NEWS

YUTELNEWS.com
Sedanau, Natuna – Warga Sedanau, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, dikejutkan dengan robohnya Gedung Astaka pada Rabu, 17 September 2025. Bangunan yang berdiri sejak tahun 2007 itu ambruk bersamaan dengan curah hujan lebat yang mengguyur wilayah Sedanau.

Awak media Yutelnews mengonfirmasi peristiwa tersebut kepada pihak Kecamatan Bunguran Barat. Melalui sambungan telepon, pihak kecamatan berinisial DJ membenarkan bahwa gedung Astaka telah roboh. “Benar, Gedung Astaka roboh dua hari lalu ketika hujan deras melanda Sedanau,” ungkapnya.

Meski tidak ada korban jiwa karena bangunan dalam kondisi kosong, runtuhnya gedung Astaka tetap menimbulkan pertanyaan besar. Secara teknis, gedung publik dengan konstruksi sesuai standar seharusnya mampu bertahan 25 hingga 50 tahun. Fakta bahwa bangunan tersebut hanya berusia 17 tahun tetapi sudah roboh menimbulkan dugaan adanya ketidaksesuaian pengerjaan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) maupun lemahnya pengawasan pembangunan.

Menurut hasil pengamatan awak media Yutelnews, peristiwa ini mengindikasikan adanya persoalan pada mutu konstruksi dan proses pengawasan proyek di masa lalu. Kondisi tersebut sejalan dengan sejumlah kasus infrastruktur di daerah yang cepat rusak karena tidak dibangun sesuai standar teknis.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kabupaten Natuna belum memberikan pernyataan resmi terkait runtuhnya Gedung Astaka di Kelurahan Sedanau. Namun, robohnya bangunan yang baru berusia 17 tahun ini jelas menjadi alarm penting bagi pemerintah daerah. Transparansi dan evaluasi menyeluruh sangat diperlukan untuk memastikan penyebab runtuhnya gedung tersebut, sekaligus mencegah hal serupa terulang.

Di sisi lain, masyarakat berharap pemerintah tidak hanya berhenti pada investigasi, tetapi juga menjadikan peristiwa ini sebagai momentum memperbaiki mutu pembangunan. Dengan demikian, setiap proyek infrastruktur di Natuna benar-benar kokoh, sesuai standar, dan mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi warga.

Reporter: Darmansyah
Kabiro Natuna Yutelnews.com

YUTELNEWS.com | Alasa, Nias Utara – BAKTI KOMDIGI RI laksanakan sosialisasi dan rekruitmen agen perubahan dalam program prioritas kesehatan, pendidikan, ekonomi dan Pariwisata. yang di laksanakan di Kecamatan Alasa dan Kecamatan Alasa Talumuzoi yang di laksanakan pada hari Kamis 18 September 2025.

Pada kegiatan ini berkerjasama dengan Dinas Kominfo Kabupaten Nias Utara, merupakan bagian dari program strategis Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi), yang berkolaborasi dengan RUMAH PERUBAHAN untuk membangun ekosistem pemanfaatan infrastruktur digital secara inklusif dan berkelanjutan.

Yang menjadi lokus kegiatan ini di Kecamatan Alasa dan Alasa Talumuzoi adalah PPL Alasa , PPL Alasa Talumuzoi, Perangkat dan PKK Desa Dahana Tugala oyo dan Siswa/i SMKN 1 Alasa Talumuzoi

Tim BAKTI KOMDIGI , Bapak Vykar menegaskan bahwa PPL Alasa, PPL ATM, Perangkat Desa dan PKK Desa Dahana Tugala Oyo dan siswa/i SMKN 1 ATM dipilih sebagai lokus kegiatan pada kegiatan ini karena potensinya dalam mendorong transformasi layanan Pertanian, berbasis masyarakat. “Kami ingin membentuk Agen of Change yang mampu menjadi motor penggerak perubahan dari dalam.

Ibu Palmy Meliala, Project Manager RUMAH PERUBAHAN, menjelaskan mekanisme seleksi ide: peserta dapat mengajukan gagasan melalui formulir, yang kemudian akan disaring untuk tahap pendampingan dan implementasi.

“Ujar Kepala Dinas Kominfo, Bapak Raradodo Waruwu menyambut baik kegiatan ini dan mengajak seluruh PPL, PKK dan Siswa siswi SMK untuk memanfaatkan momentum ini. “Jadilah Agen of Change yang membawa dampak. Gunakan akses internet yang telah difasilitasi Pemkab Nias Utara untuk menyebarluaskan informasi secara digital dan cepat.

