You Tell News

YUTELNEWS.com | Di momentum Peringatan Hari Guru Nasional tahun 2023, Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad menyampaikan rasa syukurnya kepada para guru yang sudah mendidik dirinya dan seluruh masyarakat, sehingga Indonesia menjadi negara maju.

“Saya saat ini menjadi Wakil Wali Kota Batam, ini semua berkat didikan para guru. Saya ucapkan beribu terima kasih atas segala didikannya,” ucap Amsakar kepada media ini, Jumat (25/11/2023).

Amsakar dalam kesempatan ini juga meminta guru menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Hal itu dinilai penting demi masa depan Kota Batam.

“Di tangan para guru meciptakan SDM mumpuni sebagai penerus pembangunan Batam,” kata Amsakar.

Ia berpesan agar para guru juga menyiapkan diri menyongsong bonus demografi 2030-2035 mendatang. Ia meminta para siswa benar-benar diarahakan ke hal positif dan produktif.

“Anak-anak atau siswa kita harus dibekali dari sekarang. Saya harapkan betul peran dari guru di Batam ini,” katanya.

Tema Hari Guru Nasional 2023

Sesuai Surat Edaran Kemendikbudristek, peringatan Hari Guru Nasional tahun ini mengusung tema “Bergerak Bersama Rayakan Merdeka Belajar”.

Sementara itu logo Hari Guru Nasional tahun 2023 menggambarkan ikatan dalam bentuk hati antara seorang guru, murid, dan orang tua.

Logo ini dimaksudkan agar terjadinya kolaborasi yang harmonis dan dinamis antara guru, peserta didik, dan orang tua dalam memajukan pendidikan.

Sejarah Singkat Hari Guru Nasional Melansir dari laman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Hari Guru Nasional bertepatan dengan berdirinya Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) pada tanggal 25 November 1945.

Sebelum berubah menjadi nama PGRI, pada tahun 1912, organisasi ini masih bernama Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB). PGHB didirikan sebagai wadah bagi semua kepala sekolah, guru desa, guru bantu, hingga perangkat sekolah lainnya.

Pada tahun1932, PGHB mengubah namanya menjadi Persatuan Guru Indonesia (PGI). Pada saat itu, Belanda sebagai negara penjajah, tidak menerima unsur nama “Indonesia” dalam PGI karena dianggap sebagai sebuah ancaman untuk mereka.

Pada jaman penjajahan Jepang, PGI dilarang untuk melakukan aktivitas. Namun pasca proklamasi kemerdekaan, PGI menggelar Kongres Guru Indonesia yang pertama di Surakarta, Jawa Tengah pada tanggal 24 – 25 November 1945.

Kongres tersebut menghasilkan keputusan untuk menghapuskan perbedaan suku, ras, agama, politik, dan lainnya agar bergabung menjadi Indonesia seutuhnya dalam wadah PGRI.

PGRI secara sah kemudian diakui melalui Keputusan Presiden No. 8 Tahun 1994 bersamaan dengan ditetapkannya Hari Guru Nasional.

(Red)

YUTELNEWS.com |  Fenomena maraknya jurnalis merangkap tugas atau jabatan di sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) ataupun ormas mendapat sorotan tajam dari Dewan Pers.

Menyikapi hal ini, Dewan Pers pun meminta kepada seluruh wartawan yang terlibat dalam kegiatan baik sebagai anggota ataupun pengurus pada LSM atau ormas tertentu agar mengundurkan diri dari aktivitasnya tersebut.

Pasalnya, gejala wartawan merangkap tugas dan jabatan di LSM dan ormas ini menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat.

Masyarakat merasa tidak nyaman dan terusik oleh berbagai aktivitas aktivis LSM atau ormas berkedok jurnalis ini.

Sebab, sebagian besar wartawan merangkap pengurus LSM dan ormas ini dalam kerja jurnalistiknya selalu mencampuradukkan kepentingan jurnalistik dengan agenda-agenda organisasi mereka.

