NEWS

Medan//yutelnews.com
Langkah Bareskrim Polri yang turun langsung dari pusat dalam razia di tempat hiburan malam discotiq zone, kota medan, memicu sorotan tajam terhadap kinerja aparat penegak hukum di daerah, khususnya polda sumatera Umutara dan polrestabes medan.

Dalam operasi tersebut, aparat mengamankan puluhan orang, menemukan dugaan penyalahgunaan narkotika, serta adanya pengunjung di bawah umur. Lokasi pun langsung disegel dan dipasangi garis polisi.

Peristiwa ini memunculkan pertanyaan publik yang semakin menguat: mengapa penindakan tegas justru dilakukan oleh Bareskrim dari pusat, bukan oleh aparat di wilayah setempat?

Kenapa Harus Bareskrim Turun?
Sejumlah pihak menilai ada beberapa indikasi yang perlu menjadi perhatian serius:
Laporan masyarakat diduga tidak ditindaklanjuti secara maksimal aduan terkait aktivitas di lokasi disebut telah berlangsung cukup lama.

Pengawasan dinilai lemah
aktivitas tempat hiburan yang ramai setiap malam luput dari tindakan tegas.

Operasi di daerah sering dianggap tidak efektif karena dugaan informasi yang bocor.
Penindakan tidak konsisten
Razia yang dilakukan sebelumnya dinilai tidak memberikan efek jera.

Dugaan pembiaran praktik ilegal, jika benar berlangsung lama, muncul pertanyaan tentang pengawasan dan penegakan hukum.

Situasi ini membuat kehadiran Bareskrim dipandang sebagai langkah korektif dari pusat terhadap kondisi di daerah.

Dewan pimpinan pusat gerakan masyarakat anti korupsi (dpp gemak) menilai kejadian ini sebagai sinyal kuat perlunya evaluasi menyeluruh terhadap aparat di daerah.
“Kalau pusat sampai turun langsung, artinya ada persoalan serius di daerah. Ini harus dibuka secara transparan,” ujar perwakilan dpp gemak.

Menurut mereka, peredaran narkoba di tempat hiburan malam bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga ancaman terhadap generasi muda.

Desakan dan tuntutan
dpp gemak mendesak agar:

Seluruh pihak yang terlibat diusut tuntas

Aparat yang lalai dievaluasi bahkan dicopot

Dilakukan audit menyeluruh terhadap tempat hiburan malam

Hasil penindakan disampaikan secara transparan ke publik

Kasus ini kini ramai diperbincangkan di media sosial, publik menilai penindakan tidak boleh berhenti pada satu lokasi saja, melainkan harus menjadi pintu masuk untuk pembenahan sistem secara menyeluruh.

“Masyarakat tidak butuh alasan. Masyarakat butuh tindakan nyata.”

Dengan terungkapnya kasus ini, masyarakat berharap ada langkah tegas dan berkelanjutan dari seluruh aparat penegak hukum, baik di pusat maupun daerah, untuk memastikankota medan bebas dari peredaran narkoba dan praktik ilegal lainnya.

(Red.rizal hsb)

Pelalawan – yutelnews.com ||
Apel Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Karhutla Kabupaten Pelalawan digelar Senin 25 Mei 2026 pukul 07.45 WIB di Lapangan Apel Kantor Bupati Pelalawan. Kegiatan dipimpin langsung oleh Bupati Pelalawan H. Zukri Misran, S.E. sebagai bentuk kesiapan menghadapi musim kemarau dan potensi El Nino yang diprediksi meningkat tahun ini.

Bertindak selaku Perwira Apel adalah Kabag Ops Polres Pelalawan AKP Yulhairi, S.H., M.H., dengan Komandan Apel Kanit III Sat Reskrim IPDA Pernando Silitonga, S.H. Apel diikuti unsur Forkopimda dan instansi terkait yang menunjukkan sinergi lintas sektor dalam menjaga wilayah Pelalawan dari ancaman kebakaran lahan.

