H. Dadang Hemayana S.I.P, Reses Masa Sidang 1, Kedua, Temui Konstituen di Arjasari, Tegak Lurus Perjuangkan Kepentingan Masyarakat

DAERAH, NEWS|oleh

Bandung – YUTELNEWS com|| H.Dadang Hemayana, A.md,S.IP., Anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Komisi B Daerah pemilihan (Dapil) 7, melaksanakan reses masa sidang pertama tahun 2025 di Gor Desa Arjasari Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung. kegiatan berlangsung pada hari Jumat pagi dan dikuti 100 tamu undangan yang merupakan Konstituenya dari berbagai Desa.

Hadir dalam acara tersebut kepala Desa Arjasari bapak Rosiman ( Wa Eros) tokoh masyarakat, tokoh pemuda, Agama, lembaga desa dan unsur lainya. Acara ini dilaksanakan sebagai wadah untuk menyerap aspirasi warga masyarakat Kecamatan Arjasari .

Dalam kesempatanya, H.Dadang Hemayana menyampaikan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat di tingkat legislatif.

Reses ini merupakan bentuk menjalankan fungsi tugas sebagai Anggota Dewan, untuk mendengarkan langsung apa yang menjadi kebutuhan dan harapan masyarakat Kabupaten Bandung khususnya warga Arjasari. Kami hadir disini untuk menampung aspirasi dan menyelesaikan masalah, Untuk itu saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan aspirasi ini dalam program-program pembangunan yang akan datang,” ujarnya Dadang

Berbagai isu penting menjadi fokus perhatian dalam pembahasan reses ini, termasuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang nantinya kita bahas dipembahasan legislatif. Warga yang hadir menyampaikan berbagai permasalahan yang mereka hadapi sehari-hari, serta memberikan usulan-usulan konstruktif untuk perbaikan di berbagai sektor.

Jadi Reses ini bukan saja hanya seremonial, tetapi ada hal-hal yang tentunya bisa dibawa untuk dibahas dalam pembahasan di legislatif, yang mana aspirasi menjadi ketentuan aturan yang berpihak untuk penyelesaian masalah yang ada di masyarakat,” tegasnya.

Kegiatan reses ini diharapkan dapat menjadi jembatan antara masyarakat dan Pemerintah daerah, sehingga pembangunan di wilayah, dapat lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan warga.

Dadang Hemayana pun berjanji akan terus menjalin komunikasi yang baik dan menjadi wakil dari masyarakat dan tegak lurus memperjuangkan kepentingan-kepentingan dalam rangka memberikan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung.” tukasnya.

 

Yans

Aktivitas Cut And Fill di Jl. Hang Kesturi Nongsa Bebas Beroperasi, Legalitas Dipertanyakan

NEWS|oleh

YUTELNEWS.com | Aktivitas cut and fill di Dekat Jl. Hang Kasturi, Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Kepulauan Riau menjadi sorotan publik. Warga sekitar khawatir kegiatan tersebut karena bisa saja memicu bencana lingkungan seperti longsor dan kerusakan ekosistem hutan di wilayah itu.

Aktivitas Cut and Fill tersebut diketahui sudah berjalan lama, namun Pihak BP Batam, APH dan Instansi terkait terkesan tutup mata.

Informasi yang dihimpun di lapangan bahwa Pengelola Lahan tidak ada dokumen lingkungan seperti UKL-UPL, SPPL, maupun AMDAL yang seharusnya menjadi syarat sebelum proyek cut and fill dijalankan. Mekanisme konsultasi publik pun diklaim tidak pernah dilakukan.

Terpantau alat berat di lokasi seperti Truk, excavator yang siap beroperasi.

“Tidak ada Papan Proyek bang, saya menduga perizinannya belum ada,” ucap sumber.

Diminta Wali Kota Batam Amsakar Achmad dan Wakil Wali Kota Li Claudia turun langsung ke lapangan untuk memastikan legalitas aktivitas tersebut. Mereka juga berharap Polsek Nongsa dan DPRD Kota Batam ikut mengawasi agar dampaknya terhadap lingkungan dan warga dapat diminimalisasi.

Tim investigasi media ini yang turun ke lokasi membenarkan adanya aktivitas cut and fill. Namun, tidak ditemukan papan proyek atau informasi resmi mengenai pihak pelaksana kegiatan tersebut. Warga pun mengaku tidak mengetahui proyek itu dikerjakan oleh siapa.

Kasus ini menimbulkan pertanyaan besar soal pengawasan dan kepatuhan terhadap aturan lingkungan hidup di Kota Batam. Warga menegaskan akan terus meminta penjelasan dari pihak berwenang terkait legalitas dan dampak lingkungan dari aktivitas tersebut.

Dasar Hukum

Tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup terkait sangsi jika melanggar ( seperti kegiatan ilegal ). Tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria ( UUPA )dan peraturan pemerintah ( PP ) NO.16 Tahun 2004 tentang penyalahgunaan tanah dan lahan yang mengatur secara berencana sesuai dengan tata ruang wilayah.

Pasal 107 : Mengatur sangsi pidana bagi pelaku kegiatan cut and fill Tampa izin,dengan ancaman pidana maksimal 3 tahun penjara dan denda hingga Rp,3 miliar,.

Hingga berita ini diterbitkan, tim media masih berupaya melakukan konfirmasi kepada BP Batam, APH dan Instansi terkait. /Red

Part 2, Bersambung..

H Tedi Supriadi S.Pd.i. M.si Serap Aspirasi Warga Masyarakat dalam Reses Masa Sidang ke-IV Tahun 2025. Di Katapang.

DAERAH, NEWS|oleh

Bandung — YUTELNEWS com|| Anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Fraksi PAN, H Tedi Supriadi S.I.P , melaksanakan kegiatan Reses Masa Sidang ke-IV Tahun Anggaran 2025 di Vila Cibogo , Desa Sukamukti, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, pada Kamis (07/11/2025) pukul 09.30 WIB.

