Panitia Tegaskan Empat Balon Ketua RW 04, Gandasari Tercatat Sebagai Calon

DAERAH, NEWS|oleh

Bandung – YUTELNEWS com|| Dua bakal Calon Ketua RW 04, Kampung Mulyasari Desa Gandasari Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung , daftar di meja panitia Pil RW 04 Mulyasari, pada Selasa (04/11/2025).

Dengan demikian, yang daftar hingga di hari ke tiga, sudah terdaftar sebanyak 4 calon.

Panitia meyakini jumlah calon yang mendaftarkan diri hanya 4 orang saja.

“Kalau menurut saya calon yang akan daftar hanya empat orang saja. Karena memang sejak awal yang ramai dibicarakan hanya empat tokoh yang menjadi bahan perbincangan di masyarakat,” papar Ketua Pil. RW 04 Mulyasari, Wahyu J.

Dua tokoh yang daftar tersebut adalah Dadang Somantri tokoh RT 06 dan Wawan Setiawan, tokoh RT 05.

Menurut Wahyu, Calon RW 04, Dadang Setiawan adalah mantan ketua RW pada periode sebelum, almarhum Dede Suhendi.

” Pak Dadang ini kan sebelumnya tercatat sebagai mantan ketua RW dan sedangkan pa Wawan, sebelumnya pernah menjadi calon pada periode sebelumnya, “tambahnya.

Seiring dengan empat balon yang daftar, panitia tetap diharuskan membuka pendaftaran. Hal itu sesuai jadwal yang ditentukan yakni hingga tanggal 8 Nopember. Hal itu ditegaskan Nana Kustiawan, selaku PjS. Ketua RW 04 Mulyasari, yang juga Kadus 2 di desa Gandasari.

“Kalau pendaftaran tetap dibuka hingga 8 Nopember, karena siapa tahu masih ada tokoh lainnya yang mendaftarkan diri sebagai valon ketua RW 04 ini,” tandasnya..

Seperti biasa, dua balon yang daftar mendapatkan wejangan dari sesepuh Aep Darjat. Selain itu panitia juga memimpin doa yang disampaikan oleh Rd.Zaenal Jaelani.

 

Yans.

Anggaran Dana BOS TA 2023 SMAN 01 Batam Fantastik, Diduga Adanya Penggelembungan Harga dan Manipulasi Data

NEWS|oleh

YUTELNEWS.com | Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMAN 01 Batam TA 2023 sangat Fantastik mencapai 1,6 M. Diduga adanya Penggelembungan Harga dan Manipulasi Data Diminta Pihak BPK-RI, Inspektorat, Tim Tipikor, Dinas Pendidikan Kepri, untuk mengaudit Dana BOS tersebut.

DUGAAN PENYELEWENGAN DANA BOS

Adapun Data Sementara yang dimiliki oleh Redaksi Yutelnews.com Tahun Anggaran 2023 :

Tahap Pertama Rp 1.672.123.947

Jumlah Siswa Penerima 1824

Tanggal Pencairan 21 Maret 2023

Pengembangan perpustakaan

Rp 443.915.500

Administrasi kegiatan sekolah Rp 168.827.055

Pemeliharaan sarana dan prasarana Sekolah

Rp 519.772.000

Tahap Kedua Rp 1.696.320.000

Jumlah Siswa Penerima 1824

Tanggal Pencairan 24 Juli 2023

Administrasi kegiatan sekolah Rp 318.518.934

langganan daya dan jasa Rp 170.260.100

Pemeliharaan sarana dan prasarana Sekolah Rp 1.131.847.104

Dugaan Sementara yang Dimiliki oleh Redaksi saat ini bahwa adanya Penggelembungan harga dan Manipulasi data siswa yang tidak sesuai SPJ,  Penarikan dana tanpa Prosedur, Pembelian barang dan jasa yang tidak Sesuai. Kepala Sekolah Pak Bahtiar agar mempertanggungjawabkan hal ini.

Ancaman Hukuman bagi Pelaku Terduga

Pada Lampiran I Permendikbud 76/2014, dalam Bab VIII huruf B tercantum sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan negara dan/atau sekolah dan/atau peserta didik akan dijatuhkan Sanksi oleh aparat/pejabat yang berwenang.

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, pemeriksaan keuangan terhadap laporan keuangan dilakukan dengan tujuan memberikan keyakinan yang memadai atau keyakinan yang wajar bahwa penyajian laporan telah dibuat secara wajar terkait semua hal material dalam substansinya.

Diperkuat lagi Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hingga berita ini diterbitkan, tim media ini akan melakukan konfirmasi kepada Dinas Pendidikan Provinsi, Inspektorat dan BPK RI. /Red

 

Kontraktor Diduga Nakal, Pembangunan Rumah Tak Kunjung Selesai, Pemilik Rugi Berat

NEWS|oleh

Surabaya – Yutelnews.com || Kasus dugaan wanprestasi dalam proyek pembangunan rumah kembali mencuat ke permukaan. Seorang warga bernama Hartono, pemilik rumah berukuran 9×17 meter di kawasan Perumahan Pondok Mutiara, Surabaya, merasa sangat dirugikan akibat pekerjaan kontraktor yang tak kunjung diselesaikan, meski pembayaran telah dilakukan sesuai kesepakatan.

Pembangunan rumah yang seharusnya rampung tepat waktu justru mangkrak di tengah jalan. Hartono mengaku sudah beberapa kali memberikan kesempatan dan melakukan komunikasi baik-baik dengan pihak kontraktor, namun hasilnya nihil. Ia bahkan menyebutkan bahwa keterlambatan dan ketidakprofesionalan kontraktor tersebut telah menyebabkan kerugian materil maupun waktu yang cukup besar.