Hadir dalam kegiatan Wakil Bupati H. Husni Tamrin, S.H., Sekda Tengku Zulfan, S.E., Kapolres Pelalawan AKBP John Louis Letedara, S.I.K., Kajari Dr. Eka Nugraha, S.H., M.H., Ketua PN Dr. Andry Simbolon, S.H., M.H., Pabung TNI Mayor Inf. Lilik Haryono mewakili Dandim 0313/KPR, Kepala BPBD Zulfan, http://S.Pi., http://M.Si., Kepala Dinas Damkar Indrawan, S.E., perwakilan Satpol PP Yusman Efendi, S.E., Wakapolres Kompol Asep Rahmat, S.H., S.I.K., para PJU dan Kapolsek jajaran, serta manajemen perusahaan di wilayah Pelalawan.

Dalam amanatnya, Bupati H. Zukri Misran menekankan bahwa Pelalawan merupakan wilayah yang sangat rentan Karhutla, terutama saat memasuki musim kemarau. “Apel ini penting untuk memastikan kita semua, TNI, Polri, BPBD, Camat, Kepala Desa, dan perusahaan siap fisik dan siap alat. Segera lakukan mapping wilayah gambut, wilayah rawan air, dan lakukan patroli rutin di titik-titik rawan,” tegasnya.

Bupati juga meminta perusahaan agar melakukan pemetaan wilayah, membersihkan kanal, dan membuat parit baru untuk pencegahan. Sementara aparat penegak hukum diminta menyamakan persepsi dalam penindakan tegas terhadap pelaku pembakaran lahan yang berdampak besar. Masyarakat diimbau tidak membuka lahan dengan cara membakar.

Rangkaian kegiatan meliputi penghormatan pasukan, laporan komandan apel, amanat pimpinan, pembacaan doa, dan pengecekan peralatan pemadam kebakaran. Apel berakhir pukul 08.30 WIB dalam keadaan aman dan kondusif, dilanjutkan dengan Rakor Karhutla di Auditorium Lt. III Kantor Bupati Pelalawan.

Kapolres Pelalawan AKBP John Louis Letedara, S.I.K. menegaskan Polri siap bersinergi dengan semua pihak untuk mencegah dan menanggulangi Karhutla. “Kami akan terus melakukan patroli, edukasi, dan penegakan hukum agar bencana kebakaran tidak terulang. Ini demi keselamatan dan kemaslahatan masyarakat Pelalawan,” ujarnya.|| AS

Medan//yutelnews.com
Bisnis perjudian dengan modus game ketangkasan tembak ikan kian menjamur. Kali ini berlogo ‘ab’mulai merambah di kawasan medan utara.

Adapun beberapa lokasi yang telah 5 bulan beroperasi ini, antara lain di kawasan jalan infeksi pinggir sungai kecamatan medan marelan kelurahan rengas pulau sebelah warung tuak, Pasar 9 Kota bangun, di klenteng ruko 1 pintu, di kawasan mabar jalan rumah potong hewan (rp) dekat kantor camat medan deli sebelah bank bri dan di jalan kl yos sudarso lingkungan 1.

Berdasarkan hasil penelusuran wartawan, bisnis haram berlogo ‘ab’ tersebut, juga beroperasi dan berjalan mulus tanpa pernah digerebek pihak kepolisian polres pelabuhan belawan khususnya polsek medan labuhan.

“Sudah ada sekitar 5 bulan lah bang mereka ini beroperasi,kami sebagai warga sekitar juga bingung, mengapa bisnis perjudian ini bisa beroperasi di lingkungan kami,” ungkap salah seorang warga penduduk jalan m basir yang namanya tidak ingin diketahui publik.

Warga berharap, aparat penegak hukum khusus polsek medan labuhan maupun polres pelabuhan belawan segera mengambil sikap untuk menghentikan aktivitas ilegal tersebut.

“Besar harapan kami, melalui pemberitaan ini kepada bapak polisi, agar segera menutup dan memproses aktivitas perjudian tersebut, karena jelas sudah melanggar hukum di negara ini,” harapnya.

Andai pihak kepolisian polsek medan labuhan di bawah komando akp D. raja putra napitupulutidak mau bertindak. “kami selaku warga masyarakat tidak lagi percaya kepada pihak kepolisian,” tegas warga.

