NEWS

YUTELNEWS.com | Kegiatan penandatanganan Nota Kesepahaman Memorandum Of Understanding (MoU), selasa (14/11) di Lantai 8 Baruga Adyaksa Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan , Kegiatan Ini adalah sebgai wujud inisiasi penandatanganan MOU, antara Pemerintah Provinsi Sulsel, Universutas Hasanuddin Unhas), Universitas Negeri Makassar (UNM), BPN, Kementrian Agama (Kemenag) Kementrian hukum dan Ham (Kemenhukam), KPU, Dan Bawaslu Sulsel (Panwaslu) serta launcing pembentukan tim terpadu pelayanan hukum sebagai wujud kolaborasi antara instansi di Sulsel, trrang Soetarmi, SH., M.H, selaku Kasi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, (15/11/2023).

Adapun pejabat yang menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) tersebut yaitu Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Leonard Eben Ezer Simanjuntak, S.H., M.H, Pejabat Gubernur Sulawesi Selatan Dr. Bahtiar Baharuddin, M.Si, Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P, Universitas Negeri Makassar Prof. Dr. Jumadi, S.PD., M.SI, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Tri Wibisono, S.T., M.T, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan Drs. H. Khaeroni, M.SI., Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Selatan Drs. Liberti Sitinjak, M.M., M.SI., Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Hasbullah, S.SOS., M.KESOS, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Mardiana Rusli, S.E., M.I.KOM, jelasnya.

Selanjutnya maksud dan tujuan penandatanganan MoU terkait pembentukan tim terpadu untuk memberikan Pelayanan Hukum secara tertulis, lisan, maupun melalui sistem elektronik kepada masyarakat, terkait masalah perdata dan tata usaha negara dalam bentuk konsultasi dan pemberian informasi yang tidak terkait konflik kepentingan dengan Negara atau Pemerintah.

Pelayanan Hukum tersebut bertujuan untuk membangun kesadaran hukum masyarakat, membantu masyarakat atas akses terhadap hukum dan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum maka kesepakatan bersama ini bertujuan untuk pembentukan Tim Terpadu Pelayanan Hukum, Optimalisasi Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Hukum dan Optimalisasi Capaian Kinerja Pelayanan Hukum.

Terpisah Kajati SulSel Leonard Eben Ezer Simanjuntak, S.H., M.H, dalam sambutannya mengatakan bahwa Memorandum of Understanding (MoU) merupakan kegiatan tim terpadu dalam pelayanan hukum yang merupakan salah satu bentuk pelayanan publik kepada masyarakat khususnya terkait dengan pelayanan hukum, sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 11 tahun 2021 tentang perubahan atas undang-undang nomor 16 tahun 2004 yang selanjutnya dijabarkan dalam visi dan misi Kejaksaan yaitu: visi kejaksaan RI :“menjadi lembaga penegak hukum yang profesional, proporsional, dan akuntabel”, dan misi kejaksaan RI point 3 yaitu meningkatkan peran Jaksa Pengacara Negera dalam penyelesaian masalah perdata dan tata usaha negara. Khususnya di bidang Perdata dan Tun, dihubungkan dengan amanat Presiden RI pada peringatan hari Bhakti Adhyaksa tanggal 22 juli 2023 yang didalamnya mengandung perintah: ‘kepercayaan publik yang tinggi itu menjadi modal penting untuk melakukan transformasi, menggerakkan reformasi kejaksaan di semua aspek dan disemua tingkatan, katanya.

Kemudian permudah akses masyarakat pada pelayanan hukum, keterbukaan informasi, serta responsif menanagani laporan-laporan masyarakat, yang ditindak lanjuti dalam perintah harian Jaksa Agung RI tahun 2023 poin 2 :

Tingkatkan kepekaan sosial, beinteraksi dan berkomunikasi dengan masyarakat dalam setiap pelaksanaan tugas dan wewenang serta kehidupan bermasyarakat.

Dalam implementasinya, melalui Jaksa Pengacara Negara, Kejaksaan secara terus menerus hadir ditengah-tengah masyarakat salah satunya dengan memberikan edukasi hukum/konsultasi hukum kepada masyarakat yang dilaksanakan baik secara luring maupun daring. Namun dengan semakin kompleksnya permasalahan hukum yang dihadapi oleh masyarakat, maka menjadi tantangan dan peluang tersendiri bagi JPN dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan hukum itu sendiri, sehingga dengan adanya kolaborasi dengan stakeholder terkait melalui program tim terpadu pelayanan hukum yang meliputi unsur Pemprov Sulsel, Badan Pertanahan Nasional Prov Sulsel, Kemenkumham Prov Sulsel, Kementerian Agama Prov Sulsel, Komisi Pemilihan Umum Prov Sulsel, Bawaslu Prov Sulsel, Fak. Hukum Unhas, Fak. Ilmu Sosial Dan Hukum UNM, Dan Dinas PMD Prov Sulsel maka kegiatan pelayanan hukum akan semakin optimal berkualitas karena penyelesaiannya permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat dapat diberikan solusi yang tepat, cepat, tuntas dengan bersama-sama stakeholder yang membidangi sektor-sektor terkait. Inovasi ini digagas oleh saudari Siti Nurhidayah, S.H., M.H. yang merupakan kebutuhan organisasi dan stakeholder untuk segera diimplementasikan sebagai bentuk karya nyata mendekatkan akses pelayanan publik kepada masyarakat di Sulawesi Selatan, Jelasnya.

