PHK Mendadak di PT APRIL Group Disorot, Alasan Efisiensi Dipertanyakan!

Berita|oleh

Pelalawan – yutelnews.com ||
Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pelalawan tengah melakukan proses penyelesaian laporan pekerja yang mengadukan nasibnya setelah mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan.

Kasus PHK terhadap Iyus Timotius yang dilakukan oleh PT Riau Andalan Paperboard Internasional, anak perusahaan APRIL Group di Pangkalan Kerinci, menuai sorotan. Keputusan tersebut diduga dilakukan tanpa dasar yang transparan dan akuntabel, meski perusahaan menyebut alasan efisiensi untuk mencegah kerugian.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Disnaker Pelalawan Devitson melalui Kabid PHI Zulkifli menegaskan bahwa proses penyelesaian masih berjalan melalui mekanisme tripartit.
“Benar, untuk kasus PHK Iyus Timotius sedang kita proses melalui panggilan tripartit di Disnaker Kabupaten Pelalawan. Saat ini proses masih berjalan dan kami akan segera melakukan panggilan tripartit ketiga kepada para pihak,” jelas Zulkifli di ruang kerjanya, Rabu (8/4/2026).

Sementara itu, Mediator Disnaker Idrus mengungkapkan bahwa dalam pertemuan tripartit, pihak perusahaan belum memberikan penjelasan detail terkait dasar PHK.
“Pihak perusahaan PT RAPI yang dihadiri Firdaus belum dapat menjelaskan secara rinci terkait alasan efisiensi untuk mencegah kerugian. Bahkan pada panggilan pertama, perusahaan tidak hadir tanpa keterangan,” ujarnya.

Menurut Idrus, alasan efisiensi seharusnya disertai bukti yang jelas, seperti adanya penurunan produktivitas atau kerugian perusahaan. Jika tidak, maka keputusan tersebut berpotensi menimbulkan pertanyaan mengenai dasar kebijakan PHK yang diambil.

“Jika efisiensi untuk mencegah kerugian, harus jelas indikatornya. Apalagi jika pekerja yang di-PHK kemudian digantikan, maka perlu dipertanyakan di mana letak efisiensinya. Ini yang akan terus kami dalami hingga proses tripartit selesai,” tambahnya.

Di sisi lain, Iyus Timotius mengaku telah bekerja selama 5 tahun 8 bulan sebagai Superintendent di unit bisnis BM 1 PT RAPI. Ia menyatakan terkejut atas keputusan PHK yang diterimanya.

“Saya di-PHK dengan alasan efisiensi mencegah kerugian, padahal selama bekerja saya mengikuti SOP dan target kerja tercapai. Bahkan tim kami juga mendapatkan penghargaan terkait keselamatan kerja,” ungkapnya.

Ia juga menambahkan bahwa sejak 12 Februari 2026 dirinya tidak lagi diperbolehkan bekerja, serta sejumlah hak seperti asuransi kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan telah dinonaktifkan per 28 Februari 2026.

Menanggapi hal ini, Sekretaris LBH FSP2KI Rifandi menegaskan bahwa PHK dengan alasan efisiensi tidak boleh dilakukan secara sepihak tanpa dasar yang jelas.

Ia merujuk pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, khususnya Pasal 43 ayat (2), yang mewajibkan perusahaan menunjukkan bukti kerugian atau potensi kerugian yang nyata.

“Bukti tersebut biasanya dituangkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit. PHK dengan alasan efisiensi harus objektif, transparan, dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang,” tegasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak PT RAPI melalui perwakilan Industrial Relation, Firdaus, belum memberikan keterangan resmi terkait kasus tersebut.

Proses mediasi tripartit yang masih berlangsung diharapkan mampu mengungkap fakta secara menyeluruh, sekaligus memastikan hak-hak pekerja tetap terlindungi sesuai ketentuan yang berlaku.|| TIM

Mahasiswa Kabupaten Semarang Menggelar Konsolidasi, Desak Penertiban Wisata Tak Berizin dan Tambang Ilegal

DAERAH|oleh

KABUPATEN SEMARANG –  YUTELNEWS.COM || Gelombang desakan terhadap pemerintah daerah menguat. Ratusan mahasiswa dari berbagai organisasi di Kabupaten Semarang berkumpul dalam satu barisan, menuntut ketegasan terhadap maraknya aktivitas wisata tanpa izin serta praktik tambang ilegal yang dinilai kian meresahkan.

Aksi konsolidasi itu dipusatkan di kampus Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI, Rabu (8/4). Sejak siang, halaman kampus dipadati mahasiswa yang datang membawa tuntutan serupa: penegakan aturan dan perlindungan lingkungan.

Kegiatan ini dimotori oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UNDARIS dan diikuti perwakilan organisasi mahasiswa lintas kampus serta komunitas kepemudaan di wilayah Kabupaten Semarang. Kehadiran para pimpinan organisasi memperlihatkan adanya konsolidasi yang terstruktur dalam merespons isu yang mereka anggap mendesak.

Dalam orasi yang disampaikan secara bergantian, mahasiswa menyoroti dua persoalan utama, yakni menjamurnya destinasi wisata yang beroperasi tanpa izin resmi serta aktivitas tambang galian C ilegal di sejumlah titik.

Presiden BEM UNDARIS dalam pernyataannya menegaskan, keberadaan usaha wisata tak berizin tidak hanya melanggar tata ruang, tetapi juga berpotensi merugikan keuangan daerah. “Ada indikasi kebocoran pendapatan daerah karena aktivitas usaha yang tidak tercatat secara resmi,” ujarnya di hadapan massa.

Selain itu, mahasiswa juga menuntut penindakan tegas terhadap praktik pertambangan ilegal yang dinilai telah merusak lingkungan, terutama di kawasan lereng perbukitan. Aktivitas tersebut disebut berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem dan mengancam sumber air bersih masyarakat sekitar.

Tuntutan tersebut ditujukan langsung kepada Bupati Semarang, Ngesti Nugraha. Mahasiswa mendesak pemerintah daerah untuk membuka data perizinan secara transparan kepada publik guna mencegah adanya praktik penyimpangan dalam proses perizinan usaha.

