You Tell News

Di Minta Kadis Pendidikan Tapanuli Selatan Periksa Di duga Ada Pungli DPW Media Center LSM PALAR Desak Kejatisu

NEWS|oleh

Tapanuli Selatan – YUTELNEWS.com
Dugaan praktik pungutan liar (pungli) dalam pengelolaan dana sertifikasi guru di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara, mencuat ke publik. Nilainya tidak main-main, diperkirakan mencapai miliaran rupiah setiap tahun.

Ketua DPW Media Center Lembaga Swadaya Masyarakat Pembela Kemerdekaan Rakyat (LSM PAKAR) Sumut, Robin Silalahi, mengungkapkan bahwa indikasi pungli tersebut diduga mencapai sekitar Rp6 miliar per tahun atau berkisar Rp500 juta per bulan.

“Ini bukan angka kecil. Jika benar terjadi, ini sangat memberatkan para guru yang seharusnya menerima haknya secara utuh,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (1/4/2026).

Menurutnya, dugaan pungli terungkap setelah sejumlah guru penerima sertifikasi menyampaikan keluhan. Mereka mengaku resah karena harus menyisihkan sebagian dana yang diterima dengan dalih biaya administrasi atau pemberkasan.

Para guru disebut-sebut diminta mengumpulkan sejumlah uang yang seolah menjadi kewajiban tidak tertulis. Bahkan, informasi tersebut disampaikan secara terbuka melalui grup komunikasi guru.

“Ada informasi bahwa setiap guru diminta menyetor sekitar Rp100 ribu, dengan batas waktu tertentu, untuk kepentingan pencairan dana sertifikasi tahap IV,” jelasnya.

Robin Silalahi juga menyinggung adanya indikasi bahwa praktik tersebut bukan hal baru, melainkan sudah berlangsung cukup lama. Namun, para guru memilih diam karena adanya kekhawatiran terhadap posisi dan kewenangan pihak dinas.

“Para guru berada pada posisi yang lemah. Mereka khawatir jika menolak, akan berdampak pada proses pencairan hak mereka,” tambahnya.

Terkait hal ini, pihaknya mengaku telah melakukan konfirmasi kepada sejumlah pejabat di Dinas Pendidikan Tapsel, termasuk Kepala Bidang SMP dan SD. Namun, jawaban yang diberikan dinilai belum memberikan klarifikasi yang tegas, bahkan terkesan normatif.

DPW Media Center LSM PAKAR Sumut mendesak Kepala Dinas Pendidikan Tapsel untuk segera mengambil langkah konkret guna menelusuri kebenaran informasi tersebut. Jika dugaan ini terbukti, tindakan tegas dinilai harus segera dilakukan.

“Jangan sampai ada kesan pembiaran. Transparansi dan keberanian mengambil sikap sangat dibutuhkan untuk menjaga kepercayaan publik,” tegasnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Kepala Dinas Pendidikan Tapanuli Selatan terkait dugaan pungli tersebut.

(EMEN)

Musim Kemarau Ancam Kesehatan, WHO Imbau Masyarakat Tingkatkan Kewaspadaan

KESEHATAN|oleh

YUTELNEWS.COM – Musim kemarau yang ditandai dengan suhu panas dan kondisi udara kering berpotensi menimbulkan berbagai dampak terhadap kesehatan masyarakat. Organisasi kesehatan dunia, World Health Organization (WHO), mengingatkan bahwa cuaca panas ekstrem tidak boleh dianggap sepele.

Berdasarkan publikasi resmi WHO bertajuk “Heat and Health”, paparan suhu tinggi dalam waktu lama dapat memicu berbagai gangguan kesehatan, mulai dari dehidrasi, gangguan pernapasan, hingga kondisi serius seperti heatstroke yang berpotensi mengancam jiwa.

WHO juga menegaskan bahwa kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, serta penderita penyakit kronis memiliki risiko lebih tinggi terhadap dampak musim panas.

“Paparan suhu tinggi yang berkepanjangan dapat meningkatkan risiko kematian dan memperburuk kondisi kesehatan yang sudah ada,” demikian disampaikan WHO dalam rilis resminya.

Beragam Dampak yang Perlu Diwaspadai

Sejumlah dampak kesehatan yang umum terjadi saat musim kemarau antara lain:

Dehidrasi akibat kurangnya asupan cairan

Gangguan pernapasan karena meningkatnya debu dan polusi

Masalah kulit akibat paparan sinar matahari berlebih

Risiko keracunan makanan karena suhu tinggi

Antisipasi dan Imbauan WHO

Sebagai langkah pencegahan, World Health Organization memberikan sejumlah imbauan penting kepada masyarakat:

Memperbanyak konsumsi air putih untuk mencegah dehidrasi

Menghindari aktivitas berat di bawah terik matahari, terutama siang hari

Menggunakan pelindung seperti topi, pakaian tertutup, dan tabir surya

Menjaga kebersihan makanan dan minuman

Memastikan lingkungan tetap sejuk dan memiliki ventilasi yang baik

Memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan

Perlu Peran Bersama

WHO juga menekankan pentingnya peran pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi musim kemarau, termasuk penyediaan air bersih, edukasi kesehatan, serta kesiapan layanan medis.

Seiring meningkatnya suhu global akibat perubahan iklim, kejadian panas ekstrem diperkirakan akan semakin sering terjadi. Oleh karena itu, langkah antisipatif dan kesadaran masyarakat menjadi kunci utama dalam menjaga kesehatan di tengah musim kemarau.