“Lebih lanjut Kadis Kominfo mengatakan pentingnya sinergi antara teknologi informasi dan pelayanan kesehatan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kecamatan Alasa dan Kecamatan Alasa Talumuzoi.

Turut hadir Kadis Kominfo Nias Utara, Tim Bakti Komdigi, Seksis Kominfo, Kabid Teknologi, Kades Dahana Tugala Oyo, Koordinator PPL Alasa Talumuzoi, Kasek SMKN 1 ATM, PPL, Perangkat Desa dan siswa siswi SMKN 1 Alasa Talu Muzoi.

(Kharisman Gea)

YUTELNEWS.com | Jakarta – Organisasi LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) Indonesia dan Majelis Belia, Penang, Malaysia bentuk Generasi Muda Anti Korupsi Non Governmental Organization (NGO) Asean (GEMAKU NGO ASEAN) atau Asean Non-Governmental Organization (NGO) Anti-Corruption Youth Generation guna membangun generasi anti korupsi serta menciptakan kawasan Asean yang bersih dari korupsi, Jumat (19/9/25).

Komitmen mendirikan Gemaku NGO Asean tersebut dilakukan LSM LIRA dari Indonesia dan Organisasi Mejelis Belia dari Malaysia, Kamis, 18 September 2025 di Pendopo LSM LIRA di Cibubur, Jakarta Timur saat menerima kunjungan persahabatan (Friendship NGO) Rombongan Pengurus Majelis Belia, Penang, Malaysia.

Kesepakatan tersebut ditandatangani KRH.HM.Jusuf Rizal, SH, Presiden LSM LIRA Indonesia dengan Ketua Umum Majelis Belia, Penang, Malaysia M. Alif Anas. Sedikitnya 20 orang rombongan dari Malaysia. Dari LSM LIRA ada Wapres Imam Bogie, Samsudin, Mustakim Ishak, Ada Irham (Ketum Pemuda Lira), Ranti Tanjung (Ketum Perempuan Lira), Miftah Yusufpati (Pemred Liranews), Haji Fauzi (Sekjen Ormas Madas Nusantara), dan lainnya

Baik Jusuf Rizal dan Alif Anas sepakat berpandangan jika generasi muda perlu bergerak melawan praktek-praktek korupsi yang merusak generasi muda, masyarakat dan bangsa. Korupsi itu musuh bangsa dan membawa kesengsaraan bagi masyarakat dari semua aspek.

“Karena itu kami merasa senang atas jalinan kerjasama yang membuahkan lakhirnya Generasi Muda Anti Korupsi Non Governmental Organization (NGO) Asean. Gerakan generasi muda tingkat Asean melawan korupsi,” tegas Alif Anas antusias.

Sementara itu pria berdarah Madura-Batak penggiat anti korupsi, Jusuf Rizal menambahkan jika Gemaku NGO Asean merupakan upaya kolaboratif pemuda dari berbagai negara di Asia Tenggara untuk memerangi korupsi melalui berbagai program antara lain pendidikan, aksi nyata, dan inovasi digital, dengan berbagai NGO maupun lembaga pemerintah.

Lebih lanjut menurut Jusuf Rizal, Inisiatif pembentukan Gemaku NGO Asean bertujuan membentuk generasi penerus yang berintegritas, menyuarakan anti-korupsi, dan menciptakan kawasan ASEAN yang bersih dari korupsi melalui Peran dan Aksi Generasi Muda.

Adapun berbagai program yang akan dijalankan yaitu :

Pendidikan dan Kesadaran

Menginisiasi program edukasi antikorupsi, serta menanamkan nilai-nilai jujur, disiplin, dan bertanggung jawab sejak dini.

Aksi Nyata di Lingkungan

Membentuk komunitas antikorupsi, melakukan pengawasan partisipatif, dan menindaklanjuti dengan aksi nyata di daerah masing-masing.

Kontrol Sosial dan Moral

Generasi muda memiliki peran sebagai kontrol sosial untuk mengkritisi kebijakan yang tidak adil dan sebagai kekuatan moral untuk mencegah praktik korupsi.

Inovasi Teknologi

Mengembangkan teknologi transformasi digital untuk mendorong transparansi dan melawan korupsi melalui konten kreatif.

Peran sebagai Agen Perubahan

Melalui seminar, dialog, dan kegiatan ilmiah, pemuda dapat memahami dampak korupsi dan bergerak menjadi bagian dari solusi bagi bangsa.

“Bagi Indonesia ini sejalan dengan program pemerintah guna menyiapkan Generasi Emas 2045 (100 tahun Indonesia) yang anti korupsi. Sekaligus mendukung komitmen Presiden Prabowo Subianto perang dan rela mati guna melawan korupsi,” tegas Jusuf Rizal yang juga akan memantau pejabat terkorup di Asean.

