You Tell News

Ketua dan Anggota DPRD Nias Utara Menghadiri Kunjungan Kerja Wakil Ketua MPR RI Di Kabupaten Nias Utara.

NEWS|oleh

Desa Siofa Banua, Nias Utara, Yutelnews.com
Ketua dan Anggota DPRD Nias Utara menghadiri Kunjungan Kerja Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Dr. EDDY SOEPARNO, SH., MH di Kabupaten Nias Utara , yang berlokasi di Tangkahan Nelayan Dusun I Desa Siofa Banua Kec. Tuhemberua. Kegiatan diawali dengan Penyambutan di Bandara Udara Binaka yang disambut langsung oleh Forkada Kep. Nias dan Forkopimda kemudian dilanjutkan kegiatan di Kec. Tuhemberua. Kunjungan ini dalam rangka pelaksanaan program Sosialisasi Empat Pilar MPR RI sekaligus menyerap aspirasi masyarakat di wilayah Kabupaten Nias Utara, Senin, 29/07/2025.

Ketua DPRD Kabupaten Nias Utara Yaaman Telaumbanua, SE., MM dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada Wakil Ketua MPR RI yang telah melihat secara langsung Kab. Nias Utara yang sudah terpisah dari daratan Sumatera. Saat ini masih tergolong Daerah 3 T, dengan kehadiran Bapak disini bahwa begitu banyak persoalan yang membutuhkan dukungan dari Pusat, dimana Kab. Nias Utara juga memiliki potensi yang salah satunya perikanan.

“Lanjut Ketua DPRD Nias Utara juga mengenai jalan dari Gunungsitoli menuju Kabupaten Nias Utara yang sangat parah, juga sektor Pertanian, UMKM dan Perkebunan perlu perhatian khusus di Nias Utara ini.

Sementara itu, Bupati Nias Utara Amizaro Waruwu menyatakan bahwa kunjungan pimpinan MPR RI ke wilayah Kabupaten Nias Utara merupakan bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap daerah yang masih tergolong daerah 3 T yang sedang berusaha keluar dari label itu. Kami menyambut baik kehadiran Bapak Eddy. Semoga kunjungan ini bisa memperkuat sinergi Pusat dan Daerah, serta mempercepat pembangunan di Kabupaten Nias Utara.

Lebih lanjut Bupati menyampaikan kondisi dan keadaan Kabupaten Nias Utara yaitu Wilayah, Jumlah Penduduk dan Potensi yang di miliki.
Kunjungan ini juga diharapkan dapat memperkuat jalinan kebangsaan dan mempertegas komitmen lembaga negara dalam membangun Indonesia yang inklusif dan berkeadilan.

Sekdes Siofa Banua menyampaikan bahwa kami butuh pembangunan Tangkahan di sini. Juga Nelayan bernama Bezisokhi Waruwu butuh Parbrik Es dan di tingkatkan pembangunan tangkahan nelayan .

Pada kesempatan itu, Wakil Ketua MPR RI menyampaikan apresiasi atas penyambutan yang hangat dari pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Nias Utara. Ia menegaskan bahwa kehadirannya bukan hanya untuk menjalankan tugas konstitusional sebagai pimpinan MPR, tetapi juga untuk memastikan nilai-nilai kebangsaan dirasakan hingga ke pelosok negeri dan menampung Aspirasi masyarakat.

Bupati Nias Utara mengajak Wakil Ketua MPR RI untuk melihat langsung hasil tangkapan ikan dan Lobster dari Nelayan.

Hadir Wakil Bupati Nias Utara, Kejaksaaan Gunungsitoli, Kapolres Nias serta Jajarannya, Personil TNI, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kab. Nias Utara, Sekda, Staf Ahli, Asisten, Kepala OPD, TP-PKK Kabupaten Nias Utara, Camat Tuhemberua, Kelompok Nelayan, Desa Siofa Banua Kepala PLN Cabang Gunungsitoli, Kades se-Kecamatan Tuhemberua, Rohaniawan dan masyarakat di Kec. Tuhemberua, Ketua Organisasi Kabupaten Nias Utara, Pers dan LSM.
(K.Gea)..

Kedatangan  Wakil Ketua MPR RI  Dr.Eddy Soeparno S.H, M.H Serta Rombongan Di Pulau Nias Kabupaten Nias Utara

NEWS|oleh

YUTELNEWS.com | Nias Utara – Kunjungan kerja Wakil ketua MPR RI DR.Eddy Soeparno S.H,M.H bersama rombongan disambut baik Kepala daerah Bupati Nias Utara Amizaro Waruwu dan wakil Bupati Yusman zega serta Ketua DPR Nias utara Ya’aman Telaumbanua dan para pejabat Publik baik dari Basarnas gunungsitoli,Kapolres Nias gunungsitoli,Kejaksaan Gunungsitoli serta Kepala OPD Nias utara dan Kepala dinas perikanan Nias utara Sabar Jaya Telaumbanua dan seluruh warga khususnya desa Si’ofabanua kecamatan Tuhemberua Kabupaten Nias Utara. 29 juli 2025.

Bupati Nias Utara Amizaro waruwu menyampaikan banyak terima kasih kepada Wakil ketua MPR RI Eddy Soeporno yang datang melihat, berkunjung di kabupaten Nias Utara.Bupati nias utara menyampaikan hal-hal penting yang perlu diperhatikan oleh pemerintah pusat terutama  di bidang  pertanian,jaringan listrik,jaringan internet bidang pariwisata dan bidang Perikanan kelautan serta pabrik pengelolaan sampah yang sudah terbengkalai akibat pemutusan kontrak dari dinas terkait.Bupati Nias utara mengapresiasi  kehadiran Wakil  ketua MPR RI  untuk mendengar beberapa keluhan masyarakat  nias utara khusus didesa Si’ofabanua  kecamatan Tuhemberua yang telah meringankan langka  untuk bertemu hadir di kesempatan tepatnya hari ini.ujar Bupati Nias Utara.

