You Tell News

Oknum Anggota DPRD Medan (EL) Ancam akan Pidanakan Wartawan

HUKUM|oleh

Yutelnews.com | Anggota DPRD kota medan fraksi partai solidiritas indonesia (PSI) goodfried EL berang saat konfirmasi terkait keterlibatanya atas kasus dugaan keterlibatanya atas kasus dugaan pemerasaan kepada pengusaha rumah billiard bahkan dia mengancam akan pidanakan wartawan.

Hal itu bermula saat salah satu wartawan menghubungi goodfried EL melalui pesan whatsapp, selasa sore (6/5/2024) guna meminta tanggapan atas dugaan turut terlibat dalam kasus dugaan pemerasan yang di lakukan ketua komisi 3 dprd medan, terhadap pengusaha billard bernama suyarno.
Merasa tidak senang atas pertanyaan yang di lontarkan, anggota dprd medan ini menunjukkan reaksi yang berlebihan yang tidak mencerminkan wakil rakyat, dia membantah tidak menerima apapun dari pengusaha tersebut ia juga meminta wartawan untuk membuktikan, dengan arogan menjawab pesan singkat dan tidak pantas akan pidanakan wartawan tidak sesuai kode etik meminta konfirmasi.
“Waduh, sampai hari ini saya tidak terimah apapun dari pengusaha jangan abang karang karang, ke billiard mana saya minta, jangan asal ucap bang, bisa abang saya pidanakan, siapa pengusahanya saya akan dikonfrontasi sudah saya bilang dengan abg, saya tidak tau sama sekali tentang billiard” sahutnya geram.

Kita perlu ketahui bahwa tugas jurnalistik adalah untuk mengumpulkan dan menyajikan informasi kepada publik,wartawan berhak untuk melakukan konfirmasi berita dan menyajikan informasi tanpa intimidasi dari pihak manapun, termasuk anggota dewan, UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, pasal 18 melindungi kemerdekaan pers, dan selaku anggota dewan perwakilan rakyat mengancam wartawan akan di berikan sanksi kode etik.

Sebelumnya beredar kabar pengusaha rumah billiard diduga diperas oleh oknum anggota dprd medan,selain salomo pardede (partai gerindra) ternyata ada dua anggota komisi III terlibat dalam pemerasan ini,korban pemerasan anggota dprd medan, suryano mengaku bahwa dirinya tidak mengingat nama,tapi mengenali wajah anggota DPRD medan yang mendampingi salomo pardede kala menemuin dirinya.

(Redaksi rizal hasibuan)

Hj. Emma Dety Permanawaty Dinobatkan Sebagai Bunda Pajak Kabupaten Bandung.

NEWS|oleh

YUTELNEWS.com | Bandung,- Badan Pendapatan Daerah (Bapeda) Kabupaten Bandung menggelar Grand Final Pemilihan Duta Pajak Kabupaten Bandung Tahun 2025 di Sutan Raja Hotel, Soreang, Rabu (7/5/2025).

Grand Final Pemilihan Duta Pajak Kabupaten Bandung tahun 2025 yang dibuka langsung oleh Wakil Bupati Bandung Ali Syakieb ini merupakan ajang pemilihan putra-putri Kabupaten Bandung untuk mensosialisasikan kewajiban membayar pajak kepada masyarakat.

Wakil Bupati Bandung Ali Syakieb dalam sambutannya mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi terobosan Bapeda Kabupaten Bandung yang menggagas Pemilihan Duta Pajak 2025 ini.

Menurutnya, Pemilihan Duta Pajak merupakan momentum penting dalam upaya meningkatkan kesadaran akan kewajiban membayar pajak serta memperkuat komitmen dalam upaya membangun Kabupaten Bandung yang Lebih Bedas.

“Saya berharap para duta pajak ini nantinya dapat membantu Pemkab Bandung dalam memberikan pelayanan dan sosialisasi kepada wajib pajak untuk kemajuan pembangunan di Kabupaten Bandung,” ujar Ali Syakieb.

Ali Syakieb berharap Duta Pajak nantinya benar-benar dapat menyampaikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak dan manfaat membayar pajak bagi masyarakat.

“Saya juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada masyarakat yang sudah membayar pajak tepat waktu. Saya berharap momentum ini menjadi titik awal perubahan paradigma perpajakan,” tutur Ali Syakieb.

“Dari awalnya pasif menjadi lebih partisipatif, dari yang manual menjadi digital, dari yang lamban menjadi responsif untuk kemajuan di Kabupaten Bandung yang Lebih Bedas,” tambahnya.

Kepala Bapeda Kabupaten Bandung, Akhmad Djohara menjelaskan pemilihan duta pajak 2025 ini merupakan bagian dari program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Bandung Dadang Supriatna-Ali Syakieb.

Dijelaskan Akhmad Djohara, pemilihan duta pajak 2025 ini awalnya diikuti 110 orang yang berasal dari 31 kecamatan di Kabupaten Bandung. Setelah mengikuti rangkaian seleksi, hanya 10 orang yang masuk ke babak Grand Final.

“Kami mengajak pemangku kepentingan yang hadir hari ini, senantiasa bersinergi untuk dapat membangun kolektif membayar pajak sebagaimana slogan yang selalu didengungkan yaitu “bijak dalam membayar pajak, karena bayar pajak banyak manfaat,” ujar Akhmad Djohara.

Selain itu, pada kesempatan tersebut Bapeda Kabupaten Bandung juga menobatkan Bunda Bedas Hj Emma Dety Permanawaty sebagai Bunda Pajak Kabupaten Bandung.

Tak hanya itu, Bapeda juga melaunching pemutakhiran basis data perpajakan daerah secara mandiri sebagai salah satu program program inovatif yang bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan PAD melalui peningkatan akurasi data perpajakan daerah.