Pemilihan kampus sebagai lokasi aksi bukan tanpa alasan. Bagi mahasiswa, ruang akademik harus menjadi pusat lahirnya kritik berbasis data. Sejumlah perwakilan organisasi mengklaim telah melakukan kajian lapangan terkait dampak aktivitas tambang terhadap lingkungan dan kehidupan warga.

“Kami tidak sekadar menyuarakan aspirasi, tetapi membawa hasil kajian. Jika tidak ada langkah konkret dari pemerintah daerah, aksi ini akan kami lanjutkan ke tingkat yang lebih luas,” ujar salah satu koordinator aksi dalam mimbar bebas.

Hingga sore hari, massa masih bertahan di lokasi dengan menggelar diskusi terbuka. Mereka menyatakan komitmen untuk terus mengawal isu tersebut hingga pemerintah daerah mengambil langkah nyata, termasuk penertiban dan penutupan aktivitas usaha yang tidak memiliki izin resmi.

Aksi ini menjadi penanda meningkatnya perhatian kalangan mahasiswa terhadap isu tata kelola lingkungan dan transparansi pemerintahan di daerah. Desakan yang menguat dari kalangan akademisi diharapkan dapat menjadi alarm bagi pemerintah untuk segera mengambil tindakan yang terukur dan berpihak pada kepentingan publik.

M. Efendi

Sorotan Anggaran Perumda Tirtanadi Sumut, Disebut Hanya Kesalahan Administrasi

DAERAH|oleh

Medan – Yutelnews.com ||
media menyorotin adanya dugaan permasalahan dalam pengelolaan anggaran di tubuh Perumda tirtanadi sumatera utara, khususnya pada pos anggaran operasional dewan pengawas (dewas) yang nilainya mencapai miliaran rupiah.

Dalam pemberitaan tersebut, disebutkan bahwa anggaran operasional pengawasan yang cukup besar menuai pertanyaan publik karena dinilai tidak sebanding dengan hasil pengawasan di lapangan, beberapa pihak bahkan sempat menduga adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan anggaran tersebut,namun demikian, berdasarkan penjelasan dan klarifikasi yang berkembang, permasalahan tersebut ditegaskan bukan merupakan tindak pidana korupsi, melainkan lebih kepada kesalahan administrasi dalam pengelolaan dan pelaporan anggaran.

Telah di tindak lanjuti sesuai rekomendasi bpk,pihak perumda tirtanadi sumut juga menyampaikan bahwa seluruh temuan yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran telah ditindaklanjuti sesuai hasil monitoring dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (bpk) wilayah 1 sumatera utara.

Langkah yang telah dilakukan antara lain: perbaikan sistem administrasi dan pelaporan keuangan penyempurnaan dokumen pertanggungjawaban
koordinasi langsung dengan pihak bpk dalam proses monitoring dengan tindak lanjut tersebut, pihak perusahaan memastikan bahwa setiap kekurangan administratif telah diperbaiki sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Meski telah diklarifikasi sebagai persoalan administrasi, isu ini tetap menjadi perhatian masyarakat,Hal ini tidak terlepas dari masih adanya keluhan terkait pelayanan air bersih di sejumlah wilayah di sumatera utara,sejumlah pengamat menilai bahwa transparansi dan akuntabilitas harus terus ditingkatkan agar tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.

sorotan terhadap anggaran di perumda tirtanadi menunjukkan pentingnya tata kelola yang transparan dalam badan usaha milik daerah,meski telah ditegaskan sebagai kesalahan administrasi dan bukan tindak pidana, langkah perbaikan yang dilakukan tetap harus diawasi agar tidak terulang di masa mendatang.

(Redaksi Rizal hsb)

Polri–TNI Tegas: Mafia Migas Ilegal Akan Disikat Tanpa Kompromi

TNI - POLRI|oleh

JAKARTA – YUTELNEWS.COM ||Komitmen pemberantasan praktik mafia migas kembali ditegaskan aparat penegak hukum. Dalam jumpa pers yang digelar Selasa (6/4) di Bareskrim Polri, jajaran kepolisian bersama unsur TNI menyatakan sikap tanpa toleransi terhadap segala bentuk penyimpangan di sektor energi.

Hadir dalam kesempatan tersebut Wakabareskrim Polri serta Irjen Pol Nunung yang secara tegas menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi oknum aparat yang terlibat dalam praktik ilegal, termasuk penyalahgunaan distribusi LPG, BBM subsidi, hingga solar.

“Jika terbukti ada keterlibatan oknum, baik dari Polri maupun TNI, pasti akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya di hadapan awak media.

Pernyataan ini sekaligus menjadi peringatan keras bagi para pelaku mafia migas yang selama ini merugikan negara dan masyarakat. Aparat menegaskan bahwa penindakan tidak hanya menyasar pelaku di lapangan, tetapi juga jaringan yang lebih luas, termasuk pihak-pihak yang mencoba berlindung di balik kekuasaan atau institusi.

Lebih lanjut, Irjen Nunung berharap momentum ini menjadi titik balik. Ia meminta para pelaku segera menghentikan aktivitas ilegalnya sebelum aparat mengambil langkah hukum yang lebih tegas dan masif.

“Mulai hari ini, kami harap para pelaku sadar diri. Hentikan praktik ilegal. Jika tidak, konsekuensi hukumnya akan sangat berat,” ujarnya.

Langkah tegas ini menjadi bagian dari upaya besar penegakan hukum yang berkeadilan serta memastikan distribusi energi berjalan sesuai aturan. Sinergi antara Polri dan TNI diharapkan mampu memutus rantai mafia migas yang selama ini merusak sistem dan merugikan negara dalam skala besar.|| AS

#PolriUntukMasyarakat #PenegakanHukum

Pajak Melonjak 20,7 Persen, Sinyal Kuat Ekonomi RI Terus Menguat di Awal 2026

PEMERINTAHAN|oleh

YUTELNEWS.COM | JAKARTA – Kinerja fiskal Indonesia pada triwulan I-2026 menunjukkan tren positif. Pemerintah mencatat penerimaan pajak tumbuh signifikan, seiring terjaganya aktivitas ekonomi domestik serta penguatan sistem administrasi perpajakan.

