You Tell News

YUTELNEWS.com | Batam — LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) koordinasi dengan Polda Kepulauan Riau (Kepri) guna membuat LP (Laporan Pengaduan) Abuse Of Power (Penyalahgunaan Wewenang) Direktur Pidana Gakkum KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), Yazid Nurhuda Cs atas kasus penyegelan kapal MT. Tutuk yang memuat 5.500 ton.

Kepada media di Batam, Kepri, Presiden LSM LIRA/Ketua LBH LSM LIRA, HM. Jusuf Rizal membenarkan jika LSM LIRA telah berkonsultasi dengan Polda Kepri guna menyiapkan Laporan Pengaduan (LP) terhadap Direktur Pidana Gakkum KLHK, Yazid Nurhuda Cs karena diduga telah melakukan Abuse Of Power yang merugikan negara serta masyarakat pengusaha.

“LSM LIRA ke Polda Kepri dalam rangka konsultasi untuk membuat pelaporan tindakan Direktur Gakkum KLHK, Yazid yang menggunakan kewenangannya secara tidak benar dan melibatkan unsur penyidik lain di Gakkum Batam,” tegas Jusuf Rizal, pria penggiat anti korupsi berdarah Madura-Batak itu

Dikatakan beberapa opsi pelaporan yang dipertimbangkan diantaranya tidak menjalankan keputusan pengadilan, menyebar kebohongan menyebut Fuel Oil (Minyak Bakar) sebagai Blended Fuel Oil (Limbah Beracun) dan atau melakukan Abuse Of Power (Penyalahgunaan Wewenang).

Dari berbagai dugaan pelanggaran melawan hukum itu, setelah dikaji dari hasil diskusi dengan Polda Kepri oleh LBH LSM LIRA, lebih tepat masuk pada penyalahgunaan wewenang (Abuse Of Power) yang merugikan negara dan pengusaha maupun penggelapan dan penyebaran informasi bohong.

Adapun pasal yang dikenakan yaitu Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999, setiap orang yang melakukan penyalahgunaan kekuasaan dan merugikan negara (membuat hilangnya pendapatan negara sedikitnya Rp. 11.4 milyar) dan merugikan pengusaha, dapat dipidana penjara seumur hidup atau paling singkat satu tahun dan Jo KUHP 362, 374 dan UU ITE.

“Semua kemungkinan kita diskusikan dengan Pihak Polda Kepri. Yang terpenting harus ada minimal dua alat bukti yang valid. Ada unsur yang merugikan negara maupun fakta-fakta lain,” tegas Jusuf Rizal, Ketua Relawan Jokowi-Amin pada Pilpres 2019 itu.

Selain Yazid Nurhuda turut serta terlapor adalah Sunardi, Neneng Kurniasih, Penyidik Gakkum KLHK, dan Antonius Sardjanto, Kepala Subdirektorat Tindak Pidana Lingkungan Hidup KLHK. Mereka diduga melakukan persekongkolan jahat menggunakan jabatan secara bersama-sama yang merugikan negara.

Kasusnya sendiri menurut Jusuf Rizal Ketum Federasi Serikat Pekerja Transport Seluruh Indonesia (FSPTSI-KSPSI) itu, bermula dari Kapal MT. Tutuk, milik PT. Pelayaran Nasional Jaticatur Niaga Trans, anggota Hiplindo (Himpunan Pengusaha Lira Indonesia) membawa Fuel Oil (Minyak Bakar) dari Malaysia Ship to Ship (STS) di peraian Batam untuk dibawa ke Cina. Telah beroperasi sejak Pebruari 2021- Maret 2022.

Namun 24 Maret 2022, Yazid memerintahkan Penyidik Gakkum Batam, Sunardi ke Kapal MT. Tutuk dan mengambil sampel muatan Fuel Oil. Karena hitam langsung diklaim sebagai Limbah B3 dan menyegel kapal tanpa dasar hukum. Padahal Fuel Oil tersebut dari analisa laboratorium PT. Sucofindo sudah dinyatakan Fuel Oil yang diangkut bukan jenis Limbah B3. Kemudian mentersangkaan Direktur Perusahaan “atas dugaan” memakai UU 32/2009 tentang Lingkungan Hidup Pasal 106 membawa limbah B3 ke Indonesia

(Red)

YUTELNEWS.com | Terkait dugaan PT. Hong Sheng Plastic Industry yang bergerak di bidang pengelohan plastik yang berada di kawasan Park 2000 Batam Center lakukan Pungutan Liar (Pungli) dan langgar UU Cipta Ketenagakerjaan menegaskan pengawas dinas terkait sudah ke lapangan.

