You Tell News

Yutelnews.com — Sukabumi
Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Sukakersa, Kecamatan Parakansalak, Kabupaten Sukabumi, menuai sorotan setelah masyarakat menemukan adanya sambal dan buah apel dengan rasa asam dalam menu untuk balita. Menu tersebut dinilai kurang sesuai dengan kebutuhan anak usia dini yang seharusnya mendapatkan makanan dengan rasa lebih netral serta tekstur yang mudah dikonsumsi, 09 April 2026.

Program MBG yang dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui diharapkan mampu mendukung tumbuh kembang anak serta menekan angka stunting.

Namun, implementasi di lapangan menjadi perbincangan setelah paket makanan yang dibagikan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Khartini Bakti Negeri di wilayah Desa Sukakersa memunculkan kontroversi di kalangan warga.
Sejumlah masyarakat mempertanyakan keberadaan sambal dalam menu balita.

Meski disebut tidak pedas, penggunaan sambal tetap dianggap tidak tepat karena balita membutuhkan makanan yang aman bagi sistem pencernaan mereka.

Selain itu, buah apel yang terasa asam dan bertekstur kesat juga dinilai kurang cocok karena dapat menyulitkan anak saat mengunyah atau menelan makanan.
Warga berharap pihak penyelenggara lebih memperhatikan standar gizi dan karakteristik makanan untuk anak usia balita.

Mereka menilai bahwa keberhasilan program tidak hanya bergantung pada ketersediaan makanan, tetapi juga kesesuaian menu dengan kebutuhan penerima manfaat.

Jika menu kurang tepat, dikhawatirkan anak tidak mengonsumsi makanan secara optimal.

Di sisi lain, pihak ahli gizi yang terlibat dalam penyusunan menu menjelaskan bahwa sambal tersebut hanya berupa sambal kecap dengan jumlah cabai yang sangat sedikit dan dimaksudkan sebagai variasi menu.

Namun demikian, pihak tersebut mengakui bahwa keberadaan sambal dalam menu balita merupakan bentuk kekeliruan dalam perencanaan.

Peristiwa di Desa Sukakersa, Kecamatan Parakansalak, Kabupaten Sukabumi ini menjadi perhatian penting bagi pelaksanaan program MBG. Evaluasi dinilai perlu dilakukan agar penyusunan menu lebih selektif dan sesuai dengan kebutuhan usia.

Dengan perbaikan tersebut, program MBG diharapkan dapat berjalan optimal dan benar-benar memberikan manfaat bagi tumbuh kembang balita sebagai generasi penerus bangsa.


Wowo / YB

YUTELNEWS.com | Pelalawan – Dugaan adanya provokator dalam sidang pemeriksaan setempat (PS) di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan, Riau, berujung pada laporan resmi ke Polres Pelalawan. Peristiwa tersebut terjadi saat sidang lapangan berlangsung pada Jumat, 21 November 2025.

Sidang lapangan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Pelalawan, dengan dihadiri para pihak berperkara, Kepala Desa beserta perangkatnya, serta Bhabinkamtibmas. Agenda sidang bertujuan meninjau langsung objek sengketa guna memastikan kondisi dan batas wilayah yang dipersoalkan.

Ketua Umum Aliansi Jurnalis Penyelamat Lingkungan Hidup (AJPLH), Soni, S.H., M.H., M.Ling, menjelaskan bahwa perkara yang diperiksa bukan sengketa kepemilikan lahan, melainkan gugatan terkait dugaan penguasaan kawasan hutan tanpa izin.

Objek yang disengketakan diduga merupakan kawasan hutan yang saat ini dikuasai oleh Yimmi Fujanto. Persoalan utama dalam gugatan tersebut berkaitan dengan legal standing atas penguasaan kawasan hutan, bukan kepemilikan pribadi.

Awalnya, situasi sidang berlangsung kondusif. Namun, suasana berubah tegang setelah muncul dugaan tindakan provokatif dari seorang warga. Seorang ibu rumah tangga berinisial EW diduga melontarkan pernyataan yang memicu emosi massa di lokasi hingga nyaris terjadi kericuhan.

