You Tell News

YUTELNEWS.com — Lotu//Nisut
Rabu 25 Februari 2026
Pemerintah Kabupaten Nias Utara melalui Badan Pusat Statistik Kabupaten Nias Utara laksanakan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Publikasi Nias Utara Dalam Angka 2026, Sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 (SE 2026) dan Penetapan Standar Pelayanan BPS Kabupaten Nias Utara di Aula Tafaeri Kabupaten Nias Utara, Hari Rabu 25/02/2026.

Kepala Badan Pusat Statistik Nias Utara Darma Beriman Telaumbanua, SE., MM Menyampaikan penyusunan Nias Utara dalam Angka sangat penting dan sangat strategis dalam menyajikan data-data sektoral dimana data ini sangat penting bagi pemerintah dalam pengambilan suatu kebijakan baik dalam merumuskan, merencanakan program-program pemerintah terkhusus Pemerintahan Kabupaten Nias Utara. Penyusunan Nias Utara dalam angka sudah dilaksanakan sejak awal tahun dan dimana perilisan Nias Utara dalam angka ini akan dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2026. BPS Nias Utara mengapresiasi atas dukungan Pemerintah Kabupaten Nias Utara terutama Diskominfo Kabupaten Nias Utara sebagai wali data dan juga PIC atau Operator setiap OPD se-Kab. Nias Utara yang telah bekerja sama dengan BPS untuk mengoptimalkan dan mewujudkan Nias Utara dalam angka.

“Lanjut Pada kesempatan ini, BPS menyampaikan bahwa pada tahun 2026 akan ada kegiatan besar yang diadakan oleh BPS RI terutama BPS Nias Utara yaitu Sensus Ekonomi 2026 yang dimana ini merupakan salah satu dari 3 sensus besar yang diadakan BPS RI.

Meskipun Sensus Ekonomi ini sangat sulit, BPS Nias Utara mengharapkan dukungan dari Pemerintah, Kepala OPD, masyarakat, Media dan seluruh pihak dalam mendukung untuk menyukseskan Sensus Ekonomi 2026.

Selanjutnya, Kepala BPS Nisut menyampaikan salah satu kegiatan hari ini terkait dalam Penetapan Standar Pelayanan BPS Kabupaten Nias Utara. Sejak dari awal terbentuk, BPS Nias Utara telah berkomitmen bahwa yang paling penting dan paling utama adalah bagaimana BPS Nisut dapat memberikan pelayanan terhadap pengguna data. Tentu saja masih banyak keterbatasan baik di sarana prasarana bahkan SDM, Oleh karena itu pada kesempatan ini BPS ingin mendapat masukan dan buah pikiran dari seluruh jajaran agar kedepannya dalam standar pelayanan data BPS Kabupaten Nias Utara dapat memberikan pelayanan lebih optimal, cepat dan komprehensif.

Wakil Bupati Nias Utara Yusman Zega, A.Pi., M.Si, menyampaikan arahan dan bimbingan bahwa sensus ekonomi merupakan kegiatan strategis Nasional yang dilaksanakan secara berkala untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan struktur ekonomi di Indonesia, termasuk di Kabupaten Nias Utara.

“Ujar Wakil Bupati Nias Utara berharap semoga Sensus Ekonomi 2026 dapat menggambarkan keadaan ekonomi Kabupaten Nias Utara 2026 dan juga berharap Mitra BPS yang melakukan pendataan sensus ekonomi 2026 ini memiliki integritas yang tinggi sehingga dapat menyajikan data yang asli, sesuai dan akurat.

“Tegas Wakil Bupati Nias Utara menyampaikan kegiatan Focus Group Discussion hari ini memiliki peran penting dalam penyusunan Publikasi Kabupaten Nias Utara Dalam Angka 2026. Publikasi ini merupakan salah satu sumber data utama yang menjadi rujukan dalam melihat kondisi sosial, ekonomi, dan pembangunan daerah secara menyeluruh. Oleh karena itu, sinergi dan kolaborasi antar perangkat daerah dan instansi vertikal menjadi kunci utama dalam menghasilkan data yang berkualitas, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

PEMKAB Nias Utara sangat mendukung penuh upaya BPS dalam meningkatkan kualitas data statistik. Kami berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi forum diskusi, tetapi juga menghasilkan kesepahaman, komitmen bersama, serta langkah konkret dalam mendukung pembangunan daerah berbasis data.