Sumber:
World Health Organization (WHO), Heat and Health (2024) dan rilis “How summer heat impacts health and how to #KeepCool” (2025)

(Editor: Darmansyah | Yutelnews.com)

Gebrakan Silaturahmi! Ketua Fraksi Gerindra Teddy Setiadi Hadiri Anniversary ke-35 Oakley Community

Berita, NEWS|oleh

YUTELNEWS.com | SUKABUMI ,Nuansa hangat dan penuh kebersamaan begitu terasa dalam perayaan Anniversary ke-35 Oakley Community yang dirangkaikan dengan Halal Bihalal, Kehadiran Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Sukabumi, Teddy Setiadi, menjadi energi tersendiri yang memperkuat semangat silaturahmi dalam acara tersebut. Sabtu, ( 4/4/2026 )

Mengusung tema kebersamaan dan kepedulian sosial, kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang temu kangen antaranggota, tetapi juga diisi dengan santunan kepada anak-anak yatim sebagai bentuk nyata kepedulian terhadap sesama.

Dalam sambutannya, Teddy Setiadi menyampaikan pesan yang menggugah tentang pentingnya menjaga hubungan silaturahmi.

“Walaupun tangan tidak selalu bisa berjabat, namun ikatan silaturahmi tidak boleh terputus demi mencapai kebahagiaan bersama. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya keselamatan dalam berkendara bagi seluruh anggota komunitas.

“Komunitas harus menjadi contoh yang baik di masyarakat. Tetap solid, namun juga harus disiplin dan mematuhi aturan lalu lintas demi keselamatan bersama,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Oakley Community, Endang Kusnadi, menyampaikan apresiasi atas kehadiran dan dukungan yang diberikan.

“Kehadiran beliau menjadi semangat bagi kami. Dukungan ini sangat berarti sehingga acara dapat berjalan lancar dan penuh makna,” ungkapnya.

Acara berlangsung meriah, penuh kekeluargaan, dan sarat nilai kebersamaan.
Diharapkan, Oakley Community terus tumbuh menjadi komunitas yang solid, inspiratif, serta konsisten memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Reporter: Mirna
(Kabiro Sukabumi)

Gebrakan Silaturahmi! Ketua Fraksi Gerindra Teddy Setiadi Hadiri Anniversary ke-35 Oakley Community

NEWS|oleh

 

YUTELNEWS.com | SUKABUMI ,Nuansa hangat dan penuh kebersamaan begitu terasa dalam perayaan Anniversary ke-35 Oakley Community yang dirangkaikan dengan Halal Bihalal, Kehadiran Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Sukabumi, Teddy Setiadi, menjadi energi tersendiri yang memperkuat semangat silaturahmi dalam acara tersebut. Sabtu, ( 4/4/2026 )

Mengusung tema kebersamaan dan kepedulian sosial, kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang temu kangen antaranggota, tetapi juga diisi dengan santunan kepada anak-anak yatim sebagai bentuk nyata kepedulian terhadap sesama.

Dalam sambutannya, Teddy Setiadi menyampaikan pesan yang menggugah tentang pentingnya menjaga hubungan silaturahmi.

“Walaupun tangan tidak selalu bisa berjabat, namun ikatan silaturahmi tidak boleh terputus demi mencapai kebahagiaan bersama. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya keselamatan dalam berkendara bagi seluruh anggota komunitas.

“Komunitas harus menjadi contoh yang baik di masyarakat. Tetap solid, namun juga harus disiplin dan mematuhi aturan lalu lintas demi keselamatan bersama,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Oakley Community, Endang Kusnadi, menyampaikan apresiasi atas kehadiran dan dukungan yang diberikan.

“Kehadiran beliau menjadi semangat bagi kami. Dukungan ini sangat berarti sehingga acara dapat berjalan lancar dan penuh makna,” ungkapnya.

Acara berlangsung meriah, penuh kekeluargaan, dan sarat nilai kebersamaan.
Diharapkan, Oakley Community terus tumbuh menjadi komunitas yang solid, inspiratif, serta konsisten memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Reporter: Mirna
(Kabiro Sukabumi)

Boboko” yang Membuat Dunia Tertegun

SOSIAL - BUDAYA|oleh

YUTELNEWS.COM | ARTIKEL – Sebuah momen sederhana di Kecamatan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat, justru menghadirkan refleksi besar tentang pentingnya menjaga kearifan lokal di tengah arus globalisasi yang kian masif dan tak terbendung.

Kunjungan seorang akademisi internasional, Prof. Chihiro Sakai dari Universitas Hokkaido, Jepang, menjadi titik awal cerita ini. Didampingi unsur Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), kehadiran beliau bertujuan meninjau implementasi program Taman Numerasi—sebuah inisiatif edukatif berbasis masyarakat yang berorientasi pada peningkatan literasi numerasi dalam kehidupan sehari-hari.

Program Taman Numerasi sendiri merupakan bagian dari strategi penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), khususnya dalam membangun kecakapan berhitung praktis yang aplikatif. Kemampuan numerasi dinilai krusial karena menjadi fondasi dalam aktivitas ekonomi, sosial, hingga pengambilan keputusan di tingkat rumah tangga maupun komunitas.

Namun, di balik agenda formal tersebut, terselip sebuah peristiwa kultural yang sarat makna. Saat rombongan menikmati jamuan makan siang di rumah makan khas Sunda, perhatian Prof. Sakai justru tertuju pada sebuah benda tradisional—boboko, wadah nasi berbahan dasar anyaman bambu.

