NEWS

Bandung -YUTELNEWS.com|| Beberapa Kepala Desa di Kabupaten Bandung mengeluhkan tindakan oknum media lokal yang diduga melakukan pemerasan dengan modus pengiriman surat klarifikasi yang berujung pada tuntutan sejumlah uang.

Praktik ini membuat sejumlah kepala desa merasa tertekan dan khawatir, serta menimbulkan keresahan di kalangan pemerintah Desa.

Menurut laporan yang diterima, sejumlah Desa di wilayah Kabupaten Bandung menjadi sasaran dari oknum media yang mengirimkan surat klarifikasi terkait pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Anehnya surat tersebut meminta klarifikasi mengenai penggunaan dana desa dengan dalih menjaga transparansi dan akuntabilitas, namun pada kenyataannya surat ini dijadikan alat tekanan untuk menuntut sejumlah uang.

Salah satu kepala desa bahkan pernah dipanggil ke salah satu kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) untuk memberikan klarifikasi atas dugaan yang dilayangkan oleh media tersebut.

Selain itu, terdapat informasi bahwa seorang Sekretaris Desa memberikan sejumlah uang kepada oknum media sebagai bentuk pemenuhan tuntutan yang diberikan.

” Bila tidak dipenuhi permintaan oknum wartawan tersebut, pihaknya akan melaporkan temuan di Desa yang bersangkutan kepada pihak APH, “.

Surat klarifikasi yang dikirimkan oleh media tersebut juga menimbulkan kecurigaan. Kop surat tidak disertai dengan tanda tangan resmi dari kantor redaksi maupun stempel perusahaan, yang mengindikasikan kurangnya transparansi dan profesionalisme.

” Diduga ini dilakukan oleh seorang oknum wartawan abal abal “.

Berikut adalah isi surat klarifikasi yang menjadi bahan perhatian:

Lampiran: 1 Set
Perihal: Permohonan Klarifikasi

Kepada Yth.
Kepala Desa …
Kecamatan Kabupaten Bandung, Jawa Barat

Di Tempat

Dengan hormat,
Menindaklanjuti surat undangan kami sebelumnya dengan nomor surat: 020/UND/DX/2 tanggal 17 September 2025, kami mengundang Saudara untuk memberikan klarifikasi terkait temuan awal dari hasil APBDes Tahun 2024 di Desa Cimaung, Kecamatan Cimaung.

Kami menegaskan bahwa apabila Saudara tidak menanggapi undangan kedua ini, kami akan melanjutkan upaya pelaporan atau pengaduan kepada aparat penegak hukum.

Adapun maksud dan tujuan kegiatan ini adalah menjunjung tinggi asas keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan administrasi Pemerintahan desa, serta memastikan tidak adanya penyimpangan dalam pelaporan dan penggunaan dana desa.

Topik klarifikasi meliputi:

1. Realisasi belanja APBDes 2023
2. Mekanisme dan proses penyaluran dana bantuan pangan desa
3. Penjelasan terkait alokasi dana operasional desa
4. Serta hal-hal terkait administrasi dan pendapatan asli desa (PAD)
Kami berharap Saudara dapat memberikan klarifikasi secara tertulis maupun lisan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Kasus ini mengundang keprihatinan karena seharusnya media berperan sebagai kontrol sosial yang objektif dan berintegritas, bukan menjadi alat tekanan yang merugikan pemerintahan desa. Kepala desa dan masyarakat berharap agar ada pengawasan yang lebih ketat terhadap aktivitas media, sehingga profesionalisme dan etika jurnalistik tetap terjaga.

Pemerintah daerah dan lembaga terkait juga diharapkan segera menindaklanjuti kasus ini agar tidak menimbulkan preseden buruk dan memberikan perlindungan hukum bagi aparat desa dari praktik pemerasan Oknum wartawan dan media. .**



Yans.

NATUNA – YUTELNEWS.com,
Zukarnain, seorang nelayan warga Pelantar Bugis, Kelurahan Sedanau, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, mengalami musibah di laut pada Selasa (30/9/2025) sekitar pukul 09.45 WIB. Saat berangkat melaut menuju Ketukong Moro menggunakan pompong sepanjang 30 kaki bermesin Cengly 28 PK, tiba-tiba ia diterjang angin kencang dari arah barat laut.

Dalam perjalanan yang sudah menempuh hampir 9 mil dari Sedanau, pompong Zukarnain mulai dimasuki air dari bagian belakang hingga mesin tiba-tiba mati. Kondisi ini membuat pompong hampir tenggelam. Beruntung, Zukarnain masih sempat menghubungi ayahnya, Kadir, yang kemudian meminta bantuan kepada Ketua Nelayan Sedanau, Bahari.

