NEWS

YUTELNEWS.com | Sukabumi,- Tim SAR gabungan akhirnya menemukan korban yang tenggelam di aliran Sungai Cimandiri dalam kondisi meninggal dunia pada kamis (29/5) sekitar pukul 17.35 Wib. Korban yang diketahui bernama Erwin Maulana (L/13) ditemukan dalam kondisi meninggal dunia oleh unsur SAR gabungan pada radius 20 meter dari lokasi kejadian.

“Kami bersama tim SAR gabungan menemukan korban menjelang petang tadi dan langsung dievakuasi menuju rumah duka untuk kita serahkan kepada pihak keluarga.” Ungkap Suryo Adianto, Koordinator Pos SAR Sukabumi. Dirinya menyebutkan bahwa sebelumnya upaya pencarian dilakukan dengan membagi 4 (empat) area pencarian.

Tim pertama melakukan upaya pencarian dengan menggunakan rafting boat di aliran Sungai Cimandiri hingga radius 4 KM dari lokasi kejadian. Tim kedua melakukan upaya pencarian melalui jalur darat di sepanjang bantaran sungai hingga radius 3 KM dari kejadian.

Dan tim ketiga menggunakan drone melakukan pemantauan melalui jalur udara hingga radius 400 meter dari lokasi kejadian. Dan terakhir tim keempat melakukan penyelaman di sekitar lokasi kejadian untuk mencari korban di bawah permukaan air dengan kedalaman kurang lebih 2,5 meter.

Puluhan Personil SAR gabungan dikerahkan dalam upaya pencarian diantaranya terdiri dari Pos SAR Sukabumi, Polsek Jampang Tengah, BPBD Kab.Sukabumi, RTN, Sehati Gerak Bersama, Perangkat Desa Padabeunghar, Jampe, Rumah Zakat, Pramuka Peduli, UNPAD, Komunitas Penyu, Caldera Rescue, IEA Sukabumi Raya, P2BK Purabaya, dan masyarakat.

Sebelumnya diketahui korban tenggelam ketika sedang buang air besar pada rabu (28/5) sekitar pukul 07.30 WIB di aliran sungai Cimandiri, Kp.Kosambi, Desa Padabeunghar, Kecamatan Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

Mirna

YUTELNEWS.com | Sukabumi,- Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sukabumi menyoroti dugaan adanya praktik rangkap jabatan yang dilakukan oleh anggota DPRD kota sukabumi.

HMI juga menduga secara bersamaan menjabat sebagai ketua atau pimpinan organisasi yang sumber pendanaannya berasal dari APBD yaitu ketua Karang Taruna Kota Sukabumi Dan Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Kota Sukabumi.

Saat dikonfirmasi mengenai dugaan tersebut, Anggi maulana selaku Wasekum Bidang PTKP memaparkan, Tindakan ini tidak hanya melanggar ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf c PP Nomor 12 Tahun 2018, tetapi juga mencederai prinsip good governance, transparansi, dan akuntabilitas publik.

“Rangkap jabatan semacam ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, membuka ruang bagi penyalahgunaan kewenangan, serta mengurangi independensi anggota DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap anggaran,” kata Anggi kepada Media Yutelnews.com saat dihubungi melalui pesan singkat, Jum’at (30/5/2025).

Terlebih, lanjut kata Anggi, ketika organisasi tersebut menerima dana hibah atau bantuan keuangan dari pemerintah daerah, maka netralitas dan objektivitas DPRD KOTA SUKABUMI dalam proses penganggaran dipertanyakan.

“Kami mendesak agar mekanisme pengawasan internal DPRD KOTA SUKABUMI maupun pengawasan eksternal oleh masyarakat dan lembaga berwenang diperkuat, serta menuntut agar anggota DPRD KOTA SUKABUMI yang melanggar segera mengundurkan diri dari jabatan rangkapnya, atau dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu,” imbuhnya.

“UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 76 ayat (1) huruf c menyatakan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang merangkap jabatan sebagai anggota dewan komisaris atau dewan pengawas pada badan usaha milik negara/daerah atau jabatan lain yang dibiayai oleh APBN/APBD,” sambungnya.

Menurutnya, Anggota DPRD tidak diperbolehkan merangkap sebagai pengurus atau anggota organisasi yang sumber pendanaannya dari APBD. Hal itu dikarenakan melanggar prinsip good governance dan melanggar ketentuan UU MD3 dan UU Pemerintahan Daerah.

“Ini akan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan sanksi etik/hukum. UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) Pasal 400 ayat (2) menyatakan anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai Pejabat negara lainnya Aparatur sipil negara (ASN) : Anggota TNI/Polri : Pegawai pada BUMN/D/B atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara. Jika anggota DPRD juga menjadi anggota organisasi yang sumber dananya dari APBD,” jelasnya.

Hal ini tentunya akan menimbulkan konflik kepentingan, terutama saat DPRD membahas atau menyetujui anggaran untuk organisasi tersebut.

Fenomena rangkap jabatan anggota DPRD Kota Sukabumi dalam organisasi yang sumber pendanaannya berasal dari APBD bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan cerminan krisis kepemimpinan yang akut.

“Ketika wakil rakyat justru terjebak dalam konflik kepentingan, integritas lembaga legislatif daerah dipertaruhkan. Publik tidak hanya kehilangan kepercayaan, tetapi juga haknya atas pengawasan anggaran yang objektif dan berkeadilan,” bebernya.

Anggi juga menyebut, pemimpin sejati seharusnya menjauh dari privilese ganda dan menunjukkan keteladanan dalam menjaga marwah jabatan.

“Jika pelanggaran ini terus dibiarkan, maka DPRD tidak lagi menjadi rumah aspirasi rakyat, melainkan ruang kompromi kepentingan pribadi. Inilah saatnya kita menuntut pemulihan etika dan integritas, karena tanpa itu demokrasi lokal hanyalah formalitas belaka.”Pungkasnya.

Mirna

YUTELNEWS.com | Dalam rangka peringatan Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada 1 Juni, Yayasan Kartini menggelar Dialog Budaya bertajuk “Menyongsong Hari Lahir Pancasila, Menguatkan Akar Kebangsaan Indonesia”, di Ruang Pertemuan Sultan Hadirin Kantor OPD Bersama Lantai 3 Jepara, Kamis, 29 Mei 2025.

Hadir juga Bupati Jepara Witiarso Utomo yang diwakili Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Jepara Arif Darmawan dan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, Andang Wahyu Triyanto. Ada yang menarik dalam acara ini, saat menyanyikan lagu Mars Jepara yang dipimpin oleh Mahmuda diiringi langsung oleh Kris Boediyanto, pencipta aransemen lagu tersebut.

