NEWS

YUTELNEWS.com | Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Nias Utara diLaksanakan di Aula Kantor Bupati Nias Utara Yang di Pimpin Langsung oleh Wakil Bupati (Wabu) Nias Utara, Kamis 18/09/2025.

Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Utara Bazatulo Zebua,SE.,M.Ec.Dev sekaligus Sebagai Ketua Satgas Percepatan dan penyelenggaran Percepatan program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Nias Utara menyampaikan dengan terbentuknya Satuan Tugas Percepatan Program Makan Bergizi ini di Kabupaten Nias Utara, maka dapat memberikan dampak positif, sehingga apa yang di harapkan oleh pemerintah pusat khususnya di Kabupaten Nias Utara dapat berjalan dengan baik. Seterusnya Sekda Kabupaten Nias Utara menyampaikan Dapur Makan Bergizi yang sudah Launching baru beberapa kecamatan Yaitu, di lotu, Lahewa dan Sawo. Ini sudahh berjalan semoga semoga Dapur Makan Bergizi ini akan segera launching juga di beberapa Kecamatan Lainnya.

Arahan Wakil Bupati Nias Utara Yusman Zega A. Pi., M. Si, menyampaikan pada kegiatan ini Satuan Tugas Percepatan Program Makan Bergizi (SPPG MBG) ini di Kabupaten Nias Utara agar bisa menjalin komunikasi dengan SPPG dan begitu juga kepada Yayasan. Supaya Pengawasan baik itu dari Dapur Maupun pada saat penyaluran Makan Bergizi di sekolah sekolah sekolah dapat berjalan dengan lancar, seterusnya Pemerintah Kabupaten Nias Utara Berharap Kepada Korwil SPPI Kabupaten Nias Utara agar Dapur Makan Bergizi yang belum launching di beberapa kecamatan lainnya agar segera mencari solusi, supaya Makan bergizi benar-benar dapat tersalurkan di seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Nias Utara.

Wakil Bupati menyampaikan kepada Korwil SPPI dan SPPI Kabupaten Nias Utara agar benar-benar menjamin kualitas Makanan yang akan di salurkan di sekolah sekolah yang ada di Kabupaten Nias Utara, memastikan betul-betul kualitas dari bahan pokok yang digunakan sesuai standar yang di harapkan oleh pemerintah pusat.

Acara ini di hadiri oleh, Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Utara, Asisten, Kepala OPD, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Sumatra Utara, Camat, dan Korwil SPPI Kabupaten Nias Utara.

(Kharisman Gea)

YUTELNEWS.com | Deli serdang – Audensi lembaga wahana aspirasi rakyat dengan sekretariat dprd deli serdang, kamis (18/09/2025), berubah panas ketika temuan badan pemeriksa keuangan (bpk) kembali dipersoalkan.

Dalam laporan resmi bpk, tercatat ada 139 unit barang elektronik senilai rp 2,85 miliar yang keberadaannya tidak dapat ditelusuri, barang tersebut terdiri dari laptop, notebook, hingga smartphone yang tercatat berada di dinas sdabmbk dan sekretariat dprd deli serdang.

Fakta yang mengejutkan, dari hasil audensi terungkap bahwa hanya sebagian kecil laptop dan smartphone yang dikembalikan oleh oknum mantan anggota dprd maupun pegawai ke inspektorat deli serdang. sisanya, hingga kini, belum jelas rimbanya.

Ketika lembaga mempertanyakan tindak lanjut serta menuntut ditunjukkannya surat bantahan atau klarifikasi resmi atas temuan bpk, pihak dprd memilih bungkam,dengan alasan “rahasia”, mereka menolak menunjukkan dokumen bantahan yang katanya sudah ada.

“Ini jelas mencurigakan. publik berhak tahu, karena ini uang rakyat,kalau memang ada bantahan resmi, tunjukkan,jangan sembunyikan di balik kata ‘rahasia’,” tegas perwakilan wahana aspirasi rakyat dalam forum.

Tak hanya soal aset hilang, wahana aspirasi rakyat juga menyoroti buruknya administrasi sekretariat dprd deli serdang. pasalnya, meski undangan audensi sudah ditandatangani dan distempel resmi Sekretaris dprd, namun anehnya pihak administrasi mengaku tidak tahu-menahu tentang agenda tersebut.

