NEWS

Medan//yutelnews.com
aliansi rakyat muda anti korupsi (armadak) menyatakan akan menggelar aksi unjuk rasa di depan (kejatisu) sebagai bentuk tekanan publik atas dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek rehabilitasi di kecamatan sibande, .
langkah ini merupakan respons atas lambannya penanganan laporan yang sebelumnya telah disampaikan armadak melalui pelayanan terpadu satu pintu (ptsp). Hingga saat ini, belum terlihat adanya perkembangan signifikan yang disampaikan secara terbuka kepada publik.

Proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025 dengan nilai miliaran rupiah tersebut diduga tidak dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi teknis serta rencana anggaran biaya (rab),temuan ini diperkuat oleh hasil observasi lapangan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian material dan kualitas pekerjaan.
Beberapa indikasi yang menjadi sorotan antara lain penggunaan bahan bangunan seperti spandek dan plafon yang tidak memenuhi standar, serta hasil pengerjaan yang dinilai tidak mencerminkan kualitas proyek dengan nilai anggaran besar.

Secara teknis, hal ini mengindikasikan adanya deviasi antara perencanaan dan realisasi pekerjaan.

Dalam perspektif tata kelola publik, kondisi tersebut mencerminkan potensi terjadinya moral hazard dalam pelaksanaan proyek, di mana lemahnya pengawasan membuka ruang bagi penyimpangan anggaran,Jika dibiarkan, praktik semacam ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak kualitas pembangunan sektor pendidikan.

Ketua armadak dalam keterangannya menegaskan bahwa setiap penggunaan anggaran negara harus dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan moral.
“Setiap rupiah dari apbn adalah amanah rakyat.

Dugaan penyimpangan dalam proyek pendidikan merupakan pelanggaran serius, karena menyangkut masa depan generasi bangsa. Ini harus diusut tuntas tanpa kompromi,” tegasnya.

Armadak juga menyoroti perlunya audit menyeluruh, baik secara administratif maupun fisik, guna memastikan apakah terdapat unsur tindak pidana korupsi, pelanggaran prosedur, atau penyalahgunaan wewenang dalam proyek tersebut.

Dalam aksi yang akan digelar, armadak menyampaikan sejumlah tuntutan kepada :
Memanggil dan memeriksa Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Situ Jehe
Membuka penyelidikan atas dugaan tindak pidana korupsi.

memeriksa pejabat pembuat komitmen (ppk), pengawas, dan pihak terkait lainnya

Menyampaikan hasil pemeriksaan secara transparan kepada publik
lebih jauh, armadak menekankan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, independen, dan bebas dari intervensi, guna menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Fenomena dugaan penyimpangan proyek ini juga dipandang sebagai refleksi persoalan struktural dalam pengelolaan anggaran publik di daerah yang masih rentan terhadap praktik tidak akuntabel,
armadak menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kasus ini hingga tuntas, serta membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan anggaran negara.

Aksi yang akan digelar ini diharapkan menjadi momentum penting dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum yang berkeadilan, khususnya dalam sektor pendidikan.

(Red.rizal hsb)

YUTELNEWS.com /Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam Ariastuty Sirait menerima kunjungan silaturahmi dan audiensi Kepala Stasiun TVRI Kepulauan Riau, Yenni Marlinda di Gedung Annex 2, Batam Centre, Selasa (5/5/2026).

Pertemuan tersebut membahas kolaborasi dalam menyemarakkan turnamen sepak bola dunia FIFA World Cup 2026 yang akan berlangsung pada Juni mendatang. Dalam kesempatan itu disampaikan bahwa TVRI menjadi pemegang hak siar resmi pertandingan Piala Dunia di Indonesia.

Ariastuty Sirait menyambut positif kerja sama tersebut sebagai langkah membangun euforia sekaligus menghadirkan ruang interaksi positif di tengah masyarakat.

Menurutnya, TVRI memiliki peran strategis sebagai media publik, tidak hanya dalam menyampaikan informasi pemerintahan, tetapi juga menghadirkan tayangan hiburan berkualitas bagi masyarakat.

“Kami menyambut baik kolaborasi ini dan berharap seluruh kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan lancar,” ujarnya.

Ia menambahkan, BP Batam di bawah kepemimpinan Kepala BP Batam Amsakar Achmad dan Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra siap mendukung berbagai kolaborasi lintas sektor guna menyukseskan event internasional tersebut.

Sementara itu, Kepala TVRI Kepulauan Riau Yenni Marlinda mengapresiasi dukungan BP Batam dalam menggelorakan semangat Piala Dunia di wilayah Kepulauan Riau, khususnya Batam.

