NEWS

YUTELNEWS.com | Batam – Pertama kali di Batam, First Club (FC) akan Gelar Turnamen MMA di Jl Duyung Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau. Acara tersebut mulai pada tanggal 25-26 September 2025, Mulai Pukul 21.00 sampai selesai. Rabu (24/9/25).

Para Fighter yang hadir pada hari ini melakukan Pengukuran Berat Badan, Perkenalan dan Mendengarkan Aturan yang berlaku saat besok akan bertarung di Ring.

Bosman perwakilan manajemen First Club menyampaikan bahwa kegiatan ini akan menjadi perhatian khusus dan akan ada prospek berikutnya.

“Pada Kesempatan ini, kami mengucapkan sangat berterimakasih, Kami merasa bangga kepada Perwakilan Management First Club Batam. Dengan adanya acara ini akan ada prospek-prospek berikutnya. Akan menjadi perhatian Khusus kepada Fighter-fighter,” Ucapnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Mustadi Anetta, Presiden ISKA (International Sport Kick Boxing) bahwa Turnamen MMA ini baru pertama kali di Batam.

“Terimakasih kepada teman-teman Media yang sudah turut serta memeriahkan First Club, kepada ketua Promotor dan Srikandi serta Jajarannya  dan Management First Club, Para Fighter yang sudah hadir turut mendukung perkembangan Sport di Batam. Ini adalah ivent yang pertama di Batam yang sangat luar biasa. Saya Bangga sebagai Ketua Umum ISKA Indonesia  adanya Sport di Batam. Semoga ini menjadi titik Tolak Menuju kemajuan Sport di Kota Batam,”Sambutnya.

Menurutnya bahwa FC punya ide untuk membangun Komunitas First Club di tingkat level Nasional dan Internasional. Dikatakan bahwa Petarung yang mengikuti acara ini sebanyak 44 Fighter dengan Kategori Freestyle Fighter, K-One Rules, dan Hybrid Striking.

ISKA yang tergabung di KORNI mewadahi Promotoran di Indonesia.

“Kebetulan di Batam Diminta dibuat sebuah ajang event untuk tingkat Nasional dan Liga Internasional, yang bersegmen Sport Intertement. Selain itu juga untuk menjadi Hiburan bagi Masyarakat dari segala segi,” tambahnya.

Lebih lanjut, diceritakan event sebelum di Batam, sudah menyebar di  15 Provinsi , yang biasa membuat event ini ada di Bali, di Jogja, Jateng, dan beberapa di Jabar.

Dua sabuk untuk level ke Promotoran yang berbeda ragam, Standard Nasional dan Internasional.

Hadiahnya Selain Sabuk juga untuk Peningkatan Prestasi yang tentunya para Pemenang tidak berharap pada imbalan.

ISKA dan First Club melalui Mustadi Anetta, Presiden ISKA (International Sport Kick Boxing Asosiacion) berharap Akan memacu perkembangan Fight Sport di Batam,

“Fighter-Fighter yang awalnya kesusahan mencari wadah untuk menyalurkan bakat, prestasi maka inilah salah satu menjadi solusinya. Menjadi satu warna Sebagai Format Combat Sport dengan Muanthay, Boxing, dan lain-lain,”harapnya.

Untuk Sabuk Fighter dengan Kelas berat 56,7 kg Ali Madiun VS Dinpasunatan  dan 65,8 kg Ihsanlani VS Amir Mochta dengan putra daerahnya Ihsanlani  dan 56,7 kg putra daerahnya Dean.  /Red

YUTELNEWS.com  | BANYUWANGI – Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Swasta se-Kabupaten Banyuwangi menggelar forum diskusi publik bertajuk “Kajian dan Analisis Hukum Permasalahan di Satuan Pendidikan”, Senin (22/9/2025), bertempat di Griya Ekologi, Desa Kelir, Kecamatan Kalipuro.

Ketua MKKS SMA Swasta Banyuwangi, Drs. Hari Prasmono, dalam sambutannya menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi ruang penting bagi para kepala sekolah untuk memperdalam pemahaman hukum. “Kami ingin kepala sekolah memiliki bekal yang cukup, tidak hanya dalam manajerial pendidikan, tetapi juga dalam tata kelola yang sesuai regulasi agar terhindar dari masalah hukum,” ujarnya.