(Red.rizal hsb)

MERANTI — Yutelnews.com
Dugaan pelanggaran etik dalam penanganan kredit bermasalah yang menyeret oknum pegawai bri.co.id⁠� Cabang Selatpanjang kini menjadi sorotan serius publik di Kabupaten Kepulauan Meranti. Persoalan tersebut dinilai tidak lagi sekadar konflik komunikasi personal, melainkan telah menyentuh aspek kepatuhan perbankan, perlindungan konsumen jasa keuangan, hingga kemerdekaan pers yang dijamin undang-undang.

Polemik mencuat setelah beredarnya sejumlah tangkapan layar percakapan digital serta dokumentasi lapangan yang diduga memperlihatkan praktik penanganan kredit bermasalah yang dinilai melampaui batas etika dan prosedur hukum. Sejumlah pihak menilai tindakan tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip kehati-hatian perbankan (prudential banking principle), asas perlindungan konsumen, serta hak konstitusional warga negara.

Kasus bermula dari penanganan kredit milik seorang debitur berinisial JM, warga Jalan Perjuangan, Desa Peranggas, Kecamatan Rangsang Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti. Seorang pegawai lapangan atau eksekutif kredit BRI Cabang Selatpanjang berinisial Jamil diduga memasang baliho bertuliskan “DIJUAL CEPAT” di rumah debitur tanpa melalui mekanisme lelang resmi melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Tindakan tersebut memicu kritik dari berbagai kalangan karena dinilai berpotensi bertentangan dengan prosedur penyelesaian agunan dalam sistem hukum jaminan kebendaan dan penyelesaian kredit bermasalah perbankan.

Sejumlah pengamat menilai pemasangan baliho komersial secara terbuka pada rumah debitur tanpa putusan eksekutorial maupun proses lelang resmi berpotensi mencederai martabat nasabah serta menimbulkan tekanan psikologis terhadap keluarga debitur.

Dalam perspektif hukum perbankan, proses penagihan dan penyelesaian kredit bermasalah wajib mengacu pada prinsip kepatuhan, itikad baik, proporsionalitas, serta perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Apabila ditemukan tindakan penagihan yang mengandung tekanan verbal, intimidasi, atau mempermalukan debitur di ruang publik, maka hal tersebut dapat menjadi objek evaluasi etik maupun pengawasan internal perbankan.

Situasi berkembang semakin serius ketika proses konfirmasi jurnalistik yang dilakukan Kabiro media siber Suararakyat.info, T. L. Sahanry, diduga justru berujung pada komunikasi bernada intimidatif melalui media elektronik.

Berdasarkan tangkapan layar percakapan yang beredar, oknum pegawai bank tersebut diduga melontarkan pernyataan bernada penghinaan terhadap profesi wartawan, pelecehan verbal, hingga dugaan upaya pelacakan alamat domisili jurnalis atau doxxing. Salah satu percakapan bahkan memuat frasa “berita sampah” yang ditujukan terhadap produk jurnalistik.

Dalam perspektif hukum pers, tindakan yang mengarah pada penghambatan kerja jurnalistik berpotensi berkaitan dengan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa setiap pihak yang secara melawan hukum menghambat atau menghalangi pelaksanaan kerja pers dapat dipidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp500 juta.

Selain itu, dugaan penggunaan kata-kata kasar terhadap keluarga debitur serta pernyataan bernada pengusiran penghuni rumah sebelum adanya putusan eksekusi berkekuatan hukum tetap juga menjadi sorotan. Jika terbukti, tindakan tersebut berpotensi bertentangan dengan POJK Nomor 6/POJK.07/2022 yang mengatur kewajiban pelaku usaha jasa keuangan untuk mengedepankan itikad baik, transparansi, serta larangan melakukan tekanan fisik maupun psikologis dalam proses penagihan.

Sorotan publik semakin tajam lantaran debitur diketahui sedang bekerja di Malaysia sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI). Kondisi itu memunculkan pertanyaan mengenai sensitivitas sosial dan profesionalitas pendekatan penagihan terhadap keluarga nasabah yang ditinggalkan.