Dengan ekspresi penuh rasa ingin tahu, ia menanyakan fungsi dan filosofi di balik penggunaan boboko. Bagi masyarakat lokal, boboko mungkin hanyalah peralatan dapur biasa yang digunakan turun-temurun. Namun di mata seorang ilmuwan asing, benda tersebut memiliki nilai estetika, ekologis, sekaligus antropologis yang tinggi.

Ketertarikan tersebut berlanjut hingga akhirnya boboko dijadikan cenderamata. Momen itu menjadi simbol sederhana namun kuat tentang bagaimana produk kearifan lokal mampu melampaui batas geografis dan budaya, bahkan menarik perhatian dunia internasional.

Fenomena ini sejatinya menjadi ironi sekaligus refleksi. Indonesia dikenal sebagai negara megabiodiversitas budaya, dengan ratusan etnis, bahasa daerah, serta warisan tradisi yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Kearifan lokal lahir dari proses panjang adaptasi manusia dengan lingkungan, mencerminkan nilai-nilai keberlanjutan (sustainability), harmoni sosial, serta kecerdasan kolektif leluhur.

Namun di era modernisasi dan disrupsi global, eksistensi kearifan lokal menghadapi tantangan serius. Terjadi pergeseran paradigma di tengah masyarakat, khususnya generasi muda, yang cenderung mengadopsi budaya populer global dibandingkan menginternalisasi nilai-nilai lokal. Produk budaya tradisional kerap distigmatisasi sebagai sesuatu yang “usang”, “kurang prestisius”, atau tidak relevan dengan perkembangan zaman.

Padahal, jika ditelaah lebih dalam, kearifan lokal justru memiliki nilai strategis sebagai identitas budaya (cultural identity), modal sosial (social capital), serta instrumen pelestarian lingkungan yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, boboko bukan sekadar alat dapur, melainkan representasi dari konsep eco-friendly living, pemanfaatan sumber daya alam secara bijak, serta simbol kesederhanaan yang sarat filosofi.

Peristiwa kecil yang melibatkan boboko tersebut menjadi semacam “wake-up call” bagi masyarakat. Apa yang selama ini dianggap biasa, justru memiliki nilai luar biasa di mata global. Ini menunjukkan adanya gap persepsi antara pemilik budaya dan pihak luar yang justru lebih mampu mengapresiasi nilai tersebut.

Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis yang komprehensif dan berkelanjutan dalam upaya pelestarian kearifan lokal. Sinergi lintas sektor—pemerintah, akademisi, komunitas, hingga media—menjadi kunci dalam mengarusutamakan kembali nilai-nilai budaya lokal di ruang publik.

Edukasi berbasis budaya harus diperkuat, kampanye kebanggaan terhadap produk lokal perlu digencarkan, serta transformasi kearifan lokal ke dalam konteks kekinian harus terus didorong agar tetap relevan tanpa kehilangan esensi.

Momentum kekaguman terhadap boboko ini sejatinya bukan sekadar cerita, melainkan pesan kuat bahwa warisan budaya Indonesia memiliki daya saing global jika dikelola dengan baik. Tinggal bagaimana masyarakat sebagai pemilik budaya mampu merawat, melestarikan, dan mempromosikannya dengan penuh kesadaran dan kebanggaan.

Sumber: siaga02.com diolah Redaksi Yutelnews.com | Editor: Darmansyah Kabiro Natuna

Gubernur Ansar Ahmad Kaji Penurunan HPM di Natuna

PEMERINTAHAN|oleh

NATUNA – YUTELNEWS.COM || Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tengah mengkaji kemungkinan evaluasi Harga Patokan Mineral (HPM) menyusul permintaan sejumlah perusahaan pertambangan di Natuna agar harga tersebut diturunkan.

Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, menegaskan bahwa langkah penyesuaian HPM tidak dapat dilakukan secara terburu-buru karena menyangkut berbagai aspek, mulai dari kepentingan daerah hingga kepatuhan terhadap regulasi.

“Kita sedang kaji dulu, karena menurunkan harga patokan itu harus penuh dengan kehati-hatian,” ujarnya saat ditemui di sela kegiatan penyaluran bantuan pangan di Natuna, Sabtu (4/4/2026).

Ia menambahkan, setiap kebijakan terkait HPM harus melalui kajian komprehensif dan melibatkan berbagai pihak, termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), guna menghindari potensi persoalan hukum di kemudian hari.

HPM sendiri merupakan acuan harga dalam penjualan mineral bukan logam dan batuan yang menjadi dasar penghitungan kewajiban keuangan perusahaan, termasuk pajak daerah. Penetapannya mengacu pada berbagai regulasi nasional, di antaranya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021, serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020.

Terkait pajak opsen sebesar 25 persen pada sektor pertambangan mineral bukan logam dan batuan, Ansar menyebut hingga saat ini tidak ada keberatan dari pihak perusahaan. Ia menegaskan kebijakan tersebut merupakan amanat undang-undang yang harus dijalankan.

“Yang terpenting itu bagian pemerintah kabupaten harus lebih besar karena di sinilah lokasinya,” jelasnya.

Selain aspek fiskal, Gubernur juga mendorong perusahaan untuk memperhatikan tanggung jawab sosial (CSR) dan pengelolaan pascatambang secara berkelanjutan. Ia mencontohkan pemanfaatan lahan bekas tambang untuk sektor produktif seperti perkebunan kelapa.

