Kejari Natuna Gandeng Kemenag dan BPN, Percepat Sertifikasi Tanah Wakaf dan Tempat Ibadah

HUKUM|oleh

YUTELNEWS.COM | Natuna, 2 April 2026 — Kejaksaan Negeri Natuna terus memperkuat peran strategisnya dalam pengamanan aset keagamaan dengan menjalin sinergi lintas instansi melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) bersama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Natuna dan Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Kejaksaan Negeri Natuna, Kamis (2/4/2026), ini menjadi langkah konkret dalam mendorong percepatan sertifikasi serta pengamanan tanah wakaf dan tempat peribadatan di wilayah Kabupaten Natuna.

Penandatanganan PKS dilakukan langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Natuna, Erwin Indrapraja, bersama Plh. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Natuna, Muhd. Sabirin, serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna, Amir Nugroho.

Kerja sama ini menitikberatkan pada penguatan koordinasi dan kolaborasi antar lembaga dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi masing-masing instansi, khususnya di bidang pertanahan dan aset keagamaan.

Adapun ruang lingkup kerja sama meliputi inventarisasi dan identifikasi tanah wakaf serta tempat ibadah, pertukaran data dan informasi antar instansi, percepatan proses sertifikasi, hingga pemberian bantuan hukum oleh Kejaksaan Negeri Natuna, baik secara litigasi maupun non-litigasi.

Peran Kejaksaan sebagai pengacara negara juga menjadi krusial dalam memberikan pendampingan hukum, pertimbangan hukum, serta tindakan hukum lainnya guna memitigasi potensi sengketa di bidang perdata dan tata usaha negara.

Melalui sinergi ini, diharapkan seluruh aset keagamaan di Kabupaten Natuna dapat memiliki kepastian hukum yang kuat, sehingga mampu mencegah konflik, meningkatkan tertib administrasi pertanahan, serta mendukung tata kelola aset yang transparan dan akuntabel.

Langkah ini juga sejalan dengan program pemerintah dalam percepatan legalisasi aset dan reformasi birokrasi di sektor pertanahan, khususnya terkait perlindungan tanah wakaf dan fasilitas tempat ibadah.

Kejaksaan Negeri Natuna menegaskan komitmennya untuk terus hadir sebagai garda terdepan dalam pengamanan aset negara dan aset keagamaan melalui pendekatan yang profesional, berintegritas, dan humanis.

Sumber: Free Release Kejaksaan Natuna, diolah Redaksi Yutelnews.com
Editor: Darmansyah, Kabiro Natuna Yutelnews.com)

Bangkitkan Literasi Anak Negeri, Perpustakaan Jadi Kunci Masa Depan Generasi

PENDIDIKAN|oleh

NATUNA –
YUTELNEWS.COM || Meningkatkan wawasan dan kualitas generasi muda tidak terlepas dari budaya literasi yang kuat. Di tengah perkembangan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat, kebiasaan membaca menjadi fondasi penting dalam membentuk pola pikir kritis dan cerdas bagi anak negeri.

Di mana pun seseorang berdomisili, jika tersedia fasilitas perpustakaan, hal tersebut harus dimanfaatkan secara maksimal. Perpustakaan bukan sekadar tempat menyimpan buku, melainkan ruang belajar yang membuka jendela dunia dan memperluas wawasan.

Semangat literasi ini juga terinspirasi dari pengalaman nyata yang diceritakan oleh salah satu rekan awak Yutelnews berinisial DI. Sejak duduk di bangku sekolah dasar, ia telah membiasakan diri membaca berbagai jenis buku tanpa memilih-milih. Konsistensi tersebut terbukti membentuk wawasan yang luas serta pola pikir yang matang hingga saat ini. Pengetahuan yang dimilikinya pun tidak diragukan lagi, menjadi contoh nyata bahwa kebiasaan membaca sejak dini mampu mengubah masa depan seseorang.

Sayangnya, minat baca di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda, masih perlu terus didorong. Padahal, dengan rajin membaca, seseorang tidak hanya memperoleh ilmu pengetahuan, tetapi juga mampu memahami berbagai persoalan secara lebih bijak dan objektif.

Melalui pemberitaan ini, awak Yutelnews berharap dapat memberikan motivasi kepada seluruh anak negeri, khususnya yang berada di wilayah 3T, untuk terus semangat meningkatkan literasi. Adapun 3T merupakan singkatan dari Terdepan, Terluar, dan Tertinggal, yaitu daerah yang memiliki keterbatasan akses, baik dari segi infrastruktur, pendidikan, maupun informasi.

Momentum ini menjadi ajakan bersama agar masyarakat mulai bangkit dan menumbuhkan kembali kebiasaan membaca. Peran orang tua, guru, serta lingkungan sekitar sangat dibutuhkan untuk membangun budaya literasi sejak dini.

Dengan memanfaatkan perpustakaan yang ada di lingkungan tempat tinggal, diharapkan lahir generasi yang cerdas, berwawasan luas, serta mampu bersaing di masa depan. Karena pada akhirnya, kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh tingkat literasi masyarakatnya.

Red:Darmansyah, Kabiro Natuna Yutelnews.com

BPJS Ketenagakerjaan Natuna Sosialisasikan Perlindungan Pekerja Desa, Langkah Kecil Iuran, Dampak Besar Perlindungan

SOSIAL - BUDAYA|oleh

YUTELNEWS.COM
NATUNA – BPJS Ketenagakerjaan Cabang Natuna menggelar sosialisasi manfaat program serta optimalisasi jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja di ekosistem desa, Rabu (01/04/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Gedung Serbaguna Desa Batu Gajah, Kecamatan Bunguran Timur ini diikuti Ketua RT, Ketua RW, dan masyarakat setempat.

