Ketegangan Meningkat: Oman di Bawah Tekanan AS Akibat Kedekatan dengan Iran
Ketegangan di kawasan Timur Tengah kembali memanas menyusul laporan mengenai tekanan intensif yang dilancarkan oleh mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, terhadap Kesultanan Oman. Pemicu utama dari aksi keras Washington ini adalah kedekatan Oman dengan Iran, yang dinilai semakin mengganggu stabilitas kawasan Teluk dan berpotensi membahayakan kepentingan Amerika Serikat. Sikap Oman yang tetap mempertahankan jalur diplomasi dengan Teheran, bahkan di tengah konflik regional yang semakin rumit, dilaporkan membuat Amerika Serikat, khususnya di bawah kepemimpinan Trump, merasa geram.
Laporan intelijen terbaru bahkan menyebutkan bahwa Trump mengeluarkan peringatan keras, mengancam Oman dengan sanksi dan bahkan potensi langkah militer jika negara tersebut terus menunjukkan kedekatan dengan Iran, terutama terkait isu strategis Selat Hormuz. Pernyataan ini sontak memicu reaksi dari sekutu dekat AS di kawasan, yaitu Uni Emirat Arab (UEA) dan Arab Saudi. Kedua negara tersebut mengkhawatirkan bahwa langkah Oman berpotensi melemahkan upaya global untuk menekan Iran dan justru memperkeruh suasana di kawasan yang sudah rentan dengan ketegangan geopolitik dan perebutan kepentingan energi.
Situasi ini menjadi semakin pelik mengingat Selat Hormuz merupakan jalur vital bagi distribusi minyak dunia. Setiap gejolak atau ketegangan di wilayah ini dapat langsung berdampak pada pasar global. Kini, perhatian dunia tertuju pada bagaimana diplomasi akan meredakan ketegangan ini agar tidak meluas menjadi eskalasi konflik yang lebih besar di Timur Tengah.
Tekanan AS untuk Memutus Hubungan dengan Iran
Pemerintahan Donald Trump dilaporkan telah meningkatkan tekanan terhadap Oman, salah satu sekutu AS di Timur Tengah, untuk menjauh dari Iran. Setelah berbulan-bulan mempertahankan posisi netral dalam konflik AS-Iran, Oman kini dihadapkan pada tuntutan untuk memilih pihak. Amerika Serikat bahkan secara eksplisit mendesak Oman untuk memutus hubungan diplomatik dengan Teheran.
Menurut pejabat AS dan Arab yang dikutip oleh media, Washington semakin memandang pendekatan Oman terhadap Teheran sebagai sikap yang bertentangan dengan kepentingan Amerika. Pada awal eskalasi konflik AS-Iran, Oman memang berupaya membuka jalur komunikasi dengan Teheran. Upaya ini, menurut para pejabat Arab, sempat membantu negara-negara Teluk membuka kembali koridor penerbangan dan menjadi keberhasilan diplomatik yang dimungkinkan oleh posisi netral Muscat.
Namun, tiga bulan kemudian, sikap yang sama justru memicu kecurigaan Washington. Para pejabat Arab mengungkapkan bahwa selama periode konflik, Oman berusaha keras menjaga keseimbangan antara AS sebagai sekutu lamanya dan Iran sebagai tetangga kuat di seberang Selat Hormuz. Strategi ini dirancang untuk meningkatkan peluang terciptanya perdamaian jangka panjang di kawasan.
Akan tetapi, posisi Oman sebagai negara Arab yang relatif dapat diterima oleh kedua belah pihak kini semakin terancam. Jika Oman secara terbuka memihak kepada AS, negara tersebut berisiko menghadapi serangan, mirip dengan apa yang dialami oleh beberapa negara Teluk lainnya selama periode konflik.
Sanam Vakil, Direktur Timur Tengah di lembaga kajian Chatham House, berpendapat bahwa ancaman dari pemerintahan Trump “menyoroti persepsi di sebagian kalangan Amerika bahwa Oman bersimpati kepada Iran.” Ia menambahkan bahwa Oman telah membuka pintu bagi kritik dan sorotan yang tidak diinginkan terhadap sebuah negara yang selama ini bangga dengan kebijakan luar negerinya yang tidak memihak.
Ancaman Sanksi dan Potensi Serangan Militer
Dalam beberapa hari terakhir, pemerintahan Trump dilaporkan mengancam Oman dengan sanksi, bahkan serangan militer. Ancaman ini muncul setelah penilaian intelijen baru menyimpulkan bahwa Muscat berencana bergabung dengan Iran dalam mengenakan pungutan terhadap kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz.
Menteri Informasi Oman, Abdulla Al-Harrasi, memilih untuk tidak berkomentar secara langsung mengenai tekanan AS agar negaranya memutus hubungan dengan Iran. Namun, ia menegaskan komitmen Oman untuk bekerja sama dengan Amerika Serikat dan seluruh mitra yang bertanggung jawab guna mempromosikan stabilitas, mencegah gangguan, dan melindungi kepentingan strategis bersama.