Menurutnya, pengelolaan pascatambang yang baik sejak awal akan membantu menekan dampak lingkungan sekaligus memberikan manfaat ekonomi jangka panjang bagi masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan di sela kegiatan penyaluran bantuan pangan di Natuna, yang juga menjadi momentum interaksi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha. (Bani)

‎DPD LEMTARI Lima Puluh Kota Gedor Pusat Kekuasaan: Desak Perda Adat, Tata Ruang Jelas, hingga Evaluasi Birokrasi

DAERAH|oleh

YUTELNEWS.COM ||
‎Lima Puluh Kota, Kamis 2 April 2026 — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Republik Indonesia (LEMTARI) Kabupaten Lima Puluh Kota tidak sekadar datang bersilaturahmi. Mereka datang dengan gagasan, tekanan moral, dan arah kebijakan yang tegas. Melalui agenda audiensi resmi di kantor Bupati dan DPRD, DPD LEMTARI menyerahkan dokumen aspirasi dan rekomendasi strategis kepada Bupati H. Safni dan Ketua DPRD Doni Ikhlas—sebuah langkah yang menandai peran aktif masyarakat adat dalam mengawal masa depan daerah.
‎

Langkah ini bukan seremoni. Ini adalah peringatan halus namun tegas: pembangunan tidak boleh tercerabut dari akar adat, hukum, dan kepentingan masyarakat luas.
‎
‎Ketua DPD LEMTARI, M. Joni, S.T., Dt. Bosa Nan Panjang, didampingi Sekretaris H. Muhammad Ridha Ilahi, S.Pt, menegaskan bahwa rekomendasi yang disampaikan bukan sekadar wacana, melainkan hasil kajian strategis yang siap dijadikan pijakan kebijakan.
‎
‎Desakan Perda Pengakuan Masyarakat Adat: Negara Jangan Abai
‎Poin paling tajam yang disuarakan adalah dorongan pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Minangkabau. LEMTARI menilai, hingga hari ini, eksistensi masyarakat adat masih berada di ruang abu-abu hukum.
‎
‎“Tanpa payung hukum yang jelas, hak-hak adat berpotensi tergerus oleh kepentingan lain,” menjadi pesan kuat yang disampaikan.
‎
‎Wakil Sekretaris DPD, M. Rabil Septinas, S.T., Dt. Simarajo, menambahkan bahwa penguatan limbago adat bukan hanya soal budaya, tetapi juga solusi konkret dalam meredam konflik sako, pusako, hingga persoalan sosial yang kerap muncul di tengah masyarakat.
‎
‎RDTR Mandek, Investasi Tersendat
‎Tak kalah tajam, DPD LEMTARI menyoroti lambannya pembentukan Perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Mereka mengingatkan, tanpa RDTR yang jelas dan rinci, tata ruang daerah berpotensi menjadi sumber konflik dan hambatan investasi.
‎
‎Sekretaris DPD, H. Muhammad Ridha Ilahi, menegaskan bahwa RDTR adalah kunci menuju sistem perizinan modern yang transparan dan terintegrasi. Tanpa itu, proses seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) akan terus berbelit, memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah.
‎
‎Pesannya jelas: jika ingin investasi masuk, kepastian ruang harus lebih dulu ditegakkan.
‎
‎“Balai Adat” Dikritik: Jangan Asal Label
‎Dalam nada yang tetap konstruktif, LEMTARI juga mengkritisi rencana penamaan “Balai Adat” pada proyek pembangunan daerah nantinya. Bagi mereka, istilah tersebut bukan sekadar nama—melainkan simbol sakral dengan fungsi adat yang spesifik, sehingga tidak menimbulkan polemik dan kegaduhan ditengah masyarakat dimasa yang akan datang.
‎
‎Penggunaan istilah yang tidak tepat dinilai berpotensi mereduksi makna adat itu sendiri.
‎
‎Sebagai solusi, LEMTARI merekomendasikan penggunaan konsep “Rumah Gadang” yang dianggap lebih representatif, inklusif, dan tetap mencerminkan identitas Minangkabau tanpa mengaburkan fungsi adat yang sesungguhnya.
‎
‎OPD Disorot: Efisiensi atau Pemborosan?
‎
‎Tak berhenti di ranah adat dan tata ruang, LEMTARI juga menyorot kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Mereka mendorong evaluasi menyeluruh terhadap struktur birokrasi yang dinilai masih menyimpan potensi tumpang tindih fungsi.
‎
‎Penataan ulang OPD dianggap mendesak untuk memastikan anggaran daerah tidak terbuang sia-sia dan benar-benar berdampak bagi masyarakat.
‎
‎“Birokrasi harus ramping, efektif, dan berbasis kinerja—bukan sekadar struktur,” menjadi garis tegas dalam rekomendasi tersebut. Prinsip dari semangat efisiensi melihat kondisi Negara dan Daerah saat ini adalah” Miskin struktur kaya fungsi bukan sebaliknya miskin fungsi kaya struktur yang berdampak pemborosan pada postur APBD 80% belanja pegawai dan operasional.
‎
‎Momentum Sinergi atau Sekadar Formalitas?
‎
‎Audiensi ini menjadi ujian bagi pemerintah daerah dan DPRD: apakah aspirasi masyarakat adat akan dijadikan arah kebijakan, atau hanya berhenti sebagai dokumen seremonial?
‎
‎DPD LEMTARI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses ini. Bagi mereka, pembangunan Lima Puluh Kota ke depan harus berdiri di atas tiga pilar: keadilan, budaya, dan keberlanjutan.
‎
‎Kini bola ada di tangan pemerintah.
‎
‎Apakah rekomendasi ini akan menjadi fondasi kebijakan, atau sekadar arsip yang dilupakan waktu?
‎
‎Wartawan : Yori Despianto
‎

Malam Penutupan Pertandingan Rakyat di Desa Meliah Berlangsung Meriah dan Penuh Kebersamaan

DAERAH|oleh

NATUNA – YUTELNEWS.COM ||
Desa Meliah, Kecamatan Subi, Kabupaten Natuna — Penutupan pertandingan rakyat Desa Meliah tahun 2026 berlangsung meriah dan penuh kehangatan pada Sabtu malam, 3 April 2026, pukul 20.00 WIB. Kegiatan ini menjadi puncak dari rangkaian perlombaan yang telah dilaksanakan dengan penuh semangat oleh masyarakat.