Pernyataan Wakil ketua MPR RI Eddy soeporno dalam menanggapi keluhan masyarakat Nias Utara  memberikan suatu harapan untuk menyampaikan  langsung kesektor-sektor terkait, baik pertanian, jaringan listrik,jaringan internet, bidang perikanan kelautan  dan bidang  lain dalam permasalahan ekonomi   masyarakat  nias utara.Perlunya upaya-upaya khusus agar bisa ditanggapi  serta ditangani oleh pemerintah pusat.Ujar Eddy soeporno.

Dalam kesempatan mendengarkan salah satu keluhan warga desa Si’ofabua, menyampaikan upaya Bapak Wakil ketua MPR RI untuk membangun tangkahan kapal nelayan penangkap ikan yang sehamparan  di pesisir pantai  dari ujung desa, supaya masyarakat bisa menghidupi  keluarganya yang menguntungkan hidupnya untuk melaut demi keluarga dan anak-anak mereka.

Kesempatan selanjutnya yang disampaikan  salah satu nelayan agar khusus di kecamatan Tuhemberua bisa difasilitasi penempatan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Nelayan (SPBU N) mengingat solar yang dibutuhkan oleh nelayan sangat jauh dalam pengambilan di SPBU.

Menanggapi keluhan warga nelayan tersebut Wakil ketua MPR RI Dr. Eddy Soeporno S.H,M.H mengatakan akan bertindak menyampaikan dengan upaya mencari infestor  yang dapat memberikan dukungan kepada pemerintahan dalam menempatkan diri untuk pembangunan di sektor tersebut.

Emanuel y gea

Rudi Hutabarat, Fitnah Partai Warna Biru dalam Ijazah Jokowi dan Pemakzulan Gibran Dihentikan

Berita|oleh

Medan// yutelnews.com
Tokoh muda sumatera utara aktivis dan kader partai demokrat,rudi hutabarat, angkat bicara menanggapi isu yang menyudutkan partai berwarna biru dalam pusaran kontroversi ijazah Presiden joko widodo dan wacana pemakzulan wakil presiden gibran rakabuming raka.

Dalam konferensi pers terbuka di medan, rudi menyebut tudingan itu sebagai bentuk fitnah politik murahan yang sengaja dilempar untuk mengadu domba antarpartai dan mengganggu stabilitas pemerintahan baru prabowo-gibran.

“Munculnya narasi ‘partai warna biru’ yang disebut-sebut ada di balik isu ijazah palsu presiden jokowi adalah tuduhan ngawur, kami di demokrat tidak pernah dan tidak akan terlibat dalam fitnah seperti itu,” tegas Rudi di hadapan media.

Menurutnya, justru partai demokrat saat ini berada dalam posisi mendukung penuh presiden prabowo subianto dan wakil presiden gibran rakabuming raka untuk menjalankan roda pemerintahan secara sah.

“Ada pihak-pihak yang mencoba mengganggu pemerintahan baru dengan memainkan isu ijazah dan mendorong narasi pemakzulan, demokrat tegas menolak.,kami bagian dari koalisi pendukung pemerintah,” tegasnya lagi.

Rudi juga menekankan bahwa publik harus cerdas dalam menyikapi isu-isu sensitif.
“Saya harap rakyat tidak termakan isu murahan,narasi ‘warna biru’ hanya ingin menyeret demokrat secara tidak langsung ke pusaran konflik yang bukan kami ciptakan,” katanya.

Pesan tegas rudi untuk publik dan elite politik

1. Fitnah soal ijazah adalah isu yang dipelintir untuk kepentingan elite tertentu.

2. Partai demokrat bukan dalang, bukan penyebar, dan bukan pendukung isu pemakzulan.

3. Demokrat tegak lurus mendukung stabilitas nasional di bawah kepemimpinan prabowo-gibran.

4. Wacana adu domba dengan label warna tidak boleh dibiarkan.

Dengan sikap tegas ini, rudi hutabarat berharap masyarakat tidak lagi terprovokasi oleh spekulasi dan propaganda politik yang tak berdasar. “indonesia butuh persatuan, bukan konflik elite. Kami memilih bekerja, bukan memfitnah,” pungkasnya.

(Redaksi rizal hasibuan)

Prabowo Perintahkan Berantas Mafia Beras, Gibran Centre Temukan Gudang Oplosan di Batam

NEWS|oleh

YUTELNEWS.com | Dugaan praktik pengoplosan dan peredaran beras ilegal kembali mencuat di Kota Batam. Sorotan ini menguat seiring dengan perintah Presiden Prabowo Subianto kepada Jaksa Agung dan Kapolri untuk memberantas mafia pangan, khususnya pelaku pengoplosan beras yang disebut telah merugikan negara hingga Rp100 triliun per tahun.

Ketua DPW Gibran Centre Kepulauan Riau, Parlin Purba, menyampaikan bahwa pihaknya telah lama memantau pergerakan kartel dan mafia beras impor ilegal yang diduga beroperasi di Kota Batam. Salah satu lokasi yang menjadi perhatian serius terletak di Kawasan MCI, Batu Ampar, tepatnya di gudang milik PT UKP yang dicurigai sebagai tempat pengoplosan beras.

“Permainan mafia pangan, khususnya kartel beras di Batam, bukan isu baru. Tapi kali ini, semangat pemberantasan harus benar-benar diwujudkan. Kami akan usut tuntas,” ujar Parlin, Selasa (29/7/2025).

Parlin menambahkan, salah satu indikasi kuat adanya praktik ilegal adalah penolakan perusahaan terhadap upaya investigasi lapangan. Tim media bersama Gibran Centre Kepri dengan Tim Light Independent yang mendatangi lokasi pada Sabtu (26/7/2025) menemukan bahwa gudang milik PT UKP tidak memiliki papan nama perusahaan, serta menolak memberikan akses dan klarifikasi kepada awak media.