“Pembayaran sudah kami berikan sesuai perjanjian, tapi pekerjaan tidak selesai. Bahkan para pekerja sering tidak dibayar tepat waktu,” ujar Hartono usai menjalani sidang di Kejaksaan Tinggi Surabaya, ruang Kartika, Selasa (4/11/2025) sekitar pukul 13.15 WIB.

Dalam sidang tersebut, Hartono sebagai penggugat menghadirkan dua saksi kunci. Saksi pertama merupakan seorang tukang bangunan yang mengaku sering terlambat menerima upah kerja dari kontraktor, hingga akhirnya Hartono sendiri yang menanggung dan memberikan bayaran langsung agar pekerjaan tetap berjalan. Sementara saksi kedua merupakan ahli dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) yang memberikan keterangan teknis terkait kualitas serta progres pembangunan yang dianggap tidak sesuai spesifikasi dan kontrak awal.

Kasus ini menjadi perhatian publik karena mencerminkan pentingnya transparansi dan profesionalitas dalam dunia konstruksi perumahan. Tidak sedikit masyarakat yang akhirnya mengalami kerugian serupa karena kontraktor tidak menjalankan tanggung jawab sesuai perjanjian.

Sidang selanjutnya dijadwalkan akan menghadirkan pihak tergugat untuk memberikan klarifikasi dan pembelaan. Sementara itu, pihak penggugat berharap keadilan bisa ditegakkan agar menjadi pelajaran bagi kontraktor lain agar lebih bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang dipercayakan oleh klien(boedipras)

Keadilan Restoratif, Atas Kasus Penganiayaan Terhadap seorang Ibu di Luwu Timur Disetujui Kajati Sulsel

NEWS|oleh

Yutelnews.com, Sulsel — Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Dr Didik Farkhan Alisyahdi didampingi Wakajati Sulsel, Prihatin, Aspidum, Teguh Suhendro, Koordinator, Koko Erwinto Danarko bersama jajaran pidum melakukan ekspose usulan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif (RJ) atas perkara yang diajukan Kejaksaan Negeri Luwu Timur di Kejati Sulsel, Selasa (4/11/2025).


Ekspose ini diikuti Kajari Luwu Timur , Berthy Oktavianes Zakarias Huliselan, kasi pidum, jaksa fasilitator dan jajaran secara virtual dari Kejari Luwu Timur.


Kejari Luwu Timur mengajukan usulan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif untuk perkara tindak pidana penganiayaan yang melanggar  Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang dilakukan tersangka perempuan AR (41 tahun) dan SI (39 tahun) terhadap korban perempuan FP (39 tahun).


Kasus penganiayaan terjadi pada hari Selasa, tanggal 25 Maret 2025. Bermula saat tersangka AR mendatangi rumah di Desa Tabarano untuk bertemu Korban FP. Dalam kondisi emosi setelah menerima pesan WhatsApp dari Korban yang menyebutnya “orang bodoh”, tersangka langsung mencekik leher Korban menggunakan tangan kanannya sambil mendorong Korban hingga tersandar pada dinding tembok. 


Setelah Tersangka ditarik mundur oleh saksi ON, tersangka SI datang dan berdebat dengan Korban mengenai masalah utang piutang. SI kemudian mengayunkan tangan kirinya yang mengakibatkan kuku jari tangannya mengenai pipi kanan Korban. Akibat perbuatan tersebut, Korban mengalami luka tertutup melingkar sepanjang 10 cm di leher dan beberapa luka tertutup di daerah pipi kanan dan sekitar hidung kanan.


Penghentian penuntutan berdasarkan Restorative Justice didasarkan pada beberapa alasan:

 * Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana / bukan residivis, dibuktikan dengan hasil penelusuran SIPP di 4 (empat) Pengadilan Negeri se-Luwu Raya.

 * Ancaman pidana atas Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang dilanggar tidak lebih dari 5 (lima) tahun.

 * Pihak Korban memberikan ruang permintaan maaf kepada Tersangka.

 * Pihak Korban telah memaafkan kedua Tersangka yang dituangkan dalam Surat Kesepakatan Damai di hadapan pihak berwenang.

 * Pihak Aparat Desa, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Agama memberikan respon positif atas upaya Restorative Justice yang dilakukan.


Sebagai bagian dari penyelesaian Restorative Justice, Tersangka dikenakan sanksi sosial berupa kegiatan pembersihan pada Balai Desa Tabarano dan Posyandu Lansia Permata, Desa Tabarano, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur.


Kajati Sulsel, Didik Farkhan menyetujui permohonan RJ ini setelah mempertimbangkan syarat dan keadaan yang diatur dalam Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Keadilan Restoratif.


“Dengan adanya perdamaian diharapkan bisa memulihkan keadaan jadi seperti semula. Telah memenuhi ketentuan Perja 15, atas nama pimpinan, kami menyetujui permohonan RJ yang diajukan,” kata Didik.


Setelah proses RJ disetujui, Kajati Sulsel meminta jajaran Kejari Luwu Timur untuk segera menyelesaikan seluruh administrasi perkara dan kedua tersangka segera dibebaskan. 