Di tengah meningkatnya perhatian publik, pihak bri.co.id⁠� kemudian menggelar forum mediasi terbuka di kantor cabang BRI Selatpanjang, Jalan Diponegoro, Selatpanjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi. Forum tersebut dipimpin langsung Pemimpin Cabang BRI Selatpanjang, Grasiano Pandu Setiawan, serta dihadiri unsur internal perbankan, organisasi media, aktivis sosial, dan sejumlah wartawan.

Turut hadir Manager Marketing BRI Ari Irawan, Kepala Unit BRI Jalan Mesjid Selatpanjang Kota Anjar Wiwit Wiguna, Ketua AWI Khosir, aktivis sosial Khairul Soleh, S.Pd, Sekretaris Team Libas Rajiono, S.Pd.I, Kabiro Media Lintas Timur Syamsuar, Kabiro Topikpublik.com Ade Tian Pratama, Kabid Humas Team Libas Sabri, serta sejumlah insan pers lainnya.

Dalam forum tersebut, Jamil menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf secara lisan. Ia mengaku tidak memiliki niat menghina profesi wartawan dan menyebut emosinya dipengaruhi kondisi perjalanan serta cuaca panas saat komunikasi berlangsung.

“Saya tidak ada niat menghina profesi abang sebagai jurnalis. Saat itu kondisi sedang dalam perjalanan dan cuaca panas, sehingga secara manusiawi saya khilaf,” ujarnya dalam forum mediasi.

Ia juga menjelaskan bahwa pemasangan baliho “Jual Cepat” dilakukan berdasarkan komunikasi dengan debitur terkait upaya penjualan agunan guna penyelesaian kredit bermasalah.

Namun demikian, sejumlah wartawan dan tokoh yang hadir menilai forum tersebut belum dapat dikategorikan sebagai perdamaian formal maupun penyelesaian yuridis yang final. Hingga kini belum terdapat dokumen tertulis berupa surat kesepakatan damai resmi, pernyataan bersama, maupun Akta Perdamaian (akte dading) yang memiliki kekuatan hukum mengikat.

Kabiro Suararakyat.info, T. L. Sahanry, menegaskan bahwa kehadirannya bersama sejumlah wartawan ke kantor cabang BRI semata untuk melakukan klarifikasi atas dugaan penghinaan terhadap profesi pers, bukan untuk menandatangani kesepakatan damai.

Menurut keterangannya, sebelum pertemuan berlangsung, seorang utusan pihak bank mendatanginya di Hotel Indobaru untuk mengundang mediasi di kantor cabang sekitar pukul 14.00 WIB.

“Tidak pernah ada pembicaraan ataupun kesepakatan damai. Yang terjadi hanya klarifikasi kedua belah pihak.

Setelah selesai, tiba-tiba diajak foto bersama seolah-olah sudah berdamai.

Saya tidak menerima jika klarifikasi itu digiring menjadi narasi perdamaian formal,” tegasnya.

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya perbedaan persepsi antara dokumentasi simbolik dalam forum mediasi dengan substansi penyelesaian hukum yang dinilai belum tercapai secara resmi.

Sejumlah pihak kini mendesak dilakukannya audit etik dan pemeriksaan internal secara menyeluruh terhadap prosedur penanganan kredit bermasalah di lapangan, termasuk pola komunikasi petugas bank terhadap nasabah dan insan pers.

Desakan itu muncul karena masyarakat khawatir praktik serupa juga dialami nasabah lain namun tidak terekspos ke publik.

Apabila dugaan intimidasi, pelanggaran prosedur, maupun tindakan nonprofesional terbukti melalui pemeriksaan internal atau proses hukum, maka persoalan ini berpotensi berkembang menjadi isu kepatuhan korporasi dan pengawasan sektor jasa keuangan.

Kasus tersebut menjadi pengingat bahwa penyelesaian sengketa perbankan tidak dapat dilakukan melalui tekanan sosial, intimidasi verbal, ataupun pencitraan simbolik perdamaian semata. Kepastian prosedur hukum, penghormatan terhadap hak konsumen, serta perlindungan terhadap kemerdekaan pers merupakan fondasi utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi keuangan nasional.