Acara menghadirkan narasumber Iptu Karyono Setyawan, S.H.MH., Kanit Pidkor Satreskrim Polresta Banyuwangi, serta Drs. Slamet Riyadi, M.Pd, Plt. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah (Cabdindikprovwil) Banyuwangi. Diskusi dipandu oleh Hakim Said, S.H., Ketua Firma Hukum Rumah Advokasi Kebangsaan Banyuwangi (RAKB).

Iptu Karyono dalam paparannya menekankan pentingnya transparansi dan kehati-hatian dalam penggunaan dana pendidikan. “Potensi pelanggaran sering muncul bukan karena niat, melainkan kurangnya pemahaman regulasi. Maka kepala sekolah wajib berhati-hati,” tegasnya.

Senada, Drs. Slamet Riyadi menegaskan komitmen Dinas Pendidikan untuk terus melakukan pembinaan. “Kami ingin memastikan tata kelola sekolah berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi,” ujarnya.

Moderator, Hakim Said, S.H., memberi penekanan khusus bahwa sekolah tidak boleh dibiarkan terjebak dalam praktik yang berpotensi menyalahi aturan. “Pendidikan adalah ladang pengabdian, bukan ruang jebakan. Kepala sekolah harus berani berkata tidak pada segala bentuk intervensi menyimpang. Regulasi harus menjadi pagar, bukan jerat,” tandasnya.

Adapun agenda MKKS SMA Swasta Banyuwangi pada Senin, 22 September – Selasa, 23 September 2025 di Griya Ekologi Kelir, diantaranya:

Pembahasan dasar hukum pengelolaan sekolah.

Identifikasi permasalahan aktual di SMA Swasta.

Analisis hukum dari perspektif pendidikan.

Strategi pencegahan dan rekomendasi tindak lanjut.

Forum ini menghasilkan kesepahaman penting: perlunya literasi hukum yang lebih kuat bagi kepala sekolah, serta kolaborasi erat antara MKKS, Cabang Dinas Pendidikan, dan Polresta Banyuwangi dalam mencegah maladministrasi dan praktik penyimpangan di dunia pendidikan.

 

( Red )

YUTELNEWS.com / Diduga Tidak tersentuh Hukum Aktivitas pematangan lahan dan cut and fill di Jl. Hang Kesturi, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Kepulauan Riau dan diduga tanpa izin resmi. Kegiatan tersebut diduga mencemarkan lingkungan. Beberapa titik aktivitas tersebut tersebut berjalan Dinilai Polda Kepri, BP Batam, DLH tidak mampu menutup aktivitas tersebut. Senin (22/9/2025).

Dari pantauan tim media, Proyek tersebut menjadi sorotan karena tidak memasang papan informasi proyek, sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Terpantau kegiatan berlangsung di sore hari, alat berat seperti excavator telah siap untuk menggali dan memotong lahan tersebut.

Di lokasi menunjukkan bahwa sejumlah truk besar hilir-mudik mengangkut tanah dari lokasi proyek dan ditimbun tidak jauh dari lokasi pemotongan. Namun tidak terlihat adanya pengawasan atau penindakan dari pihak berwenang.

Video Cut and Fill:👇

1. https://youtu.be/mltlrobJK6o?si=UCX-KXBw3Zj44xd-

2. https://youtu.be/5x2rM3wlWhQ?si=7xBRrbQVH7czr4lv cut and fill di Nongsa

Praktik Cut and fill tanpa izin ini berpotensi melanggar Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan ancaman pidana 1–3 tahun dan denda hingga Rp3 miliar. Selain itu, penyerobotan lahan negara juga dapat dijerat melalui Pasal 385 KUHP.

Pencemaran lingkungan diatur dalam berbagai pasal, terutama dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).

Beberapa pasal penting terkait pencemaran lingkungan antara lain:

Pasal 1 angka 14 UU PPLH:

Mendefinisikan pencemaran lingkungan hidup.

Pasal 60 UU PPLH:

Menjelaskan larangan melakukan kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.

Pasal 98 UU PPLH:

Mengatur sanksi pidana bagi pelaku pencemaran lingkungan hidup yang disengaja.

