NEWS

YUTELNEWS.com | Nias – Diduga Kadus Satu Sampai Dengan Kadus Empat Tidak Mengindahkan Surat Undangan Kepada Desa Hiliwarokha Nomor : 400.10/247/D8-HWR/2025, di Balai Sanggar Seni Budaya Hiliwarōkha, Rabu (10/9/2025)

Ketika awak media Tuntasnusantara.com meminta tanggapan Kepala Desa Hiliwarōkha, Budiaro Telaumbanua, mengatakan Bahwa Rapat Pemilihan Para Kader Posyandu Hari ini Rabu 10 September 2025, sesuai surat undangan, Maka Para Kepala Dusun 1 dan IV tersebut tidak hadir pada kegiatan, seakan – akan tidak menghargai kami yang hadir seperti BPD,Serta Tokoh Masyarakat Desa Hiliwarōkha. ucap Kades Budiaro Tel.

Sementara itu, Ama Lestari Telaumbanua Tokoh masyarakat yang hadir pada saat itu mengatakan, Hal ini Terlihat tidak Patut terhadap Undang-Undang dan juga tidak menghargai undangan Kepala Desa Hiliwarōkha dan perlu di berikan surat peringatan (SP) kepada aparat Desa yang tidak loyalitas kepada Kepala Desa, tegas Tokoh Masyarakat.

“Oleh Sebab Itu Kami masyarakat mengharapkan kepada Kades Hiliwarōkha agar melakukan Pembinaan Terhadap Para Kadus tersebut dan Harap di Sampaikan Kepada Camat Bawōlato Kejadian seperti Ini agar tidak terulang Lagi,” tutur Ama Lestari Tel. (EM)

Yutelnews.com//

​Labuhan batu Utara – Masyarakat Dusun Suka Ramai, Kelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhan batu Utara, kini hidup dalam keresahan akibat maraknya peredaran narkoba jenis sabu. Perdagangan barang haram ini diduga dilakukan dengan leluasa oleh seorang pria berinisial Aimin. Rabu (10/09/2025)

​Menurut laporan warga, Aimin menjual sabu di area perkebunan kelapa sawit milik masyarakat di dusun Suka Ramai, lokasi yang hanya berjarak sekitar 200 meter dari jalan lintas SMA, tidak jauh dari kantor PLN. Setiap harinya, tempat ini ramai dikunjungi oleh pembeli yang diduga kuat adalah para pecandu narkoba.

​Maraknya peredaran narkoba ini menimbulkan berbagai dampak negatif yang sangat meresahkan warga. Selain kekhawatiran akan keselamatan, banyak warga juga melihat perubahan perilaku sosial yang drastis.

​Warga menduga banyak kasus pencurian kecil-kecilan di lingkungan mereka, seperti kehilangan barang atau hasil kebun, terkait dengan para pecandu yang membutuhkan uang untuk membeli sabu. Lingkungan yang sebelumnya aman kini terasa lebih rawan dan tidak terkendali.

Peredaran narkoba juga telah merusak tatanan sosial di dusun tersebut. Para orang tua khawatir anak-anak dan remaja mereka terjerumus ke dalam lingkaran setan narkoba. Perilaku menyimpang dan apatis mulai terlihat di kalangan generasi muda yang terpapar.

​”Kami sangat khawatir dengan kondisi ini. Setiap hari banyak orang lalu-lalang datang ke lokasi itu untuk membeli sabu. Lingkungan kami jadi tidak aman, apalagi banyak anak-anak remaja di sini,” ujar salah seorang warga yang namanya enggan disebutkan.

​Masyarakat mendesak aparat penegak hukum, mulai dari Polres Labuhan batu, Kodim Labuhan batu, hingga Korem, untuk segera bertindak. Mereka berharap ada operasi gabungan yang dapat menghentikan peredaran narkoba di wilayah mereka dan menangkap para pelakunya, termasuk Aimin.

​”Kami berharap Pak Kapolres, Pak Dandim, dan jajaran Korem bisa segera turun tangan. Jangan sampai kampung kami menjadi sarang narkoba. Tangkap pelakunya dan bersihkan wilayah kami dari barang haram ini,” tambah seorang warga dengan nada penuh harap.