Kegiatan tersebut dihadiri sekitar peserta konstituen yang berasal dari warga sukamenak, sayati, organisasi masyarakat, simpatisan partai, dan warga setempat.

Turut hadir dalam kegiatan itu antara lain konstituen bersama simpatisan Partai PAN dan warga masyarakat Davil nya.

Dalam sambutannya, H Tedi Supriadi S.I.P menegaskan bahwa kegiatan reses merupakan momentum penting bagi anggota dewan untuk mendengarkan langsung aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya.

“Kami hadir bukan hanya untuk mendengar, tetapi juga memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan warga agar dapat diwujudkan dalam kebijakan dan program pemerintah daerah,” ujarnya.

Lebih lanjut, H Tedi juga menyampaikan komitmennya untuk terus mendorong peningkatan pembangunan di Kabupaten Bandung, khususnya di Kecamatan Dayeuhkolot, Margahayu,Katapang,Margaasih, agar kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.

Acara berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban, ditutup dengan sesi dialog interaktif antara warga dan anggota dewan, di mana berbagai usulan dan aspirasi masyarakat disampaikan secara terbuka,” tukasnya.

 

Yans.

Relawan Prabowo Jusuf Rizal Tuding Ketum APBMI, Juswandi Putar Balikkan Fakta. APBMI yang Mau Monopoli di Pelabuhan, Bukan Koperasi TKBM

NEWS|oleh

YUTELNEWS.com | Relawan Prabowo, Pria berdarah Madura-Batak, Kanjeng Raden Haryo (KRH).HM.Jusuf Rizal, SH berang dan tuding Ketum APBMI (Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia), H. Juswandi memutarbalikkan fakta yang menyebut Koperasi TKBM Pelabuhan sebagai bentuk monopoli.

Pernyataan monopoli itu disampaikan Juswandi pada Rakernas APBMI di Surabaya. Justru menurut Jusuf Rizal, APBMI itu yang mau menopoli pekerjaan di Pelabuhan mulai dari hulu hingga hilir serta mau menghabisi eksistensi Koperasi TKBM di Pelabuhan

“Ini kejahatan pembunuhan karakter bagi Koperasi TKBM Pelabuhan. Para pekerja dan buruh sudah bekerja puluhan tahun sejak tahun 1985 mencari nafkan di pelabuhan, guna menghidupi keluarganya. Turut membantu perekonomian bangsa di Pelabuhan. Tapi pendatang baru mau mengusik dan bikin gara-gara. Karena itu Relawan Prabowo dan Serikat Pekerja akan menyikapi tuduhan tidak berdasar Juswandi,” tegas Jusuf Rizal yang juga Ketua Harian KSPSI (Konfederasi Serikat Pekerja Suluruh Indonesia) itu.

Relawan Prabowo Jusuf Rizal Tuding Ketum APBMI, Juswandi Putar Balikkan Fakta. APBMI yang Mau Monopoli di Pelabuhan, Bukan Koperasi TKBM

Kenapa Jusuf Rizal berang dan menilai ada mensrea (niat tidak baik) mau menghancurkan peran dan eksistensi Koperasi TKBM di Pelabuhan?

Sebab menurut Ketum FSPTSI (Federasi Serikat Pekerja Transport Seluruh Indonesia) itu, APBMI justru yang mau monopoli di Pelabuhan. Mereka mau kuasai pelabuhan, mulai dari hulu hingga hilir. Mereka mau atur seenak perutnya pelabuhan. Mereka mau memutarbalikkan fakta. Tapi anehnya pejabat pemerintah mau saja jadi kacungnya dengan mengabaikan nasib pekerja dan buruh yang diwadahi Koperasi TKBM.

“Mereka mau usir pekerja dan buruh anggota Koperasi TKBM kemudian digantikan, bisa saja ambil TKA China. APBMI diduga menfaatkan Dirjen Muhammad Masyhud dan Direktur Budi Mantoro Dikementerian Perhubungan serta Kepala KSO disetiap Pelabuhan,” tegas Jusuf Rizal Ketum Ormas Masyarakat Madura Asli (Madas) Nusantara yang memiliki PUK TKBM.

Tidak hanya sampai disitu, Jusuf Rizal menduga kuat ada grand design dan mensrea dengan membenturkan antar serikat pekerja dan buruh agar kartel dan oligarki bisa kuasai Pelabuhan dengan mudah. Juswandi melakukan Politik adu domba (devide at impera). Ini nembahayakan masa depan pekerja dan buruh diseluruh Pelabuhan. Selain juga membahayakan keamanan, politik dan ekonomi

Lebih lanjut menurut Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) itu, menyebutkan para pekerja dan buruh di pelabuhan itu jumlahnya ratusan ribu. Jangan sampai gara-gara ulah Ketum APBMI, Juswandi para pekerja dan buruh ikut berang turun ke jalan. Karena jika menyangkut urusan perut, rakyat bisa gelap mata dan cari Juswandi. Sementara Prabowo fokus agar tidak ada rakyat yang kehilangan kerja.

“Menyikapi hal tersebut, PUK Madas Nusantara-FSPTSI-KSPSI akan mengirimkan surat ke Juswandi minta klarifikasi atas pernyataannya. Jangan main-main kami orang keras yang hidup berkeringat di terik matahari Pelabuhan. Jangan Juswandi enak-enak duduk di ruang ber-AC, seenaknya ngobok-ngobok pekerjaan di Pelabuhan. Bisa berdarah itu,” tegas Jusuf Rizal

Apakah Koperasi TKBM Pelabuhan memonopoli pekerjaan di Pelabuhan, seperti tuduhan Ketum APBMI, Juswandi?

Jika berdasarkan ketentuan hukum, keberadaan Koperasi TKBM di Pelabuhan berdiri jauh sebelum ada APBMI. Sebagai bentuk dan komitmen pemerintah melindungi para pekerja dan buruh yang diwadahi Koperasi TKBM, maka tahun 1985 diterbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (SKB 2 Dirjen dan 1 Deputi) Tentang Pembinaan dan Penataan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan.

