Warga desa Saitagaramba dan Dua Desa Sekitar Mohon Perhatian Pemkab Nias Terkait Listrik PLN 

Pemerintah|oleh

YUTELNEWS.com || Kabupaten Nias – Seorang warga Desa Saitagaramba, Yuniaman Waruwu, yang tinggal di kawasan Nandingi, menyampaikan keluhan kepada awak media pada hari Jum’at (12/03/2026). Menurutnya, masyarakat setempat merasa belum merasakan kemajuan yang diharapkan, bahkan menyebut “kayaknya belum kami merdeka” karena belum mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Nias.

“Kami sudah beberapa kali mengharapkan jaringan listrik PLN, namun hingga saat ini tidak kunjung di kabulkan,” ujar Yuniaman Waruwu.

Permintaan listrik tidak hanya datang dari Desa Saitagaramba, melainkan juga melibatkan dua desa lainnya yaitu Desa Baruzo dan Desa Lolo Ana’a Gid6. Menurut Yuniman, kawasan Nandingi tersebut berada tidak jauh dari Kantor Bupati Nias dan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Nias, sehingga diharapkan dapat segera menjadi perhatian pemerintah.

“Masyarakat kami memohon kepada Pemerintah Kabupaten Nias untuk memperhatikan kami dan segera memenuhi kebutuhan jaringan listrik PLN bagi ketiga desa tersebut,” pungkasnya.

Yz

Bupati Bandung Sampaikan Kabar Gembira: SE Mendikdasmen Terbit, Honor Guru P3K PW Bisa Dibayar Lewat Dana BOSP

Berita, DAERAH, NASIONAL, NEWS, Pemerintah, PENDIDIKAN|oleh

Bandung -YUTELNEWS.com//  Bupati Bandung Dr HM Dadang Supriatna kembali menyampaikan kabar gembira bagi para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (P3KPW) Guru dan Tenaga Kependidikan, setelah sebelumnya mehnyampaikan kabar baik bahwa (P3KPW) akan segera menerima Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 2026.

Kali ini kabar gembira yang disampaikan setelah dirinya menerima Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Nomor 6 tahun 2026 tentang Pelaksanaan Relaksasi Pembiayaan Komponen Honor Guru dan Tenaga Kependidikan Non Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) tahun 2026.

“Alhamdulillah, perjuangan meraih hasil. Turunnya SE Mendagri ini menjadi berkah buat seluruh kepala daerah se-Indonesia,” ucap Bupati Dadang Supriatna yang juga menjabat Ketua Harian Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dalam keterangan resminya, Kami (12/3/2026).

Dengan turunnya SE Mendagri ini, kata bupati, maka honor untuk guru dan tenaga kependidikan Non ASN dapat dibiayai dari sumber Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) tahun 2026.

“Dengan diizinkannya dana BOSP bisa digunakan untuk menghonor guru P3K PW, maka ini menjadi sebuah solusi yang kami perjuangkan sejak awal demi peningkatan kesejahteraan guru di Kabupaten Bandung. SE Mendagri ini menjadi pedoman untuk bisa menggaji guru P3K Pw dari dana BOSP,” imbuh Kang DS, sapaan Dadang Supriatna.

Dengan dapat dibiayai dari BOSP, maka honorarium untuk guru tenaga P3K PW dan tenaga kependidikan tidak akan terlalu membebani APBD lagi. Bahkan dapat memungkinkan honor untuk guru P3K PW akan mengalami kenaikan dari yang saat ini sebesar Rp500 ribu.

“Setelah terbitnya SE Mendagri ini, kami akan segera mengajukan usulan relaksasi honor dengan penggunaan Dana BOSP untuk honor guru dan tenaga kependidikan P3KPW ke Kemendikdasmen,” ujar Kang DS.

Di dalam SE Mendagri tersebut dinyatakan, dalam rangka menjamin keberlangsungan layanan pendidikan pada satuan pendidikan serta memperhatikan kondisi fiskal Pemerintah Daerah yang belum sepenuhnya memungkinkan pengalokasian pembiayaan honor guru dan tenaga kependidikan ASN yang diangkat berdasarkan Keputusan Menpan RB Nomor 16 Tahun 2025 tentang PPPK PW melalui APBD secara optimal, maka diperlukan kebijakan relaksasi terbatas.

Terbatas dalam artian hanya berlaku untuk Tahun Anggaran 2026 saja, bersifat sementara dan tidak dimaksudkan sebagai kebijakan permanen. Kebijakan iin juga diberikan kepada Pemerintah Daerah yang menyampaikan pernyataan kondisi fiskal dan rencana penguatan penganggaran melalui APBD.

Pemerintah Daerah juga tetap berkewajiban mengalokasikan anggaran pendidik dan tenaga kependidikan melalui APBD sesuai kewenangannya.

Relaksasi ini diberikan untuk memastikan tidak terjadinya gangguan layanan pendidikan, dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas, kepatuhan hukum, dan penguatan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penganggaran pendidikan.

Surat Edaran Mendikdasmen ini dimaksudkan sebagai pedoman pemberian relaksasi penggunaan Dana BOSP untuk pembiayaan komponen honor guru dan tenaga kependidikan bagi ASN yang diangkat berdasarkan Keputusan Menpan RB Nomor 16 Tahun 2025 tentang P3K PW.

“SE ini ditujukan guna menjamin keberlangsungan proses pembelajaran; dan memberikan kepastian administratif atas penggunaan Dana BOSP,” demikian isi SE Mendikdasmen.

Di Kabupaten Bandung sendiri ada 4.360 tenaga P3K PW yang terdiri dari 2.379 guru, 1.941 tenaga kependidikan, dan 40 tenaga administrasi di Disdik. Selama ini mereka berperan penting dalam menjaga keberlangsungan layanan pendidikan di Kabupaten Bandung.

