You Tell News

YUTELNEWS.com | Pemerintah Desa Hilihao Cugala melakukan gotong royong (Goro) bersama dengan masyarakat untuk penurunan akses badan jalan keluar masuk desa hilihao cugala di bronjong sungai hou setelah beberapa Kali di terjang banjir.  Rabu,15/11/2023.

Pemerintah dan masyarakat desa hilihao cugala sedang melakukan pengerjaan penurunan badan jalan di sungai hou, ini satu satunya akses jalan keluar masuk desa hilihao cugala yang berlokasi di dusun I (satu). Goro ini sudah kesekian kalinya di laksanakan oleh pemerintah desa hilihao cugala bersama dengan masyarakat. Namun, setiap datang banjir jalan yang di bangun tersebut rusak kembali.

Dari Pantauan awak media Kegiatan Goro ini berjalan dengan baik aman kondusif.

Kades hilihao cugala bapak ONIZARO LASE berharap adanya Perhatian dari pemerintah Daerah atau Pihak instansi terkait untuk diprioritaskan pembangunan jembatan sehingga memudahkan masyarakat Desa hilihao cugala dalam melakukan Kegiatan Sehari hari.

Lanjut pak kades, “saya juga berterimakasih banyak kepada masyarakat desa hilihao cugala yang sudah mendukung program pemerintah desa hilihao cugala ini terlebih kepada tokoh yang selalu mendampingi program pemdes hilihao cugala sehingga mendorong tingkat kesadaran masyarakat untuk ikut gotong royong dalam setiap Kegiatan pembangunan desa tanpa pamrih,” tuturnya pak Kades.

(Faozatulo lase)

YUTELNEWS.com | Perumda Air Minum Tirta Jaya Mandiri (Perumdam TJM) Sukabumi Cabang Cicurug melakukan perbaikan pipa saluran air di Kampung Sadamukti, Desa Tenjolaya, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi. Perbaikan ini dilakukan setelah menerima keluhan warga mengenai indikasi kebocoran di area tersebut pada Jum, at(17/11/2023).

Kepala Cabang Perumdam TJM Cicurug Tatang Somantri mengatakan perbaikan pipa di Kampung Sadamukti penting dilakukan karena lokasinya di tengah jalan aspal. Keberadaan kebocoran dapat memperburuk kondisi jalan, mengingat frekuensi kendaraan yang melintas di area tersebut. “Kemungkinan kebocoran terjadi akibat sambungan pada pipa 6 inch yang bergeser di pinggir jalan. Biasanya, sambungan tersebut menggunakan karet untuk menjaga kekokohan,” kata Tatang.

Tatang mengatakan perbaikan pipa untuk pelayanan zona B di Kampung Sadamukti dimulai sekitar pukul 10.00 WIB. Namun sebelum mematikan saluran air, tim teknis Perumdam TJM Cicurug melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Hasil pemeriksaan menunjukkan kebocoran disebabkan oleh karet pada pipa yang aus, bukan kerusakan pada pipa itu sendiri.

“Setelah melihat kondisi pipa, kita bisa menentukan langkah perbaikan yang tepat. Tidak sulit untuk memperbaiki karet pada pipa tersebut,” tambah Tatang.

Adapun wilayah yang terdampak langsung oleh perbaikan pipa tersebut antara lain Sadamukti, Pasawahan, Sindang Resmi, Sindangpalay, Cibeber Girang, Tenjoayu, Bangkong Reang, Jalan Cimelati, Kaum Babakan, Lemko, dan Nempel. Kendati demikian, ia menyatakan perbaikan pipa berlangsung dengan cepat dan efisien. Sekitar pukul 13.00 WIB, saluran air sudah kembali normal dan berfungsi dengan baik.

(Mirna)

YUTELNEWS.com | Sidang pemanggilan saksi S (50), warga Kota Batam terkait korban penipuan yang harus dilaksanakan di Pengadilan Negeri Batam tertunda. Sidang kedua dengan nomor perkara 784/Pid.B/2023/PN Btm, Kamis (16/11/2023).

Dalam surat pemanggilan tertulis pada Selasa (14/11/2023) pukul 13.00 WIB. Saksi S telah datang di lokasi sekitar pukul 12.30 WIB untuk menunggu proses datangnya sidang.

Pukul 13.00 WIB sidang masih belum dimulai, tetapi acara sidang lain dengan perkara lain terus dilaksanakan.

Masih di lokasi, Saksi S terus menunggu sidang perkara Tangki 1000 masih berlanjut sampai malam belum juga selesai. Akhirnya saksi S memutuskan untuk pulang ke rumah karena merasa lelah menunggu sidang yang tak kunjung dimulai.

Ketika dikonfirmasi oleh awak media melalui WhatsApp terkait tertundanya sidang, Saksi S tidak bisa memberi komentar.

“Untuk ini saya tidak komen, untuk kapan sidang lagi saya belum tau, karena saya hanya tunggu surat dari jaksa saja” jawabnya melalui WhatsApp. Kamis (16/11/2023), pukul 19.30 WIB.

Awak media menduga pada sidang tersebut ada kesalahan penulisan waktu mulainya sidang. Karena surat yang dikirim oleh Jaksa ke Saksi dituliskan pukul 13.00 WIB sementara di SIPP PN Batam di jadwalkan pukul 20.00 WIB.