Salah satu perwakilan perusahaan, Fendi, saat itu menyatakan tidak memberikan izin bagi tim media untuk masuk ke area gudang, dan mengarahkan agar konfirmasi dilakukan kepada kepala gudang berinisial Al. Namun, upaya konfirmasi kepada Al tidak membuahkan hasil. Hingga kini, PT UKP memilih bungkam.

“Ini sangat mencurigakan. Ketika perusahaan menolak terbuka terhadap proses klarifikasi, apalagi menyangkut urusan bahan pokok rakyat, tentu ada sesuatu yang harus diungkap,” tegas Parlin.

Parlin juga mengungkap bahwa persoalan ini telah ia sampaikan langsung kepada Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, saat melakukan silaturahmi ke kediaman Jokowi di Solo, Jumat (25/7/2025). Jokowi, kata Parlin, mendukung penuh langkah Gibran Centre Kepri dalam mengawal isu-isu strategis nasional, termasuk pemberantasan mafia pangan.

“Pak Jokowi secara khusus meminta kami untuk aktif dalam pengawasan pangan, apalagi di wilayah perbatasan strategis seperti Batam. Beliau menekankan pentingnya transparansi dan keadilan bagi rakyat kecil,” ujar Parlin.

Sebagai langkah lanjutan, Gibran Centre Kepri menyatakan siap menyurati secara resmi PT UKP untuk meminta klarifikasi, serta akan menyerahkan hasil investigasi ke Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka guna ditindaklanjuti secara nasional. Mereka juga akan menggandeng Badan Pangan Nasional, Bea Cukai, dan aparat penegak hukum untuk memperkuat pengawasan.

“Kami sudah mengantongi sejumlah nama yang diduga terlibat dalam jaringan mafia beras di Batam. Penegakan hukum yang transparan dan adil sangat dibutuhkan agar masyarakat tidak terus menjadi korban,” kata Parlin.

Ia juga menegaskan kembali pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam Kongres PSI di Solo (20/7/2025), yang menyebut pengoplosan beras sebagai kejahatan ekonomi berat dan menyengsarakan rakyat kecil.

“Ini bukan hanya soal ekonomi, tapi soal keadilan sosial. Mafia beras tidak boleh diberi ruang untuk terus bermain,” tegas Prabowo kala itu.

Merujuk pada Pasal 62 Jo Pasal 8 Ayat (1) UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Pasal 143 Jo Pasal 99 dan Pasal 144 Jo Pasal 100 Ayat (2) UU No. 18/2012 tentang Pangan, pelaku pengoplosan beras dapat dijerat dengan hukuman maksimal lima tahun penjara dan denda Rp2 miliar.

Hingga berita ini diterbitkan, tim media masih berupaya meminta tanggapan resmi dari instansi terkait dan aparat penegak hukum untuk memastikan adanya tindakan pengawasan dan penyelidikan lebih lanjut terhadap PT UKP di kawasan MCI, Batu Ampar.

Kejaksaan Negeri Telah Menyita Ribuan Roko Ilegal” Kabupaten Sukabumi

NEWS|oleh

Sukabumi, – Yutelnews.com ,Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi, Sita Rokok Ilegal sebanyak 5.000 Slop berbagai jenis dari dua Pelaku yang diamankan. Selasa (29/07/2025).


Ribuan Slop Rokok ilegal tersebut adalah limpahan dari Bea cukai Bogor yang sebelumnya berhasil mengungkap Peredaran Rokok Ilegal di Pasar Cicurug.



“Awalnya peredaran rokok ilegal, terungkap oleh beacukai pada saat melakukan survey ke Pasar Cicurug, dan berhasil menyita 5Ribu Slop dari dua toko dan dua pelaku”Terang Agus Kasi Pidsus kepada Media


Agus juga menjelaskan modusnya para pelaku mengederkan rokok ilegal melalui warung-warung “kini dua pelaku tersebut sudah ditahan di Warungkiara”Tambahnya
Akibat peredaran rokok ilegal tanpa cukai oleh dua pelaku tersebut merugikan negara hingga 1,9 Miliar, para pelaku akan mendapatkan sanksi kurungan minimal satu tahun atas undang-undang beacukai.


Supriatna pihak dari beak cukai menjelaskan awalnya mengetahui peredaran rokok ilegal di pasar Cicurug adanya aduan dari masyarakat.
“Awalnya kami mengetahui dari aduan masyarakat dua bulan yang lalu, bahwa ada peredaran rokok ilegal di pasar Cicurug, setelah kami cek ternyata benar”Jelas Supriatna.


Reporter : Mirna ( Kabiro Sukabumi)

Kuasa Hukum PT BDS : Ini Murni Kerjasama Bisnis, Tak Ada Kaitan dengan Bupati Bandung

NEWS|oleh

Bandung – YUTELNEWS.com|| PT Bandung Daya Sentosa (BDS), salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemkab Bandung yang berbentuk Perseroda, secara resmi memberikan tanggapan dan klarifikasi atas tudingan isu miring yang beredar di masyarakat.

Kuasa hukum PT BDS Perseroda, Rahmat Setiabudi SH mengungkapkan bahwa permasalahan sebenarnya yang terjadi antara para vendor dan PT BDS adalah murni utang piutang dalam bisnis pengadaan Ayam Boneless Dada (BLD).

PT BDS mengakui masih memiliki kewajiban sebesar Rp 105,4 miliar kepada beberapa vendor penyedia BLD. Hal ini terjadi karena PT BDS mengalami keterlambatan pembayaran dari Cahaya Frozen Raya (CFR) sebesar Rp 127 miliar berdasarkan invoice PT BDS ke PT CFR.

Kerjasama antara PT BDS Perseroda, PT CFR dan para vendor berawal dari kerjasama pengadaan BLD berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara para pihak atau kerjasama B to B (bussiness to business).