( Red )

YUTELNEWS.com | Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Nias Utara diLaksanakan di Aula Kantor Bupati Nias Utara Yang di Pimpin Langsung oleh Wakil Bupati (Wabu) Nias Utara, Kamis 18/09/2025.

Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Utara Bazatulo Zebua,SE.,M.Ec.Dev sekaligus Sebagai Ketua Satgas Percepatan dan penyelenggaran Percepatan program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Nias Utara menyampaikan dengan terbentuknya Satuan Tugas Percepatan Program Makan Bergizi ini di Kabupaten Nias Utara, maka dapat memberikan dampak positif, sehingga apa yang di harapkan oleh pemerintah pusat khususnya di Kabupaten Nias Utara dapat berjalan dengan baik. Seterusnya Sekda Kabupaten Nias Utara menyampaikan Dapur Makan Bergizi yang sudah Launching baru beberapa kecamatan Yaitu, di lotu, Lahewa dan Sawo. Ini sudahh berjalan semoga semoga Dapur Makan Bergizi ini akan segera launching juga di beberapa Kecamatan Lainnya.

Arahan Wakil Bupati Nias Utara Yusman Zega A. Pi., M. Si, menyampaikan pada kegiatan ini Satuan Tugas Percepatan Program Makan Bergizi (SPPG MBG) ini di Kabupaten Nias Utara agar bisa menjalin komunikasi dengan SPPG dan begitu juga kepada Yayasan. Supaya Pengawasan baik itu dari Dapur Maupun pada saat penyaluran Makan Bergizi di sekolah sekolah sekolah dapat berjalan dengan lancar, seterusnya Pemerintah Kabupaten Nias Utara Berharap Kepada Korwil SPPI Kabupaten Nias Utara agar Dapur Makan Bergizi yang belum launching di beberapa kecamatan lainnya agar segera mencari solusi, supaya Makan bergizi benar-benar dapat tersalurkan di seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Nias Utara.

Wakil Bupati menyampaikan kepada Korwil SPPI dan SPPI Kabupaten Nias Utara agar benar-benar menjamin kualitas Makanan yang akan di salurkan di sekolah sekolah yang ada di Kabupaten Nias Utara, memastikan betul-betul kualitas dari bahan pokok yang digunakan sesuai standar yang di harapkan oleh pemerintah pusat.

Acara ini di hadiri oleh, Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Utara, Asisten, Kepala OPD, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Sumatra Utara, Camat, dan Korwil SPPI Kabupaten Nias Utara.

(Kharisman Gea)

YUTELNEWS.com | Deli serdang – Audensi lembaga wahana aspirasi rakyat dengan sekretariat dprd deli serdang, kamis (18/09/2025), berubah panas ketika temuan badan pemeriksa keuangan (bpk) kembali dipersoalkan.

Dalam laporan resmi bpk, tercatat ada 139 unit barang elektronik senilai rp 2,85 miliar yang keberadaannya tidak dapat ditelusuri, barang tersebut terdiri dari laptop, notebook, hingga smartphone yang tercatat berada di dinas sdabmbk dan sekretariat dprd deli serdang.

Fakta yang mengejutkan, dari hasil audensi terungkap bahwa hanya sebagian kecil laptop dan smartphone yang dikembalikan oleh oknum mantan anggota dprd maupun pegawai ke inspektorat deli serdang. sisanya, hingga kini, belum jelas rimbanya.

Ketika lembaga mempertanyakan tindak lanjut serta menuntut ditunjukkannya surat bantahan atau klarifikasi resmi atas temuan bpk, pihak dprd memilih bungkam,dengan alasan “rahasia”, mereka menolak menunjukkan dokumen bantahan yang katanya sudah ada.

“Ini jelas mencurigakan. publik berhak tahu, karena ini uang rakyat,kalau memang ada bantahan resmi, tunjukkan,jangan sembunyikan di balik kata ‘rahasia’,” tegas perwakilan wahana aspirasi rakyat dalam forum.

Tak hanya soal aset hilang, wahana aspirasi rakyat juga menyoroti buruknya administrasi sekretariat dprd deli serdang. pasalnya, meski undangan audensi sudah ditandatangani dan distempel resmi Sekretaris dprd, namun anehnya pihak administrasi mengaku tidak tahu-menahu tentang agenda tersebut.

“Ini sungguh ironis, sekelas dprd tidak memahami administrasi surat,bagaimana bisa mengelola anggaran miliaran rupiah kalau urusan surat-menyurat saja amburadul?” kecam perwakilan wahana aspirasi rakyat.