Menteri Keuangan, Purbaya Sadewa, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi XI DPR RI, Senin (6/4/2026), mengungkapkan bahwa realisasi penerimaan pajak hingga akhir Maret 2026 mencapai Rp394,8 triliun atau setara 16,7 persen dari target APBN tahun berjalan.

“Secara tahunan, penerimaan pajak neto tumbuh 20,7 persen, mencerminkan pemulihan dan penguatan ekonomi yang terus berlanjut,” ujarnya.

Kenaikan tersebut ditopang oleh penerimaan bruto yang mencapai Rp518,2 triliun atau tumbuh 9,9 persen. Momentum ini turut diperkuat oleh meningkatnya aktivitas ekonomi selama periode Ramadan dan Idulfitri.

Dari sisi jenis pajak, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM menjadi kontributor utama dengan pertumbuhan signifikan sebesar 57,7 persen atau Rp155,6 triliun. Sementara itu, Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi dan Pasal 21 tumbuh 15,8 persen menjadi Rp61,3 triliun, serta PPh badan meningkat 5,4 persen menjadi Rp43,3 triliun.

Pemerintah juga menilai implementasi sistem Coretax berperan penting dalam memperluas basis pajak sekaligus meningkatkan efisiensi dan transparansi administrasi perpajakan nasional.

Di sisi lain, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga akhir Maret 2026 tercatat Rp112,1 triliun atau 24,4 persen dari target APBN. Meski secara tahunan mengalami kontraksi 3 persen, sejumlah komponen masih menunjukkan kinerja yang solid.

PNBP dari sektor sumber daya alam nonmigas tumbuh 7,1 persen seiring kenaikan harga komoditas. PNBP dari kementerian/lembaga meningkat 22 persen berkat optimalisasi layanan dan penguatan penegakan hukum. Adapun pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) melonjak 27,3 persen, didorong kenaikan tarif pungutan ekspor crude palm oil (CPO) dan produk turunannya.

Dalam menjaga stabilitas ekonomi, pemerintah memperkuat sinergi dengan Bank Indonesia. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah penempatan dana kas negara sebesar Rp200 triliun di sektor perbankan.

Kebijakan tersebut terbukti mampu menurunkan suku bunga kredit dari 9,20 persen pada Januari 2025 menjadi 8,80 persen pada Februari 2026. Likuiditas juga meningkat, tercermin dari pertumbuhan uang beredar (M0) yang mencapai 19,2 persen pada Maret 2026.

“Langkah ini penting untuk memastikan penyaluran kredit tetap berjalan dan mendukung sektor riil,” jelas Purbaya.

Dari sisi permintaan domestik, konsumsi masyarakat menunjukkan tren meningkat, terutama pada sektor barang konsumsi, pendidikan, dan mobilitas. Hal ini tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen yang tetap tinggi di level 125,2, menandakan optimisme publik terhadap kondisi ekonomi.

Sektor industri turut menunjukkan perbaikan kinerja. Penjualan mobil tercatat tumbuh 12,2 persen secara tahunan, sementara konsumsi semen domestik melanjutkan tren positif sejak akhir 2025, mengindikasikan meningkatnya aktivitas pembangunan.

Meski demikian, pemerintah tetap mewaspadai sejumlah risiko global yang berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi nasional.

Dari sisi pengawasan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terus memperkuat penindakan terhadap barang ilegal. Sepanjang Januari hingga Maret 2026, penindakan rokok ilegal mencapai 3.851 kasus atau meningkat 26,7 persen, dengan total sitaan sebanyak 422 juta batang.

Selain itu, tercatat 325 kasus penindakan narkotika dengan barang bukti mencapai 1,27 ton. Sementara dari sisi penegakan hukum administratif, kebijakan ultimum remedium berhasil menyumbang penerimaan denda sebesar Rp23,1 miliar.

Pemerintah optimistis, dengan sinergi kebijakan fiskal dan moneter serta terjaganya daya beli masyarakat, kinerja ekonomi nasional akan tetap solid hingga akhir tahun 2026.

Sumber: btm.co.id (diolah)
Editor: Darmansyah | Kabiro Natuna Yutelnews.com

5 Bulan Pascabanjir Cisolok: Warga Masih di Tenda, Pemerintah Didesak Beri Kepastian.

DAERAH|oleh

YUTELNEWS.COM – SUKABUMI. Lima bulan setelah banjir bandang menerjang Kampung Tugu, Desa Cikahuripan, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, kondisi para korban belum sepenuhnya pulih.

Sejumlah warga dilaporkan masih bertahan di tenda darurat, menunggu realisasi bantuan yang sempat dijanjikan.

Situasi ini memicu kekecewaan di tengah masyarakat. Harapan untuk segera mendapatkan hunian layak dan kehidupan normal belum juga terwujud.

ER (43), warga Kampung Citugu RT 01 RW 01, menyampaikan bahwa hingga kini belum ada kejelasan terkait bantuan perbaikan rumah.

“Kami sudah menunggu cukup lama. Sebagian warga masih tinggal di tenda. Kami berharap ada kepastian dari pemerintah soal perbaikan rumah yang dulu dijanjikan,” ujarnya, Senin (6/4/2026).

Selain persoalan hunian, warga juga menyoroti data penerima bantuan yang dinilai belum transparan.

Pendataan bantuan dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Sukabumi disebut masih menyisakan tanda tanya di kalangan masyarakat.

“Ada yang didata, tapi kami belum tahu realisasinya seperti apa. Kami berharap bantuan benar-benar tepat sasaran,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, pihak pemerintah daerah diharapkan segera memberikan penjelasan terbuka kepada publik.

Transparansi dan percepatan penanganan dinilai menjadi kunci untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat.

Di sisi lain, dalam beberapa kesempatan sebelumnya, pemerintah daerah menyatakan bahwa proses penanganan pascabencana membutuhkan waktu, terutama terkait verifikasi data, penganggaran, serta mekanisme distribusi bantuan agar tepat sasaran.