“Jadi kami tegaskan, sejak awal ini adalah murni bisnis B to B (business to business) antara para pihak yakni PT BDS, PT CFR dan para vendor,” ujar Rahmat kepada awak media di Soreang, pada Selasa (29/07/2025).

Berdasarkan hasil analisa, investigasi serta adanya fakta dan bukti-bukti yang ada, kata dia, tidak ditemukan adanya perbuatan pidana dalam kasus ini.

“Ini murni masalah perdata, dan PT BDS juga termasuk pihak yang dirugikan akibat keterlambatan pembayaran PT Cahaya Frozen kepada PT BDS. Tidak ada unsur penipuan di sini,” ungkap Rahmat.

Hal ini dibuktikan dengan adanya perjanjian kerjasama antara para pihak sejak akhir 2023. Kemudian adanya PO (purchase order) atau dokumen pesanan PT CFR kepada PT BDS serta adamya invoice PT BDS kepada PT CFR yang di dalamnya termasuk BAST yang ditandatangani para pihak termasuk vendor yang bekerjasama dengan PT BDS.

Tak hanya itu, lanjut Rahmat, bukti dan fakta lainnya yaitu adanya surat teguran dari PT BDS kepada PT CFR terkait pembayaran, somasi PT BDS kepada PT CFR serta tanggapan somasi dan pengakuan utang dari PT CFR kepada PT BDS terkait utang/kewajiban bayarnya sebesar Rp 127,2 miliar kepada PT BDS.

Berkaitan dengan kasus gagal bayar tersebut, PT BDS telah melakukan langkah hukum PKPU terhadap PT CFR di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara 142/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Jkt.Pst serta Dirut PT BDS telah memohonkan pendampingan kepada JPN ASDATUN Kejati Jabar.

Hal itu dilakukan untuk mendorong agar PT CFR segera menyelesaikan kewajiban membayar piutang sebesar Rp 127 miliar kepada PT BDS, agar kemudian PT BDS dapat membayar tagihan sebesar Rp 105,4 miliar kepada para vendor penyedia BLD.

Nilai kewajiban kepada vendor sebesar Rp 105,4 miliar tersebut merupakan sisa dari total seluruh tagihan atau kurang lebih 40 persen dari total tagihan. Artinya lebih dari 60 persen sudah dibayarkan oleh PT BDS kepada para vendor.

“Dan ini sama sekali tidak ada kaitan dengan Bupati Bandung atau Pemkab Bandung. Kami sangat menyayangkan ada pihak-pihak yang menggiring opini tidak benar dan terjadi pemutar balikan fakta terkait berita yang berkembang,” tuturnya.

Transaksi dan dinamika keuangan ini sepenuhnya merupakan bagian dari aksi korporasi dan hubungan keperdataan antar badan hukum, yang tunduk pada aturan Perseroan Terbatas, bukan ranah pidana apalagi politik elektoral.

Menurutnya, Bupati Bandung sebagai KPM (Kuasa Pemilik Modal) hanya memiliki kewenangan normatif dalam hal kebijakan strategis dan tidak memiliki kewenangan operasional atas transaksi sehari-hari PT BDS.

Rahmat menduga ada pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang ingin memperkeruh suasana dengan menunggangi kasus gagal bayar ini sehingga digiring ke ranah politis dan dugaan pidana. Padahal jelas, kasus ini merupakan kerjasama bisnis antara para pihak yang tidak melibatkan pemerintah daerah.

Penggiringan opini sesat dan niat jahat pihak yang menunggangi kasus ini terlihat jelas dari disebarkannya “teaser” salah satu tayangan podcast sebelum podcast itu resmi dirilis dengan dibumbui judul bombastis dan provokatif.

Oleh karena itu, mengaitkan persoalan perdata PT BDS dengan tuduhan ‘setoran pilkada’ adalah fitnah yang menyesatkan, tidak berdasar secara hukum, dan berpotensi melanggar UU ITE Pasal 27 Ayat (3) dan Pasal 28 Ayat (2) karena menyebarkan berita bohong dan menimbulkan kegaduhan.)ll

Pihaknya mempertimbangkan untuk melaporkan pihak-pihak yang menyebarkan isi-isu hoax, pengiringan opini negatif dan pemutar balikan fakta melalui media sosial dengan jeratan UU ITE.

“Kami mengimbau masyarakat dan media untuk tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang sarat kepentingan politik jangka pendek, dan justru mengabaikan prestasi serta transparansi yang telah dibangun Pemkab Bandung di bawah kepemimpinan Bupati saat ini,” tuturnya.

Rahmat meyakini masyarakat sudah cerdas untuk melihat kasus ini secara objektif. Masyarakat tidak akan mudah termakan penggiringan opini sesat dan tidak berimbang. “Hari ini kami sampaikan fakta sesungguhnya agar masyarakat tidak termakan isu hoax,” tegasnya.



Yans

Rakor Dewan Pendidikan, Bupati” Kuatkan Sinergi Wujudkan Pendidikan Unggul Dan Berkerakter Di Sukabumi”

NEWS|oleh

Sukabumi – Yutelnews.com ,Bupati Sukabumi H.Asep Japar membuka rapat koordinasi Dewan Pendidikan Kabupaten Sukabumi dengan organisasi mitra seperti PGRI, Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS). Rakor berlangung
di Pendopo, Selasa, 29 Juli 2025.

H. Asep Japar menyambut baik dan meminta rapat koordinasi tersebut dapat dijadikan ruang strategis untuk menyatukan langkah, menyelaraskan persepsi, dan memperkuat sinergi. Terutama dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu, merata, dan berkeadilan di Kabupaten Sukabumi.

“Dalam konteks inilah peran Dewan Pendidikan. PGRI, KKKS, dan MKKS, serta mitra lainnya menjadi sangat penting. Sebab, sebagai simpul komunikasi dan penggerak transformasi pendidikan di tingkat daerah,” ucapnya.