Sebagai tindak lanjut, wahana aspirasi rakyat memastikan akan melakukan aksi ke kejaksaan tinggi sumut dan dprd deli serdang untuk menuntut penuntasan kasus aset fiktif dan administrasi kacau yang diduga disengaja untuk menutupi praktik penyelewengan.

Kasus ini semakin menambah daftar panjang kejanggalan pengelolaan aset daerah di deli serdang. publik kini menunggu keberanian aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti temuan bpk yang sudah sangat terang benderang.

(Red.rizal hasibuan)

YUTELNEWS.com | Sukabumi – Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, Teddy Setiadi, melaksanakan reses ketiga tahun sidang 2025 dengan menyerap langsung aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya, Kamis 18/09/25.

Kegiatan yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan itu dihadiri tokoh masyarakat, perangkat desa, serta warga yang antusias menyampaikan berbagai usulan dan keluhan, mulai dari peningkatan infrastruktur, kesehatan, pendidikan hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Dalam dialog interaktif, Teddy Setiadi menegaskan bahwa kegiatan reses merupakan amanat undang-undang yang wajib dilaksanakan oleh setiap anggota DPRD sebagai bentuk tanggung jawab moral dan politik kepada masyarakat.

“Reses ini adalah kesempatan bagi saya untuk mendengar langsung suara masyarakat, menyerap aspirasi, serta menyalurkan apa yang menjadi kebutuhan warga ke dalam program pembangunan daerah,” ujar Teddy.
Ia menambahkan, berbagai aspirasi yang masuk akan dibawa ke DPRD untuk kemudian diperjuangkan melalui pembahasan program kerja bersama Pemerintah Kabupaten Sukabumi.

Teddy juga berpesan agar masyarakat tetap kompak, menjaga persatuan, dan bersama-sama mengawal pembangunan agar tepat sasaran.
“Saya akan terus memperjuangkan kepentingan masyarakat, terutama terkait kebutuhan dasar yang menyentuh langsung kehidupan warga,” tambahnya.

Reses tersebut ditutup dengan diskusi terbuka, di mana warga menyampaikan masukan secara langsung, sekaligus menyatakan dukungan agar wakil rakyat dapat terus berperan aktif membawa perubahan positif bagi Kabupaten Sukabumi.

Reporter : Mirna ( Kabiro Sukabumi )

YUTELNEWS.com ||                              Meafu Nias Utara, 18/09/2025
Awak media Yutelnewe.com Kepulauan Nias Kharisman Gea menjumpai Kadieli Gea alias Ama Peni Desa Meafu Kecamatan Lahewa Timur, memberi Pernyataan kedatangannya pada rapat Dinas PMD Kabupaten Nias Utara tentang TK Harazaki di Desa Meafu Kecamatan Lahewa Timur Kabupaten Nias Utara, Hari Senin 15/09/2025.

“Ucap Kadieli Gea alias Ama Peni bahwa kedatangan saya pada rapat tersebut diatas bahwa sebagai Pers menjalankan tugas jurnalistik dari Kaperwil Kepulauan Nias Media Indonesia Monitoring.com untuk melihat langsung perkembangan informasi tentang Anggaran TK Harazaki Tahun 2924 s/d 2025 TK Harazaki di Desa Meafu yang di laksanakan di Dinas PMD Kabupaten Nias Utara,” Tegasnya.

“Ujarnya Kadieli Gea menanggapi dalam Pemberitaan Media On Line MEDIAPOLISI.INF oleh saudara Eduard Lahagu bahwa”Terlihat jelas wajah alias Ama Peni mantan Kepala Desa Meafu saat berada di dalam ruangan rapat yang dilaksanakan, tanpa Identitas dan Kapasitas yang bersangkutan.

“Lanjut Kadieli Gea, aneh Kok wartawan nanya identitas dan Kapasitas Jurnalistik sesama wartawan serta tugas -tugas jurnalistik, harap di duga menghina sesama Jurnalistik, dengan ini di mohon kepada Pimpinan Dewan Pers Pusat untuk menertibkan/ mencabut surat Tugas dan KTA bernama Edward Lahagu dari MEDIAPOLISI.INFO serta memberitakan anggaran Paud TK Harazaki Desa Meafu tercatat di TA.2024 Rp.39.600.000 (Dalam Rilisannya) pada hal sesuai dengan juknispad APBD Desa Meafu TA. 2024 Rp.14.400.000 telah diberikakan kepada Pengelola TK Harazaki Desa Meafu dan sudah terealisasi, sama di TA.2025 jumlah Rp.14.400.000 belum di bayarkan berakhir kegiatan TK Harazaki Desa Meafu 31/12/2024 diduga memberikan informasi yang tidak benar kepada Publik, tidak sesuai dengan fakta dan realita di lapangan.