Sebagai rujukan bersama sebagai ASN, Presiden Jokowi dalam sambutan pada saat launcing employer branding ASN berakhlak, tersebut menegaskan: “dalam perannya sebagai pelayan publik, ASN dilengkapi dengan kewenangan dan sumber daya yang diberikan oleh negara. Upaya-upaya kolaboratif dalam penyelenggaraan pemerintahan harus terus ditingkatkan, baik kolaborasi lintas organisasi, lintas daerah, lintas ilmu, dan lintas profesi. tidak boleh lagi ada ego, ego daerah, ego ilmu”. Dalam kesempatan lain, Presiden Jokowi pada peluncuran laporan tahunan Ombudsman, juga menekankan “negara harus hadir dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang prima, cepat, profesional dan berkeadilan. mewujudkan pelayanan publik yang prima memerlukan ikhtiar yang berkelanjutan, memerlukan transformasi sistem, memerlukan tata kelola, membutuhkan perubahan mindset, dan budaya kerja birokrasi kita dari budaya senang dilayani menjadi budaya melayani”.

Diakhir sambutannya, Leonard Eben Ezer Simanjuntak, S.H., M.H, menegaskan bahwa untuk keberhasilan pelaksanan program tim terpadu pelayanan hukum diharapkan kolaborasi, sinergi serta partisipasi aktif dari stakeholder yang tergabung dalam tim terpadu pelayanan hukum dapat berjalan dengan baik dengan hasil optimal dan untuk keberlanjutan program ini akan ditindaklanjuti Kejari se-Sulsel dengan membentuk tim terpadu di daerah serta apabila indikator keberhasilan program tersebut cukup tinggi, maka dapat diusulkan untuk ditingkatkan pada terbentuknya tim terpadu pelayanan hukum tingkat Pusat, pungkasnya.

Pejabat Gubernur Sulawesi Selatan Dr. Bahtiar Baharuddin, M.Si mengatakan ”yang dilakukan Kejati SulSel hari ini merupakan sebuah inovasi yang luar biasa dan memiliki dampak yang besar melalui pembentukan Tim Terpadu Pelayanan Hukum dimana Kejaksaan Khususnya Kejati SulSel telah membuka diri dalam pelayanan hukum. Bahtiar Baharuddin sangat mengapreasi kerja-kerja Kajati SulSel dalam penegakan hukum serta berinovasi dalam pelayanan hukum, tentunya hal ini merupakan terobosan yang luar biasa, olehnya itu pelayanan hukum ini hendaknya dimamfaatkan masyarakat mulai tingkat desa/kelurahan sampai tingkat propinsi untuk memdapatkan bimbingan, pengetahuan dan solusi terhadap permasalahan hukum yang dihadapi, tutupnya.

(Abu algifari)

YUTELNEWS.com | Pada Senin (13/11/2022) sekitar pukul 07.00 WIB, seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Sungai Geringging ditemukan tewas tergantung di pintu dapur rumahnya.

IPTU Bambang Ardian, Kapolsek Sungai Geringging, mengkonfirmasi bahwa korban yang diidentifikasi dengan inisial AS (39), merupakan seorang guru olah raga. Ia ditemukan tergantung oleh anaknya di konsen pintu dapur.

Menurut penjelasannya kejadian ini dimulai sekitar pukul 01.00 WIB malam sebelumnya.

“Suami korban datang membawa nasi goreng dan mereka makan bersama sebelum beristirahat,” ungkap IPTU Bambang.

Setelah makan, korban tidur di kamar tempat anaknya biasanya beristirahat, sementara suaminya tidur di ruang tamu.

“Saat anaknya hendak mengganti baju untuk sekolah, dia menemukan ibunya tergantung. Anak tersebut kemudian membangunkan ayahnya,” lanjutnya.

Setelah melihat istrinya, suami korban memanggil keluarga dan menurunkan korban. Selanjutnya, korban dibawa ke Puskesmas Sungai Geringging untuk dilakukan visum.

Hasil visum tidak menunjukkan adanya tanda-tanda kekerasan. Pihak keluarga menerima kepergian almarhum dan akan menyelenggarakan pemakaman.

Hingga berita ini diturunkan, awak media terus mengikuti perkembangan informasi tersebut.

(Yori Despianto)

YUTELNEWS.com | DPD II Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Rokan Hilir, Pada hari Selasa tanggal 14/11/2013 Laksanakan Pelantikan Ketua Terpilih Masa Bakti 2023-2026 dan Jajaran Pungsionaris/Pengurus hasil Musda VII DPD II KNPI Rohil yang diselenggarakan pada bulan Juli lalu Tahun 2023 secara Aklamasi.

Turut hadir Bupati Afrizal Sintong SIP,M.Si Ketua Tim PKK rohil Sanimar Afrizal, Ketua DPD I KNPI Riau Nasarudin, Kepala OPD, kepala kepala Dinas Porkopinda, Sekda kab Fauzi Erijal, Dandim 0321 rohil yang di wakili Kapten Arh Simson Siregar, kapolres rohil yang mewakili, Ketua Baznas rohil Ustadz Jefri S.ag, Kepala dinas Perhubungan Budi Fitriadi, dan unsur lainnya.

“Pada saat dikonfirmasi Tim awak media saudara Zulfikar selaku Sekjend Juga Famel Juanda selaku Wakil Ketua Bid OKK dan Kaderisasi DPD II Komite Nasional Pemuda Indonesia( KNPI )Kabupaten Rokan Hilir,”mengatakan setelah selesai Musda VII bulan Juli lalu dilakukan penyusunan pengurus dari beberapa unsur Okp yang ada di kabupaten Rokan Hilir ini,juga pengurus lama dengan yang baru agar dapat berkolaborasi dengan bersama sama mengembangkan dan menjalankan tugasnya sesuai bidangnya masing-masing jabatan yang di embannya,”Terwujudnya Pemuda Kreatif, Bersatu dalam Pembangunan Menuju Rohil Lebih Baik, Ujar Zulpikar kepada Tim awak media.selasa 14/11/2023 di Gedung serbaguna.

Sambutan dan harapan bapak Bupati Afrizal Sintong SIP,M.Si dalam penyampaian nya semoga kedepannya ketua dan seluruh pengurus yang baru dilantik agar menjalin kekompakan dalam menjalankan pungsi tugasnya masing masing bidangnya dengan selalu berkodinasi satu tujuan dan arahan dalam bentuk apapun kegiatannya.