Apalagi, lanjut Bupati, pendidikan adalah fondasi utama pembangunan bangsa. Sehingga harus kolaborasi yang kuat antara Pemerintah Daerah, satuan pendidikan, guru, hingga masyarakat.

“Mari kita buktikan Kabupaten Sukabumi mampu menjadi daerah yang unggul dalam pendidikan. Terutama dari capaian akademik maupun karakter, akhlak, dan daya saing anak-anak didik kita,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Sukabumi Djadjang Rustandi mengatakan, terdapat sejumlah hal yang akan dibahas dalam rapat koordinasi ini. Namun hal yang paling penting ialah membahas terkait rapat koordinasi nasional (Rakornas) Dewan Pendidikan yang akan dilaksanakan Oktober mendatang.

“Di sini, kita akan membahas usulan apa saja yang akan disampaikan dalam rakornas nanti. Kita kumpulkan di sini berbagai masukan dari semuanya,” terangnya.

Maka dari itu, dirinya meminta semua mitra organisasi untuk menyampaikan berbagai masukan untuk kemajuan pendidikan. Baik di Kabupatenn Sukabumi maupun nasional.

“Jadi mohon memberikan masukan. Hasil masukan akan kami serap untuk disampaikan di forum nasional,” pungkasnya.



Reporter : Mirna ( Kabiro Sukabumi )

Warga Sedanau Resah: 18 Hari Listrik Bermasalah, PLN Tak Kunjung Bertindak Serius

NASIONAL|oleh

Yutelnews.com
Sedanau, Kabupaten Natuna – Masyarakat di Kecamatan Bunguran Barat, khususnya di wilayah Sedanau, Provinsi Kepulauan Riau, kini semakin resah dan kecewa atas gangguan pasokan listrik yang sudah berlangsung sejak 11 Juli 2025 dan hingga hari ini, 28 Juli 2025, belum juga ditangani secara serius oleh pihak PLN setempat.

Kerusakan pada mesin Komatsu milik PLN menjadi penyebab utama terganggunya aliran listrik. Namun, hingga kini, tidak ada kepastian kapan kerusakan tersebut akan diperbaiki. Informasi dari masyarakat menyebutkan bahwa teknisi lokal di PLN ULP Sedanau tidak memiliki keahlian teknis untuk memperbaiki kerusakan mesin tersebut. Suku cadang yang diperlukan pun tidak tersedia, dan bantuan teknis dari luar daerah seperti Batam atau PLN Kepri belum juga dikirimkan.

Yang lebih memperihatinkan, menurut penuturan warga, petugas PLN di Sedanau bahkan menjawab dengan nada putus asa ketika ditanya oleh masyarakat. Salah satu jawaban yang menyakitkan hati masyarakat adalah, “Mau diperbaiki pakai apa? Uangnya dari mana?”

Sudah berbagai upaya dilakukan oleh masyarakat, mulai dari menyampaikan keluhan ke PLN Kabupaten Natuna, hingga berharap agar PLN Kepri turun tangan langsung, namun tidak satu pun yang memberikan kejelasan atau solusi yang konkrit. Hal ini membuat warga merasa diabaikan, dan kehilangan kepercayaan pada pelayanan publik.

Dalam pantauan awak media melalui media sosial Facebook, kekesalan masyarakat kini mulai diluapkan secara terbuka. Salah satu warga dengan akun pribadi bahkan memposting kalimat:
“PLN Anjing.”
Ungkapan ini merupakan bentuk kekecewaan mendalam dari warga atas lambannya penanganan gangguan listrik yang sudah berlangsung hampir tiga minggu. Hal ini menggambarkan bahwa masyarakat sudah berada dalam titik puncak kekesalan akibat tidak adanya tindak lanjut nyata dari PLN.

 “Kami warga Sedanau hanya ingin kejelasan dan tindakan nyata. Jangan hanya bilang sabar, tapi tidak ada solusi. Ini sudah hampir tiga minggu, bukan sehari dua hari,” ungkap salah satu warga kepada media.

Melalui publikasi ini, masyarakat Sedanau memohon perhatian langsung dari PLN Wilayah Kepri dan bahkan PLN Pusat, agar segera:

1. Mengirimkan teknisi profesional ke Sedanau.

2. Menyediakan suku cadang atau unit mesin pengganti sementara.

3. Memberikan kepastian dan jadwal resmi perbaikan kepada masyarakat.

 

Kami percaya PLN sebagai badan usaha milik negara memiliki tanggung jawab melayani seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali, termasuk masyarakat di wilayah kepulauan seperti Sedanau, Natuna.

Harapan kami hanya satu: Tolong dengarkan dan tanggapi kami dengan serius.
Kami tidak minta lebih – hanya pelayanan dasar yang seharusnya menjadi hak kami sebagai warga negara.

Darmansyah

Dekat Bundaran Costariana, Bengkong Sadai Tampak Alat Berat Melakukan Penimbunan atau Reklamasi Darat Tanpa Papan Proyek

DAERAH|oleh

YUTELNEWS.com | Penimbunan di dekat Bundaran Jl. Costariana, Sadai, Kota Batam, Kepulauan Riau dan di titik lain Tanpa Papan Proyek menjadi sorotan Publik.

Di Lokasi Tampak Alat Berat seperti esxavator, Truk, bulldozer, wheel loader, dan alat berat lainnya untuk siap dipergunakan. Belum diketahui apakah proyek tersebut dari Pemerintah atau Swasta karena di lokasi tersebut tidak ada Papan Proyek sehingga menjadi tanda tanya besar bagi publik.

Reklamasi tanpa izin, bisa saja menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial seperti masalah banjir, hilangnya pencarian nelayan dan perubahan ekosistem serta Bisa juga berdampak bagi Ekonomi.

Tanah timbunan belum diketahui sumbernya darimana, dan tujuan penimbunan tersebut.

Belum diketahui apakah kegiatan tersebut sudah memenuhi izin atau belum baik izin dari AMDAL, Izin dari Menteri kelautan dan perikanan, izin dari pemerintah setempat. Yang pasti dalam pemantauan tim media.