Namun demikian, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa sebagian warga masih berada dalam situasi rentan. Oleh karena itu, langkah konkret dan terukur sangat dinantikan.

Pengamat kebijakan publik menilai, komunikasi yang terbuka dan realisasi yang tepat waktu menjadi faktor penting dalam penanganan pascabencana.

“Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap janji yang disampaikan memiliki kejelasan waktu dan mekanisme. Jika tidak, maka akan memicu ketidakpercayaan di masyarakat,” ujarnya.

Kini, warga berharap pemerintah Kabupaten Sukabumi segera mengambil langkah nyata, tidak hanya dalam bentuk pernyataan, tetapi juga aksi yang dirasakan langsung oleh masyarakat terdampak.
Kondisi di Cisolok menjadi pengingat bahwa penanganan bencana tidak berhenti saat air surut.

Justru, fase pemulihan adalah ujian sesungguhnya bagi kehadiran negara di tengah rakyatnya.

Wowo / YB.

Dirut BULOG Turun Langsung ke Pasar Wonokromo: Harga Pangan Stabil, Daging Sapi Jadi Sorotan

NASIONAL|oleh

YUTELNEWS.COM –
SURABAYA, 4 April 2026 – Direktur Utama Perum BULOG, Ahmad Rizal Ramdhani, melakukan inspeksi langsung ke Pasar Wonokromo guna memastikan stabilisasi harga bahan pokok tetap terjaga di tingkat pasar tradisional. Kegiatan monitoring ini melibatkan jajaran BULOG, Satgas Pangan, pengelola pasar, serta unsur TNI dan pemerintah daerah sebagai bentuk sinergi pengendalian inflasi pangan.

Dalam keterangannya, Rizal menegaskan bahwa langkah ini merupakan implementasi arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga kestabilan harga dan ketersediaan bahan pangan pokok di masyarakat. Pemantauan lapangan dilakukan untuk memastikan tidak terjadi gejolak harga serta menjamin distribusi berjalan efektif dan efisien.

Hasil pengecekan menunjukkan mayoritas komoditas strategis berada dalam kondisi relatif stabil. Harga beras program SPHP terpantau terkendali, sementara minyak goreng MinyaKita berada pada kisaran Rp15.700 per liter. Komoditas protein seperti telur ayam ras mengalami koreksi harga menjadi sekitar Rp29.000 per kilogram, sedangkan daging ayam ras turun di kisaran Rp35.000–Rp36.000 per kilogram.

Namun demikian, harga daging sapi masih tergolong tinggi, mencapai Rp140.000 per kilogram. Berdasarkan keterangan pedagang, kenaikan ini dipicu oleh keterbatasan suplai di tingkat rumah potong hewan (RPH). Menyikapi hal tersebut, BULOG bersama Satgas Pangan akan melakukan penelusuran rantai pasok (supply chain) di sektor hulu guna memastikan kelancaran distribusi dan ketersediaan stok.

Selain aspek harga, BULOG juga menaruh perhatian pada kualitas dan keamanan pangan. Pengawasan dilakukan untuk memastikan produk yang beredar bebas dari zat berbahaya, sehingga memenuhi standar kelayakan konsumsi masyarakat.

Dari sisi ketahanan pangan nasional, Rizal memastikan stok beras dalam kondisi aman dan mencukupi. BULOG telah menyiapkan langkah antisipatif menghadapi potensi dampak fenomena El Nino melalui penguatan cadangan pangan, optimalisasi serapan hasil panen, serta koordinasi lintas sektor bersama Kementerian Pertanian.

Upaya mitigasi dilakukan melalui program pompanisasi, distribusi alat dan mesin pertanian (alsintan), serta penguatan produktivitas petani. Bahkan, kondisi cuaca kering pada periode tertentu dinilai berpotensi meningkatkan kualitas hasil panen.

Dalam hal pengadaan, BULOG mencatat progres positif dengan realisasi serapan beras petani telah melampaui 35 persen dari target nasional. Capaian ini diproyeksikan terus meningkat hingga mencapai sekitar 5 juta ton pada akhir April atau awal Mei 2026.

Melalui langkah strategis ini, BULOG menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan nasional, serta melindungi daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi.

(Sumber: BULOG, diolah oleh Redaksi Yutelnews.com | Editor: Darmansyah, Kabiro Natuna)

Jaga Kampung Tetap Aman, Bhabinkamtibmas dan Babinsa Jatisampurna Ajak Warga Lebih Peduli Lingkungan.

TNI - POLRI|oleh

Yutelnews.com – Kota Bekasi. Upaya menjaga keamanan lingkungan tidak bisa hanya mengandalkan aparat semata.

Hal inilah yang menjadi dasar kegiatan sambang yang dilakukan Bhabinkamtibmas Kelurahan Jatisampurna Aiptu Heddy Panjaitan bersama Babinsa Serka Junaedi di wilayah Jl. Cimanggu RT 02 RW 01, Sabtu (4/4/2026).

Dengan pendekatan yang santai namun penuh makna, keduanya hadir menyapa warga sekaligus memperkuat komunikasi antara aparat dan masyarakat. Kegiatan ini menjadi bagian dari langkah preventif untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman.

Dalam kesempatan tersebut, warga diajak untuk lebih peduli terhadap kondisi sekitar, terutama dalam mengantisipasi berbagai potensi gangguan seperti pencurian, penipuan, hingga penyalahgunaan narkoba.

Tidak hanya itu, pentingnya mengaktifkan kembali ronda malam atau siskamling juga menjadi sorotan utama.

Aiptu Heddy Panjaitan menekankan bahwa kewaspadaan bersama adalah kunci utama menjaga keamanan lingkungan.

Ia juga mengingatkan warga agar tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum jelas kebenarannya, terutama di tengah maraknya penyebaran hoaks.

Sementara itu, Babinsa Serka Junaedi menambahkan bahwa sinergi antara masyarakat dan aparat harus terus dijaga.