Sementara itu, keluar sebagai pemenang pada Grand Final Pemilihan Duta Pajak Kabupaten Bandung 2025 itu adalah juara 1 Bangkit Alamsyah perwakilan dari Kecamatan Cangkuang, Juara 2 Anye Riandini dari Ciparay dan Zahra Novianti dari Kecamatan Paseh.

Mereka akan bertugas sebagai Duta Pajak Kabupaten Bandung 2025 untuk membantu Pemkab Bandung merealisasikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bandung sebesar Rp 1,4 triliun yang sekitar Rp 700 miliarnya berasal dari pajak.

Yans.

Kejati Sulsel Apresiasi Deklarasi Kampanye Damai PSU Pilwalkot Palopo Tahun 2024

Pemerintah|oleh

 

Yutelnews.com, Sulsel — Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Agus Salim menghadiri kegiatan Deklarasi Kampanye Damai Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 di KPU Kota Palopo, Rabu (7/5/2025). 

Kajati Sulsel Agus Salim didampingi Asisten Intelijen Ardiansyah, Kajari Palopo, Ikeu Bachtiar, Kasi Operasi Pidsus Hari Surachman dan Kasi Penkum Soetarmi.

Kegiatan ini menampilkan Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, Ketua KPU Sulsel, Hasbullah, Ketua Bawaslu Sulsel, Mardiana Rusli, Kapolda Sulsel, Irjen Pol Rusdi Hartono, Danlantamal VI, Brigjen TNI Wahyudi, Pj Walikota Palopo, Firmanza DP dan perwakilan Forkopimda Sulsel serta Kota Palopo.

Hadir pula pasangan calon nomor urut 2 Farid Kasim Judas (FKJ)-Nurhaenih, nomor urut 3 Rahmat Masri Bandaso-Andi Tenri Karta, nomor urut 4 Naili-Akhmad Syarifuddin, dan perwakilan dari pasangan calon nomor urut 1, Putri Dakka-Haidir Basir. Serta partai politik pendukung dan relawan pendukung.

KPU Sulsel, Hasbullah dalam Berbagainya mengatakan saat ini tahapan PSU Pilwalkot Palopo sudah memasuki masa kampanye dari tanggal 7-20 Mei. 

“Dalam pelaksanaan Kampanye ada beberapa larangan yang harus dihindari, misalnya menyebarkan hoaks, melakukan politik uang atau money politik, menghasut dan merusak alat peran calon lainnya.Ada pelanggaran yang bisa menggugurkan atau membatalkan paslon dalam tahapan kampanye, yaitu menjanjikan uang atau barang kepada pemilih,” kata Hasbullah.

Pihak KPU Sulsel melakukan Deklarasi Kampanye Damai untuk menegaskan komitmen bersama dalam mendukung Pilwalkot Kota Palopo yang damai, aman dan lancar. Kegiatan ini didukung penuh Forkopimda Provinsi Sulsel dan Kota Palopo.

Kajati Sulsel, Agus Salim memberikan apresiasi atas pelaksanaan Deklarasi Damai untuk Pilwalkot Palopo. Kegiatan ini sendiri diusulkan oleh Kajati Sulsel saat rapat koordinasi Forkopimda Sulsel.

“Yang menentukan PSU berjalan damai, adalah kita semua yang hadir di sini. Ada penyelenggara, pasangan calon, Forkopimda, media massa dan masyarakat. Kami di Forkopimda Sulsel tegak lurus pada aturan dan bersinergi mendukung pelaksanaan PSU,” kata Agus Salim.

Kajati Sulsel Agus Salim mengajak semua pasangan calon bersama partai pendukung dan relawan untuk sama-sama siap kalah dan menang dalam perhelatan PSU di Kota Palopo.

“Jangan bikin malu kita sebagai Wija ke Luwu, saya jaminan penyelenggara Pilwalkot Kota Palopo bekerja dengan profesional dan berintegritas. Kalau ada pelanggaran hukum dari penyelenggara dan tim pasangan calon, saya pastikan berhadapan dengan saya,” tegas Agus Salim.

Kapolda Sulsel, Irjen Pol Rusdi Hartono memberikan penegasan terkait netralitas dalam pelaksanaan PSU Pilwalkot Kota Palopo. Dia menyebut jika netralitas diterapkan akan berdampak pada hasil pesta demokrasi di Kota Palopo. 

“Siapa yang menganggu netralitas di Kota Palopo khususnya bagi anggota Polri saya tegaskan akan melakukan PDTH. Demi juga saya sampaikan kepada penyelenggara dan pemerintah daerah,” kata Rusdi Hartono. 

Kapolda Sulsel menjelaskan terkait pelaksanaan pengamanan di PSU Pilwakot Palopo. Di mana keamanan dan keselamatan rakyat menjadi prioritas tertinggi dalam penegakan hukum. Polda Sulsel berkomitmen menjaga keamanan Kota Palopo selama proses pelaksanaan PSU Pilwalkot Palopo tahun 2024.

Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman dalam Arahnya kembali menegaskan terkait tindakan tegas bagi pelanggaran yang terjadi pada PSU Pilwalkot Palopo. Dirinya bersama Forkopimda Sulsel terutama Kapolda Sulsel dan Kajati Sulsel siap mengawal pesta penuh demokrasi di Palopo.

“Pemprov Sulsel menurunkan 48 personel Satpol PP untuk ikut membantu Bawaslu Sulsel dan Palopo dalam mengawal PSU Pilwalkot Palopo. Terutama mengawasi pelanggaran serangan fajar atau politik uang. Silahkan lapor langsung ke Bawaslu, langsung ditindak tegas,” kata Andi Sudirman.

Gubernur Sulsel meminta penyelenggara PSU Pilwalkot Palopo untuk bertindak jujur ​​dan adil. Selain itu, dia menghimbau Pj Walikota Palopo, Firmanza untuk melakukan pengawasan ketat kepada jajaran Pemkot Palopo terkait netralitas ASN.

