NEWS

YUTELNEWS.com| Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (Dispakan) kembali tebar benih ikan di Situ Bugel Desa Cibiru Hilir Kecamatan Cileunyi, pada Jumat (12/09/2025).

Penebaran ribuan benih ikan ini dalam rangka meningkatkan kelestarian ekosistem ikan, di antaranya jenis ikan nilem, ikan tawes, ikan beureum panon, ikan beunteur, ikan nila dan ikan mas. Namun untuk ikan grass carp adalah spesies ikan langka asal Asia Timur yang turut ditanam dan dibudidayakan di Kabupaten Bandung.

Sedangkan ikan nilem, ikan tawes, ikan nila dan ikan mas adalah jenis ikan yang sudah biasa dibudidayakan oleh masyarakat. Berbeda dengan ikan beureum panon merupakan ikan khas yang hidup di daerah aliran Sungai Citarum dan Sungai Ciliwung.

Sama halnya di Situ Bugel Cileunyi, Dispakan tebar sejumlah jenis ikan di Kolam Retensi Cieunteung Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, Kamis (11/09/2025). Sebelumnya, Dispakan tebar ikan di Situ Buled Desa Cipelah Kecamatan Rancabali, dan di DAS (Daerah Aliran Sungai) Cibuliran/Radug Desa Karyalaksana Kecamatan Ibun.

Selama tahun 2025, Dispakan sudah melaksanakan penebaran/restocking ikan di 4 lokasi situ dan DAS dari 92 situ dan das yang terpetakan di Kabupaten Bandung. Tujuan penebaran benih ikan ini untuk meningkatkan populasi ikan, dengan harapan bisa meningkatkan ekonomi masyarakat.

Bupati Bandung Dadang Supriatna melalui Kepala Dispakan Kabupaten Bandung Uka Suska Puji Utama mengatakan kegiatan tebar ribuan benih ikan ini untuk meningkatkan populasi ekosistem ikan di Kabupaten Bandung.

“Dengan adanya kegiatan tebar benih ikan ini untuk menjaga dan meningkatkan keseimbangan ekosistem ikan,” katanya, pada Sabtu (13/09/2025) malam.

Uka Suska mengatakan tebar benih ikan di kolam retensi, situ dan DAS itu untuk meningkatkan daya tarik wisata memancing.

“Namun ikan yang ditanam masih berukuran kecil, sehingga membutuhkan waktu pemeliharaan hingga tumbuh besar dan kemudian bisa dipancing,” katanya.

Lebih lanjut Kepala Dispakan mengatakan, jika kedepan ribuan benih ikan sudah berkembangbiak dan terus dikembangkan oleh kelompok pembudidaya ikan, bisa menjadi tambahan untuk pemenuhan kebutuhan protein hewani (ikan) untuk dikonsumsi masyarakat.

“Hasil budidaya ikan ini bisa dipasarkan untuk pemenuhan kebutuhan protein dalam program strategis nasional Makan Bergizi Gratis atau MBG. Produksi ikan ini pula dalam proses pemasarannya bisa berkolaborasi dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” katanya.

Kata Uka Suska, jika budidaya ikan ini sudah berkembang pesat di lingkungan masyarakat, maka secara otomatis dapat meningkatkan ekonomi masyarakat.

“Yang jelas melalui penebaran benih ikan ini memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem perairan dan mendukung kegiatan ekonomi masyarakat,” harapnya.

Dikatakannya, dengan mengembangkan industri perikanan penebaran benih ikan dapat membantu meningkatkan produksi ikan dan mendukung industri perikanan, baik untuk konsumsi lokal maupun ekspor.

“Penyebaran benih ikan ini juga mengembalikan populasi ikan yang terancam. Penyebaran benih ikan dapat membantu mengembalikan populasi ikan yang terancam punah akibat overfishing, polusi, atau kerusakan habitat,” jelasnya.