Gedung Putih, ketika diminta komentarnya, merujuk pada pernyataan Trump dalam rapat kabinet pekan lalu. Pada kesempatan tersebut, Trump mengindikasikan kemungkinan memerintahkan serangan udara terhadap Oman jika negara tersebut mendukung rencana Iran memungut biaya dari kapal yang melintasi Selat Hormuz, meskipun Muscat terus membantah memiliki rencana semacam itu.
Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, juga sempat mengancam Oman dengan sanksi melalui media sosial jika negara itu memberlakukan biaya bagi kapal yang melintas di selat tersebut. Namun, sehari kemudian, Bessent menyatakan bahwa Duta Besar Oman untuk Washington, Talal Alrahbi, telah meyakinkannya bahwa Oman “tidak memiliki rencana untuk mengenakan pungutan.”
Oman Terkejut Menghadapi Permusuhan Washington
Para pejabat Oman dilaporkan terkejut dengan munculnya sikap permusuhan dari AS dan sedang mencari cara untuk meresponsnya. Salah satu langkah yang dipertimbangkan adalah meluncurkan kampanye hubungan masyarakat untuk menunjukkan bahwa Oman justru aktif mendukung peningkatan lalu lintas maritim di Selat Hormuz.
Upaya ini termasuk kerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk membujuk Iran agar mengizinkan kapal yang membawa bahan baku pupuk melintas dengan aman, sebagai bentuk dukungan terhadap negara-negara Afrika yang menghadapi krisis pangan. Sejak perang dimulai, Oman juga dilaporkan telah membantu kapal-kapal, termasuk kapal AS, dengan menyediakan panduan navigasi, operasi pencarian dan penyelamatan, serta bantuan medis bagi awak kapal.
Al-Harrasi menegaskan kembali komitmen negaranya untuk menjaga kelancaran perdagangan dan pasokan energi melalui Selat Hormuz. Ia mengingatkan bahwa “Setiap ancaman terhadap kebebasan navigasi di perairan ini akan merugikan kepentingan seluruh komunitas internasional, termasuk Amerika Serikat.”
Hubungan Dekat dengan Iran yang Memicu Kecurigaan
Oman menjadi sorotan karena tidak mengecam Iran secara langsung setelah serangan terhadap lalu lintas kapal di Selat Hormuz maupun serangan rudal dan drone di kawasan. Langkah ini disebut sejalan dengan tradisi diplomatik Oman yang selalu berusaha menjaga jarak dan netralitas.
Ketika perang pecah, Menteri Luar Negeri Oman, Badr Albusaidi, sempat mengatakan kepada media Oman bahwa konflik tersebut melemahkan kawasan dan mengisyaratkan perlunya negara-negara Arab Teluk meninjau kembali hubungan keamanan mereka dengan AS. Selain itu, Iran juga dilaporkan mengarahkan daya tembak yang jauh lebih kecil ke Oman dibandingkan negara-negara tetangganya selama perang.
Pada bulan Mei, Oman menjadi satu-satunya negara Teluk Persia yang menolak menandatangani pernyataan PBB yang dipimpin oleh Uni Emirat Arab untuk mengecam langkah Iran mengenakan pungutan di Selat Hormuz. Oman juga dilaporkan membuat Uni Emirat Arab dan Arab Saudi kesal karena secara konsisten menolak ikut menandatangani pernyataan bersama yang mengecam serangan-serangan Iran. Bahkan ketika drone Iran menghantam pelabuhan Oman sendiri, Muscat mengakui insiden tersebut tetapi tidak secara langsung menyalahkan Teheran.
Peran Oman sebagai Mediator yang Terancam
Selama puluhan tahun, Oman dikenal sebagai negara yang mampu menjadi jembatan komunikasi antara Washington dan Teheran. Muscat pernah menjadi tuan rumah perundingan untuk mengakhiri perang Iran-Irak pada 1980-an dan memfasilitasi komunikasi rahasia antara Iran dan pemerintahan Barack Obama yang menghasilkan kesepakatan nuklir 2015.
Dalam beberapa waktu terakhir, Oman juga memediasi dua putaran perundingan nuklir antara Teheran dan Washington sebelum terganggu oleh serangan Israel dan AS terhadap Iran. Namun, menurut pejabat AS, ketidakpercayaan pemerintahan Trump terhadap Muscat mulai muncul sehari sebelum gelombang pertama serangan udara AS-Israel, ketika Menteri Luar Negeri Oman tampil di televisi AS dan mengatakan bahwa kesepakatan mengenai isu nuklir untuk mencegah konflik “sudah berada dalam jangkauan kita, jika kita memberi diplomasi ruang yang dibutuhkannya.”
Pejabat AS membantah bahwa kesepakatan saat itu sudah dekat tercapai dan menyatakan bahwa Iran belum mengajukan tawaran serius untuk membatasi program nuklirnya. Sejak saat itu, pemerintahan Trump dilaporkan berupaya menyingkirkan Oman dari proses diplomatik apa pun, meskipun mereka menegaskan tidak ada rencana nyata untuk menyerang negara tersebut.