Terakhir, Andi Sudirman meminta semua pasangan calon di PSU Pilwalkot Palopo siap menerima hasil akhir. “Jalankan proses dengan baik, kalau memang takdirnya jadi walikota dan wakil walikota pasti akan jadi. Silahkan berdoa dan berusaha,” tutup Andi Sudirman.

Kegiatan ditutup dengan ikrar Deklarasi Kampanye Damai yang dipimpin Ketua KPU Sulsel dan Ketua Bawaslu Palopo, diikuti pasangan calon, partai politik pendukung dan Forkopimda Kota Palopo. (Abu algifari)

Bumdes Babakan jaya Kolaborasi Dengan Deler Yamaha Bahana Grand opening Untuk Meningkatkan perekonomian masyarakat

Berita|oleh

 

 

 

Yutelnews.com Sukabumi.                  Badan Usaha Milik Desa ( Bumdes) Babakan Jaya , Kecamatan Parungkuda,Kabupaten Sukabumi, Menggandeng Deler Yamaha Bahana,Membuka Deler Yamaha Bumdes Bebeja, Di Mana Grend Opening di Gelar Di Halaman Kantor Desa babakan Jaya, kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Rabu, (7/5/2025).

Bumdes Bebeja Berkah Salawasna Bumdes Desa Babakan Jaya Menggandeng Pihak Swasta, Merupakan Swasta Penting Dalam Meningkatkan Perekonomian Khususnya Desa Babakan Jaya, dan membangun Kerja Sama yang Saling Menguntungkan Anatara Bumdes Dan Pihak Swasta.

Kerja Sama Ini Adalah Momentum untuk Memperkuat Bumdes, Membuka Peluang Bisnis Baru Dan Meningkatkan Kesejahteraan Desa Babakan Jaya.

Alhamdulillah Bumdes Bebeja Berkah Salawasna Dapat Berkolaborasi dengan Deler Yamaha, di Hari Ini Grend Opening Deler Yamaha Bahana Bumdes Bebeja, di Gelar Dengan Meriah Dan Berjalan Dengan Lancar, “Evi Kusmiati S,pd Selalu Direktur Bumdes Bebeja Berkah Salawasna.

Kepala Desa Babakan Jaya Ence Beno Menjelaskan Bahwa tujuan Di Bentuk Bumdes Bebeja Ini Untuk Meningkatkan kualitas dan Juga Sumber Daya Manusia, Bumdes Agar Mampu Bersaing Dalam Dunia Bisnis, Dan Juga Perekonomian akar Rumput, dan Saya Tekankan ya Bahwa Bumdes Bebeja Ini Tidak Sepeserpun pake Anggaran Pemerintah, Semuanya Hasil Kolaborasi  Dari Pihak Swasta, Dan Tujuannya Agar Bumdes Mampu Berkembang, Dan Belajar Untuk Menjadi Bumdes Yang Baik, Dari Segi Management,Dan Juga Kualitas Sumber Daya, “Ungkapnya.Tambah Adnan Sekretaris Desa Babakan Jaya Mengungkapkan Saya Sangat Mendukung Dan saya Berharap Dengan Di Bentuk nya Bumdes Bebeja Kolaborasi Dengan Pihak Swasta Agar Menjadi Jam Terbang Untuk Bumdes Dan Bisa Bersaing Lebih Produktif, Inovatif Dan Tangguh, Dalam Dunia Bisnis, Dan Ekonomi Akar Rumput sehingga Kedepannya Jika Pengelolanya Pemerintah Desa  Bisa Lebih Baik Dari Segi Management  Maupun Dalam Segi  Kualitas,” Imbuhnya.

Lanjutnya Untuk Wilayah Kecamatan Parungkuda Desa Babakan Jaya Menjadi Desa, Pertama Bumdesnya Berkolaborasi Dengan Pihak Swasta Salah Satunya Yaitu Dengan Deler Yamaha Bahana.

dengan Adanya Deler Bahana Akan Mempermudah Masyarakat Desa Babakan Jaya Yang Akan Mencicil Motor Tapi Berbenturan BI Checking Saat Pengecekan,”Jelasnya.

Dengan Adanya Bumdes Kerja sama Dengan  Deler Bahana Dapat Membantu Masyarakat Desa Babakan Jaya yang ingin Mencicil Kendaraan Roda Dua Mencicil Tanpa Harus Ribet Terkait Aplikasi atau Pun BI Checking, “Pungkasnya.

Reporter : Mirna

Bumdes Babakan jaya Kolaborasi Dengan Deler Yamaha Bahana Grand opening Untuk Meningkatkan perekonomian masyarakat

Berita|oleh

 

 

 

Sukabumi – Yutelnews.com ,Badan Usaha Milik Desa ( Bumdes) Babakan Jaya , Kecamatan Parungkuda,Kabupaten Sukabumi, Menggandeng Deler Yamaha Bahana,Membuka Deler Yamaha Bumdes Bebeja, Di Mana Grend Opening di Gelar Di Halaman Kantor Desa babakan Jaya, kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Rabu, (7/5/2025).

Bumdes Bebeja Berkah Salawasna Bumdes Desa Babakan Jaya Menggandeng Pihak Swasta, Merupakan Swasta Penting Dalam Meningkatkan Perekonomian Khususnya Desa Babakan Jaya, dan membangun Kerja Sama yang Saling Menguntungkan Anatara Bumdes Dan Pihak Swasta.

Kerja Sama Ini Adalah Momentum untuk Memperkuat Bumdes, Membuka Peluang Bisnis Baru Dan Meningkatkan Kesejahteraan Desa Babakan Jaya.

Alhamdulillah Bumdes Bebeja Berkah Salawasna Dapat Berkolaborasi dengan Deler Yamaha, di Hari Ini Grend Opening Deler Yamaha Bahana Bumdes Bebeja, di Gelar Dengan Meriah Dan Berjalan Dengan Lancar, “Evi Kusmiati S,pd Selalu Direktur Bumdes Bebeja Berkah Salawasna.