Tujuan lainnya, kata Uka Suska untuk meningkatkan biodiversitas. Penyebaran benih ikan dapat membantu meningkatkan biodiversitas perairan dan menjaga keseimbangan ekosistem.**

Yans.

YUTELNEWS.com | Proyek peningkatan struktur jalan provinsi ruas Gunungsitoli – Afia di Kota Gunungsitoli, yang menelan anggaran mencapai Rp 52,24 miliar dari APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 yang di kerjakan PT. Mitra Agung Indonesia menuai sorotan publik. Pasalnya, material yang digunakan dalam pekerjaan diduga tidak memenuhi spesifikasi teknis sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pantauan awak media di lokasi pekerjaan, material dasar timbunan jalan terlihat bercampur lumpur. Lebih memprihatinkan lagi, sebagian material disebut-sebut langsung diambil dari salah satu hulu sungai di wilayah Nias Utara yang belum jelas izin Quarrynya. Kondisi tersebut memunculkan dugaan bahwa pekerjaan tidak mengikuti standar teknis konstruksi jalan.

Saat dikonfirmasi, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek, Ferri Sianipar, enggan memberikan komentar terkait kelayakan material yang dipergunakan maupun hasil uji laboratorium, Hingga berita ini diterbitkan, PPTK belum memberikan penjelasan resmi.

Ketua Pimpinan Wilayah Kepulauan Nias LSM Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia (KCBI), Helpin Zebua, saat diwawancarai hari ini oleh awak media, sabtu (13/09/25) menegaskan bahwa penggunaan material dalam proyek jalan provinsi seharusnya mengikuti regulasi yang berlaku.

“Pekerjaan dengan anggaran sebesar Rp 52 miliar itu wajib mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, yang menegaskan bahwa penyelenggaraan konstruksi harus memenuhi aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan mutu dan Pasal 6 PP Nomor 22 Tahun 2020 mengatur bahwa setiap penyelenggaraan jasa konstruksi wajib memenuhi standar teknis dan spesifikasi yang ditetapkan.

Lebih lanjut, dalam Permen PUPR Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan, sudah jelas diatur bahwa bahan material yang digunakan harus melalui pengujian laboratorium dan memenuhi standar nasional Indonesia (SNI) atau standar teknis konstruksi lainnya. Bila material tidak sesuai standar, maka pekerjaan berpotensi merugikan keuangan negara sekaligus membahayakan keselamatan pengguna jalan,” tegas Helpin.

Lebih jauh, Helpin juga menyinggung aspek hukum apabila dugaan penyimpangan ini benar terjadi.

“Jika terbukti ada kelalaian atau kesengajaan menggunakan material yang tidak sesuai spesifikasi, maka selain melanggar ketentuan teknis, hal ini juga dapat masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara. Dalam Pasal 86 UU Jasa Konstruksi diatur bahwa penyedia jasa yang tidak memenuhi ketentuan mutu dapat dikenai sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha. Bahkan, jika ada indikasi penyalahgunaan anggaran, dapat dijerat dengan UU Tipikor yang ancamannya pidana penjara dan denda,” ujarnya.

Menurutnya, pengujian laboratorium merupakan hal wajib untuk memastikan material yang digunakan layak dan aman bagi pengguna jalan. Tanggung jawab pengawasan berada pada Dinas PUPR Provinsi Sumut sebagai penyelenggara jalan provinsi.

Hingga kini, awak media masih menunggu penjelasan resmi dari pihak terkait, khususnya PPTK proyek, yang memilih bungkam saat dimintai keterangan. (Deni Zega)

Gunungsitoli – YUTELNEWS.com
Wali Kota Gunungsitoli, Sowa’a Laoli, S.E., M.Si., secara resmi mengukuhkan Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Gunungsitoli, Ny. Veny Sowa’a Laoli, sekaligus melantik Pengurus Dekranasda Kota Gunungsitoli masa bakti 2025–2030. Kegiatan tersebut berlangsung di Halaman Kantor Wali Kota Gunungsitoli, (12/09/2025).