Acara penutupan secara resmi dilakukan oleh Kepala Desa Meliah, Zamri, S.Kom, yang didampingi oleh Ibu Kepala Desa, Antika Mayasari. Dalam sambutannya, Kepala Desa menyampaikan rasa syukur serta apresiasi kepada seluruh panitia, peserta, dan masyarakat yang telah berpartisipasi aktif sehingga kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan sukses.

Suasana malam penutupan semakin semarak dengan berbagai hiburan yang ditampilkan. Acara dibuka dengan penampilan tarian dari siswa-siswi SD Negeri 002 yang berhasil memukau para hadirin. Antusiasme masyarakat terlihat dari ramainya kehadiran warga yang ikut menyaksikan hingga akhir acara, menciptakan suasana penuh kebersamaan dan kegembiraan.

Berbagai pertandingan yang telah digelar meliputi voli putra dan putri, sepak bola putri, domino, tenis meja, serta permainan rakyat lainnya. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga menjadi sarana mempererat tali silaturahmi antarwarga Desa Meliah.

Pelaksanaan kegiatan ini didukung dengan total anggaran sebesar Rp8.888.000 yang bersumber dari berbagai pihak, yaitu PKK sebesar Rp500.000, Toko Arpan Rp100.000, Kader Bintang Timur Rp200.000, Sukarmawan Rp50.000, BPD Rp200.000, serta kontribusi dari Desa Meliah sebesar Rp3.500.000.

Sebagai bentuk apresiasi kepada para pemenang, panitia menyediakan hadiah dengan rincian: voli putra dan putri masing-masing Rp2.200.000, lomba domino Rp620.000, tenis meja Rp480.000, serta permainan rakyat sebesar Rp3.388.000.

Menjelang akhir acara, kegiatan ditutup dengan doa yang dipimpin oleh Bapak Yakup dengan penuh khidmat. Turut hadir dalam acara tersebut BPD, RT, RW, tokoh masyarakat, serta ibu-ibu Desa Meliah yang turut memeriahkan suasana hingga selesai.

Penutupan pertandingan rakyat ini menjadi bukti nyata semangat kebersamaan, kekompakan, dan gotong royong masyarakat Desa Meliah. Diharapkan kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan di masa mendatang sebagai wadah hiburan sekaligus mempererat persatuan warga.

(Bani)

Pengelola Kolam Renang Bahagia Akan Evaluasi Internal Demi Keamanan Pengunjung

NEWS|oleh

MEDAN- Yutelnews.com
Sehubungan dengan adanya informasi/isu yang beredar di masyarakat mengenai Insiden tragis yang terjadi di Kolam Renang Bahagia yang berlokasi di Jalan Bahagia BY Pass No. 35, Sudirejo II, Kecamatan Medan Kota, pada Sabtu (14/3/2026).

Atas insiden yang terjadi Kolam Renang, bahagia Medan, bersama ini kami selaku pengelola menyampaikan klarifikasi sebagai berikut:

Bahwa informasi yang beredar terkait adanya dua orang siswi A (11) dan C (11) dilaporkan tenggelam saat mengikuti kegiatan berenang di lokasi kolam renang sekitar pukul 10.15 WIB.

Peristiwa tenggelamnya kedua siswi tersebut diduga terjadi sekitar pukul 13.15 WIB. Setelah ditemukan dalam kondisi tidak sadar oleh pihak pengelola kolam renang, keduanya kemudian segera dilarikan ke Rumah Sakit Estomihi Medan untuk mendapatkan penanganan medis.

Pada saat kejadian, petugas pengawas (lifeguard) sedang bertugas di area kolam.

Kami juga telah memberikan bantuan dan perhatian kepada keluarga korban, baik yang terdampak maupun yang dalam kondisi sehat, sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian kami.

Kami telah melakukan evaluasi internal dan meningkatkan pengawasan serta standar keselamatan untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang.

Kami menyampaikan keprihatinan atas kejadian ini dan mengimbau seluruh pengunjung untuk selalu mematuhi aturan keselamatan selama berada di area kolam.

Terkait kejadian, kami telah melakukan penanganan sesuai prosedur dan melakukan evaluasi agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

Kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik, aman, dan nyaman bagi seluruh pengunjung.

Kami juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat menghubungi pihak pengelola melalui kontak resmi.

Demikian surat klarifikasi ini kami sampaikan. Atas perhatian dan pengertiannya, kami ucapkan terima kasih.

(EMEN)

Bupati Pelalawan H.Zukri Misran Hadiri Kunker Komisi II DPR RI

NEWS|oleh

Pelalawan – yutelnews.com ||
Bupati Pelalawan H. Zukri, S.M., M.M menghadiri kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Provinsi Riau dalam rangka pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan bank daerah sebagai pilar penting dalam peningkatan pendapatan asli daerah. Kegiatan tersebut berlangsung di Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri, Pekanbaru, Kamis (2/4/2026).