Selain itu, eksistensi Koperasi TKBM juga mengacu kepada Permenkop KUKM Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi Dalam Penyelenggaraan Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan. Terus dikuatkan lagi dengan SE Deputi Bidang Perkoperasian Kemenkop RI Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah RI No 6 Tahun 2023 Tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dalam Penyelenggaraan Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan.

“Jadi jika disebut monopoli yang mana. Sebab Koperasi TKBM menjalankan aturan. Ini kan sama dengan peraturan pembentukan Koperasi Merah Putih disetiap Desa. Intinya menurut saya Juswandi dan kelompoknya ingin menguasai pelabuhan dan mau mematikan pekerjaan pra pekerja dan buruh Pelabuhan,” tegas Jusuf Rizal yang juga Ketum PWMOI (Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia) itu

Semestinya, ujar Jusuf Rizal, Juswandi bergandengan dengan Koperasi TKBM untuk menyelenggarakan pelayanan di Pekabuhan. Bukan mau membumihanguskan Koperasi TKBM. Jika SDM dianggap kurang mumpuni, sampaikan tentu kami melakukan avokasi guna meningkatkan kompetensi para pekerja dan buruh sebagaimana kebutuhan.

“Kami menggimbau kepada Juswandi, jangan usik-usik keberadaan Koperasi TKBM Pelabuhan agar tidak berdarah. Koperasi TKBM sangat koperatif. Begitu juga kepada pejabat di Kemenhub hingga Kepala KSOP Pelabuhan, jangan bermain api, jika anda masih kotor,” tegas Jusuf Rizal agar hal ini bisa diatensi Menteri Perbuhungan dan Presiden Prabowo Subianto. /Red

Bedas Pisan! Tokoh Masyarakat Moeh Taopik Apresiasi Program PSPKB Bupati, Dirasakan Mangpaat nya Warga Keluarahan Pasawahan.

DAERAH, NEWS|oleh

Bandung – YUTELNEWS com|| Tokoh Masyarakat Muhammad Taufik dan selaku ketua LPM kelurahan pasawahan, Kami mengucapkan terima kasih kepada Bupati Bandung Dr HM. Dadang Supriatna yang mana telah memberikan program PSPKB untuk setiap kelurahan, ini sangat bermanfaat bagi warga kelurahan pasawahan, Kecamatan Dayeuhkolot,Kabupaten Bandung.

Moeh Taopik sapaan akrab nya Om Pipik menyampaikan, Yang mana program PSPKB tersebut diolah atau dilaksanakan oleh warga masyarakat, ini sangat sangat membantu sekali untuk warga masyarakat terutama di wilayah kelurahan pasawahan yang sangat diterima dengan baik sekali

Untuk program pspkb khusunya di kelurahan pasawahan itu bervareasi ada dari Cctv untuk segi keamanan, pintu pintu gerbang, insprastruktur jalan, gorong gorong malah untuk pembangunan kantor Rw juga dan lain lainnya.

Lebih lanjut, Om pipik juga menyampaikan masih ada juga dari usulan usulan dari ketua Rw, terkait insentif para ketua Rt dan ketua Rw supaya terpisah dari anggaran program Pspkb dan menambahkan tentunya aspirasi dari warga banyak sekali berkaitan dengan masalah hal banjir cilencang jalan raya yang ada diwilayah kelurahan pasawahan terutama yang sering menimpa banjir mengendap air di dua Rw yaitu di Rw 02 dan Rw 03

Kami juga berharap secepat mungkin dari bbws dan pemerintahan agar saluran yang ada diwilayah cipalasari, dranase supaya ada normalisasi,” tukasnya.

 

Yans.

Legislator PDI P Anggie Natesha Goenadi Go,S.Ked.M.H.I,Turun Kelapangan Temui Ratusan Konstituen Tampung Aspirasi

DAERAH, NEWS|oleh

Bandung – YUTELNEWS com|| Legislator Anggie Natesha Geonadi GO S.,Ked,,M.H.l, Anggota Komisi B Fraksi PDI Perjuangan Dapil ll DPRD Kabupaten Bandung, menggelar masa Reses Sidang ke l Tahun 2025. turun langsung kelapangan untuk menampung aspirasi Konstituen warga Masyarakat Kecamatan Dayeuhkolot dan Margahayu.

Dalam acara tersebut di hadiri Lurah Pasawahan ,Tokoh Masyarakat, Bhabinkamtibmas polsek, Babinsa Koramil,tokoh agama,tokoh pemuda, dan tamu undangan lain nya.
di Reses Masa Sidang Ke l tahun 2025 ini, Seperti yang dilakukan Anggota DPRD Kabupaten Bandung Anggie Natesha Goenadi Go S.Ked.M.H.I Sebagai Srikandi pejuang dari Partai berlambang Banteng ini, digelar berlangsung di GOR GSG Cisirung,Kelurahan Pasawahan,Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung, Pada Kamis 06/11/2025.pagi.

Legislator Partai PDI Perjuangan yang juga sebagai Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Bandung ini bertemu langsung dengan konstituen di Cisirjng Kelurahan Pasawahan Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung, untuk titik Reses pertama ini melibatkan konstituen dari dua Kecamatan, yaitu Kecamatan Dayeuhkolot dan Margahayu.

Dalam sambutanya, anggota Dewan dari Fraksi PDI Perjuangan yang merupakan Srikandi Pejuang Partai PDI Perjuangan yang peduli pada masyarakat kecil ini menyampaikan bahwa dirinya sebagai legislator Partai PDI Perjuangan, tentunya menjadi milik warga masyarakat Kabupaten Bandung, khususnya untuk wilayah Dapilnya.

Untuk itu saya akan terus berjuang dan menampung semua aspirasi warga masyarakat. Saya mengapresiasi kepada warga masyarakat yang telah hadir disini, baik warga masyarakat Margahayu dan Dayeuhkolot. Aspirasi hari ini tentunya sangat penting, yang mana kita akan bahas di DPR dan mendorong untuk direalisasikan,” katanya.