Dalam sambutannya, Wali Kota Gunungsitoli menyampaikan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penguatan dan pengembangan perekonomian masyarakat menjadi Fokus Pemerintah Kota Gunungsitoli, oleh karena itu di perlukan suatu terobosan dan inovasi untuk memajukan dan mengembangkan kerajinan Daerah agar lebih produktif, sehingga hasil kerajinan dari Kota Gunungsitoli dapat menjadi primadona, baik ditingkat regional maupun Nasional. Dekranasda harus mampu berkoordinasi, bersinergi, berintegrasi dengan Pemerintah maupun dengan mitra agar dapat mengikuti perkembangan pasar global.

Sementara itu, Ketua Dekranasda Kota Gunungsitoli Ny. Veny Sowa’a Laoli, menyampaikan bahwa Dekranasda merupakan wadah pembinaan, pengembangan, peningkatan seni kerajinan sebagai warisan budaya bagi para perajin, pecinta dan peminat seni dan pelaku industri kerajinan di tingkat daerah.

Lebih lanjut disampaikan, sebagai Ketua Dekranasda memohon dukungan dari semua pengurus dan stakeholder untuk melestarikan budaya, menggali, membina dan mengembangkan UMKM serta meningkatkan daya saing produk kerajinan. Diharapkan agar pengurus baru dapat aktif, inovatif dan adaptif terhadap informasi di era digitalisasi, mendukung produk lokal dan berkolaborasi dengan berbagai pihak.

Turut hadir Pj. Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli, Wakapolres Nias, Anggota DPRD Kota Gunungsitoli, perwakilan Dekranasda Provinsi Sumut, Sejumlah Kepala OPD, Staf Ahli, para Asisten, Ketua dan Ketua I TP-PKK Kota Gunungsitoli, Ketua DWP Kota Gunungsitoli, Direktur Museum Pusaka Nias, jajaran pengurus Dekranasda, serta hadirin lainnya.

(EDI)

YUTELNEWS.com | Lasara– Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Nias Utara Faogonaso Harefa saat di minta tanggapannya, tentang Menghala-halangi tugas Jurnalistik yang sedang Viral di Media Sosial, selesai Kegiatan kunjungan kerja di ruangan Puskesmas Namohalu Esiwa pada hari Jumat, (12/09/2025).

“Ucapannya Faogonaso Harefa SH menyampaikan bahwa Pers adalah mitra kita baik di tengah-tengah masyarakat, Instasi pemerintah memberikan kesempatan kepada awak media (Jurnalistik) untuk meliput informasi yang sesuai kenyataan di lapangan, UU KIP selalu di kedepankan.

“Lanjut tugas jurnalistik jangan kita dihalang-halangi memang tugas dan tanggung jawab mereka memberitakan kepada publik, Surat Tugas dari Pimpinan Redaksi sesuai Undang-undang Pers Nomor 40 tahun 1999 dalam menjalankan Tugas Jurnalistik di Negara Republik Indonesia ini, tercatat pada Bab 8 ayat (1) menyatakan ” Bahwa setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat dan menghalangi pelaksanaan Pasal 4 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara Paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000″.

Hal ini menjadi kerja sama yang baik,”Dia mengakhiri.

(Kharisman Gea)

YUTELNEWS.com | BANYUWANGI – Persidangan sengketa lahan Rest Area Cerung di Desa Tegalharjo, Kecamatan Glenmore, Banyuwangi, kembali memanas. Dalam perkara nomor: 34/Pdt.G/2025/PN Byw, Rabu (10/9/2025) sore, gugatan fantastis senilai Rp30 miliar yang diajukan Bupati Banyuwangi terhadap warga pemilik SHM memasuki agenda mendengarkan saksi penggugat. Namun, bukannya memperkuat posisi, saksi justru ditolak majelis hakim.

Kuasa hukum tergugat, Krisno Jatmiko, S.H., M.H, dengan tegas menyatakan keberatan atas saksi yang dihadirkan penggugat. Menurutnya, saksi yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Banyuwangi itu tidak independen karena sebelumnya hadir dalam sidang mediasi sebagai perwakilan resmi Bupati.