(Kharisman Gea)

YUTELNEWS.com | BANYUWANGI – Semangat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 H/2025 M, Rumah Kebangsaan Basecamp Karangrejo (RKBK) Banyuwangi menggelar Diskusi Publik bertema “Merajut Wawasan Kebangsaan dan Harmoni Lintas Agama: Menjaga Kondusivitas Banyuwangi di Momentum Maulid Nabi”, Rabu malam (17/9/2025).

Acara ini tidak main-main. Hadir tokoh-tokoh penting dari unsur Forkopimda Banyuwangi, mulai dari Bupati Banyuwangi yang diwakili Kepala Bakesbangool T. Agus Mulyono, Kapolresta diwakili Kasat Binmas Kompol Toni Irawan, Kajari diwakili Kasi Pidum Agus Hariyono, Dandim 0825 diwakili Danramil Banyuwangi, Kapten Andoko, Danlanal diwakili Pasi MIN Kapten Rianto, Kepala Lapas Kelas IIA diwakili Solihin, hingga Ketua FKUB H. Nur Khozin, ADM/KKPH Banyuwangi Selatan Wahyu Dwi Hadmojo, Kepala Kantor ATR/BPN Machfoed Effendi, dan Dr. Haya, Rekor Universitas Bhakti Indonesia (UBI)0) Cluring, Banyuwangi.

Diskusi publik ini juga dihadiri beragam audiens, seperti tokoh lintas agama, akademisi, mahasiswa, pemuda, penggiat masyarakat hingga puluhan perwakilan SKPD Pemkab juga Ketua PGRI Banyuwangi Akung Sudarman. Suasananya cair, penuh semangat kebersamaan, dan mengedepankan dialog terbuka untuk memperkuat persatuan serta harmoni di tengah masyarakat Banyuwangi.

Dalam kesempatan itu, Kepala Bakesbangpol R. Agus Mulyono, yang hadir mewakili Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menegaskan pentingnya menjaga harmoni sosial di tengah keberagaman Banyuwangi.

“Ibu Bupati menyampaikan salam hangat dan apresiasi atas terselenggaranya forum ini. Banyuwangi adalah rumah besar dengan keragaman budaya, agama, dan suku. Tugas kita bersama adalah menjaga kondusivitas agar daerah ini tetap aman, damai, dan terus maju. Mari kita perkuat sinergi lintas elemen masyarakat demi masa depan Banyuwangi yang lebih baik,” ujarnya.

Puncaknya, setelah jajaran perwakilan Forkopimda dan beberapa pejabat lainnya memberikan masukan konstruktif, acara ditutup dengan tausiyah oleh Rektor UBI dan doa oleh KH. Ikrom Hasan, setelah sebelumnya dibacakan deklarasi bersama oleh Zacky Zagarino, mahasiswa Poliwangi yang juga Ketua Alumni MAN 1 Banyuwangi.

Deklarasi tersebut menegaskan tiga poin penting: menjaga kerukunan lintas agama dan budaya, menolak provokasi dan ujaran kebencian, serta mendukung penuh upaya Forkopimda bersama masyarakat dalam mewujudkan Banyuwangi yang aman, damai, dan sejahtera.

Ketua RKBK, Hakim Said, SH, menegaskan bahwa acara ini bukan sekadar seremoni, melainkan langkah nyata untuk merawat kondusivitas Banyuwangi. “Diskusi publik ini adalah momentum untuk menyatukan komitmen bersama, agar Banyuwangi tetap aman, tentram, dan damai,” ujarnya.

Dengan semangat Sinergitas 3KO, Komunikasi, Koordinasi, dan Kolaborasi, diskusi publik di RKBK menjadi ruang kebersamaan yang meneguhkan semangat kebangsaan sekaligus memperkokoh harmoni lintas agama.

Tampak dalam ratusan undangan yang hadir, diantaranya Forpimka Banyuwangi, Ketua KKMA H. Saeroji, MPd, dari KKMTsN hadir H. Anwarudin beserta brberapa pengurus komite madrasah dan sekolah, Ustadz Harun dari Pondok Gontor IV Kaligung Blimbingsari, komunitas peternak lebah madu Banyuwangi dan Sedulur Terapis Blambangan (STB) Banyuwangi yang diketuai Budy Amboyna, serta Komunitas Banyuwangi Creative Market (BCM) CFD Taman Blambangan Banyuwangi.