“Saya berharap penyelesaian perkara zero transaksional untuk menjaga kepercayaan pimpinan dan publik,” pesan Didik Farkhan. (Abu Algifari)

Brimob Polda Riau Gelar Anjangsana ke Panti Jompo: Wujud Kepedulian dan Kasih di Usia Emas Korps Brimob Polri ke-80

NEWS|oleh

Pekanbaru – yutelnews.com ||
Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Korps Brimob Polri, Satuan Brimob Polda Riau melaksanakan kegiatan Anjangsana ke Panti Jompo Embun Kehidupan Bangsa yang berlokasi di Jalan Eka Sari No.15, Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru ,Selasa (4/11/2025)

Kegiatan yang berlangsung penuh kehangatan dan rasa kekeluargaan ini dipimpin oleh Danden Gegana Sat Brimob Polda Riau AKBP Franky Tambunan, S.T., mewakili Dansat Brimob Polda Riau, serta turut dihadiri oleh para pejabat utama Sat Brimob Polda Riau, unsur Polsek Payung Sekaki, tokoh masyarakat, dan jajaran Bhayangkari Cabang Sat Brimob Polda Riau.

Dalam suasana haru dan bahagia, rombongan Brimob disambut hangat oleh Ketua Yayasan Panti Jompo, Bapak Aritonang, beserta para penghuni panti. Dalam sambutannya, beliau mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih yang mendalam atas perhatian dan kepedulian Korps Brimob Polri.

“Panti ini kami dirikan atas dasar kasih sesama manusia tanpa membedakan golongan. Kami sangat bersyukur atas kunjungan dan kepedulian dari Korps Brimob Polri. Selamat ulang tahun yang ke-80, semoga semakin jaya dalam pengabdian kepada bangsa dan negara,” ujarnya penuh haru.

Sementara itu, AKBP Franky Tambunan, S.T. dalam sambutannya menyampaikan pesan dari Dansat Brimob Polda Riau bahwa kegiatan anjangsana ini merupakan wujud rasa syukur serta komitmen sosial Brimob kepada masyarakat.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin berbagi kebahagiaan dengan para orang tua kita di Panti Jompo Embun Kehidupan Bangsa. Ini adalah bagian dari pengabdian Brimob tidak hanya dalam tugas operasional, tetapi juga dalam menjalin silaturahmi dan menebar kasih di tengah masyarakat,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Brimob Polda Riau juga menyerahkan paket sembako dan bibit pohon sebagai bentuk dukungan terhadap kesejahteraan penghuni panti serta kepedulian terhadap kelestarian lingkungan.

“Bibit pohon ini menjadi simbol kehidupan dan harapan baru. Seperti halnya nilai pengabdian para sesepuh kita yang telah menanamkan keteladanan dan kebijaksanaan bagi generasi penerus,” tambah AKBP Franky.

Rangkaian acara dilanjutkan dengan penyerahan santunan dan bantuan sembako kepada para lansia, disertai suasana hangat penuh kekeluargaan. Para penghuni panti tampak bahagia menerima kunjungan dan perhatian dari jajaran Brimob Polda Riau.

Menutup kegiatan, Ketua RW 09, Bapak Ngatdino, turut menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasihnya.

“Kami sangat berterima kasih atas kepedulian Brimob Polda Riau terhadap para orang tua kita di sini. Semoga Korps Brimob Polri semakin sukses dan selalu menjadi kebanggaan bangsa,” tuturnya.

Melalui kegiatan anjangsana ini, Korps Brimob Polri menegaskan bahwa semangat pengabdian tidak hanya ditunjukkan di medan tugas, tetapi juga melalui tindakan nyata yang menyentuh hati masyarakat — terutama bagi mereka yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang.

Di usia ke-80 tahun, Brimob terus meneguhkan jati dirinya sebagai pasukan yang Tangguh, Humanis, dan Berdedikasi tinggi untuk Indonesia.|| AS

Tim Libas Serahkan 15 Berkas Dugaan Penyelewengan Dana Desa se-Kecamatan Kampung Rakyat ke Camat

NEWS|oleh

Yutelnews.com – Labuhanbatu Selatan– Tim Libas yang diketuai oleh Anshori Pohan secara resmi menyerahkan 15 berkas pengaduan dugaan penyelewengan Dana Desa se-Kecamatan Kampung Rakyat kepada Camat Kampung Rakyat pada hari Senin (03/11/2025)di ruang kantor camat.

Penyerahan berkas ini menjadi tindak lanjut dari banyaknya aduan masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan anggaran desa yang telah terealisasi mulai dari tahun 2023 hingga Tahap I tahun 2025

Dalam permohonannya, Anshori Pohan secara lugas meminta Camat untuk segera mengaktifkan peran pengawasan dengan berkoordinasi langsung dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tujuannya adalah untuk memverifikasi ulang secara menyeluruh data-data realisasi yang dajulan

“Banyak kejanggalan-kejanggalan dana desa, namun sepertinya hanya dibawa diam,” ujar Anshori. “Kami mempertanyakan apakah BPD tidak mengetahui dana anggaran yang terealisasi atau BPD ‘tidur’ saat memverifikasi dana desa tersebut.”

Tim Libas berharap BPD dapat mengecek ulang, mengambil dokumentasi terkait data realisasi yang diajukan ke camat, dan jika ditemukan adanya pelanggaran, BPD dapat merekomendasikan kepada Bupati melalui Inspektorat agar dapat diproses secara hukum.


Permohonan ini juga secara eksplisit bertujuan untuk mengingatkan Camat dan BPD akan tugas pokok dan fungsi mereka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana Camat memiliki tugas pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan BPD memiliki fungsi mengawasi kinerja Kepala Desa dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat

Camat Kampung Rakyat menyambut baik pengaduan dari Tim Libas dan menyatakan akan segera berkoordinasi dengan BPD terkait permohonan tersebut.

Camat juga menginstruksikan kepada Sekretaris Camat agar dalam waktu satu minggu dapat memberikan laporan hasil pengawasan BPD se-Kecamatan Kampung Rakyat yang telah dilaporkan BPD kepada Bupati melalui Camat, kepada Tim Libas.