Dialog yang diikuti oleh 100 orang pelajar, mahasiswa, guru, akademisi, dan tokoh budaya dan masyarakat dari berbagai latar belakang ini menghadirkan Narasumber Prof Dr Alamsyah, S.S, M.Hum (Dekan Fakultas Ilmu Budaya Undip Semarang), Udik Agus DW ( pendidik), Fakrudin Brodin (budayawan) dan Hadi Priyanto (penulis). Dialog dipandu oleh Didin Ardiyansah (seniman)

Sekretaris Umum Yayasan Kartini, Indria Mustika dalam pengantarnya mengungkapkan, tujuan dialog budaya ini adalah memperkuat pemahaman generasi muda terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara sekaligus panduan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Kita ingin kembali membangun minat, spirit dan tekad untuk terus menjadikan Pancasila sebagai ideologi dan jiwa bangsa,” ujarnya.

Sementara Bupati Jepara dalam sambutannya yang disampaikan oleh Kadis Kominfo Arif Darmawan menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada penyelenggara dan semua yang hadir. Karena dengan forum ini, kita makin menguatkan kesadaran betapa pentingnya Pancasila.

“Pancasila, sebagai dasar negara, adalah warisan ideologis yang lahir dari perenungan mendalam para pendiri bangsa, dan hingga hari ini, tetap menjadi penjaga keutuhan dan keberagaman bangsa kita,” ungkapnya.

Menurut Witiarso Utomo, dialog ini sangat sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Jepara, yakni: “Bersama Membangun Kabupaten Jepara yang Makmur, Unggul, Lestari, dan Religius.” Di dalamnya 2 termuat komitmen kita bersama untuk membangun manusia Jepara yang unggul secara karakter, kuat secara budaya, dan tangguh secara moral.

“Ini adalah nilai-nilai yang juga menjadi inti dari Pancasila. Pancasila bukan hanya filosofi negara, tapi harus menjadi nilai yang menghidupkan tata kelola pemerintahan, kehidupan sosial, hingga wajah kebudayaan lokal,” tegasnya

Sementara Andang Wahyu Triyanto, anggota DPRD Jawa Tengah mengajak semua fihak untuk terus menjaga nilai dan spirit Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. “Melalui dialog budaya ini kita ingin menegaskan pentingnya komitmen menjaga Pancasila dan merawat semangat persatuan dalam bingkai kebhinekaan,” ungkap Andang Wahyu Triyanto

Dalam dialog ini para pembicara membahas relevansi Pancasila dalam menghadapi tantangan globalisasi, intoleransi, dan polarisasi sosial yang semakin menguat di tengah-tengah masyarakat. Juga spirit dan nilai Pancasila yang semakin di tinggalkan.

Prof. Dr. Alamsyah dalam paparannya mengingatkan pentingnya komitmen semua fihak untuk merawat dan menjaga Pancasila. Namun ia juga mengungkapkan kegelisahan terhadap internalisasi Pancasila yang sering kali kita rasakan sangat lemah. “Sebenarnya kita memerlukan role model yang bergerak dari atas hingga bawah. Namun yang nampak justru ketidak pastian,” ujarnya.

“Karena itu dalam dalam konteks individual, kita tidak perlu menunggu dan mencari role model. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita melakukan internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, sebagai proses penanaman dan pemahaman nilai-nilai dasar Pancasila dalam kehidupan se hari-hari, baik secara individu maupun sosial,” ungkap Alamsyah. Kita bergerak dari lingkup kita sendiri, untuk diri kita sendiri dan kita laksanakan sendiri.

Peserta dialog tampak antusias berdiskusi, terutama dalam sesi tanya jawab yang membahas isu-isu kekinian seperti peran guru dan pelajar dalam demokrasi, dan pendidikan karakter berbasis Pancasila.

Dalam dialog budaya ini juga ditampilkan Musikalisasi Puisi Oleh Septiana Wibowo dengan judul “Surat Untuk Ayundya Kartini,” karya Arif Khilwa. Disamping itu juga Nur Komar saat membawakan puisi “Dibawah Bendera yg Sama” oleh Nur Komar dan puisi “Dimana Kutemukan Pancasila ku?” oleh Udik Agus DW, M.Pd.

(Singgih)

Nias Selatan – YUTELNEWS.com
Diduga, Polsek Lolowa’u Kabupaten Nias Selatan memperlambat proses hukum dalam kasus pengeroyokan dan penganiayaan yang dialami oleh korban berinisial FB. Kejadian tersebut dilaporkan oleh korban pada tanggal 22 Mei 2025, Namun baru pada tanggal 23 Mei 2025 pihak kepolisian menyerahkan salinan laporan kepada korban, yang memunculkan dugaan adanya kelalaian dalam penanganan awal kasus tersebut.

Hingga saat ini, belum ada kejelasan mengenai penanganan hukum terhadap para pelaku. Korban menyayangkan lambatnya proses penegakan hukum, sementara kondisi kesehatannya masih belum pulih akibat insiden tersebut.

Saat dikonfirmasi oleh awak media melalui pesan WhatsApp, Kapolsek Lolowa’u memberikan penjelasan dengan mengacu pada Peraturan Kapolri (Perkap) No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Namun, penjelasan tersebut dinilai belum memberikan jawaban konkret mengenai lambatnya proses hukum dan belum adanya penahanan terhadap para pelaku.

Dalam keterangannya kepada media, korban FB menyampaikan bahwa ia masih mengalami gangguan kesehatan sejak peristiwa pengeroyokan tersebut. Ia juga mempertanyakan mengapa para pelaku belum ditahan.

Pada saat kejadian, saya mengalami sakit yang terus berlanjut. Saya bertanya, mengapa belum ada penahanan terhadap pelaku? Apakah Kapolsek siap bertanggung jawab jika terjadi sesuatu terhadap saya? Saya hanya berharap kasus ini segera ditangani secara adil agar para pelaku bisa diberi efek jera sesuai hukum yang berlaku di Indonesia, ujar FB melalui pesan WhatsApp.

Kasus ini menjadi perhatian publik dan diharapkan aparat penegak hukum dapat segera bertindak profesional dan transparan dalam menangani laporan warga. (Deni Zega)

Yutelnews.com//

Sukabumi –Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) 2025 di Griya Lansia Sukabumi, yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Jawa Barat, berlangsung meriah. Acara yang digelar di Jalan Nagrak, Desa Cisarua ini mengusung tema “Lansia Bahagia, Indonesia Sejahtera.”

Beragam kegiatan digelar untuk menghibur lansia dan kelompok rentan, mulai dari pertunjukan lengser, tarian anak-anak TK, hiburan musik, hingga stand UMKM HKTI perempuan Jabar yang turut meramaikan acara pada Kamis (29/5/2025).

