemerintahan desa. Kepala desa dan masyarakat berharap agar ada pengawasan yang lebih ketat terhadap aktivitas media, sehingga profesionalisme dan etika jurnalistik tetap terjaga.

Pemerintah daerah dan lembaga terkait juga diharapkan segera menindaklanjuti kasus ini agar tidak menimbulkan preseden buruk dan memberikan perlindungan hukum bagi aparat desa dari praktik pemerasan Oknum wartawan dan media. .**



Yans.

NATUNA – YUTELNEWS.com,
Zukarnain, seorang nelayan warga Pelantar Bugis, Kelurahan Sedanau, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, mengalami musibah di laut pada Selasa (30/9/2025) sekitar pukul 09.45 WIB. Saat berangkat melaut menuju Ketukong Moro menggunakan pompong sepanjang 30 kaki bermesin Cengly 28 PK, tiba-tiba ia diterjang angin kencang dari arah barat laut.

Dalam perjalanan yang sudah menempuh hampir 9 mil dari Sedanau, pompong Zukarnain mulai dimasuki air dari bagian belakang hingga mesin tiba-tiba mati. Kondisi ini membuat pompong hampir tenggelam. Beruntung, Zukarnain masih sempat menghubungi ayahnya, Kadir, yang kemudian meminta bantuan kepada Ketua Nelayan Sedanau, Bahari.

Mendapat kabar mendesak itu, Bahari bersama seorang nelayan setempat, Gomi, langsung berangkat menggunakan pompong milik Gomi untuk melakukan pertolongan. Karena panik dan terburu-buru, Bahari mengakui tidak sempat menghubungi pihak terkait sebelum turun membantu.

Akhirnya, pompong milik Zukarnain berhasil ditarik menuju Sedanau. Sekitar pukul 14.45 WIB, pompong tersebut tiba di Pelabuhan Kelenteng dekat Pasar Ikan Sedanau dengan kondisi mesin rusak, namun bodi masih utuh. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.

Saat diwawancarai awak media, Ketua Nelayan Sedanau, Bahari, menyampaikan rasa syukur sekaligus permohonan kepada pemerintah daerah.

“Ini musibah bagi nelayan. Walaupun tidak ada korban jiwa, tetap ada kerugian yang dialami Zukarnain, juga Gomi yang membantu menarik pompong tersebut. Kami berharap ada perhatian dari Pemkab Natuna terhadap musibah yang menimpa nelayan,” ujar Bahari.

Selain itu, Bahari juga mengimbau seluruh nelayan untuk lebih berhati-hati saat hendak melaut.

“Cuaca saat ini tidak menentu. Kadang tiba-tiba angin kencang. Jadi mohon dipersiapkan matang sebelum melaut, mulai dari kondisi mesin, pelampung keselamatan, hingga cadangan suku cadang mesin. Dan yang paling penting, perhatikan selalu perkiraan cuaca sebelum berangkat,” pesannya.

🌊 Keterangan BMKG Natuna:
Berdasarkan data prakiraan cuaca BMKG, wilayah perairan Natuna pada akhir September 2025 masih berpotensi dilanda angin kencang dan gelombang tinggi yang dapat membahayakan aktivitas pelayaran nelayan. Masyarakat pesisir, khususnya nelayan tradisional, diimbau untuk selalu memperhatikan informasi cuaca sebelum melakukan aktivitas di laut.

✍️ Red: Darmansyah – Kabiro Natuna YUTELNEWS.com

BANDUNG – YUTELNEWS.com || BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bandung Bojongsoang mencatat kemajuan signifikan dalam perlindungan tenaga kerja di Kabupaten Bandung.

Berdasarkan data yang disampaikan oleh Rizal Dariakusumah, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Bandung Bojongsoang, total peserta yang dilindungi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung mencapai 199.207 tenaga kerja.

Angka ini mencakup berbagai kelompok pekerja informal maupun formal, termasuk petani, pekerja transportasi, kader posyandu, kader PKK, hingga perangkat Desa dan lainnya.Tak ketinggalan, para Non ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung juga termasuk dalam jumlah tersebut. Selasa 30 September 2025.

Lebih lanjut, Rizal menegaskan bahwa perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung terhadap kesejahteraan masyarakatnya sangat tinggi. Terbukti dari kepesertaan perangkat desa, kader PKK, hingga RT/RW yang telah mendapatkan manfaat perlindungan BPJS Ketenagakerjaan.

“Per September 2025, tercatat sebanyak 199.207 tenaga kerja telah mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung,” ujar Rizal.