Bupati Bandung Dadang Supriatna menyampaikan, usulan penggunaan dana BOSP untuk honor guru P3KPW tersebut muncul di tengah kondisi fiskal daerah yang mengalami tekanan. Tahun ini, terjadi penurunan transfer dana pusat (TKD) hingga kurang lebih Rp1 triliun, sehingga ruang fiskal daerah menjadi lebih terbatas.

Sebelumnya, pembayaran honor guru dan tenaga kependidikan paruh waktu sepenuhnya harus ditanggung melalui APBD Kabupaten Bandung.

Pemkab Bandung mengalokasikan anggaran pembayaran selama 14 bulan, termasuk gaji ke-13 dan ke-14 dengan total Rp47,978 miliar. Rinciannya, bidang SD sebesar Rp37,415 miliar (3.479 orang) dan bidang SMP sebesar Rp10,563 miliar (841 orang). Skema yang diberlakukan saat ini menyesuaikan kemampuan fiskal daerah, di antaranya bagi guru yang sudah menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan yang belum menerima TPG.

Selain itu, kebutuhan untuk jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan selama 12 bulan mencapai Rp8,891 miliar, sehingga total kebutuhan anggaran untuk pendidik dan tenaga kependidikan paruh waktu mencapai Rp56,869 miliar. Sementara itu, total ketersediaan anggaran di bidang SD dan SMP saat ini sebesar Rp46,368 miliar, sehingga terdapat selisih kebutuhan anggaran sekitar Rp10,501 miliar.

Sejak 2021, Pemkab Bandung juga telah memberikan sejumlah perlindungan bagi guru, antara lain melalui kepesertaan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan serta jaminan kematian.(*)

 

 

Yans.

Menag Serahkan Keppres Penetapan Anggota BAZNAS kepada Dirjen Bina Keuda Agus Fatoni

Berita, KEAGAMAAN, NASIONAL, NEWS, Pemerintah|oleh

Jakarta-YUTELNEWS.com//  Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyerahkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang penetapan anggota Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kepada Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni. Penyerahan tersebut menandai pengangkatan Fatoni sebagai anggota BAZNAS masa bakti 2026–2031.

Nasaruddin mengatakan, pemerintah berharap jajaran pimpinan dan anggota BAZNAS yang baru mampu memperkuat pengelolaan zakat nasional secara lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Menurut dia, potensi zakat di Indonesia sangat besar dan perlu dikelola secara optimal agar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

“BAZNAS memiliki peran strategis dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan umat melalui pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Karena itu diperlukan figur yang memiliki integritas dan kapasitas dalam tata kelola keuangan,” kata Nasaruddin di Ruang Pelantikan Lantai 2 Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Jakarta, Selasa (10/3/2026).

Menanggapi penetapan tersebut, Fatoni menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan pemerintah. Ia menegaskan komitmennya untuk menjalankan amanah tersebut dengan memperkuat tata kelola lembaga serta meningkatkan efektivitas penghimpunan dan penyaluran zakat.

“Ini merupakan amanah besar. Kami akan terus mendorong transparansi, akuntabilitas, serta kolaborasi dengan berbagai pihak agar pengelolaan zakat semakin berdampak bagi masyarakat,” ujarnya.

Susunan Pimpinan BAZNAS periode 2026–2031 terdiri dari unsur masyarakat dan unsur pemerintah. Dari unsur masyarakat yaitu Dikdik Sodik Mudjahid, Zainut Tauhid Sa’adi, Rizaludin Kurniawan, Saidah Sakwan, Syarifuddin, Idy Muzayyad, Mokhamad Mahdum, dan Neyla Saida Anwar. Sementara dari unsur pemerintah yaitu Abu Rokhmad, Agus Fatoni, dan Mochamad Agus Rofiudin.

Fatoni yang pernah menjadi Ketua Senat Mahasiswa Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) tahun 1998 dan menjadi Mahasiswa Teladan IIP tahun 1999, saat ini sedang menjabat sebagai Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Ia memiliki pengalaman panjang di bidang keuangan publik dan tata kelola pemerintahan daerah, termasuk sebagai kepala daerah.

Fatoni dikenal sebagai pejabat dengan rekam jejak cukup lengkap. Ia pernah menjabat sebagai Penjabat (Pj) Gubernur di sejumlah provinsi, yakni Sulawesi Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, dan Papua.

Dalam masa kepemimpinannya, Fatoni mendapatkan berbagai penghargaan dan apresiasi, termasuk dinobatkan sebagai Pj. Gubernur Terbaik berdasarkan penilaian Kemendagri bersama Tempo Media Group pada 30 Agustus 2024. Ia meraih dua kategori sekaligus, yakni total kinerja terbaik dan kinerja terbaik bidang ekonomi daerah. Ia juga pernah mendapatkan penghargaan dari BAZNAS sebagai gubernur yang berhasil mendukung program BAZNAS di Papua.

Selain itu, yang terbaru, Fatoni juga meraih penghargaan Excellence in Regional Financial Governance 2026 dalam ajang Indonesia Top Achievements of The Year (ITAY) 2026, serta CNN Indonesia Awards 2024 kategori Most Inspiring Leader.

Di bawah kepemimpinannya, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga meraih penghargaan Best Social Engagement dan Leading Public Infrastructure Management pada 9 Agustus 2024. Ia juga pernah mendapatkan penghargaan Pin Emas dari Kapolri tahun 2023 dan 2024.

Puspen Kemendagri

 

 

Yans.

Pihak Swasta Beri Bantuan Ambulans, Kasatgas Tito: Bukti Ketahanan Nasional dan Kepedulian Sosial

Berita, NASIONAL, NEWS, Pemerintah, SOSIAL - BUDAYA|oleh

Jakarta – YUTELNEWS.com// Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian menegaskan, bantuan ambulans dari pihak swasta melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) membuktikan kuatnya konsep ketahanan nasional dan kepedulian sosial.