“Saya selaku kepala daerah pemeritahan kabupaten Rokan Hilir ini selalu mendukung penuh dan mengajak mari bersama-sama agar dapat bersinergi dalam membangun Negeri seribu kubah kabupaten Rokan Hilir ini yang sama-sama kita cintai gar kedepannya lebih baik lagi sesuai tema” Terwujudnya Pemuda kreatif,Bersatu dalam Pembangunan Menuju Rohil Lebih Baik Lagi, ungkap Bupati.

Kami juga mengaharapkan pemikiran para Aktivis juga kader kader mudah yang tergabung dalam rumpun wadah Okp Komite Nasional Pemuda Indonesia ( KNPI ) kabupaten Rokan Hilir ini. “kamu siap dikritik demi kemajuan dalam membangun daerah kabupaten Rokan Hilir ini demi kemakmuran masyarakat yakni wilayah Negeri seribu kuba kabupaten Rokan Hilir ini,jelas Bupati Afrizal Sintong SIP,M.Si .

“Karena tanpa kehadiran Pemuda yang mempunyai polah pikir yang agresif dalam segala hal” dalam menyikapi perjalanan suatu roda pemerintahan demi kemajuan memang diperlukan pemikiran pemuda, “seperti yang pernah di amanatka presiden pertama kita, saya butu sepuluh Pemuda untuk memerdekakan negara Republik Indonesia ini.

Hari ini saya Bupati Afrizal Sintong SIP,M.Si butuh Pemuda pemudi yang kompak solid dan selalu mendukung dalam segala kebijakan pemerintah dalam membangun dan memajukan wilayah Kabupaten Rokan Hilir ini demi mensejahterakan dan kepentingan msyarakat kita bersama kedepannya lebih makmur dalam segala bidangnya.

“Dalam hal ini saya berharap setelah selesai dilantik ini “ketua dan seluruh pengurus agar menjaga tali silaturahmi dan lakukanlah kekompakan satu arahan satu komando satu tujuan demi membangun dan memajukan wilayah Kabupaten Rokan Hilir ini lebih baik lagi kedepannya, ” selamat buat ketua terpilih yang dilantik dan seluruh pengurus semoga kedepan dapat membawak nama baik negeri seribu kuba kabupaten Rokan Hilir ini lebih baik,” Imbunya.

(Kabiro Panca Sitepu)

YUTELNEWS.com | Rasyid Assaf Dongoran, MSi, Wakil Bupati Tapanuli Selatan 2021-2024 mengatakan bahwa berdasarkan perjalanan nya keliling Tapanuli Selatan dan kemudian mengambil titik koordinat serta bertanya kepada tokoh masyarakat serta melihat bukti tanaman komoditi yang ada berusia lebih dari 30-50 tahun, serta menyimpulkan bahwa ada banyak wilayah yang terdholini selama ini.

Wilayah Pemukiman, Perkebunan, Pertanian yang nyata dan fakta sudah tidak hutan sejak 30-50 tahun lalu, tapi dalam peta kehutanan dibuat status sebagai kawasan hutan, ini namanya dholim kepada rakyat

Konsekuensinya ketika wilayah pemukiman, pertanian, perkebunan rakyat yang sudah tidak hutan sejak 30-50 tahun lalu, tapi kemudian sejak Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara

Kerancuan yang terjadi ini perlu mendapatkan perhatian sebelum adanya pengukuhan, berupa revisi yang akurat memakai teknologi geografis atau satelit , sebagai implementasi& justifikasi melalui UU 11/2020 tentang Cipta Kerja terkait pengukuhan kehutanan, ada sejumlah kelemahan yang harus dibenahi, sesuai pasal 15 ayat 3.

Aneh lah, Kawasan Pemukiman, Pertanian Rakyat yang sudah 50 tahun sudah tidak hutan, eh dikatakan sebagai kawasan hutan ( HL, HPT, HP) dan kawasan yang eksisting masih hutan dikatakan Tidak Hutan ( APL ) seperti Wilayah Konsensi PT NSHE- PLTA, PT Agincourt – Tambang Emas, dan lain-lain.

Kesimpang siuran ini harus segera di perbaiki kedepan dan ini butuh komitmen dan kerjasama antara Instusi pemerintah seperti BPN, Kehutanan Propinsi, Pemkab Tapsel.

Saya sedang memainkan GIS di laptop saya dengan kawan kawan sya untuk melihat estimasi wilayah pertanian dan perkebunan, pemukiman rakyat di Tapsel yang masih berstatus kawasan hutan, bahkan ada jalan hotmix dan jalan rabat beton yang masuk di dalam kawasan hutan, selama ini.

Semoga Kedepan Wilayah Tapanuli Selatan menjadi lebih baik, ini cita cita saya agar rakyat bisa men sertifikat kan tanah nya dan me wariskan secara legal ke anak cucu nya dengan tenang dan bermanfaat jika sudah menjadi status APL (Area Penggunaan Lain/Putih).

Demikian dijelaskan Rasyid Assaf Dongoran yang juga master dibidang Pengelolaan Sumber Daya Alam.

(Kabiro Mora)

YUTELNEWS.com Rapat Koordinasi (Rakor) Forkopimda Lahat dalam rangka membahas Pemilu 2024.

Hadir langsung dalam rakor ini, Bupati Lahat H Cik Ujang SH, Wakil Bupati Lahat H Haryanto SE MM MBA, Sekda Lahat Chandra SH MM,Seluruh Unsur Forkopimda Lahat, Bawaslu Lahat dan KPU Lahat.

Rakor yang dimulai dengan mendengar laporan, Saran serta masukan dari semua unsur terkait dilanjutkan dengan mendengar arahan dari Bupati Lahat H Cik Ujang SH.

Dalam arahannya, Bupati Lahat H Cik Ujang SH mengingatkan semua ASN untuk tetap Netral dalam Pemilu tahun 2024 nanti.