“Laporan hasil pengawasan BPD juga sangat penting untuk menyesuaikan laporan yang dilaporkan desa,”

Tim Libas menyoroti bahwa meskipun banyak pengaduan masyarakat, sepengetahuan publik belum pernah ada temuan dari BPD, Camat, atau Inspektorat yang dilimpahkan ke Aparat Penegak Hukum (APH).

“Sehingga kita menduga adanya kong kali kong atau APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) ‘tertidur’ dalam pengawasan dana desa,” tutup Anshori Pohan, berharap agar proses hukum dapat segera ditegakkan demi transparansi anggaran desa.

Wakil Ketua DPR RI H Cucun Ahmad Syamsurijal: Saya Siap Perjuangkan Kesetaraan Madrasah dan Guru Honorer

DAERAH, NEWS|oleh

BANDUNG – YUTELNEWS com|| Wakil Ketua DPR RI H Cucun Ahmad Syamsurijal berkomitmen untuk memperjuangkan lembaga madrasah maupun nasib para guru honorer baik tingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) maupun Madrasah Aliyah (MA).

Hal tersebut ditegaskan H Cucun saat berdialog dengan ribuan guru honorer madrasah se-Kabupaten Bandung dalam kegiatan Reses I Anggota DPR RI dengan tema Dialog Interaktif dengan Guru Honorer Madrasah se-Kabupaten Bandung di Sutan Raja Hotel, pada Senin (03/11/2025).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu tidak memungkiri selama ini terjadi ketimpangan atau ketidaksetaraan antara sekolah-sekolah di bawah Kemendikdasmen dan madrasah-madrasah di bawah Kementerian Agaman (Kemenang).

“Saya ini anak Madrasah. Di depan rumah saya itu ada MI Negeri. Bupati Bandung juga jebolan madrasah. Saya ingin bantu madrasah-madrasah ini melalui skema DAK (dana alokasi khusus),” ujar Cucun seraya diaambut gemuruh tepuk tangan ribuan guru honorer madrasah.

Pria jebolan Pondok Pesantren Cipasung Tasikmalaya itu mencontohkan beberapa ketimpangan yang terjadi antara sekolah di bawah Kemendikdasmen dengan madrasah-madrasah di bawah naungan Kemenag.

Selain dari sisi anggaran yang bagaikan bumi dan langit, madrasah-madrasah di bawah naungan Kemenag sangat sulit mengakses bantuan pemerintah untuk pembangunan sarana dan prasarana madrasah termasuk dari APBD Kabupaten/kota maupun provinsi.

“Untuk sekolah SD dan SMP misalnya, APBD Kabupaten itu bisa bangun sekolah. Sementara madrasah tidak, karena ranahnya Kemenag. Problemnya itu undang-undang otonomi daerah ngunci. Saya ingin bantu madrasah-madrasah ini melalui skema DAK (dana alokasi khusus),” ungkap Wakil Ketua Umum DPP PKB itu.

Terlebih, dari sekitar 87 ribu jumlah madrasah di Indonesia, hanya 5 persennya saja yang berstatus madrasah negeri. Sisanya adalah madrasah swasta yang tersebar hingga pelosok negeri.

Berbeda dengan sekolah-sekolah di bawah Kemendikdasmen yang 75 persen adalah negeri. Hanya sekitar 25 persennya saja yang berstatus sekolah swasta.

“Ini PR besar buat saya bagaimana mengubah aturan ini. Jangan sampai ada Permendagri ngunci. Problemnya itu. Saat ini Pak Bupati enggak bisa masuk APBD untuk membantu madrasah. Padahal madrasah lahir dari masyarakat kita,” tegas Kang Haji Cucun.

Begitu pun dengan nasib para guru honorer yang mengajar di madrasah baik Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, maupun Madrasah Aliyah. Nasib dan kesejahteraan mereka jauh berbeda dengan para guru honorer di sekolah-sekolah di bawah naungan Kemendikdasmen.

“Untuk sekolah-sekolah di bawah Kemendikdasmen itu mudah. Tapi ketika berbicara madrasah di bawah Kemenag selalu mentok. Ini keprihatinan kita sejak lama,” jelas Kang Haji Cucun, sapaan akrabnya.

Oleh karena itu, Kang Haji Cucun mengaku sangat gembira dapat bertemu dan berdialog langsung dengan ribuan guru honorer madrasah se-Kabupaten Bandung. Sebab ia dapat menyerap dan mendengar langsung aspirasi dari mereka.

Pada kesempatan dialog interaktif tersebut, para guru honorer meminta Cucun untuk memperjuangkan kesetaraan hak antara guru honorer madrasah dengan guru honorer di sekolah-sekolah di bawah Kemendikdasmen.
Misalnya soal insentif, sertifikasi, hak diangkat menjadi P3K, PIP, hingga hak memperoleh akses memperoleh bantuan sarana dan prasarana madrasah.

“Berbagai aspirasi ini akan diterima dan diperjuangkan. Karena saya ini disumpah sebagai wakil rakyat untuk memperjuangkan aspirasi rakyat saya di Kabupaten Bandung dan Bandung Barat,” tuturnya.

“Apalagi saya ini anak madrasah. Saya sangat paham ini problem lama yang harus diselesaikan. Saya akan sampaikan kepada mitra-mitra kami di pusat. Inilah pentingnya saya ketemu para guru madrasah, kita bisa sharing dan saling dengar,” tambah Kang Haji Cucun. (**)

 

Yans.