Turut hadir pada acara ini Wakil Bupati Nias Utara, Sekda Nias Utara, Kepala Kemenag Nias Utara, Kapolsek Lahewa mewakili Kapolres Nias, Staf ahli, asisten, BPS Nias Utara, Kepala OPD se-Kab. Nias Utara, RRI Gunungsitoli, akademisi, Ketua Organisasi Team Libas Nias Utara , Media dan undangan lainya.

(Kharisman Gea)

Pelalawan – yutelnews.com ||
Bupati Pelalawan H. Zukri bersama Wakli Bupati Husni Tamrin menghadiri Festival Adat Togak Tonggol dan tradisi Mandi Balimau Kasai yang dipusatkan di Balai Anjungan Ranah Tanjung Bunga, Kecamatan Langgam, Senin (16/2/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian tradisi masyarakat setempat dalam menyambut datangnya Bulan Suci Ramadan.

Dalam sambutannya, Bupati Zukri menyampaikan bahwa budaya Togak Tonggol yang dilaksanakan dalam rangkaian festival tersebut merupakan warisan budaya yang patut dibanggakan. Tradisi ini bahkan telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) dan terus dijaga kelestariannya oleh masyarakat adat.

Bupati menambahkan bahwa tradisi Togak Tonggol juga telah menorehkan prestasi di tingkat nasional. Tradisi khas Kabupaten Pelalawan tersebut sukses meraih Juara I Kategori Atraksi Budaya Terbaik pada ajang Anugerah Pesona Indonesia (API) Award 2025, sebagai bentuk pengakuan atas kekayaan dan keunikan budaya lokal yang terus dilestarikan.

Menurut Bupati, pelaksanaan Togak Tonggol menjelang Ramadan memiliki makna mendalam bagi masyarakat, yakni sebagai simbol penyelesaian persoalan dan sengketa sebelum memasuki bulan suci, sehingga ibadah dapat dijalani dengan hati yang bersih dan penuh keikhlasan.

“Jika ada tonggol yang tidak naik, itu pertanda ada persoalan yang harus diselesaikan. Inilah makna sesungguhnya dari tradisi kita, yakni menyatukan, mendamaikan, dan mempererat persaudaraan.” ujarnya.

Bupati juga mengapresiasi peran para datuk dan tokoh adat yang terus menjaga serta melestarikan budaya tersebut. Ia menilai, semakin dilestarikan, maka budaya daerah akan semakin dikenal luas dan berpotensi menarik kunjungan masyarakat luar ke Langgam.

Pemerintah Kabupaten Pelalawan, lanjutnya, berkomitmen mendukung penuh pelestarian adat dan budaya, sekaligus mendorong pembangunan di Kecamatan Langgam dan Kelurahan Langgam secara berkelanjutan.

Festival Adat Togak Tonggol dan Mandi Balimau Kasai berlangsung meriah, diwarnai dengan penampilan budaya dan tradisi Melayu di Kabupaten Pelalawan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Anggota DPD RI Sewitri, Ketua TP PKK Pelalawan Sella Pitaloka, S.IP, M.Si, sekaligus Anggota DPRD Propinsi Riau, Kapolres Pelalawan AKBP John Louis Letedara, SIK, Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan Tengku Zulfan, anggota DPRD Kabupaten Pelalawan, para Asisten, sejumlah Kepala OPD di lingkungan Pemkab Pelalawan, perwakilan PT EMP Bentu dan PT RAPP, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta masyarakat Kecamatan Langgam.|| AS

Pelalawan – yutelnews.com ||
Bupati Pelalawan H. Zukri, SM., MM menghadiri kegiatan buka puasa bersama Muslimat NU yang dirangkaikan dengan tausiyah agama oleh Ustadz Abdul Somad, Lc., D.E.S.A., Ph.D., Jumat (20/2/2026), di Gedung Daerah Datuk Laksamana Mangkudiraja.

Dalam sambutannya, Bupati Zukri menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Bupati menegaskan bahwa Muslimat NU memiliki peran strategis dalam membangun ketahanan keluarga dan memperkuat nilai-nilai keagamaan di tengah masyarakat.