Ia menjelaskan, masyarakat dapat menyaksikan siaran Piala Dunia melalui TVRI Nasional dan TVRI Sport menggunakan antena UHF pada televisi digital. Sedangkan pengguna televisi analog dapat menambahkan perangkat set top box (STB).

Namun sebelum menikmati layanan tersebut, masyarakat diimbau melakukan pendaftaran terlebih dahulu melalui situs TVRI Bola Gembira.

Yenni optimistis kegiatan seperti nonton bareng Piala Dunia nantinya akan memberikan dampak ekonomi langsung bagi pelaku UMKM.

“Euforia Piala Dunia kami harap bisa memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM di Kepulauan Riau dan Batam khususnya,” katanya.

Melalui kolaborasi antara BP Batam, TVRI Kepri, dan berbagai pihak terkait, diharapkan kegiatan menyambut Piala Dunia tidak hanya menjadi hiburan masyarakat, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. /Sumb eranusanews.com

YUTELNEWS.com /Sebuah Gudang yang mencurigakan di Komp Nusantara Golden, Belian, Batam Kota. (Kamis, 7/5/2026).

Hal ini terpantau saat tim media melakukan investigasi pada Rabu (6/5/26) siang hari, gudang tersebut tertutup tanpa pengamanan. Namun, dari beberapa sumber di lokasi bahwa adanya dugaan aktivitas produksi rokok ilegal.

“Karyawan dan kendaraan langsung masuk ke dalam pada pagi hari dan sore dan selalu ditutup, tapi kegiatan ada di dalam,” ungkap sumber yang tidak disebutkan identitasnya.

Anehnya, perusahaan tersebut diduga tanpa plang nama perusahaan bahkan satpam bagian kawasan pun sulit masuk dan mengetahui kegiatan di perusahaan tersebut.

Diminta kepada pihak berwenang agar melakukan pengecekan di lokasi guna menghindari hal-hal yang yang melanggar hukum.

Hingga berita ini ditayangkan, tim media masih melakukan konfirmasi dan pengembangan kepada Dinas terkait dan APH. /Tim

Yutelnews.com//

Medan – Aroma dugaan kriminalisasi kembali mencoreng wajah penegakan hukum di Kota Medan. Seorang wartawan, Persadaan putra sembiring,yang sebelumnya menjadi korban pencurian di kawasan Pancur Batu, justru berbalik ditetapkan sebagai tersangka dan ketiga orang keluarganya oleh aparat kepolisian.

Kini, kasus tersebut memasuki babak krusial dalam sidang praperadilan lanjutan di Ruang Cakra 3 Pengadilan Negeri Medan.
Permohonan praperadilan dengan nomor perkara 37/Pid.Pra/2026/PN Mdn resmi diajukan, menggugat Polrestabes Medan atas dugaan cacat prosedur dalam penetapan tersangka terhadap persadaan putra sembiring, Leo Sembiring dan pihak terkait.

Kuasa hukum korban, Ramses Butarbutar SH dan Syahputra Ambarita SH, mengungkap fakta yang dinilai janggal dan mencederai logika hukum. Klien mereka, yang semula membantu aparat dalam menangkap pelaku pencurian atas arahan penyidik Polsek Pancur Batu, justru berujung dijerat sebagai tersangka penganiayaan.

“Ini bukan sekadar janggal, ini absurd! Klien kami korban, membantu aparat, tapi malah dijadikan tersangka. Bahkan perkara ini sudah berdamai, tapi tetap dipaksakan berjalan. Ada apa sebenarnya?”, tegas kuasa hukum dengan nada keras usai persidangan.

Kasus ini langsung menyulut perhatian publik. Banyak pihak menilai peristiwa ini sebagai bentuk nyata ketidakprofesionalan aparat, bahkan berpotensi menjadi preseden buruk bagi perlindungan korban kejahatan di Indonesia.

Hingga saat ini, Polrestabes Medan belum memberikan penjelasan resmi, memicu spekulasi dan kecurigaan publik terhadap transparansi penanganan perkara ini.

Dalam sidang, turut dihadirkan saksi ahli pidana umum, Prof. Dr. Maidin Gultom SH, M.Hum, yang secara tegas mengkritik dasar hukum yang digunakan.

“Pasal yang diterapkan tidak relevan dan cenderung prematur. Penggunaan Pasal 170 junto 351 KUHP junto 55 tidak tepat, bahkan unsur-unsurnya tidak terpenuhi secara jelas. Secara hukum, kasus ini lemah dan layak dihentikan,” ungkapnya lugas di hadapan awak media.