Kunjungan kerja ini dipimpin oleh anggota Komisi II DPR RI Dr. H. M. Taufan Pawe, S.H., M.H dan dihadiri oleh Plt. Gubernur Riau yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Riau Dr. H. Syahrial Abdi, AP., M.Si, jajaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Plt. Direktur Utama Bank Riau Kepri, Direktur BUMD, BLUD dan BMD Drs. H. Yudia Ramli, M.Si, para kepala daerah se-Provinsi Riau, Tim Komisi II DPR RI, serta direksi BUMD dan para undangan.

Dalam arahannya, Sekda Provinsi Riau Syahrial Abdi menegaskan bahwa keberadaan BUMD diharapkan menjadi motor penggerak kemandirian fiskal daerah. Ia menyampaikan bahwa hampir seluruh daerah di Riau telah memiliki BUMD, meskipun kondisi kinerjanya masih bervariasi.

“Kita berharap ke depan, dengan dukungan regulasi seperti Undang-Undang BUMD, tata kelola BUMD semakin profesional, akuntabel, dan mampu memberikan kontribusi optimal bagi daerah.” ujarnya.

Selain itu, pemerintah daerah juga didorong untuk menangkap peluang strategis dalam pengelolaan sektor perkebunan, khususnya kelapa sawit, agar daerah memiliki peran lebih besar dalam pengelolaan sumber daya unggulan.

Dalam forum tersebut, Bupati Pelalawan H. Zukri menyampaikan pentingnya penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai pilar utama dalam mendorong kemandirian fiskal daerah. Menurutnya, BUMD harus mampu menjadi motor penggerak ekonomi, bukan sekadar pelengkap dalam struktur pembangunan.

Bupati Zukri juga menyampaikan bahwa besarnya potensi sumber daya alam di Kabupaten Pelalawan, khususnya di sektor perkebunan kelapa sawit, seharusnya dapat dikelola secara optimal melalui BUMD agar memberikan nilai tambah langsung bagi daerah.

“BUMD harus diberi ruang yang lebih luas untuk terlibat langsung dalam pengelolaan sektor strategis daerah. Dengan demikian, manfaat ekonomi tidak hanya dinikmati pihak luar, tetapi juga dapat dirasakan oleh masyarakat dan meningkatkan pendapatan daerah.” ujarnya.

Bupati Zukri juga mendorong adanya kebijakan yang memungkinkan BUMD menjalin kemitraan dengan koperasi dan masyarakat, sehingga tercipta penguatan ekonomi berbasis kerakyatan.

Zukri berharap adanya dukungan dari pemerintah pusat dan DPR RI dalam memberikan fleksibilitas regulasi, agar BUMD dapat berkembang lebih profesional, adaptif, dan mampu menjadi tulang punggung kemandirian ekonomi daerah.|| AS

SPPG Sedanau Ditutup Sementara, Investor Ungkap Dugaan Pelanggaran SOP dan Mark Up Harga — Tegaskan Komitmen Jaga Program MBG Sesuai Amanah Presiden

DAERAH|oleh

NATUNA – YUTELNEWS.COM || Jumat, 3 April 2026
Penutupan sementara Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Bunguran Barat, Sedanau, Kabupaten Natuna, memunculkan sejumlah fakta baru. Investor sekaligus mitra pemilik fasilitas, Safruddin (BWS), mengungkap adanya dugaan pelanggaran standar operasional prosedur (SOP) hingga indikasi mark up harga bahan baku dalam operasional dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

BWS menjelaskan, sejak awal dirinya membangun fasilitas dapur dengan tujuan mendukung program pemerintah agar berjalan profesional, transparan, dan sesuai petunjuk teknis Badan Gizi Nasional (BGN). Namun dalam pelaksanaannya, ia menemukan berbagai kejanggalan di lapangan.

Beberapa temuan di antaranya meliputi lemahnya pengawasan operasional, penurunan kualitas bahan pangan, hingga ditemukannya bahan baku berupa daging ayam dalam kondisi membusuk. Selain itu, terdapat dugaan selisih harga bahan baku seperti tempe, tahu, dan LPG yang nilainya disebut tidak wajar dibanding harga pasar.

“Ini berpotensi merugikan negara dan mencederai tujuan program,” tegasnya.

Selain persoalan teknis, penutupan sementara juga dipicu belum adanya kesepakatan kerja sama resmi antara pemilik fasilitas dan pihak pengelola yayasan.

Meski demikian, BWS menegaskan bahwa langkah yang diambil bukan untuk menghambat program, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab agar pelaksanaannya tetap berjalan sesuai tujuan awal.

Dalam keterangannya kepada awak media, Jumat (3/4/2026) pukul 16.12 WIB melalui sambungan telepon, BWS menyampaikan komitmennya terhadap program MBG.

“Saya sejak awal berkomitmen mendukung program Presiden Prabowo ini agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh anak-anak Indonesia, dengan penyediaan makanan bergizi yang layak. Harapan kita, generasi bangsa tumbuh sehat, cerdas, dan kuat. Ini amanah yang harus kita jaga bersama dengan penuh tanggung jawab,” ujar Wan Safri/BWS.

Sementara itu, pihak BGN melalui Wakil Kepala BGN, Irjen Pol (Purn) Soni Sonjaya, memastikan akan melakukan investigasi internal. Jika ditemukan pelanggaran, kasus tersebut tidak menutup kemungkinan akan dilanjutkan ke aparat penegak hukum.