Hingga berita ini ditayangkan, awak media terus berupaya mengkonfirmasi kepada pihak terkait.

Park 4, bersambung..

(Red)

YUTELNEWS.com | Tim Surveior Lembaga Penyelenggara Akreditasi Pelayanan Kesehatan Paripurna (LPA-PKP) gelar Survei Akreditasi pada UPTD Puskesmas Hiliweto Gido, bertempat di Jalan Pancasila No. 32 Desa Hiliweto Gido Kecamatan Gido Kabupaten Nias. Kamis, 16 November 2013.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan P2KB Kabupaten Nias, Camat Gido, Kepala UPTD Puskesmas Gido, Unsur Fokopimcam Gido, Ketua TP. PKK Kecamatan Gido, Kepala UPTD Puskesmas Gido, Kepala Desa se-Wilayah Kecamatan Gido, Tim Surveior LPA-PKP, Staf UPTD Puskesmas Gido.

Seperti diketahui, syarat sebuah akreditasi terdiri dari bukti pelaksanaan kegiatan melalui dokementasi dan penelusuran dimana kegiatan tersebut harus tertulis dan dikerjakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk itu, diperlukan peningkatan mutu pelayanan dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Persiapan akreditasi UPTD Puskesmas Gido dimulai dari Pemenuhan Sarana/Prasarana/Alat Kesehatan, Sumber Daya Manusia, dan Proses Pelayanan sesuai SOP. Selain itu, persiapan dilakukan dengan pengisian Penilaian Mandiri (Self Assesment), Penyusunan Program Peningkatan Mutu, Penetapan dan Pengukuran Indikator Mutu serta Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien.

Penilaian Akreditasi ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Nias dan Dinas Kesehatan P2KB dalam mendukung kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan Tahun 2021-2024. Yang menjadi prioritas dalam hal ini yaitu transformasi kesehatan khususnya Transformasi Layanan Primer.

Pada kesempatan itu, Bupati Nias dan Wakil Bupati Nias dengan didampingi oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra melakukan monitoring atas Survei Akreditasi oleh Tim Surveior Lembaga Penyelenggara Akreditasi Pelayanan Kesehatan Paripurna (LPA-PKP). Dalam hal ini beliau menyempatkan untuk foto bersama dengan Tim Surveior, Kadis Kesehatan dan Kepala UPTD Puskesmas Gido.

(Kom/Yunurius Zandroto)

YUTELNEWS.com | Priyo Hardono Ketua DPD PEKAT IB (Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu), Kabupaten Jepara, Kamis, (16/11/2023) di ruang kantornya memberikan pernyataan terkait peran serta BPD atau Badan Permusyawaratan Desa di pemerintahan desa di wilayah Kabupaten Jepara.

Priyo Hardono sapaan akrab Kang Priyo menyikapi dan mengomentari pernyataan Sekda Jepara, Edy Sujatmiko pada saat acara silaturahmi dengan Pengurus Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (Abpedsi) Kabupaten Jepara, Senin (9/10/2023) lalu. Sekda pada saat itu mengatakan bahwa BPD tidak perlu menanyakan nota pembelian barang dan lainnya. Dan diminta untuk tidak masuk terlalu jauh kedalam tugas yang dilaksanakan Petinggi serta menghimbau agar BPD Jepara menerapkan husnuzan (prasangka baik) bukan Suudzon (berprasangka buruk).

Menanggapi pernyataan dan himbauan Sekda kepada perwakilan pengurus BPD Jepara tersebut.

Priyo Hardono kepada awak media menjelaskan bahwa,” Kita harus mendukung dan meyakini bahwasanya BPD di Jepara tidak mempunyai sifat Suudzon “prasangka buruk” atau “berprasangka negatif” terhadap kinerja Petinggi atau Pemdes. Mereka melakukan tupoksinya tentunya sesuai SOP, untuk melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa atau Petinggi di Kabupaten Jepara,” jelasnya.

“Mohon Petinggi Desa di Jepara jangan merasa terbebani atau tersinggung dengan adanya BPD. Kalau Petinggi merasa tersinggung, berarti dia belum layak menjadi pemimpin sebuah wilayah atau desa. Banyak anggaran desa yang penyerapannya itu belum maksimal. Dan kami sendiri selaku Ormas masih menemukan banyak pelanggaran-pelanggaran di Desa,” tegas Kang Priyo.

“Tupoksi BPD serupa dengan anggota DPRD yaitu mempunyai fungsi legislasi, budgeting dan kontroling,” ujar Kang Priyo.

Kang Priyo menambahkan kalau sinergi antara BPD dan Petinggi atau Kades dibutuhkan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. “Agar RPJMDes diharapkan bisa terlaksana dengan lancar, yang muaranya adalah kesejahteraan warga desa,” tambahnya.

Regulasi dan Perundang-undangan Berdasarkan Pasal 55 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menerangkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Kemudian, hal ini juga diatur di Permendagri 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Permendagri ini merupakan amanat dari Pasal 79 PP No. 43 Tahun 2014 tentang Desa.

Tujuannya adalah sebagai berikut: A. mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa, B. mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan C. mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa.

Kemudian tentang Tugas Fungsi, Hak dan Kewajiban BPD seperti keanggotaan, hak, kewajiban, wewenang dan tata tertib BPD.

(SP-JPR)