“Perempuan adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Jika ibu-ibu kuat dalam iman dan akhlak, maka akan lahir generasi yang kuat pula. Saya berharap Muslimat NU terus menjadi mitra pemerintah dalam membina umat dan menjaga moral generasi muda.” ujarnya.

Bupati juga mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan Ramadan sebagai momentum mempererat kepedulian sosial dan memperkuat kebersamaan dalam membangun Kabupaten Pelalawan.

Sementara itu, dalam tausiyahnya Ustadz Prof. H. Abdul Somad (UAS) menyampaikan pentingnya peran perempuan dalam Islam dan dalam mewujudkan Indonesia yang maju. UAS menyampaikan bahwa perempuan bukan hanya berperan di ranah domestik, tetapi juga memiliki kontribusi besar dalam pendidikan, dakwah, sosial, dan pembangunan bangsa.

“Perempuan adalah tiang peradaban. Dari tangan seorang ibu lahir para pemimpin, ulama, dan generasi penerus bangsa. Jika perempuannya baik, maka baiklah masyarakatnya.” ungkapnya dalam ceramah.

Ustadz Somad juga mengingatkan bahwa peran perempuan dalam keluarga sangat menentukan arah masa depan anak-anak, sehingga ibu-ibu diharapkan terus meningkatkan ilmu, keimanan, dan kepedulian sosial.

Kegiatan berlangsung khidmat dan penuh kebersamaan, menjadi momentum mempererat silaturahmi antara Pemerintah Kabupaten Pelalawan dan jajaran Muslimat Nahdlatul Ulama, serta masyarakat. Kegiatan ditutup dengan doa bersama dan buka puasa dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan. Turut hadir unsur Forkopimda Pelalawan, Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan Tengku Zulfan, para asisten, serta sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan.|| AS

Bandung – YUTELNEWS.com // Prestasi membanggakan kembali ditunjukkan pemerintahan Bupati Bandung Dadang Supriatna. Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bandung 2025 mengalami percepatan dari tahun sebelumnya.

“IPM Kabupaten Bandung tahun 2025 naik mencapai 75,58, meningkat 0,99 poin atau 1,33 persen dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 74,59 poin,” kata Bupati Bandung saat kunjungan kerja ke Kecamatan Rancaekek, Senin 23 Februari 2025.

Berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bandung 20 Februari 2026, seluruh dimensi pembentuk IPM mengalami peningkatan. Peningkatan IPM ini terjadi saban tahun di mana selama 2020 hingga 2025 IPM Kabupaten Bandung rata-rata meningkat sebesar 0,78 persen pertahun.

Pembentuk IPM 2025 yang mengalami peningkatan antara lain Umur Harapan Hidup (UHH) bayi yang lahir pada tahun 2025 sebesar 75,70 tahun, meningkat 0,47 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya.

Pada dimensi pengetahuan atau pendidikan, Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun ke atas pada 2025 meningkat 0,25 tahun dibandingkan tahun sebelumnya, dari 12,74 tahun menjadi 12,99 tahun.

Sementara itu, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,25tahun, dari 9,15 tahun menjadi 9,40 tahun pada tahun 2025.

Dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil Per kapita per tahun (yang disesuaikan) pada 2025 meningkat Rp227 ribu atau 1,99 persen dibandingkan tahun sebelumnya dari Rp11,39 juta pada tahun 2024 menjadi Rp11,62 juta pada tahun 2025.(*)



Yans

Medan — YUTELNEWS.com
Pernyataan sejumlah pihak terkait dugaan praktik perjudian di wilayah Sumatera Utara, khususnya yang menyeret nama seorang pengusaha bernama Aseng Kayu, menuai tanggapan dari berbagai kalangan. Ketua DPW Media Center LSM Pakar Sumatera Utara, Robin Silalahi, menegaskan bahwa setiap tuduhan harus disertai bukti yang jelas dan tidak boleh hanya berdasarkan dugaan semata.

Menurut Robin, pihaknya mendukung penuh upaya Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) dalam memberantas praktik perjudian tanpa pandang bulu. Namun, ia mengingatkan agar proses penegakan hukum tetap menjunjung asas profesionalitas, objektivitas, dan kepastian hukum.