Dirinya mengingatkan kepada seluruh ASN di Kabupaten Lahat, agar tidak terlibat dalam politik praktis dan tidak berpihak kepada calon peserta pemilu.

“ASN harus netral,” Ungkap Cik Ujang.

Cik Ujang juga berharap, dalam pelaksanaan Pemilu di tahun 2024, kabupaten Lahat akan tetap aman, damai dan selalu kondusif.

Dirinya juga mengingatkan kepada seluruh masyarakat agar jangan termakan isu dan berita hoax, Tutup Cik Ujang.

(Abdul Ujang)

YUTELNEWS.com | Pada hari Selasa, 14 November 2023, Mako Polsek Cicurug menjadi saksi pelaksanaan Konferensi Pers oleh Kapolres Sukabumi, AKBP Maruly Pardede, SH, SIK, MH. Konferensi ini membahas tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang telah merugikan Sdr. H Burhanudin sebesar Rp 70.011.000.

Konferensi Pers ini dipimpin langsung oleh Kapolres Sukabumi, didampingi oleh Kapolsek Cicirug, Kompol Mangapul Simangunsong, dan Kasi Propam Polres Sukabumi, Iptu Subarjo.

Dalam pengantar press release, Kapolres Sukabumi menyampaikan, “Pada hari ini, kami membawa ke publik sebuah kasus serius terkait penipuan dan penggelapan yang merugikan masyarakat. Kasus ini bermula dari laporan polisi nomor LP/B/53/IX/2023/SPKT/Polsek Cicurug/Polres Sukabumi/Polda Jawa Barat pada tanggal 8 September 2023.” Ungkap Kapolres Sukabumi di Mapolsek Cicurug (14/11).

Menurut laporan yang disampaikan, tindak pidana ini terjadi pada tanggal 31 Agustus 2023, sekitar pukul 14.00 WIB, di rumah korban di Perum Setia Budi, Desa Bangbayang, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi. Pelaku, yang diidentifikasi sebagai Sdr. Ody Wahyudin, memanfaatkan situasi tersebut untuk menipu dan menggelapkan uang tunai sejumlah Rp 70.011.000 milik Sdr. H Burhanudin.

Kapolres menjelaskan, “Korban dijanjikan penyelesaian urusan sertifikat tanahnya oleh pelaku, dan sebagai imbalannya, korban memberikan uang tunai dan mentransfer sejumlah Rp 60.011.000 melalui M Banking. Namun, setelah beberapa bulan berlalu, pelaku tidak memenuhi janjinya.” Tambah Kapolres.

Dalam operasi penangkapan, polisi berhasil menyita sejumlah barang bukti, termasuk bukti transfer, buku tabungan, dan kartu ATM. Tersangka saat ini telah ditahan untuk proses hukum lebih lanjut.

Kapolres Sukabumi menegaskan, “Kami berkomitmen untuk menindak tegas pelaku tindak pidana ini sesuai dengan hukum yang berlaku. Kepercayaan masyarakat kepada pelayanan kepolisian harus dijaga, dan kami siap memberikan keadilan bagi korban yang merasa dirugikan.” Tutupnya.

(Mirna)

YUTELNEWS.com | Masyarakat Kecamatan Kubu Babussalam (Kuba)melalui Lembaga Laskar Melayu Bersatu (LLMB) menghentikan sementara kegiatan perjalanan Truk pengangkut material yang melintas di Jalan Jend Sudirman Kepenghuluan Teluk Nilap, Selasa (14/11-2023).

Penghentian perjalanan Truk ini oleh Lembaga Laskar Melayu Bersatu dengan alasan pihak Pengusaha tidak menghindakan keluhan masyarakat selama ini terkait banyak jalan yang rusak diakibatkan Truk melebihi tonase muatan.

Selain mengakibatkan kerusakan pada jalan,getaran Truk bermuatan material ini juga mengakibatkan keretakan pada beberapa rumah milik warga yang ada di Kepenghuluan Teluk Nilap.

Terkait penyetopanTruk jenis tronton yang dilakukan LLMB Kecamatan Kuba, Masyarakat hanya meminta kepada Pengusaha untuk peduli serta memperbaiki jalan lintas Kubu yang selama ini rusak berat (berlubang )yang diakibatkan seringnya tronton pembawa material melintas.

Ketua LLMB Kecamatan Kubu Babussalam H.Zahrul Saupi.SE mengungkapkan ” Kita sebagai masyarakat yang tergabung di Lembaga Laskar Melayu Bersatu sangat peduli dengan lingkungan,Sala satunya adalah Infrakstruktur Jalan dari Kilo 0 Balam sampai ke Kecamatan Kubu dan Kuba.

Disaat hari ini kondisinya musim penghujan dilintasi oleh Truk-truk yang besar dan melebihi tonase akan membuat jalan lintas Kubu menjadi rusak dan ini sangat merugikan masyarakat pada umumnya imbasnya harga kebutuhan akan meningkat sementara harga sawit petani menurun.

Harapan kami sebagai masyarakat hanya menginginkan kepedulian kepada seluruh Pengusaha yang memiliki armada melintasi jalan Kubu ini sala satunya melakukan penimbunan Jalan yang berlubang.” Ucapnya.

Ditempat yang sama saat dilakukan pertemuan dan hasil dari kemupakatan antara masyarakat LLMB dan pihak perusahaan yang diwakili Ikbal mengatakan siap melakukan penimbunan jalan lintas kubu yang mengalami kerusakan (berlubang) di sepanjang Kepenghuluan Teluk Nilap maupun ditempat lain.” pungkasnya.

(Kabiro Panca Sitepu)

YUTELNEWS.com | Akibat getaran kuat pada jalan poros Ella sebuah mobil tronton sedang membawa albert bersamaan di belakang Tangki CPO dan truk sawit yang bermuatan berkapasitas tinggi diduga kuat mengakibatkan robohnya 1 buah rumah warga yang ada dipinggir jalan jembatan Desa Pelempai Jaya Kec Ella Hilir, pada Senin,13/11/2023 Pada pukul, 19.35 malam hari.