Pasal 99 UU PPLH:

Mengatur sanksi pidana bagi pelaku pencemaran lingkungan hidup yang karena kealpaan.

Pasal 100 UU PPLH:

Mengatur sanksi pidana bagi pelaku pencemaran lingkungan hidup yang mengakibatkan luka berat atau kematian.

Pasal 101 UU PPLH:

Mengatur sanksi pidana bagi pelaku pencemaran lingkungan hidup yang melepaskan atau mengedarkan produk rekayasa genetik.

Pasal 102 UU PPLH:

Mengatur sanksi pidana bagi pelaku pencemaran lingkungan hidup yang melanggar ketentuan perizinan.

Masyarakat dan pemerhati lingkungan mendesak aparat penegak hukum untuk segera bertindak dan menghentikan aktivitas ilegal ini. Mereka juga meminta transparansi dari BP Batam dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam terkait status izin proyek tersebut.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dan instansi terkait mengenai legalitas proyek ini. Namun, tekanan publik semakin meningkat agar tindakan tegas segera diambil untuk menertibkan aktivitas pematangan lahan ilegal segera ditertibkan. Tidak berhenti sampai disini, tim media akan menyurati BP Batam dan APH terkait perizinan dan pemilik lahan tersebut. /Red

bersambung….

YUTELNEWS.com | Banyuwangi – aroma korupsi kembali tercium menusuk. Ironisnya, kali ini bukan dari proyek besar berlapis beton, bukan pula dari pengadaan barang mewah, melainkan dari kegiatan makan-minum fiktif. Ya, anggaran yang sejatinya diperuntukkan untuk kebutuhan resmi aparatur, justru dijadikan bancakan segelintir oknum.

Saat itu, Kejaksaan Negeri Banyuwangi sudah menetapkan satu orang tersangka, NH, selaku pengguna anggaran di BKPP Banyuwangi tahun anggaran 2021. Dari hasil penyidikan, terbongkar bahwa anggaran ratusan juta rupiah cair untuk kegiatan yang tidak pernah ada. Celakanya, perintah pencairan itu dilakukan dengan penuh kesadaran meski mengetahui kegiatan dimaksud hanyalah “hidangan ilusi”.

Publik tentu muak. Bagaimana tidak? Di tengah rakyat kecil berjuang membeli beras dan minyak goreng, ada pejabat yang dengan entengnya “menyantap” uang negara tanpa rasa malu. Rp400 juta rupiah raib, hanya untuk membiayai makan-minum fiktif yang tak pernah terhidang di meja rakyat.

Kasus ini ibarat wajah buram birokrasi: anggaran rakyat diperlakukan seperti pesta, sementara yang dihidangkan bukan nasi dan lauk, melainkan kebohongan dan kejahatan hukum. Bukankah ini pelecehan terhadap nilai integritas dan penghinaan terhadap rakyat yang membayar pajak?

Patut diapresiasi langkah Kejari Banyuwangi yang sigap menindaklanjuti kasus ini. Namun, penetapan satu orang tersangka belum cukup. Korupsi adalah kejahatan berjamaah, dan publik mendesak agar penyidik membongkar seluruh aktor yang ikut berpesta pora. Jangan sampai hanya “koki kecil” yang dikorbankan, sementara “chef besar” tetap bebas berkeliaran.

Di tengah kekecewaan publik ini, Gerakan Buruh Bersama Rakyat Anti Korupsi (GEBRAK) yang diketuai Mohammad Helmi Rosyadi, Rabu, 17 September 2025 sekitar pukul 14.00 WIB turut menyuarakan protes keras. Massa GEBRAK yang berusaha melakukan audiensi ke Kejaksaan Negeri Banyuwangi justru tidak diterima dengan baik. Hal itu memicu kekecewaan yang kemudian berujung pada ancaman aksi lanjutan.

GEBRAK menegaskan, bila aspirasi rakyat terus diabaikan, mereka siap membuka posko pengawalan kasus korupsi tepat di depan Kantor Kejari Banyuwangi sebagai simbol perlawanan rakyat terhadap praktik busuk yang merampok hak publik.