Kepala Desa Babakan Jaya Ence Beno Menjelaskan Bahwa tujuan Di Bentuk Bumdes Bebeja Ini Untuk Meningkatkan kualitas dan Juga Sumber Daya Manusia, Bumdes Agar Mampu Bersaing Dalam Dunia Bisnis, Dan Juga Perekonomian akar Rumput, dan Saya Tekankan ya Bahwa Bumdes Bebeja Ini Tidak Sepeserpun pake Anggaran Pemerintah, Semuanya Hasil Kolaborasi  Dari Pihak Swasta, Dan Tujuannya Agar Bumdes Mampu Berkembang, Dan Belajar Untuk Menjadi Bumdes Yang Baik, Dari Segi Management,Dan Juga Kualitas Sumber Daya, “Ungkapnya.

Tambah Adnan Sekretaris Desa Babakan Jaya Mengungkapkan Saya Sangat Mendukung Dan saya Berharap Dengan Di Bentuk nya Bumdes Bebeja Kolaborasi Dengan Pihak Swasta Agar Menjadi Jam Terbang Untuk Bumdes Dan Bisa Bersaing Lebih Produktif, Inovatif Dan Tangguh, Dalam Dunia Bisnis, Dan Ekonomi Akar Rumput sehingga Kedepannya Jika Pengelolanya Pemerintah Desa  Bisa Lebih Baik Dari Segi Management  Maupun Dalam Segi  Kualitas,” Imbuhnya.

Lanjutnya Untuk Wilayah Kecamatan Parungkuda Desa Babakan Jaya Menjadi Desa, Pertama Bumdesnya Berkolaborasi Dengan Pihak Swasta Salah Satunya Yaitu Dengan Deler Yamaha Bahana.

dengan Adanya Deler Bahana Akan Mempermudah Masyarakat Desa Babakan Jaya Yang Akan Mencicil Motor Tapi Berbenturan BI Checking Saat Pengecekan,”Jelasnya.

Dengan Adanya Bumdes Kerja sama Dengan  Deler Bahana Dapat Membantu Masyarakat Desa Babakan Jaya yang ingin Mencicil Kendaraan Roda Dua Mencicil Tanpa Harus Ribet Terkait Aplikasi atau Pun BI Checking, “Pungkasnya.

Reporter : Mirna

RESES KE-2 TAHUN SIDANG 2025 Komisi III DPRD Kabupaten Sukabumi HERA ISKANDAR, SE. Dengan Tema ” Kesehatan” Serap Aspirasi Warga di Desa Cijalingan

DAERAH|oleh

 

Yutelnews.com ,Kabupaten Sukabumi | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi melalui anggota Komisi III, Hera Iskandar, SE., melaksanakan kegiatan Reses Ke-2 Tahun 2025  Dengan Tema ” Kesehatan “di Aula Rumah Aspirasi Hera Iskandar SE. jl.Cijalingan,Rabu,(06/05/2025).

Acara tersebut dihadiri oleh puluhan warga sekitar, yang sebagian besar merupakan Masyarakat antusias menyampaikan aspirasi dan kebutuhan yang berkaitan dengan sektor Kesehatan, BPJS,serta layanan publik lainnya.

Turut hadir dalam kegiatan ini Direktur RS Himalaya,Kehadiran pejabat tersebut memberikan kesempatan bagi warga Desa Cijalingan untuk langsung berdialog dan menyampaikan persoalan di lapangan dan Demi Kelancaran Jalannya Kegiatan.

Melalui reses ini, Hera Iskandar, SE. menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat di tingkat legislatif, khususnya dalam bidang Kesehatan yang menjadi sektor Untuk masyarakat setempat dan Masyarakat tersebut Sekarang Kesulitan Masalah Karna tidak ada UHC Masyarakat tidak punya BPJS itu Kesulitan Untuk Masuk ke Rumah Sakit,beda dulu ada UHC misalkan kalau ada Rumah sakit Pemerintah sudah Punya Kewajiban punya Uang atau tidak punya uang layanin dulu,”Tegasnya.

” Masih Hera Iskandar, SE. Tapi kalau Rumah Sakit Suwasta Kan Bukan Milik Kita Maka Kita approach pendekatan Mengundang Mereka Menjelaskan kepada mereka bagai mana bagai mana nich kalau penyakit – penyakit yang Sekarang Menjadi tren di masyarakat yaitu, jantung, setruk, darah tinggi,danpenyakit lainnya kira kira demikian parahnya.

Lanjut Hera Iskandar,SE.kalau yang sakit parah tidak ada alasan untuk Rumah sakit Pemerintah Seperti,RS Sekarwangi, RS pelabuhan, RS jampang, Tidak ada alesan karna tidak di terima, karna apa Rumah sakit tujuan utamanya adalah bukan mencari keuntungan, tetapi tujuan utamanya adalah memberikan pelayanan,pengobatan dan pertolongan,dengan baik kepada masyarakat kabupaten Sukabumi, ada pun pengen punya untung agar dia berkelanjutan Sustainable bisa membiayai itu saja sebenarnya, sehingga kalau Rumah sakit sekarang untungnya puluhan miliar saya kira tidak ada alasan untuk menolak pasien apalagi pasiennya warga Sukabumi,” Pungkasnya.

Reporter : Mirna

RESE KE-2 TAHUN SIDANG 2025 Komisi III DPRD Kabupaten Sukabumi HERA ISKANDAR, SE. Dengan Tema ” Kesehatan” Serap Aspirasi Warga di Desa Cijalingan

DAERAH|oleh

Yutelnews.com ,Kabupaten Sukabumi  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi melalui anggota Komisi III, Hera Iskandar, SE., melaksanakan kegiatan Reses Ke-2 Tahun 2025  Dengan Tema ” Kesehatan “di Aula Rumah Aspirasi Hera Iskandar SE. jl.Cijalingan,Rabu,(06/05/2025).