(Red)

Yutelnews.com//

Sulsel — Badan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kejaksaan RI bersama Universitas Hasanuddin (Unhas) mengadakan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) program kerjasama beasiswa di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Rabu (17/9/2025).

Acara ini dihadiri langsung oleh Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI, Dr. Leonard Eben Ezer Simanjuntak, S.H., M.H., dan Rektor Unhas, Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., menandai komitmen kuat kedua institusi dalam mencetak sumber daya manusia (SDM) Kejaksaan yang profesional dan berintegritas.

Dalam sambutan selamat datangnya, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Robert M Tacoy, menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan momentum penting untuk memperkuat sinergi antara Kejaksaan dan Unhas.

“Kerja sama ini memperkuat kapasitas SDM Kejaksaan, meningkatkan kompetensi teknis dan keilmuan di era digital dengan kompleksitas yang semakin tinggi,” ujar Robert.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Kepala Badan Diklat atas konsistensinya dalam peningkatan SDM Kejaksaan melalui jalur pendidikan formal dan berterima kasih kepada Rektor Unhas yang telah menyediakan jalur akademik untuk para jaksa.

Laporan monev yang disampaikan oleh Kepala Sub Bagian Program Badan Diklat Kejaksaan RI, Dr. Anggih Niastuti, S.H., M.H., menunjukkan bahwa program beasiswa di Unhas berjalan dengan baik. Program beasiswa ini mencakup tingkat S2 dan S3, dengan total 57 peserta S3 yang telah lulus dari angkatan 2012, 2016, dan 2019, serta 61 peserta S2 dari angkatan 2009, 2010, dan 2011. Namun, ada beberapa kendala yang dihadapi peserta, seperti manajemen waktu antara tugas kedinasan dan akademik.

Senada dengan itu, Dekan Fakultas Hukum Unhas, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., dalam laporannya menyebutkan bahwa dari 10 mahasiswa S3 angkatan 2023, masih ada 3 mahasiswa yang belum ujian proposal, meski masa studi 3 tahun masih tersisa. Ia juga mencatat bahwa seluruh mahasiswa beasiswa memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang sangat baik, berkisar antara 3,9 hingga 4.

Rektor Unhas, Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., mengapresiasi langsung langkah proaktif Kejaksaan. “Pendidikan pascasarjana sering terhambat karena tidak bagusnya proses monev. Tapi Kejaksaan ini berbeda, proses monev langsung dipimpin oleh pejabat eselon I,” tegasnya.

Ia juga menekankan komitmen Unhas untuk menjadi institusi yang bisa bersaing di level global dan memastikan tidak ada kendala bagi mahasiswa beasiswa. “Kalau ada yang bermasalah proses pendidikan penerima beasiswa bisa langsung hubungi saya,” tambahnya.

Pada kesempatan ini, Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI, Dr. Leonard Eben Ezer Simanjuntak, S.H., M.H., memberikan pengarahan kepada para peserta beasiswa. “Saya datang untuk memastikan apakah kita sudah di jalan yang benar atau tidak,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya kedisiplinan dan peran para jaksa dalam transformasi Kejaksaan menuju Indonesia Emas 2045. “Jangan melihat slogan Indonesia Emas cuma angka atau simbol. Tahun 2045 adalah visi besar Indonesia yang harus jadi kompas,” kata Leonard.

Ia juga menegaskan bahwa para jaksa, khususnya penerima beasiswa, harus mampu menjadi seorang scholar-practitioner yang tidak hanya tajam dalam penegakan hukum, tetapi juga tajam dalam menulis dan menganalisis.

Kegiatan monev ini menjadi refleksi dan ajang silaturahmi yang diharapkan dapat melahirkan jaksa-jaksa yang berkeadilan, humanis, akuntabel, dan modern, serta mampu berkontribusi nyata melalui karya ilmiah untuk persoalan hukum di Indonesia.

(Abu Algifari)

YUTELNEWS.com | Bandung – Ketua Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Kabupaten Bandung Hj. Emma Dety Permanawati, S.Pd.I., MM., menyatakan kesiapannya untuk kembali memimpin KORMI Kabupaten Bandung di periode 2025-2029. Musyawarah Kabupaten (Muskab) KORMI Kabupaten Bandung bakal digelar 26 September 2025.

hj Emma Dety berkomitmen untuk melanjutkan program-program sukses yang telah berjalan. Di bawah kepemimpinannya, KORMI Kabupaten Bandung telah berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan olahraga, menjadikannya salah satu yang terdepan di Jawa Barat.

“Alhamdulillah, kepercayaan ini menjadi motivasi bagi saya untuk terus berjuang memajukan KORMI,” ucap Emma di Soreang, Rabu 17 September 2025.