Ke depan, diharapkan operasional SPPG Sedanau dapat kembali berjalan dengan sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Perkembangan lebih lanjut terkait persoalan ini akan terus dipantau dan diberitakan.

Sumber: Batammoranews.com | Diolah oleh Redaksi YUTELNEWS.COM | Editor: Darmansyah Kabiro Natuna

Humas PT BSA Kec. Galang, : Masyarakat yang Meminta Tambak Udang Disana, AMDAL dan Peraturan Terabaikan

HUKUM|oleh

YUTELNEWS.com / Salah satu Humas PT BSA menyampaikan bahwa berdirinya perusahaan tersebut atas dukungan masyarakat.

“Masyarakat yang meminta agar tambak Udang disana bisa beroperasi, masyarakat disana sangat mendukung, 1 kampung disana dapur 3 mendukung semua dengan menandatangani,” jawab Aslan.

Aslan yang merupakan humas atau kepercayaan dari perusahaan tersebut menyampaikan bahwa selain RT, RW, beliaulah yang pertama dihubungi sehingga kegiatan tersebut bisa beroperasi hingga saat ini.

“Kami mendukung investor yang datang untuk menciptakan lapangan kerja, itu harapan kami,” tambah Aslan melalui WhatsApp.

Sebelumnya Tim media telah melakukan konfirmasi kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Batam namun terkesan Bungkam saat konfirmasi adanya Tambak Udang di wilayah Dapur Arang 3, Kelurahan Sijantung, Kecamatan Galang, Kota Batam yang diduga beroperasi secara ilegal, kamis (02/4/2026).

Tim media pun sudah berusaha meminta konfirmasi kepada pihak PT BSA namun disampaikan masih di Lingga.

“Maaf bg sy lg di lingga Pulang baru jumpa y,” balasnya, [2/4, 10.46].

Informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, usaha tambak udang itu diduga belum mengantongi legalitas dan perizinan seperti Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dan darat, dokumen lingkungan AMDAL, UKL/UPL, dokumen IPAL serta sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025.

Pihak Kesatuan Pengelolaan Hutang Lindung (KPHL) Unit II Kota Batam, keberadaan Tambak udang itu berdiri diatas kawasan Hutan. Pasalnya, usaha Tambak udang yang disebut-sebut dikelola oleh PT. Bertuah Samudera Abadi (PT BSA) beromzet milyaran itu berada persis di lereng bukit di atas permukaan laut.

Dikutip dari sumber salah satu warga Desa Air Naga, awal keberadaan usaha tambak udang milik seorang pria berinisial ALX itu sempat terjadi penolakan oleh masyarakat setempat khususnya para nelayan tradisional.

Bagaimana tidak, setiap usaha tambak udang tentu memiliki limbah dari feses, bangkai udang dan sisa pakan yang mengandung kimia.

“Pastinya ini akan merusak ekosistem laut. Apalagi mereka tidak memiliki IPAL yang standar. Belum lagi usaha mereka tepat diatas permukaan laut, sehingga dampaknya sangat terasa dengan berkurangnya mata pencarian nelayan lokal di sini,” ucap satu warga setempat kepada sumber.

Tentu, sejumlah pelanggaran ini akan berdampak penghentian hingga penyegelan lokasi seperti yang terjadi pada tahun 2023 silam di kawasan Rempang Galang, Batam. Dimana, Kementerian Kelautan dan Perikanan segel 2 lokasi tambak udang milik PT. DMMP dan PT. TJSU.

Ketika itu, sejumlah pelanggaran ditemukan. Para pelaku usaha tambak udang tidak mengantongi dokumen CCIB dan tidak menerapkan kaidah CCIB yang telah ditentukan. selain itu, usaha yang diajukan dalam sistem OSS adalah Mikro, namun fakta dilapangkan usaha tambak itu beromzet Milyaran.

Sampai berita ini diterbitkan, tim media masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pengelola, Dinas Terkait soal keberadaan tambak udang milik PT. BSA yang diduga beroperasi ilegal di Dapur 3 Galang, Kota Batam. (Tim Red)

Part 2

PUD/DISTRIBUTOR PT MTS DAYAT SIREGAR & PPTS/KIOS UD CHRISTMAS Mengucapkan Selamat HUT Ke-14 Tahun 2026 PT PUPUK INDONESIA (Persero).

NEWS|oleh

Nias / Bawolato – YUTELNEWS.com
PPTS/Kios UD CHRISTMAS Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias.

Mengucapkan

Selamat Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-14 Tahun 2026 PT Pupuk Indonesia (Persero).

Kami dari PPTS dan PUD Kabupaten Nias PT Makmur Tunggal Sentosa Mengucapkan Dirgahayu Ulang Tahun PT Pupuk Indonesia (Persero) yang ke-14 Tahun 2026. “Transform, Sustain, Empower.”

Pupuk indonesia merupakan perusahaan yang sangat berperan dalam mendukung program Bapak Presiden yaitu dalam swasembada pangan.
Menebar kemakmuran untuk semua petani.

Tema Utama:
1. Bergerak Maju Bersama Pupuk Indonesia Membuka Harapan Baru Untuk Ketahanan Pangan.

Fokus Stategis:
2. Melangkah lebih jauh dengan semangat transformasi yang matang, berkelanjutan, dan adaptif terhadap dinamika industri.

Komitmen Lingkungan:
3. Mendorong operasional yang lebih hijau dan bersih (Go Green) serta mendukung tercapainya target Net Zero Emission.
Penguatan Ketahanan Pangan:
Memastikan ketersediaan pupuk domestik dan mendukung program pemerintah dalam swasembada pangan.