Ia mengimbau agar setiap kejadian atau hal mencurigakan segera dilaporkan agar dapat ditangani dengan cepat.
Kehadiran aparat di tengah masyarakat pun disambut hangat oleh warga.

Suasana penuh keakraban terlihat selama kegiatan berlangsung, dengan kondisi wilayah yang tetap aman dan kondusif.

Melalui kegiatan ini, sinergitas TNI-Polri bersama masyarakat kembali ditegaskan sebagai fondasi utama dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan.

(Wowo)

Musim Kemarau Ancam Kesehatan, WHO Imbau Masyarakat Tingkatkan Kewaspadaan

KESEHATAN|oleh

YUTELNEWS.COM – Musim kemarau yang ditandai dengan suhu panas dan kondisi udara kering berpotensi menimbulkan berbagai dampak terhadap kesehatan masyarakat. Organisasi kesehatan dunia, World Health Organization (WHO), mengingatkan bahwa cuaca panas ekstrem tidak boleh dianggap sepele.

Berdasarkan publikasi resmi WHO bertajuk “Heat and Health”, paparan suhu tinggi dalam waktu lama dapat memicu berbagai gangguan kesehatan, mulai dari dehidrasi, gangguan pernapasan, hingga kondisi serius seperti heatstroke yang berpotensi mengancam jiwa.

WHO juga menegaskan bahwa kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, serta penderita penyakit kronis memiliki risiko lebih tinggi terhadap dampak musim panas.

“Paparan suhu tinggi yang berkepanjangan dapat meningkatkan risiko kematian dan memperburuk kondisi kesehatan yang sudah ada,” demikian disampaikan WHO dalam rilis resminya.

Beragam Dampak yang Perlu Diwaspadai

Sejumlah dampak kesehatan yang umum terjadi saat musim kemarau antara lain:

Dehidrasi akibat kurangnya asupan cairan

Gangguan pernapasan karena meningkatnya debu dan polusi

Masalah kulit akibat paparan sinar matahari berlebih

Risiko keracunan makanan karena suhu tinggi

Antisipasi dan Imbauan WHO

Sebagai langkah pencegahan, World Health Organization memberikan sejumlah imbauan penting kepada masyarakat:

Memperbanyak konsumsi air putih untuk mencegah dehidrasi

Menghindari aktivitas berat di bawah terik matahari, terutama siang hari

Menggunakan pelindung seperti topi, pakaian tertutup, dan tabir surya

Menjaga kebersihan makanan dan minuman

Memastikan lingkungan tetap sejuk dan memiliki ventilasi yang baik

Memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan

Perlu Peran Bersama

WHO juga menekankan pentingnya peran pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi musim kemarau, termasuk penyediaan air bersih, edukasi kesehatan, serta kesiapan layanan medis.

Seiring meningkatnya suhu global akibat perubahan iklim, kejadian panas ekstrem diperkirakan akan semakin sering terjadi. Oleh karena itu, langkah antisipatif dan kesadaran masyarakat menjadi kunci utama dalam menjaga kesehatan di tengah musim kemarau.

Sumber:
World Health Organization (WHO), Heat and Health (2024) dan rilis “How summer heat impacts health and how to #KeepCool” (2025)

(Editor: Darmansyah | Yutelnews.com)

Boboko” yang Membuat Dunia Tertegun

SOSIAL - BUDAYA|oleh

YUTELNEWS.COM | ARTIKEL – Sebuah momen sederhana di Kecamatan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat, justru menghadirkan refleksi besar tentang pentingnya menjaga kearifan lokal di tengah arus globalisasi yang kian masif dan tak terbendung.

Kunjungan seorang akademisi internasional, Prof. Chihiro Sakai dari Universitas Hokkaido, Jepang, menjadi titik awal cerita ini. Didampingi unsur Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), kehadiran beliau bertujuan meninjau implementasi program Taman Numerasi—sebuah inisiatif edukatif berbasis masyarakat yang berorientasi pada peningkatan literasi numerasi dalam kehidupan sehari-hari.

Program Taman Numerasi sendiri merupakan bagian dari strategi penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), khususnya dalam membangun kecakapan berhitung praktis yang aplikatif. Kemampuan numerasi dinilai krusial karena menjadi fondasi dalam aktivitas ekonomi, sosial, hingga pengambilan keputusan di tingkat rumah tangga maupun komunitas.

Namun, di balik agenda formal tersebut, terselip sebuah peristiwa kultural yang sarat makna. Saat rombongan menikmati jamuan makan siang di rumah makan khas Sunda, perhatian Prof. Sakai justru tertuju pada sebuah benda tradisional—boboko, wadah nasi berbahan dasar anyaman bambu.

Dengan ekspresi penuh rasa ingin tahu, ia menanyakan fungsi dan filosofi di balik penggunaan boboko. Bagi masyarakat lokal, boboko mungkin hanyalah peralatan dapur biasa yang digunakan turun-temurun. Namun di mata seorang ilmuwan asing, benda tersebut memiliki nilai estetika, ekologis, sekaligus antropologis yang tinggi.

Ketertarikan tersebut berlanjut hingga akhirnya boboko dijadikan cenderamata. Momen itu menjadi simbol sederhana namun kuat tentang bagaimana produk kearifan lokal mampu melampaui batas geografis dan budaya, bahkan menarik perhatian dunia internasional.

Fenomena ini sejatinya menjadi ironi sekaligus refleksi. Indonesia dikenal sebagai negara megabiodiversitas budaya, dengan ratusan etnis, bahasa daerah, serta warisan tradisi yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Kearifan lokal lahir dari proses panjang adaptasi manusia dengan lingkungan, mencerminkan nilai-nilai keberlanjutan (sustainability), harmoni sosial, serta kecerdasan kolektif leluhur.

Namun di era modernisasi dan disrupsi global, eksistensi kearifan lokal menghadapi tantangan serius. Terjadi pergeseran paradigma di tengah masyarakat, khususnya generasi muda, yang cenderung mengadopsi budaya populer global dibandingkan menginternalisasi nilai-nilai lokal. Produk budaya tradisional kerap distigmatisasi sebagai sesuatu yang “usang”, “kurang prestisius”, atau tidak relevan dengan perkembangan zaman.