Dalam kesempatannya dewan Anggie Natesha yang juga akrab disapa dewan Anggi Merdeka, dirinya juga mendapatkan aspirasi dari warga terkait ketenagakerjaan, yang mana warga masyarakat Dayeuhkolot dan sekitarnya ada 70% sebagai tenaga industri namun tidak berasal dari warga sekitar.

Dewan Anggie Natesha menyambut langsung aspirasi tersebut bahwa dirinya sudah berkomunikasi dengan pabrik-pabrik yang ada disekitar daerah tersebut.

Pada saat ini kemungkinan perekonomian ditahun 2005 drastis menurun, mari kita perbaiki kualitas diri. Mari kita kolaborasi untuk melakukan pelatihan-pelatihan supaya warga-warga juga tidak terpaku hanya kepada pabrik tetapi warga punya kemampuan, punya sumber daya punya modal diri,’ ujarnya Anggie

Lebih lanjut Anggie Natesha pun menyatakan, bahwa dirinya sudah melakukan pelatihan las listrik, latihan kopi dan juga media sosial. Kita harus mengikuti perkembangan zaman supaya tidak tertinggal, seperti halnya menggunakan plafon digital Tik tok dan Facebook supaya bisa memanfaatkannya dalam melangsungkan UMKM kita.

Kita bantu untuk mendapatkan NIB atau nomor induk berusaha tanpa biaya alias gratis, Itu nantinya sebagai dasar kekuatan dan nanti bisa masuk ke toko-toko,” katanya.

Dikatakan Dewan Anggie Natesha di akhir kesempatanya bahwa Aspirasi yang disampaikan pada hari ini, insya Allah nantinya akan kita realisasikan berdasarkan skala prioritas tahun depan. Selain itu masyarakat juga harus bisa paham bahwa birokrasi dalam Pemerintahan menjadi sebuah kesatuan besar, baik eksekutif maupun legislatif.” tukasnya.

 

Yans

Toni Permana SH, Dalam Reses Sidang I Tahun 2025,Di Pacet Soroti Terkait SPAM PDAM

DAERAH, NEWS|oleh

Bandung – YUTELNEWS com || Toni Permana, S.H anggota DPRD dari fraksi Nasdem di daerah Pemilihan VI meliputi kecamatan Baleendah, Ciparay, Pacet dan Kertasari dan duduk Komisi C, menggelar Reses ketiga masa sidang I tahun 2025 yang berlokasi di Graha Asri Cipeujeuh, pada kamis 06/11/2025.

Anggota DPRD Kabupaten dari fraksi Nasdem ini selain memaparkan hal hal krusial terkait aspirasi masyarakat juga berkomunikasi aktip dengan Kepala Desa Cipeujeuh terkait SPAM ( jaringan air bersih ) dari PDAM.

Saya memang beberapa bulan ini agak intensif dengan pa kades kita komunikasi, kita koordinasi terkait program pembangunan SPAM PDAM yang akan bersumber di Kecamatan Pacet, ” Kata Toni terus terang.

Toni Permana menegaskan bahwa sekian puluh ribu rumah warga di kabupaten Bandung ternyata baru sekitar 12℅ dapat menikmati akses air bersih dari PDAM tetapi disisi lain pengambilan air yang bersumber salah satunya di Pacet itu juga menjadi sumber air bagi para petani

” Para petani protes, nanti juga jam tiga saya mau ketemu dengan para pengurus himpunan kerukunan tani Indonesia ,salah satunya akan mendiskusikan terkait bagaimana tata kelola air di wilayah Dapil 6,” Ucap Toni di depan Forum.

Disisi lain anggota dewan ini dilematis bagaimana harus memikirkan akses air untuk para petani. ” Tetapi setelah berdiskusi dari hari ke hari selama sebulan ini dengan kepala desa Cipeujeuh yang paling kritis juga para petani.

Kita menemukan titik temu , kita menemukan solusi setidaknya para petani punya harapan bahwa akses airnya itu tetap bisa terjaga. Mudah mudahan secepatnya dapat terealisasi , ” Jelas Toni dengan wajah semangat.

Salah tugas anggota DPRD yaitu dibidang pengawasan, PDAM salah satu bagian Badan Usaha Milik Daerah sedang mengembangkan SPAM/ jaringan air bersih sedang kepala desa Cipeujeuh mewakili para petani dan masyarakat merasa ini akan berdampak akan akses airnya akan terkurangi maka sebagai pengemban amanah rakyat, anggota dewan hadir sebagai fasilitator atau penengah supaya program PDAM bisa jalan tetapi akses air bagi petani dan masyarakat itu tetap aman.

 

Yans

Legislator PKB Dadang Hemayana A.md, S.IP, Turun Langsung Jaring Aspirasi Ratusan Kostituen Di Banjaran.

DAERAH, NEWS|oleh

Bandung – YUTELNEWS com|| Legislator PKB Dadang Hemayana A.md,S.IP, dari Fraksi PKB Davil VII, Menggelar Reses Masa Sidang I Tahun 2025, sukses dilaksanakan di GOR Desa Banjaran Kota pada hari Kamis, 6 November 2025. Acara ini dihadiri oleh ratusan warga yang antusias menyampaikan aspirasi mereka.

Dadang Hemayana, dalam sambutannya, menyampaikan komitmennya untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat Kabupaten Bandung, khususnya di Dapil 7. Ia juga memaparkan berbagai program yang telah dan akan dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Reses masa sidang ini adalah wadah bagi kami untuk turun langsung menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Kami ingin mendengar apa yang menjadi kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga kami dapat merumuskan kebijakan yang tepat sasaran,” ujarnya Dadang.

Dalam sesi dialog, warga pun menyampaikan berbagai aspirasi terkait pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, serta pengembangan ekonomi kerakyatan. Dadang Hemayana menanggapi setiap aspirasi dengan solusi yang konkret dan terukur.

