You Tell News

YUTELNEWS.com | Endang dihukum dua tahun penjara gegara menipu Pengacara Saferiyusu Hulu, SH., MH. Penipuan yang dilakukan endang tersebut berhasil mengelabui pengacara dengan Modus menjual tanah kavling yang bukan miliknya mas endang. Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 697/Pid.B/2021/PN

Mengadili :

– Menyatakan Terdakwa Endang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

– Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

– Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah),

Setelah adanya putusan pengadilan Nomor 697/Pid.B/2021/PN yang menyatakan Endang terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan sehingga dijatuhkan hukuman dua tahun mendekap dalam penjara, kini endang digugat lagi secara Perdata oleh korbannya Advokat Saferiyusu  Hulu, SH., MH.  melaui kuasa hukumnya Filemon Halawa, S.Kom., SH., MH.

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang kita ajukan ini ke Pengadilan Negeri Batam dengan Perkara Nomor 418/Pdt.G/2023/PN Btm bertujuan untuk meminta ganti kerugian materil dan immateril akibat perbuatan Sdr. endang. Tindakan Gugatan Perbuatan Melawan hukum merupakan hal biasa, karena sudah diatur dalam KUHPerdata Pasal 1365 “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut, tutur Pengacara Safer Hulu.

Kronologi terjadinya Penipuan itu bermuala pada saat terpidana Endang menjual lahan kavling siap bangun yang berada di daerah kavling kamboja – Batam pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019, Safer mendatangi rumah temannya bernama Krisman Dohare yang beralamat di Kav. Kamboja 2, Kec. Sagulung – Kota Batam, tujuan untuk membeli tanah kavling.

Disana saudara Endang bertemu dengan Safer, Kemudian endang menawarkan bahwa dririnya memiliki 4 tanah kavling dan menunjukan lokasi  tanah kavling sebanyak 4 (empat) tapak tersebut kepada Safer Hulu. Tawaran dengan harga masing-masing setiap 1 (satu) tapak tanah kavling dengan ukuran 6×10 meter sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah). Total harga untuk 4 (empat) tapak tanah adalah Rp.60.000.000,-

Dengan total ukuran luas tanah kavling adalah 240 Meter persegi. Saudara Safer sebagai Penggugat tertarik untuk membeli kavling tersebut dari Tergugat. Penggugat bertanya mengenai sertifikat kavling kepada Tergugat dan Tergugat mengatakan “Suratnya saya urus ke BP Batam beserta sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN, nanti Sertifikat atas nama kamu dan keluarga kamu langsung, kamu kasih uang DP (down payment) ke saya maka saya akan mengurus suratnya ke BP Batam, begitu lunas Rp. 60.000.000; maka suratnya saya serahkan,” Kata Endang.

Pengacara Safer Hulu melakukan penawaran terhadap harga yang ditentukan. Terpidana Endang menyetujui dan mengurangi harga dari Rp. 60.000.000 (enam puluh juta ) menajdi Rp. 59.000.000 (lima puluh Sembilan juta) untuk keempat petak tanah kavling tersebut. Kemudian safer menyerahkan uang kepada endang Rp. 59 jt dan endang menyerahkan surat kavling siap bangun kepada Safer Hulu.

Kemudian setelah menerima dan melihat dokumen surat kavling tersebut dari endang, Safer hendak memastikan keabsahan dokumen surat kavling tersebut di kantor Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) namun Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) menjawab dengan surat bahwasanya surat Kavling dari endang tersebut ternyata tidak tercatat dan tidak ditemukan arsip pada Direktorat Pengelolaan Lahan Badan Pengelolaan Batam.

Karena Safer seorang pengacara merasa tertipu oleh endang, akhirnya endang dilaporkan di Polresta Barelang – Batam, sehingga endang dipidana penjara selama 2 tahun oleh hakim pengadilan negeri Batam.