“Kami mendukung kepolisian memberantas segala bentuk perjudian. Namun jangan sampai muncul kesan tebang pilih atau justru menimbulkan ketidakpastian hukum. Nama Aseng Kayu terus disebut-sebut, sementara hingga saat ini belum ada bukti valid yang menunjukkan keterlibatannya dalam aktivitas perjudian di Sumatera Utara,” ujar Robin Silalahi, Rabu (25/2/2026).

Ia menegaskan bahwa dalam negara hukum, setiap dugaan harus dapat dibuktikan secara sah, bukan sekadar opini atau asumsi yang berpotensi merugikan pihak tertentu.

“Kalau hanya dugaan, semua orang bisa menduga. Tetapi dugaan harus dibuktikan. Jika tidak, maka hal tersebut berpotensi mencemarkan nama baik seseorang,” tegasnya.

Robin juga menyampaikan bahwa Aseng Kayu merupakan seorang pengusaha dan saat ini menjabat sebagai Dewan Pembina DPP LSM Pakar Indonesia. Oleh karena itu, pihaknya menyatakan keberatan atas tudingan yang dinilai belum memiliki dasar hukum yang jelas.

“Aseng Kayu adalah pengusaha dan Dewan Pembina kami. Kami merasa keberatan jika beliau dituduh sebagai bandar judi tanpa bukti. Kami meminta pihak-pihak yang menuding untuk dapat membuktikan tuduhan tersebut,” katanya.

Ia menambahkan bahwa proses pembuktian sepenuhnya merupakan kewenangan aparat penegak hukum, dan tidak seharusnya ada upaya menggiring opini publik atau mengintervensi proses hukum.

“Kepolisian bekerja secara profesional. Jika memang ada bukti kuat, tentu kepolisian akan bertindak sesuai hukum yang berlaku, termasuk melakukan pencekalan atau tindakan lainnya. Namun jika tidak ada bukti, maka jangan sampai ada opini yang justru merugikan seseorang,” pungkasnya.

DPW Media Center LSM Pakar Sumatera Utara berharap seluruh pihak dapat menghormati proses hukum yang berjalan dan tidak menyampaikan tuduhan tanpa dasar yang jelas, demi menjaga objektivitas, keadilan, serta kondusivitas di tengah masyarakat.

(TIM/ED)

Yutelnews.com / Kebijakan baru terkait pelayanan kartu pencari kerja resmi diberlakukan Pemerintah Kota Batam. Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pelayanan Kartu Pencari Kerja (AK/1) atau Kartu Digital Angkatan Kerja (SIAPkerja-ID) yang efektif mulai 1 Maret 2026.

Dalam edaran tersebut ditegaskan bahwa Dinas Tenaga Kerja Kota Batam tidak lagi memproses penerbitan AK/1 bagi pemohon yang menggunakan KTP atau Kartu Keluarga di luar wilayah administrasi Batam.

Amsakar menjelaskan langkah ini merupakan bentuk penyesuaian kewenangan pelayanan daerah sekaligus upaya menertibkan administrasi kependudukan dan ketenagakerjaan. Ia menekankan pentingnya penyelenggaraan layanan publik yang tertib dan sesuai regulasi.

Menurutnya, penerbitan AK/1 sebagai bagian dari pelayanan dasar di bidang ketenagakerjaan harus dilakukan secara akurat dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Dengan pembatasan tersebut, data angkatan kerja di Batam diharapkan menjadi lebih valid dan dapat dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan tenaga kerja daerah.

AK/1 sendiri merupakan dokumen ketenagakerjaan berbasis digital yang memuat identitas serta status pencari kerja. Penerbitannya dilakukan melalui sistem SIAPkerja maupun aplikasi layanan daerah sesuai aturan penempatan tenaga kerja dalam negeri.

Pemko Batam mengimbau masyarakat yang hendak mengurus dokumen tersebut agar memastikan data kependudukan telah sesuai dengan domisili administrasi. Kebijakan ini diharapkan mampu memperkuat tata kelola pelayanan publik sekaligus meningkatkan kualitas pendataan tenaga kerja di Kota Batam /*

Sumber tintamediakepri

SIMPANG GAUNG– YUTELNEWS.com || Kebakaran hebat melanda permukiman warga di Dusun Pasar Lama, Kecamatan Simpang Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, Selasa (24/02/2026) sekitar pukul 05.30 WIB. Sedikitnya 15 unit rumah dilaporkan hangus terbakar dalam peristiwa tersebut.