Salah satu fokus utama yang disampaikan Dadang Hemayana adalah program yang menopang program Presiden RI dalam bidang ketahanan pangan. Program ini meliputi sektor peternakan, perikanan, dan pertanian, yang bertujuan untuk meningkatkan taraf perekonomian rakyat.

“Untuk mendapatkan bantuan program ini, masyarakat harus memiliki kelompok usaha di bidang peternakan, perikanan, atau pertanian. Jika program ini berjalan dengan baik, maka program Presiden dalam rangka Swasembada Pangan akan tercapai, dan tentunya masyarakat akan meningkat perekonomiannya menuju makmur dan sejahtera,” jelas Dadang.

Dadang Hemayana juga mengatakan mengajak masyarakat lebih memiliki inisiatif, kreativitas, dan inovasi dalam mengembangkan potensi diri dan daerah. “Dengan inisiatif, kreativitas, dan inovasi, kita dapat mencapai tujuan hidup menuju makmur dan sejahtera,” pungkasnya.

Acara reses ini berjalan lancar dan kondusif, diakhiri dengan sesi foto bersama dan ramah tamah antara Dadang Hemayana dengan warga yang hadir.

 

Yans.

Yayasan Dapur Dasa Arta Mandiri Desa Puteran Salurkan 1.598 Paket Makan Bergizi Gratis

NEWS|oleh

YUTELNEWS.com | Kab. Bandung Barat-  Yayasan Dapur Dasa Arta Mandiri Desa Puteran menunjukkan kepedulian sosialnya melalui kegiatan pembagian Makan Bergizi Gratis yang digelar di wilayah Desa Puteran. Program ini menargetkan sebanyak 1.598 siswa dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga madrasah aliyah. Kamis, (6/11/2025).

Kegiatan pembagian dilakukan langsung di masing-masing sekolah agar pelaksanaannya berjalan lebih efektif dan sesuai sasaran. Sekolah-sekolah penerima manfaat di antaranya SD Tegal Mandor, Ulya Darul Mukhlisin, Wista Darul Mukhlisin, MTs Islahul Aqidah, MA Islahul Aqidah, SMP PGRI 385, MA Al Barry, MTs Al Barry, SDN Salam Praja, SDN Kubangsari, dan SDN Tenjolaut 1.

Menu makan bergizi yang dibagikan terdiri dari nasi goreng, rolade goreng, keripik tempe, mix pactable, serta susu. Seluruh menu tersebut dirancang agar memenuhi standar gizi seimbang untuk menunjang kebutuhan energi dan konsentrasi belajar para siswa.

Menurut Kasppg Jaka Zulvatino, S.H., kegiatan ini merupakan bentuk nyata kontribusi Yayasan Dapur Dasa Arta Mandiri dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini melalui pemenuhan gizi yang baik.

Intan Permatasari, A.Md.Ak., selaku akuntan program, menjelaskan bahwa seluruh proses distribusi dilakukan secara transparan dan terukur sehingga setiap siswa penerima manfaat mendapatkan paket makanan sesuai ketentuan.

Sementara itu, Ahli Gizi Resti Pelangi, S.Gz., menegaskan bahwa menu yang disediakan telah disusun berdasarkan perhitungan nilai gizi yang tepat untuk anak usia sekolah, mencakup keseimbangan antara karbohidrat, protein, lemak, serta vitamin dan mineral.

Melalui kegiatan ini, Yayasan Dapur Dasa Arta Mandiri Desa Puteran berharap dapat terus berperan aktif dalam mendukung terciptanya generasi yang sehat, cerdas, dan berprestasi demi masa depan yang lebih baik bagi Kabupaten Bandung Barat.

Dien Yoyo

Dinilai Polsek Setempat Takut Hentikan kegiatan Tambang Pasir di Wilkum Batu Aji, Diminta Polres Barelang dan Polda Turun Bertindak

NEWS|oleh

YITELNEWS.com | Kegiatan pemecahan batu di lokasi Tanjung Uncang, Kec. Batu Aji, Kota Batam, persis depan PT. Pandan Bahari Shipyard. Menjadi sorotan setelah terpantau awak media di lokasi diduga tidak mempunyai izin dan legalitas yang sah dari pemerintah, Senin (3/11/2025).

Terpantau di lokasi Hydraulic breaker atau hydraulic hammer alat untuk memuluskan kegiatan pemecahan batu dengan skala besar. Bukan hanya itu Beko juga yang sudah stand bay di lokasi untuk membantu menaikkan batu yang sudah di pecahkan dan di muat diatas dam truk dan diduga batu dijual kembali di alokasikan ketempat lain.

Sangat disayangkan kegiatan pemecahan batu tidak jauh dari Polsek Batu Aji, namun aktivitas berjalan dengan mulus. Menurut informasi yang didapatkan dari warga sekitar menuturkan, “Kami harap agar instansi pemerintah dan penegak hukum BP Batam, Ditpam, DPRD Komisi 3, Satpol PP, Polda, Polres, Polsek, (Team Terpadu) dapat turun langsung untuk melakukan tindakan tegas dan terukur dan melakukan penutupan tambang batu yang diduga ilegal itu, Ini sudah tergolong merugikan negara,” tutur warga yang enggan disebutkan namanya.

Informasi yang awak media himpun di lapangan diduga kuat pemain Batu diduga Oknum Anggota Brimob Polda kepri yang masih aktif, yang berinitial bermarga “TMB” Kegiatan tersebut lokasi tidak jauh dari jalan raya.

Penghancuran batu secara ilegal, atau penambangan liar, menimbulkan dampak yang sangat merusak lingkungan dan ekosistem di sekitarnya. Berbeda dengan penambangan legal yang memiliki standar pengelolaan dampak lingkungan, penambangan ilegal tidak memiliki aturan atau pengawasan, sehingga kerusakan yang ditimbulkannya jauh lebih parah.