Mendapat kabar mendesak itu, Bahari bersama seorang nelayan setempat, Gomi, langsung berangkat menggunakan pompong milik Gomi untuk melakukan pertolongan. Karena panik dan terburu-buru, Bahari mengakui tidak sempat menghubungi pihak terkait sebelum turun membantu.

Akhirnya, pompong milik Zukarnain berhasil ditarik menuju Sedanau. Sekitar pukul 14.45 WIB, pompong tersebut tiba di Pelabuhan Kelenteng dekat Pasar Ikan Sedanau dengan kondisi mesin rusak, namun bodi masih utuh. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.

Saat diwawancarai awak media, Ketua Nelayan Sedanau, Bahari, menyampaikan rasa syukur sekaligus permohonan kepada pemerintah daerah.

“Ini musibah bagi nelayan. Walaupun tidak ada korban jiwa, tetap ada kerugian yang dialami Zukarnain, juga Gomi yang membantu menarik pompong tersebut. Kami berharap ada perhatian dari Pemkab Natuna terhadap musibah yang menimpa nelayan,” ujar Bahari.

Selain itu, Bahari juga mengimbau seluruh nelayan untuk lebih berhati-hati saat hendak melaut.

“Cuaca saat ini tidak menentu. Kadang tiba-tiba angin kencang. Jadi mohon dipersiapkan matang sebelum melaut, mulai dari kondisi mesin, pelampung keselamatan, hingga cadangan suku cadang mesin. Dan yang paling penting, perhatikan selalu perkiraan cuaca sebelum berangkat,” pesannya.

🌊 Keterangan BMKG Natuna:
Berdasarkan data prakiraan cuaca BMKG, wilayah perairan Natuna pada akhir September 2025 masih berpotensi dilanda angin kencang dan gelombang tinggi yang dapat membahayakan aktivitas pelayaran nelayan. Masyarakat pesisir, khususnya nelayan tradisional, diimbau untuk selalu memperhatikan informasi cuaca sebelum melakukan aktivitas di laut.

✍️ Red: Darmansyah – Kabiro Natuna YUTELNEWS.com

BANDUNG – YUTELNEWS.com || BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bandung Bojongsoang mencatat kemajuan signifikan dalam perlindungan tenaga kerja di Kabupaten Bandung.

Berdasarkan data yang disampaikan oleh Rizal Dariakusumah, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Bandung Bojongsoang, total peserta yang dilindungi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung mencapai 199.207 tenaga kerja.

Angka ini mencakup berbagai kelompok pekerja informal maupun formal, termasuk petani, pekerja transportasi, kader posyandu, kader PKK, hingga perangkat Desa dan lainnya.Tak ketinggalan, para Non ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung juga termasuk dalam jumlah tersebut. Selasa 30 September 2025.

Lebih lanjut, Rizal menegaskan bahwa perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung terhadap kesejahteraan masyarakatnya sangat tinggi. Terbukti dari kepesertaan perangkat desa, kader PKK, hingga RT/RW yang telah mendapatkan manfaat perlindungan BPJS Ketenagakerjaan.

“Per September 2025, tercatat sebanyak 199.207 tenaga kerja telah mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung,” ujar Rizal.

Dari sisi perlindungan risiko kerja, BPJS Ketenagakerjaan juga telah memberikan manfaat perawatan pengobatan maupun santunan kepada peserta maupun ahli warisnya. Hingga saat ini, terdapat 26 kasus kecelakaan kerja yang telah mendapatkan manfaat sebesar Rp.857.096.930. Sementara itu, jumlah kasus kematian yang tercatat mencapai 1.454 kasus dengan total nilai santunan yang disalurkan mencapai Rp.61,266 miliar, Jelas Rizal.

Rizal menuturkan bahwa proses pencairan jaminan kematian di Kantor Cabang membutuhkan waktu 3 hari kerja sejak dokumen pengajuan dinyatakan lengkap dan benar oleh BPJS Ketenagakerjaan, dengan pembayaran secara terintegrasi antara Kantor Cabang dan Kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam layanan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), peserta kini tak perlu lagi khawatir saat mengalami risiko kecelakaan kerja. Peserta dapat mendapatkan manfaat pengobatan dan perawatan akibat risiko kecelakaan kerja pada mitra Pusat Layanan Kecelakaan Kerja(PLKK) yang telah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dengan menunjukan Kartu Perserta Jamsostek (KPJ), detail kronologis kejadian kecelakaan kerja, serta dokumen pendukung lain yang dibutuhkan.

Peserta yang mengalami risiko kecelakaan kerja wajib melakukan pelaporan kepada BPJS Ketenagakerjaan dan Dinas Tenaga Kerja paling lambat 2×24 jam sejak kejadian kecelakaan kerja dengan melampirkan seluruh dokumen yang diperlukan. Formulir pelaporan kecelakaan kerja dan informasi persyaratan bisa diakses langsung melalui website atau datang langsung ke Kantor Cabang, tambah Rizal.