“Ini sungguh ironis, sekelas dprd tidak memahami administrasi surat,bagaimana bisa mengelola anggaran miliaran rupiah kalau urusan surat-menyurat saja amburadul?” kecam perwakilan wahana aspirasi rakyat.

Sebagai tindak lanjut, wahana aspirasi rakyat memastikan akan melakukan aksi ke kejaksaan tinggi sumut dan dprd deli serdang untuk menuntut penuntasan kasus aset fiktif dan administrasi kacau yang diduga disengaja untuk menutupi praktik penyelewengan.

Kasus ini semakin menambah daftar panjang kejanggalan pengelolaan aset daerah di deli serdang. publik kini menunggu keberanian aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti temuan bpk yang sudah sangat terang benderang.

(Red.rizal hasibuan)

YUTELNEWS.com | Sukabumi – Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, Teddy Setiadi, melaksanakan reses ketiga tahun sidang 2025 dengan menyerap langsung aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya, Kamis 18/09/25.

Kegiatan yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan itu dihadiri tokoh masyarakat, perangkat desa, serta warga yang antusias menyampaikan berbagai usulan dan keluhan, mulai dari peningkatan infrastruktur, kesehatan, pendidikan hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Dalam dialog interaktif, Teddy Setiadi menegaskan bahwa kegiatan reses merupakan amanat undang-undang yang wajib dilaksanakan oleh setiap anggota DPRD sebagai bentuk tanggung jawab moral dan politik kepada masyarakat.

“Reses ini adalah kesempatan bagi saya untuk mendengar langsung suara masyarakat, menyerap aspirasi, serta menyalurkan apa yang menjadi kebutuhan warga ke dalam program pembangunan daerah,” ujar Teddy.
Ia menambahkan, berbagai aspirasi yang masuk akan dibawa ke DPRD untuk kemudian diperjuangkan melalui pembahasan program kerja bersama Pemerintah Kabupaten Sukabumi.

Teddy juga berpesan agar masyarakat tetap kompak, menjaga persatuan, dan bersama-sama mengawal pembangunan agar tepat sasaran.
“Saya akan terus memperjuangkan kepentingan masyarakat, terutama terkait kebutuhan dasar yang menyentuh langsung kehidupan warga,” tambahnya.

Reses tersebut ditutup dengan diskusi terbuka, di mana warga menyampaikan masukan secara langsung, sekaligus menyatakan dukungan agar wakil rakyat dapat terus berperan aktif membawa perubahan positif bagi Kabupaten Sukabumi.

Reporter : Mirna ( Kabiro Sukabumi )

YUTELNEWS.com ||                              Meafu Nias Utara, 18/09/2025
Awak media Yutelnewe.com Kepulauan Nias Kharisman Gea menjumpai Kadieli Gea alias Ama Peni Desa Meafu Kecamatan Lahewa Timur, memberi Pernyataan kedatangannya pada rapat Dinas PMD Kabupaten Nias Utara tentang TK Harazaki di Desa Meafu Kecamatan Lahewa Timur Kabupaten Nias Utara, Hari Senin 15/09/2025.

“Ucap Kadieli Gea alias Ama Peni bahwa kedatangan saya pada rapat tersebut diatas bahwa sebagai Pers menjalankan tugas jurnalistik dari Kaperwil Kepulauan Nias Media Indonesia Monitoring.com untuk melihat langsung perkembangan informasi tentang Anggaran TK Harazaki Tahun 2924 s/d 2025 TK Harazaki di Desa Meafu yang di laksanakan di Dinas PMD Kabupaten Nias Utara,” Tegasnya.

“Ujarnya Kadieli Gea menanggapi dalam Pemberitaan Media On Line MEDIAPOLISI.INF oleh saudara Eduard Lahagu bahwa”Terlihat jelas wajah alias Ama Peni mantan Kepala Desa Meafu saat berada di dalam ruangan rapat yang dilaksanakan, tanpa Identitas dan Kapasitas yang bersangkutan.