Hal tersebut disampaikan Tito dalam acara penyerahan bantuan ambulans kepada daerah terdampak bencana yang digelar di Kantor Kemenkes, Jakarta, Kamis (12/3/2026). Dalam kesempatan itu, sebanyak 31 mobil ambulans dan sejumlah alat kesehatan dari pihak swasta diserahkan kepada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di wilayah terdampak bencana.

Menurut Tito, dukungan dari sektor nonpemerintah menjadi bagian penting dalam mempercepat pemulihan pascabencana. Ia menilai kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah (Pemda), dan berbagai pihak lainnya mencerminkan kuatnya ketahanan nasional Indonesia dalam menghadapi bencana. “Karena kita menangani bencana yang besar ini dengan kekuatan nasional kita sendiri,” ujar Tito.

Ia menambahkan, keterlibatan dunia usaha dalam memberikan bantuan juga menunjukkan tingginya kepedulian sosial serta semangat gotong royong untuk membantu masyarakat terdampak. Adapun donatur yang memberikan bantuan mobil ambulans tersebut, yakni PT Astra International Tbk, PT Indomobil Trada Nasional, dan Yayasan Imeco Bhakti Nusa.

Di sisi lain, Tito mengapresiasi langkah cepat Kemenkes dalam memulihkan fasilitas kesehatan (faskes) di wilayah terdampak bencana. Ia menuturkan, sebagian besar rumah sakit dan Puskesmas telah kembali beroperasi dalam waktu relatif singkat setelah bencana terjadi. “Karena Pak Menkesnya turun langsung, kemudian juga mengirim relawan, relawannya saya ketemu banyak sekali, sampai di gunung-gunung, dan itu sangat membantu,” katanya.

Selain itu, pemerintah masih menargetkan penyelesaian pemulihan sejumlah faskes di tingkat desa. Berdasarkan data yang dihimpun, masih terdapat Puskesmas pembantu (pustu) yang tengah dalam proses penanganan.

Tak hanya fokus pada pemulihan faskes, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap tenaga kesehatan (nakes) yang terdampak bencana. Ia menekankan pentingnya percepatan penyaluran bantuan bagi nakes agar mereka dapat tetap fokus memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Supaya nakes mau membantu masyarakat, dia enggak memikirkan diri sendiri, sudah selesai dengan diri sendiri [karena sudah mendapat bantuan], kira-kira begitu,” ujarnya.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dan jajaran Kemenkes, serta perwakilan dari para donatur maupun Pemda penerima bantuan.

Satgas PRR

 

 

Yans.

Sinergi TNI dan Pemkab Bandung Wujudkan Pembangunan Desa Lewat TMMD ke-127 di Rancabali.

Berita, DAERAH, NEWS, Pemerintah, TNI - POLRI|oleh

Bandung – YUTELNEWS.com// Pemerintah Kabupaten Bandung mengapresiasi pelaksanaan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-127 di wilayah Kodim 0624/Kabupaten Bandung Tahun 2026 di Desa Cipelah, Kecamatan Rancabali yang resmi ditutup hari ini, pada Rabu (11/03/2026).

Penutupan kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Bandung, Ali Syakieb bersama jajaran TNI, perangkat daerah, serta unsur masyarakat.

Wakil Bupati Bandung, Ali Syakieb menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada TNI beserta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan TMMD. Menurutnya, program tersebut merupakan wujud nyata sinergi antara pemerintah, TNI, dan masyarakat dalam mempercepat pembangunan desa.

“Pemerintah Kabupaten Bandung mengucapkan terima kasih kepada TNI dan seluruh jajaran yang telah berkontribusi dalam membangun desa melalui program TMMD ini. Ini menjadi kebanggaan bagi kami karena pembangunan desa merupakan fondasi penting bagi kemajuan bangsa,” ujar Ali.

Ia menegaskan bahwa pembangunan Indonesia harus dimulai dari desa. Hal ini sejalan dengan visi pembangunan nasional dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045, di mana desa yang maju dan mandiri menjadi pilar penting bagi kemajuan negara.

“Kita semua memiliki keyakinan bahwa jika ingin menjadi negara yang maju dan kuat, maka pembangunan harus dimulai dari desa. Apa yang dilakukan melalui TMMD ini merupakan langkah nyata menuju Indonesia Emas 2045,” katanya.

Pada tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Bandung memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program TMMD dan karya bakti TNI melalui alokasi anggaran sekitar Rp9 miliar dari APBD. Dukungan tersebut dilaksanakan pada satu lokasi TMMD reguler dan delapan lokasi karya bakti lainnya.

Selain itu, berbagai perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung juga memberikan dukungan melalui kegiatan fisik maupun nonfisik dengan total anggaran sekitar Rp1,1 miliar.

Adapun sasaran pembangunan dalam kegiatan TMMD kali ini meliputi pembangunan jalan beton, rabat beton, tembok penahan tanah, serta drainase yang tersebar di delapan desa lokasi kegiatan.

Secara khusus di Kecamatan Rancabali, pembangunan difokuskan pada pembangunan jalan beton sepanjang 1.500 meter dengan lebar 3 meter dan tebal 15 sentimeter. Infrastruktur tersebut diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas wilayah sekaligus mendukung aktivitas ekonomi masyarakat setempat.

Ali menilai program TMMD tidak hanya mempercepat pembangunan infrastruktur, tetapi juga memperkuat semangat kebersamaan dan gotong royong antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus menjaga semangat kolaborasi dalamv membangun Kabupaten Bandung yang BEDAS (Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera) menuju daerah yang lebih maju dan berkelanjutan.

“Kami berharap hasil pembangunan melalui program TMMD ini dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, meningkatkan akses wilayah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung,” tutupnya.

 

Yans.

Kolaborasi Tim Pentahelix Penangan Banjir Dayeuhkolot, Terus Percepat Benahi Titik Rawan Banjir Dayeuhkolot.