A.Pohan

Lotu – Nias Utara, YUTELNEWS.com || Pelaksanaan rapat kerja Komisi II DPRD Kabupaten Nias Utara tentang Kelangkaan Gas Elpiji di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Nias Utara pada hari Selasa 09 September 2025.

“Hangat pada rapat tersebut diatas mencuat keluhan masyarakat Nias Utara kelangkaan Gas Elpiji ukuran 3 Kg sulit untuk di dapat masyarakat, hal ini Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Nias Utara Faogonaso Harefa SH meminta distributor Gas Elpiji di wilayah Nias ditribusikan di wilayah Kabupaten Nias Utara agar segera diatasi ,”Ujarnya pada rapat kerja secara tegas.

Kepala Dinas Nakerkop Kabupaten Nias Utara Agusman Zebua M.Pd., bahwa adanya pengurangan Kuota oleh Distributor wilayah Nias ke Pangkalan Nias Utara dan juga adanya penambahan sembilan pangkalan Gas Elpiji di wilayah Nias Utara.

Ketua DPD Organisasi Light Independent Bersatu Team Libas Nias Utara Kharisman Gea bahwa Kelangkaan Gas Elpiji di wilayah Nias Utara segera Pemkab Nias Utara, Polri dan TNI Gerak cepat mengawasi agar tepat sasaran kepada masyarakat DTKS di Dinas Sosial Kabupaten Nias Utara.

(Emanuely Yaaman Gea)

YUTELNEWS.com
Namlea “Kabupaten Buru’” (9/9/2025)
Ketua Koperasi Parusa Tanila Baru, Ruslan Arif Soamole, menunjukkan komitmennya terhadap kemajuan olahraga di Kabupaten Buru dengan memberikan doorprize spesial pada acara penutupan Turnamen HL Cup yang digelar di Namlea, Selasa (9/9).

Pemberian doorprize ini menjadi sorotan dalam penutupan turnamen yang berlangsung meriah dan dihadiri berbagai tokoh penting, termasuk Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, yang secara resmi menutup kegiatan tersebut.

Menurut Ruslan, kehadirannya serta pemberian doorprize merupakan bentuk nyata kepedulian Koperasi Parusa Tanila Baru terhadap perkembangan olahraga, khususnya sepak bola, di wilayah Namlea.

“Kami percaya bahwa olahraga, terutama sepak bola, bukan hanya ajang kompetisi, tetapi juga media pembinaan generasi muda. Semoga doorprize ini bisa menjadi motivasi bagi para pemain dan masyarakat untuk terus mencintai dan mengembangkan olahraga,” ujar Ruslan kepada awak media.

Dalam acara tersebut, turut hadir pula Asisten I Bidang Kesra Pemprov Maluku, Dr. Djalaludin Salampessy, Wakil Bupati Buru, Sudarmo, serta unsur Forkopimda (Muspida) Kabupaten Buru, yang menunjukkan dukungan penuh terhadap kegiatan olahraga di daerah.

Turnamen HL Cup tahun ini mencerminkan antusiasme tinggi masyarakat terhadap dunia sepak bola lokal. Dengan kehadiran tokoh-tokoh penting serta dukungan dari pihak swasta seperti Koperasi Parusa Tanila Baru, diharapkan geliat olahraga di Buru terus berkembang dan melahirkan atlet-atlet berprestasi.*(Kabiro buru M.Masuku)*

Lotu, Nias Utara, Yutelnews.com || Bertempat di Aula Pendopo Bupati Nias Utara dilaksanakan rapat bersama Kepala Desa lingkup Pemerintah Kabupaten Nias Utara yang akan dikukuhkan, sehubungan dengan surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 100.3/4179/SJ tanggal 31 Juli 2025 tentang perpanjangan masa jabatan Kepala Desa khusus kepada para Kepala Desa yang berakhir masa jabatan tanggal 27 Desember 2023. Hari Selasa 09/09/2025.