Ia menyatakan tidak hanya akan melanjutkan program yang sudah ada, tetapi juga akan menambah program baru yang tentunya bertujuan untuk kepentingan KORMI.

“Dan yang paling penting, peningkatan angka partisipasi masyarakat dalam berolahraga,” tandas Emma yang juga istri dari Bupati Bandung Dadang Supariatna ini.

Ia menjelaskan, program-program baru akan difokuskan pada inovasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan komunitas.

“Tujuannya adalah agar olahraga masyarakat semakin mudah diakses dan menjadi bagian tak terpisahkan dari gaya hidup sehat warga Kabupaten Bandung,” jelas Emma.
Keputusannya untuk mencalonkan lagi sebagai Ketua Kormi ini didukung kuat oleh 33 dari 34 Induk Organisasi Olahraga (INORGA) yang ada. Termasuk 11 INORGA tetap pemilik hak suara dan 22 INORGA sementara.

Dengan dukungan solid ini,  Emma Dety Permanawati menjadi kandidat terkuat dalam Muskab KORMI Kabupaten Bandung dan diharapkan dapat membawa KORMI Kabupaten Bandung ke level yang lebih tinggi lagi.

Yans

YUTELNEWS.com |Pemerintah Kabupaten Nias Utara melaksanakan rapat teknis penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025-2029 di ruang pertemuan Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Utara. Rabu, 17/09/2025.

Kepala Bapperida Kabupaten Nias Utara Foarota Gea, SH menyampaikan bahwa pentingnya dalam penyelarasan pemahaman serta penyamaan persepsi dalam penyusunan Perkada Renstra dan IKU ini. Sangat diperlukan akselerasi dari OPD terkait sehingga dalam penyusunannya dapat dimaksimalkan sesuai dengan standart dan ketentuan yang berlaku.

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Eben Fowa’a Zisokhi Harefa, ST menyampaikan bahwa dalam penyusunan RPJMD dan Renstra PD ini telah ditetapkan dalam 22 tahapan penyusunan. Ini sudah kita laksanakan sesuai dengan tahapan yang telah kita susun. Dalam penyusunan Renstra diatur oleh Perpres Nomor 80 Tahun 2025 untuk Kementerian/Lembaga dan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 untuk Perangkat Daerah.

Proses penyusunannya harus selaras dengan RPJMN 2025-2029 dan mempertimbangkan Visi, Misi serta program Presiden terpilih serta menerapkan manajemen resiko untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Penetapan IKU di Indonesia secara umum adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PermenPAN), seperti PermenPAN Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Dalam penetapannya harus memperhatikan keselarasan dengan perencanaan strategis, kewenangan dan fungsi organisasi, kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-Based/Time-bound), kebutuhan akuntabilitas kinerja, kebutuhan statistik pemerintah serta perkembangan isu dan ilmu pengetahuan.

Turut hadir pada rapat ini Sekretaris Daerah, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Inspektur Daerah, Kepala Bapperida, Kepala BPKPD, Kepala Dinas Kominfo, Bagian Hukum dan Bagian Organisasi.

(Kharisman Gea)

YUTELNEWS.com | Terkait penentuan lokasi definitif pembangunan Sekolah Rakyat, Bupati Bandung melakukan Audiensi dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia, pada Selasa 16 September 2025.

Dalam audiensi yang dilakukan Bupati Bandung Dadang Supriatna yang akrab disapa Kang DS ini, kelayakan lokasi akan menjadi dasar koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum RI sebagai penentu akhir kelayakan lokasi pembangunan Saat audiensi di Jakarta.

Bupati Bandung Dadang Supriatna didampingi Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bandung Ningning Hendarsah dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Zeis Zultaqawa.

Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf, menegaskan Sekolah Rakyat hadir untuk memuliakan wong cilik, menjangkau yang belum terjangkau, dan memungkinkan yang tidak mungkin, Ujarnya.

Berbeda dengan sekolah umum, Sekolah Rakyat menjadi bagian dari program pengentasan kemiskinan dan merupakan program unggulan Presiden RI, Prabowo Subianto. Peserta didik diprioritaskan bagi anak-anak keluarga desil 1 dan 2, terutama desil 1, Jelas Dia.

” Selain pendidikan, program ini mencakup dukungan kesehatan dan kesejahteraan. Siswa hanya melalui seleksi administrasi, dilanjutkan pemeriksaan kesehatan, serta pemetaan bakat melalui sistem Talent DNA berbasis Al dari Universitas Ary Ginanjar “.

Sekolah Rakyat juga akan terintegrasi dengan program makanan bergizi gratis, pemberian jaminan kesehatan PBI JKN, bantuan PKH, dan program atensi. Orang tua siswa akan diberdayakan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sementara rumah tangga mereka difasilitasi perbaikan melalui program 3 juta rumah.