Sulastri, Selaku sahabat lansia sekaligus instruktur ketahanan pangan hidroponik di Griya Lansia Sukabumi, menyampaikan pentingnya perhatian bagi para lansia yang tinggal di panti.

“Di sini ada sekitar 84 lansia, meskipun berada di bawah Dinsos Jabar, fasilitas yang diberikan hanya untuk makan saja. Kebutuhan lainnya, seperti pakaian dan perawatan kesehatan, masih banyak bergantung pada donatur dan sahabat lansia,” Ungkapnya.

Menurutnya, sekitar 50 persen lansia di panti masih aktif dan menjalani pelatihan bertani hidroponik organik. Sementara itu, 50 persen lainnya berada dalam kondisi bed rest, sehingga segala kebutuhan mereka termasuk makan dan perawatan—sepenuhnya diurus oleh pihak panti.

“Kami berharap melalui acara ini semakin banyak pihak yang mengetahui keberadaan 84 lansia terlantar di sini. Bantuan dalam bentuk apapun sangat berarti bagi mereka,” ujarnya.

Sulastri juga menekankan bahwa selain materi, para lansia membutuhkan perhatian dan kasih sayang.

“Terkadang mereka hanya butuh sapaan dan pelukan hangat. Mungkin bukan cita-cita mereka untuk tinggal di panti ini, tetapi keadaan membuat mereka harus berada di sini,” tambahnya.

Acara HLUN ini juga dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi, Kepala Dinas Sosial Kota Sukabumi, staf ahli bupati, serta beberapa organisasi seperti HKTI Jabar, Hana Semesta Raya, Forum Agribisnis Sukabumi, dan Paguyuban Hidroponik Sukabumi.

Masih ditempat yang sama Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi, Wawan Godawan, menyebut HLUN menjadi momentum untuk meningkatkan kesejahteraan lansia.

“Momentum ini menjadi inspirasi bagi Kabupaten Sukabumi untuk semakin memperhatikan kesejahteraan lansia,” katanya.

Perayaan HLUN 2025 masih akan berlanjut hingga akhir Juni, termasuk acara puncak nasional yang digelar di Jember pada 31 Mei dan tingkat provinsi di Ciparay pada 13 Juni.

Reporter : Mirna

Yutelnews.com//

Medan – Diduga Camat Medan Barat lakukan Pungli dan menyalahgunakan wewenangnya dengan memindah tugaskan Lima (5) Mandor Pengawas Kebersihan Sampah.

Pasalnya mereka awalnya dipindah tugaskan secara sepihak tanpa alasan jelas oleh Camat Medan Barat, Hendra Syahputra, ST., MAP.

Diketahui bahwa mandor Pengawas kebersihan sampah yang dipindah tugaskan menjadi petugas P3SU ini antara lain adalah; Abdu Hasbi, Mandor Pengawas Kebersihan Sampah di kelurahan Kesawan, Kelurahan Karang Berombak, Rio Sutanja Nasution, Kelurahan Sei Agul, Kusdian Pasaribu, Kelurahan Gelugur Kota, Ridwan Marpaung, dan Kelurahan Silalas, Sri Rahayu br. Siregar. Semua berada dibawah Kecamatan Medan Barat.

Dari lima Mandor kebersihan sampah yang dipindah tugaskan ini, empat mandor sampai mengadu ke anggota DPRD Kota Medan, Antonius Tumanggor. Para mandor yang bertugas di kecamatan Medan Barat ini mengaku mendapat surat pemindahan tugas dari mandor pengawas menjadi petugas P3SU tanggal 23 Mei 2025.

Kabarnya, pemindahan tugas para mandor pengawas kebersihan sampah ini hanya karena meminta uang setoran wajib retribusi sampah (WRS) kepada Camat Medan Barat, Hendra Syahputra yang hendak disetorkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, dan Camat Medan Barat marah.

“Camat Medan Barat, Hendra Syahputra memakai uang iuran sampah kepada kami. Kami hanya menagih uang WRS kepada Camat Medan Barat yang mau kami setor ke DLH Medan, tapi kami dimarahi, dan mendapat surat pemindahan menjadi petugas P3SU.
Itu uang setoran iuran sampah yang harus kami bayarkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan. Karena belum juga dibayarkan makanya kami pun menagih uang itu kepada Camat, “ujar Abdu Hasbi sedih saat mendatangi kediaman Antonius Tumanggor yang merupakan anggota DPRD Kota Medan asal dapil 1 Kota Medan, Rabu (28/5/25) malam.

Didampingi rekannya sesama mandor pengawas kebersihan di kecamatan Medan Barat, Abdu Hasbi mengaku jumlah uang WRS yang dipinjam oleh Hendra Syahputra kepada mereka bervariasi dari mulai 5 juta sampai 13 juta rupiah. “Itupun uang iuran sampah bulan Januari 2025 dari masyarakat yang harus kami setorkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan”, terangnya kepada awak media yang bertugas.

Dihadapan wakil rakyat dari fraksi NasDem DPRD Kota Medan Antonius Tumanggor, para mandor pengawas kebersihan ini berharap pengaduan mereka yang mengaku telah diperdaya oleh Camat Medan Barat karena telah ingkar janji mendapat perhatian serius.

“Harapan kami, pak Antonius Tumanggor dapat meneruskan aspirasi kami ini sampai ke Wali Kota Medan, karena akibat Camat Medan Barat ingkar janji kami pun terancam merugi”, ujar Ridwan Marpaung yang bertugas sebagai Mandor Pengawas Kebersihan Sampah kelurahan Glugur Kota Kecamatan Medan Barat sambil menunjukkan bukti transfer uang iuran sampah dan bukti penyerahan uang cash yang diberikannya kepada Hendra Syahputra dan Sarpras kepada awak media.

Menanggapi pengaduan ke lima Mandor pengawas kebersihan sampah ini, Antonius Tumanggor mengatakan akan segera meneruskannya kepada Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas karena kuat dugaan ini ada kejanggalan pungli terhadap para mandor.

Kemudian kembali dikatakan Antonius bahwa belum genap seratus hari kerja Walikota Medan, namun Hendra Syahputra selaku Camat Medan Barat telah berulah dan dikhawatirkan dapat menimbulkan citra buruk Wali Kota Medan yang salah satu program kerjanya adalah bersih bersih di lingkungan pemerintahan kota Medan dan jangan sampai ada pungli.

Menurut anggota Komisi IV DPRD Kota Medan ini, Camat Medan Barat, Hendra Syahputra sejak menjabat,  banyak mendapat masalah, seperti pemilihan kepling yang tidak selesai, masalah pengutipan pembelian HT oleh para Kepling dengan uang pribadi, pembelian baju Dinas, sepatu boot, bantalan pakaian, padahal terang Antonius ini tidak ada diatur oleh Undang Undang.