Berdasarkan keterangan saksi, pernyataan tersebut memancing reaksi warga yang hadir. Padahal, objek yang diperiksa dalam sidang lapangan disebut bukan milik warga setempat maupun milik pihak terlapor, melainkan kawasan yang status hukumnya masih dalam proses sengketa.

Melihat situasi yang mulai tidak kondusif, aparat kepolisian dari Polsek Bunut yang berjaga segera melakukan pengamanan. Langkah cepat tersebut berhasil meredam potensi bentrokan, sehingga sidang dapat dilanjutkan meski berlangsung singkat.

Atas kejadian itu, AJPLH melaporkan EW ke Polres Pelalawan pada 27 November 2025 atas dugaan tindakan provokatif yang dinilai mengganggu jalannya proses hukum.

Pihak kepolisian kemudian menindaklanjuti laporan tersebut dengan menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan pada 10 Desember 2025. Melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) tertanggal 31 Desember 2025, diketahui bahwa perkara masih berada pada tahap penyelidikan. Polisi masih mengumpulkan keterangan dan fakta untuk menentukan ada tidaknya unsur pidana.

Di sisi lain, AJPLH menegaskan bahwa perkara utama dalam sidang tersebut adalah dugaan penguasaan kawasan hutan tanpa izin oleh Yimmi Fujanto. Berdasarkan putusan pengadilan sebelumnya serta telaah teknis dari BPKH Pekanbaru, disebutkan tidak terdapat fakta yang menunjukkan objek tersebut keluar dari status kawasan hutan.

Soni menambahkan, pihaknya juga telah melaporkan Yimmi Fujanto secara pidana atas dugaan menduduki dan menguasai kawasan hutan produksi tanpa izin. Ia meminta penyidik Polres Pelalawan cermat dalam melihat perkara ini sebagai kasus lingkungan, bukan sekadar sengketa perdata.

Lebih lanjut, Soni mengutip ketentuan dalam KUHP baru, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 246, yang mengatur tentang penghasutan atau provokasi.

“Setiap orang yang di muka umum, baik melalui lisan maupun tulisan, menghasut orang lain untuk melakukan tindak pidana atau tidak menuruti ketentuan undang-undang, dapat dipidana dengan ancaman penjara maksimal empat tahun atau denda maksimal Rp500 juta,” ujarnya, Sabtu (4/4/2026).

Menurutnya, ketentuan tersebut relevan dengan dugaan tindakan yang terjadi di lokasi sidang lapangan.

AJPLH pun mendesak kepolisian segera menetapkan tersangka guna memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap lingkungan.

Sementara itu, hasil konfirmasi kepada pihak Polres Pelalawan melalui Aipda Rollys Patar menyebutkan bahwa penanganan laporan telah diarahkan ke Unit I Reskrim Polres Pelalawan. Ia mengaku tidak lagi menangani perkara tersebut karena telah bertugas di Polsek Ukui.

“Tanya di Unit I, saya sudah pindah ke Ukui,” ujarnya, Kamis (2/4/2026).

Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi lanjutan kepada Polres Pelalawan terkait perkembangan penanganan laporan, baik mengenai dugaan provokator maupun dugaan penguasaan kawasan hutan tanpa izin.

(Red)

YUTELNEWS.com / Rumah Tahanan Negara (Rutan) Batam terima kunjungan kerja Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Pemasyarakatan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas), Jumadi, Rabu (08/04/26).

Kunjungan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemasyarakatan, khususnya di lingkungan Rutan Batam. Melalui kegiatan ini, diharapkan tercipta keselarasan antara kebijakan dan implementasi di lapangan, sehingga mampu mendukung sistem pemasyarakatan yang lebih efektif dan akuntabel.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Asisten Deputi turut melakukan peninjauan langsung terhadap fasilitas layanan di Rutan Batam, termasuk klinik rutan.

Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan bahwa pelayanan kesehatan bagi warga binaan telah berjalan dengan baik serta sesuai dengan standar operasional yang berlaku.