Hal inilah yang membuat independensi pers ternodai dan tercederai oleh oknum-oknum yang membenarkan praktik-praktik melawan hukum dengan berlindung pada jubah pers.

Menindak kejadian ini, Dewan Pers mengeluarkan imbauan Nomor: 02/S-DP/XI/2023 Tentang Perangkapan Profesi Wartawan dan Keanggotaan LSM yang diterbitkan di Jakarta (20/11/2023) dengan ditandatangani Ketua Dewan Pers, Dr. Ninik Rahayu, SH, MS.

Dalam seruan itu, Dewan Pers, menyebut hak menjadi aktivis LSM dan ormas adalah sesuatu yang dijamin oleh konstitusi.

Akan tetapi, untuk menjaga keprofesionalan tugas-tugas jurnalistik, maka seorang wartawan seyogyanya bisa membedakan dan memisahkan kepentingan kedua jenis profesi tersebut.

“Lebih baik lagi apabila wartawan tersebut mengundurkan diri dari keanggotaan/aktivitas LSM atau organisasi kemasyarakatan tertentu demi menjaga kemurnian pers profesional,” seru Dewan Pers sebagaimana dikutip dari Seruan Dewan Pers Nomor: 02/S-DP/XI/2023.

Dewan Pers pun dalam Seruannya mengingatkan mengenai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang di dalamnya mengatur mengenai wartawan.

Berikut ini hal-hal mengenai wartawan di dalam Undang-Undang tersebut:

1. Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyatakan “Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik”.

2. Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyatakan “Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia”.

3. Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik berbunyi “Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk”.

Penafsiran: Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers”.

4. Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik berbunyi: “Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik”. Cara–cara profesional antara lain menunjukan identitas diri kepada narasumber

(Yans)

YUTELNEWS.com | Kadis PU Pengairan Dr. Ir. H. Guntur Priambodo, MM, memberikan jawaban atas kritik dari Aliansi NGO Banyuwangi Beradab, lewat beberapa artikel berita diantaranya berjudul ” Kadis PU Banyuwangi Diajukan Rotasi Jabatan dan Bupati Ipuk Diminta Rotasi Kadis PU Pengairan Banyuwangi,”.

Kepala dinas yang akrab dipanggil Guntur dan punya ciri khas khusus dengan bergonta-ganti nomor tersebut melalui nomor barunya, .758, menyampaikan pesan singkat kalau dirinya memang pengen pindah.

“Aku mulo pingin pindah,” tulis Guntur Priambodo mengutip pesannya ke Kordinator Aliansi NGO Banyuwangi Beradab.(24/11/23).

Akan tetapi sayangnya, saat ditanya balik pengen pindah kemana, Guntur belum memberikan jawaban.

“Pengen pindah kemana bosku..?,”. timpal Kordinator Aliansi NGO Banyuwangi Beradab kepada Kadis PU Pengairan Banyuwangi.

Sementara itu, Kordinator Aliansi NGO Banyuwangi Beradab MH Imam Ghozali dalam waktu yang sama juga menyentil pernyataan Guntur Priambodo selaku Kadis PU Pengairan Banyuwangi.

“Kalau prestasinya sebagai Kadis Pengairan PU Pengairan tidak ada, saat banjir pasti alasannya nanti akibat penyumbatan Bongol, tapi untuk urusan olahraga Bersepeda kayaknya dia juaranya di Banyuwangi,”. Cetus Kordinator Aliansi NGO Banyuwangi Beradab.

“Pokoknya kita siap monitor, dan kita juga monitor peran dia diluar kedinasan, jadi jangan khawatir kami sangat memaklumi dan memahami ketidak nyamanannya,”. Pungkasnya.

(Tim 786/DS)

YUTELNEWS.com || Bupati Bandung, Dr HM Dadang Supriatna melaksanakan takziyah sekaligus menghadiri prosesi pemakaman Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Bandung, Dr KH Asep Jamaludin M.Ag, di rumah duka di Pondok Pesantren Al Husaeni, Ciparay, Jum’at (24/11/2023) pagi.