Berita, DAERAH, NEWS, Pemerintah|oleh

Bandung – YUTELNEWS.com//  Kolaborasi tim pentahelix penanganan banjir dayeuhkolot, terus bergerak aktip, untuk mempercepat berbagia upaya teknis penanggulangan banjir Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung.Meskipun berada di tengah bulan suci Ramadhan. pada Rabu (11/03/2026).

Pantauan awak media, tim Pentahelix melakukan pendampingan terhadap pihak konsultan dari DPUTR Kabupaten Bandung melalui UPTD Das Ciwidey Aat Safari, Serta Dinas SDA Propinsi Jawa Barat Sidik Pramadia, dalam rangka pengukuran pintu jembatan yang akan digunakan untuk akses kendaraan roda dua di jalur rel kereta api yang berlokasi di wilayah Desa Citeureup. Selain itu, dilakukan pula pengukuran pintu jembatan untuk kendaraan roda empat di RW 01

Tidak hanya itu, tim juga mendampingi kegiatan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dalam rangka pengukuran rencana peninggian Tembok Penahan Tanah (TPT) di kawasan Pasawahan Dayeuhkolot. Pengukuran tersebut meliputi perencanaan pemasangan TPT baru sepanjang 87 meter yang membentang dari depan PT Daliatek, PT Metro Garmen hingga depan Bulog Dayeuhkolot.

Selain pemasangan baru, juga dilakukan pengukuran untuk peninggian TPT sepanjang sekitar 190 meter guna memperkuat sistem pengendalian air di kawasan tersebut yang selama ini kerap terdampak luapan air saat hujan deras.

Lebih lanjut, Tim juga melakukan pengukuran untuk rencana pembangunan enam titik pintu air yang dinilai strategis untuk mengatur sirkulasi dan pengendalian aliran air di kawasan rawan banjir yang berada di Crossing Jalan BBS, Crossing Jalan RW 03 Pasawahan, Jembatan Radio, Jembatan Sekegong (2 unit), Saluran Zhong Xin dan Cipal 1. ” Selain kegiatan pengukuran, Tim juga melakukan monitoring lanjutan terhadap proses normalisasi anak Sungai Cipalasari yang berada di kawasan pabrik Zhong Xin. Normalisasi tersebut bertujuan memperlancar aliran air dan mengurangi potensi sedimentasi yang kerap menjadi penyebab meluapnya air saat debit meningkat.

Di lokasi yang sama, tim juga memantau proses pembangunan kolam penampungan air yang berlokasi di RW 02 Kelurahan Pasawahan sebagai bagian dari sistem pengendalian banjir terpadu di wilayah tersebut.

Ketua Tim Pentahelix Penanganan Banjir Dayeuhkolot, Tri Rahmanto, menegaskan bahwa bulan suci Ramadhan tidak menjadi alasan untuk mengendurkan kerja lapangan dalam upaya mengatasi persoalan banjir.

Bulan Ramadhan bukan menjadi penghalang bagi kami untuk terus bergerak. Justru ini menjadi momentum untuk memperkuat semangat kolaborasi. ” Tim Pentahelix bersama pemerintah daerah, provinsi, serta berbagai pihak terus berupaya agar penanganan banjir di Dayeuhkolot bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Tri Rahmanto.

Ia juga menambahkan bahwa koordinasi lintas instansi dan pendampingan langsung di lapangan menjadi kunci agar setiap program penanganan banjir dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.

“Yang kita lakukan hari ini adalah memastikan seluruh rencana teknis mulai dari TPT, pintu air hingga normalisasi saluran benar-benar terukur dengan baik. Harapannya, ketika pembangunan dilakukan, semuanya sudah matang dan mampu menjadi solusi nyata bagi persoalan banjir di kawasan Dayeuhkolot,” tambahnya.

Tri Rahmanto pun mengajak seluruh elemen masyarakat, dunia usaha, serta pemerintah untuk terus memperkuat kolaborasi dalam upaya penanganan banjir yang berkelanjutan.

“Penanganan banjir ini bukan hanya tugas pemerintah semata. Kami mengajak seluruh pihak, mulai dari masyarakat, pelaku industri, hingga pemangku kebijakan untuk bersama-sama serta aktif terlibat dalam upaya penanganan banjir. Jika kita bergerak bersama, insyaallah persoalan banjir di Dayeuhkolot bisa kita atasi secara bertahap,” tegasnya.

 

Yans.

Kepala Satpel SDA Cimahi Rudiman Bersama Dinas PUTR , Pentahelix Hadir Langsung Monitoring Kegiatan Normalisasi

Berita, DAERAH, NEWS, Pemerintah, SOSIAL - BUDAYA|oleh

Bandung –YUTELNEWS.com// Kegiatan normalisasi saluran air yang dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi Jawa Barat melalui Satpel Cimahi Ciasem Hulu terus berkelanjutan sebagai upaya meningkatkan fungsi drainase dan mengantisipasi potensi genangan dan banjir di wilayah Cisirung, Palasari ,Kelurahan Pasawahan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung.pada selasa (10/03/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Kepala Satpel Cimahi,Ciasem Hulu, Rudiman, turut hadir langsung melakukan monitoring dilokasi dan sekaligus memastikan proses pengerjaan berjalan sesuai usulan Pentahelix dan standar teknis yang telah ditetapkan.

Monitoring dilakukan dengan meninjau kondisi saluran air yang tengah dinormalisasi bersama Dinas PUTR Kabupaten Bandung melalui UPTD Das Ciwidey serta Tim Pentahelix Dayeuhkolot dan tim teknis di lokasi pekerjaan.

Ketua Satpel Cimahi Rudiman menyampaikan bahwa normalisasi saluran ini merupakan bagian dari usulan Pentahelix dan upaya berkelanjutan dalam menjaga fungsi jaringan drainase agar tetap optimal, khususnya saat menghadapi musim hujan dengan intensitas curah hujan yang tinggi.