Masyarakat berharap agar Reklamasi tersebut bukanlah ilegal karena jika terbukti ilegal maka bisa dikenakan sanksi pidana tentang UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Hingga berita ini diterbitkan, tim media akan melakukan konfirmasi kepada BP Batam, DLH, Instansi terkait dan juga APH. /Red

Koramil 11/ Cibadak Kodim 0607/ Kota Sukabumi Dan Bhabinkamtibmas polsek Cibadak  Membantu Evakuasi Mayat Di Bawah Kolong Jembatan Sekarwangi

TNI - POLRI|oleh

YUTELNEWS.com | Sukabumi – Babinsa Koramil 11/ Cibadak Serma Aprias Bersama Bhabinkamtibmas Aipda Emin Membantu Evakuasi Mayat  berjenis Laki Laki  Posisi Tengkureb Yang Ada Di Bawah Jembatan Sekarwangi, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Cibadak, Sekitar Pukul 13 : 00 WIB Senin, (28/7/2025).

Babinsa Koramil 11/ Cibadak Serma Aprias yang bertugas di wilayah tersebut segera datang ke lokasi bersama tim Polsek Cibadak Aipda Emin. Dengan sigap, mereka mengamankan area penemuan untuk mencegah kerumunan warga yang berpotensi mengganggu proses evakuasi dan penyelidikan lebih lanjut.

“Kami langsung bergerak cepat setelah mendapat laporan dari warga Dan Ketua Rt 05 Kelurahan Cibadak, Tugas kami adalah memastikan keamanan lokasi agar proses evakuasi berjalan lancar dan tidak ada bukti yang rusak,” ujar Serma Aprias.

Yang hadir Dalam Evakuasi Mayat  Di bawah Kolong Jembatan Pemerintah Kecamatan Cibadak, Lurah Cibadak, polsek Cibadak,Bhabinkamtibmas Cibadak, Koramil 11/ Cibadak, Pol PP Kecamatan Cibadak, B2bk Kecamatan Cibadak, Relawan Sosial Kecamatan Cibadak ( Kroscek) Dan Dinas Kebakaran.

 

Reporter : Mirna ( Kabiro Sukabumi)

Ajang Silahturohim Mantan Karyawan Adetex, Bernostalgia dan Harapan Baru

NEWS|oleh

YUTELNEWS.com | Bandung – Suasana haru dan penuh kehangatan menyelimuti Lacabin Cafe dan Resto di Babakancianjur Desa Malasari Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, pada minggu, 27 Juli 2025.

Antusias mantan karyawan PT Adetex, perusahaan raksasa asal Indonesia yang pernah berjaya di industri dari industri kapas jadi benang, benang jadi kain ,Kain proses perintingan di kecamatan Arjasari, mantan karyawan Adetex, berkumpul dalam acara reuni triwulan yang digagas oleh Asep Widan untuk menjalin kembali tali silaturahmi dan memperkuat solidaritas.

Gelak tawa dan nyanyian riang mewarnai pertemuan ini. Para mantan karyawan PT Adetex, yang sebagian besar telah terpisah sejak tahun ketahun nya dan ada pula yang masih aktip bekerja, suasana melepas kerinduan sembari menikmati hidangan lezat dan tempat berkumpul di Lacabin Cafe tempat yang suasana menenangkan.

Momen ini menjadi ajang nostalgia, mengingat kembali masa-masa kejayaan perusahaan industri kain yang hampir setengah abad beroperasi, sebelum akhirnya menghentikan kegiatannya karena kendala dan persaingan pasar.

Ribuan karyawan Adetex Grup yang sebelumnya menggantungkan hidup pada perusahaan tersebut, kini telah menemukan jalan hidup masing-masing.

Banyak mantan karyawan pada perusahaan ini yang kini telah meniti karir baru di sektor tersebut, dan sekaligus membuktikan ketangguhan dan pengalaman kerja yang mereka miliki.

Reuni ini bukan sekadar ajang kumpul-kumpul biasa. Dengan semangat kebersamaan,kekeluargaan dan kepedulian sosial terpancar kuat.

Ajang silaturahmi yang diprakarsai oleh Asep Widan ini telah berhasil mengumpulkan rekan-rekan kerja pada waktu di perusahaan tersebut.dan sipat nya bergotong royong menandakan menjadi kekeluargaan.

Sebuah bukti nyata bahwa ikatan persaudaraan yang terjalin selama puluhan tahun di Adetex tak pernah pudar.

“Kami ingin memastikan bahwa silaturahmi ini tetap terjaga, tidak hanya untuk bernostalgia, tetapi juga rencana untuk saling membantu dan mendukung satu sama lain,” kata Asep Widan, penggagas Ajang silaturahmi, di sela-sela reuni.

 

Yans

Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi Menerima Limpahan Tahap II Perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Desa, Di Desa Cikujang

NEWS|oleh

‎Yutelnews.com//

SUKABUMI – Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi menerima pelimpahan tahap II perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) terkait penyalahgunaan Dana Desa (DD) di Desa Cikujang dari Polres Kota Sukabumi, Senin (28/7/2025).
‎
‎“Total kerugian negara terkait Dana Desa di Desa Cikujang kurang lebih mencapai Rp500 juta. Kerugian ini timbul dari praktik jual-beli aset desa, termasuk bangunan Posyandu,” ungkap pihak Kejari.
‎
‎Dalam kasus ini, tersangka yang merupakan Kepala Desa Cikujang langsung dibawa ke Lapas Perempuan Bandung. “Untuk sementara pelaku ditahan selama 20 hari ke depan. Selanjutnya, berkas perkara akan segera kami limpahkan ke Pengadilan Tipikor Bandung,” jelasnya.
‎
‎Tersangka dijerat Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman minimal hukuman 4 tahun penjara.
‎
‎Dari hasil pemeriksaan, uang hasil korupsi digunakan untuk kepentingan pribadi. “Yang menikmati hasilnya hanya pelaku sendiri. Dana itu dipakai untuk kehidupan sehari-hari serta kegiatan di luar pemerintahan,” tambahnya.
‎
‎Hingga saat ini, penyidik telah memeriksa sekitar 20 saksi, terdiri dari perangkat desa hingga warga setempat