Di sisi lain, T. L. Sahanry juga mengimbau masyarakat yang merasa mengalami intimidasi atau penagihan tidak prosedural oleh oknum tertentu agar tidak takut melapor kepada aparat penegak hukum, OJK, maupun lembaga pengawas terkait demi memperoleh perlindungan hukum sebagaimana dijamin peraturan perundang-undangan.

Medan//yutelnews.com
Pemadaman listrik total (blackout) yang melanda pulau sumatera menuai kecaman keras dari Dewan pimpinan pusat gerakan masyarakat Anti korupsi (dpp gemak),Mereka menilai peristiwa ini bukan sekadar gangguan teknis, melainkan kegagalan fatal dalam tata kelola pelayanan publik oleh pt pln (persero).

Dalam pernyataan resminya,ketua dpp gemak Afandi ginting menegaskan bahwa blackout tersebut telah melumpuhkan aktivitas ekonomi masyarakat secara luas,Usaha kecil terpaksa berhenti beroperasi, barang dagangan rusak, dan pekerja harian kehilangan penghasilan akibat tidak adanya pasokan listrik.
“Ini bukan sekadar mati lampu. Ini adalah bukti nyata kelalaian sistemik, rakyat dipaksa membayar listrik tepat waktu dengan ancaman denda dan pemutusan, tetapi ketika pln gagal total, tidak ada tanggung jawab yang setara,” tegas pernyataan tersebut.

Seketaris dpp gemak Rizal hsb juga menyoroti sikap pln yang dinilai hanya memberikan permintaan maaf tanpa solusi konkret, Menurut mereka, permintaan maaf tidak cukup untuk menutup kerugian besar yang dialami masyarakat.
Dalam tuntutannya, dpp gemak mendesak:
pencopotan direktur utama pt pln (persero) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kegagalan besar ini.

Pengungkapan secara transparan penyebab blackout kepada publik tanpa ada yang ditutup-tutupi.

Pemberian kompensasi nyata kepada masyarakat terdampak.
audit total dan pembongkaran menyeluruh terhadap jajaran manajemen pln yang dinilai gagal menjalankan fungsi pelayanan publik.

“Kalau rakyat telat bayar listrik didenda, bahkan langsung diputus, maka ketika pln gagal, harus ada konsekuensi nyata.

Jangan hanya minta maaf, copot dirut, evaluasi total, dan bongkar semua yang bertanggung jawab,” lanjut dpp gemak dengan nada tegas.

Dpp gemak memastikan akan terus mengawal kasus ini hingga ada kejelasan, keadilan, dan langkah konkret dari pemerintah serta manajemen pln.

Mereka juga membuka kemungkinan aksi lanjutan jika tuntutan tidak direspons secara serius.
Peristiwa blackout ini menjadi alarm keras bahwa sektor vital seperti kelistrikan tidak boleh dikelola secara lalai, karena dampaknya langsung menyentuh kehidupan rakyat luas.

(Red.rizal hsb)

Pekanbaru – yutelnews.com ||
Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Tahun Akademik 2026/2027 di Universitas Persada Bunda Indonesia terus mendapat perhatian masyarakat dari berbagai daerah di Provinsi Riau.

Salah satu calon mahasiswa yang resmi mendaftar adalah Risjon, warga Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan. Ia melakukan pendaftaran di Universitas Persada Bunda Indonesia (UPBI), Jumat (22/5/2026).

Keputusan Risjon melanjutkan pendidikan tinggi di UPBI mendapat dukungan penuh dari keluarganya. Orangtua Risjon menilai UPBI memiliki kualitas pendidikan yang baik serta pilihan program studi yang lengkap.

“Saya mendapat dukungan orangtua dan hari ini bisa bertemu Dosen di UPBI, saya menilai harapan saya akan terwujud dengan niat baik dan bisa kuliah disini. Selain mendaftar saya juga bisa berkomunikasi dengan Dosen di sana. Walaupun saya datang sudah sore,” ucap Risjon.

PMB UPBI 2026 Jadi Pilihan Mahasiswa dari Daerah

Orangtua Risjon, Ludin, mengatakan keputusan memilih UPBI bukan tanpa alasan. Ia mengaku sudah lama mengikuti perkembangan kampus tersebut melalui informasi resmi di media dan promosi kampus.