Api pertama kali terlihat dari salah satu rumah warga saat sebagian masyarakat masih beristirahat. Dalam waktu singkat, kobaran api membesar dan merembet ke bangunan lain. Kondisi rumah yang mayoritas berbahan kayu serta jarak antarbangunan yang berdekatan mempercepat penyebaran api.

Warga setempat berupaya melakukan pemadaman secara swadaya menggunakan peralatan seadanya sembari menunggu bantuan. Api akhirnya berhasil dikendalikan setelah sebagian besar bangunan terdampak.

Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Namun, puluhan kepala keluarga terdampak dan terpaksa mengungsi sementara ke rumah kerabat maupun tempat yang lebih aman. Kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah.

Pemerintah kecamatan bersama aparat terkait turun langsung ke lokasi untuk melakukan pendataan dan koordinasi penanganan darurat. Bantuan awal bagi warga terdampak sedang diupayakan.

Hingga berita ini diturunkan, penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang.

(Red: Darmansyah, Kabiro Natuna Yutelnews.com)

Bandung – YUTELNEWS.com// Bupati Bandung Dr HM Dadang Supriatna kembali menerima penghargaan bergengsi tingkat nasional dengan menerima Sertifikat Apresiasi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). 

Penghargaan diserahkan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Aria kepada Bupati Bandung di ajang Rilis Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Tahun 2025, di Auditorium Sumitro Djojohadikusumo Ged. B.J Habibie Jakarta, Selasa 24 Februari 2026.

Bupati Dadang Supriatna yang akrab disapa Kang DS ini berkomitmen penuh terhadap inovasi daerah sebagai upaya peningkatan daya saing daerah sebagaimana tercantum dalam visi misi Bandung Lebih Bedas dan dituangkan ke dalam 57 Rencana Aksi.

Hasilnya, IDSD Kabupaten Bandung 2025 mendapatkan skor 3,93 poin atau melampaui skor nasional yang sebesar 3,50 poin, dinilai dari 12 pilar Konsep IDSD. Bupati Kang DS dinilai BRIN telah berkomitmen dan berhasil dalam memperkuat daya saing dan inovasi daerah sehingga diganjar dengan penghargaan ini.

Bahkan skor ini naik dari skor tahun sebelumnya tahun 2024 yang sebesar 3,86 poin. Bupati Kang DS menyatakan, keberhasilan Kabupaten Bandung meraih skor IDSD 3,93 menjadi bukti nyata komitmen Pemkab Bandung dalam meningkatkan daya saing daerah sehingga menjadi daerah yang maju.

Kang DS menyatakan peringkat IDSD Kabupaten Bandung ini menjadi landasan data yang kuat untuk perumusan kebijakan pembangunan yang lebih terarah dan berbasis data.

“Khususnya dalam mengoptimalkan 12 pilar IDSD yang masih memerlukan perhatian, demi terwujudnya misi Kabupaten Bandung yang Lebih Bedas, maju berdaya saing dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas,” kata bupati seusai meerima penghargaan, Selasa (24/2/2026).

Sementara Wamendagri Bima Arya dalam arahannya mengatakan, pemerintah daerah diharapkan dapat membangun ekosistem inovasi melalui risen, regulasi, kelembagaan, aktor inovasi dan sektor pendanaan.

“Dengan demikian inovasi yang dihasilkan fokus pada solusi. Inovasi yang menyelesaikan masalah atau memenuhi kebutuhan nyata,” papar Wamendagri.

Wamen menambahkan, inovasi yang dihasilkan juga diharapkan dapat memberikan nilai tambah di mana ada manfaat jelas bagi para pengguna, seperti pemanfaatan yang lebih mudah, aman, efisien, atau nyaman.

“Inovasi juga harus terintegrasi secara mendasar. Bukan tempelan, tapi menyatu dalam sistem/layanan dan jadi cara kerja baru,” imbuh Bima Arya.

Lebih dari itu inovasi yang dihasilkan juga ada bukti manfaat di mana dampaknya bisa dibuktikan dengan data/contoh konkret, dan bukan klaim semata.(*)



Yans.