Dengan meningkatnya jumlah peserta dan percepatan layanan, BPJS Ketenagakerjaan Bandung Bojongsoang berharap masyarakat Kabupaten Bandung merasa lebih aman dan nyaman dalam menjalani aktivitas pekerjaan sehari-hari. Hal ini tentunya berdampak pada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.

Kini, untuk memudahkan akses informasi, BPJS Ketenagakerjaan juga aktif memberikan edukasi dan informasi layanan melalui media sosial yaitu Instagram. Masyarakat dihimbau untuk mengikuti kanal-kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan agar tidak tertinggal informasi penting.***



Yans

YUTELNEWS.com | JAKARTA –  Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) mendesak Menteri Sekretaris Negara RI Prasetyo Hadi untuk segera mencopot Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden beserta kepala biro terkait. Desakan itu muncul menyusul insiden pencabutan kartu identitas peliputan Istana milik wartawan CNN Indonesia berinisial DV, yang belakangan dibatalkan setelah menuai kritik publik.

Menurut Ketua FWK Raja Parlindungan Pane, meski deputi bersangkutan telah meminta maaf dan mengembalikan akses liputan DV, langkah tersebut tidak cukup untuk memastikan penghentian praktik yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap kebebasan pers.

“Permintaan maaf tidak bisa menghapus fakta adanya tindakan sewenang-wenang terhadap kerja jurnalistik. Kasus ini harus diakhiri dengan tanggung jawab struktural, termasuk pencopotan pejabat terkait,” tegas FWK dalam pernyataan resminya, Senin (29/9).

FWK menilai pencabutan identitas liputan hanya karena wartawan mengajukan pertanyaan terkait program pemerintah merupakan bentuk intimidasi yang tidak dapat ditoleransi. Tindakan itu dinilai mencederai prinsip transparansi serta kebebasan pers yang dijamin dalam konstitusi.

Lebih lanjut, FWK mengingatkan agar Sekretariat Presiden memperbaiki mekanisme pengelolaan akses media di Istana, sehingga tidak ada lagi intervensi yang membatasi kerja jurnalistik.

“Pemberangusan pers tidak boleh dibiarkan dalam demokrasi. Copot pejabat yang terlibat agar ada efek jera, dan ke depan jurnalis dapat bekerja tanpa tekanan,” ujar pernyataan FWK.

Sementara Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi pencabutan kartu liputan reporter CNN Indonesia yang bertugas di lingkungan Istana Kepresidenan. Dia mengatakan akan mencari jalan keluar terbaik.
“Ya kita cari jalan keluar terbaiklah,” kata Prasetyo, kepada wartawan di Jakarta, Minggu (28/9/2025).

Dia mengatakan telah menyampaikan kepada Biro Pers Media Istana (BPMI) agar persoalan tersebut dikomunikasikan. Dia ingin komunikasi bersama dibangun.
“Jadi besok kami sudah menyampaikan kepada biro pers untuk coba dikomunikasikan agar ada jalan keluar terbaik. Kita bangun komunikasi bersamalah,” ungkapnya.

Yans

YUTELNEWS.com | BANDUNG – Bupati Bandung, Dr HM Dadang Supriatna menyampaikan Pengantar Nota Keuangan tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Bandung, pada Senin (29/09/2025).

Dalam paparannya, bupati yang lebih akrab disapa Kang DS ini menjelaskan bahwa RAPBD 2026 disusun berdasarkan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah disepakati bersama DPRD pada 11 Agustus 2025 lalu. Rincian RAPBD Kabupaten Bandung tahun anggaran 2026 memuat total pendapatan sebesar Rp6,06 triliun dengan belanja sebesar Rp6,18 triliun. Dengan demikian terdapat defisit sebesar Rp114 miliar yang akan ditutup dari pembiayaan daerah.

Pendapatan daerah senilai 6,06 triliun terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp2,05 triliun, transfer pemerintah pusat dan antardaerah sebesar Rp3,98 triliun, serta pendapatan lain yang sah sebesar Rp35 miliar. Sementara itu, belanja daerah mencapai Rp6,18 triliun yang meliputi belanja operasi Rp4,48 triliun, belanja modal Rp746,19 miliar, belanja tidak terduga Rp50 miliar, dan belanja transfer Rp897,90 miliar. Dari belanja operasi, sebagian besar dialokasikan untuk belanja pegawai sebesar Rp2,51 triliun, belanja barang dan jasa Rp1,60 triliun, serta hibah dan bantuan sosial sekitar Rp360 miliar. Sedangkan untuk belanja modal, pemerintah mengalokasikan Rp366,02 miliar untuk pembangunan jalan, jaringan, dan irigasi, serta Rp254,71 miliar untuk gedung dan bangunan.