Mengusung tema “Memperkuat Peran Desa dalam Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Masyarakat”, sosialisasi ini menekankan pentingnya perlindungan bagi para pekerja, termasuk pekerja informal di desa.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Natuna, Hendra Harry Jonna, mengatakan program ini merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam memberikan jaminan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.

“Hari ini kami datang untuk mensosialisasikan kepada bapak dan ibu semua apa itu BPJS Ketenagakerjaan dan apa saja manfaat yang bisa diperoleh ketika kita menjadi pesertanya,” ujarnya.

Ia menegaskan, manfaat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sangat besar dibandingkan iuran yang dibayarkan. Jika peserta mengalami kecelakaan saat bekerja, seluruh biaya pengobatan akan ditanggung hingga sembuh tanpa batas plafon sesuai kebutuhan medis.

“Sekecil apa pun biaya akibat kecelakaan kerja akan ditanggung BPJS sampai sembuh. Ini sangat membantu masyarakat agar tidak terbebani biaya berobat,” jelasnya.

Tak hanya itu, jika peserta meninggal dunia, ahli waris akan menerima santunan tunai, serta manfaat tambahan berupa beasiswa pendidikan untuk dua orang anak hingga jenjang perguruan tinggi.

“Ini bentuk perlindungan menyeluruh. Jadi bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga menjamin masa depan keluarga,” tambahnya.

Selain perlindungan kecelakaan kerja dan kematian, BPJS Ketenagakerjaan juga memiliki berbagai program lain yang mendukung kesejahteraan pekerja, termasuk jaminan hari tua yang dapat menjadi tabungan di masa depan.

Dalam kesempatan tersebut, BPJS juga mendorong peran aktif desa dengan membuka peluang bagi masyarakat untuk menjadi agen layanan di Desa Batu Gajah.

Dengan adanya agen ini, masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor BPJS di Ranai untuk melakukan pendaftaran, pembayaran iuran, maupun klaim.

“Ke depan, semua layanan bisa diakses lebih dekat melalui agen desa, sehingga lebih mudah dan cepat,” ungkap Hendra.

Menariknya, BPJS Ketenagakerjaan memberikan keringanan iuran bagi peserta Bukan Penerima Upah (BPU) di sektor non-transportasi. Mulai April hingga Desember 2026, peserta mendapatkan diskon iuran sebesar 50 persen untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Dalam penyesuaian tersebut, iuran JKK yang sebelumnya sebesar Rp10.000 menjadi Rp5.000 untuk penghasilan Rp1 juta per bulan, serta dari Rp20.000 menjadi Rp10.000 untuk penghasilan Rp2 juta per bulan. Sementara iuran JKM yang sebelumnya sebesar Rp6.800 turun menjadi Rp3.400 per bulan.

Menurut Hendra, iuran tersebut sangat terjangkau dan bisa diibaratkan seperti arisan gotong royong, di mana dana yang dikumpulkan bersama digunakan untuk membantu peserta yang mengalami musibah.

“Dengan iuran yang sangat kecil, manfaat yang diterima sangat besar. Ini adalah bentuk perlindungan sosial yang penting bagi masyarakat desa,” katanya.

Melalui kegiatan ini, BPJS Ketenagakerjaan berharap kesadaran masyarakat semakin meningkat untuk menjadi peserta aktif, sehingga setiap pekerja memiliki perlindungan dan rasa aman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

“Jangan tunggu musibah datang. Lindungi diri dan keluarga sejak sekarang dengan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan,” tutupnya.

Sementara Sekdes Desa Batu Gajah, Adi Syahdiman mengucapkan terimakasih atas kehadiran BPJS ketenagakerjaan di desanya.

“Program BPJS ini memang sangat memeberikan banyak sekali manfaat untuk itu mari kita berpartisipasi menjadi peserta,” ajaknya. 

(BANI)

Terkuak! Jurang Kekayaan Pimpinan Batam: Amsakar Melonjak, Li Claudia Tetap Mendominasi—Fakta LHKPN 2025 Bikin Publik Bertanya

PEMERINTAHAN|oleh

BATAM, YUTELNEWS.COM – Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun pelaporan 2025 kembali membuka fakta menarik terkait kondisi finansial pejabat publik di Kota Batam. Wali Kota Amsakar Achmad dan Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra menunjukkan perbedaan signifikan, baik dari sisi pertumbuhan maupun total kekayaan yang dimiliki.

Amsakar Achmad tercatat memiliki kekayaan sebesar Rp 6.910.737.715. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp 5.829.583.118, atau mengalami kenaikan Rp 1.081.154.597. Lonjakan tersebut tergolong cukup signifikan dalam satu periode pelaporan.

Komposisi kekayaan Amsakar didominasi aset properti berupa tanah dan bangunan di Batam senilai Rp 5,2 miliar. Selain itu, terdapat kendaraan, harta bergerak lainnya, serta kas dan setara kas yang juga mengalami peningkatan, mencerminkan pertumbuhan aset yang relatif stabil.

Di sisi lain, Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra mencatat total kekayaan jauh lebih besar, yakni Rp 18.124.408.082. Namun, kenaikannya hanya sebesar Rp 475.887.224 dari periode sebelumnya, menunjukkan pertumbuhan yang lebih moderat.

Hal yang cukup mencuri perhatian adalah tidak adanya aset tanah di Batam dalam laporan Li Claudia, meskipun ia berada dalam lingkup pemerintahan daerah dan BP Batam yang identik dengan pengelolaan lahan. Seluruh aset properti yang dimilikinya berada di wilayah Tangerang dengan total nilai Rp 10,375 miliar.