(Red)

YUTELNEWS.com | Penyalahgunaan dan wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan Sumatera Utara, sehingga banyak menuai pertanyaan di berbagai kalangan Masyarakat, LSM dan Insan Pers sehingga diduga kuat bahwa Program dan kegiatan yang di Kerjakan Dinas Kesehatan seperti Pengadaan dan Beberapa Pembangunan telah terindikasi mufakat jahat sehingga mengakibatkan kerugian masyarakat dengan uang Negara yang dicuri Para Pecinta Korupsi, Teluk Dalam, Nias Selatan, Sumatera Utara, 05 November 2023.

Hal itu disampaikan Ketua DPW Lembaga Garuda Sakti Sumatera Utara, Apnison Duha kepada Awak Media Bahwa, “pembangunan gedung-gedung seperti Puskesmas, Rumah Dinas dan beberapa pengadaan dan bangunan kesehatan elit lainnya seperti RSUD dan beberapa pengadaan alat transportasi seperti kendaraan roda 2 dan lainnya sangat menuai Pertanyaan,” Tuturnya.

Lanjut, Ketua LGS Sumut, menegaskan bahwa dengan perjuangan Teman-teman dan berbagai Pihak, Nantinya setelah semua Data dan Dokumen serta Informasi yang kita Miliki dengan Akurasi Akurat dan Memenuhi Persyaratan sesuai kebutuhan dalam Sebuah Objek Laporan Pengaduan, kita dari Lembaga Garuda Sakti Akan Membawa Hasil tersebut kepada Inpektorat Provinsi dan Tipikor Polda Sumut, Ucapnya dengan Tegas.

Atas Informasi tersebut, beberapa Awak Media Nasional dan Lokal Mendatangi Dinas Kesehatan Nias Selatan, untuk Melakukan Konfirmasi dan Sosial Kontrol Kepada Pejabat Dinas Kesehatan, Namun Awak Media tidak berkesempatan bertemu dengan Pejabat yang hendak di temui, Pertama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) begitu juga dengan Kepala Dinas tidak dapat di temui di karenakan Ada Rapat dan Zoom sesuai penyampaian Piket Jaga.

Di Waktu dan di tempat yang sama Tiba-tiba Sekdin Dinas Kesehatan Inisial (SL) datang menghampiri Awak Media dengan Spontan Mengatakan bahwa Dinas Kesehatan dalam menerima Informasi maupun Konfirmasi dan Saran serta Kritikan, maka harus melalui Prosedur Kami, dengan mengisi Buku Tamu dan Menulis Apa yang mau di sampaikan selanjutnya di masukan di Kotak Saran yang tersedia di Dinding Dinas Kesehatan Tepatnya di Samping piket, Ucap nya dengan Nada Cepat.

Seterusnya, Sekdin Kesehatan Nias Selatan juga Mengatakan Bahwa Siapa Pun yang datang di Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Baik Itu Kejaksaan Maupun Polisi juga kepada Wartawan (Jurnalist), tidak boleh secara langsung menemui Pejabat di sini, kalau ada yang mau di sampaikan silahkan di sampai kan melalui Surat Tertulis setelah siap di Tulis silahkan di masuk kan di Kotak Saran yang tersedia, Maka Selama 14 Hari Surat tersebut akan Kami balas melalui surat juga, Tapi kalau bertemu Pejabat Dinas Kesehatan maka itu tidak bisa, sekali lagi Siapa pun itu yang menemui Pejabat tidak bisa, karna sudah menjadi Peraturan dan kerja sama kami dengan Ombusmand RI Pusat, Tuturnya.

Terkaitnya Nama Lembaga Ombudsman RI Pusat, Seperti yang di Sampaikan Sekretaris Dinas Kesehatan dalam penjelasan nya kepada Awak Media, Maka Awak Media mencoba Konfirmasi kepada Abyadi Siregar yang juga Mantan Ombudsman RI Perwakilan Sumut.