“Lanjut Kadieli Gea, aneh Kok wartawan nanya identitas dan Kapasitas Jurnalistik sesama wartawan serta tugas -tugas jurnalistik, harap di duga menghina sesama Jurnalistik, dengan ini di mohon kepada Pimpinan Dewan Pers Pusat untuk menertibkan/ mencabut surat Tugas dan KTA bernama Edward Lahagu dari MEDIAPOLISI.INFO serta memberitakan anggaran Paud TK Harazaki Desa Meafu tercatat di TA.2024 Rp.39.600.000 (Dalam Rilisannya) pada hal sesuai dengan juknispad APBD Desa Meafu TA. 2024 Rp.14.400.000 telah diberikakan kepada Pengelola TK Harazaki Desa Meafu dan sudah terealisasi, sama di TA.2025 jumlah Rp.14.400.000 belum di bayarkan berakhir kegiatan TK Harazaki Desa Meafu 31/12/2024 diduga memberikan informasi yang tidak benar kepada Publik, tidak sesuai dengan fakta dan realita di lapangan.

(Kharisman Gea)

YUTELNEWS.com | BANYUWANGI – Semangat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 H/2025 M, Rumah Kebangsaan Basecamp Karangrejo (RKBK) Banyuwangi menggelar Diskusi Publik bertema “Merajut Wawasan Kebangsaan dan Harmoni Lintas Agama: Menjaga Kondusivitas Banyuwangi di Momentum Maulid Nabi”, Rabu malam (17/9/2025).

Acara ini tidak main-main. Hadir tokoh-tokoh penting dari unsur Forkopimda Banyuwangi, mulai dari Bupati Banyuwangi yang diwakili Kepala Bakesbangool T. Agus Mulyono, Kapolresta diwakili Kasat Binmas Kompol Toni Irawan, Kajari diwakili Kasi Pidum Agus Hariyono, Dandim 0825 diwakili Danramil Banyuwangi, Kapten Andoko, Danlanal diwakili Pasi MIN Kapten Rianto, Kepala Lapas Kelas IIA diwakili Solihin, hingga Ketua FKUB H. Nur Khozin, ADM/KKPH Banyuwangi Selatan Wahyu Dwi Hadmojo, Kepala Kantor ATR/BPN Machfoed Effendi, dan Dr. Haya, Rekor Universitas Bhakti Indonesia (UBI)0) Cluring, Banyuwangi.

Diskusi publik ini juga dihadiri beragam audiens, seperti tokoh lintas agama, akademisi, mahasiswa, pemuda, penggiat masyarakat hingga puluhan perwakilan SKPD Pemkab juga Ketua PGRI Banyuwangi Akung Sudarman. Suasananya cair, penuh semangat kebersamaan, dan mengedepankan dialog terbuka untuk memperkuat persatuan serta harmoni di tengah masyarakat Banyuwangi.

Dalam kesempatan itu, Kepala Bakesbangpol R. Agus Mulyono, yang hadir mewakili Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menegaskan pentingnya menjaga harmoni sosial di tengah keberagaman Banyuwangi.

“Ibu Bupati menyampaikan salam hangat dan apresiasi atas terselenggaranya forum ini. Banyuwangi adalah rumah besar dengan keragaman budaya, agama, dan suku. Tugas kita bersama adalah menjaga kondusivitas agar daerah ini tetap aman, damai, dan terus maju. Mari kita perkuat sinergi lintas elemen masyarakat demi masa depan Banyuwangi yang lebih baik,” ujarnya.

Puncaknya, setelah jajaran perwakilan Forkopimda dan beberapa pejabat lainnya memberikan masukan konstruktif, acara ditutup dengan tausiyah oleh Rektor UBI dan doa oleh KH. Ikrom Hasan, setelah sebelumnya dibacakan deklarasi bersama oleh Zacky Zagarino, mahasiswa Poliwangi yang juga Ketua Alumni MAN 1 Banyuwangi.

Deklarasi tersebut menegaskan tiga poin penting: menjaga kerukunan lintas agama dan budaya, menolak provokasi dan ujaran kebencian, serta mendukung penuh upaya Forkopimda bersama masyarakat dalam mewujudkan Banyuwangi yang aman, damai, dan sejahtera.

Ketua RKBK, Hakim Said, SH, menegaskan bahwa acara ini bukan sekadar seremoni, melainkan langkah nyata untuk merawat kondusivitas Banyuwangi. “Diskusi publik ini adalah momentum untuk menyatukan komitmen bersama, agar Banyuwangi tetap aman, tentram, dan damai,” ujarnya.