Selain properti, Li Claudia juga memiliki alat transportasi senilai Rp 2,42 miliar, kas dan setara kas lebih dari Rp 5 miliar, serta harta bergerak lainnya. Namun demikian, terdapat penurunan pada pos kas sebesar Rp 234 juta selama periode pelaporan.

Jika dibandingkan secara keseluruhan, meskipun Amsakar mencatat kenaikan lebih besar, total kekayaan Li Claudia masih unggul dengan selisih mencapai Rp 11,21 miliar. Perbandingan ini menunjukkan adanya disparitas yang cukup lebar dalam struktur kekayaan kedua pejabat tersebut.

LHKPN sendiri merupakan instrumen penting dalam sistem pencegahan korupsi yang mendorong transparansi dan akuntabilitas pejabat publik. Melalui pelaporan ini, masyarakat dapat melakukan kontrol sosial serta memantau potensi konflik kepentingan maupun indikasi peningkatan kekayaan yang tidak wajar.

Dengan terbukanya data ini, publik diharapkan semakin kritis dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas, khususnya di Kota Batam.

Sumber: BatamNow.com (diolah)
Editor: Darmansyah | Kabiro Natuna Yutelnews.com

DANA JURNALISME DIGODOK! Dewan Pers Siapkan Skema Penyelamat Media di Tengah Guncangan Disrupsi Digital

NASIONAL|oleh

YUTELNEWS.COM | JAKARTA – Dewan Pers resmi menggelar uji publik Rancangan Peraturan tentang Dana Jurnalisme sebagai langkah strategis memperkuat fondasi ekosistem pers nasional agar tetap merdeka, profesional, adaptif, dan berkelanjutan di tengah tekanan hebat era digital.

Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, menegaskan bahwa penyusunan regulasi ini telah berjalan sejak 25 Juli 2025 melalui serangkaian rapat intensif dan forum diskusi kelompok terarah (FGD) yang melibatkan konstituen serta berbagai pemangku kepentingan lintas sektor.

“Rancangan ini merupakan respons konkret atas disrupsi digital, penurunan pendapatan industri media, serta tekanan ekonomi yang secara langsung mengancam keberlangsungan jurnalisme berkualitas dan independen,” ujarnya.

Uji publik tersebut digelar pada Senin, 30 Maret 2026, di Hall Dewan Pers, Jakarta Pusat, dengan menghadirkan unsur akademisi, organisasi pers, tokoh media, serta lembaga pendukung ekosistem pers. Forum ini menjadi ruang strategis untuk menghimpun masukan komprehensif, kritik konstruktif, serta penyempurnaan substansi sebelum regulasi ditetapkan secara resmi.

Sejumlah institusi pendidikan turut ambil bagian, di antaranya Universitas Indonesia, Universitas Hasanuddin, Universitas Sumatera Utara, Universitas Moestopo (Beragama), Universitas Mataram, serta Universitas Diponegoro.

Dari kalangan organisasi profesi dan industri media, hadir pula Aliansi Jurnalis Independen, Pewarta Foto Indonesia, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Persatuan Wartawan Indonesia, Asosiasi Media Siber Indonesia, Jaringan Media Siber Indonesia, hingga Serikat Media Siber Indonesia.

Tak hanya itu, sejumlah tokoh pers nasional seperti Bagir Manan, Bambang Harymurti, dan Suryopratomo turut memberikan pandangan strategis demi memperkuat arah kebijakan tersebut.

Menjawab Krisis Ekosistem Media Nasional

Rancangan Peraturan tentang Dana Jurnalisme ini diproyeksikan sebagai instrumen vital dalam menjaga keberlangsungan jurnalisme yang berpihak pada kepentingan publik, terutama di tengah perubahan drastis model bisnis industri media.

Dalam dokumen rancangan disebutkan, transformasi digital telah mengubah lanskap media secara fundamental—ditandai dengan merosotnya pendapatan iklan konvensional, pergeseran audiens ke platform digital global, hingga meningkatnya tekanan terhadap independensi dan kualitas redaksional.

Melalui skema Dana Jurnalisme, pendanaan akan dihimpun dari berbagai sumber yang sah, tidak mengikat, serta dikelola dengan prinsip independensi, transparansi, dan akuntabilitas tinggi.

Adapun prinsip utama yang diusung meliputi:

Independensi redaksional tanpa intervensi pihak pendana

Transparansi dan akuntabilitas melalui audit berkala

Keadilan dan inklusivitas dalam distribusi dana

Keberlanjutan untuk menopang ekosistem pers jangka panjang

Selain itu, sistem pengelolaan dana dirancang dengan mekanisme checks and balances guna memastikan tata kelola yang profesional, kredibel, dan bebas konflik kepentingan.

Fokus Penguatan Jurnalisme Berkualitas

Dana Jurnalisme nantinya akan diarahkan untuk mendukung berbagai kebutuhan strategis, antara lain:

Penguatan liputan investigatif dan karya jurnalistik berkualitas

Penyediaan perlindungan hukum bagi wartawan

Peningkatan kapasitas, kompetensi, dan profesionalisme insan pers

Mendorong inovasi dan transformasi bisnis perusahaan media

Penguatan advokasi terhadap kekerasan dan intimidasi terhadap jurnalis

Penerima manfaat tidak hanya terbatas pada perusahaan pers, tetapi juga mencakup wartawan individu, organisasi profesi, serta lembaga independen yang berkontribusi terhadap kemerdekaan pers.

Langkah ini dinilai sebagai terobosan progresif dalam menjawab krisis keberlanjutan industri media nasional, sekaligus memperkuat peran pers sebagai pilar demokrasi yang sehat, kritis, dan bertanggung jawab.