Pada Laporan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Bapak A’aro’o Zalukhu, S.Pd.M.M menyampaikan bahwa Kepala desa yang masa pengabdiannya sudah berakhir masa jabatannya akan diperpanjang, di Kabupaten Nias Utara terdapat 51 Desa namun yang dapat dikukuhkan hanya 40 Desa dikarenakan 4 orang meninggal dunia (Kepala Desa Si’ofabanua, Botolakha, Balefadorotuho dan Harefa) dan 7 orang telah diberhentikan karena mengundurkan diri 4 Orang (Kepala Desa Harewakhe, Hilidundra, Umbubalodano dan Muzoi) dan telah diberhentikan 3 orang Kepala Desa (Kepala Desa Baho, Berua dan Ombolata Sawo). Perlunya menyatukan pemahaman dalam hal ini sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan kedepan sehinngga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik, “Ujarnya.

Kepala Inspektur Kabupaten Nias Utara Bapak Yulianus Waruwu, SE, M. AB., menyampaikan bahwa seperti yang telah disampaikan oleh Kepala Dinas PMD untuk Kepala Desa yang dikukuhkan akan dilakukan verifikasi dari Dinas PMD dan Inspektorat, salah satu di antaranya adalah bagi kepala desa yang bermasalah, maka kami akan melaksanakan audit verifikasi. Selanjutnya akan kami laporkan kepada Bapak Bupati dan Bapak
Wakil Bupati Nias Utara.
Arahan dan Bimbingan Bupati Nias Utara Bapak Amizaro Waruwu, S.Pd.,M.IP menyampaikan bahwa tentunya ini semua adalah sebuah proses dan penguatan yang harus kita miliki. Tentunya harapan kami dalam konteks ini ada pemahaman, sehingga dari antara Kepala Desa yang akan dikukuhkan bagi yang bersedia menandatangani surat pernyataan maka akan dikukuhkan dan bagi Kepala Desa yang tidak bersedia jangan ada paksaan, sehingga pengukuhan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, ” Tegasnya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Utara Bapak Bazatulo Zebua, SE,M.Ec.Dev menyampaikan bahwa tentunya kita sudah mendengar tadi tindak lanjut dari pengukuhan, untuk itu hendaknya Kepala Desa yang akan dikukuhkan tidak terlibat dalam partai politik dan tidak bermasalah dengan hukum. Dalam rapat ini marilah kita menanggapi atau memberi solusi yang selanjutnya dapat dipertimbangkan agar nantinya dapat disepakati sehingga tidak ada keragu-raguan.

Pada arahan Wakil Bupati Nias Utara Bapak Yusman Zega, A.Pi., M.Si menyampaikan bahwa terdapat informasi dari pusat terhadap efisiensi anggaran sehingga dengan marilah kita menyesuaikan diri dengan kondisi ini. Yang terpenting adalah ketulusan dalam melaksanakan tugas. Semoga diantara Kepala Desa yang akan dikukuhkan tidak terdapat kendala dan apabila terdapat hal yang bertentangan, maka akan kita selaraskan.
Rapat dilanjutkan dengan penandatanganan Surat Pernyataan dari 40 Kepala Desa yang telah diundang, maka terdapat hasil sebagai berikut :
1. Tidak bersedia diperpanjang 1 Orang (Kepala Desa Lolofaoso)
2. Tidak menghadiri pertemuan 3 Orang (Kepala Desa Hilimbosi, Lawira II dan Hilimbowo Kare)
3. Yang bersedia diperpanjang masa jabatannya 36 orang

Turut Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara, Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Utara, Asisten, Inspektur Kabupaten Nias Utara, Kepala Dinas PMD, Sekdis, Kabid, ASN dan undangan lainnya.

( Kharisman Gea)

Yutelnews.com//

Sukabumi – Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi, Ferry Supriyadi, angkat bicara terkait beredarnya video viral seorang buruh wanita yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) usai diduga menjadi korban pungutan liar (pungli) di salah satu perusahaan garmen di Sukabumi.

Ferry menyatakan rasa prihatin sekaligus menegaskan komitmennya untuk mengawal proses penyelesaian kasus tersebut. Menurutnya, praktik pungli dalam dunia kerja adalah bentuk ketidakadilan yang harus diberantas.