Dengan semangat Sinergitas 3KO, Komunikasi, Koordinasi, dan Kolaborasi, diskusi publik di RKBK menjadi ruang kebersamaan yang meneguhkan semangat kebangsaan sekaligus memperkokoh harmoni lintas agama.

Tampak dalam ratusan undangan yang hadir, diantaranya Forpimka Banyuwangi, Ketua KKMA H. Saeroji, MPd, dari KKMTsN hadir H. Anwarudin beserta brberapa pengurus komite madrasah dan sekolah, Ustadz Harun dari Pondok Gontor IV Kaligung Blimbingsari, komunitas peternak lebah madu Banyuwangi dan Sedulur Terapis Blambangan (STB) Banyuwangi yang diketuai Budy Amboyna, serta Komunitas Banyuwangi Creative Market (BCM) CFD Taman Blambangan Banyuwangi.

(Red)

Yutelnews.com//

Sulsel — Badan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kejaksaan RI bersama Universitas Hasanuddin (Unhas) mengadakan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) program kerjasama beasiswa di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Rabu (17/9/2025).

Acara ini dihadiri langsung oleh Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI, Dr. Leonard Eben Ezer Simanjuntak, S.H., M.H., dan Rektor Unhas, Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., menandai komitmen kuat kedua institusi dalam mencetak sumber daya manusia (SDM) Kejaksaan yang profesional dan berintegritas.

Dalam sambutan selamat datangnya, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Robert M Tacoy, menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan momentum penting untuk memperkuat sinergi antara Kejaksaan dan Unhas.

“Kerja sama ini memperkuat kapasitas SDM Kejaksaan, meningkatkan kompetensi teknis dan keilmuan di era digital dengan kompleksitas yang semakin tinggi,” ujar Robert.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Kepala Badan Diklat atas konsistensinya dalam peningkatan SDM Kejaksaan melalui jalur pendidikan formal dan berterima kasih kepada Rektor Unhas yang telah menyediakan jalur akademik untuk para jaksa.

Laporan monev yang disampaikan oleh Kepala Sub Bagian Program Badan Diklat Kejaksaan RI, Dr. Anggih Niastuti, S.H., M.H., menunjukkan bahwa program beasiswa di Unhas berjalan dengan baik. Program beasiswa ini mencakup tingkat S2 dan S3, dengan total 57 peserta S3 yang telah lulus dari angkatan 2012, 2016, dan 2019, serta 61 peserta S2 dari angkatan 2009, 2010, dan 2011. Namun, ada beberapa kendala yang dihadapi peserta, seperti manajemen waktu antara tugas kedinasan dan akademik.

Senada dengan itu, Dekan Fakultas Hukum Unhas, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., dalam laporannya menyebutkan bahwa dari 10 mahasiswa S3 angkatan 2023, masih ada 3 mahasiswa yang belum ujian proposal, meski masa studi 3 tahun masih tersisa. Ia juga mencatat bahwa seluruh mahasiswa beasiswa memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang sangat baik, berkisar antara 3,9 hingga 4.

Rektor Unhas, Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., mengapresiasi langsung langkah proaktif Kejaksaan. “Pendidikan pascasarjana sering terhambat karena tidak bagusnya proses monev. Tapi Kejaksaan ini berbeda, proses monev langsung dipimpin oleh pejabat eselon I,” tegasnya.

Ia juga menekankan komitmen Unhas untuk menjadi institusi yang bisa bersaing di level global dan memastikan tidak ada kendala bagi mahasiswa beasiswa. “Kalau ada yang bermasalah proses pendidikan penerima beasiswa bisa langsung hubungi saya,” tambahnya.

Pada kesempatan ini, Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI, Dr. Leonard Eben Ezer Simanjuntak, S.H., M.H., memberikan pengarahan kepada para peserta beasiswa. “Saya datang untuk memastikan apakah kita sudah di jalan yang benar atau tidak,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya kedisiplinan dan peran para jaksa dalam transformasi Kejaksaan menuju Indonesia Emas 2045. “Jangan melihat slogan Indonesia Emas cuma angka atau simbol. Tahun 2045 adalah visi besar Indonesia yang harus jadi kompas,” kata Leonard.