(Sumber: BATAMSIBER.COM, diolah Redaksi Yutelnews.com | Editor: Darmansyah, Kabiro Natuna)

Prajurit TNI Gugur di Lebanon, DPR Kecam Serangan terhadap Pasukan Perdamaian Dunia

NASIONAL|oleh

JAKARTA – YUTELNEWS.COM || Duka mendalam menyelimuti bangsa Indonesia atas gugurnya prajurit TNI, Praka Farizal Rhomadhon, saat menjalankan misi perdamaian dunia di Lebanon.

Almarhum merupakan anggota Batalyon Infanteri 113 Jaya Sakti di bawah Kodam Iskandar Muda yang tengah bertugas sebagai bagian dari pasukan penjaga perdamaian di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan belasungkawa mendalam sekaligus penghormatan atas dedikasi almarhum dalam menjalankan tugas negara.

“Almarhum adalah prajurit sejati yang telah mengabdikan hidupnya bagi bangsa dan negara dengan dedikasi dan pengabdian tanpa pamrih,” ujarnya.

Selain menyampaikan duka, Dasco juga mengecam keras serangan yang diduga dilakukan oleh Israel hingga menyebabkan gugurnya prajurit TNI tersebut.

Ia menegaskan bahwa serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional. Menurutnya, pasukan perdamaian memiliki mandat untuk meredam konflik, bukan menjadi target dalam situasi perang.

“Ini tidak dapat ditoleransi. Pasukan perdamaian seharusnya dilindungi, bukan diserang,” tegasnya.

Peristiwa ini turut menyisakan duka mendalam bagi keluarga almarhum di Kulon Progo, Yogyakarta. Gelombang simpati dan penghormatan terus mengalir dari masyarakat, pemerintah, hingga berbagai elemen bangsa sebagai bentuk apresiasi atas jasa dan pengorbanannya.

Insiden ini sekaligus menjadi pengingat pentingnya perlindungan maksimal bagi pasukan penjaga perdamaian yang bertugas di wilayah konflik. Di sisi lain, peristiwa ini juga menegaskan komitmen Indonesia dalam berkontribusi menjaga stabilitas dan perdamaian dunia.

Sumber: Owntalk.co.id
Editor: Darmansyah Kabiro Natuna yutelnews.com

Ceramah di PKN Tingkat II LAN, Kajati Sulsel Bagikan Pandangan Terkait Tata Kelola birokrasi yang transparan dan Akuntabel. 

NEWS|oleh

SULSEL, YUTELNEWS.COM – Integritas dan sistem birokrasi yang kuat adalah fondasi utama tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan dipercaya publik. Integrasi nilai integritas mencegah korupsi, sementara sistem birokrasi yang kokoh (melalui digitalisasi dan pelayanan prima) memastikan efisiensien mencegah kesewenang-wenanan, dan mempercepat reformasi

Melalui Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Selatan, Dr. Didik Farkhan Alisyahdi, S.H., M.H., tampil sebagai narasumber dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan IV Tahun 2026. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Pemerintahan (Pusjar SKMP) Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang berlokasi di Jalan Raya Baruga No. 48 Antang, Makassar, pada Rabu (31/3/2026).

Di hadapan para peserta pelatihan yang merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dari berbagai instansi, baik Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah, Kajati Sulsel membawakan materi bertajuk “Integritas Sebagai Fondasi Kepemimpinan Dalam Penegakan Hukum dan Tata Kelola Aset”.

Dalam paparannya, Dr. Didik Farkhan menegaskan bahwa seorang pemimpin yang berintegritas harus senantiasa menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan, konsisten dalam setiap pengambilan keputusan, serta terbebas dari segala bentuk konflik kepentingan.

“Dalam penegakan hukum, integritas menjadi fondasi utama legitimasi hukum dan sangat menentukan tingkat kepercayaan publik. Integritas bukan sekadar nilai, melainkan kompas dalam setiap keputusan hukum yang diambil,” ujar Didik Farkhan.

Lebih lanjut, Kajati Sulsel membagikan pandangannya terkait tata kelola birokrasi yang transparan dan akuntabel. Ia menekankan pentingnya membangun sebuah sistem yang kuat untuk mencegah terjadinya celah penyimpangan.

“Saya adalah orang yang lebih percaya pada sistem daripada sekadar mengandalkan moral seseorang di dalam birokrasi,” tegasnya.

Pandangan tersebut dibuktikan melalui berbagai rekam jejak inovasi pelayanan publik yang pernah ia gagas. Ia menceritakan proses panjang dalam membangun sistem e-Tilang saat menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Surabaya. Sistem tersebut mengintegrasikan kerja sama lintas instansi dengan Pengadilan Negeri untuk memfasilitasi sidang secara online, pembayaran denda tilang secara nontunai (cashless), hingga terobosan penyediaan layanan antar jemput denda tilang langsung ke rumah warga.

Semangat perbaikan sistem tersebut juga ia bawa ke Sulawesi Selatan dengan meluncurkan layanan “Saksi Prima” yang berkolaborasi dengan Pengadilan Tinggi Makassar. Layanan inovatif ini dirancang khusus untuk memberikan jaminan kenyamanan dan keamanan bagi para saksi yang dihadirkan dalam proses persidangan.

Sebagai seorang jaksa, Dr. Didik Farkhan juga menyatakan dukungan penuhnya terhadap upaya penyelamatan aset milik pemerintah, khususnyag aset-aset pemerintah daerah yang kerap bermasalah dalam hal ini telah teruji; saat berdinas di Surabaya, ia berhasil membantu Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyelamatkan dan mengembalikan aset negara dengan total nilai mencapai Rp10 triliun selama periode 2016-2019. Kisah perjuangan dan keberhasilan fenomenal tersebut telah ia dokumentasikan ke dalam sebuah buku berjudul Jaksa Vs Mafia Aset.(abu Algifari)

Detik-Detik Haru di Papua: Tiga Eks Kombatan OPM Cium Merah Putih, Ikrar Setia Kembali ke Pangkuan NKRI

NASIONAL|oleh

PAPUA TENGAH – YUTELNEWS.COM || Momentum penuh haru dan sarat makna kembali terukir dalam upaya menciptakan stabilitas keamanan di Tanah Papua. Komando Operasi (Koops) TNI Papua berhasil memfasilitasi kembalinya tiga eks anggota kelompok bersenjata TPNPB-OPM ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), melalui prosesi ikrar setia yang berlangsung khidmat.