Dari sisi perlindungan risiko kerja, BPJS Ketenagakerjaan juga telah memberikan manfaat perawatan pengobatan maupun santunan kepada peserta maupun ahli warisnya. Hingga saat ini, terdapat 26 kasus kecelakaan kerja yang telah mendapatkan manfaat sebesar Rp.857.096.930. Sementara itu, jumlah kasus kematian yang tercatat mencapai 1.454 kasus dengan total nilai santunan yang disalurkan mencapai Rp.61,266 miliar, Jelas Rizal.

Rizal menuturkan bahwa proses pencairan jaminan kematian di Kantor Cabang membutuhkan waktu 3 hari kerja sejak dokumen pengajuan dinyatakan lengkap dan benar oleh BPJS Ketenagakerjaan, dengan pembayaran secara terintegrasi antara Kantor Cabang dan Kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam layanan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), peserta kini tak perlu lagi khawatir saat mengalami risiko kecelakaan kerja. Peserta dapat mendapatkan manfaat pengobatan dan perawatan akibat risiko kecelakaan kerja pada mitra Pusat Layanan Kecelakaan Kerja(PLKK) yang telah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dengan menunjukan Kartu Perserta Jamsostek (KPJ), detail kronologis kejadian kecelakaan kerja, serta dokumen pendukung lain yang dibutuhkan.

Peserta yang mengalami risiko kecelakaan kerja wajib melakukan pelaporan kepada BPJS Ketenagakerjaan dan Dinas Tenaga Kerja paling lambat 2×24 jam sejak kejadian kecelakaan kerja dengan melampirkan seluruh dokumen yang diperlukan. Formulir pelaporan kecelakaan kerja dan informasi persyaratan bisa diakses langsung melalui website atau datang langsung ke Kantor Cabang, tambah Rizal.

Dengan meningkatnya jumlah peserta dan percepatan layanan, BPJS Ketenagakerjaan Bandung Bojongsoang berharap masyarakat Kabupaten Bandung merasa lebih aman dan nyaman dalam menjalani aktivitas pekerjaan sehari-hari. Hal ini tentunya berdampak pada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.

Kini, untuk memudahkan akses informasi, BPJS Ketenagakerjaan juga aktif memberikan edukasi dan informasi layanan melalui media sosial yaitu Instagram. Masyarakat dihimbau untuk mengikuti kanal-kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan agar tidak tertinggal informasi penting.***



Yans

YUTELNEWS.com | JAKARTA –  Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) mendesak Menteri Sekretaris Negara RI Prasetyo Hadi untuk segera mencopot Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden beserta kepala biro terkait. Desakan itu muncul menyusul insiden pencabutan kartu identitas peliputan Istana milik wartawan CNN Indonesia berinisial DV, yang belakangan dibatalkan setelah menuai kritik publik.

Menurut Ketua FWK Raja Parlindungan Pane, meski deputi bersangkutan telah meminta maaf dan mengembalikan akses liputan DV, langkah tersebut tidak cukup untuk memastikan penghentian praktik yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap kebebasan pers.

“Permintaan maaf tidak bisa menghapus fakta adanya tindakan sewenang-wenang terhadap kerja jurnalistik. Kasus ini harus diakhiri dengan tanggung jawab struktural, termasuk pencopotan pejabat terkait,” tegas FWK dalam pernyataan resminya, Senin (29/9).

FWK menilai pencabutan identitas liputan hanya karena wartawan mengajukan pertanyaan terkait program pemerintah merupakan bentuk intimidasi yang tidak dapat ditoleransi. Tindakan itu dinilai mencederai prinsip transparansi serta kebebasan pers yang dijamin dalam konstitusi.

Lebih lanjut, FWK mengingatkan agar Sekretariat Presiden memperbaiki mekanisme pengelolaan akses media di Istana, sehingga tidak ada lagi intervensi yang membatasi kerja jurnalistik.

“Pemberangusan pers tidak boleh dibiarkan dalam demokrasi. Copot pejabat yang terlibat agar ada efek jera, dan ke depan jurnalis dapat bekerja tanpa tekanan,” ujar pernyataan FWK.

Sementara Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi pencabutan kartu liputan reporter CNN Indonesia yang bertugas di lingkungan Istana Kepresidenan. Dia mengatakan akan mencari jalan keluar terbaik.
“Ya kita cari jalan keluar terbaiklah,” kata Prasetyo, kepada wartawan di Jakarta, Minggu (28/9/2025).

Dia mengatakan telah menyampaikan kepada Biro Pers Media Istana (BPMI) agar persoalan tersebut dikomunikasikan. Dia ingin komunikasi bersama dibangun.
“Jadi besok kami sudah menyampaikan kepada biro pers untuk coba dikomunikasikan agar ada jalan keluar terbaik. Kita bangun komunikasi bersamalah,” ungkapnya.

 

Yans