Ia juga menegaskan bahwa para jaksa, khususnya penerima beasiswa, harus mampu menjadi seorang scholar-practitioner yang tidak hanya tajam dalam penegakan hukum, tetapi juga tajam dalam menulis dan menganalisis.

Kegiatan monev ini menjadi refleksi dan ajang silaturahmi yang diharapkan dapat melahirkan jaksa-jaksa yang berkeadilan, humanis, akuntabel, dan modern, serta mampu berkontribusi nyata melalui karya ilmiah untuk persoalan hukum di Indonesia.

(Abu Algifari)

YUTELNEWS.com | Bandung – Ketua Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Kabupaten Bandung Hj. Emma Dety Permanawati, S.Pd.I., MM., menyatakan kesiapannya untuk kembali memimpin KORMI Kabupaten Bandung di periode 2025-2029. Musyawarah Kabupaten (Muskab) KORMI Kabupaten Bandung bakal digelar 26 September 2025.

hj Emma Dety berkomitmen untuk melanjutkan program-program sukses yang telah berjalan. Di bawah kepemimpinannya, KORMI Kabupaten Bandung telah berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan olahraga, menjadikannya salah satu yang terdepan di Jawa Barat.

“Alhamdulillah, kepercayaan ini menjadi motivasi bagi saya untuk terus berjuang memajukan KORMI,” ucap Emma di Soreang, Rabu 17 September 2025.

Ia menyatakan tidak hanya akan melanjutkan program yang sudah ada, tetapi juga akan menambah program baru yang tentunya bertujuan untuk kepentingan KORMI.

“Dan yang paling penting, peningkatan angka partisipasi masyarakat dalam berolahraga,” tandas Emma yang juga istri dari Bupati Bandung Dadang Supariatna ini.

Ia menjelaskan, program-program baru akan difokuskan pada inovasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan komunitas.

“Tujuannya adalah agar olahraga masyarakat semakin mudah diakses dan menjadi bagian tak terpisahkan dari gaya hidup sehat warga Kabupaten Bandung,” jelas Emma.
Keputusannya untuk mencalonkan lagi sebagai Ketua Kormi ini didukung kuat oleh 33 dari 34 Induk Organisasi Olahraga (INORGA) yang ada. Termasuk 11 INORGA tetap pemilik hak suara dan 22 INORGA sementara.

Dengan dukungan solid ini,  Emma Dety Permanawati menjadi kandidat terkuat dalam Muskab KORMI Kabupaten Bandung dan diharapkan dapat membawa KORMI Kabupaten Bandung ke level yang lebih tinggi lagi.

Yans

YUTELNEWS.com |Pemerintah Kabupaten Nias Utara melaksanakan rapat teknis penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025-2029 di ruang pertemuan Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Utara. Rabu, 17/09/2025.

Kepala Bapperida Kabupaten Nias Utara Foarota Gea, SH menyampaikan bahwa pentingnya dalam penyelarasan pemahaman serta penyamaan persepsi dalam penyusunan Perkada Renstra dan IKU ini. Sangat diperlukan akselerasi dari OPD terkait sehingga dalam penyusunannya dapat dimaksimalkan sesuai dengan standart dan ketentuan yang berlaku.

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Eben Fowa’a Zisokhi Harefa, ST menyampaikan bahwa dalam penyusunan RPJMD dan Renstra PD ini telah ditetapkan dalam 22 tahapan penyusunan. Ini sudah kita laksanakan sesuai dengan tahapan yang telah kita susun. Dalam penyusunan Renstra diatur oleh Perpres Nomor 80 Tahun 2025 untuk Kementerian/Lembaga dan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 untuk Perangkat Daerah.

Proses penyusunannya harus selaras dengan RPJMN 2025-2029 dan mempertimbangkan Visi, Misi serta program Presiden terpilih serta menerapkan manajemen resiko untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Penetapan IKU di Indonesia secara umum adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PermenPAN), seperti PermenPAN Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Dalam penetapannya harus memperhatikan keselarasan dengan perencanaan strategis, kewenangan dan fungsi organisasi, kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-Based/Time-bound), kebutuhan akuntabilitas kinerja, kebutuhan statistik pemerintah serta perkembangan isu dan ilmu pengetahuan.

Turut hadir pada rapat ini Sekretaris Daerah, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Inspektur Daerah, Kepala Bapperida, Kepala BPKPD, Kepala Dinas Kominfo, Bagian Hukum dan Bagian Organisasi.