Selain Bupati, hadir pula Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bandung Emma Dety Dadang Supriatna, Kapolresta Bandung, Dandim 0624 Kabupaten Bandung, Sekretaris Daerah, para Kepala OPD di lingkungan Pemkab Bandung, para camat, pimpinan Ormas Islam, keluarga besar Nahdlatul Ulama, dan ribuan masyarakat luas.

Bupati Dadang Supriatna sempat memberikan sambutan usai jenazah almarhum disolatkan di Masjid Komplek Pondok Pesantren Alhusaeni. Bupati menyampaikan ungkapan duka cita kepada pihak keluarga, maupun kepada keluarga besar Nahdlatul Ulama Kabupaten Bandung.

“Saat ini kita semua kehilangan salah satu tokoh ulama besar Kabupaten Bandung. Saya sebagai pribadi, sebagai murid beliau, sebagai Bupati Bandung merasa sangat bersedih dan begitu kehilangan beliau. Selamat jalan guruku, selamat jalan guru kita semua,” ujar Bupati sambil terbata-bata menahan kesedihan.

Kesedihan mendalam yang dirasakan olehnya maupun masyarakat Kabupaten Bandung atas kehilangan sosok besar KH Asep Jamaludin, kata Bupati, terlihat dari tumpah ruahnya ribuan masyarakat dan pelayat dari berbagai daerah yang ingin mengantarkan KH Asep Jamaludin ke tempat peristirahatan terakhirnya.

Orang nomor satu di Kabupaten Bandung itu bercerita, dirinya memiliki hubungan istimewa sebagai guru dan murid. Bupati yang pernah menjadi santri ini juga mengaku memiliki kenangan khusus dengan almarhum KH Asep Jamaludin.

Ia mengenang, suatu waktu di medio 2019, dirinya diundang ke Kantor PCNU Kabupaten Bandung oleh KH Asep Jamaludin ketika hendak mencalonkan diri sebagai Bupati Bandung. Di tengah obrolan, KH Asep Jamaludin melontarkan sebuah pertanyaan kepada Dadang Supriatna.

“Saya ingat betul, ketika itu saya ditanya sama beliau. Pertanyaannya sederhana, tapi memberikan motivasi dan inspirasi luar biasa. Kang DS, cita-cita nyalonkeun Bupati teh hoyong naon? Ku simkuring diwaler, abdi nyalonkeun Bupati teh hoyong ngamuliakeun ulama,” tutur Kang DS, sapaan akrab Bupati.

Begitu mendengar jawaban Kang DS, spontan Ketua PCNU Kabupaten Bandung itu langsung merangkul dan mendoakan Dadang Supriatna agar mimpinya yang ingin menjadi Bupati Bandung terwujud. Momen itu, kata Bupati, juga disaksikan langsung oleh Pengurus NU Kabupaten Bandung yang ketika itu hadir.

“Dan alhamdulillah, dengan dorongan do’a dari para sesepuh NU, dukungan dan segalanya, sejak itu saya merasa segalanya menjadi lebih dimudahkan. Ini sejarah dan kenangan yang tidak akan saya lupakan,” kenang Kang DS sambil berkaca-kaca.

Ketua DPC PKB Kabupaten Bandung itu juga masih mengingat pesan gurunya yakni KH Asep Jamaludin yang masih terngiang di telinganya yakni pesan untuk memuliakan para ulama, guru ngaji dan ustadz se-Kabupaten Bandung.

“Terakhir saya kesini waktu Jum’at keliling, waktu itu anjeunna ngemutan ka simkuring. Teu seueur saur, anjeunna nitip ka simkuring, titip para ulama. Insya Allah saya akan jalankan amanat beliau,” ungkap Bupati Dadang Supriatna.

Sebagai pribadi maupun atas nama Pemkab Kabupaten Bandung, ia mengajak masyarakat Kabupaten Bandung untuk mendoakan dan mencontoh keteladanan KH Asep Jamaludin yang mencurahkan hidupnya untuk memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Bandung.