Padahal, jika ditelaah lebih dalam, kearifan lokal justru memiliki nilai strategis sebagai identitas budaya (cultural identity), modal sosial (social capital), serta instrumen pelestarian lingkungan yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, boboko bukan sekadar alat dapur, melainkan representasi dari konsep eco-friendly living, pemanfaatan sumber daya alam secara bijak, serta simbol kesederhanaan yang sarat filosofi.

Peristiwa kecil yang melibatkan boboko tersebut menjadi semacam “wake-up call” bagi masyarakat. Apa yang selama ini dianggap biasa, justru memiliki nilai luar biasa di mata global. Ini menunjukkan adanya gap persepsi antara pemilik budaya dan pihak luar yang justru lebih mampu mengapresiasi nilai tersebut.

Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis yang komprehensif dan berkelanjutan dalam upaya pelestarian kearifan lokal. Sinergi lintas sektor—pemerintah, akademisi, komunitas, hingga media—menjadi kunci dalam mengarusutamakan kembali nilai-nilai budaya lokal di ruang publik.

Edukasi berbasis budaya harus diperkuat, kampanye kebanggaan terhadap produk lokal perlu digencarkan, serta transformasi kearifan lokal ke dalam konteks kekinian harus terus didorong agar tetap relevan tanpa kehilangan esensi.

Momentum kekaguman terhadap boboko ini sejatinya bukan sekadar cerita, melainkan pesan kuat bahwa warisan budaya Indonesia memiliki daya saing global jika dikelola dengan baik. Tinggal bagaimana masyarakat sebagai pemilik budaya mampu merawat, melestarikan, dan mempromosikannya dengan penuh kesadaran dan kebanggaan.

Sumber: siaga02.com diolah Redaksi Yutelnews.com | Editor: Darmansyah Kabiro Natuna

Gubernur Ansar Ahmad Kaji Penurunan HPM di Natuna

PEMERINTAHAN|oleh

NATUNA – YUTELNEWS.COM || Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tengah mengkaji kemungkinan evaluasi Harga Patokan Mineral (HPM) menyusul permintaan sejumlah perusahaan pertambangan di Natuna agar harga tersebut diturunkan.

Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, menegaskan bahwa langkah penyesuaian HPM tidak dapat dilakukan secara terburu-buru karena menyangkut berbagai aspek, mulai dari kepentingan daerah hingga kepatuhan terhadap regulasi.

“Kita sedang kaji dulu, karena menurunkan harga patokan itu harus penuh dengan kehati-hatian,” ujarnya saat ditemui di sela kegiatan penyaluran bantuan pangan di Natuna, Sabtu (4/4/2026).

Ia menambahkan, setiap kebijakan terkait HPM harus melalui kajian komprehensif dan melibatkan berbagai pihak, termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), guna menghindari potensi persoalan hukum di kemudian hari.

HPM sendiri merupakan acuan harga dalam penjualan mineral bukan logam dan batuan yang menjadi dasar penghitungan kewajiban keuangan perusahaan, termasuk pajak daerah. Penetapannya mengacu pada berbagai regulasi nasional, di antaranya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021, serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020.

Terkait pajak opsen sebesar 25 persen pada sektor pertambangan mineral bukan logam dan batuan, Ansar menyebut hingga saat ini tidak ada keberatan dari pihak perusahaan. Ia menegaskan kebijakan tersebut merupakan amanat undang-undang yang harus dijalankan.

“Yang terpenting itu bagian pemerintah kabupaten harus lebih besar karena di sinilah lokasinya,” jelasnya.

Selain aspek fiskal, Gubernur juga mendorong perusahaan untuk memperhatikan tanggung jawab sosial (CSR) dan pengelolaan pascatambang secara berkelanjutan. Ia mencontohkan pemanfaatan lahan bekas tambang untuk sektor produktif seperti perkebunan kelapa.

Menurutnya, pengelolaan pascatambang yang baik sejak awal akan membantu menekan dampak lingkungan sekaligus memberikan manfaat ekonomi jangka panjang bagi masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan di sela kegiatan penyaluran bantuan pangan di Natuna, yang juga menjadi momentum interaksi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha. (Bani)

‎DPD LEMTARI Lima Puluh Kota Gedor Pusat Kekuasaan: Desak Perda Adat, Tata Ruang Jelas, hingga Evaluasi Birokrasi

DAERAH|oleh

YUTELNEWS.COM ||
‎Lima Puluh Kota, Kamis 2 April 2026 — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Republik Indonesia (LEMTARI) Kabupaten Lima Puluh Kota tidak sekadar datang bersilaturahmi. Mereka datang dengan gagasan, tekanan moral, dan arah kebijakan yang tegas. Melalui agenda audiensi resmi di kantor Bupati dan DPRD, DPD LEMTARI menyerahkan dokumen aspirasi dan rekomendasi strategis kepada Bupati H. Safni dan Ketua DPRD Doni Ikhlas—sebuah langkah yang menandai peran aktif masyarakat adat dalam mengawal masa depan daerah.
‎