(Kharisman Gea)

YUTELNEWS.com | Terkait penentuan lokasi definitif pembangunan Sekolah Rakyat, Bupati Bandung melakukan Audiensi dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia, pada Selasa 16 September 2025.

Dalam audiensi yang dilakukan Bupati Bandung Dadang Supriatna yang akrab disapa Kang DS ini, kelayakan lokasi akan menjadi dasar koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum RI sebagai penentu akhir kelayakan lokasi pembangunan Saat audiensi di Jakarta.

Bupati Bandung Dadang Supriatna didampingi Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bandung Ningning Hendarsah dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Zeis Zultaqawa.

Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf, menegaskan Sekolah Rakyat hadir untuk memuliakan wong cilik, menjangkau yang belum terjangkau, dan memungkinkan yang tidak mungkin, Ujarnya.

Berbeda dengan sekolah umum, Sekolah Rakyat menjadi bagian dari program pengentasan kemiskinan dan merupakan program unggulan Presiden RI, Prabowo Subianto. Peserta didik diprioritaskan bagi anak-anak keluarga desil 1 dan 2, terutama desil 1, Jelas Dia.

” Selain pendidikan, program ini mencakup dukungan kesehatan dan kesejahteraan. Siswa hanya melalui seleksi administrasi, dilanjutkan pemeriksaan kesehatan, serta pemetaan bakat melalui sistem Talent DNA berbasis Al dari Universitas Ary Ginanjar “.

Sekolah Rakyat juga akan terintegrasi dengan program makanan bergizi gratis, pemberian jaminan kesehatan PBI JKN, bantuan PKH, dan program atensi. Orang tua siswa akan diberdayakan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sementara rumah tangga mereka difasilitasi perbaikan melalui program 3 juta rumah.

Selain pendidikan, program ini mencakup dukungan kesehatan dan kesejahteraan. Siswa hanya melalui seleksi administrasi, dilanjutkan pemeriksaan kesehatan, serta pemetaan bakat melalui sistem Talent DNA berbasis Al dari Universitas Ary Ginanjar.

Sekolah Rakyat juga akan terintegrasi dengan program makanan bergizi gratis, pemberian jaminan kesehatan PBI JKN, bantuan PKH, dan program atensi. Orang tua siswa akan diberdayakan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sementara rumah tangga mereka difasilitasi perbaikan melalui program 3 juta rumah.

Sementara Bupati Bandung Kang DS melaporkan bahwa Pemkab Bandung telah menjalankan Sekolah Rakyat sementara di kawasan Stadion Si Jalak Harupat. Untuk lokasi definitif, Bupati Bandung mengusulkan dua titik, yakni Ciwidey dan Baleendah.

“Di Ciwidey tersedia lahan 24 hektar dengan 8 hektar di antaranya siap dibangun,” kata Kang DS.

Pemkab Bandung juga menyatakan kesiapan menggunakan APBD untuk pematangan lahan.

Audiensi ini diharapkan mempercepat realisasi Sekolah Rakyat di Kabupaten Bandung sebagai sarana pendidikan inklusif sekaligus penguat kesejahteraan masyarakat.**

Yans.

YUTELNEWS.com | BANDUNG – Terkait penentuan lokasi definitif pembangunan Sekolah Rakyat, Bupati Bandung melakukan Audiensi dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia, Selasa 16 September 2025.

Dalam audiensi yang dilakukan Bupati Bandung Dadang Supriatna yang akrab disapa Kang DS ini, kelayakan lokasi akan menjadi dasar koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum RI sebagai penentu akhir kelayakan lokasi pembangunan Saat audiensi di Jakarta.

Bupati Bandung Dadang Supriatna didampingi Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bandung Ningning Hendarsah dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Zeis Zultaqawa.

Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf, menegaskan Sekolah Rakyat hadir untuk memuliakan wong cilik, menjangkau yang belum terjangkau, dan memungkinkan yang tidak mungkin, Ujarnya.

Berbeda dengan sekolah umum, Sekolah Rakyat menjadi bagian dari program pengentasan kemiskinan dan merupakan program unggulan Presiden RI, Prabowo Subianto. Peserta didik diprioritaskan bagi anak-anak keluarga desil 1 dan 2, terutama desil 1, Jelas Dia.