Tindakan terhadap penambangan batu ilegal yang tidak berizin dan tidak membayar pajak sangat jelas sangsi-sangsinya, karena melanggar dua aspek hukum sekaligus: pidana pertambangan dan pidana perpajakan.

Kegiatan pemecah batu (stone crushing) yang dilakukan yang diduga tanpa izin termasuk dalam kategori penambangan ilegal dan dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Pelaku kegiatan ilegal ini dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100 miliar.

Ketentuan ini berlaku untuk siapa saja, termasuk aparat penegak hukum, jika mereka terlibat langsung dalam kegiatan tersebut atau memfasilitasi/melindungi (beking) aktivitas ilegal tersebut.

Penjelasan Lebih Lanjut:

UU Minerba:

Pasal 158 UU Minerba mengatur sanksi pidana bagi setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin, yang dalam konteks ini adalah kegiatan pemecah batu yang tidak memiliki izin usaha pertambangan.

Izin Usaha Pertambangan (IUP):

Kegiatan pemecah batu termasuk dalam kategori pertambangan batuan, dan untuk melakukannya secara legal, pelaku usaha harus memiliki IUP yang diterbitkan oleh pemerintah sesuai kewenangannya (Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota).

Dampak Tambang Ilegal:

Selain sanksi pidana, kegiatan pemecah batu ilegal juga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, seperti kerusakan ekosistem, pencemaran air dan udara, serta konflik sosial.

Penyuluhan dan Sosialisasi:

Pemerintah daerah dan instansi terkait perlu melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha tentang pentingnya memiliki izin usaha pertambangan dan dampak negatif dari kegiatan ilegal.

Penegakan Hukum:

Penegakan hukum terhadap pelaku penambangan ilegal, termasuk kegiatan pemecah batu, perlu dilakukan secara tegas untuk memberikan efek jera dan mencegah terjadinya kegiatan serupa.

Pentingnya Izin:

Memperoleh izin usaha pertambangan bukan hanya untuk memenuhi persyaratan hukum, tetapi juga untuk memastikan kegiatan pertambangan dilakukan secara bertanggung jawab, memperhatikan kelestarian lingkungan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.

Hingga berita ini diterbitkan, Tim media akan melakukan konfirmasi ke instansi terkait dan penegak hukum Polres dan Dirkrimsus Polda Kepri atas kegiatan pemecah batu tersebut untuk berita selanjutnya.

RED

Tindakan Pemerintah atas Fenomena Ikan Mati di Sungai Kerinci

Berita, DAERAH, NASIONAL, NEWS|oleh

PELALAWAN, YUTELNEWS.COM —Fenomena ikan mati mendadak di sungai Kerinci, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau pada 5 November 2025, memicu perhatian masyarakat dan pemerintah setempat.

Bupati Pelalawan menanggapi situasi ini dengan meminta Dinas terkait untuk menyelidiki penyebab kematian ribuan ikan tersebut.

Pentingnya Tindakan Serius Pemerintah daerah diharapkan dapat menangani fenomena ikan mati ini dengan serius. Kematian ikan dapat berdampak negatif pada lingkungan, kesehatan manusia, dan ekosistem.

Kekhawatiran Masyarakat Ketua PW FRN, Dedy Rizaldi, mengungkapkan perlunya pengawasan ketat agar kejadian serupa tidak terulang,” terang Dedi.

Selanjutnya Dedi mengatakan,”Terdapat kekhawatiran bahwa kematian ikan disebabkan oleh bahan berbahaya seperti limbah atau penyakit,” ungkapnya.

Keterbukaan Informasi Dedy menekankan pentingnya transparansi dari pemerintah mengenai penyebab kematian ikan. Jika ada dugaan pencemaran, perlu ada sanksi bagi pihak yang bertanggung jawab,” tekan Dedy.

Respons Bupati Pelalawan langsung meninjau lokasi dan memerintahkan pengambilan sampel untuk analisis. Dedy berharap tindakan ini diikuti dengan pengumuman hasil kepada publik.

Dukungan untuk Pemeriksaan Air Dedy mendukung peran Perhimpunan Pemuda Peduli Kampung (P3K) dalam mengawasi proses pemeriksaan air untuk mengklarifikasi fenomena ikan mati ini,” ucap Dedi.

Fenomena ikan mati di sungai Kerinci memerlukan perhatian dan tindakan cepat dari pemerintah.

Publik berharap untuk mendapatkan informasi yang jelas dan transparan mengenai penyebab serta langkah-langkah perbaikan yang akan diambil.

(Sumber PW FRN Riau)

Forkopimcam Cikalongwetan Gelar Rakor Lintas Sektoral, Perkuat Sinergi Kawal Program Makan Bergizi Gratis

NEWS, PEMERINTAHAN|oleh

YUTELNEWS.com | Kab. Bandung Barat – Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Cikalongwetan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral di Pendopo Kecamatan Cikalongwetan, Rabu (5/11/2025). Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antarinstansi dalam pelaksanaan dan pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sekaligus membahas isu-isu strategis lainnya seperti pengelolaan lingkungan dan kesiapsiagaan bencana.

Rakor tersebut dihadiri oleh Camat Cikalongwetan H. Dadang A. Sapardan, M.Pd., KP., Danramil Cikalongwetan Kapten Inf. Yudi Komara, Kapolsek Cikalongwetan AKP Deden Indrajaya, S.H., M.M., Sekcam Dadang Romansyah, para kepala desa, kepala UPT, kepala SPPG, serta perwakilan yayasan penyelenggara dapur MBG, termasuk dapur baru yaitu Yayasan Rona Sunyi Jagadita.

Dalam sambutannya, Camat H. Dadang A. Sapardan menegaskan bahwa seluruh pemangku kepentingan harus bersatu dan berkomitmen dalam mengawal keberhasilan program nasional, terutama Program Makan Bergizi Gratis.