Langkah ini bukan seremoni. Ini adalah peringatan halus namun tegas: pembangunan tidak boleh tercerabut dari akar adat, hukum, dan kepentingan masyarakat luas.
‎
‎Ketua DPD LEMTARI, M. Joni, S.T., Dt. Bosa Nan Panjang, didampingi Sekretaris H. Muhammad Ridha Ilahi, S.Pt, menegaskan bahwa rekomendasi yang disampaikan bukan sekadar wacana, melainkan hasil kajian strategis yang siap dijadikan pijakan kebijakan.
‎
‎Desakan Perda Pengakuan Masyarakat Adat: Negara Jangan Abai
‎Poin paling tajam yang disuarakan adalah dorongan pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Minangkabau. LEMTARI menilai, hingga hari ini, eksistensi masyarakat adat masih berada di ruang abu-abu hukum.
‎
‎“Tanpa payung hukum yang jelas, hak-hak adat berpotensi tergerus oleh kepentingan lain,” menjadi pesan kuat yang disampaikan.
‎
‎Wakil Sekretaris DPD, M. Rabil Septinas, S.T., Dt. Simarajo, menambahkan bahwa penguatan limbago adat bukan hanya soal budaya, tetapi juga solusi konkret dalam meredam konflik sako, pusako, hingga persoalan sosial yang kerap muncul di tengah masyarakat.
‎
‎RDTR Mandek, Investasi Tersendat
‎Tak kalah tajam, DPD LEMTARI menyoroti lambannya pembentukan Perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Mereka mengingatkan, tanpa RDTR yang jelas dan rinci, tata ruang daerah berpotensi menjadi sumber konflik dan hambatan investasi.
‎
‎Sekretaris DPD, H. Muhammad Ridha Ilahi, menegaskan bahwa RDTR adalah kunci menuju sistem perizinan modern yang transparan dan terintegrasi. Tanpa itu, proses seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) akan terus berbelit, memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah.
‎
‎Pesannya jelas: jika ingin investasi masuk, kepastian ruang harus lebih dulu ditegakkan.
‎
‎“Balai Adat” Dikritik: Jangan Asal Label
‎Dalam nada yang tetap konstruktif, LEMTARI juga mengkritisi rencana penamaan “Balai Adat” pada proyek pembangunan daerah nantinya. Bagi mereka, istilah tersebut bukan sekadar nama—melainkan simbol sakral dengan fungsi adat yang spesifik, sehingga tidak menimbulkan polemik dan kegaduhan ditengah masyarakat dimasa yang akan datang.
‎
‎Penggunaan istilah yang tidak tepat dinilai berpotensi mereduksi makna adat itu sendiri.
‎
‎Sebagai solusi, LEMTARI merekomendasikan penggunaan konsep “Rumah Gadang” yang dianggap lebih representatif, inklusif, dan tetap mencerminkan identitas Minangkabau tanpa mengaburkan fungsi adat yang sesungguhnya.
‎
‎OPD Disorot: Efisiensi atau Pemborosan?
‎
‎Tak berhenti di ranah adat dan tata ruang, LEMTARI juga menyorot kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Mereka mendorong evaluasi menyeluruh terhadap struktur birokrasi yang dinilai masih menyimpan potensi tumpang tindih fungsi.
‎
‎Penataan ulang OPD dianggap mendesak untuk memastikan anggaran daerah tidak terbuang sia-sia dan benar-benar berdampak bagi masyarakat.
‎
‎“Birokrasi harus ramping, efektif, dan berbasis kinerja—bukan sekadar struktur,” menjadi garis tegas dalam rekomendasi tersebut. Prinsip dari semangat efisiensi melihat kondisi Negara dan Daerah saat ini adalah” Miskin struktur kaya fungsi bukan sebaliknya miskin fungsi kaya struktur yang berdampak pemborosan pada postur APBD 80% belanja pegawai dan operasional.
‎
‎Momentum Sinergi atau Sekadar Formalitas?
‎
‎Audiensi ini menjadi ujian bagi pemerintah daerah dan DPRD: apakah aspirasi masyarakat adat akan dijadikan arah kebijakan, atau hanya berhenti sebagai dokumen seremonial?
‎
‎DPD LEMTARI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses ini. Bagi mereka, pembangunan Lima Puluh Kota ke depan harus berdiri di atas tiga pilar: keadilan, budaya, dan keberlanjutan.
‎
‎Kini bola ada di tangan pemerintah.
‎
‎Apakah rekomendasi ini akan menjadi fondasi kebijakan, atau sekadar arsip yang dilupakan waktu?
‎
‎Wartawan : Yori Despianto
‎

Malam Penutupan Pertandingan Rakyat di Desa Meliah Berlangsung Meriah dan Penuh Kebersamaan

DAERAH|oleh

NATUNA – YUTELNEWS.COM ||
Desa Meliah, Kecamatan Subi, Kabupaten Natuna — Penutupan pertandingan rakyat Desa Meliah tahun 2026 berlangsung meriah dan penuh kehangatan pada Sabtu malam, 3 April 2026, pukul 20.00 WIB. Kegiatan ini menjadi puncak dari rangkaian perlombaan yang telah dilaksanakan dengan penuh semangat oleh masyarakat.

Acara penutupan secara resmi dilakukan oleh Kepala Desa Meliah, Zamri, S.Kom, yang didampingi oleh Ibu Kepala Desa, Antika Mayasari. Dalam sambutannya, Kepala Desa menyampaikan rasa syukur serta apresiasi kepada seluruh panitia, peserta, dan masyarakat yang telah berpartisipasi aktif sehingga kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan sukses.

Suasana malam penutupan semakin semarak dengan berbagai hiburan yang ditampilkan. Acara dibuka dengan penampilan tarian dari siswa-siswi SD Negeri 002 yang berhasil memukau para hadirin. Antusiasme masyarakat terlihat dari ramainya kehadiran warga yang ikut menyaksikan hingga akhir acara, menciptakan suasana penuh kebersamaan dan kegembiraan.

Berbagai pertandingan yang telah digelar meliputi voli putra dan putri, sepak bola putri, domino, tenis meja, serta permainan rakyat lainnya. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga menjadi sarana mempererat tali silaturahmi antarwarga Desa Meliah.

Pelaksanaan kegiatan ini didukung dengan total anggaran sebesar Rp8.888.000 yang bersumber dari berbagai pihak, yaitu PKK sebesar Rp500.000, Toko Arpan Rp100.000, Kader Bintang Timur Rp200.000, Sukarmawan Rp50.000, BPD Rp200.000, serta kontribusi dari Desa Meliah sebesar Rp3.500.000.

Sebagai bentuk apresiasi kepada para pemenang, panitia menyediakan hadiah dengan rincian: voli putra dan putri masing-masing Rp2.200.000, lomba domino Rp620.000, tenis meja Rp480.000, serta permainan rakyat sebesar Rp3.388.000.