“Informasi yang kami terima dari berita dan iklan dalam berita secara resmi,” tutur Ludin.

Menurut Ludin, citra positif kampus menjadi salah satu alasan utama keluarga memilih UPBI. Selain itu, komunikasi pihak kampus kepada calon mahasiswa juga dinilai baik dan mudah dipahami masyarakat.

UPBI juga dinilai aktif memberikan informasi pendidikan kepada masyarakat, termasuk program kuliah yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja saat ini.

Bahkan, UPBI sebelumnya juga membuka jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) bagi masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan lebih cepat melalui program kuliah S1 1,5 tahun. Informasi tersebut dapat dilihat melalui [UPBI Pekanbaru Buka Jalur RPL Kuliah S1 1,5 Tahun](https://judicialjustice.com/upbi-pekanbaru-buka-jalur-rpl-kuliah-s1-1-5-tahun/?utm_source=chatgpt.com).

Alumni UPBI Dinilai Berikan Motivasi Positif

Selain informasi resmi yang mudah diakses, Ludin juga menilai keberhasilan alumni menjadi daya tarik tersendiri bagi calon mahasiswa baru.

“Banyak alumni yang sudah lulus sangat memotivasi dan berkomunikasinya baik,” lanjutnya.

Menurutnya, keberhasilan alumni memberikan gambaran positif terhadap kualitas pendidikan dan pembinaan mahasiswa di lingkungan kampus.

Hal itu membuat keluarga semakin yakin untuk mendorong Risjon melanjutkan pendidikan di Universitas Persada Bunda Indonesia.

Selain mendapat dukungan penuh dari keluarga, Risjon juga mendapat apresiasi dari kalangan dosen di UPBI karena dinilai memiliki semangat untuk melanjutkan pendidikan tinggi meski berasal dari daerah dengan jarak tempuh cukup jauh menuju Pekanbaru.

Dosen UPBI, Dr. Iva Turisnur, S.H., M.H, turut memberikan rekomendasi dan motivasi agar Risjon terus mengembangkan kemampuan akademik serta aktif membangun relasi selama menempuh pendidikan di lingkungan kampus.

“Mahasiswa yang memiliki semangat kuliah dan kemauan berkembang tentu harus diapresiasi. Kami berharap Risjon dapat menjadi generasi muda yang mampu bersaing dan membawa manfaat bagi daerahnya,” ungkapnya.

Lingkungan Akademik UPBI Dinilai Miliki Relasi Luas

Iva Turisnur, mengatakan ada beberapa alasan yang membuat UPBI layak menjadi pilihan masyarakat untuk melanjutkan pendidikan tinggi.

“Ada beberapa hal wajib memilih UPBI. Mahasiswa dan mahasiswi banyak dari kalangan aparat penegak hukum, baik polisi, dari dinas seperti imigrasi, Kemenkumham, wartawan pers, juga anggota dewan. Nantinya akan menjadi tambahan relasi dan wawasan dari para mahasiswa,” tuturnya.

Menurutnya, keberagaman latar belakang mahasiswa menjadi nilai tambah tersendiri bagi lingkungan akademik di UPBI. Interaksi antarmahasiswa dari berbagai profesi dinilai mampu membuka wawasan, memperluas jaringan pertemanan, serta meningkatkan pengalaman belajar di dalam maupun di luar kelas.

Ia juga menilai keberhasilan alumni di berbagai bidang menjadi bukti bahwa lulusan UPBI mampu bersaing di dunia kerja dan pemerintahan.

“Alumni-alumni yang handal dari berbagai bidang tersebut serta tenaga pengajar dan dosen-dosen yang ahli di bidangnya. Ada hakim, jaksa, polisi yang pasti berkompeten,” lanjutnya.

Keberadaan tenaga pengajar profesional dari berbagai latar belakang praktisi dinilai memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih luas dan aplikatif bagi mahasiswa.

Universitas Persada Bunda Indonesia Punya Banyak Program Studi

Universitas Persada Bunda Indonesia menyediakan berbagai fakultas dan program studi jenjang Strata Satu (S1). Fakultas yang tersedia antara lain Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Fakultas Hukum, serta Fakultas Ilmu Komputer.