Selain pendidikan, program ini mencakup dukungan kesehatan dan kesejahteraan. Siswa hanya melalui seleksi administrasi, dilanjutkan pemeriksaan kesehatan, serta pemetaan bakat melalui sistem Talent DNA berbasis Al dari Universitas Ary Ginanjar.

Sekolah Rakyat juga akan terintegrasi dengan program makanan bergizi gratis, pemberian jaminan kesehatan PBI JKN, bantuan PKH, dan program atensi. Orang tua siswa akan diberdayakan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sementara rumah tangga mereka difasilitasi perbaikan melalui program 3 juta rumah.

Sementara Bupati Bandung Kang DS melaporkan bahwa Pemkab Bandung telah menjalankan Sekolah Rakyat sementara di kawasan Stadion Si Jalak Harupat. Untuk lokasi definitif, Bupati Bandung mengusulkan dua titik, yakni Ciwidey dan Baleendah.

“Di Ciwidey tersedia lahan 24 hektar dengan 8 hektar di antaranya siap dibangun,” kata Kang DS.

Pemkab Bandung juga menyatakan kesiapan menggunakan APBD untuk pematangan lahan.

Audiensi ini diharapkan mempercepat realisasi Sekolah Rakyat di Kabupaten Bandung sebagai sarana pendidikan inklusif sekaligus penguat kesejahteraan masyarakat.**

Yans.

YUTELNEWS.com | BANDUNG – Terkait penentuan lokasi definitif pembangunan Sekolah Rakyat, Bupati Bandung melakukan Audiensi dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia, Selasa 16 September 2025.

Dalam audiensi yang dilakukan Bupati Bandung Dadang Supriatna yang akrab disapa Kang DS ini, kelayakan lokasi akan menjadi dasar koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum RI sebagai penentu akhir kelayakan lokasi pembangunan Saat audiensi di Jakarta.

Bupati Bandung Dadang Supriatna didampingi Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bandung Ningning Hendarsah dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Zeis Zultaqawa.

Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf, menegaskan Sekolah Rakyat hadir untuk memuliakan wong cilik, menjangkau yang belum terjangkau, dan memungkinkan yang tidak mungkin, Ujarnya.

Berbeda dengan sekolah umum, Sekolah Rakyat menjadi bagian dari program pengentasan kemiskinan dan merupakan program unggulan Presiden RI, Prabowo Subianto. Peserta didik diprioritaskan bagi anak-anak keluarga desil 1 dan 2, terutama desil 1, Jelas Dia.

” Selain pendidikan, program ini mencakup dukungan kesehatan dan kesejahteraan. Siswa hanya melalui seleksi administrasi, dilanjutkan pemeriksaan kesehatan, serta pemetaan bakat melalui sistem Talent DNA berbasis Al dari Universitas Ary Ginanjar “.
Sekolah Rakyat juga akan terintegrasi dengan program makanan bergizi gratis, pemberian jaminan kesehatan PBI JKN, bantuan PKH, dan program atensi. Orang tua siswa akan diberdayakan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sementara rumah tangga mereka difasilitasi perbaikan melalui program 3 juta rumah.

Selain pendidikan, program ini mencakup dukungan kesehatan dan kesejahteraan. Siswa hanya melalui seleksi administrasi, dilanjutkan pemeriksaan kesehatan, serta pemetaan bakat melalui sistem Talent DNA berbasis Al dari Universitas Ary Ginanjar.

Sekolah Rakyat juga akan terintegrasi dengan program makanan bergizi gratis, pemberian jaminan kesehatan PBI JKN, bantuan PKH, dan program atensi. Orang tua siswa akan diberdayakan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sementara rumah tangga mereka difasilitasi perbaikan melalui program 3 juta rumah.

Sementara Bupati Bandung Kang DS melaporkan bahwa Pemkab Bandung telah menjalankan Sekolah Rakyat sementara di kawasan Stadion Si Jalak Harupat. Untuk lokasi definitif, Bupati Bandung mengusulkan dua titik, yakni Ciwidey dan Baleendah.

“Di Ciwidey tersedia lahan 24 hektar dengan 8 hektar di antaranya siap dibangun,” kata Kang DS.

Pemkab Bandung juga menyatakan kesiapan menggunakan APBD untuk pematangan lahan.

Audiensi ini diharapkan mempercepat realisasi Sekolah Rakyat di Kabupaten Bandung sebagai sarana pendidikan inklusif sekaligus penguat kesejahteraan masyarakat.

Yans