Kasus ini harus menjadi peringatan keras bahwa korupsi sekecil apapun adalah pengkhianatan terhadap rakyat. Jika uang makan-minum saja tega diakali, bagaimana dengan proyek-proyek raksasa lainnya? Jangan-jangan, rakyat Banyuwangi hanya diberi sisa remah-remah, sementara anggarannya habis disantap tanpa rasa bersalah.

Penulis adalah;
Alumni Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Angkatan II Tahun 2006 di Universitas Jember (Unej)

Hakim Said, S.H
Ketua Rumah Advokasi Kebangsaan Banyuwangi (RAKB)

(Tim Red )

BANDUNG – YUTELNEWS.com|| Bupati Bandung Dr HM Dadang Supriatna resmikan Gerai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Cikasungka di Jalan Cikasungka No. 148 RT 01/RW 02 Desa Cikasungka Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung, pada Minggu (21/09/2025).

Usai meresmikan, Bupati Dadang Supriatna langsung mendaftarkan diri menjadi anggota KDMP Cikasungka, dan disambut antusias oleh para pengurus KDMP Cikasungka maupun para anggota koperasi lainnya.

Peresmian KDMP Cikasungka dengan tagline “Bangkit, Mandiri dan Sejahtera” ini juga turut dihadiri Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung Dindin Syahidin, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung Uka Suska Puji Utama, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bandung Ina Dewi Kania, jajaran Forkopimcam Cikancung di antaranya Camat Cikancung Sudrajat.

Selain itu Kepala Desa Cikasungka Yusup Sudiono, Ketua KDMP Cikasungka Ahmad Kosasih, dan Ketua BUMDes Cikasungka Adang, Ketua BPD Cikasungka, Ketua LPMD, dan para anggota KDMP Cikasungka.

Anggota DPRD Kabupaten Bandung Linda Herlina, Ketua APDESI Kecamatan Cikancung sekaligus Kepala Desa Cihanyir Ceceng Suparman, para kader PKK, tokoh masyarakat dan tokoh agama turut menyaksikan peresmian gerai KDMP Cikasungka tersebut.

Bupati Dadang Supriatna mengatakan baru tiga desa (KDMP) di Kabupaten Bandung yang secara resmi sudah dilaunching. Pertama Desa Cangkuang Wetan Kecamatan Dayeuhkolot; kedua Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi; dan ketiga Desa Cikasungka Kecamatan Cikancung.

“Insya Allah, besok akan saya undang dan berikan penghargaan ke tiga desa tersebut. Supaya desa lainnya bisa mengikuti,” kata Kang DS, sapaan akrab Dadang Supriatna pada sambutannya.

Kang DS Apresiasi KDMP Cikasungka Bisa Mencerna dan Mencermati Percepatan Program Koperasi

Kang DS turut memberikan apreasiasi kepada KDMP Cikasungka, karena Desa Cikasungka adalah yang pertama yang bisa mencerna dan mencermati pada saat para camat, kepala desa, ketua KDMP dikumpulkan per dapil di Ruang Rapat Asisten Administrasi Umum Kabupaten Bandung di Soreang, beberapa waktu lalu.

“Tujuan KDMP dan BUMDes jangan jadi persoalan. KDMP dan BUMDes harus jadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dibuktikan di Desa Cikasungka, ternyata bisa BUMDes berkolaborasi dengan KDMP Cikasungka,” kata Bupati Bedas ini.

“Ini salah satu bukti bisa mengimplementasikan, bisa menterjemahkan, bisa menjawantahkan apa yang pernah saya ucapkan pada saat rapat khusus dengan Kepala Desa, BPD, para Ketua KDMP, dan BUMDes yang dilaksanakan per dapil di Soreang,” imbuhnya.

Bupati Kang DS menginstruksikan kepada Kepala Dinas Koperasi dan UKM pada Minggu dengan mulai melaksanakan roadshow dengan mengundang para kepala desa di masing-masing kecamatan.

“Saya akan hadir dan fokus bagaimana desa atau KDMP di masing-masing desa yang mana harus kolaborasi dengan SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) di masing-masing kecamatan. Ini dibuktikan pertama di Desa Cikasungka,” ujarnya.

“Ini salah satu bukti kalau sistemnya sudah berjalan, pasti yang namanya SPPG akan mengikuti Instruksi Presiden No 9 tahun 2025 tentang Percepatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di negara kita ini. Sekitar 80.000 titik desa yang akan mendirikan KDKMP (Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih) di Indonesia,” imbuhnya.