“Monitoring ini dilakukan untuk memastikan proses normalisasi berjalan dengan baik dan saluran air dapat berfungsi maksimal dalam mengalirkan debit air. Harapannya, upaya ini bisa membantu meminimalisir potensi genangan dan banjir di wilayah sekitar,” ujarnya dilokasi

Sementara itu, Ketua Pentahelix Dayeuhkolot, Tri Rahmanto, juga menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang terjalin antara Dinas SDA Provinsi Jawa Barat, DPUTR Kabupaten Bandung, serta unsur Pemerintah dan masyarakat dalam penanganan saluran air di wilayah Pasawahan.

Menurutnya, sinergi berbagai pihak sangat penting dalam upaya mengatasi persoalan banjir yang kerap terjadi di kawasan Dayeuhkolot.

Dalam penanganan banjir tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan kolaborasi semua unsur melalui konsep Pentahelix, mulai dari pemerintah, komunitas, akademisi, dunia usaha hingga media. Kami sangat mengapresiasi langkah SDA Provinsi Jawa Barat,” ujar Tri Rahmanto.

Ia pun berharap dalam kegiatan normalisasi saluran tersebut dapat memberikan dampak nyata dalam mengurangi genangan dan banjir yang selama ini menjadi persoalan di kawasan ini. upaya ini bisa memperlancar aliran air dan secara bertahap mengurangi potensi banjir yang sering dirasakan masyarakat,” pungkasnya.

 

Yans.

Wamendagri Ahmad Wiyagus Dorong Pemda Percepat Penanggulangan TBC

Berita, NASIONAL, NEWS, Pemerintah|oleh

Bandung –YUTELNEWS.com//  Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus mendorong pemerintah daerah (Pemda) mempercepat penanggulangan tuberkulosis (TBC), terutama di sejumlah wilayah Jawa Barat dengan angka kasus yang masih tinggi. Langkah ini ditempuh melalui penguatan perencanaan dan penganggaran daerah.

Menurut Wiyagus, penanganan TBC merupakan bagian dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat, sehingga perlu mendapat perhatian serius dari Pemda.

“Tuberculosis ini salah satu ya boleh dikatakan endemik yang memang harus mendapat perhatian khusus,” ujar Wiyagus saat Pertemuan Penguatan Komitmen dan Aksi Nyata dalam Upaya Percepatan Eliminasi TBC di Gedung Mohamad Toha Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa (10/3/2026).

Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan data kasus TBC agar strategi penanganan dapat dirumuskan secara lebih tepat. Dalam hal ini, Pemda diminta untuk tidak ragu menyampaikan kondisi yang sebenarnya di lapangan.

“Kita jangan malu untuk mengekspos data yang sesungguhnya sekalipun itu besar dari segi angka, justru di sinilah nanti kita akan menentukan strategi yang tepat penanganannya,” katanya.

Selain itu, Wiyagus mengingatkan pentingnya kolaborasi dari tingkat kabupaten hingga desa dalam upaya percepatan penanganan TBC. Peran camat, kepala desa, hingga kader masyarakat dinilai menjadi kunci dalam menjangkau masyarakat secara langsung.

Ia menambahkan, penanganan TBC juga perlu memperhatikan berbagai faktor risiko, seperti kepadatan hunian, ventilasi rumah yang kurang baik, kemiskinan, hingga kondisi sanitasi yang tidak layak. Karena itu, upaya penanggulangan penyakit tersebut memerlukan kerja sama lintas sektor serta dukungan dari berbagai pihak.

Penanganan TBC yang terintegrasi diharapkan dapat menekan angka kasus sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat sebagai bagian dari penguatan sumber daya nasional.

Sebagai informasi, acara ini turut dihadiri Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus, Wakil Bupati Bandung Ali Syakieb, serta pejabat terkait lainnya.

Puspen Kemendagri.

 

 

Yans.

Pemkab Bandung Sosialisasikan Pengarusutamaan Gender kepada Aparat Penegak Hukum dan Unsur pentahelix

Berita, DAERAH, NEWS, Pemerintah|oleh

Bandung — YUTELNEWS.com// Pemerintah Kabupaten Bandung melalui bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dalduk PPA) menyelenggarakan Sosialisasi Pengarusutamaan Gender (PUG) bagi Aparat Penegak Hukum (APH) dan unsur pentahelix lainnya di Ruang Rapat Bapperida. pada Selasa (10/03/2026).

Kegiatan ini merupakan upaya untuk memperkuat pemahaman lintas sektor mengenai pentingnya penerapan perspektif gender dalam kebijakan, pelayanan publik, serta proses penegakan hukum, sehingga tercipta pembangunan yang lebih adil dan inklusif bagi seluruh masyarakat.

Kepala DALDUKPPA Kabupaten Bandung, dr. Mulja Munadjat, M.M., MH.Kes, menyampaikan bahwa pengarusutamaan gender merupakan strategi penting dalam memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan dapat memberikan manfaat yang setara bagi perempuan dan laki-laki.

“Pengarusutamaan gender bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi membutuhkan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum, dunia usaha, akademisi, serta masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi ini menjadi langkah penting untuk menyamakan pemahaman dan memperkuat sinergi,” ujarnya.

Menurutnya, aparat penegak hukum memiliki peran strategis dalam memastikan proses penanganan kasus maupun pelayanan hukum dapat dilakukan secara adil, sensitif gender, dan berpihak pada perlindungan kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak.

Kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh berbagai unsur pentahelix, yang meliputi pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi, dunia usaha, organisasi masyarakat, serta komunitas. Hadir di antaranya perwakilan dari Pengadilan Negeri Bale Bandung, Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, Polresta Bandung, Pengadilan Agama Soreang, Kodim 0624 Kabupaten Bandung, Kementerian Agama Kabupaten Bandung, serta sejumlah organisasi masyarakat dan perguruan tinggi.