“Dalam mediasi lalu, saksi ini jelas datang dengan surat tugas dari Bupati. Artinya ia bukan saksi murni, tapi tangan panjang penggugat sendiri. Bagaimana mungkin bisa disebut obyektif ?,” sindir Krisno di ruang sidang.

Majelis hakim sependapat dan langsung menolak saksi tersebut. Keputusan ini dianggap sebagai kemenangan awal bagi tergugat sekaligus tamparan balik terhadap penggugat yang dinilai gegabah.

Lebih jauh, Krisno menohok substansi gugatan Bupati terhadap warganya sendiri. Menurutnya, ini adalah contoh telanjang bagaimana kekuasaan bisa dipakai untuk menindas, alih-alih melindungi.

“Negara mestinya jadi benteng rakyat. Tapi hari ini kita saksikan ironi: rakyat kecil digugat oleh pemerintahnya sendiri. Tragisnya lagi, ongkos perkara ini jelas bersumber dari pajak rakyat. Jadi rakyat dipaksa membiayai negara untuk menggugat rakyat, apakah ini bukan sebuah parodi hukum?,” ucapnya pedas.

Gugatan jumbo Rp30 miliar itu pun menuai sorotan publik. Warga menilai kasus ini adalah potret gamblang ketimpangan relasi antara penguasa dan rakyat kecil desa.

Kuasa hukum warga menegaskan akan terus melawan.
“Pada prinsipnya kami taat hukum. Sidang ini akan kami ikuti sampai titik akhir. Gugatan Rp30 miliar dari Bupati tetap akan kami lawan habis-habisan,” tegasnya.

Sidang berikutnya dijadwalkan dengan menghadirkan saksi dari pihak tergugat. Publik Banyuwangi kini menanti, apakah pengadilan mampu menjadi ruang keadilan atau sekadar panggung bagi kuasa negara untuk menguji seberapa jauh rakyat kecil bisa ditindas.

( Red )

YUTELNEWS.com | Bandung – Kasus yang terjadi di SMPN 1 Pameungpeuk bagaikan ikan dalam peti es, pasalnya meski Komisi D DPRD Kabupaten Bandung sudah turun langsung ke Lapangan.

” Kehadiran para Anggota Komisi D DPRD di SMPN 1 Pameungpeuk tidak menjadi cambuk dan pemicu penyelesaian permasalahan yang terjadi, “.

Kasus yang terjadi seakan akan menemui jalan buntu, baik pihak DPRD maupun pihak sekolah dan Disdik Kabupaten Bandung tidak memberikan solusi yang terbaiknya.

Bahkan Oknum Kepala Sekolah SMPN 1 Pameungpeuk hingga kini berusaha memberikan jawaban dan keterangan resmi Terkait penggunaan kop surat dalam pernyataan yang dibuatnya untuk meminjam uang kepada salah satu perusahaan swasta, PT Kinanti, sejak tahun 2022

Dalam sebuah dokumen yang diperoleh tim media, tertulis pernyataan resmi SMPN 1 Pameungpeuk lengkap dengan cap sekolah terkait tunggakan utang kepada PT Kinanti, “.

Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa sebelum Januari 2022, sekolah memiliki tunggakan sebesar Rp475 juta. Pada tahun berikutnya, yakni 2023, utang kembali bertambah sebesar Rp157,5 juta, sehingga total mencapai Rp632,5 juta.

Surat tersebut dibuat dan ditandatangani pada 26 Mei 2023 oleh Kepala Sekolah (D), serta disaksikan atau saksi saksi yaitu Bendahara sekolah (R) dan operator sekolah (D).

Terkuaknya kasus yang terjadi di SMPN 1 Pameungpeuk mendorong pihak BPK RI Perwakilan Jawa Barat untuk melakukan Audit, Inspektorat Kabupaten Bandung, serta Aparat Penegak Hukum ( APH) di Kabupaten Bandung untuk mengambil langkah kongkrit demi untuk menjaga nama baik dan menyelamatkan Dunia Pendidikan di Kabupaten Bandung.