“Saya merasa sangat prihatin. Bagaimana mungkin seseorang yang ingin bekerja justru harus membayar melalui pungutan liar. Ini jelas merugikan masyarakat dan tidak boleh dibiarkan,” ujarnya, Selasa (9/9/2025).

Ferry mengungkapkan, pihaknya sudah berkomunikasi dengan keluarga korban serta mengumpulkan sejumlah bukti tambahan yang akan diserahkan kepada Tim Saber Pungli Polres Sukabumi. “Sesuai fungsi kami sebagai pengawas, informasi dan bukti yang kami dapat akan segera kami serahkan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa DPRD tidak memiliki kewenangan melakukan penindakan, namun akan memastikan proses hukum berjalan transparan. “Kami sudah koordinasi dengan Polres Sukabumi. Insya Allah dalam waktu dekat perkara ini akan digelar untuk mengungkap apakah ada keterlibatan internal perusahaan,” tegas Ferry.

Lebih jauh, Ferry yang juga dikenal sebagai tokoh pergerakan buruh, mengimbau masyarakat, khususnya para pencari kerja, agar berani melapor jika menjadi korban pungli. Minimnya laporan resmi, menurutnya, sering menjadi hambatan dalam pemberantasan praktik ilegal tersebut.

“Sindikat pungli harus segera dibongkar agar pencari kerja merasa aman, nyaman, dan mendapatkan keadilan. Jangan hanya curhat di media sosial, tapi wajib melapor ke pihak berwajib,” pungkasnya.

Diketahui, sebelumnya beredar video berdurasi 47 detik di media sosial yang menampilkan seorang buruh wanita depresi setelah diberhentikan dari pekerjaannya. Video tersebut sudah ditonton ribuan kali dan memicu beragam komentar warganet.

Reporter : Mirna ( Kabiro Sukabumi)

Loloanaa // Nias Utara – YutelNews.com || Ketua DPD Team Libas Nias Utara bersama beberapa Media menjelajahi Sekolah SD Loloanaa Fadoro di Desa Loloanaa Kecamatan Alasa Kabupaten Nias Utara, Selasa 09/09/2025.

Investigasi, Ketua Organisasi Light Independent Bersatu Team Libas Nias Utara menemui orang tua murid, Ketua Komite, Tokoh masyarakat, Guru SD Loloanaa Fadoro di Desa Loloanaa berdasarkan Informasi bahwa Kepala Sekolah sedang di Tahan di Polres Nias atas Dugaan Pelecehan istri Orang bernama OL Halawa alias Ina Jeka dan dugaan penganiayaan yang dilakukan Kepala Sekolah SD Loloanaa Fadoro berinisial M. Zebua alias Ama Hotman, berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/561/IX/2025/SPKT/Polres Nias Sumatera Utara.

Atas aspirasi Tokoh Pendidikan Yarman Harefa alias Ama Charlos, Ketua Komite Sekolah Setieli Hulu Alias Ama Siloran dan Guru SD Loloanaa Fadoro Nasombowo Hulu Alias Ama Popi bahwa kami mohon Kepada Bapak Bupati Nias Utara Amizaro Waruwu juga kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara supaya segera mengganti Kepala Sekolah SD Loloanaa Fadoro yang sedang menjalani Proses Penyelidikan di Polres Nias supaya Proses Kegiatan Pendidikan di sekolah ini berjalan dengan baik, hal administrasi dan proses belajar mengajar di sekolah tersebut dan hal-hal lain.

“Ucap Guru Nasombowo Hulu seluruh Guru-Guru bahwa mohon simpatisan, perhatian Pemerintah Pusat dan Daerah tentang Sarana Prasarana di sekolah ini contoh MCK juga pembangunan Sekolah dan Jalan termasuk 3T yang terisolir.

“Ujar Yarman Harefa sebagai Tokoh Pendidikan dalam perjalanan bahwa ada Spanduk Pendidikan di Rumah Kepala Sekolah padahal itu Milik Pribadinya belum di hibahkan kepada Pemerintah tanah ini sangat jauh dari Lokasi SD Loloanaa Fadoro di duga Kepala sekolah semena-mena membuat aturan, harap ketegasan Pemerintah terkait hal ini,”Tegasnya.