Kang DS pun sangat mengapresiasi dan bangga melihat Kepala Desa Cikasungka yang cermat dalam menyikapi program KDMP.

“Yang lain mungkin masih berpikir bagaimana modal, sistem dan rencana bisnisnya di masing-masing koperasi. Sementara di Desa Cikasungka sudah memulai. Ini sebagai bentuk apreasiasi yang sangat luar biasa dan sebagai bentuk dukungan dari BUMDes, BPD, masyarakat,” ucapnya sambil mendoakan semoga kegiatan usaha koperasi ini lancar dan menghasilkan.

Orang nomor satu di Kabupaten Bandung ini berharap launching gerai KDMP Cikasungka ini jadi model atau prototipe bagi desa-desa lainnya. Kang DS pun optimis kalau KDKMP berjalan sesuai dengan relnya, ia yakin pendapatan asli desa akan meningkat.

“Jangan berpikir bagaimana mencari modal untuk menjalankan usaha koperasi. Seperti yang dikatakan tadi oleh Ketua KDMP Cikasungka, yaitu mengutamakan keberanian dan kejujuran dulu. Keberanian dan kejujuran modal utama,” katanya.

Menurutnya, dalam pengelolaan KDMP membutuhkan kepercayaan dari masyarakat, mulai dari usaha apa yang akan dilakukan oleh koperasi itu dan hal lainnya. Kepercayaan masyarakat tidak bisa diukur dengan materi.

“Kepercayaan itu penting,” kata Kang DS, sembari mengucapkan terima kasih kepada Kepala Desa Cikasungka yang sudah mengikuti jejaknya.

Lebih lanjut Kang DS mengatakan bahwa pihaknya sudah merekrut 31 pendamping untuk kelangsungan KDMP di Kabupaten Bandung. Ia mengatakan untuk modal usaha KDMP bisa menggunakan Dana Desa melalui pelaksanaan Musdes atau musyawarah desa.

Bisa juga dianggarkan setiap tahun dari Dana Desa untuk modal usaha KDMP, tetap dalam prosesnya melalui pelaksanaan Musdes. Misalnya anggaran di desa Rp 3 miliar, katanya, Rp 1 miliar bisa digunakan untuk modal usaha KDMP.

“Sepanjang hal itu berdasarkan hasil keputusan atau kesepakatan musyawarah desa. Asal kegiatan pokok dan wajib di desa sudah terselesaikan. Kalau tidak ada kesepakatan dalam Musdes itu, tidak usah khawatir pemerintah sudah menyiapkan slot untuk modal usaha koperasi maksimal sebesar Rp 3 miliar dari bank Himbara dan boleh ke bank BJB. Jaminannya tetap ada di bupati dan kepala desa,” tuturnya.

Kang DS meminta bahwa KDMP Cikasungka ini untuk dijalankan dengan baik, dan jangan sampai mengkhianati kepercayaan rakyat. Karena sekali mengkhianati rakyat jangan harap kepercayaan akan datang dari masyarakat.**


Yans

Meafu, Nias Utara, Yutelnews.com || Beberapa hari yang lalu muncul berita Tentang Dugaan Gelapkan Kompor Gas LPG Bantuan Pemerintah Tahun 2019 , Mantan Kepala Desa Meafu Kadieli Gea menyampaikan kepada Jurnalistik di rumahnya telah di hentikan Penyelidikan dari Kepolisian, Surat Ketetapan, No: S.Tap/01/VII/2019/Reskrim, Senin 22/09/2025.

“Ujarnya Kadieli Gea berdasarkan pemeriksaan dari Pihak Polri Daerah Sumatera Utara, Resort Nias , Sektor Lahewa pada tingkat Penyelidikan, di pandang perlu untuk menghentikan penyidikan dan menerbitkan, Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan sesuai Nomor surat di atas.