“Kejadian tersebut terjadi saat kendaraan tronton membawa alat berat dan dibuntuti tanki CPO juga bersamaan truk sawit bermuatan tinggi”,ucap Pian warga sekitar TKP saat ditemui Awak Media ini. Selasa (14/11/2023).

Menurut Yan, memang pada bangunan Barau di depan rumah sudah lama ada yang roboh kebetulan ditambah saat itu memang mobil trounton bermuatan alat berat dan bersamaan di belakang tangki CPO juga truk sawit. namun dari kejadian tersebut tidak, tidak ada korban jiwa.

Sementara itu, seorang warga saat diminta keterangan Media ini menyampaikan juga saat itu dikagetkan dengan adanya truk tronton alatbert juga mobil CPO dan truk sawit yang diduga kuat akibatkan rumah roboh pada saat itu,” ucapnya.

Trounton dan tangki CPO serta mobil sawitpun tidak menghiraukan dan terus melanjutkan perjalanan sehingga tidak diketahui warga perusahaan mana saat insiden kejadian rumah roboh itu.

“Bangunan yang roboh rumah dan warung warga. sampai tembok rumah saya juga bergegar saat itu, bangunan rumah juga rusak parah,” jelasnya.

Dia juga menyebutkan belum tau kerugian rumah warga.berharap adalah partisipasi dari pihak trounton juga mobil CPO perusahaa tersebut.

Salah satu warga juga berkomentar contohnya saat PKS PT.BPK di buka,mobil- mobil tangki CPO mereka bermuatan 18-19 ton sangat tidak pantas lalu lalang melewati jalan karna melebihi kapasitas itu yang membuatkan jalan pada rusak”,ucapnya

Sampai berita ini dilansirkan kemeja redaksi pihak terkait belum dapat di komfirmasi.

(Musa)

YUTELNEWS.com | Anggota DPRD Provinsi Fraksi Partai Gerindra H. Nurkhalis Dt. Bijo Dirajo S,Pt melaksanakan kegiatan Pembangunan JUT (Jalan Usaha Tani) yang berada di jorong Balai Talang Nagari Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak Kabupaten Limapuluh Kota Sumatera Barat.

Program Pembangunan Jalan Usaha Tani tersebut adalah Program Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Tanaman Pangan dan Holtikutura yang dibawa ke Dapil oleh Anggota DPRD Provinsi H. Nurkhalis Dt. Bijo Dirajo S,Pt.

H. Nurkhalis mengatakan, Jalan Usaha Tani ini merupakan dambaan setiap petani dan dapat meningkatkan perekonomian bagi masyarakat.

“Melalui Pokok Pikiran (Pokir) Dewan Provinsi tersebut (H. Nurkhalis )bisa membawa program Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat ke daerah kita. Program ini selaras dengan ulasan dari Kelompok Masyarakat khususnya petani di masing-masing Nagari yang kami serap melalui Reses Tahun sebelumnya,” ungkapnya.

H. Hukhalis juga mengharapkan, semoga dengan adanya pembangunan Jalan Usaha Tani ini, bisa meningkatkan hasil perekonomian masyarakat. Dan kami akan mengeksplorasi kebutuhan daerah, khususnya di Limapuluh Kota, untuk bisa kita perjuangkan.

Masyarakat Balai Talang dan para petani sangat bersyukur dan berterima kasih atas atensi dan Perjuangan dari Bapak H. Nurkhalis Dt. Bijo Dirajo S,Pt.

“Dengan Pembangunan Jalan Usaha Tani sepanjang lebih kurang 196 M tersebut, kami berharap bisa meningkatkan dan menggenjot pertumbuhan ekonomi masyarakat,” ujar Yosrizal SH,MH selaku Wali Nagari Guguak VIII Koto.

“Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak H. Nurkhalis yang sudah susah payah berjuang memperjuangkan aspirasi masyarakat kami, mudah-mudahan manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat petani pada musim panen berikutnya,” imbuhnya.

Wali Nagari Guguak VIII Koto, Yosrizal, SH,MH mengatakan,“Produktifitas tani kami sangat beruntung dengan Pembangunan Jalan Usaha Tani ini jika sudah direvitalisasi dengan sistem betonisasi maka dapat mempermudah akses untuk kebutuhan pertanian masyarakat,” tuturnya.

Wali Nagari Yosrizal menambahkan, tahun ini Nagari Guguak bisa dapat beberapa program, mudah-mudahan tahun berikutnya bisa menyasar pada program-program bermanfaat lainnya yang bisa dibawa Bapak H.Nurkhalis dari Provinsi ke Daerah.

(Kharisma Satria Kirana)

YUTELNEWS.com | Tim Surveior Lembaga Penyelenggara Akreditasi Pelayanan Kesehatan Paripurna (LPA-PKP) gelar Survei Akreditasi pada UPTD Puskesmas Sogaeadu, bertempat di Desa Tulumbaho, Kecamatan Sogaeadu.Senin, 13 November 2013.

Pada dasarnya, syarat sebuah akreditasi terdiri dari bukti pelaksanaan kegiatan melalui dokementasi dan penelusuran dimana kegiatan tersebut harus tertulis dan dikerjakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk itu, diperlukan peningkatan mutu pelayanan dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Dalam laporannya, Kepala UPTD Puskesmas Sogaeadu Setiani Waruwu, A.Md. Keb mengatakan bahwa kegiatan Survei Akreditasi ini merupakan bagian dari penilaian dari beberapa indikator. Penilaian akreditasi ini tidak hanya berorientasi pada sertifikat saja tapi diharapkan memberikan manfaat terhadap kinerja pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nias (P2KB) Rahmani O. Zandroto menyampaikan bahwa Penilaian Akreditasi ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Nias dan Dinas Kesehatan P2KB dalam mendukung kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan Tahun 2021-2024. Yang menjadi prioritas dalam hal ini yaitu transformasi kesehatan khususnya Transformasi Layanan Primer.