Ketua DPD Team Libas Nias Utara Kharisman Gea bahwa hal ini tidak boleh Pejabat Publik semaunya saja dia buat harus ada Prosedur dan juknis, PEMKAB Nias Utara Sigap menangani Aspirasi ini.

(Emanuely Ya’aman Gea)

Yutelnews.com//

BANDUNG – Wakil Ketua DPR RI, H Cucun Ahmad Syamsurijal mengajak para pemimpin daerah mulai dari Bupati hingga para Ketua RT untuk turun langsung ke masyarakat untuk memastikan tidak ada masyarakat yang kesulitan, apalagi sampai tidak makan.

Hal tersebut disampaikan H Cucun saat kunjungan kerja ke Kabupaten Bandung dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua DPR RI bidang Kordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) usai meninjau Sekolah Rakyat di Kabupaten Bandung,pada Selasa (9/9/2025).

Dalam situasi sulit dan penuh keprihatinan seperti saat ini, Cucun mengajak para pejabat mulai dari Bupati, DPRD, para kepala OPD, camat, Kepala Desa hingga Ketua RW dan RT agar semakin menumbuhkan kepekaan (sense of crisis) terhadap kesulitan dan penderitaan masyarakat.

H Cucun yang juga Wakil Ketua Umum DPP PKB itu mengaku sangat prihatin dengan peristiwa seorang ibu yang mengakhiri hidup bersama kedua anaknya di Banjaran, akibat jeratan utang dan problematika hidup lainnya.

“Saya kaget dan kecewa ketika mendengar terjadinya peristiwa di Banjaran itu. Ke depan jangan sampai terdengar, terjadi lagi di Kabupaten Bandung,” ujar H Cucun di hadapan para Kepala OPD, camat dan ratusan kepala desa se-Kabupaten Bandung.

Peristiwa tragis di Banjaran tersebut, menurutnya harus menjadi momentum dan trigger bagi kepala daerah dan DPRD untuk mengalokasikan APBD yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat terbawah sekalipun.

“Negara saat ini sedang membutuhkan keterpanggilan hati Bapak Ibu yang disumpah, termasuk saya. Pakai APBD untuk berbuat yang terbaik bagi masyarakat,” tegas Kang Haji Cucun, sapaan akrabnya.

“Kami di pusat juga siap menggelontorkan APBN untuk menyelesaikan hal-hal semacam ini. Saya siap kawal kepentingan Kabupaten Bandung,” tambah legislator asal Kabupaten Bandung itu.

Dengan meningkatkan kepekaan dan kepedulian terhadap sesama yang dilakukan para pemimpin di daerah mulai dari camat dan kepala desa termasuk masyarakatnya sendiri, Kang Cucun meyakini peristiwa tragis seperti di Banjaran dapat dicegah.

Para Kepala OPD, camat dan para kepala desa diminta tidak lagi abai dan ongkang-ongkang kaki terhadap berbagai kesulitan dan fenomena yang terjadi masyarakat. Cucun meminta mereka untuk lebih sering turun ke masyarakat agar dapat menyaksikan langsung kondisi masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing.

“Kita juga sempat dengar ada anak di Sukabumi yang meninggal akibat cacingan. Jangan sampai ada anak Kabupaten Bandung yang meninggal karena cacingan seperti di Sukabumi. Negara sudah menitipkan tanggung jawab menjaga masyarakat kepada kita semua termasuk kepada para kepala desa,” ungkap Kang Cucun.

Tak hanya itu, ia juga mengingatkan semua fungsi dan elemen pemerintahan harus benar-benar berjalan dari mulai pemerintah daerah hingg desa. Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan diminta terus bersinergi dan proaktif di lapangan.

“Mari kita semua jaga lembur masing-masing. Mari turun ke bawah. Lihat kondisi masyarakat. Maksimalkan semua fungsi OPD dan lembaga desa. Jangan sampai terjadi lagi seperti yang terjadi kemarin di Banjaran,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan tentang tanggung jawab besar yang dipikul para pemimpin yang memimpin masyarakat. Berbagai kebijakan dan apa yang telah dilakukan, akan dimintai pertanggung jawaban baik di dunia maupun di akhirat.