Aksi Demo LSM GMBN di Pengadilan Negeri Sukabumi Ricuh, Pagar Rusak dan Satu Massa Terluka

NEWS|oleh

YUTELNEWS.com | Sukabumi – Ratusan anggota Lembaga Swadaya Masyarakat Gerak Maju Bersatu Nusantara (LSM GMBN) menggelar aksi unjuk rasa di depan Pengadilan Negeri Sukabumi. Aksi tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Umum LSM GMBN Sukabumi, Deni Sopian, didampingi Ketua LSM GMBN Kabupaten Bandung, Kiki Sulaeman (Galang) bersama sejumlah pengurus dan anggota lainnya. Senin, (3/11/2025).

Dalam orasinya, Deni Sopian menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk kepedulian terhadap keadilan hukum yang dinilai belum berpihak kepada masyarakat kecil. Ia juga menyerukan agar lembaga peradilan bekerja secara profesional dan transparan.

Sementara itu, Kiki Sulaeman (Galang) menambahkan bahwa solidaritas antarwilayah dalam tubuh GMBN akan terus terjalin kuat untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat. “Kami datang dari Bandung untuk mendukung saudara-saudara kami di Sukabumi dalam menegakkan keadilan,” ujarnya dalam orasi.

Namun, situasi sempat memanas ketika massa mencoba mendekati area dalam pengadilan. Dorong-dorongan dengan petugas keamanan pun terjadi hingga pagar depan gedung Pengadilan Negeri Sukabumi mengalami kerusakan.

Dalam insiden tersebut, seorang peserta aksi dilaporkan mengalami luka dan langsung mendapat pertolongan medis.

Usai situasi terkendali, Deni Sopian mengimbau seluruh peserta aksi agar tetap tertib dan tidak terprovokasi. Setelah menyampaikan aspirasi di pengadilan, massa melanjutkan aksi ke kantor FIF Group Sukabumi, menuntut transparansi dan keadilan dalam kebijakan kredit kendaraan.

Aparat kepolisian tampak berjaga di dua lokasi untuk mengamankan jalannya aksi. Hingga sore hari, kondisi di sekitar Pengadilan Negeri Sukabumi berangsur kondusif.

Mirna ( Kabiro Sukabumi )

Kang DS Ajak ASN Tingkatkan Kompetensi dan Kekompakkan Organisasi

NEWS, Pemerintah|oleh

BANDUNG – YUTELNEWS com|| Bupati Bandung, Dr HM Dadang Supriatna memimpin apel pagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lapangan Upakarti, Soreang, pada Senin (03/11/2025). Dalam arahannya, ia mengapresiasi kinerja ASN Kabupaten Bandung yang berhasil mengantarkan pemerintah daerah meraih nilai 96% dari Ombudsman RI atas penilaian kepatuhan standar pelayanan publik.

“Nilai ini berasal dari penilaian masyarakat terhadap pelayanan ASN kita. Artinya, reformasi birokrasi sudah berjalan dan terus meningkat untuk memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan lebih baik,” ungkapnya.

Bupati yang akrab disapa Kang DS itu menegaskan pentingnya inovasi di lingkungan kerja, selama tidak menabrak aturan organisasi. Ia juga menekankan agar hubungan antara atasan dan bawahan dibangun atas dasar saling menghargai tugas serta kewenangan masing-masing.

“Keberhasilan suatu organisasi itu karena kekompakan. Jaga harmonisasi dan kebersamaan. Ini hasil dari retret ASN kemarin yang mulai terlihat dampaknya,” ucapnya.

Lebih lanjut, Kang DS mengingatkan agar seluruh ASN menjaga etika dan profesionalisme dalam bekerja.

“Jangan sampai ada keluhan ada bidang yang merasa lebih baik dari bidang lain. Dalam kepemimpinan, dikenal istilah transactional leadership, di mana atasan dapat memberikan reward dan punishment secara adil dan proporsional,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Kang DS juga menyinggung kondisi fiskal daerah yang terdampak kebijakan pemerintah pusat. Ia mengaku prihatin karena dana transfer ke daerah (TKD) Kabupaten Bandung berkurang hampir Rp1 triliun.

“Saya berharap ASN tetap patuh terhadap kebijakan pusat. Saya sudah sampaikan kepada tim TAPD agar kunjungan kerja tetap dilakukan, tapi dengan pengaturan yang efisien. Jangan berbondong-bondong, tapi hasilnya tidak efektif,” tegasnya.

Kang DS pun meminta perangkat daerah yang berhubungan dengan perizinan dan pendapatan daerah agar bekerja lebih optimal dalam menegakkan aturan serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Setiap rupiah dari PAD akan kembali untuk kesejahteraan masyarakat. Maka saya harap semua dinas bekerja dengan sungguh-sungguh dan menjaga integritas,” pungkasnya.

 

Yans.

,

Kadisdik H Asep Kusuma Berharap Semua Pihak Paham dan Mengerti, Semua Ada Mekanisme dan Proses

NEWS, Pemerintah|oleh

BANDUNG – YUTELNEWS com|| Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Bandung, H. Asep Kusumah menepis isu yang beredar berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan / Pembebasan Lahan SMPN 6 Pangalengan.

Menurut Asep Kusumah proses terus berlanjut dan saat ini masih dalam persiapan proses pembayaran pembebasan lahanya kepada pemilik, Ujar Asep Kusumah di Area Hotel Sutan Raja Soreang Kabupaten Bandung, Pada Senin 03 November 2025.

Usai mengikuti Dialog Interaktif Guru Honorer Madrasah se-Kabupaten Bandung dengan Wakil Ketua DPR RI Dr. H. Cucun Ahmad Syamsurijal, M.AP. beserta Kementerian Agama Republik Indonesia di Hotel Sutan Raja Soreang. Menegaskan dalam waktu dekat pembayaran akan segera dilaksanakan, namun untuk pelunasan akan dilakukan pada tahun 2026 mendatang.