“Banyak kepling yang mengadu kepada saya akibat banyaknya pengutipan terhadap mereka dengan alasan sebagai perangkat kebutuhan kerja yang dilakukan oleh Camat Medan Barat. Saya akan segera bawakan ini agar dibahas dan dirapatkan di komisi IV DPRD Kota Medan untuk di RDP-kan”, katanya.

Antonius Tumanggor pun mengatakan secepatnya akan melakukan rapat dengar pendapat dengan memanggil Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan.

“Saya meminta DLH segera menyelesaikan masalah ini, jika tidak mampu silahkan mundur. Selain itu saya akan meminta Wali kota Medan, Inspektorat, dan Kabag Tapem dan Kadis Ketenagakerjaan Medan untuk memeriksa Hendra Syahputra selaku Camat Medan Barat, karena apa dasar Camat menggunakan uang retribusi sampah dan meminta kepada ke lima Mandor pengawas sampah sambil marah marah. sementara ke lima Mandor jadi terhutang kepada DLH Kota Medan, namun saat ke lima Mandor menagih uang retribusi sampah kepada Camat malah mereka dipindah tugaskan menjadi petugas P3SU”, terang Antonius.

Selanjutnya, Antonius Tumanggor meminta agar Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan mengembalikan ke lima Mandor Pengawas Sampah tersebut ke posisi sebelumnya.

“Saya meminta agar DLH Kota Medan dapat mempekerjakan ke lima Mandor Kebersihan Sampah ini lagi. Karena menurut saya jika mereka salah silahkan diproses namun jika tidak hak mereka harus dikembalikan”, tegasnya.

(Red/Tim)

YUTELNEWS.com | Polresta Barelang – Kapolresta Barelang Kombes Pol Zaenal Arifin, S.I.K., menghadiri dua kegiatan penting yang digelar di wilayah Kota Batam, dalam rangka mendukung upaya peningkatan akses dan pelayanan kelistrikan bagi masyarakat pesisir dan hinterland. pada Selasa (27/5/2025)

Kegiatan pertama berlangsung di Lapangan Bola Kaki, Kelurahan Pemping, Kecamatan Belakang Padang. Dalam acara bertajuk “Peresmian Peningkatan Layanan Kelistrikan 24 Jam”, empat pulau yaitu Pemping, Sugi, Numbing, dan Seluan resmi terhubung dengan layanan listrik 24 jam penuh. Momen bersejarah ini ditandai dengan penekanan tombol peresmian secara simbolis oleh Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura, S.E., M.Si., didampingi Wali Kota Batam Dr. H. Amsakar Achmad, S.Sos., M.Si., Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra, serta jajaran direksi PLN pusat dan wilayah.

Dalam sambutannya, para pejabat menyampaikan bahwa penyediaan listrik secara menyeluruh adalah bentuk keadilan energi bagi seluruh masyarakat, termasuk yang berada di wilayah kepulauan. Turut hadir dalam kegiatan ini Ketua DPRD Provinsi Kepri H. Iman Sutiawan, S.E., General Manager PLN UID Riau & Kepri Khairullah, Komisaris PLN Batam Usep R.S., serta unsur Forkopimda seperti Kapolsek Belakang Padang Iptu Sonny Fajri, SH, MH, Danposal, Danramil, dan tokoh masyarakat. Acara juga disiarkan secara virtual kepada warga di pulau-pulau terkait.

Masih di hari yang sama, sekitar pukul 17.00 WIB, Kapolresta Barelang melanjutkan agenda ke Kampung Bagan, Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sungai Beduk, untuk menghadiri kegiatan “Bantuan Pasang Baru Listrik” (BPBL) yang disalurkan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) oleh Badan Usaha Sektor Ketenagalistrikan. Sebanyak 25 warga di daerah tersebut mendapat sambungan listrik baru secara gratis, sebagai bentuk sinergi antara pemerintah dan sektor swasta dalam mewujudkan pemerataan akses energi di wilayah padat penduduk.

Wali Kota Batam yang juga menjabat sebagai Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, dalam sambutannya menegaskan bahwa listrik di Kota Batam tidak boleh hanya terpusat di wilayah daratan utama (mainland), tetapi harus menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Ia mengajak seluruh warga untuk menjaga fasilitas publik yang telah diberikan demi keberlanjutan pembangunan. Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, menambahkan bahwa bantuan ini merupakan wujud nyata kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kepri dengan Pemerintah Kota Batam untuk menciptakan kehidupan yang lebih sejahtera.

Kegiatan ini turut dihadiri Ketua DPRD Kepri Iman Setiawan, anggota DPRD Kepri Taba Iskandar dan Saproni, serta sejumlah tokoh dari sektor kelistrikan seperti Direktur TJK Power Ahmad Baihadi, Direktur PT Tunas Energi Davin Yonathan, Direktur PT Bintan Inti Industrial Estate Dian Azari, dan Direktur PT Energi Listrik Batam Alexius Agung Mardwiyanto.

Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan tertib dan aman. Kehadiran Kapolresta Barelang menunjukkan dukungan penuh Polri dalam menciptakan situasi kondusif serta mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. /Red

Salam Presisi

Humas Polresta Barelang

YUTELNEWS.com | Pasca Pemerintahan Orde Baru (Orba) praktik demokrasi kita di tanah air mengalami lompatan yang cukup jauh. Jika sebelumnya Pemilihan Bupati-Wakil Bupati, Walikota-Wakil Walikota, dan Gubernur-Wakil Gubernur dilaksanakan dengan secara tidak langsung oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) per tingkatan pemerintahan, serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara tidak langsung oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Maka sejak tahun 2004 lalu pemilihannya dilaksanakan secara langsung, dengan mengikusertakan rakyat untuk memilih Kepala Pemerintahan/Negara sesuai tingkatan pemerintahan tersebut.

Hal ini yang menandai perubahan politik kita yang juga mengalami lompatan yang cukup jauh. Secara spesifik, Pemilihan Bupati-Wakil Bupati, Walikota-Wakil Walikota, dan Gubernur Wakil Gubernur tersebut, lazim disebut Pemilihan Kepala Daerah Langsung (Pilkada Langsung). Kondisi ini merupakan suatu jawaban atas lemahnya sistem demokrasi perwakilan. Pasalnya, demokrasi perwakilan telah menghilangkan hak rakyat sebagai pemegang kedaulatan, dan digantikan oleh segelintir wakil rakyat, dimana dalam pelaksanaannya terjadi kolusi antar sesama wakil rakyat, elite partai politik dengan para Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dampak negatifnya kepentingan rakyat kemudian sering terabaikan. Wakil rakyat (DPRD), elite partai politik, dan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, kerapkali memiliki kepentingan sendiri, yang berbeda dengan kepentingan dan aspirasi rakyat. Padahal awalnya demokrasi perwakilan diadopsi sebagai ciri sebuah negara modern, dengan pertimbangan jumlah penduduk dan perlunya kehadiran partai-partai politik, dan lembaga perwakilan sebagai penyalur aspirasi rakyat. Namun demikian setelah diberi kekuasaan, mereka kurang responsif, transparan dan akuntabel terhadap aspirasi rakyat. Mereka cenderung memperhatikan kepentingan sendiri dan kelompoknya.