Selain itu, kegiatan ini juga melibatkan sektor swasta dan lembaga sosial seperti perusahaan, organisasi perempuan, dan yayasan yang memiliki perhatian terhadap isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat memahami konsep dasar serta implementasi Pengarusutamaan Gender dalam tugas dan fungsi masing-masing, sehingga dapat mendorong lahirnya kebijakan, program, dan pelayanan yang lebih responsif gender serta mendukung terwujudnya Kabupaten Bandung yang inklusif dan berkeadilan.

DALDUKPPA Kabupaten Bandung berharap sinergi lintas sektor yang terbangun melalui kegiatan ini dapat terus diperkuat dalam berbagai program pembangunan daerah, khususnya dalam upaya mewujudkan perlindungan perempuan dan anak serta kesetaraan gender di Kabupaten Bandung. (**)

 

Yans.

Wabup Bandung Ali Syakieb Sambut Delegasi Lemhannas, Bahas Ketahanan Pangan dan Pembangunan Daerah

Berita, DAERAH, NEWS, Pemerintah, TNI - POLRI|oleh

Bandung – YUTELNEWS.com// Wakil Bupati Bandung Ali Syakieb menyambut kedatangan delegasi Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) P4N Angkatan 69 dari Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung,pada Senin (09/03/2026).

Kunjungan tersebut menjadi forum strategis bagi para peserta pendidikan calon pemimpin nasional untuk menggali secara langsung dinamika pembangunan daerah serta kondisi ketahanan nasional di tingkat wilayah. Sebanyak 55 peserta dari berbagai instansi mengikuti kegiatan ini sebagai bagian dari rangkaian studi lapangan tahun anggaran 2026.

Dalam kesempatan itu, Ali Syakieb menegaskan, kehadiran delegasi lintas instansi tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dengan lembaga strategis negara dalam memetakan potensi wilayah.

Menurutnya, Kabupaten Bandung memiliki sejumlah sektor unggulan yang dapat menjadi contoh dalam mendukung ketahanan nasional, khususnya di bidang pangan dan ekonomi kerakyatan.

“Pertemuan ini menjadi ruang kolaborasi strategis untuk melihat secara langsung bagaimana dinamika pembangunan daerah serta potensi wilayah yang dapat dikembangkan guna mendukung ketahanan nasional,” ujar Ali.

Dalam paparannya, ia menyoroti keunggulan sektor peternakan di kawasan Pangalengan yang selama ini dikenal sebagai salah satu sentra produksi susu terbesar di Indonesia. Dari wilayah tersebut, produksi susu segar tercatat mencapai sekitar 75 ton per hari.

Produksi tersebut tidak hanya menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat setempat, tetapi juga berperan penting dalam menjaga pasokan pangan berbasis protein hewani bagi masyarakat luas.

Selain sektor peternakan, Pemerintah Kabupaten Bandung juga terus memperkuat dukungan terhadap program prioritas pemerintah pusat, salah satunya melalui implementasi program pemenuhan gizi bagi masyarakat.

Ali menjelaskan, saat ini Kabupaten Bandung telah mengoperasikan sebanyak 331 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berfungsi mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis bagi sekitar 1,2 juta penerima manfaat.

Langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional dari tingkat daerah.

Di sisi lain, penguatan ekonomi masyarakat di tingkat desa juga terus didorong melalui pembentukan dan pengembangan Koperasi Desa Merah Putih. Saat ini, sebanyak 278 koperasi telah aktif beroperasi di berbagai wilayah Kabupaten Bandung.

Koperasi tersebut berperan penting dalam memutus rantai distribusi yang selama ini dikuasai oleh tengkulak, dengan cara menyerap langsung hasil pertanian dan peternakan masyarakat dengan harga yang lebih kompetitif.

Dengan sistem tersebut, petani dan peternak memperoleh kepastian pasar sekaligus harga jual yang lebih menguntungkan, sehingga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Sementara itu, Ketua Rombongan SSDN P4N Angkatan 69, Roy Sinaga, menyampaikan apresiasi terhadap tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bandung.

Roy mengungkapkan berdasarkan penilaian dari Gubernur Lemhannas, kinerja tata kelola pemerintahan daerah di Kabupaten Bandung dinilai berada di atas rata-rata nasional.

Menurut Roy, kegiatan studi strategis ini bertujuan untuk melakukan analisis komprehensif terhadap berbagai aspek pembangunan daerah dengan menggunakan pendekatan Astagatra, yaitu konsep ketahanan nasional yang mencakup unsur geografi, sumber daya alam, demografi, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan.

“Tim yang terdiri dari berbagai instansi ini akan melakukan kajian komprehensif untuk melihat bagaimana kebijakan daerah dapat berkontribusi terhadap ketahanan nasional,” kata Roy.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, para peserta juga akan meninjau secara langsung sejumlah program yang telah berjalan di Kabupaten Bandung, termasuk integrasi pengelolaan limbah peternakan menjadi pupuk organik dan energi biogas di kawasan Kertasari.

Program tersebut dinilai sebagai salah satu inovasi yang tidak hanya mendukung keberlanjutan lingkungan, tetapi juga memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat.

Selain itu, rombongan juga dijadwalkan melakukan kunjungan lapangan ke Koperasi Peternakan Bandung Selatan (KPBS) yang berada di wilayah Pangalengan.

Koperasi tersebut dikenal sebagai salah satu koperasi peternakan terbesar di Indonesia yang berperan penting dalam pengelolaan produksi susu dari para peternak lokal.

Kegiatan studi lapangan ini dijadwalkan berlangsung hingga 11 Maret 2026 dengan berbagai agenda peninjauan langsung di sejumlah lokasi strategis.

Melalui kegiatan tersebut, diharapkan para peserta dapat memperoleh gambaran nyata mengenai implementasi kebijakan pembangunan daerah, khususnya dalam sektor pangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga strategis nasional ini juga diharapkan dapat melahirkan berbagai rekomendasi kebijakan yang konstruktif bagi pembangunan nasional ke depan.

Dengan potensi yang dimiliki, Kabupaten Bandung terus memantapkan posisinya sebagai salah satu daerah mitra strategis dalam mendukung stabilitas pangan nasional sekaligus menjaga iklim investasi yang kondusif.

