YUTELNEWS.com | BATAM, KEPRI — Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Koordinator Wilayah XIII Kepri, Riau, Sumbar menyatakan dukungan dan apresiasi terhadap langkah Bareskrim Polri dalam mengungkap dugaan tindak pidana narkoba dan perjudian di Kota Batam, Kepulauan Riau.
GMKI menilai penindakan tersebut merupakan bagian penting dari upaya penegakan hukum sekaligus bentuk kehadiran negara dalam mencegah peredaran narkoba, praktik perjudian, dan berbagai aktivitas ilegal yang berpotensi merusak masyarakat, khususnya generasi muda.
Namun, GMKI mengingatkan agar penindakan tersebut tidak berhenti pada penggerebekan, penangkapan, maupun pemberitaan di awal. Proses hukum dinilai perlu dikawal hingga tuntas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Koordinator Wilayah XIII GMKI Kepri, Riau, Sumbar, Paulus Hasiholan Banjarnahor, mengatakan pihaknya mengapresiasi langkah Bareskrim Polri. Di sisi lain, GMKI mendorong aparat penegak hukum mengusut perkara tersebut secara menyeluruh.
«“Kami mengapresiasi dan mendukung penuh langkah Bareskrim Polri. Tetapi kami ingin menekankan bahwa persoalan ini jangan hanya ramai di awal. Jangan sampai setelah penggerebekan, penangkapan, dan pemberitaan besar, kemudian kasusnya perlahan hilang dari perhatian publik,” ujar Paulus.»
Menurutnya, proses penegakan hukum harus mampu mengungkap perkara secara menyeluruh, termasuk apabila dalam penyidikan ditemukan dugaan keterlibatan pihak lain atau jaringan yang lebih luas.
“Kami mendorong agar proses hukum ini benar-benar dituntaskan sampai ke akar-akarnya,” tegasnya.
Dorong Pengawasan Tempat Usaha
GMKI juga meminta pemerintah daerah dan instansi terkait memperkuat pengawasan terhadap tempat hiburan malam serta berbagai jenis usaha yang berpotensi disalahgunakan untuk aktivitas ilegal.
Menurut GMKI, pengawasan tidak semestinya hanya dilakukan setelah adanya laporan masyarakat atau ketika aparat melakukan penindakan. Pengawasan terhadap perizinan, operasional, dan kepatuhan terhadap aturan perlu dilakukan secara konsisten.
Batam sebagai salah satu wilayah strategis dan kawasan perbatasan Indonesia, kata Paulus, memiliki tantangan tersendiri dalam menjaga keamanan dan ketertiban.
“Jangan sampai Batam mendapatkan citra sebagai kota yang memberikan ruang bagi berkembangnya perjudian, narkoba, maupun kejahatan terorganisir,” katanya.
Ia menambahkan, apabila terdapat tempat usaha yang berdasarkan hasil pemeriksaan aparat terbukti menjadi lokasi berlangsungnya aktivitas ilegal, pemerintah dan instansi berwenang perlu mengambil langkah sesuai ketentuan hukum.
“Kami juga mendorong pemerintah daerah dan instansi terkait untuk tidak menutup mata. Kalau memang ada tempat usaha yang terbukti menjadi ruang berlangsungnya aktivitas ilegal, maka harus dievaluasi secara serius sesuai aturan,” ujar Paulus.
Minta Proses Hukum Transparan dan Objektif
GMKI menegaskan dukungan terhadap penegakan hukum juga disertai fungsi kontrol sosial sebagai bagian dari masyarakat sipil.
Organisasi tersebut berharap perkembangan penanganan perkara dapat disampaikan secara proporsional kepada publik sesuai ketentuan hukum dan tidak mengganggu proses penyidikan.
Paulus mengatakan ukuran keberhasilan penindakan bukan semata-mata dilihat dari penggerebekan atau jumlah orang yang diamankan, melainkan dari sejauh mana proses hukum berjalan secara profesional dan mampu mengungkap perkara berdasarkan bukti yang sah.
«“Bagi kami, ukuran keberhasilan bukan hanya ketika terjadi penggerebekan dan penangkapan, tetapi ketika seluruh rangkaian proses hukumnya benar-benar selesai, jaringan yang terlibat berhasil diungkap, dan para pihak yang terbukti bersalah mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum,” katanya.»
Di sisi lain, GMKI mengingatkan pentingnya penerapan asas praduga tak bersalah. Setiap orang yang diperiksa atau ditetapkan sebagai tersangka harus diproses berdasarkan bukti dan mekanisme hukum yang berlaku.
GMKI juga berharap tidak terjadi penegakan hukum yang tebang pilih.
“Kami tidak ingin ada kesan bahwa hukum hanya tajam ketika kasus sedang menjadi sorotan. Setelah sorotan publik mereda, prosesnya ikut mereda. Justru kami ingin membuktikan bahwa negara hadir secara konsisten. Kalau sudah mulai, maka harus dituntaskan,” tutur Paulus.
GMKI Kepri menyatakan siap menjalankan fungsi kontrol sosial dengan tetap menghormati kewenangan aparat penegak hukum dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.
“Kami mendukung Polri untuk memberantas narkoba dan perjudian sampai ke akar-akarnya. Siapa pun yang terbukti terlibat harus diproses sesuai hukum. Tidak boleh ada yang kebal hukum, tidak boleh tebang pilih, dan jangan sampai kasus ini hanya ramai di awal. Kami akan terus mengawal sampai tuntas,” tutup Paulus.