Atas kondisi politik yang memperihantikan tersebut, maka dalam konteks seperti inilah diperlukan Demokrasi Langsung atau Demokrasi Partisipatoris, dimana rakyat secara langsung ikut berpartisipasi menentukan pimpinannya. Inilah alasan pentingnya pelaksanaan Pilkada Langsung di tanah air. Pasalnya merupakan kebutuhan politik segenap elemen di tanah air, baik itu partai politik, organisasi massa, elite politik, kelas menengah, dan rakyat pada umumnya. Dimana dalam proses transisi pemerintahan di tingkat lokal determinennya adalah rakyat itu sendiri.

Situasi ini menunjukan kepada kita bahwa, perubahan daerah dari berbagai aspek otoritasnya berada ditangan rakyat itu sendiri. Rakyatlah yang memiliki otoritas, untuk memiliki Calon Bupati-Wakil Bupati, Walikota-Wakil Walikota dan Calon Gubernur-Wakil Gubernur, yang setelah terpilih mereka juga memiliki otoritas berdasarkan mandat, yang diberikan rakyat melalui Pilkada Langsung tersebut, untuk melakukan perubahan melalui pelaksanaan pembangunan yang rill di daerah, yang dirasakan langsung oleh rakyat.

Pilkada Langsung yang telah berjalan dibeberapa daerah akhir-akhir ini terlepas dari faktor-faktor kekurangan dan kelebihannya. Tapi, yang jelas di ranah lokal telah terjadi praktek demokrasi langsung (demokrasi partisipatoris) sebagai wujud atau langkah awal pemenuhan hak-hak, keinginan dan tuntutan-tuntutan rakyat sebagai pemilik kedaulatan itu sendiri. Memasuki fase-fase belajar berdemokrasi tresebut, sudah tentu ada nilai-nilai yang ingin dikejar menuju pendewasaan politik rakyat, dan ada juga nilai-nilai yang harus ditinggalkan demi pendewasaan rakyat.

Esensi demokrasi hendaknya diletakkan di atas prinsip dan kesadaran akan kepentingan bersama. Keputusan mayoritas haruslah dihormati. Namun sedapat mungkin dihindari dominasi mayoritas dan tindakan tirani minoritas dalam pembuatan suatu kebijakan politik. Untuk itu dalam pelaksanaan Pilkada Langsung, yang telah berjalan sejak tahun 2004 lalu, terdapat beberapa esensi democratic development (pembangunan demokrasi), yang sudah dilaksanakan di tanah air. Hal ini mencakup beberapa hal, seperti yang disampaikan dibawah ini.

Pertama, esensi demokrasi adalah partisipasi politik. Penentuan pejabat politik merupakan bagian dari partisipasi politik. Pemilihan pejabat politik secara langsung lebih demokratis dibandingkan melalui mekanisme perwakilan. Dalam konteks itu, maka pemilihan secara langsung Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pada gilirannya akan meningkatkan kualitas keterwakilan, karena rakyat menentukan pemimpinnya sendiri. Keterlibatan rakyat secara langsung dalam proses Pilkada Langsung, ini pada gilirannya nanti akan memperkuat legitimasi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Kedua, Pilkada Langsung membuat rakyat di daerah bisa menentukan siapa calon pemimpin mereka yang dianggap mampu menyelesaikan persoalan di daerahnya. Rakyat akan memilih sendiri Calon Bupati-Wakil Bupati, Walikota-Wakil Walikota, dan Calon Gubernur-Wakil Gubernur. Seleksi melalui agenda Pilkada Langsung tersebut, akan membuktikan kepada rakyat, apakah para Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut, memang benar-benar merakyat atau tidak, yang ditunjukan mereka kepada rakyat melalui pemaparan visi dan misi, yang mampu menarik simpati rakyat untuk memilih mereka.

Ketiga, dengan Pemilihan Langsung, rakyat ikut terlibat secara langsung dalam memilih pemimpinnya. Keterlibatan rakyat secara langsung ini pada gilirannya meningkatkan demokratisasi di tingkat lokal, di mana rakyat benar-benar memiliki kedaulatannya. Dengan kata lain tidak terjadi distorsi dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat, layaknya Pilkada tidak langsung, yang diselenggarakan di DPRD Kabupaten/Kota dan Provinsi dahulu. Dengan demikian langkah awal dalam pembangunan demokrasi di ranah lokal telah terlaksana dengan sendirinya.

Terlepas dari itu, pelaksanaan Pilkada Langsung di seluruh tanah air, pada tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi sejak tahun 2004 lalu menandai bergeraknya roda demokrasi kita yang dinamis. Hal ini berbeda dengan Pilkada-Pilkada sebelumnya, yang berlangsung di DPRD tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi, dimana rakyat menyangsikan akuntabilitas dan transparansinya. Pasalnya aspirasi rakyat tergadaikan melalui pilihan daripada para anggota dewan, dimana yang terpilih sebagai Bupati-Wakil Bupati, Walikota-Wakil Walikota dan Gubernur-Wakil Gubernur bukan merupakan pilihan mereka. Tak pelak muncul ungkapan pesimisnya bahwa, ”memilih kucing dalam karung.”

Pada pelaksanaan Pilkada Langsung di seluruh tanah air, pada tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi sejak tahun 2004 lalu tersebut, rakyat memilih langsung pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati, Walikota-Wakil Walikota, dan Calon Gubernur-Wakil Gubernur. Mereka dapat mengidentifikasi Calon Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah yang sesuai dengan aspirasi mereka, untuk kemudian dipilih pada hari pencoblosan. Bahkan mereka juga dapat tidak memilih Calon Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah, yang telah mengingkari aspirasi mereka pada masa jabatan lima tahun sebelumnya, dengan tidak meraelisasikan visi dan misi kepada rakyat. Hal ini sebagai konsekuensi dari suara penghukuman rakyat terhadap mereka.

Kondisi ini memperlihatkan kepada kita bahwa, rakyat memiliki otoritas penuh untuk memilih Calon Bupati-Wakil Bupati, Walikota-Wakil Walikota, dan Calon Gubernur-Wakil Gubernur, yang sesuai dengan asaz Pemilihan Umum (Pemilu) : langsung, umum, bebas dan rahasia (Luber) serta jujur dan adil (Jurdil) di Tempat Pelengumutan Suara (TPS), tanpa adanya diintervensi oleh para Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bersama dengan tim pemenangannya, secara persuasif dan secara radikal.