Pertukaran gagasan dalam forum ini diharapkan mampu menghasilkan pemikiran yang kontributif bagi arah kebijakan pembangunan Indonesia di masa mendatang agar semakin tepat sasaran dan berkelanjutan.(*)

 

Yans.

Hadir di Rapat Paripurna DPRD, Wabup Ali Syakieb Tekankan Pentingnya Regulasi Komprehensif Pengelolaan Aset Daerah

Berita, DAERAH, NEWS, Pemerintah|oleh

BANDUNG – YUTELNEWS.com// Bupati Bandung Dr HM Dadang Supriatna diwakili Wakil Bupati (Wabup) Bandung Ali Syakieb menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bandung di Gedung DPRD Kabupaten Bandung, pada Senin (09/03/2026).

Rapat Paripurna ini dengan agenda penyampaian Laporan Hasil Kerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) terkait usulan pembahasan serta penandatanganan keputusan DPRD mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026.

Pada kesempatan itu, Wakil Bupati Bandung Ali Syakieb menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung mengusulkan Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) untuk dibahas pada tahun 2026.

Ali Syakieb menyebutkan usulan tersebut dinilai penting sebagai langkah penyesuaian terhadap terbitnya regulasi terbaru, yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 mengenai pedoman pengelolaan barang milik daerah.

“Regulasi daerah yang saat ini berlaku, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2017, sudah tidak sepenuhnya selaras dengan ketentuan terbaru dari pemerintah pusat, sehingga perlu dilakukan penyesuaian melalui pembentukan peraturan daerah yang lebih relevan dengan perkembangan kebijakan nasional dan kebutuhan pengelolaan aset daerah saat ini,” tuturnya.**

 

Yans.

PSDA Propinsi Dorong Penanganan Normalisasi Wilayah Dayeuhkolot dengan Gerak Cepat

Berita, DAERAH, NEWS, Pemerintah|oleh

Bandung – YUTELNEWS.com// Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pengendalian Banjir dan Tata Air Daerah (PSDA) memprioritaskan percepatan penanganan normalisasi sungai serta wilayah rawan banjir di kawasan Cisirung Rt 01/ Rw 02, Kelurahan Pasawahan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung. pada senin 09/03/2026. Langkah ini diambil sebagai upaya antisipasi musim hujan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup masyarakat setempat.

Kepala Dinas SDA Provinsi Jawa Barat di wakili satpel cimahi Ciasem hulu Sidik Permadia , menyampaikan bahwa proses normalisasi akan mencakup beberapa tahapan utama. Pertama, pembersihan saluran air dari sampah dan endapan sedimen yang menyumbat aliran sungai. Kedua, pembangunan dan pemeliharaan tanggul serta bendungan kecil untuk mengatur debit air. Ketiga, pendataan dan pemetaan wilayah rawan genangan untuk menyusun langkah mitigasi yang tepat sasaran.

“Kawasan kelurahan Pasawahan memiliki peran penting dalam sistem drainase wilayah bagian selatan Jawa Barat. ” Dengan gerak cepat dalam penanganan normalisasi, kami berharap dapat meminimalkan risiko banjir dan meningkatkan fungsi ekosistem sungai,” ujarnya.

Pihaknya juga menjelaskan bahwa pelaksanaan proyek akan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah kabupaten Dis PUTR, Pentahelix, yang memiliki wilayah di Pasawahan, masyarakat lokal, serta pihak swasta Prima sebagai mitra kerja sama. Selain itu, dilakukan juga sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan saluran air dan tidak membangun bangunan liar di zona rawan banjir.

Dalam tahap awal, kegiatan fokus pada sungai-sungai utama yang menjadi sumber aliran genangan di wilayah tersebut. Tim teknis telah melakukan survei lokasi dan menyusun rencana kerja yang terjadwal secara rinci, dengan target penyelesaian sebagian besar pekerjaan sebelum memasuki musim penghujan tahun depan.

Sementara itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Bandung melalui Uptd Das Ciwidey Aat Safari, mengeluarkan apresiasi atas kecepatan penyelenggaraan program normalisasi Sumber Daya Air (SDA) yang digagas oleh Provinsi Jawa Barat di kawasan Pasawahan. Dukungan ini juga mendapatkan ucapan terima kasih dari berbagai komponen Pentahelik yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut.

Bahwa percepatan proses normalisasi memberikan manfaat besar bagi masyarakat Kabupaten Bandung yang memiliki wilayah di kawasan Pasawahan. “Kami sangat mengapresiasi langkah proaktif Provinsi Jawa Barat yang mendorong gerak cepat dalam penanganan normalisasi SDA. Hal ini akan membantu mengurangi risiko banjir dan meningkatkan kualitas infrastruktur drainase di wilayah kami,” ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pentahelik Tri Rahmanto ,yang meliputi pemerintah daerah, akademisi, bisnis dan industri, masyarakat sipil, serta media massa ,menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak SDA Provinsi Jawa Barat. Perwakilan masyarakat sipil menyebutkan bahwa kolaborasi yang terbangun melalui program ini menjadi contoh baik dalam penanganan masalah sumber daya air yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.

“Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas komitmen Dinas SDA Provinsi Jawa Barat. Melalui kerja sama Pentahelik, kami yakin program normalisasi ini tidak hanya akan selesai tepat waktu namun juga berkelanjutan,” ungkap Tri Rahmanto.

Pihak Dinas PUTR Aat Safari, juga menambahkan bahwa pihaknya siap mendukung penuh pelaksanaan program Pentahelix, mulai dari pendataan lokasi hingga pengawasan pelaksanaan pekerjaan di lapangan, serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menjaga hasil dari normalisasi yang telah dilakukan.

 

Yans.