” Selain pendidikan, program ini mencakup dukungan kesehatan dan kesejahteraan. Siswa hanya melalui seleksi administrasi, dilanjutkan pemeriksaan kesehatan, serta pemetaan bakat melalui sistem Talent DNA berbasis Al dari Universitas Ary Ginanjar “.
Sekolah Rakyat juga akan terintegrasi dengan program makanan bergizi gratis, pemberian jaminan kesehatan PBI JKN, bantuan PKH, dan program atensi. Orang tua siswa akan diberdayakan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sementara rumah tangga mereka difasilitasi perbaikan melalui program 3 juta rumah.

Selain pendidikan, program ini mencakup dukungan kesehatan dan kesejahteraan. Siswa hanya melalui seleksi administrasi, dilanjutkan pemeriksaan kesehatan, serta pemetaan bakat melalui sistem Talent DNA berbasis Al dari Universitas Ary Ginanjar.

Sekolah Rakyat juga akan terintegrasi dengan program makanan bergizi gratis, pemberian jaminan kesehatan PBI JKN, bantuan PKH, dan program atensi. Orang tua siswa akan diberdayakan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sementara rumah tangga mereka difasilitasi perbaikan melalui program 3 juta rumah.

Sementara Bupati Bandung Kang DS melaporkan bahwa Pemkab Bandung telah menjalankan Sekolah Rakyat sementara di kawasan Stadion Si Jalak Harupat. Untuk lokasi definitif, Bupati Bandung mengusulkan dua titik, yakni Ciwidey dan Baleendah.

“Di Ciwidey tersedia lahan 24 hektar dengan 8 hektar di antaranya siap dibangun,” kata Kang DS.

Pemkab Bandung juga menyatakan kesiapan menggunakan APBD untuk pematangan lahan.

Audiensi ini diharapkan mempercepat realisasi Sekolah Rakyat di Kabupaten Bandung sebagai sarana pendidikan inklusif sekaligus penguat kesejahteraan masyarakat.

Yans

Yutelnews.com//

Sukabumi — Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, Hera Iskandar, SE, melaksanakan kegiatan Reses Masa Sidang Ketiga Tahun 2025 di Kampung Sawah Garung, Desa Cisarua, Kecamatan Cisarua, Selasa (16/9/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Hera Iskandar SE bertemu langsung dengan masyarakat untuk menyerap aspirasi terkait kebutuhan pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Warga menyampaikan berbagai usulan, mulai dari perbaikan jalan lingkungan, peningkatan fasilitas air bersih, hingga dukungan program usaha kecil. Hera Iskandar menegaskan bahwa setiap aspirasi yang disampaikan akan ditampung dan diperjuangkan melalui mekanisme pembahasan di DPRD Kabupaten Sukabumi.

“Reses ini merupakan momentum penting bagi saya untuk mendengarkan langsung suara masyarakat. Aspirasi yang masuk akan menjadi prioritas dalam penyusunan program pembangunan daerah agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh warga,” ujar Hera Iskandar.

Ia juga menambahkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak bisa lepas dari sinergi antara pemerintah, legislatif, dan partisipasi aktif masyarakat.

Kegiatan reses ini berlangsung hangat dan penuh antusiasme. Warga Sawah Garung berharap aspirasi yang disampaikan dapat segera direalisasikan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Reporter : Mirna ( Kabiro Sukabumi)

YUTELNEWS.com | Lahewa, Nias Utara – Pemerintah Kabupaten Nias Utara terus menunjukkan komitmennya dalam upaya peningkatan kualitas gizi anak-anak sekolah dengan melalui program inovatif “Makan Bergizi Gratis” (MBG) yang resmi di launching Wakil Bupati Nias Utara Yusman Zega yang di laksanakan di di SMP Negeri 1 Lahewa, Senin 15/09/2025.

Arahan Wakil Bupati Nias Utara menyampaikan bahwa Program ini merupakan bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap kesehatan dan masa depan anak-anak. Melalui asupan gizi yang cukup dan seimbang, anak-anak sekolah dapat tumbuh sehat dan lebih fokus dalam proses belajar di sekolah, sehingga kedepan anak-anak Nias Utara dapat sama dan setara dengan anak-anak sekolah di daerah yang maju melalui pemenuhan gizi yang tercukupkan.