Kegiatan tersebut digelar di SD Inpres 1 Sinak, Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, pada Sabtu (28/3/2026), sebagai bagian dari pendekatan persuasif, humanis, dan pembinaan teritorial yang terus digencarkan aparat keamanan.

Tiga eks anggota yang menyatakan kembali setia kepada NKRI masing-masing bernama Nikanus Murib, Arendis Murib, dan Ois Tabuni. Ketiganya sebelumnya diketahui tergabung dalam kelompok Kalenak Murib dan sempat terlibat dalam aksi gangguan keamanan berupa tembakan saat penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) di Kantor Distrik Sinak pada tahun 2025.

Prosesi ikrar berlangsung dengan penuh khidmat, diawali dengan doa lintas iman, sambutan dari aparat TNI, serta pemberian atribut simbolis berupa baju batik sebagai representasi kembalinya mereka ke dalam bingkai persatuan bangsa. Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, pembacaan dan penandatanganan naskah ikrar, hingga momen emosional saat ketiganya mencium Sang Saka Merah Putih sebagai simbol kesetiaan dan kecintaan terhadap Indonesia.

Dalam pernyataan resminya, ketiga eks kombatan tersebut menyatakan komitmen kuat untuk meninggalkan aktivitas separatisme, menolak segala bentuk kekerasan bersenjata, serta siap menjalani kehidupan baru yang produktif melalui jalur pendidikan, pertanian, dan keterlibatan aktif dalam pembangunan daerah, khususnya di Distrik Sinak.

Kepala Penerangan Koops TNI Papua, Letkol Inf M. Wirya Arthadiguna, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari strategi pembinaan teritorial dan pendekatan kesejahteraan yang berkelanjutan. Ia berharap momentum ini menjadi titik balik perubahan serta mencegah mereka kembali terlibat dalam jaringan kelompok bersenjata.

“Ini adalah langkah awal yang positif. Kami berharap mereka dapat menjalani kehidupan yang lebih baik dan menjadi contoh bagi rekan-rekan lainnya untuk kembali ke NKRI,” ujarnya.

Dukungan terhadap langkah ini juga disampaikan tokoh masyarakat Distrik Sinak, Nopinus Kagoya. Ia mengapresiasi upaya TNI dan aparat keamanan dalam menciptakan pendekatan damai serta membangun kepercayaan masyarakat.

Keberhasilan ini menjadi indikator penting bahwa pendekatan dialogis, humanis, dan pembangunan kesejahteraan mampu membuka jalan rekonsiliasi serta memperkuat integrasi nasional di wilayah Papua.

Sumber: Puspen TNI
Autentikasi: Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi
Editor: Darmansyah, Kabiro Natuna Yutelnews.com

Estafet Kepemimpinan FORDIS-PK Jawa Tengah Berlanjut, Wiyu Ghaniy Allathif Yudistira Resmi Nahkodai Organisasi

SOSIAL - BUDAYA|oleh

SEMARANG, YUTELNEWS.COM ||Forum Diskusi Pemerhati Konstitusi (FORDIS-PK) Jawa Tengah menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) pada Minggu (29/3/2026) dengan agenda utama serah terima jabatan (Sertijab) direktur serta pengukuhan kepengurusan baru untuk periode mendatang.

Dalam forum yang berlangsung khidmat tersebut, tongkat estafet kepemimpinan resmi diserahkan dari Direktur Demisioner, Lawu Mijil Kusumo, kepada Direktur Terpilih, Wiyu Ghaniy Allathif Yudistira.

Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran pengurus, dewan pembina, serta perwakilan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jawa Tengah. Rapim tersebut menjadi momentum penting bagi FORDIS-PK untuk memperkuat arah gerak organisasi dalam mengawal isu-isu konstitusi dan hukum di Indonesia.

Dalam sambutan perpisahannya, Lawu Mijil Kusumo menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengurus atas dedikasi selama masa kepemimpinannya. Ia menegaskan bahwa regenerasi merupakan elemen penting dalam menjaga keberlangsungan organisasi.

“Regenerasi kepemimpinan adalah bukti bahwa FORDIS-PK Jawa Tengah merupakan organisasi yang sehat dan dinamis. Saya yakin, di bawah kepemimpinan Wiyu Ghaniy, lembaga ini akan semakin tajam dalam mengkaji, mengkritisi, serta memberikan solusi atas berbagai dinamika konstitusi baik di tingkat daerah maupun nasional,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur baru FORDIS-PK Jawa Tengah, Wiyu Ghaniy Allathif Yudistira, menyatakan kesiapannya untuk mengemban amanah yang diberikan. Dalam pidatonya, ia memaparkan visi untuk menjadikan FORDIS-PK sebagai ruang dialektika intelektual yang inklusif dan progresif bagi kalangan pemuda dan mahasiswa.

“Ini adalah amanah sekaligus tanggung jawab moral yang besar. Ke depan, FORDIS-PK harus hadir lebih inklusif dan progresif. Kita tidak hanya menjadi ‘watchdog’ konstitusi, tetapi juga mitra kritis yang mampu melahirkan kajian-kajian komprehensif untuk mencerahkan ruang publik,” kata Wiyu.