Situasi kebebasan aspirasi politik rakyat yang idependen tersebut, disambut secara antusiasme oleh rakyat. Hal ini ditunjukan dengan mensupport suksesnya agenda demokrasi di level daerah, agar senantiasa berjalan dengan asaz Pemilu yang Luber serta Jurdil. Para Calon Bupati-Wakil Bupati, Walikota-Wakil Walikota, dan Calon Gubernur-Wakil Gubernur, yang dipilih langsung oleh rakyat melalui Pilkada Langsung tersebut, benar-benar mendapat legitimasi.

Pada akhirnya berdampak pada akuntabilitas kinerja para Bupati-Wakil Bupati, Walikota-Wakil Walikota, dan Gubernur-Wakil Gubernur dalam menjalankan roda pemerintahan, dengan benar-benar dapat mengimplementasikan plat form visi dan misi mereka kepada rakyat. Targetnya yakni, peningkatan kesejahteraan rakyat secara holistik, dan yang berkeadilan. Hal ini merupakan ekspetasi besar rakyat dengan kinerja secara rill dari para Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut.

Banyak daerah pada tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi di tanah air mengalami dinamika pembangunan yang cukup baik, sebagai dampak positif dari hasil pelaksanaan pemilihan Calon Bupati-Wakil Bupati, Walikota-Wakil Walikota, dan pemilihan Calon Gubernur-Wakil Gubernur. Meskipun demikian, tidak semua daerah pada level Kabupaten/Kota dan Provinsi di tanah air mengalami dinamika pembangunan yang cukup baik. Hal ini tidak terlepas dari karakter para Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang cenderung lebih mementingkan kepentingan pribadi mereka, daripada memperhatikan kesejahteraan rakyat melalui implementasi visi dan misi mereka secara rill.

Walaupun tidak semua daerah di tanah air mengalami dinamika pembangunan demokrasi yang cukup baik, sebagai dampak positif dari hasil pelaksanaan pemilihan Calon Bupati-Wakil Bupati, Walikota-Wakil Walikota, dan pemilihan Calon Gubernur-Wakil Gubernur. Tentu sebagai rakyat, harus tetap optimis, untuk berkomitmen dengan tetap menggelar Pilkada Langsung level Kabupaten/Kota dan Provinsi. Namun dengan senantiasa melakukan evaluasi, agar agenda demokrasi lokal itu dapat berlangsung berkualitas sesuai asaz Pemilu. Hal ini perlu ditindaklanjuti para stakeholder seperti partai politik, organisasi massa, rakyat serta berbagai stakeholder lainnya, untuk menghadirkan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang memiliki kontribusi untuk membangun daerah demi mensejahterakan rakyat.

Kaperwil Maluku (SP)

Oleh : Dr. M.J. Latuconsina, S.IP, MA.
Staf Dosen Fisipol, Universitas Pattimura

Sukabumi – Yutelnews.com Dalam upaya pembangunan camping ground di daerah Tenjojaya kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi yang di lakukan PT. Bogorindo Cemerlang dinilai belum mengantongi ijin dari Pemerintah Kabupaten Sukabumi, tidak hanya itu PT. Bogorindo Cemerlang Juga diduga menyerobot lahan ahliwaris yang bernama Abdullah Bin Tholin, sontak Ahli Waris menyatakan Komplen Atas Penyerobotan lahan tersebut, karena jelas Patok yang di tanam Oleh BPN digali.(29/05/2025)
‎
‎
‎Saat dikonfirmasi kepada Ahli waris Abdullah Bin Tholin, Ade Sudrajat selaku Kuasa Dokumentasi dari Ahli Waris Abdullah Bin Tholin mengatakan, Sementara ini saya menjelaskan untuk lahan milik Abdullah Bin Tholib yang selama ini ada permasalahan Fisik dengan PT.Bogorindo Cemerlang.
‎
‎”Saya selaku yang dikuasakan untuk surat menyurat dan Dokumentasu oleh Bapak Abdul, sedangkan untuk fisik permasalahan nya nanti ada rekan saya,”
‎
‎Untuk lahan yang diduga di serobot oleh PT.Bogorindo kurang lebih 11,56 Hektar. 232.171 yang sudah di bekukan oleh Camat Pamuruyan untuk Letter C nya.
‎
‎”Semua Dokumentasi di saya ada, baik itu asli maupun Surat kuasa dari fisik bidang Tanah,”
‎
‎Ia menyebut, terdapat 6 Ahli Waris sedang diperjuangkan olehnya.
‎
‎Ia berharap, langkah kedepan bisa mediasi dengan penguasa Fisik Tanah yang sedang menjadi Isu.
‎
‎Begitu saya mengetahui, kemungkinan secepat mungkin nanti saya akan berkoordinasi dengan para penguasa Fisik..ucap Ade Sudrajat.
‎
‎
‎Menurut “Tri Pramono ” sebagai Pemerhati Desa Berdasarkan riwayat tanah yang ada di Desa Tenjojaya ini memang dikenal dengan nama Blok Abdullah.ucapnya.
‎
‎”Awal nya sih seluas 58 Hektar kecuali dengan kutipan C yang ada di Desa Pamuruyan, sisanya memang ini belum pernah dijual belikan atau belum pernah di Over oleh Ahli Waris. Sehingga ahli waris mengklaim berdasarkan surat yang ada, bahwa ini masih milik Abdullah. Ucapnya.
‎
‎Kami coba mendatangi PT.Bogorindo Cemerlang untuk tidak menggaruk lahan ini, karena ini ditakutkan Over Lap Kepemilikan.tuturnya.
‎
‎”Pada hari ini datanglah Kuasa Ahli Waris yang menekankan bahwa ini tidak boleh digarap,” ucapnya.
‎
‎Mungkin kedepan nya saya juga belum tau, kami pun masih menunggu intruksi dari kuasa Ahli Waris. Apakah akan menempuh upaya Hukum atau pun tidak. Itu dikembalikan karena mempunyai hak masing-masing.tuturnya.
‎
‎Dan lagi Soal isu yang beredar akan dibangun Camping Ground. Tapi coba kita cek dan klarifikasi terhadap izin-izin mereka, apakah sudah atau belum. Secara data Otentik, Abdullah memilik lahan seluas 58 Hektar yang terdiri dari beberapa nama.
‎
‎Mengapa kita mengklaim? Karena kita ada dasar yaitu soal Kutipan C dari tahun 1973 dan itu memang belum di oper alih.
‎
‎Yang saya herankan, sebenernya permasalahan ini sudah 5 Bulan, bahkan kita sudah melakukan Pematokan terhadap lahan lahan yang memang di klaim oleh Ahli Waris.
‎
‎”Kalau memang ini benar lahan milik PT.Bogorindo, tunjukan saya Bukti surat kepemilikan, Suratnya mana? Kalau memang betul adanya surat-surat dari PT.Bogorindo kami akan Mundur,
‎belum.tegas “Tri Pramono “.
‎
‎Di sisi Lain Iqbal Selalu Humas PT.Bogorindo saat ditemui di PT. Bogorindo Tenjojaya memberikan tanggapan soal isu penyerobotan Lahan.
‎
‎Memang sudah beberapa tahun ini tiba-tiba muncul Ahli Waris dan kuasa ahli waris yang mengklaim tanah itu merupakan Kepemilikan Abdullah .
‎
‎Ahli waris datang ke kita, cuma isu PT.Bogorindo menduduki lahan tersebut dengan dasar sudah bertahun-tahun, sebetulnya itu lahan kita juga dapat beli .
‎
‎Tapi pada intinya kita, dari masing-masing pihak memang mengklaim kebenaran kita menghargai kebenaran yang mereka katakan.
‎
‎Tapi di sisi lain, jika dua-duanya sudah merasa saling benar menurut saya ini perlu ada yang membuktikan.
‎
‎Karena negara kita, negara Hukum saya rasa pihak ahli waris jika merasa terdzolimi atau pun hak nya diambil oleh kita. Silahkan bisa melakukan proses secara Hukum yang berlaku di Indonesia.tutup Ikbal.
‎
‎
‎
‎Reporter : Mirna