Acara tersebut dihadiri oleh puluhan warga sekitar, yang sebagian besar merupakan Masyarakat antusias menyampaikan aspirasi dan kebutuhan yang berkaitan dengan sektor Kesehatan, BPJS,serta layanan publik lainnya.

Turut hadir dalam kegiatan ini Direktur RS Himalaya,Kehadiran pejabat tersebut memberikan kesempatan bagi warga Desa Cijalingan untuk langsung berdialog dan menyampaikan persoalan di lapangan dan Demi Kelancaran Jalannya Kegiatan.

Melalui reses ini, Hera Iskandar, SE. menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat di tingkat legislatif, khususnya dalam bidang Kesehatan yang menjadi sektor Untuk masyarakat setempat dan Masyarakat tersebut Sekarang Kesulitan Masalah Karna tidak ada UHC Masyarakat tidak punya BPJS itu Kesulitan Untuk Masuk ke Rumah Sakit,beda dulu ada UHC misalkan kalau ada Rumah sakit Pemerintah sudah Punya Kewajiban punya Uang atau tidak punya uang layanin dulu,”Tegasnya.

” Masih Hera Iskandar, SE. Tapi kalau Rumah Sakit Suwasta Kan Bukan Milik Kita Maka Kita approach pendekatan Mengundang Mereka Menjelaskan kepada mereka bagai mana bagai mana nich kalau penyakit – penyakit yang Sekarang Menjadi tren di masyarakat yaitu, jantung, setruk, darah tinggi,danpenyakit lainnya kira kira demikian parahnya.

Lanjut Hera Iskandar,SE.kalau yang sakit parah tidak ada alasan untuk Rumah sakit Pemerintah Seperti,RS Sekarwangi, RS pelabuhan, RS jampang, Tidak ada alesan karna tidak di terima, karna apa Rumah sakit tujuan utamanya adalah bukan mencari keuntungan, tetapi tujuan utamanya adalah memberikan pelayanan,pengobatan dan pertolongan,dengan baik kepada masyarakat kabupaten Sukabumi, ada pun pengen punya untung agar dia berkelanjutan Sustainable bisa membiayai itu saja sebenarnya, sehingga kalau Rumah sakit sekarang untungnya puluhan miliar saya kira tidak ada alasan untuk menolak pasien apalagi pasiennya warga Sukabumi,” Pungkasnya.

Reporter : Mirna

Komisi III DPRD Kabupaten Sukabumi HERA ISKANDAR, SE. Dengan Tema ” Kesehatan” Serap Aspirasi Warga di Desa Cijalingan

DAERAH|oleh

 

Yutelnews.com Kabupaten Sukabumi  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi melalui anggota Komisi III, Hera Iskandar, SE., melaksanakan kegiatan Reses Ke-2 Tahun 2025  Dengan Tema ” Kesehatan “di Aula Rumah Aspirasi Hera Iskandar SE. jl.Cijalingan,Rabu,(06/05/2025).

 

Acara tersebut dihadiri oleh puluhan warga sekitar, yang sebagian besar merupakan Masyarakat antusias menyampaikan aspirasi dan kebutuhan yang berkaitan dengan sektor Kesehatan, BPJS,serta layanan publik lainnya.

Turut hadir dalam kegiatan ini Direktur RS Himalaya,Kehadiran pejabat tersebut memberikan kesempatan bagi warga Desa Cijalingan untuk langsung berdialog dan menyampaikan persoalan di lapangan dan Demi Kelancaran Jalannya Kegiatan.

Melalui reses ini, Hera Iskandar, SE. menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat di tingkat legislatif, khususnya dalam bidang Kesehatan yang menjadi sektor Untuk masyarakat setempat dan Masyarakat tersebut Sekarang Kesulitan Masalah Karna tidak ada UHC Masyarakat tidak punya BPJS itu Kesulitan Untuk Masuk ke Rumah Sakit,beda dulu ada UHC misalkan kalau ada Rumah sakit Pemerintah sudah Punya Kewajiban punya Uang atau tidak punya uang layanin dulu,”Tegasnya.

” Masih Hera Iskandar, SE. Tapi kalau Rumah Sakit Suwasta Kan Bukan Milik Kita Maka Kita approach pendekatan Mengundang Mereka Menjelaskan kepada mereka bagai mana bagai mana nich kalau penyakit – penyakit yang Sekarang Menjadi tren di masyarakat yaitu, jantung, setruk, darah tinggi,danpenyakit lainnya kira kira demikian parahnya.

Lanjut Hera Iskandar,SE.kalau yang sakit parah tidak ada alasan untuk Rumah sakit Pemerintah Seperti,RS Sekarwangi, RS pelabuhan, RS jampang, Tidak ada alesan karna tidak di terima, karna apa Rumah sakit tujuan utamanya adalah bukan mencari keuntungan, tetapi tujuan utamanya adalah memberikan pelayanan,pengobatan dan pertolongan,dengan baik kepada masyarakat kabupaten Sukabumi, ada pun pengen punya untung agar dia berkelanjutan Sustainable bisa membiayai itu saja sebenarnya, sehingga kalau Rumah sakit sekarang untungnya puluhan miliar saya kira tidak ada alasan untuk menolak pasien apalagi pasiennya warga Sukabumi,” Pungkasnya.

Reporter : Mirna

Program 3S, Upaya Humanis Rutan Batam Bangun Kedekatan dengan Warga Binaan

Berita|oleh

YUTELNEWS.com | Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Batam terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan terhadap warga binaan melalui penerapan Program 3S (Senyum, Sapa, dan Salam) pada Senin(05/05). Program ini merupakan program rutin yang dilaksanakan dengan tujuan untuk membangun kedekatan antara petugas dengan warga binaan serta memberikan wadah bagi warga binaan dalam menyampaikan berbagai keluhan dan masukan.
Kepala Rutan Batam, Fajar Teguh Wibowo, menjelaskan bahwa pendekatan persuasif dan humanis yang diterapkan dalam program ini diharapkan dapat menciptakan suasana yang lebih kondusif di dalam Rutan. Dengan demikian, warga binaan merasa lebih nyaman dalam menjalani masa pembinaan di Rutan.