Pergantian kepemimpinan ini diharapkan membawa energi baru dalam penguatan diskursus hukum dan konstitusi di Jawa Tengah. Di tengah berbagai dinamika dan polemik hukum yang berkembang, peran pemuda dan mahasiswa dinilai strategis sebagai agen kontrol sosial.

Rapat Pimpinan tersebut kemudian ditutup dengan diskusi internal yang membahas garis besar haluan organisasi serta perumusan program kerja strategis FORDIS-PK Jawa Tengah untuk satu periode ke depan.

M. Efendi

THR Rp18,24 Miliar Cair Mulus, Ribuan PPPK Paruh Waktu Natuna Terabaikan—Ada Apa?

PEMERINTAHAN|oleh

NATUNA – YUTELNEWS,COM ||
Pemerintah Kabupaten Natuna menggelontorkan Rp18,24 miliar untuk THR 2026 bagi ASN, PPPK penuh waktu, dan DPRD. Pencairan dilakukan melalui SP2D pada 12–16 Maret dan dinyatakan tuntas.

Namun, kebijakan ini menuai sorotan. Ribuan PPPK paruh waktu justru tidak menerima THR, meski sebelumnya disebut akan diakomodasi.

Salah satu PPPK berinisial K mengaku kecewa. “Dijanjikan ada, tapi sampai sekarang nihil,” ujarnya.

Ia menyebut, dokumen pengajuan sempat diinput, namun hilang dari sistem tanpa kejelasan. Hingga kini, belum ada realisasi pembayaran.

Data menyebutkan sekitar 2.250 PPPK paruh waktu belum menerima THR. Dengan estimasi Rp450 ribu per orang, kebutuhan anggaran hanya sekitar Rp1 miliar.

Situasi ini memicu pertanyaan serius soal keadilan fiskal dan prioritas anggaran daerah. Hingga kini, Pemkab Natuna belum memberikan keterangan resmi.

Publik menanti transparansi dan kepastian atas hak ribuan tenaga paruh waktu tersebut.

Sumber:Radarfokus.ID, diolah oleh redaksi Yutalnews.com | Editor: Darmansyah, Kabiro Natuna)

Polemik Grup WA VNB di Batam, Dugaan Intimidasi Wartawan Berujung Klarifikasi M. Gea

NEWS|oleh

BATAM – YUTELNEWS.COM ||Polemik di grup WhatsApp (WA) VNB di Batam yang sempat memicu dugaan intimidasi terhadap seorang wartawan, kini berlanjut dengan klarifikasi dari pihak yang disebut-sebut terlibat, yakni M. Gea.

Sebelumnya, wartawan bernama Yusman mengaku mendapat tekanan dari seorang pria berinisial MG yang diduga mengatasnamakan diri sebagai penanggung jawab grup VNB. Peristiwa ini bermula pada Rabu (18/3), saat beredar unggahan dari akun diduga palsu di dalam grup yang berisi foto serta kata-kata bernuansa penghinaan dan ujaran kebencian.

Konten tersebut kemudian diteruskan kepada Yusman. Ia pun melakukan penelusuran melalui aplikasi pelacak kontak dan menemukan identitas tertentu, namun setelah dikonfirmasi, pihak terkait membantah kepemilikan akun. Upaya penelusuran ke admin grup juga tidak membuahkan hasil.

Merasa dirugikan, Yusman kemudian mempublikasikan informasi tersebut guna mencari kejelasan. Tak lama berselang, muncul M. Gea yang mengaku sebagai penanggung jawab grup dan meminta klarifikasi dalam waktu 1×24 jam. Yusman juga mengaku mendapat ancaman pelaporan menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta dugaan tekanan lainnya.

Selain itu, Yusman menyebut adanya dugaan upaya intimidasi dengan membawa-bawa nama tokoh nasional Yasonna Laoly serta media Nawacita. Bahkan, disebut pula adanya pernyataan yang dianggap merendahkan terhadap sebuah perusahaan.

Menanggapi hal tersebut, M. Gea memberikan klarifikasi. Ia membantah melakukan intimidasi dan menjelaskan bahwa penyebutan nama tokoh maupun media hanya sebatas penyampaian kemungkinan jalur komunikasi, bukan bentuk tekanan.

Terkait pernyataan mengenai perusahaan yang disebut “tidak ada artinya”, M. Gea menyatakan hal itu muncul karena kesalahpahaman komunikasi. Ia menegaskan dirinya tidak sedang mencari pekerjaan, melainkan menawarkan peluang kerja sama yang menurutnya tidak ditanggapi secara serius.

Mengenai grup WA VNB, M. Gea mengakui pernah menjadi bagian dari penanggung jawab, namun tidak mengetahui akun anonim yang diduga menyebarkan konten bermasalah dan menyarankan agar hal tersebut ditanyakan langsung kepada admin grup.

Sementara itu, terkait ucapannya yang dinilai menghina wartawan, M. Gea menyebut hal tersebut dilatarbelakangi oleh ketidakpuasannya terhadap pemberitaan yang dianggap tidak sesuai fakta dan tidak melalui proses konfirmasi.

“Pemberitaan itu menurut saya tidak memenuhi unsur dasar jurnalistik seperti 5W+1H,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwa persoalan kendaraan yang sempat disinggung merupakan motor milik adiknya yang sebelumnya digadaikan dan kemudian ditarik oleh pihak pembiayaan.

Di sisi lain, pihak media Nawacita saat dikonfirmasi menyatakan tidak mengenal individu yang dimaksud dalam polemik tersebut.

Hingga berita ini diterbitkan, kedua belah pihak masih dalam proses klarifikasi. Tim media terus melakukan penelusuran dan konfirmasi lanjutan guna memastikan informasi yang berimbang dan akurat.