Ia mengungkapkan bahwa persiapan akreditasi UPTD Puskesmas Sogaeadu dimulai dari Pemenuhan Sarana/Prasarana/Alat Kesehatan, Sumber Daya Manusia, dan Proses Pelayanan sesuai SOP. Selain itu, persiapan dilakukan dengan pengisian Penilaian Mandiri (Self Assesment), Penyusunan Program Peningkatan Mutu, Penetapan dan Pengukuran Indikator Mutu serta Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien.

“Pemerintah Kabupaten Nias dan Dinas Kesehatan P2KB sangat mendukung kegiatan Pelaksanaan Survei Akreditasi Puskesmas se-Kabupaten Nias Tahun 2023. Kegiatan ini berlangsung selama 3 (tiga) hari dan dilakukan oleh Dinas Kesehatan P2KB Kabupaten Nias bersama dengan Tim Surveior Lembaga Penyelenggara Akreditasi Pelayanan Kesehatan Paripurna (LPA-PKP)” ujarnya.

Saya berharap agar Kepala UPTD Puskesmas Sogaeadu dan seluruh Staf agar mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh demi terpenuhinya Standar Akreditasi dan Penilaian secara Paripurna” pesan Kadis Kesehatan mengakhiri sambutannya.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Nias dan Wakil Bupati Nias melakukan monitoring atas Pelaksanaan Survei Akreditasi oleh Tim Surveior Lembaga Penyelenggara Akreditasi Pelayanan Kesehatan Paripurna (LPA-PKP).

Hadir dalam kegiatan tersebut, Camat Sogaeadu, Unsur Fokopimcam Sogaeadu, Ketua TP. PKK Kecamatan Sogaeadu, Kepala UPTD Puskesmas Sogaeadu, Kepala Desa se-Wilayah Kecamatan Sogaeadu, Tim Surveior LPA-PKP, Tim Pembina Cluster Binaan (TPBC) Dinas Kesehatan P2KB Kabupaten Nias, Tokoh Agama/Masyarakat, Staf UPTD Puskesmas Sogaeadu.

(Kom/Yunurius Zandroto)

YUTELNEWS.com | DPRD Kabupaten Jepara mengadakan rapat paripurna tentang Laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jepara, di Ruang Rapat Paripurna, Senin (13/11/2023) siang dalam pembahasan rancangan peraturan daerah Kabupaten Jepara tentang APBD Tahun anggaran 2024.

Acara ini dihadiri oleh Pimpinan Dewan dan Pj Bupati Jepara Edy Supriyanta, perwakilan Forkopimda Jepara beserta OPD terkait.

Hasil pembahasan oleh Banggar DPRD Jepara dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Jepara hal ini setelah melalui pembahasan, pengkajian, dan penelitian. Maka DPRD Jepara dan Pemkab Jepara sepakat menerima dan menyetujui Ranperda RAPBD Kabupaten Jepara 2024.

Sebelum persetujuan RAPBD Jepara 2024 diwarnai dengan pendapat akhir fraksi yang ada di DPRD Jepara. Khoirun Ni’am dari Fraksi PPP menyampaikan agar Pemkab Jepara memberikan perhatian khusus terkait rehabilitasi bendungan Sambong Wali yang ada di Desa Bandungharjo.

Khoirun Ni’am akrab disapa Kang Ni’am anggota DPRD Jepara dari Fraksi PPP yang terpilih dari Dapil III (Kecamatan Kembang, Keling dan Donorojo) sekaligus Ketua Bapemperda DPRD Jepara dalam penyampaiannya dan pandangannya mengatakan,” Tentang perijinan karaoke yang ada di Jepara harus berdasarkan Perda No. 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata,” katanya.

“Usaha karaoke diatur di Pasal 27 angka 1 yaitu orang pribadi atau badan di daerah hanya dapat menyelenggarakan hiburan karaoke yang merupakan bagian dari fasilitas penunjang hotel dan restoran. “Minimal hotel bintang 2 (dua) dan kalau di restoran harus di ruang terbuka atau hall,” ujar Kang Ni’am.

Lalu di Pasal 28 juga diatur bahwa hiburan karaoke sebagai fasilitas penunjang hotel sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. bersifat karaoke keluarga, b. tidak menyediakan pemandu karaoke, c. kedap suara, d. ruang karaoke berpintu dari kaca bening tembus pandang, e. pintu masuk tidak boleh dikunci pada saat jam operasional, dan f. tersedia lampu penerang ruangan yang terang/putih yang tidak bisa dimatikan pada saat operasional.

“Soal perijinan karaoke di Jepara, Dinas Pariwisata harus benar-benar mengikuti aturan yang ada di Perda No. 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata,” pesannya.

“Namun terkait penegakan aturannya kita serahkan kepada instansi terkait dalam hal ini Satpol-PP Jepara,” pungkas Kang Ni’am.

Dalam rapat paripurna ini pimpinan dan anggota fraksi di DPRD Jepara sepakat, menerima, dan menyetujui Ranperda RAPBD 2024.

Sedangkan Haizul Ma’arif Ketua DPRD Jepara dalam rapat paripurna ini mengatakan setelah menyepakati persetujuan bersama antara DPRD Jepara dan Pemkab Jepara.

Haizul Ma’arif berpesan kepada Pj Bupati Jepara dan Pemkab Jepara agar program yang sudah disetujui bersama bisa dilaksanakan tepat waktu, tepat guna, dan tepat sasaran.

(Taufiqurrahman)

YUTELNEWS.com | bekasi terlihat sangat sederhana pedangang gorengan omset yang lumayan. Minggu 11/11/2023.

Setiap hari terutama di pagi hari pedagang gorengan sudah mangkal di jembatan 13 rawa lumbu kota bekasi.