Lebih lanjut Asep Kusuma menjelaskan terkait rumor yang beredar lewat media bahwa program pembangunan SMPN 6 Pangalengan yang berlokasi di Desa Tribakti Kecamatan Pangalengan mengalami penundaan pembebasan lahan karena ada efisiensi anggaran APBD. Ia menuturkan berita itu tidak benar dan tidak bersumber.

“Harusnya media tanya dulu ke saya, duduk perkaranya seperti apa?” Kata kadisdik.

Ia menuturkan untuk pembebasan lahan anggaranya sudah disiapkan. Pembayaran Down Paymnet (DP) akan dibayarkan tahun 2025 dan pelunasanya akan dibayarkan tahun 2026, tutur Asep Kusuma.

Sebelumnya diberitakan ada penundaan rencana pembelian lahan karena efisiensi anggaran yang sempat membuat kecewa warga Pangalengan.**

 

Yans

Wakil Ketua DPR RI H Cucun Apresiasi Komitmen Kang DS Sejahterakan Guru Ngaji di Kabupaten Bandung

NEWS, Pemerintah|oleh

BANDUNG – YUTELNEWS com|| Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengapresiasi kebijakan Bupati Bandung Dadang Supriatna yang mengalokasikan anggaran khusus dari APBD untuk meningkatkan kesejahteraan para guru ngaji di Kabupaten Bandung.

Menurut Kang Haji Cucun, sapaan akrabnya, Kabupaten Bandung merupakan satu-satunya daerah yang mampu mengalokasikan anggaran sebesar Rp 109 miliar per tahun untuk insentif sekitar 17 ribu guru ngaji se-Kabupaten Bandung.

“Selama kepemimpinan Bupati Bandung Kang DS, anggaran untuk kesejahteraan guru ngaji dikucurkan secara nyata sebesar Rp 109 miliar per tahun. Ini yang membuat kami di DPR RI merasa bangga,” ungkap Cucun.

Hal tersebut disampaikan Cucun dalam kegiatan Reses I Anggota DPR RI Tahun Sidang 2025/2026 dengan tema “Dialog Interaktif Bersama Guru Honorer Madrasah se-Kabupaten Bandung yang dibuka langsung Bupati Bandung Dadang Supriatna di Sutan Raja Hotel, Pada Senin (03/11/2025).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menegaskan jarang sekali ada kepala daerah yang memiliki keberpihakan nyata kepada para guru ngaji yang selama ini ikut berkontribusi nyata dalam mencerdaskan dan membangun karakter anak-anak bangsa.

Terlebih, kata dia, selain menggelontorkan insentif setiap bulannya, Pemkab Bandung juga memberikan perlindungan bagi para guru ngaji berupa pemberian BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan.

Kebijakan tersebut, menurut Kang Haji Cucun, merupakan bukti nyata berbagai program kesejahteraan bagi guru ngaji yang terus dijalankan secara konsisten oleh Bupati Bandung.

“Di laptop saya, kalau dibuka semua datanya, terlihat jelas berbagai program Pak Bupati dalam meningkatkan kesejahteraan para guru ngaji. Kalau Bupatinya bukan PKB, belum tentu memperhatikan para guru ngaji,” tambah Cucun sambil tersenyum.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Dadang Supriatna atau yang akrab disapa Kang DS juga meminta dukungan dari Kementerian Agama dan DPR RI agar upaya peningkatan kesejahteraan guru ngaji dapat terus dimaksimalkan.

“Tanpa guru ngaji, belum tentu anak-anak kita bisa belajar ilmu agama, sementara para orang tuanya sibuk bekerja,” tutur Kang DS.

Ia menjelaskan, berbagai langkah telah dilakukan untuk mendukung para guru ngaji, diantaranya pemberian insentif dan jaminan kesehatan. Kang DS juga berharap agar pemerintah pusat dapat memberikan perhatian yang seimbang antara kesejahteraan guru ngaji dan guru formal lainnya.

Menanggapi hal tersebut, Kang Haji Cucun menyatakan sepakat dengan usulan Bupati Bandung dan akan mendorong pemerintah pusat untuk memberikan perhatian lebih besar kepada para guru ngaji.(**)

 

Yans.

, ,

Warga Berharap, Pemkab Segera Lakukan Normalisasi dan Pengerukan Saluran Air, di Wilayah Dayeuhkolot Dan Bojong Soang.

NEWS, Pemerintah|oleh

Bandung -YUTELNEWS com|| Seperti kita ketahui bersama bahwa kawasan Dayeuhkolot dan Bojongsoang menjadi Langganan genangan air saat musim penghujan tiba.

Salah seorang tokoh kecamatan Dayeuhkolot Tri Rahmanto, menuturkan sudah saatnya Pemerintah Kabupaten Bandung melakukan Normalisasi dan pengerukan saluran air disekitar Dayeuhkolot dan Bojongsoang.

” Kami sangat mengapresiasi tindakan dan langkah Bupati Bandung saat melakukan peninjauan ke Lokasi Banjir Dayeuhkolot dan Bojongsoang, yang mengintruksikan segera dilakukan Normalisasi saluran Air, “.

Disamping itu selokan selokan yang di aliri air jangan luput dari perhatian pula, pasalnya bayak solokan yang tidak berfungsi dengan baik akhirnya terjadi luapan air.

” Hal ini patut dilakukan guna mengurangi resiko dan genangan air di sekitar Dayeuhkolot dan Bojongsoang, ” Ujar Tri Rahmanto Pada Senin Pagi 03 November 2025.