Sumber:Mitrapol.id, diolah oleh redaksi Yutelnews.com | Editor: Darmansyah, Kabiro Natuna)

250 Juru Masak Nasional–Internasional Kolaborasi di Kabupaten Bandung Barat (KBB), Sajikan 2.000 Porsi Menu MBG

NASIONAL|oleh

YUTELNEWS.COM | Kabupaten Bandung Barat (KBB) – Sebanyak 250 juru masak nasional dan internasional berkumpul dalam kegiatan kolaborasi, presentasi, dan uji coba menu bergizi untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Kegiatan berlangsung di SPPG Yayasan Pramana Nasional, Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, dengan melibatkan peserta dari berbagai daerah serta perwakilan luar negeri seperti Prancis dan Turki.

Pengelola SPPG, Hendrik Irawan, menegaskan komitmennya menghadirkan menu berkualitas dengan efisiensi anggaran serta tetap mengedepankan standar gizi, higienitas, dan cita rasa. “Dengan Rp8 ribu hingga Rp10 ribu, kami buktikan bisa menghasilkan hidangan standar tinggi untuk kebutuhan gizi anak,” ujarnya.

Dalam kegiatan ini, para juru masak memproduksi sekitar 2.000 porsi makanan yang dibagikan kepada masyarakat sebagai bentuk aksi sosial sekaligus uji kualitas lapangan. Kegiatan ini juga menjadi sarana pertukaran pengalaman, peningkatan kapasitas, serta penguatan standar operasional dapur MBG.

Kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat kualitas layanan, sistem distribusi, serta edukasi gizi di lingkungan masyarakat dan sekolah, guna mendukung keberhasilan program MBG sebagai investasi jangka panjang bagi generasi Indonesia.

Sumber:SIAGA02.com, diolah oleh redaksi Yutelnews com | Editor: Darmansyah, Kabiro Natuna)

Dari Turun – Temurun Penari Seblang Adat Desa Oleh Sari Ramai Di Padati Ribuan Pengunjung

SOSIAL - BUDAYA|oleh

Banyuwangi – Yutelnews.com||
Ritual tarian kuno Seblang Olehsari Banyuwangi, kembali digelar di Desa Olehsari, Kecamatan
Glagah. Tradisi ini bakal berlangsung selama tujuh hari berturut-turut, terhitung mulai Senin (23/3/2026).

Seblang Olehsari, warisan leluhur yang kental dengan nuansa mistis, karena sang penari dalam kondisi tidak sadar, yang dipercaya raga sang penari dirasuki oleh energi leluhur yang menuntun setiap gerakannya. Fenomena inilah yang selalu membuat bulu kuduk penonton merinding sekaligus takjub akan kekayaan spiritualitas tanah Blambangan.

Seblang digelar sebagai bentuk prosesi tolak bala sekaligus ritual bersih desa agar masyarakat terhindar dari marabahaya, yang rutin dilaksanakan tiap awal bulan Syawal.

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani mengapresiasi eksistensi ritual ini. Menurutnya, kekayaan adat seperti Seblang merupakan fondasi kuat bagi identitas budaya Banyuwangi.
“Banyuwangi sangat kaya akan tradisi adat dan budayanya. Kami akan tetap berupaya melestarikan tradisi ini sebagai warisan leluhur,” kata Ipuk.

Seblang Olehsari yang digelar mulai 23 hingga 29 Maret tersebut, merupakan bagian dari Banyuwangi Attraction. “Selain menjadi telah menjadi tradisi masyarakat, Seblang telah menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang berlibur di Banyuwangi selama libur lebaran ini,” tambah Ipuk.

Tahun ini yang menjadi daya tarik tersendiri salah satunya adalah sosok sang penari baru, yakni Sayu Apriliani, yang merupakan putri dari pasangan Muhammad Putra Wahyudi dan Irawati. Gadis 20 tahun tersebut, menjalani debut perdananya sebagai penari Seblang setelah menggantikan Putri Ramadhani yang telah menunaikan tugasnya selama tiga tahun terakhir.
Pemilihan penari tidak dilakukan sembarangan, melainkan melalui prosesi supranatural di mana sang penari harus memiliki garis keturunan dari para pendahulunya.

Kepala Desa Olehsari, Joko Mukhlis, mengaku bersyukur melihat antusiasme serta kelancaran acara di hari pertama. “Saya sangat bersyukur ritual adat Seblang Olehsari tahun ini berlangsung lancar. Ritual sakral ini dapat disaksikan oleh masyarakat luas, baik warga lokal maupun luar Banyuwangi,” ungkap Joko. WY

(Reporter: Didik) Editor:Darmansyah: Kabiro Natuna Yutelnews.com

Wikimedia Commons Diblokir, Warga dan Pelajar Kini Sulit Akses Gambar Gratis

Pemerintah|oleh

JAKARTA – YUTELNEWS.COM || Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) resmi menghentikan akses ke Wikimedia Commons di Indonesia sejak Rabu, 25 Maret 2026. Kebijakan ini mengejutkan publik, termasuk warga daerah, karena platform tersebut selama ini menjadi sumber utama konten visual bebas yang digunakan di Wikipedia dan berbagai kebutuhan digital.

Informasi pemblokiran disampaikan melalui pengumuman di Wikipedia dan dikonfirmasi oleh akun resmi Wikipedia bahasa Indonesia. Disebutkan, pengguna di Indonesia tidak lagi dapat mengakses layanan tersebut sejak tanggal yang ditetapkan.

Wikimedia Commons merupakan repositori media yang menyediakan jutaan file berupa foto, video, dan audio berlisensi bebas. Platform ini banyak dimanfaatkan oleh pelajar, guru, hingga kreator konten di daerah sebagai sumber materi visual untuk pembelajaran dan publikasi.