Kang DS, Undang Insan Jurnalis Di Kediaman Dinas Bupati Bandung

Berita, DAERAH, NEWS, Pemerintah|oleh

BANDUNG –YUTELNEWS.com// Bupati Bandung Dr HM.Dadang Supriatna menyampaikan komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk kalangan jurnalis, melalui program pemberdayaan ekonomi sektor peternakan secara Profesional

Dalam sebuah pertemuan silaturahmi yang hangat bersama ratusan Pers Kab.Bandung yang berlangsung di pendopo Rumah Dinas Bupati Kabupaten Bandung, Bupati Kang DS mengajak para awak media untuk terlibat aktif dalam usaha ternak ayam petelur sebagai langkah nyata meningkatkan taraf hidup dan menguatkan Swasembada telur atau Protein di Kabupaten Bandung.

​Bupati Kabupaten Bandung Dr HM.Dadang Supriatna yang akrab disapa Kang DS, menegaskan bahwa dirinya tidak ingin hanya sekadar memberikan wacana atau “janji kosong” (PHP) kepada masyarakat. Ia mencontohkan keberhasilan pembangunan infrastruktur jalan di wilayah Kabupaten Bandung sebagai bukti nyata dari kebijakan yang ia ambil, pada Sabtu 07/03/2026.
​
​Dalam kesempatan tersebut, kang DS memaparkan beberapa poin penting rencana ke depan seperti halnya daam ​Pemberdayaan Peternakan.

Kang DS menargetkan penciptaan 700.000 ekor ayam petelur di Kabupaten Bandung untuk mendukung swasembada protein.
​
Rekan-rekan pers diajak untuk mulai berwirausaha peternakan, mulai dari skala kecil (50-100 ekor) hingga skala besar (1.000 ekor) yang akan dikoordinasikan nantinya.

​Dalam kesempatanya tersebut, kang DS juga menyampaikan ​pesan persatuan dan Silaturahmi ​menjelang Idul Fitri, dirinya menekankan pentingnya menjaga hubungan baik dan profesionalisme antara pemerintah dan media. Ia berharap tidak ada dendam atau miskomunikasi yang diperbesar, melainkan saling memaafkan sebagai sesama manusia.

​”Mari kita transformasikan ekonomi ini bersama. Saya tidak mau hanya wacana, mari kita duduk bersama, hitung biayanya, dan laksanakan,” ujar Bupati Bandung Kang DS di hadapan para jurnalis.

​Pertemuan ditutup dengan harapan agar bulan Ramadan menjadi momentum untuk menyucikan hati dan memperkuat sinergi demi kemajuan Kabupaten Bandung.***

 

Yans.

Ketua DPRD Kota Payakumbuh Wirman Putra Berikan Apresiasi Kepada Masyarakat Aie Tabik Dalam Semangat Gotong Royong

Berita, DAERAH, NASIONAL, NEWS, Pemerintah, PEMERINTAHAN|oleh

KOTA PAYAKUMBUH, YUTELNEWS.COM —Ketua DPRD Kota Payakumbuh, Wirman Putra, memberikan apresiasi terhadap semangat kebersamaan dan gotong royong warga saat kegiatan silaturahim di Masjid Akbar Sei Landai Aie Tabik, menjelang bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah pada, Senin (16/02/2026).

Wirman menyatakan bangga atas usaha bersama masyarakat dalam membangun masjid secara swadaya,” kata Wirman Putra.

Dia menekankan pentingnya kolaborasi antara masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah untuk menciptakan manfaat jangka panjang.

DPRD berkomitmen untuk mendukung program keagamaan dan sosial dari inisiatif masyarakat.

Wakil Walikota Payakumbuh Elzadaswarman juga mengapresiasi pembangunan masjid dan menilai kegiatan ini, penting untuk mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat,” ucap Elzadaswarman.

Melalui kegiatan ini pemerintah dan DPRD berpeluang menjaga semangat kebersamaan untuk menyambut Ramadhan dengan penuh keikhlasan kepedulian sosial.

Acara ini diakhiri dengan doa bersama untuk harapan yang baik selama bulan suci.

(MD)

Pelantikan Ketua TP PKK Desa Pawenang Periode 2025–2030, Kades Hilman Nulhakim Tegaskan Komitmen Bangun Desa dari Keluarga

Berita, KESEHATAN, NEWS, Pemerintah|oleh

YUTELNEWS.com | Sukabumi ,Pemerintah Desa Pawenang, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi menggelar pelantikan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Desa Pawenang periode 2025–2030 dengan suasana khidmat dan penuh semangat kebersamaan. Jum’at ( 13/2/2026 )

Pelantikan tersebut dihadiri unsur pemerintah kecamatan, perangkat desa, tokoh masyarakat, serta jajaran kader PKK. Momentum ini menjadi awal penguatan peran perempuan dalam mendukung pembangunan desa berbasis keluarga.

Kepala Desa Pawenang, Hilman Nulhakim, dalam sambutannya menegaskan bahwa TP PKK merupakan mitra strategis pemerintah desa dalam menjalankan program pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat. Ia menyampaikan dukungan penuh terhadap kepengurusan baru agar mampu bekerja solid, inovatif, dan berdampak langsung bagi warga.

“PKK adalah garda terdepan dalam membangun ketahanan keluarga. Pemerintah desa siap bersinergi dan mendukung setiap program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” tegas Hilman.

Ketua TP PKK Desa Pawenang yang baru dilantik juga menyampaikan komitmennya untuk mengoptimalkan 10 Program Pokok PKK, mulai dari penguatan nilai-nilai Pancasila, peningkatan kualitas kesehatan keluarga, pencegahan stunting, hingga pemberdayaan ekonomi perempuan melalui pengembangan UMKM desa.

Dengan pelantikan ini, diharapkan sinergi antara Pemerintah Desa Pawenang dan TP PKK semakin kuat dalam mewujudkan keluarga yang mandiri, sehat, dan sejahtera di Desa Pawenang, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi periode 2025–2030.

Reporter : Mirna
( Kabiro Sukabumi )

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.