Menjelang akhir acara, kegiatan ditutup dengan doa yang dipimpin oleh Bapak Yakup dengan penuh khidmat. Turut hadir dalam acara tersebut BPD, RT, RW, tokoh masyarakat, serta ibu-ibu Desa Meliah yang turut memeriahkan suasana hingga selesai.

Penutupan pertandingan rakyat ini menjadi bukti nyata semangat kebersamaan, kekompakan, dan gotong royong masyarakat Desa Meliah. Diharapkan kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan di masa mendatang sebagai wadah hiburan sekaligus mempererat persatuan warga.

(Bani)

SPPG Sedanau Ditutup Sementara, Investor Ungkap Dugaan Pelanggaran SOP dan Mark Up Harga — Tegaskan Komitmen Jaga Program MBG Sesuai Amanah Presiden

DAERAH|oleh

NATUNA – YUTELNEWS.COM || Jumat, 3 April 2026
Penutupan sementara Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Bunguran Barat, Sedanau, Kabupaten Natuna, memunculkan sejumlah fakta baru. Investor sekaligus mitra pemilik fasilitas, Safruddin (BWS), mengungkap adanya dugaan pelanggaran standar operasional prosedur (SOP) hingga indikasi mark up harga bahan baku dalam operasional dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

BWS menjelaskan, sejak awal dirinya membangun fasilitas dapur dengan tujuan mendukung program pemerintah agar berjalan profesional, transparan, dan sesuai petunjuk teknis Badan Gizi Nasional (BGN). Namun dalam pelaksanaannya, ia menemukan berbagai kejanggalan di lapangan.

Beberapa temuan di antaranya meliputi lemahnya pengawasan operasional, penurunan kualitas bahan pangan, hingga ditemukannya bahan baku berupa daging ayam dalam kondisi membusuk. Selain itu, terdapat dugaan selisih harga bahan baku seperti tempe, tahu, dan LPG yang nilainya disebut tidak wajar dibanding harga pasar.

“Ini berpotensi merugikan negara dan mencederai tujuan program,” tegasnya.

Selain persoalan teknis, penutupan sementara juga dipicu belum adanya kesepakatan kerja sama resmi antara pemilik fasilitas dan pihak pengelola yayasan.

Meski demikian, BWS menegaskan bahwa langkah yang diambil bukan untuk menghambat program, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab agar pelaksanaannya tetap berjalan sesuai tujuan awal.

Dalam keterangannya kepada awak media, Jumat (3/4/2026) pukul 16.12 WIB melalui sambungan telepon, BWS menyampaikan komitmennya terhadap program MBG.

“Saya sejak awal berkomitmen mendukung program Presiden Prabowo ini agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh anak-anak Indonesia, dengan penyediaan makanan bergizi yang layak. Harapan kita, generasi bangsa tumbuh sehat, cerdas, dan kuat. Ini amanah yang harus kita jaga bersama dengan penuh tanggung jawab,” ujar Wan Safri/BWS.

Sementara itu, pihak BGN melalui Wakil Kepala BGN, Irjen Pol (Purn) Soni Sonjaya, memastikan akan melakukan investigasi internal. Jika ditemukan pelanggaran, kasus tersebut tidak menutup kemungkinan akan dilanjutkan ke aparat penegak hukum.

Ke depan, diharapkan operasional SPPG Sedanau dapat kembali berjalan dengan sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Perkembangan lebih lanjut terkait persoalan ini akan terus dipantau dan diberitakan.

Sumber: Batammoranews.com | Diolah oleh Redaksi YUTELNEWS.COM | Editor: Darmansyah Kabiro Natuna

Diduga Diabaikan, Jembatan Ambruk Saat Warga Akan Memilih, Lima Korban Jatuh di Tegal Buleud.

DAERAH|oleh

YUTELNEWS.COM – SUKABUMI|| Kondisi infrastruktur yang diduga dibiarkan tanpa perbaikan kembali menimbulkan korban.

Jembatan penghubung di Kampung Lingkung Sari, RT 04 RW 04, Desa Sumberjaya, Kecamatan Tegal Buleud, Kabupaten Sukabumi, ambruk pada Kamis (2/4/2026), saat warga melintas untuk mengikuti Pemilihan Antar Waktu (PAW) Kepala Desa Sumberjaya.

Peristiwa terjadi ketika warga dari Dusun Kampung Cilampahan tengah menuju lokasi pemilihan. Jembatan yang menjadi akses utama tersebut tiba-tiba putus saat dilalui.

Warga menyebut kondisi jembatan sudah lama rusak dan minim perawatan, namun tetap digunakan karena tidak tersedia jalur alternatif.
Akibatnya, lima orang menjadi korban, terdiri dari tiga orang dewasa dan dua anak-anak.

Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun para korban mengalami luka dan harus mendapatkan penanganan medis di Puskesmas Tegal Buleud setelah dievakuasi warga menggunakan ambulans desa.

Kejadian ini memicu kritik keras dari masyarakat. Mereka menilai kerusakan jembatan sudah lama dilaporkan, namun tidak kunjung mendapat penanganan.

Warga menilai lambannya respons terhadap kondisi infrastruktur berisiko membahayakan keselamatan.

“Sudah sering dilaporkan, tapi tidak ada perbaikan. Baru setelah ada korban, kejadian ini kembali diperhatikan,” ujar seorang warga.

Ambruknya jembatan juga berdampak pada terganggunya proses PAW Kepala Desa Sumberjaya. Dari 18 pemilih yang terdaftar, sebagian tidak dapat melanjutkan perjalanan akibat akses utama terputus.

Warga mendesak Pemerintah Kabupaten Sukabumi segera melakukan perbaikan darurat serta audit kondisi jembatan di wilayah Tegal Buleud. Mereka khawatir, tanpa langkah cepat, kejadian serupa bisa kembali terjadi dengan dampak yang lebih serius.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pemerintah daerah terkait penyebab ambruknya jembatan maupun rencana penanganan.

Peristiwa ini kembali menyoroti lemahnya pengawasan infrastruktur di daerah pelosok yang dinilai belum menjadi prioritas, meski menyangkut keselamatan masyarakat.

(Wowo)

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.