Pupuk Indonesia sebagai motor penggerak industri pertanian yang terus bertransformasi menuju masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan.

Ttd.
PUD/Distributor PT MTS (Dayat Siregar) & PPTS/Kios UD CHRISTMAS. (BL).

(EMEN)

Diduga Diabaikan, Jembatan Ambruk Saat Warga Akan Memilih, Lima Korban Jatuh di Tegal Buleud.

DAERAH|oleh

YUTELNEWS.COM – SUKABUMI|| Kondisi infrastruktur yang diduga dibiarkan tanpa perbaikan kembali menimbulkan korban.

Jembatan penghubung di Kampung Lingkung Sari, RT 04 RW 04, Desa Sumberjaya, Kecamatan Tegal Buleud, Kabupaten Sukabumi, ambruk pada Kamis (2/4/2026), saat warga melintas untuk mengikuti Pemilihan Antar Waktu (PAW) Kepala Desa Sumberjaya.

Peristiwa terjadi ketika warga dari Dusun Kampung Cilampahan tengah menuju lokasi pemilihan. Jembatan yang menjadi akses utama tersebut tiba-tiba putus saat dilalui.

Warga menyebut kondisi jembatan sudah lama rusak dan minim perawatan, namun tetap digunakan karena tidak tersedia jalur alternatif.
Akibatnya, lima orang menjadi korban, terdiri dari tiga orang dewasa dan dua anak-anak.

Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun para korban mengalami luka dan harus mendapatkan penanganan medis di Puskesmas Tegal Buleud setelah dievakuasi warga menggunakan ambulans desa.

Kejadian ini memicu kritik keras dari masyarakat. Mereka menilai kerusakan jembatan sudah lama dilaporkan, namun tidak kunjung mendapat penanganan.

Warga menilai lambannya respons terhadap kondisi infrastruktur berisiko membahayakan keselamatan.

“Sudah sering dilaporkan, tapi tidak ada perbaikan. Baru setelah ada korban, kejadian ini kembali diperhatikan,” ujar seorang warga.

Ambruknya jembatan juga berdampak pada terganggunya proses PAW Kepala Desa Sumberjaya. Dari 18 pemilih yang terdaftar, sebagian tidak dapat melanjutkan perjalanan akibat akses utama terputus.

Warga mendesak Pemerintah Kabupaten Sukabumi segera melakukan perbaikan darurat serta audit kondisi jembatan di wilayah Tegal Buleud. Mereka khawatir, tanpa langkah cepat, kejadian serupa bisa kembali terjadi dengan dampak yang lebih serius.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pemerintah daerah terkait penyebab ambruknya jembatan maupun rencana penanganan.

Peristiwa ini kembali menyoroti lemahnya pengawasan infrastruktur di daerah pelosok yang dinilai belum menjadi prioritas, meski menyangkut keselamatan masyarakat.

(Wowo)

Kejari Natuna Gandeng Kemenag dan BPN, Percepat Sertifikasi Tanah Wakaf dan Tempat Ibadah

HUKUM|oleh

YUTELNEWS.COM | Natuna, 2 April 2026 — Kejaksaan Negeri Natuna terus memperkuat peran strategisnya dalam pengamanan aset keagamaan dengan menjalin sinergi lintas instansi melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) bersama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Natuna dan Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Kejaksaan Negeri Natuna, Kamis (2/4/2026), ini menjadi langkah konkret dalam mendorong percepatan sertifikasi serta pengamanan tanah wakaf dan tempat peribadatan di wilayah Kabupaten Natuna.

Penandatanganan PKS dilakukan langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Natuna, Erwin Indrapraja, bersama Plh. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Natuna, Muhd. Sabirin, serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna, Amir Nugroho.

Kerja sama ini menitikberatkan pada penguatan koordinasi dan kolaborasi antar lembaga dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi masing-masing instansi, khususnya di bidang pertanahan dan aset keagamaan.

Adapun ruang lingkup kerja sama meliputi inventarisasi dan identifikasi tanah wakaf serta tempat ibadah, pertukaran data dan informasi antar instansi, percepatan proses sertifikasi, hingga pemberian bantuan hukum oleh Kejaksaan Negeri Natuna, baik secara litigasi maupun non-litigasi.

Peran Kejaksaan sebagai pengacara negara juga menjadi krusial dalam memberikan pendampingan hukum, pertimbangan hukum, serta tindakan hukum lainnya guna memitigasi potensi sengketa di bidang perdata dan tata usaha negara.

Melalui sinergi ini, diharapkan seluruh aset keagamaan di Kabupaten Natuna dapat memiliki kepastian hukum yang kuat, sehingga mampu mencegah konflik, meningkatkan tertib administrasi pertanahan, serta mendukung tata kelola aset yang transparan dan akuntabel.

Langkah ini juga sejalan dengan program pemerintah dalam percepatan legalisasi aset dan reformasi birokrasi di sektor pertanahan, khususnya terkait perlindungan tanah wakaf dan fasilitas tempat ibadah.

Kejaksaan Negeri Natuna menegaskan komitmennya untuk terus hadir sebagai garda terdepan dalam pengamanan aset negara dan aset keagamaan melalui pendekatan yang profesional, berintegritas, dan humanis.

Sumber: Free Release Kejaksaan Natuna, diolah Redaksi Yutelnews.com
Editor: Darmansyah, Kabiro Natuna Yutelnews.com)

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.