“Ayo tingkatkan kepekaan sosial. Sering turun ke masyarakat. Jangan ada lagi warga yang menanggung kesulitan sendiri. Peduli dan membantu sesama adalah ibadah yang lebih tinggi dibanding kita ibadah tiap malam. Ingat, setiap pemimpin akan diminta pertanggung jawaban,” tutur pria jebolan Ponpes Cipasung Tasikmalaya itu.

Dalam kesempatan kunjungan kerja tersebut, Kang Haji Cucun juga mengajak seluruh hadirin untuk bersama-sama mendeklarasikan “Bandung Bedas Ngawarat Lembur”, yang terdiri dari empat poin deklarasi.

Pertama ; Menjadi pengayom dan pelayanan warga. Siap mengurus masyarakat dengan hati, bekerja jujur dan terbuka, dan tanpa pilih kasih untuk kesejahteraan warga.
Kedua ; Merawat kepekaan sosial dan kebersamaan. Siap selalu hadir untuk mendengar, peduli dan membantu setiap warga desa yang mengalami kesulitan.

Ketiga ; Saling jaga dan saling tolong di tengah warga. Jangan sampai ada tetangga yang kesusahan tanpa kita dampingi. Keempat ; Membangun desa yang sehat, aman dan gotong royong. Memperkuat layanan dasar, Menjaga anak-anak dari gizi buruk dan penyakit. (**)

Yans.

YUTELNEWS.com | BANYUWANGI, Drama pelarian Agus Sudirman, buronan kasus pemalsuan surat senilai Rp15 miliar, berakhir tragis. Alih-alih menerima putusan sejak awal, pria berusia 79 tahun itu justru memilih kabur, seolah-olah hukum bisa dikelabui. Selasa 9/09/2025.

Namun setelah ditangkap Tim Intelijen Kejaksaan Agung di Jakarta Utara pada 15 Juli 2025 lalu, Agus harus mendekam di Lapas Kelas IIA Banyuwangi dan masih harus menjalani sisa hukuman kurang lebih 10 bulan penjara.

Agus Sudirman, yang tercatat sebagai Komisaris BPR Restudhana Citra Sejahtera Banyuwangi, sebelumnya masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Bukannya bersikap ksatria menerima putusan hukum, ia justru menjadi buronan tua yang lari dari tanggung jawab. Namun pelariannya hanya menunda, bukan membatalkan vonis.

Kapuspenkum Kejagung, Dr. Harli Siregar, SH., M.Hum., menegaskan bahwa saat ditangkap kala itu, Agus tak bisa lagi berbuat apa-apa. “Yang bersangkutan diamankan tanpa perlawanan dan diserahkan ke Kejati Jatim untuk dieksekusi,” ujarnya.

Agus Sudirman divonis satu tahun penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan menggunakan surat palsu seolah-olah asli. Perbuatannya menimbulkan kerugian Rp15 miliar. Putusan itu seharusnya sudah ia jalani sejak lama, namun Agus memilih jadi buronan. Kini, dengan amar putusan Peninjauan Kembali (PK) nomor 170 PK/PID/2025 yang ditolak oleh Mahkamah Agung, pintu hukum baginya tertutup rapat.

Majelis hakim PK yang diketuai Dwiarso Budi Santiarto, bersama Jupriyadi dan Soesilo, menolak bulat permohonan PK Agus. Artinya, tidak ada lagi celah untuk menghindar. Dari 17 Juli 2025 hingga hari ini, Agus baru menjalani hampir dua bulan, dan masih tersisa 10 bulan penuh yang wajib ia habiskan di balik jeruji besi Lapas Banyuwangi.

Jaksa Agung ST Burhanuddin kembali mengingatkan bahwa buronan tidak pernah benar-benar bebas. “Tidak ada tempat aman bagi buronan. Lebih baik menyerahkan diri daripada ditangkap paksa,” tegasnya.

Kini, Agus Sudirman menjadi bukti nyata bahwa lari dari hukum hanya menunda, bukan menyelamatkan. Dan pada akhirnya, jeruji besi tetap menutup semua jalan kabur. Sumber didalam Lapas Kelas IIA Banyuwangi menyebutkan, kondisi Agus Sudirman terlihat baik-baik saja, kendati sebelumnya sempat terganggu kesehatannya dan menjalani perawatan di sebuah rumah sakit.