“Sebagai pemangku kepentingan, kita harus mengawal program nasional, termasuk Program Makan Bergizi Gratis. Ini merupakan upaya pemerintah dalam menyiapkan generasi penerus menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya koordinasi dan komunikasi lintas sektor agar pelaksanaan program berjalan aman, lancar, dan tepat sasaran. “Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, lakukan komunikasi dan koordinasi di antara para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program MBG,” tambahnya.

Sementara itu, perwakilan dari Yayasan Rona Sunyi Jagaditta yang sekaligus Korcam MBG Cikalongwetan, menjelaskan bahwa saat ini di Kecamatan Cikalongwetan telah beroperasi enam dapur MBG, masing-masing berlokasi di Mandalamukti satu, Mandalamukti dua, Mandalamukti tiga, Mandalasari, dan Desa Cikalong. Selain itu, terdapat tiga dapur tambahan yang menyalurkan makanan bergizi dari luar wilayah Cikalongwetan, yaitu dari Ciharashas Kecamatan Cipeundeuy, dari Cipatat, dan dari Yayasan Al Zaki.

Perwakilan yayasan tersebut menuturkan bahwa total penerima manfaat dari delapan dapur tersebut mencapai lebih dari 1.842 anak. Sementara itu, total sasaran penerima manfaat di wilayah Kecamatan Cikalongwetan secara keseluruhan mencapai sekitar 27.000 siswa.

“Masih ada sekitar 9.000 anak yang belum tersentuh program MBG, namun akan segera diupayakan pemenuhannya melalui tambahan distribusi dan dukungan dari program B3,” ungkapnya.

Selain membahas pelaksanaan MBG, rakor juga menyoroti persoalan lingkungan dan kebencanaan. Camat H. Dadang A. Sapardan mengimbau agar pemerintah desa membuat program penyelesaian permasalahan persampahan di wilayah masing-masing, sebagai bagian dari kebijakan pengurangan timbunan sampah.

“Selesaikan permasalahan persampahan masyarakat di desa. Ini tanggung jawab kita bersama,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya sosialisasi mitigasi bencana alam dan non-alam, terutama menghadapi potensi bencana akibat aktivitas Sesar Lembang yang melintasi wilayah Bandung Barat.

“Kita harus melakukan sosialisasi terkait mitigasi bencana yang sewaktu-waktu bisa terjadi, termasuk potensi bencana akibat Sesar Lembang,” ujarnya.

Rakor berlangsung dalam suasana penuh semangat kolaborasi. Para peserta aktif memberikan masukan terkait efektivitas pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi berbagai program agar pelaksanaannya di wilayah Kecamatan Cikalongwetan semakin efektif, sinergis, dan terkoordinasi.

Dengan terselenggaranya Rakor Lintas Sektoral ini, diharapkan sinergi antara pemerintah, TNI, Polri, yayasan penyelenggara, dan masyarakat semakin kuat dalam mewujudkan Cikalongwetan yang sehat, tangguh, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.

(DY)

Keberlangsungan Masyarakat, Bupati Kang DS Siap Dukung Program Menko Gus Muhaimin

NASIONAL, NEWS, Pemerintah|oleh

BANDUNG -YUTELNEWS com|| Bupati Bandung Dr HM Dadang Supriatna memberikan perhatian khusus kepada para guru ngaji yang mencapai 16 ribu orang. Ia juga memberikan perhatian kepada anggota Linmas, ojek pangkalan, ojek online atau ojol, pengemudi angkot, kusir delman, kelompok tani, tukang becak, dan para buruh yang mencapai puluhan ribu orang di Kabupaten Bandung.

Kang DS, sapaan akrab Dadang Supriatna menyampaikan hal itu saat penyambutan/penerimaan kunjungan kerja Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI A. Muhaimin Iskandar yang akrab disapa Gus Muhaimin. Pada kesempatan itu, Menko Gus Muhaimin bersama Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Bupati Kang DS menyerahkan bantuan sosial kepada para penerima manfaat tersebut di Dome Bale Rame Soreang, pada Rabu (5/11/2025) pagi.

Kang DS mengucapkan selamat datang kepada Menko Gus Muhaimin yang melaksanakan kunjungan kerja di Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung salah satu wilayah di Jawa Barat dengan jumlah penduduk 3,8 jiwa yang tersebar di 31 kecamatan, 270 desa dan 10 kelurahan, 4.325 RW, dan 17.567 RT.

“Dalam rangka menggerakkan pemberdayaan masyarakat, kami selaras dengan Program Pak Presiden Prabowo Subianto, bahwa bagaimana untuk melakukan inovasi dan langkah-langkah dalam rangka pemberdayaan masyarakat,” ujar Bupati Kang DS dalam sambutannya.

Orang nomor satu di Kabupaten Bandung ini menyatakan kesiapannya dan insya Allah menciptakan lapangan kerja dan lapangan usaha pada setiap tahunnya.

“Perlu saya sampaikan bahwa seluruh yang mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan dari APBD kurang lebih sekitar 200 ribu jiwa. Dan juga melalui PBI (Penerima Bantuan Iuran) kita memberikan melalui APBD sekitar 560 ribuan jiwa. Yang tentunya, ini setiap tahunnya kita siapkan, walaupun fiskal kita berkurang sebesar sekitar Rp1 triliun. Tetapi kami tetap berkomitmen untuk terus membantu kepada masyarakat Kabupaten Bandung, terutama yang sudah rutin mendapatkan pelayanan kesehatan. Karena masalah kesehatan adalah hak dasar masyarakat,” tutur Kang DS.

Bupati Bandung kembali mengucapkan selamat datang kepada Menko Gus Muhaimin, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal dan seluruh jajaran di Kabupaten Bandung.

“Pemkab Bandung siap melakukan berbagai inovasi dan siap mendukung program Pak Menko untuk keberlangsungan masyarakat Kabupaten Bandung,” katanya.**

 

Yans

Yayasan Ratu Prabu Asahan Diduga Pungli Rp 1 Juta per Calon Pekerja

NEWS|oleh

Asahan//YUTELNEWS.com
Publik digegerkan dugaan pungutan liar di yayasan ratu prabu, desa banjar, kecamatan air joman, kabupaten asahan,setiap calon pekerja disebut diminta membayar rp 1 juta per orang oleh pengelola yayasan, ustad hh, dengan alasan untuk membeli “alat cuci piring” atau ompreng.