Selain itu, kunjungan ini juga menjadi momentum untuk melakukan evaluasi sekaligus memberikan masukan konstruktif guna peningkatan kualitas layanan, baik dari aspek pembinaan maupun pemenuhan hak-hak dasar warga binaan.

Melalui kunjungan ini, diharapkan dapat mendorong transformasi pemasyarakatan ke arah yang lebih baik. Rutan Batam berkomitmen untuk terus menghadirkan pelayanan yang memberikan dampak positif bagi proses pembinaan serta kehidupan warga binaan di masa mendatang. (*)

Sumber Aruspublik.com

Yutelnews.com – Pendampingan sosialisasi program bantuan pangan di wilayah Kelurahan Jatiwaringin berlangsung lebih interaktif.

Kasie Kesejahteraan Sosial Kelurahan Jatiwaringin Imas Sunarya, bersama Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Jatiwaringin turut hadir dalam sosialisasi terkait penyaluran bantuan pangan.

Dalam kegiatan tersebut, suasana PSM Jatiwaringin tampak hidup agar Warga tidak hanya menerima penjelasan, tetapi juga diberikan ruang untuk menyampaikan pertanyaan, masukan, hingga keluhan terkait pendataan penerima manfaat.

Dalam Sosialisasi interaktif ini agar komunikasi antara pemerintah kelurahan dan PSM ditengah masyarakat berjalan lebih terbuka.

Imas Sunarya menekankan bahwa pendampingan tidak hanya sebatas sosialisasi, tetapi juga memastikan warga memahami proses penyaluran bantuan secara menyeluruh.

Mulai dari kriteria penerima, mekanisme distribusi, hingga prosedur pengajuan apabila ada perubahan kondisi sosial ekonomi.

Bersama PSM Jatiwaringin, ia juga melakukan pendataan langsung serta memberikan arahan kepada warga agar aktif memperbarui informasi jika terdapat perubahan.

Langkah ini dinilai penting untuk menjaga akurasi data penerima bantuan pangan sehingga program dapat berjalan tepat sasaran.

Kegiatan interaktif tersebut mendapat respons positif dari masyarakat. Banyak warga merasa lebih terbantu karena dapat berdialog langsung dan memperoleh penjelasan yang jelas.

Selain itu, kehadiran Kesos dan PSM di lapangan juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap program bantuan sosial.

Melalui pendampingan yang komunikatif dan terbuka ini, diharapkan distribusi bantuan pangan di wilayah Kelurahan Jatiwaringin Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi dapat berjalan lancar, transparan, serta benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.

Wowo / YB

Deli Serdang – YUTELNEWS.com
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan, kepada seluruh Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) di Indonesia wajib memberantas segala bentuk aktivitas perjudian baik judi online dan judi darat. Begitu juga Judi mesin ketangkasan tembak ikan, yang berada di lokasi jalan Veteran Pasar VII, Dusun IX, Desa Manunggal, Kecamatan Labuhan Deli.

Praktek perjudian jenis tembak ikan, rolet dan slot semakin merajalela bebas beroperasi.

Judi tembak ikan yang beromset puluhan juta rupiah sampai ratusan juta perhari nya ini diduga ‘Kebal Hukum’.

Dari hasil pantauan awak media pada Senin (06/04/2026), Titik lokasi judi berada dibelakang lapangan bola Helvetia Pasar VII, Khususnya di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan dan Polsek Medan Labuhan, sepertinya sampai saat ini sama sekali tidak tersentuh hukum.

Ketika, awak media mendapatkan informasi dari seorang warga setempat yang namanya tidak ingin disebutkan, mengakui “Pemilik lokasinya itu bermata sipit, Ungkapnya.

Warga juga mengatakan didalam juga terdapat Berbagai macam aktivitas judi seperti dadu samkwan, roullete, tembak ikan dan baccarat semuanya ada di lokasi tersebut. Untuk masuk ke arena perjudian, pemain harus melewati 4 pos penjagaan yang dijaga oknum berambut cepak berbadan tegap serta Ormas.