Pembatasan Sejak Februari

Sebelum pemblokiran total diberlakukan, Komdigi telah lebih dulu melakukan pembatasan akses secara bertahap sejak 25 Februari 2026. Hal ini berkaitan dengan belum rampungnya proses pendaftaran Wikimedia Foundation sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat.

Pemerintah menyatakan bahwa akses akan dinormalisasi setelah proses pendaftaran tersebut selesai dan diverifikasi sesuai ketentuan.

Tidak Ada Pengecualian

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar, menegaskan bahwa seluruh platform digital tanpa terkecuali wajib mematuhi regulasi yang berlaku di Indonesia, termasuk organisasi non-profit.

“Kami mengapresiasi komunikasi yang telah dibangun serta komitmen untuk menindaklanjuti proses pendaftaran. Normalisasi akses akan dilakukan setelah proses tersebut terverifikasi,” ujarnya.

Dampak ke Warga Daerah

Pemblokiran ini diperkirakan berdampak cukup besar, terutama bagi pelajar dan masyarakat di daerah yang selama ini mengandalkan Wikimedia Commons sebagai sumber gambar gratis untuk tugas sekolah, materi ajar, hingga konten media sosial.

Hingga saat ini, belum ada kepastian terkait durasi pemblokiran maupun langkah lanjutan dari pemerintah. Sementara itu, pihak Wikipedia Indonesia menyatakan akan terus memberikan pembaruan informasi.

Sumber: Owntalk.co.id / Redaksi
Editor: Darmansyah (Kabiro Natuna – Yutelnews.com)

Dari Janji di Peresmian Jalan ke Kursi Bupati, Warga Sedanau Tagih Kelanjutan Pantai Maros

DAERAH|oleh

YUTELNEWS.COM
Sedanau, Natuna || Anggota DPR RI Dapil Kepulauan Riau saat itu, Cen Sui Lan, perwakilan dari Fraksi Partai Golkar, meresmikan jalan wisata menuju Pantai Pasir Maros pada Rabu (17/1/2024). Peresmian ditandai dengan pengguntingan pita dan disaksikan masyarakat serta jajaran terkait, termasuk Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepri, Stanley Cidero Tuatipanaya.

Cen Sui Lan menggunting pita peresmian jalan menuju Pantai Pasir Maros.

Peresmian ini merupakan bagian dari program revitalisasi jalan menuju kawasan wisata Pantai Pasir Maros yang sebelumnya mengalami kerusakan cukup parah. Kini, kondisi jalan telah diperbaiki dan diperkeras sehingga memberikan kenyamanan serta kelancaran akses bagi masyarakat dan wisatawan.

Pembangunan jalan tersebut merupakan hasil aspirasi Cen Sui Lan sebagai perwakilan dari Fraksi Partai Golkar di Komisi V DPR RI, yang membidangi infrastruktur dan pembangunan. Program ini kemudian direalisasikan melalui pendanaan APBN Tahun 2023 di bawah Direktorat Jenderal Bina Marga, melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Dalam sambutannya saat peresmian, Cen Sui Lan menegaskan bahwa pembangunan tidak hanya berhenti pada perbaikan jalan. Ia menyampaikan komitmen untuk melanjutkan pengembangan kawasan wisata tersebut.

“Ke depan, destinasi wisata Pantai Pasir Maros akan kita lanjutkan, terutama penataan area pantai. Jika diperlukan, akan kita adakan penerangan dan penambahan infrastruktur agar kawasan ini semakin indah dan menarik,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan bahwa apabila kembali terpilih sebagai anggota DPR RI, dirinya akan terus memperjuangkan pembangunan lanjutan di kawasan tersebut demi meningkatkan daya tarik wisata serta kesejahteraan masyarakat.

Namun dalam perkembangan politik selanjutnya, Cen Sui Lan tidak kembali terpilih sebagai anggota DPR RI. Ia kemudian mengikuti kontestasi Pilkada Serentak 2025 yang digelar pada 27 November 2025, dan berhasil meraih kepercayaan masyarakat hingga terpilih sebagai Bupati Natuna.

Pada Rabu (25/3/2026) pukul 15.50 WIB, awak Yutelnews.com melakukan peninjauan langsung ke Pantai Pasir Maros serta menemui sejumlah warga yang turut hadir dalam peresmian jalan pada tahun 2024 lalu.

Pesona Pantai Pasir Marus, Sedanau

Sejumlah warga membenarkan bahwa dalam sambutannya saat itu, Cen Sui Lan memang menyampaikan rencana lanjutan pembangunan, termasuk pemasangan penerangan di area pantai serta penambahan infrastruktur pendukung lainnya.

“Benar, waktu itu beliau menyampaikan akan memperjuangkan pembangunan Pantai Pasir Maros, termasuk penerangan di area pantai,” ungkap salah satu warga.

Warga lainnya juga menambahkan bahwa meskipun saat ini Cen tidak lagi menjabat sebagai anggota DPR RI, harapan tetap ada. Terlebih kini ia telah dipercaya masyarakat untuk memimpin sebagai Bupati Natuna.

“Kami berharap, walaupun tidak lagi di DPR RI, beliau tetap memperjuangkan pembangunan objek wisata ini. Apalagi sekarang sudah menjadi Bupati Natuna,” ujar warga.

Masyarakat Sedanau berharap, melalui kepemimpinan saat ini, pembangunan kawasan Pantai Pasir Maros dapat terus dilanjutkan sehingga mampu menjadi destinasi unggulan yang memberikan dampak nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat setempat.

(Redaksi: Darmansyah, Kabiro Natuna Yutelnews com)

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.