“Kemarin saya baru saja tiba di Yogyakarta. Begitu mendapat kabar beliau wafat, saya langsung kembali ke Bandung. Kita semua kehilangan beliau. Insya Allah segala amal kebaikan beliau akan terus mengalir sebagai amal jariyah. Semoga beliau ditempatkan di Surganya Allah SWT,” tutur Bupati Bandung.

(Yans/Susi)

YUTELNEWS.com | Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Jepara dari Partai Berkarya dinilai lambat.

Lambatnya proses PAW disampaikan oleh Safaatun calon pengganti anggota DPRD Jepara melalui mekanisme PAW Partai Berkarya dari Dapil I (Kecamatan Jepara, Tahunan, Kedung dan Karimunjawa).

Menurut Safaatun, Kamis (23/11/2023) sore di BRImo Cafe, mengatakan kepada wartawan saat konferensi pers bahwa sudah lebih dari 2 (dua) bulan usulan PAW dilayangkan Partai Berkarya ke DPRD Kabupaten Jepara, namun sampai saat ini surat itu belum diproses lebih lanjut.

“Secara persyaratan saya sudah lengkapi semua baik ke KPU Jepara, Setwan DPRD Jepara dan Ketua DPRD Jepara,” ujar Safaatun Ketua DPD Partai Berkarya Kabupaten Jepara.

“Bahkan hari ini, Kamis (23/11/2023) kami melalui DPD Partai Berkarya Jepara menyerahkan surat permohonan audiensi tindak lanjut usulan PAW ke Badan Kehormatan atau BK DPRD Kabupaten Jepara,” cetusnya.

Menurut Safaatun, lambat dan berlarut-larutnya proses PAW anggota DPRD Jepara dari Partai Berkarya ini, semestinya tidak terjadi. “Karena sesuai Tatib atau Tata Tertib DPRD Kabupaten Jepara tentang Pemberhentian AntarWaktu, Penggantian AntarWaktu dan Pemberhentian bisa dilakukan dalam jangka waktu 7 dan 14 hari (secara singkat). Apalagi anggota DPRD Partai Berkarya sebelumnya sudah masuk DCT atau Daftar Calon Tetap di partai lainnya oleh KPU Jepara,” jelasnya.

Safaatun menilai seharusnya hal itu tidak memengaruhi proses permohonan PAW selama secara administrasi telah terpenuhi.

Partai Berkarya Kabupaten Jepara melayangkan usulan PAW anggota DPRD Jepara sesuai ketentuan berlaku dan telah memenuhi persyaratan.

“Kalau pindah ke partai lain dan resmi ditetapkan di DCT KPU Jepara, kan harus di-PAW. Semua administrasi kami sudah terpenuhi, tapi masih tertahan di Setwan berkasnya. Dan hal itu akan kami mintakan informasi kepada Ketua DPRD Jepara,” kata Safaatun.

Safaatun mengaku telah menghubungi pihak-pihak terkait sejak 15 September lalu, untuk bisa menjalankan mekanisme PAW anggota DPRD Kabupaten Jepara Partai Berkarya. “Lebih dari 2 bulan belum ada proses dan masih mandek di Dewan dan tidak ada kejelasan,” keluh Safaatun.

Jika permohonan proses PAW masih tertahan, maka pihaknya akan melakukan upaya lebih lanjut.

Kemudian Safaatun juga kecewa kenapa proses PAW anggota DPRD Kabupaten Jepara terhambat. “Ada apakah di balik perlambatan ini?, tanyanya. Bahkan sudah disomasi oleh DPP Partai Berkarya namun tetap tidak bergeming.

Melalui konferensi pers ini, Safaatun menuntut Ketua DPRD Jepara agar kooperatif dan memberikan keterangan yang jelas atas keterlambatan proses PAW anggota DPRD Kabupaten Jepara dari Partai Berkarya.

(Taufiqurrahman)