Selain itu pula, sudah saatnya kepedulian para pengusaha / pabrik (Pentahelix) yang ada di sekitar Dayeuhkolot dan Bojongsoang disentuh agar mereka peduli terhadap musibah yang terjadi, Tutur Tri Rahmanto.

Kita tidak tahu kapan bencana itu akan datang, baik itu Banjir, Gempa Bumi, atau pergeseran Tanah, sangatlah elok bila kita semua lebih waspada dan tidak selalu bergerak bila bencana tersebut datang.

Tokoh masyarakat ini berharap Pemerintah Daerah melalui stakeholder yang ada dapat segera melakukan langkah langkah Prefentive untuk mengurangi segala dampak yang ditimbulkan akibat Banjir dan lainnya.

Hal senada disampaikan Cecep penduduk Kecamatan Bojongsoang yang menyampaikan sangat perlu dilakukan Normalisasi saluran air dibojongsoang.

” Baik yang ada dikomplek perumahan maupun perkampungan warga, ” Ucapnya.

Dirinya berharap pihak Pemerintah Kabupaten Bandung dapat segera melakukan langkah langkah untuk mengantisipasi terjadinya genangan air yang lebih besar lagi,” Pungkasnya.

 

Yans

Pemerintah Kota Gunungsitoli, Kadis Kominfo Bertindak Sebagai Inspektur Upacara.

NEWS|oleh

Gunungsitoli – Yutelnews.com || Pelaksanaan upacara rutin di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli berlangsung khidmat dan tertib pada hari ini. Upacara yang digelar di halaman kantor Pemerintah Kota Gunungsitoli ini diikuti oleh para ASN, tenaga honorer, serta perwakilan OPD lingkup Pemerintah Kota Gunungsitoli, Senin (3/11/25).

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Gunungsitoli Dasma Estaraya Telaumbanua, S.H, M.H, CGCAE bertindak sebagai pembina upacara dalam amanatnya menyampaikan capaian Pemerintah Kota Gunungsitoli pada evaluasi nasional Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2024 yang memperoleh nilai 2,23 dengan kategori “Cukup”. Beliau menekankan bahwa capaian ini menjadi dasar untuk terus melakukan pembenahan dan penguatan tata kelola pemerintahan berbasis digital.

“Nilai tersebut menunjukkan masih banyak hal yang perlu kita tingkatkan bersama. Kekuatan kita saat ini ada pada layanan publik digital, namun kita perlu memperkuat perencanaan strategis, manajemen data dan keamanan informasi, serta pengembangan layanan publik yang langsung menyentuh masyarakat,” ujarnya.

“Lanjut Beliau juga mengapresiasi beberapa perangkat daerah yang telah menghadirkan inovasi digital seperti Aplikasi SRIKANDI, SMART KP, SMART SHS, dan SMART WAS yang dinilai akan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan indeks SPBE di tahun mendatang.

“Ucap Kepala Dinas Kominfo menegaskan pentingnya dukungan seluruh perangkat daerah dalam penguatan Satu Data Indonesia (SDI) dan penyusunan data statistik sektoral tahun 2025, termasuk kelengkapan penginputan data beserta metadata. Ia juga mengajak ASN untuk aktif mendukung publikasi resmi Pemerintah Kota Gunungsitoli melalui media sosial guna memperkuat citra positif pemerintah daerah.

Pada laporannya, beliau turut menyampaikan bahwa dari total 1.596 ASN target perekaman, masih tersisa 30 yang belum menyelesaikan proses, dan mengimbau kepala perangkat daerah untuk memastikan penyelesaiannya dalam waktu dekat.

(Kharisman Gea)

Seorang Nelayan Ditemukan Tewas di Perairan Kelanga, Diduga Tenggelam

NEWS|oleh

Korban sempat hilang saat menyelam mencari gurita, ditemukan dalam keadaan meninggal dunia

NATUNA – YUTELNEWS.com
Awak media YutelNews.com menerima informasi melalui grup WhatsApp pada Minggu malam (2/11/2025) sekitar pukul 20.25 WIB, terkait kabar penemuan sesosok mayat di sekitar laut Pelabuhan Kelanga, Kecamatan Bunguran Timur Laut, daerah Ranai, Kabupaten Natuna.

Guna memastikan kebenaran informasi agar tidak menimbulkan simpang siur di tengah masyarakat, awak media YutelNews.com kemudian melakukan konfirmasi kepada pihak kepolisian, dalam hal ini Polsek Bunguran Timur, untuk memperoleh keterangan resmi.

Dari hasil konfirmasi tersebut, pihak Polsek Bunguran Timur membenarkan adanya peristiwa penemuan mayat seorang nelayan bernama Toni (36), warga Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur. Data dan kronologis kejadian juga telah dikirimkan oleh pihak Polsek kepada awak media melalui pesan aplikasi WhatsApp sebagai bahan publikasi resmi.

Berdasarkan keterangan pihak kepolisian, peristiwa tersebut terjadi pada Minggu, 2 November 2025, sekitar pukul 14.30 WIB hingga 16.30 WIB di kawasan laut sekitar satu mil dari Pelabuhan Kelanga, Kecamatan Bunguran Timur Laut, daerah Ranai, Kabupaten Natuna. Korban pertama kali ditemukan oleh sesama nelayan setelah dilaporkan hilang saat menyelam mencari gurita di perairan tersebut.

Menurut keterangan saksi Rudian Syahputra (26), pada pagi hari sekitar pukul 08.00 WIB ia berangkat melaut bersama korban menggunakan satu unit pompong berkapasitas 1 GT dari Pelabuhan Kelanga. Setelah tiba di lokasi sekitar satu mil dari Pelabuhan Kelanga, keduanya menyelam secara terpisah untuk mencari gurita.