Sementara itu, pihak Pengadilan Negeri Medan melalui Humas, Soniady Drajat Sadarisman, menyatakan bahwa proses hukum masih berjalan dan belum memasuki putusan.
Kasus ini kini menjadi simbol kegelisahan publik terhadap potensi penyimpangan proses hukum.

Masyarakat menuntut agar aparat penegak hukum tidak bermain-main dengan keadilan, terlebih terhadap korban yang seharusnya dilindungi, bukan malah dikorbankan.

Sorotan publik kian tajam: apakah hukum masih berpihak pada kebenaran, atau justru menjadi alat yang bisa dibolak-balik?
Harapan pun menguat—agar keadilan tidak sekadar slogan, melainkan benar-benar ditegakkan.

Dan bagi mereka yang tidak bersalah, sudah seharusnya dibebaskan dari jerat hukum yang dipaksakan oleh Penegak Hukum.
(Ade spt)

Yutelnews.com//

Gowa – Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) yang dilakukan oleh lembaga legislatif (DPR RI) atau instansi pemerintahan memiliki karakteristik yang lebih terfokus pada satu isu, lokasi, atau proyek tertentu dibandingkan kunjungan kerja biasa.

Seperti yang dilakukan salah satu anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, S.H., M.H., yang juga menjabat sebagai Kepala Kelompok Fraksi Partai Nasdem, melaksanakan kunjungan kerja spesifik ke Kantor Kejaksaan Negeri Gowa, Rabu (06/05/2026).

Melalui Kepala Seksi Intelejen Kejari Gowa dalam Siaran Persnya Andi Ardiaman, S.H. M.H menjelaskan bahwa kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka menyerap aspirasi serta memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum di daerah, khususnya terkait pelaksanaan tugas dan fungsi penegakan hukum.

Dalam kunjungannya, Rudianto Lallo memberikan apresiasi terhadap kinerja Kejaksaan Negeri Gowa. Ia menilai penanganan perkara yang dilakukan menunjukkan progres yang baik serta mencerminkan komitmen kuat dalam penegakan hukum. Menurutnya, capaian tersebut tidak terlepas dari sinergi yang terjalin dengan baik antara Kejaksaan, Kepolisian, serta dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa.

Dalam kesempatan tersebut, Rudianto Lallo juga menyampaikan harapan agar aparat penegak hukum, khususnya jajaran kejaksaan, melakukan pengkajian ulang terhadap implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru. Ia menekankan bahwa telah terjadi perubahan paradigma dalam sistem hukum pidana di Indonesia, dari pendekatan pembalasan (retributive justice) menuju pendekatan yang lebih mengedepankan perdamaian dan pemulihan (restorative justice).

Sehubungan dengan hal tersebut, ia mengharapkan agar para jaksa dalam menjalankan tugas dan kewenangannya tidak hanya berfokus pada penjatuhan sanksi pidana, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan yang lebih luas, termasuk pemulihan korban, penyelesaian konflik secara damai, serta menjaga keseimbangan sosial di tengah masyarakat.

Selain itu, Rudianto Lallo juga menyoroti pentingnya kecermatan dan kehati-hatian dalam penanganan perkara yang berkaitan dengan kerugian negara. Ia menegaskan bahwa proses pembuktian harus dilakukan secara optimal guna menghindari adanya celah hukum yang berpotensi menyebabkan terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

Oleh karena itu, setiap tahapan penanganan perkara harus didukung dengan alat bukti yang kuat, perhitungan kerugian negara yang akurat, serta koordinasi yang baik dengan instansi terkait, guna memastikan tercapainya kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Rudianto Lallo juga menyampaikan ucapan selamat Hari Ulang Tahun Persatuan Jaksa Indonesia (PERSAJA), serta memberikan apresiasi dan semangat kepada seluruh insan Adhyaksa untuk terus menjadi garda terdepan dalam penanganan tindak pidana korupsi serta penegakan hukum yang berintegritas.

Dalam sambutannya, Kepala Kejaksaan Negeri Gowa, Bambang Dwi Murcolono, S.H., M.H., menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya atas perhatian dan kunjungan yang diberikan. Ia juga mengungkapkan bahwa kunjungan tersebut merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan bagi jajaran Kejaksaan Negeri Gowa. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa capaian yang diraih selama ini merupakan hasil kerja kolektif, dedikasi, dan komitmen seluruh jajaran dalam menjalankan tugas penegakan hukum secara profesional.

Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan Komisi III DPR RI dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi penegakan hukum berjalan secara optimal, transparan, dan akuntabel, khususnya di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Gowa, seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan tertib, aman, dan lancar.
(Abu Algifari)