“Lanjut Mantan Kades Meafu Kadieli Gea hal ini saya Klarifikasi berdasarkan surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan dari Pasal 5 ayat 1 Huruf b, pasal 75 dan pasal 102 UU Nomor: 8 Tahun1981 tentang KUHP dan UU Nomor 02 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

“Ujar Kadieli Gea, Harapan saya setelah turun klarifikasi ini kepada publik mengenal dan tau munculnya berita praduga Gelapkan Kompor Gas Elpiji dari Pemerintah selama ini dari MEDIAPOLISI.INFO Tanggal Xpos September 20.2025 dari Edward Lahagu lebih bijak , berimbang dan memenuhi 5WH+1, di mohon kepada Dewan Pers Pusat agar hal ini mempertimbangkan.

(Kharisman Gea)

YUTELNEWS.com | BANDUNG – Bupati Bandung Dr HM Dadang Supriatna monitoring sejumlah harga kebutuhan pokok masyarakat (kepokmas) di Pasar Soreang Kabupaten Bandung, pada Sabtu (20/09/2025).

Bupati Bandung sempat melakukan komunikasi dengan sejumlah pedagang bahan pangan di pasar tersebut. Di antaranya dengan pedagang ayam, daging sapi, ikan, tahu dan pedagang kebutuhan pokok masyarakat lainnya untuk mengetahui harga-harga bahan pokok yang berlaku hari ini.

Hasil monitoring di pasar tersebut, Bupati Dadang Supriatna mengatakan ada kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat, khususnya harga ayam pedaging yang sebelumnya Rp 32 ribu per kg, saat ini para pedagang menjual Rp 40 ribu sampai Rp 42 ribu per kg.

“Artinya ada kenaikan. Beras premium di angka Rp 15 ribu per kg,” kata Kang DS, sapaan akrab Dadang Supriatna di sela-sela monitoring harga-harga bahan pokok di Pasar Sehat Soreang.

Meski demikian, lanjut Kang DS, program dari Bulog yaitu SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) terus digulirkan.

“Untuk cadangan beras relatif aman,” ucapnya.

Tetapi untuk ayam pedaging, kata Kang DS, pihaknya akan mencari tahu penyebabnya sehingga harganya alami kenaikan.

“Kita akan lihat pasok dan pasarnya. Dan juga suplai, sehingga kita akan antisipasi,” ujarnya.

Yans

YUTELNEWS.com | Aroma skandal besar kian tercium di balik aktivitas pengisian bahan bakar subsidi jenis solar di sejumlah SPBU di Tasikmalaya. Disebut sebut Nama Wahyu bersama rekan-rekannya menyeruak ke permukaan, diduga menjadi aktor lapangan dalam praktik distribusi solar ke berbagai tambang ilegal di wilayah Priangan Timur (20/09/2025).

Di tengah masyarakat yang kesulitan mendapatkan solar subsidi, justru ada “pemain nakal” yang memanfaatkan celah. Modusnya terbilang klasik: kendaraan yang sudah dimodifikasi bolak-balik mengisi solar di SPBU, lalu hasil curian BBM subsidi ini dialirkan ke tambang liar yang rakus energi.

Praktik ini bukan sekadar permainan kecil. Dugaan adanya jaringan terstruktur melibatkan oknum pengawas, operator SPBU, hingga mafia tambang membuat kasus ini semakin mengerikan. Jika benar terbukti, maka apa yang dilakukan Wahyu dan kawan-kawan bukan hanya kejahatan ekonomi, tapi juga perampokan hak rakyat kecil yang seharusnya berhak atas subsidi.

Masyarakat mendesak aparat penegak hukum, khususnya Polres Tasikmalaya dan Pertamina, untuk segera turun tangan. Jika dibiarkan, bukan tidak mungkin Tasikmalaya akan menjadi ladang empuk mafia energi yang bermain di bawah hidung pemerintah.

Solar subsidi sejatinya untuk nelayan, petani, dan transportasi rakyat – bukan untuk menghidupi tambang ilegal yang hanya menguntungkan segelintir orang.

Terhadap penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis Solar ini, berdasarkan Pasal 55 UU RI nomor 22 tahun 2001 tentang Migas sebagaimana telah diubah dalam pasal 40 angka 9 Perppu RI Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja, para pelanggar dapat diancaman hukuman paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp. 60 milyar.

Skandal ini mengingatkan kita bahwa di balik terang lampu SPBU, ada kegelapan bisnis hitam yang menggorogoti bangsa.

Penulis : Kabiro Exsel Mochamad Wiki,S.H.