Sementara program studi yang dibuka meliputi Manajemen, Akuntansi, Ilmu Komunikasi, Sastra Inggris, Ilmu Hukum, Ilmu Komputer, Sistem Informasi, hingga Rekayasa Perangkat Lunak.

Pilihan program studi yang lengkap tersebut menjadi salah satu keunggulan UPBI dalam menjawab kebutuhan pendidikan generasi muda.

Jarak Tempuh Tidak Jadi Hambatan Kuliah di UPBI

Meski harus menempuh perjalanan sekitar empat jam dari Kecamatan Ukui menuju Pekanbaru, keluarga Risjon tetap optimistis memilih UPBI sebagai kampus tujuan.

“Walaupun jarak tempuh 4 jam mengemudi dulu yang kami kenal STIH Persada Bunda sekarang sudah menjadi Universitas Persada Bunda Indonesia yang berada di jantung Kota Pekanbaru,” ujar Ludin.

Ia berharap Risjon dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik dan memiliki masa depan yang lebih cerah setelah kuliah di UPBI.

Saat ini, PMB UPBI Tahun Akademik 2026/2027 masih dibuka. Kampus tersebut juga menawarkan potongan biaya kuliah bagi mahasiswa baru sesuai periode pendaftaran.|| AS

Yutelnews.com//

PT PLN (persero) unit induk distribusi (uid) sumatra utara tengah melakukan pemeriksaan menyeluruh terkait gangguan sistem kelistrikan yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatra utara sejak jumat (22/05/2026) pukul 18:44 wib.

Manager komunikasi PLN UID Sumatra utara, Darma saputra, mengatakan pihaknya telah menerjunkan tim teknis kelapangan guna melakukan pengecekkan jaringan dan sistem kelistrikan untuk mengetahui penyebab gangguan tersebut.

“Saat ini tim teknis PLN telah diterjunkan kelapangan untuk melakukan pengecekkan menyeluruh pada sistem jaringan dan kelistrikan, sekaligus menyelusuri penyebab gangguan yang terjadi,” ujarnya.

PLN juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang terjadi yang terjadi akibat gangguan tersebut.

Berdasarkan informasi sementara yang dihimpun, pada pukul 18:44 WIB sistem kelistrikan Sumatra bagian utara (sumbagut) dan sumatra bagian tengah dilaporkan terpisah, sehingga menyebabkan sistem sumatra bagian utara mengalami padam total atau blackout.

Gangguan disebut terjadi pada jaringan transmisi 275 kV di jalur Rumai–Muaro Bungo. Akibat gangguan tersebut, sejumlah wilayah terdampak pemadaman meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Riau.

Gangguan yang terjadi diduga merupakan blackout sistem listrik, yakni kondisi padam listrik total yang terjadi secara luas dalam satu sistem jaringan, bukan sekadar pemadaman lokal di beberapa rumah atau lingkungan tertentu

Berbeda dengan pemadaman biasa yang umumnya disebabkan kerusakan trafo atau kabel distribusi lokal, blackout terjadi akibat gangguan besar pada sistem utama kelistrikan. Kondisi tersebut bisa dipicu oleh pembangkit listrik yang mendadak berhenti beroperasi, gangguan pada jaringan transmisi tegangan tinggi, hingga penurunan frekuensi listrik akibat beban sistem yang terlalu berat.

Karena jaringan kelistrikan saling terhubung, gangguan pada satu titik dapat memicu sistem proteksi bekerja otomatis untuk mencegah kerusakan lebih luas. Dampaknya, pemadaman terjadi secara serentak di area yang luas.

Ciri utama blackout ialah padam listrik massal yang membutuhkan waktu pemulihan lebih lama dibanding pemadaman biasa. Dalam proses pemulihan, PLN biasanya melakukan tahapan “black start”, yakni menghidupkan pembangkit kecil terlebih dahulu sebelum sistem utama dinyalakan secara bertahap.

Indonesia sendiri pernah mengalami kejadian serupa pada Blackout Jawa-Bali 2019 yang menyebabkan sebagian besar wilayah Pulau Jawa mengalami pemadaman selama beberapa jam akibat gangguan pada jaringan transmisi SUTET.

(Ade Saputra)