Dumai – yutelnews.com ||
Danrem 031/Wira Bima Brigjen TNI Sugiyono mendampingi Tim Pengawas dan Evaluasi (Wasev) TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-124 melakukan kunjungan kerja di wilayah Kodim 0320/Dumai, yang dipusatkan di Posko TMMD Jalan Pendidikan, Kelurahan Bukit Kayu Kapur, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai, 24 mei 2025.

Kegiatan ini bertujuan meninjau dan memastikan bahwa pelaksanaan program TMMD berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Rombongan Tim Wasev dipimpin oleh Mayjen TNI M. Muchidin, S.Sos (Wairjenad), didampingi oleh Brigjen TNI Arif Hartoto (Kasdam I/BB), Kolonel Inf Wahyu Nugroho (Kasiter Korem 031/WB), Letkol Inf Sapto Dwi Priyono (Pabandya-2/Bin Kommas Sterad), dan Mayor Inf Nurcholis (Paban Bhakti Siterdam I/BB).

Turut hadir dalam kegiatan ini antara lain Wakil Walikota Dumai Sdr. Sugiyarto, Dandim 0320/Dumai Letkol Inf Ronald Manurung S.Sos, serta unsur Forkopimda, tokoh masyarakat, dan perwakilan instansi terkait.

Acara diawali dengan sambutan dari Wakil Walikota Dumai yang menyampaikan bahwa TMMD merupakan program kolaboratif antara TNI dan pemerintah daerah untuk mendorong percepatan pembangunan, mempererat kemanunggalan TNI-rakyat, serta membangun semangat gotong royong.

Dalam paparannya, Dansatgas TMMD Letkol Inf Ronald Manurung menjelaskan progres kegiatan fisik seperti pengerasan jalan sepanjang 2.360 meter, pembangunan box culvert, dan penyediaan sumur bor. Sementara capaian non-fisik meliputi penyuluhan tentang wawasan kebangsaan, hukum, stunting, narkoba, hingga UMKM. Program tambahan seperti pembangunan RTLH, penanaman mangrove dan tanaman produktif, serta kegiatan sosial juga telah dilaksanakan dengan capaian signifikan.

Ketua Tim Wasev menegaskan pentingnya kolaborasi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat agar hasil pembangunan dapat bertahan dan memberikan manfaat jangka panjang. Ia juga menekankan perlunya kepedulian bersama dalam menjaga infrastruktur dan mendukung penghijauan berkelanjutan.

Setelah kegiatan di posko rombongan meninjau langsung lokasi lokasi sasaran fisik TMMD termasuk pengerasan jalan , pembangunan RTLH dan penyediaan sarana air bersih.

Melalui kegiatan ini TNI AD menunjukkan komitmennya dalam mengatasi kesulitan rakyat sebagai bahagian dari pelaksanaan delapan wajib TNI ( Pen31 ).|| AS

Lahat sumsel – YUTELNEWS.com
Bungamas senin 26 mei 2025 , dilaksanakan diaula kecamatan kikim timur ega wati sp.mm sangat merespon yg dilaksanakan basnaz kabupaten lahat ini

Selama kegiatan membagikan santuanan dan sembako ini berjalan lancar sesuai rencana basnas kabupaten lahat disampaikan ketua basnaz h.haidir saat di konfirmasi awak media diaula kecamatan kikim timur , kegiatan ini telah berjalan sesuai rencana yg telah dilaksanakan kecamatan merapi area ,kikim area dan pseksu hari ini kami mebagikan 1000 bingkisan dan uang tunai pada para rakyat pakir,miskin dan penjaga mesjid berjalan.lancar sesuai rencana .

Kasi kesos kikim timur agus salim juga mengatakan turut bantu.mengkampar.kegiatan basnaz ini dengan.menurunkan staff nya membantu.kegiatan santunan basnaz kabupaten lahat ini ,seyogya nya bupati akan hadir tapi karena bupati ada kegiatan di palembang dalam rangka rekap koperasi merah putih di pemda sumatera selatan serta menyambut menteri.koperasi beserta rombongan di pemda gubernur sumatera selatan juga hadir kepala desa yg berkesempatan menyaksikan langsung acara koperasi.merah putih di pusat sumatera selatan ( Abd / Asmu )

Lahat sumsel – YUTELBEWS.com

Humas Polres Lahat, Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Kapolda Sumsel), yang di dampingi ibu Ketua Bhayangkari Daerah Sumsel, Irjen Pol Andi Rian R. Djajadi, S.I.K., M.H./ Ny Dewwy Andi Rian dan sejumlah PJU Polda Sumsel, melaksanakan kunjungan kerja ke Polres Lahat pada Selasa ,27 Mei 2025.
Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda kerja Kapolda Sumsel dalam rangka mempererat hubungan dan koordinasi dengan jajaran di tingkat polres.

Dalam kunjungannya, Kapolda disambut langsung oleh Kapolres Lahat, dan Ketua Bhayangkari cabang Lahat,AKBP Novi Edyanto, S.I.K., M.I.K/ Ny Novianti Edyanto, bersama jajaran perwira serta anggota Polres Lahat. Suasana hangat dan penuh semangat terasa dalam penyambutan tersebut, menandakan semangat sinergi yang kuat antara pimpinan dan anggota di wilayah hukum Polres Lahat.