“Ucap Wakil Bupati Nias Utara berharap kepada Bapak dan ibu guru supaya ini tidak dijadikan sebagai beban tetapi mari kita jadikan hikmah bagi anak didik kita, dan semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua, semoga dengan pemberian Makanan Bergizi Gratis ini kepada peserta didik dapat menunjang program Presiden RI menuju generasi Emas 2045.

Pada kegiatan tersebut turut hadir ada kegiatan Wakil Bupati Nias Utara bersama Nyonya, Sekda bersama Nyonya, Staf Ahli Bupati, Asisten Setda, Kepala Perangkat Daerah, Camat Lahewa, Danramil 05 Lahewa, Kapolsek Lahewa (diwakili), Tokoh Masyarakat, SPPI, Lurah Lahewa, Pj. Kades, ASN Lingkup Pemerintah Kab. Nias Utara, Kepala Sekolah SMP N. 1 Lahewa, Guru-Guru dan siswa-siswi SMP N 1 Lahewa.

(Kharisman Gea)

YUTELNEWS.com | BANDUNG – Bupati Bandung Dr HM Dadang Supriatna ikut hadir pada Semarak Budaya Festival Pencak Silat Indonesia, Ia mengatakan bahwa di Kabupaten Bandung sebanyak 15.000 seniman dan mereka setiap tahun mendapatkan sembako, serta diberikan BPJS Ketenagakerjaan.

“Seni budaya di Kabupaten Bandung hampir 15 ribu diberikan BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu ada opang (ojek pangkalan), ojol (ojek online), sopir angkot, kusir delman, dan lainnya RT, RW, Linmas,” kata Bupati Dadang Supriatna.

Kang DS, sapaan akrab Dadang Supriatna, mengungkapkan terkait Ngarawat Lembur yang digagas Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal bisa dilaksanakan di Kabupaten Bandung, bahkan se-Indonesia.

“Mudah-mudahan inovasi dan gagasan Wakil Ketua DPR RI asal Kabupaten Bandung ini sangat bahagia dan bangga. Dalam sejarah Indonesia merdeka, baru kali ini warga Kabupaten Bandung yang menjadi Wakil Ketua DPR RI. Ini suatu kebanggaan yang harus kita syukuri bersama dan harus kita kawal bersama dan alhamdulillah program-program yang diberikan untuk Kabupaten Bandung sangat luar biasa,” Ujarnya.

Kang DS atas nama masyarakat Kabupaten Bandung mengucapkan terima kasih kepada Kang Haji Cucun. Ia menyebutkan sudah mencapai puluhan sampai ratusan kilometer jalan yang sudah diperbaiki melalui program Kang Haji Cucun untuk masyarakat Kabupaten Bandung.

Kang DS menuturkan bahwa Kang Haji Cucun jangan bosan-bosan untuk mensuport anggaran dalam peningkatan pembangunan jalan di Kabupaten Bandung, karena masih memerlukan pembangunan jalan.

“Kadispakan juga masih membutuhkan kebutuhan pangan. Kadis Kesehatan juga masih membutuhkan alkes. Kadis Sosial juga masih membutuhkan yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Kang DS juga mengucapkan terima kasih berkat kolaborasi antara Kapolresta Bandung, Dandim Kabupaten Bandung, dan komponen masyarakat, alhamdulillah Kabupaten Bandung dalam kondisi kondusif.

“Ini hasil kerja keras semua pihak. Hatur nuhun kepada para kiai, para guru yang membuat Kabupaten Bandung kondusif,” ujarnya.

Bupati juga turut menyampaikan bahwa sampai hari ini sudah berjalan hampir 137 titik dapur MBG (Makan Bergizi Gratis) yang operasional dari rencana 361 titik dapur MBG dan diproyeksikan hampir 380 dapur.

“Mudah-mudahan program ini betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat. Mudah-mudahan dengan adanya program MBG di Kabupaten Bandung ini menjadikan suatu pilot project dan suatu alur pertumbuhan ekonomi terutama bagi para pelaku UMKM,” harapnya.

Kang DS menyebutkan Koperasi Merah Putih akan bekerjasama dengan MBG, untuk menumpang perekonomian sehingga perputaran ekonomi terutama bagi para petani dapat meningkat, Pungkasnya.

Yans