NATUNA, YUTELNEWS.COM – Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Natuna dari Fraksi Partai Gerindra, Dardani, S.I.P., menghadiri kunjungan kerja Bupati Natuna dalam rangka pelaksanaan pasar murah di halaman Kantor Camat Bunguran Barat, Sedanau, Kamis (16/7/2026).
Kegiatan tersebut disambut antusias masyarakat yang memanfaatkan pasar murah untuk memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau.
Di sela kegiatan, Dardani diwawancarai awak media terkait harga minyak goreng bersubsidi Minyakita yang di sejumlah kios pengecer di Sedanau dijual sekitar Rp21.000 per liter, lebih tinggi dibanding Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.
Mendengar informasi tersebut, Dardani mengaku terkejut. Menurutnya, meski wilayah Sedanau masuk kategori daerah 3T dengan biaya distribusi yang relatif tinggi, Minyakita merupakan komoditas bersubsidi sehingga masyarakat tetap berhak memperoleh harga yang sesuai ketentuan pemerintah.
“Kalau memang benar dijual Rp21.000 per liter, tentu perlu diketahui penyebabnya. Kita memahami adanya biaya distribusi ke wilayah kepulauan, tetapi Minyakita adalah program subsidi pemerintah yang bertujuan membantu masyarakat. Karena itu, mekanisme distribusi dan pembentukan harga harus tetap menjadi perhatian,” ujar Dardani.
Sebagai Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Natuna, Dardani menegaskan akan segera berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disprindagkop) Kabupaten Natuna untuk memperoleh penjelasan mengenai rantai distribusi serta faktor yang menyebabkan harga Minyakita di Sedanau berada di atas HET.
“Ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD. Kami ingin memastikan program pemerintah berjalan sebagaimana mestinya dan masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari subsidi yang diberikan pemerintah,” katanya.
Sementara itu, berdasarkan hasil konfirmasi YUTELNEWS.COM kepada Kepala Disprindagkop Kabupaten Natuna, Marwan Sjah Putra, melalui pesan WhatsApp pada Kamis (16/7/2026) pukul 12.50 WIB, pemerintah daerah menyatakan upaya yang telah dilakukan untuk membantu masyarakat adalah melalui pelaksanaan pasar murah di Kecamatan Bunguran Barat.
Marwan menjelaskan, pasokan Minyakita ke Natuna tidak memiliki kuota tetap karena bergantung pada alokasi dari produsen. Keterbatasan pasokan tersebut menyebabkan penyaluran Minyakita sesuai HET melalui Bulog masih diprioritaskan pada titik distribusi yang telah ditetapkan.
Ia juga menyebut Pemerintah Kabupaten Natuna akan menyurati produsen penyalur Minyakita agar distribusi melalui Bulog dapat menjangkau Natuna secara lebih optimal. Dalam pasar murah di Sedanau, pemerintah menyediakan 1 ton minyak goreng, 1 ton gula pasir, 500 kilogram tepung terigu, dan 200 papan telur.
Terkait pengawasan, Disprindagkop bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian serta Satgas Pangan Polres Natuna terus melakukan pemantauan. Hingga kini belum ditemukan indikasi penimbunan, sementara harga di tingkat pengecer dinilai turut dipengaruhi biaya distribusi dan operasional.
Menanggapi penjelasan tersebut, Dardani menyatakan akan terus membangun koordinasi dengan Disprindagkop agar persoalan harga Minyakita tidak berhenti pada pembahasan semata, tetapi ditindaklanjuti melalui langkah nyata.
“Kami menghargai penjelasan dari Disprindagkop. Namun kami akan terus berkoordinasi untuk mencari solusi terbaik agar masyarakat Natuna, khususnya di Sedanau, dapat memperoleh Minyakita dengan harga yang sesuai ketentuan pemerintah. Fungsi pengawasan DPRD harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Dardani berharap dampak pasar murah tidak hanya dirasakan pada saat kegiatan berlangsung, tetapi juga mampu menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok setelah kegiatan berakhir.
“Harapan kami, setelah pasar murah selesai, masyarakat tetap dapat membeli Minyakita dengan harga yang wajar dan terjangkau. Program ini jangan hanya menjadi solusi sementara, tetapi harus diikuti pengawasan distribusi sehingga manfaat subsidi benar-benar dirasakan masyarakat, terutama di wilayah kepulauan dan daerah 3T,” tutup Dardani.
Reporter: Darmansyah