Kang DS juga menyoroti adanya penurunan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) pada 2026. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan nomor S/62/PK/2025, Kabupaten Bandung hanya akan menerima TKD sebesar Rp2,6 triliun, turun Rp935 miliar dari rencana awal sebesar Rp3,6 triliun.

“Kita sadar bahwa ada TKD yang berkurang, dari Rp3,6 triliun yang kita rencanakan menjadi Rp2,6 triliun. Sementara gaji saja itu mencapai Rp2,5 triliun. Sehingga, kalau kita melihat postur APBD 2026, kalau mau _balance_ artinya ada program yang dihapus, maka terkait hal ini perlu pembahasan yang betul-betul komprehensif antara eksekutif dan legislatif,” tegasnya.

Meski demikian, Kang DS tetap optimistis bahwa penyesuaian ini tidak akan berpengaruh terlalu signifikan terhadap pembangunan daerah.

“Saya siap dan selalu optimistis dengan adanya penyesuaian. Kita buatkan skema APBD-nya, yang paling penting saya sepakat bahwa belanja ini harus sesuai dengan keinginan kita bersama, yaitu berpihak kepada kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Dia juga menekankan adanya tiga program prioritas Presiden yang menjadi pengganti dari pengurangan TKD, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan Koperasi Desa Merah Putih. Menurutnya jika ketiga program tersebut mampu dikelola dengan baik maka akan membuat perekonomian di Kabupaten Bandung berkembang pesat.

“Kalau kita lihat, memang ada pengurangan TKD, tapi ada pengganti, yaitu tiga program prioritas Presiden. Kalau kita lihat secara keseluruhan, uang yang akan berputar di tahun 2026 ini kurang lebih sekitar Rp15 triliun. Dengan skema _multiplier effect_, jumlah itu bisa mencapai Rp150 triliun karena uang akan berputar di masyarakat. Maka, kita harus bisa menangkap peluang dalam kondisi efisiensi. Harus ada pemikiran-pemikiran yang sehat. Jangan merasa diri sendiri benar, kita harus bahas bersama,” jelasnya.

Tidak hanya itu, Kang DS juga menyatakan kesiapannya untuk mengawal RAPBD 2026 secara akuntabel.

“Insyaallah kita akan bahas secara komprehensif dan transparan. Nanti akan disampaikan hasilnya pada pembahasan akhir APBD kita di 2026,” paparnya.

Selain RAPBD, Kang DS juga menyampaikan dua Raperda untuk dibahas bersama DPRD pada rapat paripurna tersebut, yaitu Raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2020 mengenai penyediaan, penyerahan, dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman, serta Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Tahun 2025–2045.

Yans

YUTELNEWS.com | BANYUWANGI – Seorang warga lanjut usia (lansia) asal Kelurahan Lateng, Banyuwangi, Rohati (80 tahun), saat ini tengah menjalani pendampingan medis setelah sebelumnya hasil pemeriksaan radiologi di RSUD Blambangan Banyuwangi menunjukkan adanya tumor ganas. Pasien tersebut dinyatakan wajib menjalani operasi sebagai langkah penanganan lanjutan.

Sekretaris Kelurahan (Sekkel) Lateng, Susi, membenarkan adanya pendampingan yang dilakukan pihak kelurahan bersama keluarga pasien.

“Kami dari pihak Kelurahan Lateng bersama bidan wilayah turut melakukan pendampingan terhadap Ibu Rohati. Berdasarkan hasil radiologi, dokter menyatakan terdapat tumor ganas dan pasien harus segera menjalani tindakan operasi,” jelasnya, Senin (29/9/2025).

Sekkel Susi menambahkan, pihak kelurahan berkomitmen mendampingi warga yang mengalami kesulitan kesehatan, terutama lansia, agar mendapatkan akses layanan medis sesuai kebutuhan.

“Untuk pembiayaan, semua sudah ditanggung BPJS. Selanjutnya, apabila operasi telah dilaksanakan, kami akan berusaha agar pasien mendapat bantuan tambahan dari BAZNAS, sebagaimana yang sering kami upayakan selama ini,” imbuhnya.

Selain memastikan akses medis, Sekkel Susi juga menekankan pentingnya dukungan sosial dari masyarakat.

“Kami terus berkoordinasi dengan pihak rumah sakit untuk memastikan proses penanganan berjalan baik. Harapan kami, keluarga tetap kuat dan masyarakat sekitar ikut memberikan dukungan moral,” ujarnya.

Pihak keluarga pasien pun menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian dan pendampingan dari kelurahan maupun tenaga kesehatan. Operasi direncanakan segera dijadwalkan sesuai rekomendasi medis dari RSUD Blambangan.

( Red )