‘ jangan sampai hanya karena ulah seorang oknum citra dan nama baik pendidikan di kabupaten Bandung tercoreng, “.

Senmentara Kepala Sekolah SMPN 1 Pameungpeuk beberapa kali tim Media mendatangi tempat kerjanya selalu tidak ada ditempat.

Selain sulit ditemui berdasarkan info yang berhasil dihimpun para insan Jurnalis Kepala SMPN 1 Pameungpeuk kerap tidak masuk sekolah.

” Bila Kepala SMPN 1 Pameungpeuk masuk daftaran yang dirotasi, dikhawatirkan kasus yang terjadi disekolah tersebut menjadi beban bagi Kepala sekolah yang baru, “.

Yans

YUTELNEWS.com | Nias Utara – Kepala Puskesmas Namohalu Esiwa menyampaikan keluhan kepada Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Nias Utara Faogonaso Harefa SH serta Anggota DPRD Fotani Zega, Karianus Zega dan Taefori Zalukhu di Ruang Rapat Gedung Puskesmas Namohalu Esiwa pada Hari Jumat 12/09/2025.

“Ucap Ketua Komisi II DPRD Nias Utara menyampaikan bahwa apa keluhan Bapak Ibu di Puskesmas Namohalu Esiwa juga di setiap Pustu?

“Ujar Kepala Puskesmas Namohalu Esiwa Erniwati Telaumbanua S.Km bahwa kami sangat butuh Jaringan Internet untuk Absensi digitalisasi, juga di setiap Pustu (Lokasi Desa), alat transportasi untuk menjangkau daerah yang tidak di lalui, Kebutuhan di Desa Orahili seperti Penerangan Kamar MCK, jalan rusak parah, Internet yang Lelet, Di Pustu Dahana bangunan sudah ada belum di Plater ruangan, Jaringan Internet dan Listrik.

Komisi II DPRD Kabupaten Nias Utara Bahwa kami menampung aspirasi ini dan kami sampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Nias Utara untuk di tindak Lanjuti.

(Kharisman Gea)

Lotu, Nias Utara, Yutelnews.com ||
Pemerintah Kab. Nias Utara melaksanakan Pengukuhan dan Perpanjangan masa jabatan Kepala Desa di Kab. Nias Utara sesuai Surat Edaran Mendagri Nomor : 100.3 / 4179/SJ 31 Juli 2025 yang dikukuhkan langsung oleh Bupati Nias Utara di Aula Pendopo Bupati, Hari Jumat 12/09/2025.

Pada laporan Kepala Dinas PMD Kab. Nias Utara A,aroo Zalukhu menyampaikan bahwa Kepala Desa yang dikukuhkan pada hari ini sebanyak 37 orang yang masa jabatannya diperpanjang selama 2 tahun kedepan pada 31 Agustus 2027, serta berharap berharap setelah selesai pengukuhan maka Kepala Desa harus dapat menyesuaikan dalam mengorganisir pelaksanaan pemerintahan di desa masing-masing.

Arahan dan Bimbingan Bupati Nias Utara Amizaro Waruwu, S.Pd., M.IP menyampaikan terimakasih kepada 37 Pj. Kades yang telah mengabdi selama ini dalam menjalankan roda pemerintahan di 37 Desa yang telah dipimpin seraya mengucapkan selamat kepada ke 37 Kepala Desa yang telah dikukuhkan pada hari ini serta berharap agar kedepan dapat kembali membangun dan memajukan desa masing-masing. Bupati juga menyampaikan bahwa Nias Utara adalah milik semua masyarakat Nias Utara dan telah diberikan tanggung jawab sesuai dengan tugas yang diemban.