Dalam Tangapan nya, Mantan Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar, Periodi 2013-2018 S/D 2018-2023, Yang mana saat ini Menjabat sebagai Direktur MATA Pelayanan Publik saat di mintai Tanggapan nya mengenai Pernyataan Sekdin Dinas Kesehatan (Dinkes) Nisel melalui Telepon Seluler menyampaikan, Bahwa Sekdin Kesehatan Nias Selatan telah Salah Persepsi dan Memahami serta Salah dalam Menerapkan Fungsi Unit Pengaduan yang ada di Dinas Kesehatan, Saya Menduga pernyataan Sekdin Dinas Kesehatan tersebut adalah Unit Pengelolaan Pengaduan yang memang ada di setiap Instansi, Untuk memudahkan ketika ada Masyarakat yang ingin Melaporkan sesuatu Hal mengenai Layanan yang ada di Dinas Kesehatan, dan sangat berbeda dengan Teman-teman Jurnalis dan Media, yang mana apa bila datang untuk melakukan Konfirmasi kepada salah satu Pejabat, Maka Ranah nya bukan melalui Unit Pengaduan seperti yang di sampaiakan Sekretaris (Dinkes), Melainkan langsung kepada Pejabat yang bersangkutan untuk mendapatkan Informasi sesuai yang di butuhkan Teman-teman Media dalam melangkapi Informasi yang akan di Tayangkan/di Publikasikan,Tuturnya.

Mantan Kepala Ombudsmand RI Perwakilan Sumatera Utara juga Mengatakan bahwa, di masanya Menjabat sebagai Kepala Ombudsman Ri tidak pernah mengatakan kepada Instansi-instansi untuk melarang Teman-teman Jurnalis bertemu dengan Pejabat Dinas atau Instansi, Seperti yang di sampaikan Sekretaris Dinas Kesehatan, Nias Selatan, bahwa harus melalui Unit pengaduan dan tidak boleh melakukan konfirmasi langsung kepada Pejabat, dan itu semua Saya katakan dengan Tegas tidak lah sesuai Peraturan yang ada.

Direktur Konsultan Mata Pelayanan Publik Abyadi Siregar juga Berharap kepada Pejabat-pejabat yang Aktif khususnya di Dinas Kesehatan Nisel, untuk tidak Alergi dengan Teman-teman Wartawan, sudah se harusnya sebagai Pejabat Publik yang ber ke wajiban memberikan Informasi-informasi mengenai Publik, Bagi yang ingin memperolehnya Khususnya kepada Teman-teman Media yang ingin melakukan Konfirmasi untuk menghasilkan sebuah Berita yang Berimbang, Tutupnya Mengakhiri.

Untuk menambah Wawasan bersama, khususnya kepada yang tidak tau Kewajiban dalam hal hal Informasi mengenai Publik maka Berita ini di Tayangkan.

(FAOMA)

YUTELNEWS.com | Terpidana bernama Endang dalam kasus penipuan empat lahan Kavling di Batam dalam perkara Nomor Perkara: 697/Pid.B/2021/PN Btm diputus Hakim Pengadilan Negeri Batam  pada 4 Januari 2022, kembali digugat oleh korbannya, Adv. Saferiyusu Hulu, SH, MH.

Terkait kebenaran gugatan tersebut dibenarkan oleh Kuasa Hukumnya, Filemon Halawa, S.Kom, SH, MH saat dikonfirmasi awak media.

“Ya, benar klien kami menggugat mas Endang melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam,” ujar pria yang akrab disapa Leo Halawa Sabtu (4/10/2023) siang.

Gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum tersebut kata Leo Halawa, telah terdaftar dengan Nomor Perkara: 418/Pdt.G/2023/PN Btm yang didaftar pada tanggal 3 November 2023. Kata Leo Halawa, klienya menggugat kerugian materiil dan immaterial yang selama ini dialami atau diderita Kliennya.

“Kerugian materiil kita gugat, dan Kita Gugat Endang Lima Miliar Rupiah untuk immateriil,” tambah Leo Halawa.