 

Reporter : Mirna ( Kabiro Sukabumi)
‎

Ponpes Sukabumi Dukung Polri Ciptakan Lingkungan Pendidikan yang Aman, Tertib dan Berkarakter

NEWS|oleh

YUTELNEWS.com | Sukabumi – 28 Juli 2025 Pondok Modern Assalam Sukabumi menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam mendukung kebijakan pemerintah serta menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, tertib, dan berkarakter. Rabu (23/7/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Pimpinan Pondok Modern Assalam Sukabumi, KH. Encep Hadiana, S.Pd.I., M.Si menyampaikan bahwa sinergi antara lembaga pendidikan Islam dan aparat penegak hukum merupakan langkah strategis dalam memperkuat ketahanan nasional di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks dan dinamis membutuhkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, serta berbagai elemen bangsa dalam menjaga persatuan, memperkuat ekonomi, dan membangun sumber daya manusia yang unggul.

“Kami menyambut baik sinergi ini sebagai bagian dari penguatan nilai-nilai kebangsaan, kedisiplinan, serta pembinaan karakter generasi muda. Santri tidak hanya dituntut cerdas dalam ilmu agama, tetapi juga harus memiliki wawasan kebangsaan yang kuat dan cinta tanah air,” ujarnya.

Selain memperkuat kolaborasi dengan Polri, Pondok Modern Assalam juga mengumumkan partisipasi aktifnya dalam kegiatan internasional World Muslim Scout Jambore 2025 yang akan digelar pada tanggal 09 – 14 September 2025 di Bumi Perkemahan Cibubur. Delegasi santri/santriwati Pondok Modern Assalam Sukabumi akan menjadi bagian dari kontingen Indonesia yang akan bergabung dengan ribuan peserta dari berbagai negara di kegiatan tersebut.

Kegiatan World Muslim Scout Jamboree 2025 merupakan momentum strategis untuk memperkenalkan budaya dan nilai-nilai moderasi Islam di Indonesia kepada dunia internasional. Pondok Modern Assalam Sukabumi siap mengirimkan santri/santriwati terbaiknya untuk menjadi duta perdamaian dan persaudaraan lintas bangsa.
KH. Encep Hadiana, S.Pd.I., M.Si selaku Pimpinan Pondok Modern Assalam Sukabumi menyampaikan bahwa Pondok Modern Assalam Sukabumi siap mendukung, berpartisipasi mengikuti kegiatan World Muslim Scout Jambore 2025, karena ini merupakan kegiatan Jambore Islam pertama se dunia.

“Kami dari Pondok Modern Assalam Sukabumi siap untuk mendukung kegiatan kepramukaan bertaraf internasional tersebut dengan mengirimkan 150 santri dan santriwati dalam kegiatan tersebut. Keikutsertaan Pondok Modern Assalam Sukabumi ini akan lebih menumbuhkan rasa cinta kepada tanah air dan memiliki wawasan berkebangsaan yang luas bagi santri/santriwati, serta juga membawa baik Indonesia sebagai tuan rumah dalam kegiatan tersebut,” ujar KH. Encep.

KH. Encep Hadiana, S.Pd.I., M.Si selaku Pimpinan Pondok Modern Assalam Sukabumi menegaskan bahwa tujuan utama diadakannya kegiatan World Muslim Scout Jamboree 2025 yaitu Menjadikan Sarana untuk mempererat umat, Mendukung Asta Cita Bapak Presiden RI Prabowo Subianto, Bagaimana Pramuka ini bisa Booming dikarenakan Pramuka ini adalah organisasi yang tidak memiliki keterikatan dengan Partai manapun serta kegiatan Pramuka ini adalah kegiatan yang sangat terbuka, dan dengan banyaknya Destinasi wisata dan Budaya yang dimiliki Indonesia, dengan Bhineka Tunggal Ika sebagai Prinsip dasar untuk mengikat semua pihak yang ada, maka kami ingin memperlihatkan Bangsa Indonesia kepada mancanegara bahwa Indonesia tidak hanya sebatas negara yang mampu, namun memiliki nilai Toleransi yang sangat tinggi dan serta diharapkan dapat memancing Income devisa yang sangat besar agar dapat masuk ke Indonesia dan adapun tujuan utama kegiatan tersebut adalah bagian dari rangkaian memperingati 100 Tahun Pesantren Gontor dikarenakan ada keinginan bagaimana Gontor ini menjadi suatu lembaga yang tidak dapat terpisahkan dari lembaga-lembaga lainnya di Indonesia.

Dengan semangat ukhuwah dan kebangsaan, Pondok Modern Assalam Sukabumi berkomitmen menjadi pesantren yang tidak hanya unggul dalam pendidikan, tetapi juga menjadi pelopor dalam membangun karakter generasi muda yang moderat, patriotik, dan siap berkontribusi di level nasional maupun internasional.

 

Reporter : Mirna ( Kabiro Sukabum )

Wagub Jabar dan Beckham Putra Kunjungi dan Semangati Penyandang Disabilitas di Cikalong Wetan

NEWS, PEMERINTAHAN|oleh

YUTELNEWS.com | Kab. Bandung Barat,- Hari ini menjadi hari yang bersejarah bagi warga Kampung Cijamur RT 002 RW 013, Desa Puteran, Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat (KBB). Kehadiran Wakil Gubernur Jawa Barat, H. Herwan Setiawan, S.E., dan bintang Persib Bandung, Beckham Putra, dalam sebuah kunjungan kerja yang tak terduga, telah menyuntikkan semangat baru bagi sekitar 100 penyandang disabilitas yang tinggal di wilayah tersebut. Senin, (28/07/2025).