Sebelumnya, dari pantauan awak media pada Kamis (07/12/23), dari beberapa narasumber yang dipercaya bahwasanya PT. HSPI mengatakan jika bekerja di perusahaan tersebut tidak ada sistem kontrak kerja, tidak ada BPJS, Keselamatan Kerja terhadap karyawan terkesan tidak dipedulikan hingga pekerja disuruh bekerja 12 Jam.

Untuk diketahui, tim media telah mengirimkan surat berupa konfirmasi terkait temuan tersebut kepada pihak perusahaan melalui Security pada tanggal 20 Desember 2023, namun pihak HRD PT. HSPI tidak membalas surat tersebut atau diduga abaikan konfirmasi awak media hingga saat ini.

Selanjutnya pada Jum’at (3/2) dan Sabtu (3/2), tim media melakukan konfirmasi kembali kepada salah satu pimpinan PT. HSPI, bernama Johan. Namun tidak ada jawaban sekali alias bungkam. Sehingga patut diduga bahwa PT Hong Sheng Plastic Industry tersebut makukan pungli kepada setiap karyawan yang ingin bekerja.

Dari hasil konfirmasi yang dilakukan terhadap Kepala UPT Dinas Ketenagakerjaan pada Senin, [12/2,16.07] Jefri mengatakan bahwa (7/2) pengawas sudah turun.

“Tanggal 7 Feb kawan-kawan pengawas udah turun bang. Dikarenakan perusahan dan Pihak HRD libur Imlek, nanti tanggal 19 kawan-kawan pengawas balik lagi ke sana,” jawabnya.

Hingga berita ini dipublikasikan, awak media sedang masih terus berupaya mengkonfirmasi kepada pihak perusahaan, DLH, maupun Disnaker.

Part 3, bersambung…

(Red)

YUTELNEWS.com | Sulsel – Majelis Hakim yang dipimpin oleh Ir.Abdul Rahman Karim, S.H., membacakan Putusan Pidana terhadap Terdakwa Heri Malino (selaku Kepala Unit Bisnis Mikro PT Pegadaian Cabang Rantepao) dan Terdakwa Wal Ashri Nur (selaku tenaga pemasaran Kantor PT. Pegadaian Cabang Rantepao) dimana kedua Terdakwa terbukti secara bersama-sama telah melakukan Tindak Pidana Korupsi pada Kantor PT.Pegadaian Cabang Rantepao Tahun 2021 s/d 2022.

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Sulsel) Soetarmi, SH, MH, dalam siaran Persnya, Senin, (12/2)  Dalam surat dakwaan dan Tuntutan Pidana, Penuntut Umum Kejati Sulsel telah membuktikan didepan persidangan bahwa Terdakwa Heri Malino dan terdakwa Wal Asri Nur secara bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum atas penyaluran kredit pada Kantor PT. Pegadaian Cabang Rantepao tahun 2021 s/d 2022 hingga merugikan keuangan negara sebesar Rp.1.218.419.490,- (Satu milyar dua ratus delapan belas juta empat ratus sembilan belas ribu empat ratus sembilan puluh rupiah).

Bahwa terdakwa Heri Malino sebagai Kepala Unit Bisnis Mikro bersama-sama dengan terdakwa Wal Asri Nur sebagai Tenaga Pemasar di Kantor Cabang PT Pegadaian Rantepao, telah melakukan perbuatan berupa :

Kredit Fiktif tanpa BPKB.

Kredit Fiktif BPKB Arsip.

Kredit Unprosedural untuk penggunaan pribadi.

Penanganan Kredit Bermasalah Penarikan Kendaraan.

Penggelapan Klaim Asuransi Mikro.

Menahan Angsuran.

Dalam Surat Dakwaan, Penuntut Umum Kejati Sulsel menyatakan perbuatan para terdakwa tersebut melanggar Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, Jo.Pasal 64 KUHPidana, Subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHPidana, Jo Pasal 64 KUHPidana, jelasnya

Lanjut, Setelah melalui proses pemeriksaan alat bukti, maka Penuntut Umum Kejati Sulsel berkesimpulan bahwa terdakwa Heri Malino bersama-sama dengan terdakwa Wal Asri Nur terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.