“Melalui Program 3S ini, kami ingin membangun komunikasi yang lebih terbuka antara petugas dan warga binaan. Dengan adanya pendekatan yang lebih humanis, kami berharap warga binaan dapat menjalani masa pembinaan dengan lebih efektif,” ujar Karutan.

Lebih lanjut, program ini juga berperan penting dalam mengidentifikasi berbagai permasalahan yang mungkin timbul di dalam Rutan, seperti masalah kesehatan, sosial, maupun keluhan lainnya. Dengan interaksi yang lebih dekat, petugas dapat lebih sigap dalam memberikan solusi yang dibutuhkan warga binaan.
Selain itu, kegiatan ini juga menjadi salah satu strategi dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan Rutan Batam. Dengan adanya hubungan yang lebih harmonis antara petugas dan warga binaan, dapat meminimalisir potensi terjadinya gangguan keamanan dan ketetiban di Rutan Batam

Program 3S ini diharapkan dapat memberikan banyak manfaat baik untuk warga binaan maupun petugas. Dengan adanya program ini, Rutan Batam tidak hanya menjalankan tugas sebagai lembaga pemasyarakatan, tetapi juga berperan dalam menciptakan masyarakat yang lebih baik, di mana warga binaan dapat merasakan adanya perhatian dan solusi terhadap masalah yang mereka hadapi./ Red

100% Sah, 3 Orang CPNS Rutan Batam Resmi Dilantik Menjadi PNS oleh Kakanwil Ditjenpas Kepulauan Riau

NEWS|oleh

YUTELNEWS.com –  Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Riau, Aris Munandar hari ini Selasa (06/5) resmi melantik dan Mengambil Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil (PNS) terhadap 20 orang calon pegawai negeri sipil (CPNS) di lingkungan Kanwil Ditjenpas Kepulauan Riau yang dilaksanakan secara serentak bertempat di Aula Ismail Saleh, Kanwil Kemenkum Kepri. Dari 20 orang cpns yang dilantik hari ini, 3 orang diantaranya merupakan CPNS yang bertugas di Rutan Kelas IIA Batam.

Diawali dengan prosesi pembacaan sumpah/janji yang dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Kepri, Aris Munandar, disaksikan oleh para saksi dan kemudian dilakukan penandatanganan berita acara sumpah/janji oleh perwakilan PNS.
Dalam amanatnya, Kakanwil Aris Munandar menyampaikan pesan kuat mengenai pentingnya integritas, profesionalisme, dan pelayanan publik yang adaptif dan transparan. Ia mengingatkan para PNS baru bahwa status sebagai ASN bukan sekadar gelar, tetapi amanah besar yang menuntut tanggung jawab moral dan kinerja nyata.

“Hari ini bukan hanya seremoni, tapi peneguhan komitmen. Saudara adalah wajah institusi di tengah masyarakat. Jadilah ASN yang jujur, berintegritas, dan terus berinovasi dalam bekerja,” tegas Aris Munandar dalam sambutannya.
Ia juga menambahkan bahwa perubahan zaman menuntut ASN untuk tidak hanya memahami regulasi, tetapi juga peka terhadap dinamika masyarakat, serta mampu memberikan pelayanan yang humanis dan solutif.
Usai pelantikan dan amanat, kegiatan dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat, diawali oleh Kakanwil dan diikuti oleh para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) serta tamu undangan lainnya. /Red

Diduga Tambang Galian C Ilegal Marak di Pelalawan, AJPLH Minta APH Bertindak Tegas

NEWS|oleh

Pelalawan – yutelnews.com ||
Aliansi Jurnalis Penyelamat Lingkungan Hidup (AJPLH) bersama Lembaga Peduli Lingkungan Hidup Indonesia (LPLHI) menemukan aktivitas pertambangan ilegal galian C (tanah urug) di wilayah Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau. Aktivitas tersebut dilakukan tanpa izin resmi dari pemerintah dan diduga dikelola oleh inisial AR dan AK.

Investigasi yang dilakukan oleh Ketua DPD AJPLH Pelalawan, Amri, didasarkan atas laporan masyarakat yang resah atas keberadaan tambang ilegal tersebut. Tim AJPLH yang turun ke lokasi bersama awak media mendapati beberapa titik koordinat aktivitas pertambangan yang tidak memiliki patok batas resmi dan alat berat yang beroperasi secara ilegal. Senin (5/5/2025).

Lokasi pertama ditemukan di SP VI Jalur 9 Desa Makmur dengan titik koordinat 0°25’35.2″ N, 101°50’17.6″ E, di mana terdapat satu unit alat berat yang beroperasi tanpa izin. Lokasi ini diduga dikelola oleh AR. Lokasi kedua dan ketiga berada di jalur 6 desa yang sama titik koordinat 0°25’10.4″ N, 101°49’55.2″ E dan
0°25’17.3″ N, 101°49’55.0″ E aktivitas di sana diduga dikelola oleh AK.

Selanjutnya, tim investigasi juga mencatat kegiatan serupa di KM 55 Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat, tepatnya pada koordinat 0°24’24.8″ N, 101°47’57.7″ E. Di titik ini juga ditemukan aktivitas pertambangan dengan satu unit alat berat yang diduga dikelola oleh FA dan perlu diverifikasi terkait kelengkapan izinnya. Keempat lokasi tersebut diduga tidak memiliki izin galian resmi dan tidak ada tanda batas yang semestinya.