*”Lanjut Bupati Nias Utara mengajak seluruh Kepala Desa yang baru dikukuhkan untuk bisa bersama-sama dan bersinergi untuk dapat mencari solusi dalam membangun dan memajukan kabupaten Nias Utara karna Kepala Desa merupakan perpanjangan pemerintah daerah ditingkat desa.

Turut hadir pada kegiatan itu, Wakil Bupati, Sekda, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Kepala Perangkat Daerah, Camat, Kepala Desa yang dikukuhkan, Ketua BPD, serta keluarga dan tamu undangan lainnya.

(Kharisman Gea)

Lahewa, Nias Utara, Yutelnews.com ||
Pemerintah Kabupaten Nias Utara melalui BKPSDM melaksanakan Penyerahan Surat Keputusan dan Surat Perintah Tugas Bagi PPPK Tahap I Formasi 2024 Tahun Anggaran 2025 yang dibuka secara resmi Oleh Bupati Nias Utara, yang dilaksanakan di Aula Serbaguna Paroki Santa Maria Bintang Kejora Lahewa, Hari Jumat 12/09/2015.

Laporan Kepala BKPSDM yang diwakili Kabid SDM Suparman Zega menyampaikan tujuan dari pelaksanaan penyerahan SK adalah agar para ASN dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional, bertanggung jawab dan berdedikasi tinggi serta segera melaksanakan pelayanan di tengah masyarakat.

Lebih lanjut, Kabid SDM menyampaikan pada tahap ini jumlah PPPK yang menerima SK dan SPT sebanyak 888 orang, dengan rincian :
-Tenaga Guru : 299 Orang
-Tenaga Kesehatan : 30 Orang
-Tenaga Teknis : 559 Orang

Dalam sambutan Wakil Ketua I DPRD Kab. Nias Utara Herman Lahagu menyampaikan selamat atas pembagian SK bagi PPPK Tahap I dan Apresiasi kepada Pemda Nias Utara yang telah bersusah payah dalam memperjuangkan nasib honorer dan disusul dengan PPPK gelombang kedua semoga lancar, serta berharap kepada PPPK Tahap I supaya menjadi ASN yang Profesional, berkarya untuk Kabupaten Nias Utara dan mendukung Program Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara.

Arahan Bupati Nias Utara menyampaikan Pembagian SK pada hari ini hanya karna Kasih Tuhan dan patut kita syukuri karena semuanya telah dilalui dengan proses panjang. Dan sembari mengucapkan selamat kepada PPPK Tahap I semoga amanah dan terlebih berharap untuk menjunjung tinggi nilai integritas ASN.

“Ucap Bupati berharap kepada PPPK Tahap I agar program dari Pemda Nias Utara dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia supaya tidak disia-siakan, mari bekerja dengan baik sesuai dengan SK dan SPT yang telah diberikan, dan terlebih dalam penempatan PPPK melalui sistem aplikasi untuk dilaksanakan tupoksi dengan baik.

Turut hadir pada acara tersebut, Bupati Nias Utara dan Wakil Bupati Nias Utara, Wakil Ketua I DPRD Kab. Nias Utara, Anggota DPRD Kab. Nias , Sekda Kab. Nias Utara, Staf Ahli Bupati, Asisten Setda, Pelaksana Pemimpin Capem Lotu Meiman Setia Telaumbanua, BPJS, Kepala Perangkat Daerah, Camat Lahewa, Kapolsek Lahewa, Lurah Lahewa, Pegawai BKPSDM, ASN Lingkup Pemerintah Kab. Nias Utara, Peserta PPPK Tahap I beserta Family, dan Tamu Undangan Lainnya.

(Kharisman Gea)

Lasara – Nias Utara, Yutelnews.com || Kepala Puskesmas Namohalu Esiwa menyampaikan keluhan kepada Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Nias Utara Faogonaso Harefa SH serta Anggota DPRD Fotani Zega, Karianus Zega dan Taefori Zalukhu di Ruang Rapat Gedung Puskesmas Namohalu Esiwa pada Hari Jumat 12/09/2025.