Penuntut Umum menuntut agar terdakwa Heri Malino dan terdakwa Wal Asri Nur masing-masing dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan. Penuntut Umum juga menuntut agar Terdakwa Heri Malino dijatuhi pidana tambahan berupa membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 134.411.649,- (seratus tiga puluh empat juta empat ratus sebelas ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah) dan Penuntut Umum Kejati Sulsel menuntut terdakwa Wal Asri Nur dijatuhi pidana tambahan berupa membayar Uang Pengganti sebesar Rp.883.080.801,- (delapan ratus delapan puluh tiga juta delapan puluh ribu delapan ratus satu rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda para terdakwa disita oleh Jaksa untuk dilelang guna menutupi pembayaran uang pengganti tersebut dan jika para terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 9 (sembilan) Bulan.

Terpisah, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri kelas 1A Makassar dalam Putusannya yang dibacakan oleh Hakim Ketua Ir.Abdul Rahman Karim, S.H. menjatuhkan vonis lebih ringan dari Tuntutan Jaksa penuntut Umum yaitu sebagai berikut :

1). Menyatakan Heri Malino dan terdakwa Wal Asri Nur secara bersama-sama terbukti melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHPidana, Jo Pasal 64 KUHPidana.

2). Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Heri Malino selama tiga tahun dan pidana penjara kepada terdakwa Wal Asri Nur selama empat tahun, menjatuhkan hukuman denda kepada terdakwa Heri Malino dan Terdakwa Wal Asri Nur masing-masing sebesar Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan kurungan. 3). Membebankan kepada Terdakwa Heri Malino membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 134.411.649,- (seratus tiga puluh empat juta empat ratus sebelas ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah) jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama dua bulan, dan membebankan kepada terdakwa Wal Asri Nur untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp.883.080.801,- (delapan ratus delapan puluh tiga juta delapan puluh ribu delapan ratus satu rupiah) jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Atas putusan Majelis Hakim tersebut Terdakwa Wal Asri Nur menyatakan menerima putusan, Terdakwa Heri Malino menyatakan sikap pikir-pikir dan Penuntut Umum juga masih menyatakan sikap pikir-pikir, Pungkasnya.

(Abu Algifari)

YUTELNEWS.com | Batam – Saferiyusu Hulu menang dalam gugatan perkara Nomor 418/Pdt.G/2023/PN Btm melawan Endang. Putusan yang dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam 16 Januari 2024, memasuki tahap eksekusi.

Kuasa hukum Saferiyusu Hulu, Filemon Halawa mengatakan setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap maka per Senin 12 Februari 2024 diajukan permohonan eksekusi.

“Ya benar, kita sudah masukan permohonan eksekusi setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap,” kata pria yang akrab disapa Leo Halawa kepada media saat mendampingi Saferiyusu Hulu Senin sore.

Berdasarkan putusan, Endang selaku Tergugat dihukum membayar kerugian kliennya Rp 189 juta. “Sesuai putusan benar sudah dinyatakan saudara Endang melakukan perbuatan melawan hukum kepada klien kami,” tambah Leo.

Leo Halawa mengatakan, setelah perkara ini berkekuatan hukum tinggal mengembangkan perkara tersebut yang bersumber dari tindak pidana penipuan penjualan kavling di Sagulung sebelumnya. Endang telah divonis 2 tahun penjara berdasar putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 697/Pid.B/2021/PN Btm yang dilaporkan oleh Saferiyusu Hulu. Dalam perkara yang saling memiliki kaitannya, Endang juga dilaporkan Romulo Manurung dan telah divonis bersalah 2 tahun penjara berdasarkan Putusan pengadilan negeri Batam Nomor: 505/Pid.B/2021/PN Btm.

Ketika ditanya apakah masih ada yang terlibat, Leo Halawa menjawab tidak asal menuduh orang tanpa dasar. Namun ia mengatakan, ia bersama kliennya sedang menyusun strategi untuk menelusuri oknum lain yang terlibat dalam penjualan kavling tersebut bersama Endang.

“Gak boleh asal menuduh. Tapi Ini Langkah Awal Kita Kejar Siapa yang Terlibat jika ada,” ujar Leo.