Hingga sekitar pukul 09.30 WIB, cuaca di perairan tersebut mulai memburuk dan angin bertiup kencang. Korban tidak kunjung kembali ke pompong, sehingga saksi memutuskan beristirahat sambil menunggu. Setelah menunggu cukup lama, saksi menghubungi rekan-rekannya untuk meminta bantuan pencarian.

Sekitar pukul 13.30 WIB, nelayan lain bernama Ahmad Junaidi (36) menemukan pelampung pancing gurita milik korban, dan tak lama kemudian menemukan korban dalam keadaan meninggal dunia dalam posisi telungkup di permukaan laut.

Hasil pemeriksaan medis yang dilakukan oleh dr. Harold Jefferson Matthew Charlex menyebutkan, terdapat bekas benturan di bagian wajah (jidat) korban serta ditemukan buih di mulut, yang mengindikasikan korban meninggal dunia akibat tenggelam. Namun, penyebab pasti belum dapat dipastikan tanpa dilakukan autopsi lebih lanjut.

Pihak keluarga korban menolak dilakukan autopsi karena telah menerima hasil visum luar yang disampaikan oleh dokter pemeriksa.

Dari keterangan kepolisian, tim gabungan yang mendatangi lokasi terdiri dari Kapolsek Bunguran Timur AKP Nellay Boy, KBO Sat Reskrim Polres Natuna Ipda Jemmy Hatmoko, S.H, Panit Opsnal 1 Reskrim Polsek Bunguran Timur Ipda Hawari Bate’e, S.H., M.H, serta personel dari Polsek Bunguran Timur, Sat Reskrim Polres Natuna, Sat Intelkam, dan Sat Polair Polres Natuna.

Sebagai upaya konfirmasi lanjutan, awak media YutelNews.com kembali menghubungi Kapolsek Bunguran Timur AKP Nellay Boy pada Minggu malam (2/11/2025) sekitar pukul 21.35 WIB melalui pesan WhatsApp untuk meminta keterangan resmi terkait kejadian tersebut.

Hingga berita ini diterbitkan, konfirmasi yang disampaikan awak media masih menunggu tanggapan lanjutan dari pihak kepolisian setempat.

Redaksi: Darmansyah – Kabiro Natuna YutelNews.com

Silaturahmi bersama Pawala, Amsakar: Batam Rumah Kita Bersama

DAERAH, NEWS, PEMERINTAHAN|oleh

YUTELNEWS.com | Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, bersama Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, dan Anggota DPR RI, Ahmad Labib, bersilaturahmi dengan pengurus Paguyuban Warga Lamongan (Pawala) Batam di Golden Prawn, Bengkong, Sabtu (1/11/2025) malam.

Wali Kota Amsakar mengapresiasi terselenggaranya kegiatan yang mempererat tali silaturahmi antarwarga Batam asal Lamongan tersebut. Ia juga mengulas secara historis perjalanan pembangunan Batam hingga menjadi salah satu kota dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di Indonesia saat ini.

“Di Batam ini ada dua entitas, yakni BP Batam dan Pemerintah Kota Batam. Keduanya memiliki peran penting dalam membangun dan mengembangkan Batam hingga seperti sekarang,” ujar Amsakar.

Amsakar menuturkan, cikal bakal Batam dimulai sejak tahun 1971, ketika Batu Ampar ditetapkan sebagai kawasan industri interim partikuler. Melalui Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973, pengembangannya diperluas hingga terbentuk Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam.

“Saat itu, Batam hanya dihuni sekitar 6.000 penduduk yang tinggal di kawasan Tanjung seperti Tanjung Sengkuang, Tanjung Riau, dan Tanjung Uma. Namun berkat hadirnya Otorita Batam, industrialisasi berkembang pesat dan mendorong lonjakan jumlah penduduk,” jelasnya.

Lebih lanjut, Amsakar menjelaskan bahwa kini Otorita atau BP Batam memiliki lima core business, yaitu industri, perdagangan, pariwisata, alih kapal, dan basis logistik. Lima sektor ini menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Batam yang kini berpenduduk lebih dari 1,3 juta jiwa, tersebar di 12 kecamatan dan 64 kelurahan.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota juga mengajak warga Lamongan untuk menumbuhkan rasa memiliki terhadap Batam.

“Jangan memaknai diri sebagai orang Lamongan yang merantau di Batam, tetapi maknailah diri sebagai orang Batam yang berasal dari Lamongan. Kalau kita menganggap Batam sebagai rumah bersama, maka kitalah yang akan menjaga dan merawatnya,” pesannya.

Sementara itu, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Pemerintah Kota Batam atas sambutan yang hangat kepada warganya.

“Terima kasih karena warga Lamongan diterima dengan baik di Kota Batam ini. Suasana malam ini, dengan hidangan soto Lamongan dan pecel lele, membuat kami serasa di rumah sendiri,” ujarnya penuh kehangatan.

Senada, Anggota Komisi VI DPR RI Dapil X Jawa Timur Ahmad Labib turut mengapresiasi sinergi antara warga Lamongan dan Pemerintah Kota Batam. Ia juga mendorong Paguyuban Warga Lamongan (Pawala) agar terus menjaga kekompakan dan nama baik daerah asal.

Acara gala dinner tersebut menjadi simbol eratnya jalinan persaudaraan antarperantau Lamongan di Batam, sekaligus bukti kuatnya semangat kebersamaan dalam membangun kota yang maju, harmonis, dan penuh persaudaraan.

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.