Bandung – YUTELNEWS.com// Bupati Bandung Dr HM Dadang Supriatna menegaskan kesejahteraan guru tetap menjadi perhatian dan komitmen Pemerintah Kabupaten Bandung, termasuk bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (P3KPW).

Menanggapi aspirasi guru yang berkembang, Bupati Kang DS menjelaskan kebijakan penghasilan P3KPW saat ini merupakan bagian dari penyesuaian yang dilakukan secara terukur dan bertahap.

“Pemda memiliki komitmen kuat terhadap kesejahteraan guru. Skema yang berjalan saat ini merupakan tahap penyesuaian berdasarkan kondisi dan kemampuan keuangan daerah, dengan prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan,” ujar Kang DS saat Tarawih Keliling di Masjid Besar Rancaekek, Senin (24/2/2026).

Untuk P3KPW yang telah memiliki sertifikasi dan menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) sebesar kurang lebih Rp2 juta per bulan, Pemkab Bandung memberikan tambahan Rp500 ribu per bulan dari APBD selama 14 bulan, termasuk THR dan gaji ke-13. Sementara bagi P3KPW yang belum memiliki TPG, diberikan penghasilan Rp1 juta per bulan.

Kang DS menegaskan kebijakan tersebut bukanlah keputusan akhir, melainkan bagian dari tahapan yang akan terus dievaluasi.

“Evaluasi akan terus dilakukan. Kami ingin kebijakan ini tidak hanya cepat, tetapi juga stabil dan berkelanjutan sesuai perkembangan kemampuan fiskal daerah,” tegasnya.

Ia menjelaskan pembiayaan P3KPW saat ini bersumber dari APBD, mengingat regulasi penggajian P3KPW belum diatur secara eksplisit dalam UU ASN dan dana Biaya Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) tidak dapat digunakan untuk menggaji P3KPW.

Selain itu, Kabupaten Bandung juga mengalami pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) hampir Rp1 triliun, yang turut mempengaruhi ruang fiskal daerah.

Meski demikian, Kang DS memastikan bahwa komitmen terhadap peningkatan kesejahteraan guru tetap menjadi prioritas.

*Rekam Jejak Perjuangan untuk Guru*

Kang DS menuturkan keberpihakan terhadap guru bagi dirinya bukanlah hal yang baru. Sejak menjabat Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Bandung, ia telah mengusulkan pengangkatan guru honorer menjadi P3K.

“Saya sudah memperjuangkan pengangkatan guru honorer sejak 2017. Saat itu belum berhasil, tetapi perjuangan tidak berhenti,” kenangnya.

Saat menjabat Bupati periode pertama, Pemkab Bandung langsung memberikan insentif sebesar Rp350 ribu per bulan kepada guru honorer, selain insentif bagi guru ngaji.

Guru honorer juga memperoleh fasilitas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sejak 2021.

Pada 2022, sekitar 9.000 pekerja dan guru honorer berhasil diangkat menjadi P3K, termasuk sekitar 7.500 guru honorer menjadi P3KPW.

Perjuangan tersebut berlanjut pada Desember 2025 dengan pelantikan 7.550 guru honorer menjadi P3K, termasuk di dalamnya 4.200 guru P3KPW.

“Insya Allah, saya akan terus berjuang agar status P3K semakin diperkuat dan P3K Paruh Waktu dapat meningkat statusnya secara bertahap sesuai regulasi,” ujarnya.

*DPRD Kawal Bersama*

Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Bandung Cecep Suhendar menegaskan pihaknya bersama Pemkab Bandung memiliki komitmen yang sama dalam memperjuangkan kesejahteraan guru.

“Kami memahami aspirasi para guru. Saat menerima audiensi perwakilan guru P3KPW, kami sudah menyampaikan bahwa DPRD akan terus mengawal peningkatan kesejahteraan guru sesuai kemampuan keuangan daerah,” ujar Cecep.

Ia menambahkan DPRD terbuka terhadap dialog dan akan mendorong peningkatan kesejahteraan guru apabila ruang fiskal daerah semakin membaik.

“Kami dari Komisi D selalu terbuka dan siap menerima audiensi dari teman-teman guru P3KPW. Prinsipnya, kita kawal bersama secara bertahap dan berkelanjutan,” tandasnya.(*)



Yans.