AJPLH mendesak Kepala Dinas ESDM Provinsi Riau untuk segera mengambil tindakan hukum terhadap pelaku usaha yang terbukti melakukan aktivitas penambangan tanpa izin. Amri, Ketua DPD AJPLH Kabupaten Pelalawan juga mengingatkan bahwa eksploitasi lingkungan tanpa izin tidak hanya merugikan negara, tetapi juga membahayakan masyarakat dan ekosistem sekitar.

Menurut Staf Dinas ESDM Provinsi Riau, Holi, menjelaskan tentang kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi yang ada guna menghindari dampak lingkungan yang serius dan menimbulkan tindakan hukum atas perbuatan setiap orang yang melanggarnya.

“Jika ditemukan lokasi pertambangan mineral non logam seperti Galian C (tanah urug) harusnya ada papan plang perusahaan dan patok batas lokasi yang memiliki izin. Walaupun sudah mengurus izin lingkungan tetapi belum memiliki izin persetujuan akhir dari Dinas ESDM Provinsi sebenarnya tidak boleh melakukan pertambangan. Kalau ada pengaduan masyarakat atau lembaga, bisa di sampaikan kepada pihak kepolisian, karena kewenagannya melakukan penindakan. Sedangkan kalau dari Dinas ESDM jika menemukan pelaku usaha yang tidak memiliki izin, akan kita berikan peringatan secara persuasif bahkan menghentikan sementara dan akan berkoodinasi dengan Aparat Penegak Hukum,” tuturnya.

Atas temuan ini, AJPLH mengatakan bahwa para pelaku tambang galian C ilegal harus ditindak tegas karena melanggar sejumlah regulasi penting, di antaranya UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta UU Minerba No. 4 Tahun 2009 yang mewajibkan seluruh kegiatan tambang memiliki izin resmi.

“Kami investigasi langsung ke lapangan, menemukan 3 titik lokasi galian C di Desa Makmur Pangkalan Kerinci. Tidak ditemukan sedikitpun patok batas yang memiliki izin lokasi. Dan informasi dari masyarakat pertambangan ini sudah lama berjalan. Selain itu, Kami juga menemukan satu lokasi lagi di KM 55 Pangkalan Kerinci Barat. Kita berharap jika pelaku usaha yang sudah memiliki izin, harus didukung dan dapat direkomendasikan kepada masyarakat yang membutuhkan tanah urug. Dan harus menjadi tempat prioritas utama melakukan orderan kebutuhan tanah urug untuk pembangunan,” beber Amri dengan tegas.

Dalam pengaduan resminya, AJPLH juga menembuskan laporan ini kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara serta aparat penegak hukum agar kasus ini segera ditangani secara tuntas dan memberi efek jera kepada pelaku usaha tambang ilegal lainnya di wilayah Riau.|| TIM

Paraaaahhh!!!Ditemukan Praktek Perjudian Mesin Gelper di Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Riau

NEWS|oleh

Duri – yutelnews.com || Ditemukan praktek perjudian mesin Gelper di Duri Kec.Mandau Kab.Bengkalis Riau ,Selasa 6/April 2025 pukul 22 00 WIB .

Praktek perjudian mesin Gelper ditemukan oleh Tim Media FRN Counter Polri bersama LSM HAM Indonesia dengan bukti diarena perjudian mesin Gelper 4 meja Gelper ,meja kecil 2, serta uang penukaran untuk beli chip.

Mirisnya lagi praktek perjudian mesin Gelper ini tidak tersentuh oleh APH(Aparat Penegak Hukum),ada apa ini??.

Masalahnya praktek perjudian mesin Gelper sudah berjalan kurang lebih 3 bulan.

Mohon segera APH menindaklanjuti untuk menutup praktek perjudian mesin Gelper ini.|| TIM

2025 dengan Tema “Program Kerja”Kabupaten Sukabumi

NEWS|oleh

YUTELNEWS.com | Sukabumi – Siti Eni Nuraeni Menghadiri  kegiatan Rapat Pleno untuk membahas program kerja di awal tahun 2025 di Pendopo Kabupaten Sukabumi,Selasa,(6/05/2025).

Siti Eni Nuraeni menyampaikan terkait kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan PKK Kabupaten Sukabumi di tahun 2025 yang melibatkan PKK Kabupaten Sukabumi tak jauh berbeda pula pun menyampaikan program-program Kerja kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.

Tujuan dari rapat kerja ini adalah untuk mengevaluasi program kerja yang telah dilaksanakan selama tahun 2025, serta menyusun rencana kerja untuk tahun 2026 Berbagai isu penting terkait dengan pemberdayaan perempuan, kesejahteraan keluarga, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan hidup menjadi fokus pembahasan dalam rapat kerja ini dan mendukung program bupati Kabupaten Sukabumi.

Rapat kerja ini berlangsung dengan penuh semangat dan antusiasme dari seluruh peserta. Berbagai ide dan gagasan muncul dalam diskusi, yang diharapkan dapat menjadi masukan berharga dalam penyusunan rencana kerja PKK Kabupaten Sukabumi tahun 2026.

Di akhir acara, seluruh peserta sepakat untuk terus meningkatkan kinerja dan pengabdian dalam upaya mewujudkan visi dan misi PKK, yaitu memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan menuju keluarga yang berkualitas dan mendukung program Bupati Sukabumi, “Pungkasnya.

 

Reporter : Mirna

Audiensi RKBK: Dari Penambangan Ilegal hingga Laporan & Dumas Mandek, Ini Respons Kapolresta

NEWS|oleh

YUTELNEWS.com | BANYUWANGI – Belasan tokoh lintas agama yang tergabung dalam pengurus Rumah Kebangsaan Basecamp Karangrejo (RKBK) Banyuwangi melakukan audiensi ke Polresta Banyuwangi, Selasa (6/5/2025). Rombongan diterima langsung oleh Kapolresta Banyuwangi, Kombes Pol. Rama Samtama Putra, S.I.K., M.Si., M.H., bersama jajaran pejabat utama seperti Kasat Intelkam Kompol Catur dan Kasat Binmas Kompol Toni, di aula lantai 2 Mapolresta.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua RKBK Banyuwangi, Hakim Said, SH, menyampaikan sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat, mulai dari lemahnya penanganan kasus hukum, hingga carut-marutnya regulasi galian C yang dinilai semakin meresahkan.