“Ucap Ketua Komisi II DPRD Nias Utara menyampaikan bahwa apa keluhan Bapak Ibu di Puskesmas Namohalu Esiwa juga di setiap Pustu?

“Ujar Kepala Puskesmas Namohalu Esiwa Erniwati Telaumbanua S.Km bahwa kami sangat butuh Jaringan Internet untuk Absensi digitalisasi, juga di setiap Pustu (Lokasi Desa), alat transportasi untuk menjakau daerah yang tidak di lalui, Kebutuhan di Desa Orahili seperti Penerangan Kamar MCK, jalan rusak parah, Internet yang Lelet, Di Pustu Dahana bangunan sudah ada belum di Plater ruangan, Jaringan Internet dan Listrik.

Komisi II DPRD Kabupaten Nias Utara Bahwa kami menampung aspirasi ini dan kami sampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Nias Utara untuk di tindak Lanjuti.

(Kharisman Gea)

Banua Sibohou, Nias Utara, YUTELNEWS.com || Beberapa Media melaksanakan Investigasi di SD Negeri No. Banua Sibohou Kepada Bapak Kepala Sekolah Idaman Harefa Harefa S.Pd dan juga B/i Guru sangat butuh jaringan Internet dan Listrik di Sekolah ini , Jumat 12/09/2025.

“Ucap Kepala Sekolah SD Negeri Banua Sibohou kepada beberapa orang Jurnalistik di Kantor Guru menyampaikan bahwa Kendala Guru-guru di sini mulai akses jalan, belum masuk tiang Listrik # 2,2 Km serta Internet pada Absensi Guru-guru waktu masuk sekolah dan selesai sekolah.

Kami juga sangat Butuh Listrik menyelesaikan Administrasi untuk kepentingan sekolah, kami harap pimpinan kami untuk mendukung usulan ini untuk mencapai cita-cita generasi emas ke depan.

“Lanjut di Konfirmasi Kepala Desa Banua Sibohou Eferius Dawolo tentang Listrik bahwa kami telah menyusulkan kepada Pemerintah Kabupaten Nias Utara melalui Bapak Bupati Nias Utara Amizaro Waruwu S.Pd., M.IP dan juga pihak PLN Gunungsitoli, masyarakat sedang membersihkan pohon yang ada di pinggir jalan menuju SD Negeri Banua Sibohou.

(Kharisman Gea)

YUTELNEWS.com
Sedanau, Natuna – Kebakaran kembali terjadi di kawasan pelantar laut Kelurahan Sedanau, Kecamatan Bunguran Barat, pada Jumat malam (12/9/2025) hingga Sabtu dini hari (13/9/2025). Api yang diduga berasal dari sebuah gudang ikan dengan cepat membesar dan melahap lebih kurang tujuh rumah warga.

Menurut keterangan beberapa saksi mata, waktu awal munculnya api masih simpang siur. Ada yang menyebut kobaran api mulai terlihat sekitar pukul 23.49 WIB, sementara keterangan lain menyebut sekitar pukul 00.49 WIB api sudah membesar dan merambat ke bangunan sekitarnya.

Seorang warga berinisial DS mengatakan, ia pertama kali melihat api sekitar pukul 23.49 WIB dari gudang ikan milik Haji Izhar. “Saat itu api sudah menjilat atap bagian depan gudang ikan tersebut, kemudian dengan cepat merambat ke rumah lain di sekitarnya,” ujarnya.

Keterangan serupa juga disampaikan KR, warga yang turut membantu pemadaman. Menurutnya, api muncul dari bagian belakang gudang ikan tersebut sekitar pukul 00.00 WIB. “Api semakin membesar hingga sulit dikendalikan,” ungkapnya.

Warga sekitar dengan sigap berusaha memadamkan api menggunakan beberapa mesin alkon milik masyarakat. Upaya tersebut berlangsung hingga api akhirnya berhasil dipadamkan sekitar pukul 03.40 WIB secara gotong royong.

Dalam musibah kebakaran ini, tidak ada korban jiwa.