( Red )

AGAM,BP — YUTELNEWS.com Janji Bupati Agam terpilih periode 2024-2029 terkait perbaikan infrastruktur merata sampai ke pelosok nagari hanya omon-omon, dari era Bupati AWR sampai sekarang jalan menuju Jorong Lurah, Kenagarian Pasia Laweh, Kecamatan Palupuh belum merata pengaspalan, Selasa (9/9/25).

Satu-satunya jalan yang menjadi akses keluar-masuk masyarakat Jorong Lurah Dalam menuju ke pasar, sekolah dan fasilitas lainnya.

“Bayu Ramadhan, seorang wartawan media online yang juga anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) asal Payakumbuh yang menikah kesana sangat kecewa, hampir 5 tahun merasakan kerusakan jalan yang sangat parah, apalagi masyarakat asli disana,” Ungkapnya dengan nada kecewa.

Masyarakat Jorong Lurah Dalam sangat kecewa, sudah bertahun-tahun menantikan perbaikan jalan, sampai saat ini belum ada mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten, sudah beberapa kali dilaporkan kepada Pemerintah Nagari namum sampai sekarang masih belum merata pengaspalan ke Jorong Lurah Dalam.

“Bayu menambahkan, sudah hampir setahun Bupati terpilih menjabat, saya menuntut janji-janji kampanye nya dulu, katanya infastruktur menjadi prioritas. Kenyataan nya jalan satu-satunya yang menjadi akses keluar-masuk masyarakat belum ada kejelasan sampai saat ini,” Katanya.

Sebelumnya, masyarakat kampung dan perantau telah memperbaiki jalan tersebut dengan swadaya dan gotong royong, mungkin hanya bertahan untuk beberapa bulan ini.

“Semoga jalan satu-satunya yang menjadi akses masyarakat ini segera ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Ia juga menekankan pentingnya perbaikan jalan tersebut, agar aktivitas masyarakat tidak terhambat dan keselamatan juga terjamin,” Tutupnya. Dabay.Bp

Semarang, Yutelnews.com – Dugaan kasus penyerobotan tanah mencuat di wilayah Banjardowo, RT 007 RW 006. Lahan seluas 495 meter persegi dengan asal tanah C Desa No. 3342 Persil No. 28 kelas D III, yang tercatat atas nama Muhadi Herman, kini menjadi objek sengketa antara para ahli waris dengan pihak pembeli.

Berdasarkan data yang dihimpun, tanah tersebut merupakan warisan keluarga dengan 13 ahli waris, di antaranya Hajah Munafiah, Muslimah, Suharti, Munawaroh, Muslimin, Nurkamin, Muhammad Shodaqoh, Nur Chamil, Nur Kolis, Mashudi, Nursapi’i, Siti Nur Antiah, dan Siti Nur Kasanah. Namun, dalam dokumen gugatan di Pengadilan Negeri tercatat hanya 12 nama, tanpa mencantumkan Hajah Munafiah. Kondisi ini menimbulkan dugaan adanya manipulasi data warisan.

Kasus bermula pada 26 September 2008, ketika salah satu ahli waris, Nurkamin, disebut menjual tanah tersebut kepada seorang warga bernama Hari Santoso dengan harga Rp300 ribu per meter atau total Rp148,5 juta. Berdasarkan kwitansi yang beredar, pembayaran dilakukan bertahap dari 20 Oktober 2008 hingga 4 April 2009 dengan total Rp133,5 juta. Sisa pembayaran Rp15 juta disebut akan dilunasi setelah istri Nurkamin bebas dari lembaga pemasyarakatan.

Seorang saksi bernama Lekan mengaku pernah ditunjukkan bukti pembayaran oleh Nurkamin. Ia menyebutkan bahwa almarhum Hari Santoso telah melunasi kewajibannya sebelum meninggal dunia pada 14 Desember 2009 akibat kecelakaan lalu lintas.