Seorang calon pekerja, saf, mengaku heran dan kecewa.“Saya kaget diminta rp 1 juta hanya untuk alat cuci piring, seharusnya biaya operasional yayasan dari dana resmi, bukan dari pekerja,” katanya.

Praktik ini memunculkan pertanyaan besar terkait transparansi dan etika pengelolaan yayasan. aktivis sosial dan warga sekitar menilai tindakan tersebut merupakan penyalahgunaan wewenang dan berpotensi melanggar hukum.“yayasan seharusnya menjadi tempat menolong, bukan memeras calon pekerja,” ujar salah seorang warga yang enggan disebut namanya.

Hingga berita ini diterbitkan, inisial ustad hh belum memberikan klarifikasi resmi, yutelnews.com akan terus mengawal kasus ini dan meminta penjelasan dari pihak berwenang terkait dugaan pungutan ilegal di yayasan tersebut.

Dpp gerakan masyarakat anti korupsi (gemak) menyatakan akan memantau kasus ini dan menyiapkan laporan resmi ke aparat penegak hukum untuk memastikan ada tindakan terhadap dugaan pungli ini.

(Rizal hsb)

Dari Tanah Becek Jadi Hotmix Mulus, 13 Titik Jalan Rampung Dibangun, Warga Marga Mukti: Haturnuhun Kang DS!

NEWS, Pemerintah|oleh

BANDUNG YUTELNEWS com|| Kepala Desa Margamukti, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, H. Odang Kusnadi, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Bupati Bandung, H.M. Dadang Supriatna yang disapa akrab Kang DS atas terealisasinya pembangunan infrastruktur jalan yang bersumber dari program bonus produksi panas bumi tahun 2025.

Menurut Odang, kebijakan Bupati Bandung yang mengembalikan sebagian besar bonus panas bumi kepada desa desa penyangga membawa manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam peningkatan akses jalan dan kesejahteraan warga.

“Saya, H. Odang Kusnadi, Kepala Desa Marga Mukti, mengaturkan terima kasih kepada Bapak Bupati Bandung yang telah mengembalikan lagi sebagian besar bonus panas bumi ke desa-desa, termasuk ke Desa Marga Mukti. Alhamdulillah, di Desa Marga Mukti sudah terbangun sekitar 13 titik jalan, dan sebagian besar di antaranya merupakan hasil dari bonus panas bumi,” ujarnya, pada Selasa (04/11/2025).

Odang menuturkan, total pembangunan jalan tahun ini mencapai 13 hingga 14 titik, dengan 13 titik menggunakan hotmix dan 1 titik menggunakan cor beton (rabat beton). Dari jumlah tersebut, lima titik merupakan jalan baru yang dibangun dari nol, di atas lahan yang sebelumnya belum memiliki akses jalan sama sekali.

“Lima titik ini betul-betul dari nol, dari tanah. Kalau musim hujan becek, kalau kemarau berdebu. Alhamdulillah, tahun ini insyaallah jalannya akan bagus dan mulus,” tuturnya.

Pembangunan jalan ini, kata Odang, juga merupakan bentuk nyata pemanfaatan dana bonus produksi panas bumi yang sebagian besar dikembalikan kepada desa-desa di sekitar proyek energi panas bumi Wayang Windu, yang dikelola oleh Star Energy Geothermal Pangalengan.

Beberapa titik pembangunan di Desa Marga Mukti antara lain:

Kampung Rancamanyar, dengan panjang sekitar 160 meter dan lebar 3 meter, menggunakan anggaran sekitar Rp 90 juta per titik.

Kampung Los Cimaung, dengan panjang 420 meter dan lebar 2,3 meter, dengan anggaran sekitar Rp 170 juta per titik.

Selain itu, pembangunan juga dilakukan di beberapa wilayah lainnya Dari empat titik yang direncanakan tahun ini, seluruhnya ada 15 titik udah terealisasi.

Salah satu warga, yang enggan disebut namanya mengaku sangat bersyukur atas hasil pembangunan tersebut.

“Respon masyarakat sangat luar biasa. Jalan yang dulu rusak dan sulit dilalui kini sudah bagus. Kami sudah lama menunggu, dan akhirnya bisa menikmati hasil pembangunan ini,” ujarnya penuh haru.

Odang menambahkan, program pembangunan jalan ini tidak hanya memperlancar mobilitas warga, tapi juga meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat desa.

“Sesuai arahan Bapak Bupati, sebagian besar bonus produksi tahun ini kita alokasikan untuk pembangunan infrastruktur jalan. Alhamdulillah masyarakat menyambut baik program ini,” kata H. Odang.

Ia berharap, program serupa dapat terus berlanjut agar pemerataan pembangunan di Kabupaten Bandung semakin merata.

“Insya Allah Kabupaten Bandung semakin ‘Bedas’, semakin maju, dan masyarakat semakin sejahtera. Haturnuhun Pak Bupati yang telah mewujudkan pembangunan ini,” pungkasnya.

Sementara Ketua RW 15 Desa Margamukti Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Enjang wahidin menuturkan sangat mengucapkan terimakasih kepada pihak Pemerintah Kabupaten Bandung, khusus pada Bupati Bandung Bapak Dadang Supriatna.

Disamping itu pula kami warga sangat mengapresiasi perhatian Bapak Kepala Desa Kepada lingkungan kami, jalan yang tadinya jelek sekarang sudah bagus dan Mulus.

Peningkatan jalan dilingkungan kami sangat dirasakan manfaatnya oleh warga, aktifitas warga lebih lancar, semoga dengan perbaikan jalan ini perekonomian warga lebih meningkat, Ujarnya. ***

Yans

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.