Perkara Nomor: 418/Pdt.G/2023/PN Btm yang sedang bergulir tersebut dijadwal untuk sidang perdana pada Selasa 14 November 2023 depan. “Ya, sesuai jadwal 14 November 2023 bang,” sebut Leo Halawa.

Untuk diketahui, peristiwa yang dialami korban Saferiyusu Hulu dialami bermula pada awal bulan Agustus 2019 lalu. Endang menjual kepada Saferiyusu Hulu empat Kavling.

Yakni, 4 Unit Kavling Kamboja 2 yang terletak di Kecamatan Sagulung – Kota Batam. Dengan ukuran setiap 1 (satu) tapak tanah kavling berukuran 6 meter bagian muka x 10 meter panjang ke belakang atau total setiap 1 (satu) kavling total luas volume tanahnya 60 M2 (enam puluh meter persegi).

“Pembelian kami sudah lunaskan kepada Endang Rp 59 juta. Setelah itu kami bangun rumah di atasnya,” ujar Saferiyusu Hulu yang akrab disapa Safer.

Kemudian, setelah dibangun rumah hunian di atas empat lahan tersebut pada 20 Juni 2020 datang pemberitahuan dan keberatan dari Romulo Manurung, yang mengaku sebagai pemilik lahan.

“Saat itu saya kaget, loh saya kan sudah bayar dan Endang sebelumnya mengaku miliknya empat lahan tersebut,” terang Safer.

Selanjutnya, Safer menemui Endang dengan itikad baik untuk segera menyelesaikan permasalahan. Hanya saja Endang terkesan menghindar dan seolah tidak mau tanggungjawab. Ketika Safer menanyakan surat-surat asli yang sebelumnya dijanjikan Endang tak kunjung diberikan.

“Karena saya merasa tertipu maka saya laporkan Endang ke Polresta Barelang hingga divonis terbukti bersalah dan meyakinan dua tahun dalam perkara Nomor Perkara: 697/Pid.B/2021/PN Btm diputus Hakim Pengadilan Negeri Batam  pada 4 Januari 2022,” papar Safer.

Selanjutnya, agar bangunan tidak dibongkar oleh Romulo Manurung sebagai pemilik empat tapak kavling tersebut, dengan itikad baik Safer menyelesaikan ganti rugi dan berdamai dengan Romulo Manurung sebesar Rp 130 juta.

“Betul, sebagai pembayaran ganti rugi untuk empat kavling tersebut dan setelah seluruh sertifikat diberikan ke saya dan telah saya urus UWTO atas nama saya (Saferiyusu Hulu,red),” katanya.

Karena Endang kata Safer, belum mengembalikan kerugiannya sebesar yakni Rp 59 juta dan Rp 130 juta maka pihaknya melayangkan gugatan keperdataan kepada Endang melalui Kepantiteraan Pengadilan Negeri Batam.

“Kami juga sudah mengajukan sita jaminan atas rumah Endang di Sagulung dalam gugatan. Termasuk harta benda bergerak dan tidak bergerak dalam sita jaminan, insyaallah Hakim bisa pertimbangkan untuk disita,” sebut Safer.

Sekedar untuk diketahui, berdasarkan informasi yang dihimpun awak media ini Endang masih menjalani masa tahanan di Rutan Kelas IIA Batam karena terbukti menipu Safer.

Selain pidana penipuan dalam  Nomor Perkara: 697/Pid.B/2021/PN Btm tersebut, Endang juga sudah divonis bersalah dalam perkara penyerobotan lahan dengan Nomor Perkara: 505/Pid.B/2021/PN Btm, tanggal putus 01 November 2021 dengan Pidana Penjara Waktu Tertentu dua tahun bui. Endang masih terkurung badan di dalam penjara hingga berita ini dilayangkan.

Media ini sedang berupaya mengkonfirmasi kepada Endang mengenai sikapnya atas gugatan Safer.

Sumber : Terbaiknews.com

(Red)