Acara diawali dengan Doa dan dan dilanjutkan dengan Laporan Kesatuan yang di sampaikan langsung oleh Kapolres Lahat, AKBP Novi Edyanto SIK. MIk, berupa Paparan mengenai situasi dan kondisi Kamtibmas Polres Lahat yang mencakup Astra Gatra, kondisi personel Mako, keberhasilan Polres, pemberian Reward dan Punishment terhadap anggota, serta langkah-langkah dan terobosan Polres Lahat kedepan dan pendirian Rumas Pasti ( panggilan sepenuh hati ).

Dalam pengarahanya, agenda utama Kapolda adalah melakukan temu anggota di Mapolres Lahat. Dalam pertemuan tersebut, Irjen Pol Andi Rian memberikan arahan strategis kepada seluruh personel, mempertegas program Pemerintah yang harus kita dukung dan kita laksanakan berupa Program Ketahanan Pangan. Bahwa saat ini Polri saat ini sedang di sorot dari berbagai Elemen, untuk itu kita berpresif kalau tidak bisa berprestasi janganlah kita berbuat masalah.

Junjung tinggi Integeritas Profesionalisme dalam bertindak, hindari Sensasi dan fokus pada Solosi, serta bangun kepercayaan, berikan Aksi Nyata pada masyarakat.

Penekanan kepada para Kapolsek jangan cuman duduk di belakang meja, tapi harus turun kelapangan, apa kendala masyarakat, kondisikan para Bhabinkamtibmas, dan jaga wilayah agar selalu kondusif.

Soliditas internal adalah kunci utama dalam menjaga keamanan. Saya ingin seluruh anggota terus menjaga integritas dan bekerja dengan hati dalam melayani masyarakat, serta tegakkan Hukum, mengingat tujuan Hukum adalah memberikan kepastian, memberikan rasa keadilan dan memberikan manfaat.

Selain temu anggota, Kapolda Sumsel juga mengunjungi PT Priamanaya Energi, salah satu perusahaan energi yang beroperasi di wilayah Kabupaten Lahat. Kunjungan ini bertujuan untuk menjalin komunikasi dengan pihak swasta dalam mendukung stabilitas keamanan dan pembangunan daerah.

Agenda kunjungan kerja Kapolda juga mencakup kunjungan ke rumah pelayanan sosial ‘Pasti’ atau ‘Panggilan Sepenuh Hati’. Di tempat ini, Irjen Pol Andi Rian menyapa langsung para pengurus dan warga binaan sebagai bentuk empati dan perhatian Polri terhadap pelayanan sosial kemasyarakatan.

Kunjungan ke rumah Pasti menjadi momen reflektif, di mana Kapolda menekankan pentingnya peran kepolisian tidak hanya dalam hal penegakan hukum, tetapi juga dalam mendukung kegiatan sosial yang menyentuh langsung masyarakat. “Kami hadir bukan hanya untuk menegakkan hukum, tapi juga untuk menjadi bagian dari solusi sosial di tengah masyarakat.

Kunjungan kerja Kapolda Sumsel ke Polres Lahat ini diakhiri dengan sesi foto bersama dan penyerahan cinderamata. Kapolres Lahat, AKBP Novi Edyanto, menyampaikan terima kasih atas arahan dan perhatian yang diberikan. Ia berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja jajarannya demi mewujudkan keamanan dan pelayanan terbaik kepada masyarakat Lahat. ( Abd / Asmu )

Pekanbaru – yutelnews.com ||
Program Studi Sarjana Terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) resmi diluncurkan Universitas Lancang Kuning (Unilak) pada Selasa (27/5/2025) di Gedung Perpustakaan Unilak, Pekanbaru. Peluncuran ini ditandai dengan pelaksanaan seminar dan Focus Group Discussion (FGD) yang dihadiri oleh berbagai stake holder dari sektor pendidikan, pemerintah, hingga dunia industri.

Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (K SPSI) Provinsi Riau, Nursal Tanjung, menyambut baik kehadiran program ini. Menurutnya, peluncuran Program Studi K3 merupakan langkah penting dalam meningkatkan perlindungan, profesionalisme, dan kesejahteraan para pekerja.

“Program ini tidak hanya menjawab kebutuhan industri, tapi juga memperkuat posisi pekerja dalam sistem ketenagakerjaan yang berkeadilan. Ini momentum penting untuk peningkatan kualitas SDM di Riau,” ujar Nursal.

Ia menegaskan pentingnya pelibatan serikat buruh dan pelaku industri dalam pengembangan kurikulum agar program benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan. “Pendidikan K3 harus berbasis kebutuhan riil di lapangan. Kami siap mendukung dan memberikan masukan konstruktif untuk pengembangan kurikulum,” tegasnya.

Sementara itu, Rektor Unilak, Prof. Dr. Junaidi, S.S, M.Hum, menyampaikan bahwa Unilak telah membuka penerimaan mahasiswa baru untuk program ini, termasuk jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) bagi para pekerja berpengalaman.

“Bagi mereka yang telah bekerja dan memiliki pengalaman relevan, masa studi bisa diselesaikan hanya dalam dua tahun. Ini bentuk komitmen kami terhadap pendidikan inklusif,” jelas Junaidi.

Ia juga menambahkan bahwa Unilak sedang menjalin kerja sama dengan lembaga pelatihan guna menghadirkan program pelatihan dan sertifikasi K3 di dalam kampus dengan dukungan teknologi pembelajaran jarak jauh.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Riau, H. Boby Rachmat, S.STP, M.Si, memberikan apresiasi atas inisiatif ini. Ia menekankan bahwa prinsip K3 relevan di berbagai sektor.

“Kesehatan dan keselamatan adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, dan prinsip K3 harus diintegrasikan tidak hanya di industri, tetapi juga di dunia pendidikan dan kesehatan,” ujar Boby.

Hal senada disampaikan Kepala LLDIKTI Wilayah XVII, Dr. H. Nopriadi, SKM, M.Kes. Ia menilai K3 sebagai bagian dari investasi jangka panjang dalam pengembangan sumber daya manusia.

“K3 bukan beban, melainkan investasi penting untuk mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Ini bentuk perlindungan terhadap aset paling berharga: manusia,” ucap Nopriadi.

Ia menambahkan bahwa pendidikan K3 memiliki peran strategis dalam meningkatkan daya saing industri di tingkat nasional maupun global, serta menjadi sarana peningkatan mutu SDM Indonesia.

Acara peluncuran tersebut turut dihadiri oleh perwakilan dari perusahaan, rumah sakit, serta kepala sekolah SMA/SMK di Pekanbaru.|| AS