Kronologi Kebakaran Pelantar Laut Sedanau

23.49 WIB – Warga berinisial DS melihat api mulai muncul dari gudang ikan milik Haji Izhar.

00.00 WIB – Menurut keterangan KR, api membesar dari bagian belakang gudang dan merambat ke rumah sekitar.

00.49 WIB – Api semakin meluas, melahap beberapa rumah warga di sekitar gudang ikan.

03.40 WIB – Setelah upaya keras warga menggunakan mesin alkon, api berhasil dipadamkan secara gotong royong.

Hingga berita ini diturunkan, penyebab pasti kebakaran maupun total kerugian yang ditimbulkan belum dapat dipastikan. Peristiwa ini menjadi catatan penting, sebab kebakaran di kawasan pelantar laut Sedanau sudah terjadi untuk ketiga kalinya.

Masyarakat berharap perhatian serius dari pemerintah daerah untuk menyediakan fasilitas pemadam kebakaran yang lebih memadai di wilayah Sedanau. Hal ini dinilai penting agar proses penanganan kebakaran dapat dilakukan dengan cepat dan efektif, sehingga kerugian besar bisa diminimalisir.

Red: Darmansyah

Gunungsitoli Utara – YUTELNEWS.com
Aktivitas salah satu Asphalt Mixing Plant (AMP) yang beroperasi di wilayah Teluk Belukar menuju Pantai Hoya, Kecamatan Gunungsitoli Utara, Kota Gunungsitoli, menuai sorotan tajam dari warga sekitar. Pasalnya, selain menimbulkan polusi debu yang mengganggu kesehatan dan kenyamanan warga, AMP tersebut juga diduga belum mengantongi izin operasional resmi.Jumat 12/09/2025

Keluhan ini disampaikan oleh salah satu warga berinisial D.Z, yang mengungkapkan keresahan masyarakat terhadap debu tebal yang muncul akibat keluar-masuknya kendaraan pengangkut material dari dan ke lokasi AMP. Debu yang berhamburan tidak hanya mencemari lingkungan sekitar, tetapi juga meluas hingga ke jalan raya provinsi.

“Debunya sangat mengganggu. Setiap hari jalanan penuh tanah dan abu yang berjatuhan dari truk-truk material. Anak-anak kami jadi rentan sakit, dan aktivitas warga terganggu karena udara jadi tidak sehat,” ungkap D.Z kepada media.

D.Z juga menyebut bahwa kondisi ini telah berlangsung cukup lama tanpa ada penanganan serius dari pihak perusahaan maupun pemerintah setempat.


Menanggapi hal tersebut, tim media mencoba mengonfirmasi kepada pihak Humas AMP berinisial Harefa melalui pesan WhatsApp. Dalam tanggapannya, Harefa menyampaikan bahwa AMP tersebut belum memiliki izin operasional karena masih dalam proses pengurusan administrasi.

“Saat ini AMP masih dalam tahap pengurusan sistem perizinan. Kami belum bisa memberikan pernyataan resmi karena kami hanya pekerja lapangan,” ujar salah satu pegawai AMP yang enggan disebutkan namanya.

Pernyataan tersebut justru memperkuat dugaan bahwa aktivitas AMP dilakukan tanpa legalitas penuh, yang tentunya melanggar aturan dan berpotensi menimbulkan dampak serius bagi lingkungan dan keselamatan warga.

Masyarakat kini mendesak pemerintah daerah dan instansi terkait untuk segera turun tangan. Selain melakukan evaluasi terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan, warga juga meminta agar operasional AMP dihentikan sementara hingga seluruh perizinan terpenuhi dan standar lingkungan dipatuhi.

“Jangan sampai aktivitas industri justru merugikan masyarakat. Kami tidak anti pembangunan, tapi semua harus sesuai prosedur dan tidak mengorbankan kesehatan warga,” tegas D.Z.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak pemerintah Kota Gunungsitoli terkait keluhan warga tersebut. (Deni Zega)