Untuk itu warga berharap agar APH jangan hanya diam – saja duduk manis dikantor dengan kondisi ini, sebab dengan diamnya aparat penegak hukum (APH) itu maka warga patut menduga bahwa adanya pemberian sejumlah upeti atau setoran agar usaha itu aman. Sebab bila tidak begitu maka sudah pasti usaha itu akan ditutup.

Apalagi saat ini mengingat Dirkrimum Polda Sumut adalah senior Kapolda, dimana Dirkrimum merupakan Akpol 92 sedangkan Kapolda Akpol 94, jadi sangat riskan bila memberi perintah kepada Seniornya itu. Warga masyarakat melalui media ini meminta agar menyampaikan hal ini kepada Kapolri apabila Kapolda tidak mampu. Ujar warga setempat yang tidak ingin namanya ditulis dengan alasan keamanan.

Penyalahgunaan jabatan atau wewenang oleh anggota Polri diatur terutama dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Tindakan ini mencakup penyalahgunaan kekuasaan, wewenang, atau sarana kedinasan yang dapat berakibat sanksi disiplin, etik, hingga pidana.

Berikut adalah poin-poin hukum utama penyalahgunaan jabatan Kepolisian:
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia: Dasar hukum utama yang menegaskan tugas, fungsi, dan wewenang Polri, serta keharusan profesionalisme.
Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri: Mengatur sanksi bagi anggota yang menyalahgunakan wewenang, di antaranya teguran tertulis, penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat, hingga pemecatan tidak hormat.
Peraturan Polri (Perpol) No. 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri: Mengatur perilaku, etika kenegaraan, dan larangan bagi pejabat Polri, termasuk larangan berpihak dalam perkara dan menyalahgunakan wewenang.
Tindak Pidana Umum/Korupsi: Jika penyalahgunaan jabatan bertujuan menguntungkan diri sendiri/orang lain, dapat dijerat Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sanksi disiplin diberikan oleh Pimpinan Polri terhadap anggota yang melanggar aturan yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003. Hal ini merujuk pada dokumen resmi dari PID Polda Kepri. Lebih lanjut, peraturan terkait kepolisian Republik Indonesia diatur dalam UU No 2 Tahun 2002. Pertanggungjawaban pidana juga dapat terjadi bagi oknum polisi yang menyalahgunakan kewenangan.

Berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, tidak ada undang-undang yang melindungi perjudian. Sebaliknya, peraturan perundang-undangan di Indonesia secara tegas melarang segala bentuk perjudian karena dianggap sebagai tindak pidana.

Berikut adalah poin-poin penting terkait hukum dan peran kepolisian terhadap perjudian:
Dasar Hukum Larangan Judi: Perjudian diatur sebagai tindak pidana dalam Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP, serta UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.
Judi Online: Kegiatan judi online dilarang keras berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UU ITE (UU No. 1 Tahun 2024), dengan ancaman pidana penjara hingga 10 tahun dan/atau denda.
Peran Kepolisian: Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, polisi bertugas memelihara keamanan dan ketertiban. Polisi justru berkewajiban melakukan upaya pre-emtif, preventif, dan represif (penindakan/penangkapan) terhadap segala bentuk tindak pidana perjudian.
Sanksi Oknum: Komisi III DPR RI menegaskan bahwa oknum polisi yang terbukti membekingi atau melindungi judi online harus dipecat dan dikenakan sanksi pidana.

Jika ada oknum yang melindungi perjudian, hal tersebut merupakan pelanggaran hukum dan kode etik, bukan didasarkan pada perlindungan undang-undang. Masyarakat diimbau melaporkan jika mengetahui adanya praktik perjudian.

Sungguh sangat disayangkan hasil konfirmasi awak media ini melalui Via Chat Whats App kepada Direskrimum Polda Sumut, Kombes Pol Ricko Taruna Mauruh dan Kasubdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Sumut Kompol Jama Purba tidak membuahkan hasil, Sehinggah awak media ini mengirim isi berita ke meja redaksi untuk segera ditayangkan dan diketahui Kapolri Jenderal Pol Drs.Listyo Sigit Prabowo,M.Si, agar mengetahui para anggotanya yang di Polda Sumut sangat tidak baik kinerjanya

EMEN