Namun, pada 12 Juli 2011, tanah yang sama kembali dijual oleh Nurkamin kepada pihak lain bernama Tresyono dengan harga Rp199 juta melalui akta notaris. Setelah transaksi, Tresyono kemudian mengajukan sertifikat tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan berhasil menerbitkan sertifikat hak milik atas namanya.

Pihak keluarga ahli waris mempersoalkan adanya kejanggalan dalam proses tersebut. Mereka menilai transaksi kedua dilakukan tanpa memperhitungkan hak kepemilikan Hari Santoso yang telah membeli tanah lebih dahulu.

“Bukti kwitansi asli ada, saksi juga banyak yang mengetahui bahwa tanah tersebut sudah dibeli almarhum Hari Santoso,” ujar salah seorang ahli waris ketika ditemui.

Selain dugaan penghilangan satu nama ahli waris dalam berkas pengadilan, keluarga juga menilai adanya indikasi penipuan dan pemalsuan data dalam transaksi jual beli tanah tersebut. Atas dasar itu, pihak keluarga telah menempuh jalur hukum dengan mengacu pada Pasal 378 KUHP tentang penipuan.

M. Efendi

Sukabumi – YUTELNEWS.com ,Suasana khidmat sekaligus meriah menyelimuti acara Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang dirangkaikan dengan Tasyakur Bi Nikmah Hari Jadi Kabupaten Sukabumi ke-155 tahun 2025. Kegiatan yang digelar Pemerintah Kabupaten Sukabumi ini berlangsung di Pondok Pesantren Putri Assalam, Kecamatan Warungkiara, Senin (9/9/2025).
‎
‎Sejak pukul 08.00 WIB, para santri, tokoh agama, pejabat daerah, serta masyarakat umum mulai memadati lokasi acara. Dengan tema “Sebagai Sarana Penguatan Nilai-Nilai Cinta Tanah Air”, peringatan ini diharapkan mampu memperkokoh semangat keagamaan sekaligus menumbuhkan rasa cinta kepada daerah dan bangsa.
‎
‎Bupati Sukabumi, Drs. H. Asep Japar, M.M., hadir langsung bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Kehadiran pimpinan daerah tersebut menjadi simbol dukungan penuh terhadap sinergi nilai religius dan nasionalisme di tengah masyarakat Sukabumi.
‎
‎Dalam sambutannya, Bupati Asep Japar menegaskan bahwa peringatan Hari Jadi Kabupaten Sukabumi bukan sekadar seremonial, tetapi momentum penting untuk bermuhasabah dan memperkokoh tekad dalam membangun daerah.
‎
‎> “Alhamdulillah, di usia ke-155 ini Kabupaten Sukabumi semakin matang dan penuh dengan tantangan. Peringatan Hari Jadi ini menjadi saat yang tepat untuk bersyukur, bermuhasabah, dan memperkuat komitmen membangun Sukabumi yang lebih maju, unggul, berbudaya, dan penuh berkah,” ungkapnya.
‎
‎
‎
‎Lebih lanjut, ia menekankan bahwa tema Hari Jadi tahun ini, “Tandang Sukabumi Keur Jabar Istimewa Nu Mubarokah”, menegaskan kesiapan Sukabumi untuk berkontribusi dalam menghadirkan Jawa Barat yang maju, bermartabat, dan senantiasa diberkahi Allah SWT.
‎
‎Bupati juga mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya lembaga keagamaan dan pondok pesantren, untuk terus berperan aktif dalam mencetak generasi bangsa yang beriman, bertakwa, sekaligus berdaya saing.
‎
‎> “InsyaAllah dengan kebersamaan, kerja nyata, dan doa seluruh masyarakat, Kabupaten Sukabumi akan semakin maju, sejahtera, religius, dan berdaya saing,” pungkasnya.
‎
‎
‎
‎Acara tersebut tidak hanya menjadi wadah peringatan Maulid Nabi, tetapi juga momentum refleksi dan doa bersama demi keberkahan Kabupaten Sukabumi ke depan. Panitia turut mengimbau peserta mengenakan busana muslim sebagai bentuk penghormatan atas nilai keagamaan dan kebersamaan.



Reporter : Mirna ( Kabiro Sukabumi)
‎