“Kami menghormati kinerja aparat, tetapi kami juga menerima banyak keluhan dari warga tentang lambannya proses hukum. Ada laporan yang sudah bertahun-tahun mandek, bahkan Kasatreskrim sudah berganti lima kali, namun belum juga selesai. Ini menimbulkan ketidakpercayaan publik,” ujar Hakim Said.

Selain itu, ia menyoroti penambangan galian C yang tidak terkendali dan berdampak serius terhadap lingkungan. Menurutnya, lemahnya pengawasan membuka celah praktik ilegal dan eksploitatif. “Galian C ini tidak hanya merusak lingkungan, tapi juga memancing konflik sosial dan pelanggaran hukum. Rakyat melihat ada ketimpangan perlakuan antara pelaku besar dan warga biasa. Maka kami mendorong adanya regulasi yang tegas dan penindakan yang merata,” tambah Hakim Said.

Menanggapi hal tersebut, Kapolresta Banyuwangi, Kombes Pol. Rama Samtama Putra menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh laporan dan pengaduan masyarakat, termasuk yang telah lama mengendap. “Saya tidak ingin dipuji-puji, itu bisa menyesatkan. Kritik seperti yang disampaikan Pak Hakim Said ini sangat penting. Tolong dikirimkan dokumen LP dan LPM-nya, akan kami pelajari dan tindak lanjuti,” tegas Kapolresta.

Kapolresta juga mengakui bahwa pengaduan masyarakat terbanyak saat ini memang berada di bawah tanggung jawab Satreskrim, mencapai lebih dari 70 persen. “Itu pekerjaan rumah kami. Kami akan prioritaskan penanganan perkara yang paling berdampak. Di sisi lain, Satlantas juga menghadapi tantangan serius karena tingginya angka kecelakaan lalu lintas,” jelasnya.

Sebagai upaya membangun transparansi dan partisipasi publik, Polresta Banyuwangi yang sudah berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK), telah meluncurkan program komunikasi berbasis WhatsApp bertajuk “Wadul Kapolresta” sebagai bagian dari target menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Audiensi ditutup dengan doa oleh KH. Ikrom Hasan, sesepuh yang selalu membersamai di RKBK, sekaligus menandai harapan akan lahirnya sinergi nyata antara masyarakat dan kepolisian demi terciptanya Banyuwangi yang lebih adil, aman, dan berkeadaban.

(Tim Red)

Meriah! Malam Penutupan HUT ke-42 SMEA Kusuma Bangsa Serangkaian Pelepasan Siswa Kelas XII SMKN 1 Bunguran Barat Dihadiri Ketua Komisi I DPRD Natuna

PENDIDIKAN|oleh

 

YUTELNEWS.com
Natuna – 5 Mei 2025
Semarak dan penuh haru! Itulah suasana yang tergambar dalam malam puncak penutupan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-42 SMEA Kusuma Bangsa yang dirangkaikan dengan acara pelepasan siswa-siswi kelas XII SMKN 1 Kecamatan Bunguran Barat tahun ajaran 2024/2025. Acara yang digelar pada Senin malam (5/5) itu turut dihadiri oleh Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Natuna, Dardani, S.IP dari Fraksi Partai Gerindra, juga di hadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (FORCOPIMCAM).

Digelar mulai pukul 20.00 WIB sampai selesai, kegiatan ini berlangsung penuh kekeluargaan dan antusiasme dari masyarakat, orang tua siswa, serta seluruh jajaran sekolah.

Dalam sambutannya, Kepala SMKN 1 Bunguran Barat, Kasyifal Ghammi Thaib, menegaskan bahwa acara ini bukan hanya sekadar seremonial, melainkan sebagai ajang mempererat silaturahmi antara pihak sekolah, orang tua, dan masyarakat. “Terima kasih atas dukungan masyarakat serta kerja keras para guru. Acara ini bisa sukses berkat kekompakan kita semua,” ujarnya.

Tak hanya itu, Kasyifal juga memberikan motivasi kepada para siswa kelas XII agar terus melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Ia menyampaikan bahwa pihak sekolah telah menjalin kerja sama strategis dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan sejumlah universitas, termasuk Universitas Sains danTeknologi Komputer (STEKOM) Semarang.

“Bagi siswa yang berprestasi, tersedia peluang kuliah dengan skema pembiayaan yang sangat meringankan, bahkan bisa gratis asalkan ada niat sungguh-sungguh untuk belajar,” tambahnya.

Acara kemudian ditutup secara resmi oleh Dardani, S.IP, yang memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh civitas akademika SMKN 1 Bunguran Barat. “Saya bangga melihat kemajuan sekolah ini di bawah kepemimpinan Bapak Kasyifal. Semangat para guru dan siswa luar biasa. Kami di DPRD Natuna, khususnya Komisi I, siap mendukung setiap langkah positif dalam dunia pendidikan,” ungkap Dardani.

Ia juga menitipkan pesan kepada siswa-siswi yang dilepas agar tetap menjaga semangat belajar dan menjunjung tinggi nama baik sekolah dan daerah. “Jadilah generasi yang membanggakan orang tua, sekolah, dan bangsa.Selamat kepada sang juara atas
frestasi gemilang di bidang olahraga! dalam rangka HUT SMEA Kusuma Bangsa, semoga keberhasilan ini menjadi awal dalam pencapaian-pencapain yang lebih besar lagi,” tutupnya.

Acara ini menjadi momen tak terlupakan bagi para siswa yang akan melangkah menuju masa depan, sekaligus menjadi refleksi atas komitmen bersama membangun pendidikan Natuna yang lebih maju dan inklusif.

(Darmansyah)

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.