Kehadiran kedua tokoh publik ini disambut dengan antusiasme dan haru yang mendalam oleh warga setempat. Suasana penuh kekeluargaan langsung tercipta saat Wagub Jabar dan Beckham Putra meluangkan waktu untuk berinteraksi secara personal dengan para penyandang disabilitas, mendengarkan kisah hidup mereka, dan memberikan dukungan moril yang sangat berarti.

Momen berbagi cerita dan semangat ini menciptakan ikatan yang kuat, mencairkan suasana, dan memberikan rasa nyaman bagi para penyandang disabilitas. Kehadiran Beckham Putra, khususnya, memberikan tambahan kegembiraan bagi para penggemar Persib di antara mereka, menciptakan suasana yang lebih ceria dan penuh harapan.

Photo; Wagub Jabar, H. Herwan Setiawan, S.E., dan Kepala Desa Puteran, Yandi. 

Selain Wagub Jabar dan Beckham Putra, kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, antara lain: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Jawa Barat, Dr. Hery Antasari, S.T., Kepala Desa Puteran, Yandi, Danramil 0907/Cikalong Wetan, Kapten Inf Yudi Komara, Kanit Intelkam Polsek Cikalong Wetan (Aiptu Hendra), Babinsa Desa Puteran (Koptu Sarjan), Bhabinkamtibmas Desa Puteran (Briptu Leo S), Kasitrantibum Kecamatan Cikalong Wetan (Pipin Irawan, S.Sos.), perwakilan penyandang disabilitas Ra’is dan Anton (Ketua Disabilitas Kecamatan Cikalong Wetan), protokol Wagub Jabar, dan warga masyarakat Desa Puteran.

Kunjungan ini memiliki arti penting yang mendalam bagi masyarakat Desa Puteran, terutama bagi para penyandang disabilitas di RW 13. Menurut Camat Cikalong Wetan, H. Dadang A Sapardan., M.Pd., ini merupakan kunjungan pertama dari pejabat setingkat provinsi ke wilayah tersebut.

Kehadiran Wagub Jabar dan Beckham Putra dipandang sebagai bukti nyata perhatian dan kepedulian pemerintah provinsi terhadap kesejahteraan warga, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas yang seringkali terpinggirkan.

Camat Cikalong Wetan, H. Dadang A Sapardan., M.Pd., juga menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang mendalam atas kunjungan tersebut.

“Kami sangat berterima kasih atas kunjungan Bapak Wakil Gubernur dan Beckham Putra. Kehadiran beliau berdua telah memberikan semangat dan motivasi yang luar biasa bagi para penyandang disabilitas di Desa Puteran. Kunjungan ini sangat berarti, terutama karena ini merupakan kunjungan pertama dari pejabat setingkat provinsi ke wilayah kami,” ucap H. Dadang A Sapardan.

Ia berharap kunjungan ini dapat menjadi motivasi bagi para penyandang disabilitas untuk terus berjuang dan berkarya, serta mendorong pemerintah untuk lebih memperhatikan kesejahteraan mereka.

“Semoga kunjungan ini dapat menjadi inspirasi bagi pihak lain untuk lebih memperhatikan dan peduli terhadap kesejahteraan penyandang disabilitas,” pungkasnya. Beliau juga menambahkan bahwa kunjungan ini telah memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat dan diharapkan dapat berkelanjutan.

Kunjungan Wagub Jabar dan Beckham Putra telah memberikan dampak positif yang besar dan meninggalkan kesan mendalam bagi masyarakat Desa Puteran. Semoga kunjungan ini menjadi awal dari perhatian yang lebih besar terhadap penyandang disabilitas di masa mendatang.

Didin.

Kades Cangkuang Kulon Agus Ali SE Menyerahkan Bantuan Pangan Bulog dari Cadangan Pangan Pemerintah Untuk 598 KK.

PEMERINTAHAN|oleh

Bandung – YUTELNEWS com|| Kepala Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, ” “Kepala Desa Cangkuang Kulon Agus Ali SE secara simbolis menyalurkan bantuan beras pangan dari Badan Urusan Logistik (Bulog) kepada warga penerima manfaat. Bantuan ini merupakan bagian dari program cadangan pangan pemerintah yang disalurkan untuk dua bulan sekaligus, yakni Juni dan Juli 2025. pada Senin 28/07/2025.

Dalam acara tersebut hadir pula, Kepala Desa Cangkuang Kulon Agus Ali SE beserta Jajaran,Bhabinkamtibmas Polsek Dayeuhkolot ,Pendamping Kecamatan Dayeuhkolot Dadang Wahidin, serta seluruh warga penerima bantuan beras berlangsung tertib dan lancar.

Sebanyak 598 Kepala Keluarga (KK) tercatat sebagai penerima bantuan yang tersebar di 23 RW se-Desa Cangkuang Kulon.

Dalam Kesempatan ini Kepala Desa Cangkuang Kulon Agus Ali SE., menyampaikan bahwa penyaluran bantuan ini merupakan wujud nyata perhatian pemerintah terhadap ketahanan pangan masyarakat, khususnya bagi warga yang tergolong rentan secara ekonomi. Bantuan ini diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Alhamdulillah hari ini kami bisa menyalurkan bantuan beras dari Bulog untuk warga kami. Ini untuk dua bulan, Juni dan Juli berjumlah 20 kilo. Semoga bermanfaat dan tepat sasaran,” ujar nya kades Agus Ali.

Masyarakat penerima mangpaat juga menyambut baik penyaluran bantuan ini dan menyampaikan apresiasi kepada pemerintah atas perhatian yang terus diberikan di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan sebagian kalangan.

Program penyaluran beras pangan dari Bulog ini merupakan bagian dari program nasional yang bertujuan menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan, serta memberikan jaring pengaman sosial kepada warga kurang mampu di seluruh Indonesia.” tukasnya.

(Yans.)

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.