Sebut saja mas jon (pedagang gorengan ) rutinitas setiap hari pada waktu pagi hari sudah mangkal dari pukul 06.00 wib ,

Tadinya mas jon ini sebagai karyawan di pt. Sarana kausa busana (SKB) yang terdampak phk . Memutar otak untuk bertahan hidup dengan kemampuan atau skil seadanya dan sebisanya Menjual gorengan.

Mas jon berasal dari kuningan jawa barat dengan keahliannya atau skill membuat gorengan, rutinitas setiap hari mangkal di jembatan 13 rawa lumbu.

Terkadang gorengan belum disiapkan pesanan-pesanan gorengan, pembeli sudah antri menunggu, bermacam- macam jenis gorengan yang dibuatnya”, ujarnya.

Mas jon sangat bersyukur dan seneng dengan hasil yang lumayan bisa bertahan hidup , kebutuhan anak anak dan istrinya membayar kontrakan rumah , menyekolahkan anak anaknya, ucapnya setelah dikonfirmasi awak media yutelnews.com.

(Tasum hs)

YUTELNEWS.com | Wakil Ketua Komis V DPR-RI, Muhammad Iqbal SE, M.Com Luncurkan Program Membangun Nagari pada Tahun Anggaran 2023 ini.

Secara garis besar ada 12 Program yang digagas dan Program-program tersebut sudah diimplementasikan secara kongkrit menjadi hasil karya yang pantas untuk di klaim bermanfaat bagi Nagari-nagari penerima program.

Melalui 12 program tersebut, Sebagai Wakil Ketua Komisi V DPR-RI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang membawahi Pembangunan tentu menjadi keuntungan tersendiri bagi daerah di Dapil II Sumbar.

Bagaimana tidak? Ratusan Milyar bisa dibawa oleh Muhammad Iqbal ke Dapilnya tahun 2023 ini saja, untuk Luak 50 lebih 60 milyaran mendapatkan manfaat dari Program-program tersebut.

“Untuk Luak 50 (Kota Payakumbuh-Kabupaten Limapuluh Kota) tahun 2023, 12 Program tersebut sudah terlaksana dengan baik dan tersebar di Luak 50” ungkap Staf Ahli Muhammad Iqbal.

Staf ahli Chairil Chan, S,Ag (Adek) menambahkan, “Sebagai Staf Ahli Bapak Muhammad Iqbal, Saya sebagai Putra daerah Luak 50 tentu saya juga ingin daerah asal saya maju dengan menitik beratkan 12 Program tersebut kesini (Luak 50)” tukuk adek yang juga maju sebagai Caleg Nomor Urut 5 dari Partai PPP untuk DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Senada dengan Adek, Gusnedi/Caguik yang populer dengan nama Jacky (Bintang Sinetron Angling Dharma), merupakan Ketua Tim Pemenangan Kota Payakumbuh-Kabupaten Limapuluh Kota, mengatakan,

“Saya sudah 8 bulanan mendampingi pak Iqbal dan Bang adek (Staf ahli) dan juga menjadi sumringahnya masyarakat saat menerima manfaat, khususnya Program bedah rumah (420 unit)” beber Caguik.

“Saya bukan orang politik sebelumnya, namun saat bertemu Pak Iqbal yang Low Profile, makanya saya tersentuh untuk turut serta membawa aspirasi beliau ke Luak 50” imbuh Caguik.

Selanjutnya Caguik menutup, “Mudah-mudahan 12 Program tersebut bermanfaat bagi Kota Payakumbuh-Kabupaten Limapuluh Kota khususnya, dan Dapil II Sumbar umumnya”.

12 Program Membangun Nagari,

1. PAMSIMAS (Air Bersih),

2. P3-TGAI/Irigasi,

3. Pembangunan Jembatan Gantung Ranjang,

4. Pembangunan Jalan di Nagari,

5. SANIMAS/MCK,

6. Jalan Inpres (Kab/Kota),

7. BSPS (Bedah Rumah),

8. MCK Pesantren,

9. MCK Wisata,

10. Lampu Jalan,

11. Bus Sekolah,

12. BUMNag.

                                  (Yori despianto)

YUTELNEWS.com | Jalan usaha tani yang layak merupakan dambaan setiap petani. Mengingat hal tersebut merupakan urat nadi perekonomian yang dapat menggenjot pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat.

“Hal tersebut disampaikan oleh Yosrizal SH,MH Walinagari Guguak VIII Koto.Yosrizal SH,MH juga mengucapkan terimakasih kepada H.Nurkhalis Dt.Bijo Dirajo,S.Pt sebagai Anggota DPRD Provinsi Fraksi GERINDRA yang telah menempatkan kegiatan pembangunan jalan usaha tani di Jorong Kubang tungkek tepatnya di Tanjuang Batauk Nagari Guguak VIII Koto, semoga hal ini dapat membantu masyarakat kami”, ucap Yosrizal SH,MH.

“Sementara, Kepala Jorong Kubang Tungkek,Mahmedi Setiadi juga mengucapkan banyak terimakasih kepada Bapak H.Nurkhalis Dt. Bijo Dirajo,S.Pt sebagai Anggota DPRD Provinsi dimana atas dana pokok pikirannya jalan usaha tani Tanjuang Batauk dapat dilaksanakan pada tahun 2023 ini”, tambahnya.

“Tertumpang harapan kepada Bapak H.Nurkhalis Anggota DPRD PROVINSI agar pokir untuk jalan usaha tani ini dapat berlanjut di tahun-tahun berikutnya kalau seandainya Bapak H.Nurkhalis Dt. Bijo Dirajo S.Pd duduk kembali sebagai Anggota Dewan DPRD Provinsi,” harapnya.

Menanggapi hal tersebut, H. Nurkhalis Dt. Bijo Dirajo S.Pt Anggota DPRD Provinsi Fraksi GERINDRA mengatakan terimakasih kepada Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Holtikutura Provinsi Sumatera Barat beserta jajarannya, karena kegiatan ini dapat direalisasikan kepada masyarakat, semoga dengan dibangunnya jalan Usaha Tani ini dapat mempermudah akses untuk kebutuhan pertanian masyarakat.