Di tempat yang sama, Prinsipal Leo, Saferiyusu Hulu yang juga Advokat ini mengatakan, pihaknya sudah berjumpa dengan Endang 1 Februari 2024 lalu karena sudah bebas bersyarat. Dari ujaran Endang, ternyata ada oknum warga lain terindikasi dalam perkara pidana yang dijalankan Endang.

“Saya rugi besar dalam perkara ini. Setelah kami eksekusi kami akan mengejar oknum yang terlibat. Karena informasi, ada oknum lain. Apakah benar atau tidak nanti. Sedang kami kumpulkan alat bukti pendukung. Intinya, saya akan kejar kebenaran dan keadilan buat saya,” kata Saferiyusu Hulu.

Selain itu, Saferiyusu Hulu juga bakalan menambah tim pengacara yang mendampinginya dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Elang Maut dan LBH Kebangkitan Nusantara yang berpusat dari Jakarta. “Sebagian data sudah kita serahkan. Tinggal bedah secara hukum untuk menemukan minimal dua alat bukti. Jika sudah oke, baru kita buat laporan selanjutnya. Apakah di Polda Kepri atau di Mabes tergantung pengacara saya nanti,” papar Saferiyusu Hulu.

Sementara itu, menurut penelusuran awak media ini diduga ada oknum warga lain laki-laki berinisial FL berpotensi dilaporkan. Karena menurut informasi, sudah ada keterangan saksi dan bukti petunjuk atas rentetan kasus pidana yang menimpa Endang.

“Udah, kemarin ada bukti rekaman. Tapi bukti itu masih dikaji tim hukum bapak itu (tim Saferiyusu Hulu,red),” ujar seorang sumber yang meminta namanya tidak dituliskan di media ini.

Diberitakan sebelumnya, Saferiyusu Hulu melayangkan gugatan terhadap Endang. Endang baru sekira sebulan keluar dari Penjara Rutan Batam untuk menjalani masa hukuman atas putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 697/Pid.B/2021/PN Btm yang dilaporkan oleh Saferiyusu Hulu dan Putusan pengadilan negeri Batam Nomor: 505/Pid.B/2021/PN Btm.

Hingga berita diturunkan, awak media sedang berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait termasuk Endang.

(Red)

YUTELNEWS.com | Batam – Gelanggang Permainan (Gelper) di Kota Batam, yang Berada di Mall BCS , Batu Selicin, Kota Batam, Kepulauan Riau diduga adanya unsur 303, Senin (12/02/2024).

Dari pantauan awak media Kebebasan Gelper itu pun belum bisa memastikan apakah sudah memiliki izin apa belum, izin usaha seperti Badan Penanaman Modal (BPM).

Seandainya sudah mengantongi izin namun siapa yang mengeluarkannya?

Modus mengantongi izin Gelanggang Permain (Gelper) bila dikeluarkan oleh BPM Kota setempat, para pelaku bisnis Gelper itu sengaja mempekerjakan sejumlah orang untuk melakukan penukaran uang bila pemain sudah menang.

Modus penukaran, Seperti Rokok, handphone hingga kupon berhadiah, merupakan kamuflase para pelaku untuk mengecoh agar terhindar dari jeratan hukum pasal 303 KUHP. Itulah yang terjadi di lokasi tersebut.

Dari hasil investigasi, sekitar pukul 16.20 WIB, sejumlah mesin perjudian tersebut bermacam-macam jenisnya.

Para pelaku bisnis berbau judi itu diduga seperti kebal hukum. Tapi, namun disayangkan, Aparat Penegak Hukum (APH) sudah tau hal itu, sudah tahu modus itu. Tetapi dibiarkan juga berkeliaran di tengah- tengah masyarakat Kota Batam.

Terlihat dari pandangan orang pun, gayanya main cantik Asalkan kondisi tidak ricuh, maka para pelaku ini terus mendapat restu menjalankan 303.

Di lokasi yang berjaga (satpam) Jackpot tersebut tidak mengizinkan bertemu Manager dan juga tidak bisa memberikan nomor Humasnya.

“Humasnya Bu Leni belum tentu datang sekali sebulan kesini bang, kita hanya pekerja disini,” Kata salah satu satpam yang tidak diketahui namanya.

Hal ini, Kami dari team media akan berupaya Konfirmasi pada Polsek setempat, Polresta Polres Barelang dan Hingga ke Kapolda Kepri nantinya.

Part I, Bersambung…

(Red)