“Kita sudah berangsur memberikan pelayanan terbaik semampu kami selaku Anggota DPRD Provinsi kepada masyarakat. Kita selaku anggota DPRD bersama Pemda akan mengakomodir harapan masyarakat ini”, ucap H. Nurkhalis.

“H. Nurkhalis Dt. Bijo Dirajo S.Pt berharap kepada Pemda dalam hal ini Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Holtikutura agar ditahun berikutnya dapat dilakukan penyambungan jalan yang dibangun ini supaya terhubung ke Jorong Tiakar. Untuk itu, Kepada Wali Nagari dan lapisan masyarakat, kami berharap mari saling bahu membahu dan mari kita laksanakan program ini dengan sebaik-baiknya, supaya jalan usaha tani ini dapat bermanfaat bagi masyarakat”. Tutup H. Nurkhalis.

 (Yori Despianto)

YUTELNEWS.com | Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Padangsidimpuan, Khairul Arief, menegaskan, bahwa pihaknya siap besarkan SMSI di Kota Salak.

“Selain besarkan, kami juga siap untuk berkolaborasi dengan seluruh pihak di Kota Padangsidimpuan,” ujar Khairul Arief saat beri sambutan pada pelantikan Pengurus SMSI Padangsidimpuan 2023-2026, Sabtu (11/11/2023) siang.

Dalam pelantikan yang berlangsung di Hotel Mega Permata itu, Arief, sapaan akrabnya, bersama Pengurus berjanji akan bertugas secara santun, profesional, serta menjunjung kode etik jurnalistik maupun UU Pers No.40/1999.

“Proses pelantikan ini berlangsung sangat cepat, karena tanggal 23 Oktober kami mendapat mandat dan hari ini kami bisa melaksanakan pelantikan,” ungkap wartawan LKBN Antara itu.

Menjelang Pemilu 2024, kata Arief, SMSI hadir guna menjadi benteng dalam menangkal berita-berita hoaks. Selain itu, SMSI juga hadir sebagai sarana penyejuk di masyarakat. SMSI harapannya juga dapat menjadi wadah profesi yang kredibel. Pihaknya juga berharap, SMSI mendapat ruang di pemangku kepentingan Kota Padangsidimpuan dan masyarakat luas. Sebab sejatinya, SMSI hadir milik semua elemen dan golongan masyarakat sesuai amanat UU Pers No.40/1999.

Tak lupa, Arief juga mengucapkan terimakasih ke Ketua SMSI Provinsi Sumut, Erris J Napitupulu, beserta jajaran. Begitu juga ucapan terima kasih ke jajaran Forkopimda Kota Padangsidimpuan, dan pihak-pihak yang mendukung hadirnya SMSI.

“Terakhir, kami memohon arahan dan bimbingan ke Ketua SMSI Provinsi Sumut, agar SMSI terus berkiprah dan semakin besar khususnya di Kota Padangsidimpuan,” pungkas Arief.

Penasehat SMSI Padangsidimpuan, Ali Rahman Nasution, mengucapkan selamat ke segenap Pengurus SMSI Padangsidimpuan yang sudah terlantik. Harapannya, ke depan perusahaan Pers yang bernaung di SMSI Kota Padangsidimpuan agar terverifikasi dewan pers.Dan harapannya juga dalam waktu dekat, SMSI Padangsidimpuan bisa mengadakan Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Kemudian, kepada jajaran Forkopimda agar kiranya dapat berkolaborasi di berbagai segmen dengan SMSI Kota Padangsidimpuan.

“Sehingga, SMSI Padangsidimpuan tetap eksis dan bisa berkiprah di Kota Salak,” urainya.

Sedangkan, Sahabat Pers Sumut, H Syahrul M Pasaribu, SH, yang juga hadir dalam kesempatan itu, turut menyampaikan bahwa dunia pers baginya sudah sangat lekat sejak duduk di kursi legislatif.Begitu juga, kata Syahrul, selama 10 tahun menjabat sebagai Bupati di Kabupaten Tapanuli Selatan sudah bergaul dengan Pers. Jika dulu ada 5W + 1H, di tengah perkembangan zaman dan gempuran saat ini, sudah bertambah menjadi 3S.

“Yaitu, save (aman), solution (nilai atau solusi), dan terakhir share (membagikan),” jelasnya.

Ia berharap ke SMSI, jangan setelah ada organisasi berubah warna. Justru, sejak ada organisasi profesionalisme Pers harus makin ditingkatkan. Sebab, Pers merupakan pilar keempat di demokrasi.

“Fungsi Pers bisa sebagai sosial kontrol, edukasi, merubah karakter manusia ke arah lebih baik, dan bisa mengakselerasi pembangunan di suatu daerah,” tandasnya.

Sementara, Kapolres Padangsidimpuan, AKBP Dudung Setyawan, SH, SIK, MH, agar selalu skses. Saat ini di era digitalisasi, kemajuan pers sangat pesat. Ia juga selama bertugas di kepolisian tidak pernah bisa jauh dari insan pers.

Mungkin selama ini, Polres Padangsidimpuan selalu membuka diri kepada insan pers untuk memperoleh informasi. Ia mengajak agar saling berkolaborasi untuk kebersamaan. Ia yakin, SMSI ke depan semakin profesional.Ia menekankan agar SMSI jangan lupa, bertugas dengan profesional sesuai amanat UU Pers No.40/1999 dan kode etik jurnalistik. Kemudian, ia meminta SMSI agar bertugas tetap santun.

“Jangan pernah tendensius dalam membuat berita, dan tetap sajikan berita yang kredibel,” harapnya.

Selanjutnya, Plh Sekda Padangsidimpuan, Rahuddin Harahap, menyatakan bahwa pemerintah akan lakukan kolaborasi dengan Pers. Dalam hal ini, Pers sebagai penyambung informasi dari kami ke pemerintah atasan maupun ke masyarakat.

(Mahmuda Mora siregar)